Lahan Gambut dalam National REDD+ Strategy Indonesia

Lahan Gambut dalam

National REDD+ Strategy Indonesia sebagai suatu tanggapan selama berlangsungnya Konsultasi Publik atas Draft Strategi Nasional REDD+ Indonesia yang telah diterbitkan pada 18 Agustus 2011

Lahan Gambut dalam

National REDD+ Strategy Indonesia

sebagai suatu tanggapan selama berlangsungnya Konsultasi Publik atas Draft Strategi Nasional REDD+ Indonesia yang telah diterbitkan pada 18 Agustus 2011.

Direkomendasikan/ditanggapi oleh: Wetlands International Indonesia Wetlands International Headquarters

“laporan ini merupakan kontribusi untuk Indonesia’s REDD+ Strategy dalam process konsultasi dan hanya merupakan informasi semata dan dilarang mengutip“

Laporan/tanggapan disusun oleh: Iwan Tri Cahyo Wibisono1, Tilmann Silber2, 3, Irwansyah Reza Lubis1, Nyoman Suryadiputra1, Marcel Silvius4, Susanna Tol4 & Hans Joosten2 1

Wetlands International Indonesia, Bogor, Indonesia 2 Greifswald University, Greifswald, Germany 3 South Pole Carbon Asset Management Ltd, Zürich, Switzerland 4 Wetlands International Headquarters, Ede, the Netherlands

Daftar Isi

Ringkasan dan kesimpulan .............................................................................................................. 4

1.

Pendahuluan .......................................................................................................................... 7

2.

Emisi dari daerah rawa gambut: berbeda dengan yang dari hutan tanah mineral ................. 8

3.

Tren emisi lahan gambut dan konsekuensi untuk tindakan REDD+ .................................... 11

4.

Konservasi dan rehabilitasi Rawa gambut ........................................................................... 13 4.1

Pendahuluan .............................................................................................................. 13

4.2

Hindari pembangunan perkebunan baru pada lahan gambut dan hutan alam ........... 13

4.3

Relokasi keberadaan konsesi dari lahan gambut dan hutan alami ke lahan mineral yang terdegradasi .......................................................................................... 14

4.4

Tetapkan Konsesi-konsesi baru bagi Restorasi Ekosistem, untuk memulihkan daerah sensitive ......................................................................................................... 15

4.5

Restorasi lahan gambut yang terdegradasi ................................................................ 16

4.6

Penyesuaian kegiatan pertanian dan perkebunan kearah paludicultures .................. 18

5.

Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) .................................................................... 20

6.

Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem ...................................................................... 23

7.

Kebijakan ............................................................................................................................. 25

Referensi ....................................................................................................................................... 28

“Lahan Gambut dalam National REDD+ Strategy Indonesia” sebagai suatu tanggapan selama berlangsungnya Konsultasi Publik atas Draft Strategi Nasional REDD+ Indonesia

3

Ringkasan dan kesimpulan

Dari sisi Lahan gambut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi semakin meningkatnya kandungan GRK di atmosfer adalah melalui investasi dibidang kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan gambut. Draft Nasional REDD+ Strategi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ambisi besar untuk mengatasi emisi yang signifikan dari lahan gambut dan melestarikan ekosistem yang unik ini. Ambisi ini sangat disambut dan sangat dibutuhkan. Namun demikian, beberapa isu penting dalam laporan tersebut harus diatasi jika Indonesia ingin mencapai target secara efektif dan dengan car a yang berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan ekonomi. Hutan rawa gambut tropis merupakan ekosistem unik yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling bergantung. Setiap perubahan terhadap keseimbangan alami antara air, tanah dan vegetasi di Lahan gambut akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karenanya, agar keseimbangan tersebut dapat tercapai, maka konservasi dan restorasi harus ditargetkan pada pemeliharaan dan rehabilitasi lahan gambut. Draft Strategi Nasional REDD+ bertujuan untuk menjaga emisi dari lahan gambut agar konstan pada tingkat emisi tahun 2010. Karena besarnya karbon pool pada lahan gambut, sangat sensitive terhadap gangguan, emisi yang akan terus berlangsung lama setelah konversi, dan sifatnya yang ireversibilitas virtual bagi kerugian karbon gambut; maka tujuan ini menyiratkan bahwa Indonesia harus menghentikan setiap degradasi lebih lanjut dari sumber daya lahan gambut tersebut. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan & pelaksanaan kebijakan-kebijakan secara hati-hati dan ketat, seperti berikut: 1.

Konservasi semua rawa gambut yang masih utuh (belum rusak). Alih fungsi (konversi) dan drainase lahan gambut yang relatif masih utuh (pristine) dan/atau relatif masih utuh akan membuat program REDD+ tidak ada nilainya (nol), tidak berlaku dan akan menimbulkan ancaman yang luar biasa bagi keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, konservasi terhadap rawa gambut yang masih utuh harus diidentifikasi secara jelas, sebagai prioritas utama dalam Strategi REDD+ Indonesia.

2.

Cegah degradasi lebih lanjut dan rehabilitasi hutan rawa gambut yang terdegradasi. Ini harus mencakup •

Hentikan intensifikasi lebih lanjut dari drainase buatan di area yang sudah dikeringkan, tapi justru tingkatkan/naikkan paras/muka air tanahnya;

•

Jangan melakukan perluasan kegiatan pertanian, perkenbunan sawit dan akasia di Lahan gambut yang bergantung pada adanya jaringan drainase; melainkan terapkan pola paludiculture

•

Tidak boleh ada penebangan liar maupun penebangan yang selektif namun tidak terkendali.


4

3.

Reformasi dan pengembangan kebijakan yang sesuai. Reformasi terhadap kebijakan dan pembangunan, serta penegakkan hukum sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan secara teratur akan keberhasilan program REDD+ dan untuk memungkinkan terjadinya penurunan emisi GRK dari Lahan gambut. Laporan ini menyampaikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan berbagai kebijakan

4.

Sumber pendanaa/pembiayaan bagi upaya konservasi, pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut. Untuk mengaktifkan sumber pembiayaan, pemerintah Indonesia harus memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dalam mengelola Konsesi Ekosistem Restorasi jangka panjang, bagi pengurangan emisi karbon. Terkait hal ini, keterlibatan swasta bukan saja pada kawasan gambut yang tidak dlindungi (termasuk wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan perkebunan, pertanian atau hutan produksi), tapi juga untuk lahan gambut yang telah memiliki status dilindungi (ditetapkan sebagai Hutan Lindung). Untuk itu, tentunya diperlukan pengembangan/pembuatan kebijakan tambahan dan undang-undang, serta penyelarasan prosedur-prosedur antar-departemen dan antar-kementerian, yang sekarang ini terkesan menghambat pesatnya perkembangan pasar karbon sukarela yang inovatif, dalam Strategi Nasional REDD+.

Dikarenakan sekitar 95% dari lahan gambut Indonesia sudah terdegradasi, maka restorasi harus menjadi prioritas tindakan dalam Strategi REDD+. Namun demikian, restorasi terhadap lahan gambut yang telah rusak/ terdrainase, tidak dapat dijadikan pembenaran (justifikasi) untuk mengkonversi hutan rawa gambut yang masih utuh; karena pada basis per hektarnya, hilang/lepasnya karbon dari konversi dan drainase umumnya (jauh) lebih tinggi dari pengurangan emisi yang dapat dicapai melalui restorasi. Selanjutnya, restorasi hanya bisa efektif, hanya jika seluruh sistem hidrologis dapat dibuat basah/berair (termasuk seluruh kubah gambut, sub-kubah, dan satuan-satuan hidrologi lainnya yang tidak dapat terpisahkan). Isu-isu ini perlu dipertimbangkan sebagai item kunci dalam semua perencanaan tata ruang yang terkait dengan lahan gambut. Selain melalui pembasahan (rewetting), reforestasi dengan spesies pohon asli, pencegahan kebakaran dan penguatan kapasitas dalam pengendalian kebakaran sangat penting untuk kesuksesan rehabilitasi dan berkelanjutan. Kita tidak cukup hanya mengatakan/menekankan perlunya/ pentingnya bekerja sama dengan masyarakat lokal dan pemain lokal lainnya dalam program-program konservasi dan restorasi. Tapi ini butuh aksi. Pendekatan berbasis masyarakat tidak hanya berguna tetapi juga penting untuk rehabilitasi lahan gambut yang sukses, dan untuk itu kami menyarankan perlunyta diciptakan dan dilaksanakannya suatu mekanisme insentif inovatif untuk mempromosikan kedua program tersebut. Kami menyadari bahwa laporan IFCA, yang merupakan basis bagi penetapan dasar acuan emisi (Reference Level Scenario) di Indonesia, memiliki kelemahan yang mendasar: ia tidak memperhitungkan bahwa bahwa emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan lahan gambut yang terdrainase adalah proses yang berkesinambungan dan berlangsung dalam jangka panjang, dan hanya akan berhenti jika dilakukan langkah-langkah restorasi yang tepat, atau ketika seluruh simpanan karbon gambutnya habis sebagai akibat dari oksidasi atau kebakaran. Perhitungan-perhitungan terhadap baseline emisi Indonesia, yang mengasumsikan bahwa Lahan gambut yang terdrainase hanya mengemisikan GHG selama 3 tahun, secara mendasar adalah keliru/salah. Hasil dari asumsi yang salah ini mengakibatkan nilai emisi tahunan dari Lahan gambut terdrainase menjadi sangat rendah (under estimasi), yang mana akhirnya berdampak terhadap skenario tingkat acuan (reference level scenario) dan dapat menimbulkan salah arah dalam metapkan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.


5

Ketika mengembangkan metode penghitungan emisi untuk REDD+, sebuah sistem MRV standard, yang khusus ditetapkan untuk lahan gambut, harus dipertimbangkan. Sementara menyoroti pentingnya sistem MRV yang praktis dan handal, kami menekankan bahwa pengembangan sistem MRV tidak harus menunda proses implementasi REDD+. Tindakan-tindakan nyata di lapangan adalah lebih mendesak untuk dikerjakan. Sementara rancangan strategi REDD nasional + sangat mengakui nilai-nilai keanekaragaman hayati, namun terkesan bahwa keanekaragaman hayati hutan rawa gambut kurang diakui nilainya. Tidak seperti hutan lain, hutan rawa gambut tropis adalah ekosistem unik ditinjau dari keragaman ekosistemnya, spesies dan tingkat genetic yang terkandung di dalamnya. Hutan rawa gambut menyediakan habitat kunci untuk berbagai tanaman endemik dan spesies hewan. Oleh karena itu Indonesia dalam menyelenggarakan REDD+, perlu memprioritaskan adanya perlindungan hutan rawa gambut yang kondisinya masih relatif utuh (HCVF) dan rehabilitasi lahan gambut terdegradasi dengan spesies asli (setelah pembasahan). Di Sumatera dan Kalimantan hampir semua kubah gambut berada di dalam pengaruh (affected) konsesi perkebunan, yang berdampak tidak hanya kepada lahan yang terletak di bawah/diluar konsesi tetapi juga (sebagai hasil dari konduktivitas system hidrologi) kepada bagian lain dari kubah gambut. Untuk mengurangi dampak ini, kami sangat merekomendasikan pengembangan program nasional “tukar guling (swap) Lahan” untuk memfasilitasi relokasi konsesi yang ada di gambut ke daerah lain (non gambut) yang lebih cocok. Sisanya, bagi kegiatan pertanian dan perkebunan yang masih tertinggal di kubah gambut, harus melakukan paludicultures, yaitu teknik produksi/ budidaya yang pro-air (misal:pertanian lahan basah; mengganti jenbis tanaman perkebunan dengan jenis pro air; misal Jelutung). Laporan ini memberikan masukan penting bagi Strategi Nasional REDD+ Indonesia, tetapi juga dapat sebagai pedoman bagi negara-negara lain yang memiliki Lahan gambut dengan cadangan karbon dan emisi yang signifikan. Dari perspektif mitigasi iklim, kami menyarankan agar seluruh kawasan Lahan gambut di dunia (yang kenyataannya menutupi sekitar 3% dari muka bumi, namun menyimpan 10% air tawar dunia, dan 30% dari keseluruhan karbon tanah) agar diperlakukan sebagai kawasan yang dilindungi & tidak boleh dialihfungsikan Pada tingkatan UNFCCC, peran penting dari konservasi dan restorasi lahan gambut harus diakui secara lebih baik; karena risiko jatuh/gagal di antara celah-celah program dengan fokus pada pengurangan emisi dari sektor kehutanan (dengan bias pada pool karbon di atas tanah) dan pertanian. Di dalam sector AFOLU (Pertanian, Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan Lain) nya UNFCCC, Lahan gambut, mungkin untuk jangka pendek, membutuhkan suatu strategi yang terpisah (berkaitan dengan Lahan gambut yang masih berhutan, sudah rusak maupun tidak berhutan). Pada tingkat teknis, UNFCCC harus memberikan panduan tentang kekhasan lahan gambut yang relevan untuk MRV dan untuk menentukan tingkat referensi dan skenario pengurangan emisi. Secara umum, lahan gambut harus mendapat perhatian lebih menonjol dari UNFCCC sebagai suatu ekosistem yang kaya kandungan karbon, penting untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, namun kesemuanya ini terkesan masih kurang mendapat perhatian.


6

1. Pendahuluan

Dalam upaya sepihak, Indonesia berkomitmen untuk secara sukarela mengurangi emisi gas rumah kaca-nya sebesar 26% pada tahun 2020 dibandingkan terhadap skenario BAU/ bisnis sebagimana biasanya. Jika terdapat bantuan dari negara asing, target reduksi emisi ini akan meningkat menjadi hingga 41%. Dalam rancangan Strategi REDD Nasional (yang diterbitkan tgl 18 Agustus 2011 untuk konsultasi publik), Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi konservasi dan restorasi lahan gambut sebagai langkah kunci untuk mengurangi emisi di Indonesia. Berdasarkan skenario penurunan emisi sebesar 26%, nilai emisi dari lahan gambut pada tahun 2020 dipertimbangkan masih tidak jauh berbeda dari nlai emisi pada tahun 2010 (Draft REDD Strategi Gb 3. Hal 17, Bappenas 2010). Kami sangat menyambut ambisi ini sebagai bagian dari upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim. Kami percaya, bahwa rancangan Nasional Indonesia REDD+ Strategi ini selayaknya dikaitkan dengan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan di hutan rawa gambut. Oleh karena itu laporan ini membahas: kekhasan akan tingkat referensi, kemampuan untuk melaksanakan MRV, keanekaragaman hayati lahan gambut dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang relevan serta metodologinya. Kami berharap bahwa rekomendasi kami memberikan kontribusi untuk memperkuat pengembangan mekanisme REDD+ global (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang) sehubungan dengan hutan rawa gambut dan jenis lain dari lahan gambut, baik di Indonesia maupun di daerah lain.

Kotak 1: Hutan rawa gambut dan lahan gambut Lahan gambut, adalah suatu ekosistem di mana - di bawah kondisi jenuh air secara permanen bahan tanaman mati dan yang telah/tengah mengalami perombakan (decay) terakumulasi untuk membentuk sebuah lapisan tanah yang tebal organik (gambut). Lahan gambut merupakan tempat penyimpanan (reservoir) karbon yang paling penting dan sangat terkosentrasi di darat. Mereka memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global dengan menjaga/memegang karbon dalam jumlah besar agar tidak lepas ke atmosfir (Paroki dkk. 2008). Dalam hutan rawa gambut alami, hutan menyediakan bahan tanaman dan memfasilitasi kondisi basah untuk pembentukan gambut, penyerapan dan penyimpanan karbon. Ketika dikeringkan, tidak berhutan atau terdegradasi, hutan rawa gambut melepaskan karbon gambut jauh lebih cepat dari yang telah diserap (sequester). (Couwenberg dkk. 2010, Dommain dkk 2010, 2011.). Di Indonesia, kondisi hutan rawa gambut berkisar dari yang masih utuh hingga sudah rusak parah. Sejumlah besar luasan hutan rawa gambut Indonesia telah direklamasi untuk pertanian dan perkebunan atau ditinggalkan setelah kayunya ditebang. Lahan-lahan semacam ini, tanah gambutnya terus menerus mengemisikan GRK, dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca Indonesia lebih dari 60% (DNPI, 2010; lihat Tabel 1).


7

2. Emisi dari daerah rawa gambut: berbeda dengan yang dari hutan tanah mineral

Simpanan karbon tanah (soil carbon pool) yang sangat besar dalam tanah gambut (rata-rata perhektarnya mencapai 10 x lebih besar dari stok karbon pada hutan tropis yang masih utuh di tanah mineral) membuat hutan rawa gambut, dalam perilaku emisi mereka, secara fundamental berbeda dari hutan yang terdapat di tanah mineral. Gambar 1 mengilustrasikan perbedaan ini dan memiliki efek jangka panjang yang sangat besar terhadap pola emisi dan tingkat emisi referensi yang dihasilkan. Rancangan Strategi REDD+ nasional Indonesia, belum mempertimbangkan kekhasan dari lahan gambut ini secara memadai: perhitungan tingkat emisi referensi telah dengan salah mengasumsikan bahwa lahan gambut yang didrainase hanya mengemisikan GRK selama tiga tahun setelah konversi. Kesalahan yang sangat mendasar ini disebabkan karena tidak dibedakannya secara memadai antara emisi yang timbul akibat deforestasi dengan emisi dari drainse di lahan gambut. Emisi-emisi dari deforestasi meliputi dihilangkannya biomasa hutan dan oksidasi terhadap biomasa ini. Sifat kedua emisi ini tentu saja dapat dianggap segera/instant, keduanya berhenti sesaat (atau berbalik menjadi menyerap karbon, jika terdapat suksesi vegetasi dan/atau kegiatan reforestasi) setelah pohon ditebang. Namun pada lahan gambut yang terdrainase, kondisinya tidaklah demikian, emisi akan terus berlangsung sampai seluruh gambutnya secara efektif dibasahi air atau hingga seluruh materi gambutnya berkurang, misalnya dalam kurun waktu puluhan hingga ratusan tahun (lihat Gb 1).

Biomassa Hutan di tanah mineral

Tanah Lahan gambut 1

Penurunan laju deforestasi & penurunan kerusakan hutan menurunkan emisi GRK tahunan

2

Penurunan laju konversi & drainase Lahan gambut meningkatkan emisi GRK tahunan, karena emisi akibat Lahan gambut yang baru didrainase akan menambahkan emisi pada Lahan gambut yang sebelumnya sudah terdrainase.


8

Biomassa Hutan di tanah mineral

Tanah Lahan gambut 3

Menghentikan deforestasi dan kerusakan hutan menghentikan emisi GRK

Menghentikan konversi dan perluasan drainase di Lahan gambut tidak akan menurunkan emisi GRK, karena drainase yang masih tetap ada di Lahan gambut akan terus mengemisikan GRK pada tingkatan yang sama

5

Penurunan laju deforestasi sesungguhnya memang menurunkan emisi GRK dari deforestasi dan kerusakan hutan

REDD+: HENTIKAN DEFORESTASI !!

4

6

Tapi hanya penurunan luas absolute dari drainase Lahan gambut yang mampu mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan kerusakan hutan

REDD+: HENTIKAN DRAINASE BARU + GENANGI/BASAHI Lahan gambut !!

Gambar 1: Hubungan antara perubahan penggunaan lahan tahunan ([1] - [5]) / penggunaan lahan ([6]) (ha / tahun, warna hijau) dan total emisi tahunan (ton / tahun, warna merah) ketika mempertimbangkan biomassa hutan di tanah mineral (kiri ) dan di tanah gambut (kanan).

Asumsi yang salah dalam Laporan IFCA, khususnya untuk perkebunan di lahan gambut (termasuk konversi dan siklus tegakan tanaman selama 25 tahun), beranggapan bahwa emisi sebesar 860 ton CO2/ha selama periode 25 years (cf. MoFor 2008), sudah termasuk hanya sepertiga dari oksidasi gambut (Gambar 2 A). Namun ketika emisi dari tanah gambut yang berlangsung terus menerus selama 25 tahun diperhitungkan, ternyata total emisi nampaknya menjadi 2462 ton CO2/ha dan sebagian besar berasal dari oksidasi gambut (Gb 2B). Apalagi, setelah usianya 25 tahun, lalu perkebunan tersebut ditinggalkan/diterlantarkan dan tidak dibasahi secara memadai (lihat Kotak 2, maka oksidasi gambut akan terus berlangsung hinga puluhan tahun berikutnya, atau bahkan lebih lama lagi.


9

Gambar 2: Emisi (dalam ton CO2 per hektar) dari hutan rawa gambut dikonversi menjadi dan digunakan sebagai perkebunan (melibatkan deforestasi dan drainase) kelapa sawit dengan siklus 25 tahun. Luasan lingkaran menggambarkan total emisi. A): berdasarkan asumsi yang salah dari rancangan Nasional Strategi REDD+ Indonesia, emisi dari tanah gambut dibatasi hanya untuk 3 tahun pertama setelah konversi.

dimana

B): berdasarkan situasi yang realistis, bahwa emisi dari oksidasi gambut akan terus berlangsung selama 25 tahun penuh. Catatan : setelah 25 tahun, emisi GRK dari tanah gambut akan terus berlanjut, yaitu ketika perkebunan memasuki siklus tanaman baru atau ditinggalkan, sehingga menghasilkan emisi yang lebih tinggi terhadap emisi keseluruhan.

Kelemahan mendasar dalam berurusan dengan drainase gambut, sehingga menghasilkan estimasi yang salah terhadap kepentingan emisi relatif akibat deforestasi rawa gambut di satu sisi dan (akibat terus menerus) menggunakan lahan gambut di sisi lain. Ini akan mengarah kita kepada suatu hasil penilaian yang jauh lebih rendah (underestimasi) terhadap emisi tahunan dari lahan gambut terdrainase dan akibatnya timbul kesalahan pada skenario tingkat referensi yang diusulkan. Kondisi demikian akhirnya akan memberikan arahan yang salah terhadap perencanaan, kebijakan dan pembangunan. Kami merekomendasikan bahwa Indonesia mempertimbangkan kembali tingkat emisi referensinya dengan memperhitungkan juga adanya emisi yang berlangsung terus menerus akibat drainase di Lahan gambut Konsekuensi dari emisi yang terus menerus dari lahan gambut yang terdrainase adalah bahwa untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi rawa gambut (REDD+) hanya dimungkinkan melalui kombinasi dari 1.

Mencegah drainase dan degradasi lahan gambut lebih jauh (dari konversi baru atau drainase intensif pada lahan gambut yang sudah terlanjur terdrainase) untuk menjaga emisi gas rumah kaca tahunan dari lahan gambut pada tingkat status quo, dan

2.

Membasahi Lahan gambut yang terdrainase dan sudah terdegradasi, yaitu dengan menurunkan intensitas drainase dan melakukan penanaman kembali /reforestasi, dalam rangka untuk mengurangi emisi tahunan dari lahan gambut.

“Lahan Gambut dalam National REDD+ Strategy Indonesia” sebagai suatu tanggapan selama berlangsungnya 10 Konsultasi Publik atas Draft Strategi Nasional REDD+ Indonesia

3. Tren emisi lahan gambut dan konsekuensi untuk tindakan REDD+

Referensi tingkat emisi Indonesia didasarkan atas proyeksi sejarah emisi (berasal dari bukti penginderaan jauh dan literatur ilmiah) ke masa depan. Tabel 1 menunjukkan bagaimana antara tahun 1990 dan 2008 penggunaan lahan dan tutupan lahan pada lahan gambut di Sumatera dan Borneo (data terpisah untuk Kalimantan tidak tersedia untuk tahun 1990) telah berubah dan ini telah menyebabkan perubahan dalam emisi dari lahan gambut. Tabel 1: Rata-rata emisi CO2 tahunan akibat oksidasi gambut terkait drainase untuk situasi di Sumatera dan Borneo pada tahun 1990 dan 2008 (klasifikasi tutupan Lahan berdasarkan Miettinen & Liew 2010, perhitungan emisi berdasarkan masukkan Dommain et. al.) Tahun 1990 Tipe tutupan Lahan/ Land cover type*

Luas Tutupan lahan Land cover area ha

Badan air/ Water

%

2008 Luas Tutupan lahan Land cover area

Total CO2 emissions t yr-1

%

ha

%

Total CO2 emissions t yr-1

%

63,000

0.4

0

0

63,000

0.4

0

0

214,000

1.5

0

0

303,000

2.1

0

0

Hutan Rawa Gambut utuh/ Pristine PSF

7,351,000

50.3

-18,867,567

0

1,456,000

10.0

-3,737,067

0

Hutan rawa gambut rusak Degraded PSF

3,952,000

27.0

71,136,000

34

4,717,000

32.3

84,906,000

17

Semak tinggi /hutan sekunder Tall shrub/sec, forest

725,000

5.0

13,050,000

6

1,228,000

8.4

22,104,000

4

Semak rendah/pakis Low shrub/ferns

650,000

4.4

11,700,000

6

1,613,000

11.0

29,034,000

6

1,340,000

9.2

108,540,000

51

2,558,000

17.5

207,198,000

41

48,000

0.3

3,456,000

2

2,072,000

14.2

149,184,000

30

8,000

0.1

0

0

19,000

0.1

0

0

Daerah terbuka/terbakar Cleared/burnt area

194,000

1.3

3,492,000

2

534,000

3.7

9,612,000

2

Hutan bakau/Mangrove

67,000

0.5

0

0

49,000

0.3

0

0

Badan air musiman/ Seasonal water

Lahan pertanian skala kecil Small-holder agriculture Industri perkebunan Industrial plantations Daerah terbangun Build-up area**

Total

14,611,000 100.0

192,506,433

100

14,611,000 100.0

498,300,933

100


Kesimpulan berikut dapat ditarik: •

Degradasi lahan gambut telah berjalan dengan kecepatan seperti ini di Sumatera dan Borneo, dan hanya 10% dari area rawa gambut yang tersisa relative masih utuh/pristine (penurunan dari 50% pada tahun 1990 menjadi 10% pada 2008) dan 87% dari luas lahan gambut saat ini secara permanen mengemisikan gas rumah kaca.

•

Rata-rata emisi tahunan, dari oksidasi gambut di hutan rawa gambut, telah meningkat dari 193 juta ton di tahun 1990 menjadi 498 juta ton di tahun 2008 (+ 305 juta tons). • Yang bertanggung jawab atas sebagian besar peningkatan ini adalah akibat meningkatnya luas industri perkebunan (+ 146 juta ton) dan oleh pertanian rakyart /small holders (+ 100 juta ton)

•

tidak ada indikasi bahwa rata-rata emisi tahunan jangka panjang dari kebakaran di Lahan gambut (sebesar 400 juta ton CO2/tahun) telah berubah antara tahun 1990 dan 2008 (Heil 2007)

•

Emisi akibat oksidasi oleh mikrorganisme gambut di lahan gambut terdrainase, saat ini 20% lebih tinggi dari emisi jangka panjang rata-rata tahunan dari kebakaran gambut.

Angka-angka ini menunjukkan, adalah penting bahwa emisi dari semua tanah gambut di Indonesia, baik yang masih berhutan maupun tidak berhutan, dimasukkan kedalam dasar perhitungan/baseline REDD+, karena emisi-emisi ini sangat saling berkaitan. Meskipun pada Lahan gambut yang saat ini tidak ada tajukan/kanopinya (termasuk rawa gambut yang tidak berhutan maupun ditinggalkan/diterlantarkan), dan sementara ini tidak lagi mengakumulasikan karbon, namun dalam ketiadaan manajemen oleh manusia dan kebakaran yang bersifat antropogenik, diharapkan suatu saat nanti menjadi hutan kembali (16/CMP.1). Lahan yang tidak ditinggalkan, lantas dikonversi menjadi Lahan pertanian skala kecil dan industry perkebunan, merupakan sumber yang paling besar dan paling cepat meningkatkan emisi lahan gambut (lihat Tabel 1). Jika daerah ini dikecualikan dari perhitungan dasar/baseline REDD, emisi Indonesia akan terus berlanjut dan meningkat tanpa insentif untuk mengurangi emisi tsb. Selain itu, perkebunan baru kemudian akan lebih suka pindah ke lahan gambut yang terlantar atau tidak berhutan, dan ini akan diikuti oleh drainase yang lebih intensif (lebih dalam dan lebih luas), akibatnya emisi bertambah besar tapi tidak diperhitungkan (ini merupakan suatu kebocoran/leakage!). Hal ini tentunya tidak menjadi tujuan Strategi REDD nasional Indonesia.

Kami merekomendasikan agar UNFCCC membuat arahan yang eksplisit agar seluruh tanah gambut dimasukkan dalam perhitungan REDD+.


4. Konservasi dan rehabilitasi Rawa gambut

4.1

Pendahuluan

Draft Strategi REDD+ Nasional Indonesia mengidentifikasi rehabilitasi dan konservasi lahan gambut sebagai sarana/cara utama untuk mencapai tujuan penanggulangan issu iklim Indonesia. Upaya sepihak dari Indonesia, di dalamnya termasuk menjaga emisi dari lahan gambut di sekitar tingkatan pada tahun 2010 (draft REDD Strategi Nasional, Gb 3,. Hal 17). Namun, Strategi ini masih tidak jelas, terutama terkait tentang cara bagaimana Indonesia berharap untuk mencapai tujuan ini, padahal kegiatan perkebunan dan pertanian pada lahan gambut semakin meluas, disisi lain kita juga perlu melakukan perluasan konservasi dan/atau restorasi di Lahan gambut. Selama periode 2011-2025, Indonesia berencana untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7% ("Master plan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia") dengan perluasan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu dari 22 kegiatan ekonomi utama untuk mencapai tujuan ini. Luas perkebunan di Lahan gambut Indonesia sekarang ini sekitar jutaan hektar, dan banyak juga yang telah dialokasikan sebagai konsesi untuk kelapa sawit atau perkebunan kayu pulp. Perkembangan ini (kecuali yang sudah memiliki persetujuan menteri) telah ditahan sementara ini melalui Moratorium. Kami meragukan bahwa Indonesia akan dapat mencapai target pengurangan emisinya jika moratorium hanya berrlangsung selama 2 tahun ( berakhir pada tahun 2013), dan karenanya kami sangat merekomendasikan untuk memperpanjang kelangsungan Moratorium sebagai item kunci untuk dimasukkan ke dalam Strategi Nasional REDD+. Kami menyarankan adanya 3 macam pendekatan untuk menangani konsesi perkebunan di lahan gambut: i.

Menghindari pembangunan perkebunan baru pada lahan gambut dan hutan alam;

ii.

Merelokasi konsesi yang sudah ada atau masih berstatus ‘calon’ dari gambut dan hutan alami ke lahan terdegradasi; dan

iii.

Mengubah status konsesi-konsesi ini menjadi konsesi untuk Restorasi Ekosistem yang baru untuk memulihkan kawasan tsb.

4.2

Hindari pembangunan perkebunan baru pada lahan gambut dan hutan alam

Mengingat pesatnya peningkatan emisi dari perkebunan di lahan gambut (Tabel 1), untuk mencapai tujuan REDD+ Indonesia, kami menganggap penting untuk melarang adanya perkebunan baru pada lahan gambut dan kawasan hutan alam. Pengembangan perkebunan harus fokus sepenuhnya pada lahan rusak yang BUKAN gambut (kecuali pengembangan paludiculture: yaitu perkebunan dengan menggunakan tanaman asli gambut yang tidak menerlukan drainase). Ini mengikuti langkah-langkah berikut:


'Hutan Alam' dan 'lahan terdegradasi' harus didefinisikan berdasarkan fungsi ekosistem, nilai konservasi, dan stok karbon. Definisi tersebut harus berada diluar criteria berbasis produksi •

Hutan Alam dan daerah gambut harus dipetakan sebagai bagian dari proses pendefinisian. Untuk daerah di dalam Hutan Produksi, tidak boleh ada ijin baru atau permintaanpermintaan untuk pelepasan kawasan hutan (SK Pelepasan Kawasan Hutan) atau pertukaran (Tukar Menukar Kawasan Hutan);

•

Jika daerah tersebut terletak di luar Estate Hutan Nasional (dalam APL) mereka harus diprioritaskan untuk pertukaran (Tukar Menukar Kawasan Hutan) dan mereka bisa masuk ke Estate Hutan untuk dilindungi (lihat butir ii di bawah), dan

•

Jika memang layak, lahan gambut dan kawasan hutan alam yang terdapat di dalam wilayah Hutan Produksi dapat dijadikan konsesi-konsesi Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) (lihat 4.4 di bawah).

4.3

Relokasi keberadaan konsesi dari lahan gambut dan hutan alami ke lahan mineral yang terdegradasi

Relokasi (misalnya seperti yang diusulkan sebagai tukar guling Lahan 'land swap' dalam draft Strategy REDD+ nasional) atau pencabutan izin baik terhadap perkebunan yang ada maupun yang masih tertunda (pending) di dalam hutan alam dan kawasan gambut, dapat diberikan insentif dan ditegakkan. Meskipun hal ini mungkin merupakan tantangan yang cukup besar, kami percaya bahwa aturan dari sisi hukum /legal maupun ekonominya sudah ada, untuk mendukung langkah-langkah tersebut. •

•

terkait dengan adanya izin-izin perkebunan yang sudah diterbitkan termasuk yang masih ditunda (baik HTI maupun IUP), jika ia terkait dengan lahan gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, maka ijin-ijin tersebut sebaiknya dicabut berdasarkan acuan pada Permentan No 14/2009, Kerppres No 32/1990 dan Peraturan Pemerintah No 26 / 2008, yang mana semua kebijakan ini melarang pembangunan tersebut. Ketentuan ini juga dapat dijadikan pertimbangan sebagai dasar untuk merelokasi atau pencabutan atas tanah yang: o

tidak cocok untuk pembangunan perkebunan untuk alasan fisik, seperti daerah sering mengalami kebanjiran dan tergenang dalam saat banjir ;

o

memiliki Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dimana tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi dan memiliki fungsi penting ekosistem dan hidrologi atau lainnya;

o

menyediakan manfaat penting bagi keperluan sosial-ekonomi, seperti rawa-rawa air tawar dan hutan riparian yang memberikan perlindungan terhadap sempadan sungai atau bagi tempat pemijahan, berbiaknya dan pengasuhan ikan, dan

o

menyimpan sejumlah besar karbon sepertihalnya hutan, dengan simpanan biomasa karbon atas tanah yang signifikan dan lahan gambut dangkal.

Pertimbangan dapat diberikan untuk Lahan-lahan yang telah teridentifikasi rusak, namun masih cocok untuk membangun perkebunan baru (lihat butir i di atas) dan untuk melacak dengan cepat transaksi pertukaran tanah (Tukar Menukar Kawasan Hutan) berdasarkan


ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No.10/2010. Dalam konteks ini, lahan 'terdegradasi' tidak merujuk ke tanah dengan kualitas tanah yang buruk melainkan ke daerah-daerah yang hutannya sudah tidak ada, dengan tingkat keanekaragaman hayati dan stok karbonnya yang kini sudah sangat rendah, dan tidak digunakan untuk pertanian yang masih produktif, contohnya: lahan padang alang-alang (Imperata cylindrica). •

Proses dapat dikonseptualisasikan sebagai tukar guling/ 'swap tanah', dimana daerah sensitif untuk perkebunan ditukar dengan daerah yang sudah terdegradasi. Pemerintah dapat memulai proses swap dengan meminta sektor perkebunan agar secara sukarela melakukan negosiasi pertukaran lahan, menawarkan tanah yang adil dalam pertukaran untuk konsesi yang terletak di daerah sensitif. Setelah periode sukarela berakhir, pemerintah bisa mempertimbangkan langkah-langkah relokasi dan pencabutan ijin untuk kegiatan yang masih berada di daerah yang tidak tepat dan sensitif.

•

Penetapan kawasan hutan produksi yang rusak untuk dialihfungsikan/dikonversi (penunjukan Hutan Produksi Konversi) harus dihindari, karena secara hukum hal demikian akan memungkinkan pembebasan mereka dari kawasan hutan tanpa pertukaran. Sebaliknya, ketentuan untuk pertukaran bisa saja diperkuat dan dilacak dengan cepat, agar luas kawasan hutan nasional tetap konstan.

4.4 Tetapkan Konsesi-konsesi baru bagi Restorasi Ekosistem, untuk memulihkan daerah sensitif Pembentukan konsesi-konsesi Restorasi Ekosistem (ERC) memiliki potensi besar untuk menarik investasi dibidang restorasi hutan dan meningkatkan pendapatan negara, melalui pasar karbon dan mekanisme pembiayaan lingkungan lainnya. Kami percaya bahwa konsep ERC adalah unik bagi Indonesia. Oleh karena itu negeri ini bisa memberikan contoh ke seluruh dunia tentang bagaimana mengembangkan suatu jaringan ERC yang komprehensif untuk penyimpanan karbon, pengurangan emisi, dan konservasi keanekaragaman hayati; namun disisi lain tetap menjaga peluang pembangunan berkelanjutan misalnya di sektor perikanan dan pariwisata alam. Selanjutnya, pendekatan ini bisa meningkatkan investasi sektor swasta dan menciptakan kesempatan kerja besar bagi masyarakat setempat. Saat ini, beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan ERC: •

basis dalam menetapkan daerah yang mana dapat dipilih dan ditetapkan sebagai ERC memerlukan perhatian lebih lanjut, meskipun kriteria untuk ini sudah cukup jelas. Keselarasan dan kejelasan dalam proses-proses untuk mengidentifikasi dan menetapkan daerah-daerah untuk ERC akan membuka peluang investasi lebih besar bagi restorasi hutan.

•

Perlindungan lahan gambut dan hutan alam di dalam hutan produksi saat ini terbatas. ERC dapat digunakan sebagai cara yang strategis untuk melindungi dan memperbaiki /restore kawasan ini tanpa perlu untuk menghapus mereka dari kawasan hutan produksi. ERC juga bisa digunakan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran lahan dimana lahan yang ditukar menjadi kawasan hutan nasional dapat dijadikan ERC.


•

Banyak daerah yang agaknya cocok untuk dikelola melalui ERC, sudah dialokasikan (secara keseluruhan atau sebagian) untuk lisensi perkebunan, namun belum beroperasi. Ketika mengidentifikasi ERC di lahan gambut, potensi untuk menjaga atau mengembalikan unit hidrologi lengkap (yaitu, sebuah kubah gambut, lihat di bawah) sangat penting. Restorasi dan pengelolaan yang berkelanjutan menjadi tidak layak/feasible ketika kubah gambut terancam oleh drainase jangka panjang dari perkebunan yang beroperasi saat ini atau masa depan.

Kami merekomendasikan agar National REDD+ Strategi, secara eksplisit memasukkan & membahas isu perkebunan di gambut, diantarnya melalui: •

melanjutkan kelangsungan atau memperpanjang (masa berlakuknya) Moratorium

•

menghindari pembentukan perkebunan baru pada lahan gambut dan hutan alam;

•

relokasi konsesi (yang ada maupun yang masih bersifat prospektif), dari lahan gambut dan hutan alami ke lahan terdegradasi; dan

•

menggantinya dengan Konsesi Restorasi Ekosistem baru (ERC) untuk memulihkan daerahdaerah yang telah terdegradasi tsb.

4.5

Restorasi lahan gambut yang terdegradasi

Karena lahan gambut di Indonesia sudah kebanyakan rusak dan terus menerus mengemisikan GRK (Tabel 1), maka restorasi lahan gambut berskala besar harus menjadi prioritas utama dalam Strategi REDD+ Indonesia. Meskipun restorasi sifatnya sangat mendesak, namun ia hanya akan efektif kalau digabungkan dengan penghentian total terhadap degradasi lahan gambut lebih lanjut, yaitu dengan melestarikan semua lahan gambut tersisa yang masih utuh (pristine) dan mencegah semakin parahnya tingkat kerusakan Lahan gambut yang memang sudah rusak. Konversi dari satu hektar lahan gambut (yang masih alami) hanya dapat dikompensasi dengan merehabilitasi secara serentak minimal 2 - 3 ha lahan gambut yang terdegradasi dan terdrainase (kotak 2). Dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan penghentian emisi, Indonesia harus •

aktif melindungi semua lahan gambut yang tersisa utuh;

•

mencegah degradasi lebih kuat (misal dengan mencegah deforestasi lebih lanjut, mencegah perluasan drainase dan degradasi hutan) dari lahan gambut yang sudah terdegradasi.

Jika yang diperlukan adalah pengurangan emisi secara nyata dari lahan gambut (lih. REDD+!), maka tindakan di atas harus dilengkapi dengan •

membasahi (rewetting) dan menghutankan kembali lahan gambut yang sudah terdegradasi


KOTAK 2: Restorasi dan konservasi Restorasi lahan gambut adalah cara terbaik untuk mengurangi emisi dari lahan gambut yang terdrainase, tetapi tidak dapat membenarkan konversi baru lahan gambut yang masih utuh (pristine). Restorasi lahan gambut pada situs tertentu hanya dapat mengurangi emisi sampai nol, hanya jika seluruh wilayah terbasahi (rewetted) secara memadai. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa membasahi gambut secara menyeluruh adalah seringkali sangat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin-untuk dicapai, karena drainase telah menyebabkan perubahan ireversibel dalam memulihkan lahan gambut. Kuatnya penurunan (subsidence) tanah gambut yang letaknya berdekatan dengan saluran-saluran drainase, menyebabkan terbentuknya kubah-kubah (mini-domes) di antara saluran-saluran tsb, dan menyulitkan pembasahan gambut atas daerah yang luas. Daerah yang tidak cukup terbasahi akan terus mengemisikan gas rumah kaca sampai kesetimbangan hidrologi baru tercapai. Untuk mencapai pembasah sepenuhnya, diperlukan waktu hingga beberapa dekade. Ini berarti bahwa restorasi lahan gambut yang terdegradasi (dengan basis hektar ke hektar) tidak dapat diimbangi dengan konversi rawa gambut. Untuk mengimbangi emisi dari lahan gambut yang masih relative baru terdrainase-nya, diperlukan pembasahan dan rehabilitasi vegetasi/reforestasi terhadap Lahan gambut yang telah rusak dalam area yang jauh lebih luas dan dalam jangka waktu panjang.

Prinsip-prinsip utama untuk restorasi lahan gambut: •

pembasahan secepat mungkin. Dalam jangka pendek dan menengah, restorasi hanya akan mengurangi emisi dari bagian lahan gambut terdegradasi yang letaknya paling dekat dengan saluran drainase. Akan memakan waktu yang cukup lama untuk tercapainya suatu system karbon yang netral, sebelum integritas hidrologi dari seluruh ekosistem dipulihkan sepenuhnya. Efektivitas restorasi lahan gambut sangat tergantung pada tingkat degradasi. Semakin lama sebuah kubah gambut telah dibedah oleh saluran-saluran drainase, semakin sulit untuk sepenuhnya membasahi relief 'mini-kubah'-‘mini kubah’ yang terdapat diantara saluran-saluran drainase tersebut dan sulit untuk mengurangi emisi.

•

Penghutanan kembali. Reforestasi merupakan bagian integral dari restorasi hidrologi. Hidrologi hutan rawa gambut alami (nol-emisi) dipertahankan oleh system perakaran tanaman yang terdapat diatas gambut dan perbedaan elevasi permukaan gambut (Dommain et al. 2010). Oleh karenanya, reforestasi harus menjadi bagian dari upaya restorasi. Tapi reforestasi dapat saja terhambat oleh banjir dan kebakaran (lih. Kotak 3).

•

Libatkan masyarakat setempat sejak awal dan pastikan adanya dukungan dari mereka! Infrastruktur drainase sering menjadi akses bagi masyarakat untuk memasuki kawasanlahan gambut. Restorasi (misal: berupa penabatan/pembangunan dam di saluran) mungkin akan membatasi akses masyarakat ke lokasi tertentu di lahan gambut dan ini menyebabkan masyarakat menentang restorasi. Oleh karena itu, rencana restorasi perlu dikonsultasikan dan mereka perlu dilibatkan sejak awal perencanaan, disain, dan dalam pelaksanaan restorasi tsb. (lihat Kotak 3)

•

Dorong pembangunan masyarakat. Agar ketergantungan masyarakat pada penggunaan lahan gambut secara tidak lestari dapat diatasi; maka proyek-proyek rehabiitasi di lahan gambut, yang mana dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal, harus mencakup pembangunan masyarakat sebagai komponen integral untuk mengimbangi peluang kerja tersebut.


4.6

Penyesuaian kegiatan pertanian dan perkebunan kearah paludicultures

Upaya-upaya restorasi di Lahan gambut yang ditinggalkan/diterlantarkan tidak cukup untuk secara efektif mengurangi emisi karbon. Karena petani kecil (small holders) dan industri perkebunan besar merupakan penyumbang emisi yang sangat besar – dan perkembangannya sangat pesatmaka upaya untuk meniadakan emisi dari keduanya tentu akan berdampak terhadap kepentingan social ekonomi mereka. Bahkan keuntungan (serapan) karbon dari perkebunan yang sangat produktif sekalipun tidak dapat diimbangi oleh lepasnya karbon akibat oksidasi gambut yang terdrainase, dimana keduanya terjadi secara simultan. Oleh karenanya, kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan di Lahan gambut yang berbasis drainase, harus segera diganti oleh kegiatan budidaya yang dapat berkembang pada tanah gambut (sangat) basah (disebut: paludicultures). Kegiatan paludiculture diantaranya dapat dilakukan dengan menanam jenis pohon produktif yang memang butuh banyak air, seperti: Jelutung rawa [Dyera spp.], Tumih [Combretocarpus rotundatus], Meranti rawa [Shorea pauciflora], dan Nyatu [Palaquium sp.]). Tanaman ini, selain memberi peluang pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, ia juga akan mengurangi emisi melalui tanah yang selalu basah/berair. Di kebanyakan lahan gambut, hanya bagian dari kubah yang dikonversi untuk pertanian atau perkebunan. Bagian yang dikonversi ini, dalam jangka waktu tertentu, akan berdampak pada keseluruhan sisa kubah. Karena kubah merupakan bagian dari satu kesatuan hidrologi dengan kesetimbangan hidrologi yang ‘rapuh’, sehingga drainase dibagian manapun dari sisi kubah akan menimbukan dampak yang serius. Keberhasilan Konservasi dan restorasi terhadap hutan rawa gambut yang tersisa dan 'masih utuh (pristine)' memerlukan restorasi seluruh unit-unit hidrologi dengan mengembalikan dan mempertahankan tingkat muka air yang tinggi pada Lahan yang digunakan. Paludicultures dapat menjadi sarana yang menarik untuk mencapai hal ini. Tradisi pertanian pada Lahan aluvial dan gambut dangkal di Asia Tenggara serta pemanenan terhadap sumber daya alam terbarukan (termasuk perikanan) masih merupakan praktek-praktek yang umum dijumpai di rawa-rawa gambut yang tersisa. Jenis penggunaan lahan basah scara tradisionil semacam ini, menyediakan kedua model untuk pemanfaatan lahan gambut setelah pembasahan dan kemungkinan untuk penanaman berbagai jenis-jenis tanaman. Paludicultures dapat dikembangkan pada teknik-teknik produksi basah dan dapat diadopsi oleh petani skala kecil maupun industri perkebunan. Terkait dengan Lahan gambut yang terdrainase dan terdegradasi, kami merekomendasikan agar di dalam Strategi REDD+ Indonesia; •

dimasukkan upaya-upaya restorasi dan membasahi lahan gambut dalam skala besar; dan upaya ini agar dijadikan prioritas utama

•

agar diidentifikasi, dikembangkan dan diterapkan pilihan-pilihan dalam praktek-praktek pertanian dan perkebunan yang dapat beradaptasi dengan kondisi basah (paludicultures).


Kotak 3. Restorasi Lahan Gambut di Indonesia: Suatu Pembelajaran Restorasi Gambut sangat dibutuhkan di Indonesia, namun hal ini masih agak baru untuk Lahan gambut tropis. Pengalaman dalam proyek-proyek percontohan menunjukkan bahwa restorasi gambut memang memungkinkan, tetapi sering juga sangat menantang dan mahal. Hal ini membutuhkan suatu pengetahuan umum yang sangat mendasar (nasional / internasional) dalam rangka mengurangi risiko kegagalannya dan mengoptimalkan hasilnya. 1. Revegetasi di Taman Nasional Berbak Penyelenggaraan Proyek CCFPI (Perubahan Iklim, Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia Proyek) selama tahun 2002-2007, salahsatunya bertujuan untuk merehabilitasi lahan gambut di Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penentuan lokasi penanaman yang tepat adalah kunci sukses dalam reforestasi dan kegiatan ini hanya dapat berhasil dengan pengetahuan yang cukup tentang hidrologi. Bekerja sama dengan masyarakat setempat, Wetlands International menanam 22.000 bibit dari 12 jenis lokal pada sekitar 20 hektar Lahan gambut yang sebelumnya pernah terbakar. Data banjir dari sungai Air Hitam Laut yang memotong TN Berbak, diperhitungkan dengan menggunakan data hidrologi untuk memandu kegiatan penanaman di lapangan dan untuk mengatasi kondisi banjir pada lokasi tanam, lalu bibit ditanam pada gundukan buatan setinggi 0,3-0,5 m. Membangun sistem gundukan sangat merepotkan dan butuh biaya tinggi. Sistem ini terbukti efektif sampai tingkat tinggi banjir tertentu, tapi tidak berguna dalam kasus banjir yang ekstrim. Penanaman pertama gagal (tingkat kelangsungan hidup <10%) karena kondisi ekstrim (tinggi banjir hingga 1,2 meter), sedangkan penanaman kedua berhasil dengan tingkat kelangsungan hidup 85% (dipantau 8 bulan setelah tanam) Spesies Jelutung rawa (Dyera polyphylla), Tumih (Combretocarpus rotundatus), Meranti rawa (Shorea pauciflora), dan Nyatu (Palaquium sp.) Menunjukkan keberhasilan yang baik dalam hal tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan (Wibisono 2005). Flooding level (cm)

A

B

C

D

E Remarks: Maximum flooding level

80

Activities adjustment influenced by flooding fluctuation

60 Water level fluctuation

40 20

A = Mound construction aiw Seedling preparation aiw and hardening off B = Seedling tranportation

0

C = Planting D = Stop activity

-20

E = Seedling maintenance

-40

Jul

Aug Sep Oct

Dry season

Nov Dec Jan

Feb Mar

Rainy season

Apr May

Jun

Dry season

Gambar 3: Mound Sistem yang diterapkan oleh Wetlands International di Berbak NP 2. Rehabilitasi Hidrologi pada Proyek CKPP di Ex-Mega Rice (EMRP) Kalimantan Tengah Proyek Lahan Gambut Kalimantan Tengah (CKPP, 2007-2009) difokuskan pada rehabilitasi lahan gambut di Blok A Utara dari EMRP (juga dikenal eks PLG sejuta hektar). Proyek ini menunjukkan dengan jelas bahwa, bersama dengan pemeliharaan tanaman, maka upaya pencegahan kebakaran harus menjadi bagian integral dari setiap program reforestasi. Wilayah proyek ini mencakup 48.000 hektar gambut dalam, dan tata air (hydrologi) pada sebagian besar kawasan ini telah rusak sebagai akibat dari keberadaan jaringan/kanal drainase yang besar-besar (kanal-kanal dibangun tahun 1995/1996 saat awal PLG berlangsung) sehingga Lahan gambut menjadi kering dan mengalami kebakaran parah hampir pada setiap musim kemarau. Untuk menata kembali system hidrologi di kawasan ini, telah dibangun sebanyak 24 bendungan (tabat-tabat) besar oleh CKPP (sebanyak 16 buah) dan CCFPI (sebanyak 8 buah). Hasil evaluasi terhadap dampak bendungan/tabattabat ini ternyata memberi efek yang terbatas, yaitu hanya pada Lahan gambut seluas 1700 ha atau 3,5% dari seluruh wilayah proyek. Kondisi demikian dikarenakan keberadaan bendungan/tabat hanya menyebabkan air tanah membasahi gambut hingga 200 m menuju daratan dari lokasi kanal yang ditabat/dibndung. Sehingga sebagian besar daerah tersebut masih terlalu kering, sangat rawan kebakaran dan dengan tingkat oksidasi gambut yang tinggi. Alasan lain mengapa kegiatan diatas memberikan hasil yang sangat terbatas adalah karena terbatasnya jumlah bendungan (akibat dana yang terbatas) dan jarak yang terlalu jauh antar bendungan yang dibangun dan beda ketinggian (head) antara air di atas bendungan dan dibawahnya yang terlalu besar. Selain itu, subsiden yang telah berlangsung selama lebih dari 15 tahun telah menyebabkan perubahan topografi Lahan gambut dan mengakibatkan terbentuknya kubah-kibah mini yang sulit untuk dibasahi oleh kanal yang dibendung, karena kanal-kanalnya juga mengalami subsiden.


Gambar 4: Bendungan dibangun di kanal di Blok A Utara, Ex Mega Rice Proyek Secara serentak, pada tahun 2007/2008 sebanyak 200.000 bibit tanaman dari 7 jenis lokal ditanam pada lima daerah yang berbeda, yang meliputi total luasan 500 hektar. Tingkat kelangsungan hidup berkisar 65-85%, satu tahun setelah tanam. Dyera lowii, Shorea belangeran dan Alstonia pneumatophora tampaknya memiliki kinerja terbaik dalam hal kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Sayangnya, sebagian besar dari situs rehabilitasi di sepanjang kanal utama telah terbakar pada tahun 2009, yaitu beberapa tahun setelah proyek berakhir. Kondisi ini menggambarkan bahwa rehabilitasi lahan gambut membutuhkan kewaspadaan akan bahaya api dan komitmen jangka panjang serta pendanaan.

Gambar 5: Dyera polyphylla ditanam di sepanjang tanggul kanal

Kedua kegiatan di atas (pembangunan bendungan & rehabilitasi Lahan gambut dengan tanaman setempat) didukung oleh skema "Bio-Rights" (www.wetlands.org / Bio-rights) dimana masyarakat tempatan secara aktif terlibat dalam kegiatan memblokir kanal dan melakukan reforestasi pada lahan gambut yang rusak di sekitar kanal. Sebagai insentif atas keterlibatan & pecapaian tujuan dari kegiatan ini, masyarakat menerima bantuan pendanaan (mikro kredit) yang dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan matapencaharian alternative. Sekema pendekatan semacam ini memungkinkan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan yang saling bergandengan tangan.


5. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV)

Lahan gambut memiliki fitur emisi unik yang membuat mereka secara signifikan berbeda dari jenis ekosistem lainnya (Gambar 1). Kompleksnya pemantauan emisi dari ekosistem lahan gambut, telah dicobakan dengan mengembangkan berbagai metodologi MRV yang sulit dan dan canggih. Di sisi lain, ada kecenderungan mendasar bahwa emisi lahan gambut akan menjadi besar dan lebih besar lagi jika konversi lahan gambut dan laju kerusakannya tidak dihentikan secara radikal. Untuk itu diperlukan suatu metoda MRV yang praktis dan siap pakai. Tentusaja, terkait dengan upaya mengurangi emisi dari Lahan gambut yang terdegradasi kita harus berhati-hati, dimana 'sempurna tidak berarti menjadi musuh dari yang baik ". Sementara perilaku emisi lahan gambut yang bersifat rumit, tapi pemantauan terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan menjaga emisi lahan gambut pada tingkat 2010 justru agak sederhana. Karena hal ini pada intinya bertujuan agar tidak ada lagi degradasi lebih lanjut dari lahan gambuti (lihat Bab 2). Peningkatan emisi GRK dari daerah raw a gambut dapat diakibatkan karena : a. b. c.

hilangnya biomasa pohon dari rawa gambut (misal ditebang) meningkatkan drainase dari lahan gambut; api.

Semua kegiatan dan proses diatas dapat dengan mudah dipantau dalam kerangka REDD+, karena mereka berhubungan dengan perubahan tutupan hutan di tanah gambut dan / atau dari adanya perluasan atau perubahan (intensifikasi) struktur drainase (kanal / parit) di lahan gambut. Dengan system yang sederhana namun bermakna, pemantauan lahan gambut di tingkat nasional di Indonesia dapat didasarkan pada atlas lahan gambut yang dikumpulkan oleh Wetlands International (Wahyuntu et al. 2003, Wahyuntu dkk 2004, Wahyunto et al 2006), diperluas dengan penggunaan data (beresolusi tinggi) yang tengah dikumpulkan oleh Departemen Kehutanan (BAPLAN). Informasi ini dapat dikombinasikan dengan •

penginderaan jauh terhadap LULUC (penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan) menggunakan citra satelit resolusi tinggi,

•

konservatif algoritma sederhana untuk menilai efek emisi dari perubahan penggunaan lahan, dan

•

faktor emisi standar untuk jenis tutupan lahan yang telah teridentifikasi yang dapat diekstraksi dari perkembangan pesat dari data & literatur yang konsisten (Couwenberg dkk 2010, Jauhiainen et al. 2011).

Sistem pemantauan sederhana seperti diatas, sementara ini cukup memadai untuk menjaga /mempertahankan situasi tingkat emisi di Lahan gambut tahun 2010. Pada tingkat kabupaten dan proyek, sistem ini dapat disempurnakan lebih lanjut, misalnya dengan (secara langsung) menggunakan alat ukur tinggi muka air dan laju subsiden untuk mengkaji penurunan emisi dan pengurangan karbon terkait dengan kegiatan pembasahan dan reforestasi Lahan gambut. Pengetahuan yang diperoleh dari cara-cara di atas, lebih lanjut, dengan bertambahnya waktu, akan memungkinkan kita untuk melakukan penyempurnaan sistem pemantauan.


Sehubungan dengan MRV kami merekomendasikan •

untuk memasukkan semua lahan gambut (yaitu yang masih berhutan dan tidak berhutan, tidak digunakan, ditinggalkan dan yang masih digunakan), ke dalam sistem pemantauan REDD+;

•

untuk secepatnya mengimplementasikan sistem MRV yang sederhana dan praktis, tidak perlu menunggu: atau “jangan biarkan sempurna menjadi musuh yang baik”.

Kotak 4: MRV- yang relevan dengan kekhasan rawa gambut •

Pada ekosistem lahan gambut ketergantungan antara komponen vegetasi, gambut dan air sangat erat, jauh lebih erat daripada di ekosistem lahan kering. Sebagai konsekuensi dari adanya kerusakan salah satu dari komponen-komponen ekosistem Lahan gambut ini, akan menyebabkan degradasi sistem secara keseluruhan, dan di lahan gambut ini berkaitan langsung dengan emisi. Di sisi lain, masing-masing komponen dapat digunakan sebagai indikator untuk kondisi keseluruhan sistem.

•

Stok karbon terbesar di rawa-rawa gambut, terdapat pada materi gambutnya, yaitu terdapat di bawah permukaan lahan. Karbon ini akan dilepas ke atmosfer ketika lahan gambut dikeringkan, bila penutup pohon (sebagian atau total) dihilangkan, dan ketika kebakaran gambut terjadi. Dengan demikian lahan gambut harus dipantau sebagai satu kesatuan dari REDD di Indonesia, termasuk hutan rawa gambut primer dan sekunder, hutan rawa gambut terdegradasi, lahan gambut tidak berhutan, daerah pertanian di Lahan gambut (baik yang masih beroperasi atau telah ditinggalkan), dan perkebunan di Lahan gambut.

•

Di hutan tanah kering / mineral di mana stok karbon sebagian besar adalah vegetasi yang tumbuh di atas lahan, penginderaan jauh dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan stok karbon. Hal ini berlaku juga untuk stok karbon tanaman yang terdapat di atas Lahan gambut (yang mana juga relevan dengan hidrologi, seperti tercantum dalam Bab 4.5) Dengan cara serupa, pada Lahan gambut yang telah tidak berhutan, dapat dipantau dengan menggunakan teknik penginderaan jauh yang difokuskan dengan mendeteksi dan memantau saluran /parit drainase. Terakhir ini juga mudah dilakukan dalam kasus terdapatnya Jaringan/sistem drainase di perkebunan. Cara demikian juga dapat dilakukan untuk menduga keberadaan parit-parit di lokasi pembalakan liar, meski parit-parit ini tertutup tajuk tanaman yang tersisa, dengan memperkirakan adanya penurunan tutupan hutan sebagai indikasi kita, akan dapat mengetahui keberadaan parit-parit tsb, karena semua kegiatan pembalakan liar juga memerlukan adanya saluran/parit untuk mengangkut hasil tebangannya.

•

Lahan gambut merupakan suatu sistem yang sangat koheren. Aliran air menghubungkan berbagai bagian dari lahan gambut satu sama lain dan lingkungan yang lebih besar dengan lahan gambut. Perubahan aliran air di bagian lahan gambut tertentu atau di sekitarnya dapat mempengaruhi setiap bagian dari lahan gambut dan karakteristik emisi nya. Ketergantungan ini harus dipertimbangkan ketika mengembangkan sebuah sistem MRV untuk lahan gambut


6. Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem

Draft Strategi Nasional REDD+ sangat mengakui nilai-nilai keanekaragaman hayati dan mendorong untuk diadopsinya standard CCBS (Iklim, Komunitas dan Keragaman Hayati Standar) untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati benar-benar dipertimbangkan dalam proyekproyek REDD+. Posisi seperti ini sangat kami sambut. Namun disayangkan, dalam Strategi Nasional REDD+, penilaian/penghargaan terhadap keanekaragaman hayati hutan rawa gambut, masih kurang memadai. Tidak seperti hutan lainnya, hutan rawa gambut merupakan ekosistem yang unik dengan kekhasan flora dan fauna endemik. Oleh karena itu Indonesia harus melindungi lahan gambutnya yang masih utuh/ tidak terganggu (misal dalam menetapkan HCVF) dan juga merehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi melalui pembasahan dan dengan memfasilitasi penanaman spesies asli. Membandingkan jumlah spesies yang terdapat di lahan kering dan hutan rawa gambut, secara sederhana, dapat mengakibatkan kesimpulan yang keliru; dimana keanekaragaman hayati di Lahan gambut dianggap jauh lebih rendah daripada di hutan lahan kering (lih. Paoli et al. 2010). Perbandingan semacam itu, bagaimanapun juga, tidak tepat. Karena intensitas inventarsisasi di Lahan gambut, akibat kesulitan akses, jauh lebih sedikit/rendah daripada yang telah dilakukan di hutan Lahan kering yang jauh lebih mudah diakses. Lebih penting lagi - keanekaragaman hayati tidak hanya masalah kuantitas, tetapi adalah kualitasnya. Hutan rawa gambut merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati yang khas dan sering merupakan species endemik (Kotak 6). Draft Strategi Nasional REDD+ telah dengan benar mengantisipasi resiko bahwa proyek-proyek di tingkat sub-nasional akan memilih species eksotis yang tumbuh cepat dan perkebunan monokultur untuk peningkatan karbon, dan dengan itu akan mengabaikan fungsi ekologis. Di lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan, Acacia crassicarpa yang merupakan tanaman eksotis telah banyak ditanam di perkebunan tanaman industry/ HTI. Ini telah diperluas hingga ke daerah-daerah lahan gambut di luar konsesi di mana ia mengganggu keanekaragaman hayati asli. Terkait kondisi demikian, dalam proyek Lahan gambut, REDD+ harus mempromosikan penggunaan spesies asli untuk restorasi dan penanaman pengayaan, dan secara ketat melarang penggunaan spesies eksotis atau invasif. Jenis pohon lokal untuk reforestasi yang cocok untuk rawa gambut diantaranya Jelutung rawa (Dyera polyphylla), Pulai rawa (Alstonia pneumatophora), Belangeran (Shorea balangeran), Ramin (Gonystylus bancanus), dan Rengas manuk (Gluta walichii). Draft Strategi Nasional REDD+ juga bertujuan melestarikan fungsi DAS, tetapi di Lahan gambut fungsi-fungsi ini dan layanan/jasa ekosistem lainnya kurang/tidak tergambarkan dengan jelas. Lahan Gambut memainkan peran penting dalam regulasi air (pengendali banjir), penyediaan air tawar, dan sebagai penyangga terhadap intrusi air asin. Nilai-nilai /manfaat ini juga penting untuk adaptasi perubahan iklim, oleh karenanya layak mendapat perhatian dan analisis yang lebih mendalam. Kepada Strategi Nasional REDD+ kami merekomendasikan •

mengakui tingginya nilai keanekaragaman hayati di rawa gambut, dan rawa gambut merupakan habitat berbagai spesies endemik dan terancam punah serta sebagai suatu ekosistem yang unik;

•

melarang penggunaan vegetasi yang bukan jenis asli (non-indigenous species) dalam kegiatan restorasi dan pengayaan tanaman di lahan gambut;

•

menberikan perhatian yang lebih eksplisit akan pentingnya peran jasa ekosistem lahan gambut dalam adaptasi perubahan iklim.


Kotak 5: Keanekaragaman hayati hutan rawa gambut Tidak seperti hutan lainnya, hutan rawa gambut adalah 'ekosistem unik' dengan interaksi yang sangat erat antara vegetasi, gambut dan air yang beroperasi sebagai mekanisme 'swa-regulasi' dan memungkinkan timbunan bahan organik yang berbentuk kubah untuk bertahan dalam berbagai kondisi iklim selama ribuan tahun (Dommain et al 2010).. Selanjutnya Hutan rawa gambut adalah habitat berbagai species tumbuhan dan hewan endemik. Fauna endemik yang tercatat hanya terdapat di habitat ini, termasuk buaya sinyulong (Tomistoma schlegelii), bangau (Ciconia stormy), mentok rimba (Cairina scutulata), lingsang dengan hidung berambut (Lutra sumatrana), Black Partridge (Melanoperdix nigra), banyak spesies ikan, banyak jenis capung, bekantan (Nasalis larvatus), dan kucing berkepala rata (Prionailurus planiceps). Banyak juga berbagai jenis burung yang hanya ditemukan di hutan rawa gambut. Buaya sinyulong terdaftar pada IUCN sebagai 'spesies langka' karena polulasinya diperkirakan berada di bawah 2.500 individu dewasa. Sebuah studi bersama oleh Wetlands International Indonesia dan Wahana Bumi Hijau pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa di sekitar rawa gambut Merang Kepahiyang (Provinsi Sumatera Selatan) dijumpai populasi buaya sinyulong terbanyak di dunia. Hingga belakangan ini beberapa ahli biologi beranggapan bahwa air yang berwarna hitam pada hutan rawa gambut memiliki keanekaragaman hayati dan produktivitas yang rendah. Namun ini disebabkan karena kajian-kajian akan jenisjenis ikan di rawa gambut memang masih sangat jarang. Di semenanjung Malaysia, 10% dari jenis-jenis ikan air tawar hanya dijumpai di rawa gambut. Data yang tidak dipublikasi bahkan menunjukan hasil yang lebih tinggi terdapat di Borneo. Umumnya ikan-ikan ini berukuran kecil dan terabaikan oleh para ahli biologi perikanan. Ikan-ikan ini memiliki relung (niche) yang sering diabaikan para ahli dan sulit untuk diambil contoh specimennya. Beberapa jenis dijumpai bertahan di sungai tanah gambut, meski airnya sudah mengering, mereka diantaranya jenis-jenis ikan yang mirip cacing berukuran kecil (Kottelat and Lim 1994) dan dari jenis-jenis lele-lean (catfish) . Jebis-jenis yang khas ini penyebarannya sangat terbatas pada daerah-daerah yang kering dan sangat local. Sebagai hasilnya, fauna air tawar pada rawa gambut memperlihatkan tingkat endemic yang tinggi (Kottelat and Whitten, 1996) Hutan rawa gambut juga merupakan rumah bagi banyak spesies pohon endemik termasuk Ramin (Gonystylus bancanus), Dactylocladus stenostachys, Copaifera palustris, Belangeran (Shorea belangeran), Rawa meranti (Shorea pauciflora), Jelutung rawa (Dyera polyphylla), Pulai rawa (Alstonia pneumatophora) , Perapat (Combretocarpus rotundatus), dan Gemor (Alseodaphne coriacea). Hutan rawa gambut dihuni oleh banyak spesies dari keluarga Dipterocarpaceae. Dari keluarga pohon Dipterocarps, sekitar empat puluh lima spesies yang ditemukan di hutan rawa gambut di Sumatera, Kalimantan, Sarawak dan Sabah, dan dua puluh diklasifikasikan oleh IUCN sebagai sangat terancam punah, delapan sebagai terancam punah, tiga sebagai Rentan dan satu sebagai Least Concern (Paoli et al. 2010). Ramin (Gonystylus bancanus) merupakan salah satu jenis tanaman endemic hutan rawa gambut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ia sangat dieksploitasi oleh perusahaan kayu dan para penebang liar dan permintaan akan kayu ini di pasar internasional sangat tinggi. CITES mencantumkan spesies ini pada Lampiran 3 di tahun 2001, dan kemudian mengangkat statusnya pada Lampiran 2 di tahun 2004. Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk melindungi spesies ini, yang kemudian mengakibatkan penurunan signifikan terhadap eksploitasi Ramin. Contoh ini membuktikan bahwa intervensi kebijakan dapat sangat efektif untuk melestarikan dan melindungi spesies yang dipilih.

Kotak 6: Jelutung dalam gambar Jelutung (Dyera polyphylla) merupakan jenis tanaman yang dilindungi, dan memiki prospek yang menjanjikan sebagai tanaman reforestasi rawa gambut dalam REDD+. Spesies ini dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi lahan terbuka dan Lahan gambut yang telah rusak dan dapat tumbuh dengan cepat dengan siklus hidup yang panjang. Selain menghasilkan kayu, jelutung juga menghasilkan getah /lateks berkualitas tinggi yang membuat harganya sangat bagus di pasar. Selama periode 1991-2008, oleh PT. Dyera Hutani Lestari di provinsi Jambi, Jelutung telah berhasil ditanam secara komersial (untuk diambil getahnya) pada luasan hutan rawa gambut terdegradasi seluas 2120 ha. Sayangnya, bagian dari daerah itu rusak parah pada tahun 2008 akibat kebakaran yang menyebar dari lahan gambut didekatnya. Penanaman spesies yang statusnya dilindungi ini, dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati bila dilakukan secara polyculture, dicampur dengan dengan spesies asli / indiginous lainnya.


7. Kebijakan

Dalam REDD+, pengurangan emisi diharapkan akan dicapai dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Keputusan UNFCCC 16/CMP.1 mendefinisikan deforestasi sebagai "konversi lahan berhutan oleh manusia menjadi lahan tidak berhutan". Degradasi melibatkan penurunan stok karbon meninggalkan penutup pohon di atas ambang batas minimum berdasarkan definisi hutan. Degradasi rawa gambut adalah contoh jelas dari degradasi hutan. Ini sering mencakup degradasi biomassa tumbuhan dan ini selalu mencakup (diikuti oleh) degradasi gambut, yang mana stok karbon tanahnya, secara rata-rata lebih besar dari nilai karbon yang terdapat pada biomassa karbon tumbuhannya. Kebijakan Indonesia tentang pembangunan lahan gambut telah lama berada di bawah kebijakan kehutanan, karena dianggap nilai ekonomi Lahan gambut terbatas hanya pada biomassa hutan di atas tanah (tanaman). Dalam persepsi ini nilai-nilai lain seperti perikanan, retensi dan fungsi penyediaan air (irigasi dan air minum), pencegahan intrusi air asin di daerah pesisir, dan penyimpanan karbon tidak cukup diperhitungkan. Selain itu, terdapat kekurang sadaran masyarakat akan risiko yang semakin meningkat akibat kebakaran di lahan gambut terdegradasi dan konsekuensi ekonomi dari kebakaran gambut terkait kabut asap. Persepsi ini selama empat dekade terakhir menghasilkan konversi yang semakin cepat dari hutan rawa gambut di Indonesia bagian barat. Perhatian yang semakin meningkat tentang emisi karbon dan terutama kontribusi emisi yang amat tinggi dari lahan gambut untuk jejak karbon secara keseluruhan di Indonesia, telah menimbulkan kesadaran bahwa konversi gambut mesti dihentikan dan ini diujudkan dengan adanya moratorium. Perubahan persepsi menyiratkan bahwa adanya inkonsistensi dan kebijakan yang saling bertentangan yang menghambat pencapaian target REDD+ di Indonesia, perlu ditinjau dan direvisi. Pertimbangan harus diberikan untuk mencabut atau mengubah dokumen-dokumen kebijakan sebagai berikut: •

Keputusan Menteri Kehutanan # XXX, yang memungkinkan pemanfaatan kayu dari hutan alam sebagai bahan baku pulp dan kertas sampai 2014. Keputusan ini mempercepat konversi hutan dan menggagalkan potensi sektor kehutanan untuk menghilangan/menurunkan emisi. Hutan rawa gambut secara luas telah terpengaruh karena mereka ia mewakili daerah hutan dataran rendah alami yang terdapat di sekitar pabrik pulp dan kertas;

•

Keputusan Menteri Kehutanan SK. 292/Menhut-II/2011, yang memberikan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.168.656 hektar. Keputusan ini ditandatangani oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 31 Mei 2011, sebelas hari setelah moratorium diterbitkan presiden RI melalui Instruksi Presiden No. 10/2011 pada tanggal 20 Mei 2011 . Kebanyakan hutan yang dibebaskan telah dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit.

•

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diluncurkan oleh Kementerian Pertanian pada Agustus 2010. Menurut rencana semula, proyek ini direncanakan akan mencakup 1,6 juta hektar, sebagian besar lahan basah dan termasuk lahan gambut. Sebanyak 32 perusahaan telah mendapatkan ijin prinsip dan beberapa sedang beroperasi di berbagai sektor perkebunan (kelapa sawit, tebu, jagung, lain-lain).


•

Peraturan Menteri Pertanian /Permentan No 14/2009, yang menyatakan bahwa jika di dalam usulan sebuah konsesi untuk perkebunan sawit di Lahan gambut, dijumpai lebih dari 30% kawasannya terdapat gambut dengan ketebaan lebih dari 3 meter, maka seluruh konsesi tidak dapat dibuka. Peraturan ini dapat disalahgunakan, karena konsesi ini dapat saja dipecah-pecah dengan ukuran berbeda (atau lebih kecil) sehingga luasan gambut dengan ketebalan > 3 meter akan berkurang (di bawah 30%)

•

Peraturan Pemerintah tentang rawa, dimana sebagian besar (> 50%) luasannya diwakili oleh rawa gambut, yang saat ini tengah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum, juga wajib diamati perkembangannya. Jangan sampai peraturan ini berseberangan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK

•

Keputusan Presiden 30/1992 tentang perlindungan lahan gambut lebih dalam dari 3 meter (nampaknya hanya melindungi bagian kubah gambut dan cenderung mengabaikan Lahan gambut sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh).

•

Ada banyak peraturan keputusan dan pedoman pencegahan kebakaran. Namun, Tacconi (2003), mempertanyakan kebijaksanaan melarang semua pembakaran hutan dan lahan (Reg. 4 / 2001), tanpa membedakan kebakaran gambut atau antara kebakaran yang berguna dan merusak. Di banyak daerah (non-gambut) Indonesia kebakaran telah menjadi alat yang berguna dan non-destruktif untuk membersihkan dan menyiapkan lahan pertanian. Kapasitas merusak dan dampak akibat kebakaran hutan di Lahan gambut, perlu diatasi melalui penyesuaian/pembuatan peratutran khusus serta panduan bagi penguatan pencegahan kebakaran pada kawasan yang rentan ini.

Kami percaya bahwa tantangan utama yang berkaitan dengan lahan gambut Indonesia terkait pengembangan kebijakan dan implementasinya, meliputi: •

Perpanjangan dan melanjutkan Moratorium sebagai bagian dari Strategi REDD+ & mitigasi perubahan iklim Indonesia jangka panjang. Moratorium yang telah diinstruksikan oleh President RI hanya berjangka waktu selama dua tahun dan banyak lahan gambut yang termasuk ke dalam kategori Moratorium tersebut ternyata telah dialokasikan untuk konversi dan pembangunan perkebunan. Jika konsesi memang akan dikembangkan, ke depan emisi Indonesia sangat akan meningkat, jauh melampaui baseline emisi saat ini.

•

Memperbaiki peraturan terkait konsesi untuk Restorasi Ekosistem (ERC) dan perampingan/ penyelarasan prosedur untuk alokasi ERC di lahan gambut. Hal ini juga harus mencakup: o

Memfasilitasi ‘tukar guling’ /swap lahan (seperti yang diusulkan dalam draft Strategi Nasional REDD+) terhadap konsesi perkebunan dan perkebunan yang sudah ada (lihat pendekatan seperti yang telah disarankan dalam Bab 4);

o

Privatisasi pengelolaan Hutan Lindung dan kawasan lindung lainnya di lahan gambut, misalnya dengan memungkinkan pembentukan ERC untuk meningkatkan kapasitas investasi, pengelolaan dan pemantauan dan memungkinkan investasi dalam restorasi hidrologi, reforestasi dan pencegahan kebakaran dan kontrol serta tingkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan di dalam kawasan penyangga (di luar batas taman nasional).

o

ubah status konsesi-konsesi Hutan Produksi (HPH) pada lahan gambut menjadi ERC, segera setelah masa konsesi tersebut berakhir dan fasilitasi awal pengalihan dari perubahan status ini.


Mengingat banyaknya perkebunan yang beroperasi di Lahan gambut, kami merekomendasikan agar diadopsinya suatu pedoman pengelolaan terbaik untuk perkebunan tersebut, dengan tujuan untuk secara maksimal dapat mengurangi emisi akibat drainase yang berlebihan. Seperti panduan tentang Manajemen Praktik Terbaik untuk perkebunan yang ada di gambut, saat ini sedang dikembangkan oleh RSPO (Round Table untuk Minyak Sawit Lestari). Sehubungan dengan konsesi-konsesi hutan (kayu) tanaman industri, draft Nasional REDD+ Strategi hanya membatasi pada pengurangan dampak penebangan (RIL), 'silvikultur intensif (SILIN) dan sertifikasi terhadap perkebunan kayu (akasia). Namun hal ini, tidak atau belum memadai dalam mengatasi pengelolaan/manajemen air, karena drainase yang berlangsung pada lahan gambut untuk perkebunan untuk pulp dan kayu bertanggung jawab untuk sebagian besar dari emisi GRK di sektor kehutanan. Dalam hal ini Moratorium harus juga dilaksanakan dan diperluas hingga ke perkebunan Akasia, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya yang masing-masing ternyata memerlukan /melakukan drainase (penurunan muka air tanah) di lahan gambut. Opsi-opsi untuk membatalkan/ pencabutan ijin perlu dieksplorasi, khususnya terhadap konsesi-konsesi dan perkebunan yang secara jelas dialokasikan di daerah yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Keputusan Presiden 32/1990 tentang perlindungan gambut (yang hanya dibatasi pada ketebalan gambut lebih dari 3 meter) harus ditinjau kembali. Karena drainase yang berlangsung di daerah gambut dangkal (< 3 m, tidak dalam status yang dilindung) dalam jangka panjang juga akan berdampak terhadap hidrologi gambut yang memiliki kedalaman (> 3meter), selain itu perlu dikenali pentingnya nilai retensi air dan penyimpanan karbon dari keseluruh lahan gambut (terlepas dari aspk ketebalannya). Tinjaun kembali terhadap Permentan No 14/2009, PP Gambut yang tengah disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan PP tentang rawa yang sedang disiapkan PU juga wajib di kaji kembali untuk tujuan-tujan pengurangan emisi. Selain itu, tidak/kurang diimplementasikannya kebijakan yang ada dan kurangnya penegakan hukum juga memungkinkan berlangsungnya kegiatan penebangan liar di hutan rawa gambut secara meluas. Kegiatan ini selalu disertai dengan pembangunan saluran transportasi (Parit / kanal) yang memiliki efek pengeringan lahan gambut yang sama seperti halnya Jaringan drainase di perkebunan. Kebijakan saja tidak cukup. Degradasi lahan gambut Indonesia perlu segera diatasi melalui tindakan nyata !!.


Referensi

Bappenas (2010). Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap. Summary report forestry sector. Jakarta, Indonesia. Available under http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10612/. Couwenberg, J., R. Dommain and H. Joosten (2010). Greenhouse gas fluxes from tropical peatlands in south-east Asia. Global Change Biology 16: 1715-1732. Dommain, R., J. Couwenberg and H. Joosten (2010). Hydrological self-regulation of domed peatlands in south-east Asia and consequences for conservation and restoration. Mires and Peat 6: 1-17. Dommain, R., et al. submitted. Restoration of peat swamps in the SE-Asian tropics. In: Aletta Bonn, Tim Allott, Martin Evans, Hans Joosten & Rob Stoneman (eds.): Peatland restoration and ecosystem services: science, practice, policy. Cambridge University Press, Cambridge. Heil, A. (2007). Indonesian forest and peat fires: emissions, air quality, and human health. PhD Thesis Max-Planck-Institute for Meteorology, Hamburg, Germany. Berichte zur Erdsystemforschung 34: 1–142. Indonesia’s National Climate Change Council (DNPI). (2010.) “Indonesia’s green house gas abatement cost curve”. August 2010, pp. 20-21. Available at: http:// www.dnpi.go.id/report/DNPI-Media-Kit/reports/indonesia-ghg_abatement_cost_ curve/Indonesia_ghg_cost_curve_english.pdf Jauhiainen, J., A. Hooijer and S. E. Page (2011). Carbon dioxide emissions from an Acacia plantation on peatland in Sumatra, Indonesia. Biogeosciences Discuss. 8: 8269–8302. Kottelat and Lim 1994. Freshwater biodiversity in Asia: with special reference to fish. World Bank Technical Papers; 72 pp, Miettinen, J. and S.C. Liew (2010). Degradation and development of peatlands in Peninsular Malaysia and in the islands of Sumatra and Borneo since 1990. Land Degradation and Development 21: 285-296. MoFor (2008). IFCA 2007 Consolidation Report : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia. Published by FORDA Indonesia. Available online under www.dephut.go.id/files/IFCA_Consolidation_Report.pdf. Paoli, G. D., P. L. Wells, E. Meijaard, et al. (2010). Biodiversity conservation in the REDD. Carbon balance and management 5: 7, 4 p Parish, F., A. Sirin, D. Charman, H. Joosten, T. Minaeva and M.Silvius (eds) (2008). Assessment on peatlands, biodiversity and climate change. Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International Wageningen, 179 p.


Tacconi, Luca. 2003. Fires in Indonesia: Causes, Costs and Policy Implications. CIFOR Occasional Paper No. 38. Indonesia. Wahyunto et al. 2003. Map of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatra 1990-2002. Wetlands International Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) Wahyunto et al. 2004. Map of Peatland Distribution and Carbon Content in Kalimantan 2000-2002. Wetlands International Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) Wahyunto et al. 2006. Map of Peatland Distribution and Carbon Content in Papua 2000-2001. Wetlands International Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) Wibisono, I.T.C (2005). Technical report of monitoring rehabilitation program in Berbak National Park (WBS 230). Climate Change, Forest and Peatlands in Indonesia. WHC-WIIP. Bogor.


Lahan Gambut dalam National REDD+ Strategy Indonesia

Recommend Documents