L TAHUN 2014

Lampiran Surat Bersama PAGU INDIKATIF TAHUN 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERTEMUAN TIGA PIHAK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L TAHUN 2014

A DANA RAK GAR CA NA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

JAKARTA 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang RKP menyatakan bahwa RKP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBN yang berpedoman kepada RKP tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Dengan demikian, karakteristik yang mendasar dalam RKP yakni bahwa program dan kegiatan yang termuat sudah bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan mengkoordinasikan penyusunan RKP. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyusun Pagu Indikatif sebagai acuan bagi

setiap

Kementerian/Lembaga

untuk

menyusun

Rancangan

Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing. Dalam tahap berikutnya, RKP dan Renja K/L dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN dan RKA-K/L. Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara nasional, yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh setiap K/L, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pertemuan Tiga Pihak. Pertemuan Tiga Pihak merupakan sebuah forum pembahasan bersama yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga guna melakukan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut, yang selanjutnya akan dituangkan secara konsisten dalam RKP dan Renja K/L. ii

Dalam rangka persiapan penyusunan RKP dan RAPBN serta untuk memberikan pemahaman yang sama atas proses Pertemuan Tiga Pihak, maka dirasakan perlu untuk disusun Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Buku ini juga memuat penjelasan format (formulir isian) dokumen kesepakatan yang diperlukan untuk menjaga konsistensi antara RKP dan Renja K/L, yang selanjutnya akan dituangkan secara konsisten pula dalam RAPBN dan RKA-K/L. Walaupun penjelasan dalam buku ini dirasakan telah memadai, tetapi apabila terdapat permasalahan dalam proses pengisian dokumen kesepakatan secara substansi, dapat kiranya menghubungi: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan c.q. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310 Telp. (021) 3905650 ext. 1523 dan 1524 Fax. (021) 3148553 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung D Lantai 4, Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3868060 Fax. (021) 3868061 Semoga Buku Petunjuk Pelaksanaan ini dapat membantu proses kelancaran dalam perumusan dokumen kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Jakarta, Maret 2013

iii

DAFTAR ISI Halaman.................................................................................................................................................................................... i Kata pengantar ...................................................................................................................................................................... ii Daftar isi ................................................................................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................................................ 1 1.1. Tujuan pelaksanaan .................................................................................................................................................... 2 1.2. Waktu pelaksanaan ..................................................................................................................................................... 2 1.3. Terminologi .................................................................................................................................................................... 2 BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ........................................................... 6 BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ................................................................ 15 BAB IV TINDAK LANJUT.................................................................................................................................... 23 BAB V PENUTUP .................................................................................................................................................. 24 LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1 ........................................................................................................................................................................... 25 LAMPIRAN 2 ........................................................................................................................................................................... 27 LAMPIRAN 3 ........................................................................................................................................................................... 28 PETUNJUK PENGISIAN ....................................................................................................................................................... 31 HASIL KESEPAKATAN ........................................................................................................................................................ 33 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN ................................................................................................................................ 36

iv

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan Renja KL dan penyempurnaan Rancangan Awal RKP, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga perlu dilakukan Pertemuan Tiga Pihak. Pertemuan ini merupakan suatu forum koordinasi yang melibatkan Kementerian Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas,

Kementerian

Keuangan

dan

Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2014. RKP yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, diharapkan dapat menjadi sebuah rencana aksi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang keterkaitan antara prioritas pembangunan, arah kebijakan, strategi pencapaian serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pendanaannya. Dalam proses penyusunan RKP diperlukan suatu konsolidasi dan kesepahaman antara instansi pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) yang ditugaskan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam koridor kebijakan fiskal, dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran. Mengingat penting dan luasnya materi yang akan dibahas, maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak antar lembagalembaga terkait tersebut di atas, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga, di mana pertemuan ini merupakan forum konsultasi dan penelaahan terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan diamanatkannya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini dalam PP No.90 Tahun 2010, maka perlu ditingkatkan mekanisme kerja dan kualitas dari hasil Pertemuan Tiga Pihak yang selama ini telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, maka dirasakan perlu untuk tetap disusun Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama atas proses penyusunan RKP 2014, serta untuk mendapatkan komitmen bersama dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.

1 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

1.1.

Tujuan Pelaksanaan Beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan

Pertemuan Tiga Pihak ini adalah : a.

Meningkatkan

koordinasi

dan

kesepahaman

antara

Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan belanja tahun 2014; b.

Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJM, RKP, Renja K/L dan RKA-KL;

c.

Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, yaitu kepastian mengenai Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan besaran anggarannya, Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber Dana, Penelaahan dokumen pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk Inisiatif Baru dan merupakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi Tematik APBN, Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan Inisiatif Baru dan Tambahan Rupah Murni, serta Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

1.2.

Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dimulai setelah disampaikannya surat yang

ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 kepada Kementerian/Lembaga pada Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus). Kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai surat penyampaian pagu indikatif. 1.3.

Terminologi Untuk menyamakan pemahaman atas istilah dan definisi yang digunakan dalam

pembahasan Pertemuan Tiga Pihak, maka diperlukan penjelasan mengenai beberapa terminologi sebagai berikut:


1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang digunakan adalah programprogram yang ada dalam RPJMN 2010 - 2014. 2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 3. Kegiatan Prioritas merupakan kegiatan yang terkait secara langsung terhadap pencapaian Sasaran Program Prioritas Nasional,Bidang atau Kementerian/Lembaga. 4. Kegiatan Non Prioritas adalah kegiatan yang dianggap tidak terkait langsung dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional, Bidang atau Kementerian/Lembaga pada tahun yang direncanakan. 5. Kerjasama Pemerintah Swasta adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta, dengan skema pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu dengan pemberian kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanggung jawab risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut dibebankan kepada pihak swasta selama masa kontrak. 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 7. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 8. Pinjaman Luar Negeri (PLN), adalah salah satu pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 9. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau


surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 10. Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah dana yang bersumber dari rupiah murni sebagai dana pendamping dari PHLN. 11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang merupakan alat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 12. Anggaran Pendidikan merupakan anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 13. Inisiatif Baru (New Initiatives) adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan Program (Fokus Prioritas) Baru/Outcome Baru/Kegiatan Baru/Output Baru, Penambahan Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target. 14. Kerjasama Selatan-Selatan adalah Kerjasama diantara negara-negara berkembang melalui knowledge sharing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Sedangkan Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra pembangunan. 15. Belanja Operasional adalah pengeluaran yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan rutin dalam menjalankan pemerintahan dan manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran serta tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. 16. Prakiraan maju (forward estimate) merupakan gambaran prakiraan untuk 3 tahun ke depan terhadap capaian target dan kebutuhan pendanaan sebagai akibat kebijakan yang ditetapkan pada tahun direncanakan. 17. Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang berupa produk atau jasa (fisik dan atau non-fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input yang digunakan. 18. Satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan, yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran. 4 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

19. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 20. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

dengan

kewajiban

melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.


BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Pelaksanaan

Pertemuan

Tiga

Pihak

dilaksanakan

untuk

memudahkan

konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional di dalam RKP dan Renja K/L melalui forum pembahasan yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Adapun proses mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak secara umum dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.

Bagan 1 Mekanisme Pertemuan Tiga Pihak Penjelasan lebih lanjut atas mekanisme Pertemuan Tiga Pihak dengan tujuan utama adalah menghasilkan rumusan dokumen kesepakatan bersama dapat dijelaskan sebagai berikut: Kegiatan Sebelum Pertemuan Tiga Pihak. 1. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rancangan Awal RKP berdasarkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden serta 6 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

mengacu pada Prioritas serta Sasaran Pembangunan yang ada dalam RPJM 20102014. 2. Menteri Keuangan menyusun Resource Envelope Belanja K/L 2014 berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, potensi sumber pendapatan negara dan hibah, kebutuhan belanja negara serta kemampuan pembiayaan anggaran. 3. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang ditandatangani bersama perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai dasar penyusunan Renja K/L. 4. Kementerian/Lembaga melakukan beberapa langkah persiapan yang diperlukan, yaitu antara lain : a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan yang terdapat dalam Renstra K/L, dengan memberikan perhatian utama terhadap keberlanjutan kebijakan yang telah diambil pada tahun lalu dan akan dilanjutkan untuk dilaksanakan pada tahun 2014; b. Mempersiapkan

seluruh

Informasi

yang

diperlukan

terkait

dengan

Program/Kegiatan/Output Prioritas beserta target dan besaran anggarannya, Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber Dana, Penelaahan dokumen pendukung (TOR dan RAB) khususnya untuk Inisiatif Baru dan merupakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional, Identikasi Tematik APBN, Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Usulan Inisiatif Baru dan Tambahan Rupah Murni, dan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), serta kebijakan berupa kerangka regulasi yang akan dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak; serta c. Menyusun rancangan Renja K/L. Kegiatan Dalam Pertemuan Tiga Pihak. 1. Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP, menyampaikan Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas dengan target sasaran dan pendanaannya termasuk Inisiatif Baru yang disetujui. 2. Kementerian Keuangan, menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi: kebijakan di bidang belanja negara, kelompok biaya, jenis belanja, dan satuan biaya. Di samping itu, juga memberikan masukan atas kepatutan penggunaan anggaran dan pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.


3. Kementerian/Lembaga, menyampaikan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian/Lembaga termasuk kebijakan-kebijakan baru yang belum tertampung dalam Renstra. 4. Dari pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak diharapkan menghasilkan suatu dokumen kesepakatan yang bersifat mengikat tiga pihak dan berisikan butir-butir kesepakatan seperti format lampiran 1 dan lampiran 2 dokumen kesepakatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting) adalah: a. Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan merupakan batas atas belanja masing-masing K/L yang tidak dapat dilampaui, dan merupakan akumulasi dari angka dasar (baseline) dan Inisiatif Baru (New Initiatives). b. Terkait dengan Inisiatif Baru yang telah disetujui sebagaimana terlampir dalam Surat Bersama Pagu Indikatif : i. Alokasi anggaran Inisiatif Baru yang sudah dialokasikan dalam Surat Bersama Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan tidak dapat berkurang dan pemanfaatannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya diluar yang telah disetujui; ii. K/L wajib menyusun TOR dan RAB dilevel Output, khusus untuk melengkapi usulan Inisiatif Baru yang telah mendapatkan alokasi sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan. iii. TOR dan RAB akan dibahas dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting) guna memastikan/menjamin konsistensi dan kesesuaian target kinerja serta kelayakan dan kewajaran anggarannya. iv. Dalam hal K/L tidak dapat menyampaikan TOR dan RAB pada saat trilateral meeting, maka alokasi anggaran yang telah ditetapkan akan dikurangi dari pagu anggaran K/L yang bersangkutan. v. K/L yang mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk Inisiatif Baru berdasarkan direktif Presiden namun belum mengajukan proposal Inisiatif Baru, maka diharapkan dapat segera mengajukan proposal Inisiatif Baru sebelum ditetapkannya pagu anggaran K/L. c. Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam Pagu Indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. 8 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

d. Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

pencapaian

Prioritas

Pembangunan

Nasional

atau

Kementerian/Lembaga. e. Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia. f.

Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama.

g. Pergeseran alokasi dari Rupiah Murni menjadi PHLN atau sebaliknya tidak dapat dilakukan, demikian pula pergeseran dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi Hibah Luar Negeri. Usulan perubahan ini dapat dilakukan pada Matriks Pembahasan dalam dokumen kesepakatan. h. Kelebihan

atau

kekurangan

alokasi

PHLN

ditampung

dalam

Matriks

Pembahasan dalam dokumen kesepakatan. i.

Memberikan prioritas utama untuk kebutuhan dana pendamping PHLN yang akan diserap dan kegiatan yang disetujui sebagai multiyears.

j.

Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

k. Usulan penambahan pagu Kementerian/Lembaga serta penggunaannya dapat disampaikan

dalam

Matriks

Pembahasan

pada

dokumen

kesepakatan

pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. l.

Memperhatikan kewenangan pusat dan daerah.

5. Dokumen kesepakatan yang telah disetujui bersama antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dijadikan dasar untuk penyusunan Renja K/L, penyempurnaan Rancangan Awal RKP 2014, dan penyusunan Pagu Anggaran. 6. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja K/L yang telah disusun berdasarkan dokumen kesepakatan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. 7. Apabila dalam Pertemuan Tiga Pihak terjadi ketidaksepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, maka dapat dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut : a. Alternatif Pertama : Butir-butir ketidaksepakatan dibahas kembali bersamasama dengan memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. 9 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

Apabila alternatif ini tidak menghasilkan kesepakatan maka dilakukan alternatif berikutnya; b. Alternatif Kedua : Butir-butir ketidaksepakatan dijadikan catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak dan tidak perlu untuk diputuskan dalam forum ini. Apabila dirasakan sangat perlu untuk mendapatkan putusan atas perbedaan yang ada, maka dapat dilakukan alternatif berikutnya; c. Alternatif Ketiga : Butir-butir ketidaksepakatan yang dianggap perlu dan penting untuk diputuskan dapat dibawa dan diputuskan di tingkat yang lebih tinggi (Eselon I). Namun demikian, perlu untuk diperhatikan keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyusun Renja K/L. 8. Catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan pertemuan dimungkinkan untuk menampung : a. Usulan pergeseran atau perubahan alokasi Rupiah Murni dan PHLN yang belum dapat disepakati bersama; b. Kelebihan atau kekurangan alokasi Rupiah Murni, PHLN/PDN, PNBP dan BLU yang perlu untuk mendapat perhatian khusus; c. Perbedaan perhitungan untuk alokasi belanja operasional dan non-operasional; serta d. Butir-butir ketidaksepakatan yang tidak perlu untuk diputuskan dalam forum ini. 9. Seluruh catatan pembahasan yang ada dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran dan penelaahan RKA-K/L yang akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pertemuan tiga pihak menjadi suatu forum koordinasi yang sangat penting karena pada tahapan ini dilakukan sinkronisasi dan integrasi terhadap kegiatankegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian prioritas pembangunan nasional. Penetapan target dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kebijakan berjalan dan capaian yang diperoleh sampai dengan saat ini. Memperhatikan kebutuhan dan dukungan terhadap suatu kegiatan yang saling terkait menjadi kunci utama dalam menentukan kegiatan yang akan dijadikan prioritas, baik prioritas nasional, bidang maupun prioritas Kementerian/Lembaga. Untuk dapat menghasilkan hasil kesepakatan yang lebih baik sangat ditentukan oleh kesiapan dari masing-masing institusi sebelum dilakukannya kegiatan ini.


Institusi Peserta Peserta yang hadir dalam Pertemuan Tiga Pihak adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Kementerian PPN/Bappenas akan diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Sektoral/Regional yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya, Kementerian Keuangan diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Anggaran yang memilki mitra kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dan Unit Eselon I lainnya pada lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dalam proses Trilateral Meeting,

serta

Kementerian/Lembaga

diwakili

oleh

Pejabat

dari

Biro

Perencanaan/Keuangan atau Unit Organisasi yang bertanggung jawab dalam perencanaan program dan anggaran. Terkait dengan adanya beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki Badan Layanan Umum (BLU) dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), di samping Direktorat

Anggaran

dalam

pembahasan

di

trilateral

meeting,

perlu

juga

mengikutsertakan Pejabat dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum (Dirjen Perbendaharaan) dan Direktorat PNBP (Dirjen Anggaran), Kementerian Keuangan. Tugas dan Tanggung Jawab Institusi Peserta Untuk kelancaran pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak, perlu diperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing peserta. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai central agencies dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul dan pengguna anggaran. Dengan tetap mempertimbangkan kewenangan dan tugas dari masing-masing pihak, diharapkan pelaksanaan pertemuan tiga pihak ini dapat menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat dijadikan pedoman. Penjelasan pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut: 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Menyampaikan penjabaran rancangan awal RKP 2014 yang meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sampai dengan kegiatan prioritas beserta target capaian dan indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh K/L; b) Menyampaikan tanggapan terhadap program dan kegiatan prioritas dalam rancangan Renja K/L yang disusun Kementerian/Lembaga, untuk disinkronkan dengan program dan kegiatan prioritas yang ada dalam Rancangan Awal RKP 11 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun kedepan dan indikasi pendanaannya; c) Melakukan penelaahan terhadap TOR dan RAB untuk setiap output dari Inisiatif Baru yang mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional, baik dasar pertimbangan perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan dicapai serta pendanaan terhadap inisiatif baru dengan memperhatikan komponen dari inisiatif baru yang diusulkan beserta prakiraan maju dari pendanaan Inisiatif Baru tersebut; d) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga; e) Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kesepakatan dalam Rencana Aksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundangan (Inpres, Keppres, dll); f) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. 2. Kementerian Keuangan a) Menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi kebijakan jenis belanja (Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial) dan kepatutan penggunaan anggaran; b) Melakukan penelaahan terhadap rancangan Renja K/L, terutama terkait pemenuhan biaya operasional, kelayakan dan kewajaran anggaran untuk menghasilkan keluaran termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun kedepan; c) Melakukan penelaahan terhadap TOR dan RAB untuk setiap output dari Inisiatif Baru yang mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional, baik dasar pertimbangan perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan dicapai serta penilaian atas pendanaan terhadap inisiatif baru dengan memperhatikan komponen dari inisiatif baru yang diusulkan beserta prakiraan maju dari pendanaan inisiatif baru tersebut; d) Memberikan masukan atas pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran; e) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga. 12 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

3. Kementerian/Lembaga a) Menyampaikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga dan rancangan Renja K/L sebagai penjabaran Renstra K/L yang telah disesuaikan dengan Rancangan Awal RKP 2014 dan pagu indikatif TA 2014 dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan; b) Menyampaikan gambaran rencana pencapaian sasaran dan target dari program dan kegiatan serta perkiraan pendanaannya berdasarkan Renstra K/L dan Rancangan Awal RKP 2014; c) Mempersiapkan TOR dan RAB untuk setiap output yang nantinya digunakan dalam penelaahan untuk menjelaskan Inisiatif Baru yang mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan nasional, baik dasar pertimbangan perlunya inisiatif baru, sasaran dan target yang akan dicapai maupun perkiraan pendanaannya sampai dengan tingkat komponen; d) Menjelaskan prakiraan maju kegiatan, baik target maupun pendanaan untuk 3 tahun kedepan; e) Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Keluaran Dengan dilaksanakannya Pertemuan Tiga Pihak ini, di samping adanya pemahaman yang sama atas arah kebijakan, prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas dalam Rancangan Awal RKP, keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak yang ditanda tangani oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang mencakup: 1. Kesepakatan atas Kegiatan Prioritas, Kegiatan Non prioritas, Inisiatif Baru beserta target/volume keluaran, dan besaran anggarannya; 2. Kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antar program dan antar kegiatan; 3. Kesepakatan atas perkiraan penyerapan untuk PHLN dan PDN beserta kebutuhan dana pendampingnya; 4. Kesepakatan atas kegiatan dan kebutuhan pendanaannya yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta; 5. Kebijakan baru yang sesuai dengan tema dan prioritas RKP serta prakiraan maju target dan anggarannya; 6. Kesepakatan alokasi anggaran yang dipergunakan sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG), Anggaran Pendidikan, Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 13 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

(KSST) Dana Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, serta kegiatan khusus lainnya pada Kementerian/Lembaga; 7. Catatan usulan perubahan (tambahan/pengurangan) pagu baik Rupiah Murni maupun PHLN yang mungkin dapat ditampung pada Pagu Anggaran K/L (Pagu Sementara) atau Alokasi Anggaran K/L (Pagu Definitif) beserta rencana penggunaanya.


BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK Pembahasan yang dilakukan pada Pertemuan Tiga Pihak ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan, mengkonfirmasi, dan menyepakati kebijakan program, kegiatan, output, dan target yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja KL, penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penelaahan RKA-KL. Adapun lingkup pembahasan trilateral meeting ini meliputi pembahasan mengenai : A. Prioritas Pembangunan Nasional Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi : 1. Program dan kegiatan prioritas Pembahasan program dan kegiatan prioritas utamanya untuk mengklarifikasi dan menyepakati terkait kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan Program dan Kegiatan prioritas ini antara lain adalah : a. Kesepakatan mengenai kegiatan prioritas. Menentukan kegiatan prioritas dalam K/L yang merupakan kegiatan prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan Prioritas Kementerian/Lembaga; b. Klarifikasi terhadap kegiatan prioritas yang tetap berlanjut di tahun 2014 atau hanya sampai pada tahun berjalan; c. Kesepakatan terkait pencapaian target-target kegiatan prioritas yang ingin dilaksanakan pada tahun 2014; d. Mengidentifikasi indikator kegiatan mana yang akan dijadikan sebagai ukuran untuk mencapai sasaran program dan kegiatan prioritas; e. Mengklarifikasi dan menyepakati terkait adanya perubahan volume target dan kebutuhan pendanaannya; serta f.

Klarifikasi mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan program dan kegiatan prioritas dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 2. Inisiatif Baru Pembahasan Inisiatif Baru utamanya untuk melakukan review terhadap TOR dan RAB Inisiatif Baru yang telah disetujui dalam lampiran Pagu Indikatif 2014. 15 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam review Inisiatif Baru ini antara lain adalah : a. Mengkonfirmasi kesesuaian Inisiatif Baru yang diajukan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional; b. Konfirmasi target Inisiatif Baru yang ingin dicapai; c. Konfimasi sumber pendanaan Inisiatif Baru (On Top/Realokasi/Kombinasi); serta; d. Konfimasi kesesuaian komponen yang digunakan untuk mencapai output Inisiatif Baru yang diajukan; e. Konsistensi penuangan target output dalam usulan Inisiatif Baru dibandingkan dengan target dalam rancangan awal RKP; f.

Kewajaran dan kelayakan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang direncanakan;

g. Konsistensi penerapan jenis belanja sesuai dengan kaidah Bagan Akun Standar. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Inisiatif Baru dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan

lampiran 3

matriks catatan pembahasan. 3. Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Catatan pembahasan pengalihan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan utamanya mengkonfimasi dan menyepakati kegiatan-kegiatan/komponen dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mendanai unsur daerah untuk dialihkan kepada transfer ke daerah. Adapun beberapa hal yang perlu diinformasikan dalam catatan pembahasan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini antara lain adalah: a. Nama

kegiatan/komponen

yang

potensi

didekonsentrasikan

dan

ditugaspembantuankan; b. Volume target kegiatan yang didekonsentrasikan dan ditugaspembantuan; c. Alokasi

pendanaan

kegiatan

yang

didekonsentrasikan dan

ditugas

pembantuankan; d. Memastikan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selama ini memang merupakan urusan Daerah;


Hasil kesepakatan dalam pembahasan Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. B. Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Pendanaan Pembangunan Nasional meliputi : 4. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri utamanya untuk mengkonfimasi kegiatan-kegiatan yang mendapat pendanaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ini antara lain adalah : a. Nama proyek pinjaman dan hibah luar negeri; b. Status Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, apakah PHLN ini merupakan PHLN yang on-going atau baru, jika PHLN tersebut baru, maka perlu untuk dijelaskan status terakhir tahapan proses; c. Jangka waktu efektif berlakunya PHLN, mulai dari tanggal penandatanganan kesepakatan PHLN, hingga akhir berlakunya PHLN; d. Konfirmasi Kode Registrasi dan nomor pinjaman atau hibah; serta e. Konfirmasi besaran pagu PHLN di pagu indikatif 2014, apakah besaran pagu PHLN tersebut sudah sesuai rencana penarikan. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 5. PNBP/BLU Dalam pembahasan PNBP/BLU utamanya untuk mengidentifikasikan kegiatankegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Hasil PNBP tersebut dapat dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian/Lembaga di dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan PNBP/BLU tersebut antara lain adalah : a. Besaran perkiraan penerimaan yang diperoleh oleh K/L;


b. Besaran pemanfaatan PNBP yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan; c. Digunakan pada kegiatan apa pemanfaatan PNBP tersebut; d. Besaran volume target pada kegiatan yang memanfaatkan dana PNBP; serta e. Besar penggunaan pendanaan untuk kegiataan yang memanfaatkan dana PNBP. Hasil kesepakatan dalam pembahasan PNBP/BLU dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan

lampiran 3

matriks catatan pembahasan. 6. Belanja Operasional Pembahasan belanja operasional utamanya untuk mengkonfimasikan kebutuhan belanja operasional Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran Pagu Indikatif 2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan belanja operasional ini antara lain adalah: a. Memastikan alokasi anggaran untuk kebutuhan belanja operasional K/L tersedia cukup untuk 1 (satu) tahun, meliputi kebutuhan anggaran untuk Belanja Pegawai (Komponen 001) dan Belanja Barang Operasional Satker (Komponen 002); b. Dalam hal alokasi anggaran tidak cukup, dipastikan penyebab terjadinya kekurangan dapat diidentifikasi dengan benar dan dilengkapi dokumen pendukung yang sesuai dan lengkap; c. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, pergeseran anggaran antar Program/Kegiatan dapat dilakukan, sepanjang tidak mengurangi anggaran untuk mencapai target/sasaran prioritas pembangunan nasional; d. Dalam hal pergeseran anggaran tidak mungkin dilakukan atau jumlahnya tidak cukup, maka kekurangan kebutuhan biaya operasional dituangkan dalam “Dokumen Hasil Trilateral Meeting”. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Belanja Operasional dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 7. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni Pembahasan kebutuhan tambahan rupiah murni ini utamanya untuk mengkonfimasi kebutuhan tambahan rupiah murni Kementerian/Lembaga dari yang sudah dialokasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pagu Indikatif 18 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

2014. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan kebutuhan tambahan rupiah murni ini antara lain adalah: a. Dasar alasan perlunya adanya tambahan rupiah murni; b. Dasar perhitungan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan tambahan rupiah murni; c. Konfirmasi kegiatan yang menggunakan tambahan rupiah murni; d. Konfirmasi data target yang ingin dicapai untuk kegiatan yang mendapatkan tambahan rupiah murni; serta e. Besar kebutuhan tambahan rupiah murni untuk kegiataan yang dimaksud. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. C. Program Tematik Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Program Tematik meliputi : 8. Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pembahasan

mengenai

Kejasama

Pemerintah

Swata

utamanya

untuk

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta ini antara lain adalah : a. Nama kegiatan di APBN yang mendukung KPS; b. Nama proyek yang memerlukan dukungankegiatan di APBN; c. Besar kebutuhan pendanaan untuk mendukung KPS; d. Bentuk kegiatan yang medukung pelaksanaan KPS (Feasibility Study, tanah, infrastruktur, dll) Hasil kesepakatan dalam pembahasan dukungan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 9. Anggaran Pendidikan Pembahasan anggaran pendidikan utamanya untuk program dan kegiatan yang memiliki

indikator-indikator

kegiatan

yang

terkait

dengan

dukungan

pemerintah terhadap anggaran pendidikan. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam anggaran pendidikan ini antara lain adalah : a. Nama kegiatan di APBN yang terkait dengan anggaran pendidikan; 19 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

b. Sasaran kegiatan yang terkait dengan aggaran pendidikan; serta c. Besar rencana pendanaan untuk anggaran pendidikan pada kegiatan dimaksud. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Anggaran Pendidikan dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 10. Anggaran Responsif Gender (ARG) Pembahasan Anggaran Responsif Gender utamanya untuk mengidentifikasi program/kegiatan prioritas yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan gender di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan anggaran responsif gender ini antara lain adalah: a. Nama program/kegiatan K/L yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender; b. Indikator kinerja yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender; c. Sasaran kegiatan yang responsif terhadap pembangunan gender; serta d. Besar rencana pendanaan untuk pembangunan gender. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Anggaran Responsif Gender dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 11. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Pembahasan KSST utamanya untuk mengidentifikasikan program/kegiatan yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan KSST di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan KSST ini adalah : a. Nama program/kegiatan KL yang diperuntukan untuk pelakasanaan kegiatan KSST; b. Cakupan Kegiatan KSST (Pelatihan/training, Workshop, Pengiriman Tenaga Ahli, Bantuan Kegiatan/Proyek); c. Kepatutan KSST (pembiayaan KSST, Penerima Manfaat, Kerangkan Kerja Desain dan Monitoring, Keberlanjutan Program); d. Indikator kinerja kegiatan yang diindikasikan akan digunakan pada kegiatan KSST; 20 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

e. Besar rencana alokasi pendanaan untuk pembangunan KSST, baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun hibah; f. Target Negara, merupakan negara yang akan menjadi objek atas kegiatan KSST dengan kriteria merupakan kelompok Negara miskin atau Negara sedang berkembang. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 12. Infrastruktur pendukung MP3EI Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung pelaksanaan MP3EI adalah sebagai berikut: a. Program/kegiatan

yang

memiliki

kontribusi

terhadap

pembangunan

infrastruktur; b. Memperhatikan 8 program utama MP3EI yaitu :

1. Pertanian, 2.

Pertambangan, 3. Energi, 4. Industri; 5. Kelautan; 6. Pariwisata, 7. Telematika, dan 8. Pengembangan Kawasan Strategis. Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan infrastruktur pendukung MP3EI dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 13. Program-program pro rakyat termasuk program pendukung (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia) MP3KI. Adapun beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam pembahasan program dan kegiatan pendukung MP3KI adalah: a. Identifikasi Program dan kegiatan pro rakyat termasuk program dan kegiatan pendukung MP3KI; b. Identifikasi sasaran K/L yang mendukung MP3KI. Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan program pendukung MP3KI dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan. 14. Program dalam rangka MDG’s Didalam pembahasan trilateral meetings para pihak harus memperhatikan Program/Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tujuan MDG’S yaitu : 21 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

a.

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;

b.

Mencapai pendidikan dasar untuk semua;

c.

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

d.

Menurunkan angka kematian anak;

e.

Meningkatkan kesehatan ibu;

f.

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;

g.

Memastikan kelestarian lingkungan;

h.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam diskusi antara lain : a.

Program/Kegiatan yang mendukung tema MDG’s;

b.

Sasaran terkait pencapaian MDG’s.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan terkait dengan program pendukung pencapaian MDG’s dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (E. Catatan Pembahasan) dan lampiran 3 matriks catatan pembahasan.


BAB IV TINDAK LANJUT Pelaksanaan pertemuan tiga pihak diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang meliputi arah kebijakan, sasaran dan target, program dan kegiatan serta perkiraan kebutuhan pendanaan sesuai dengan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam RKP. Untuk itu hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas a) Melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKP sesuai dengan masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak; b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga; c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam penelaahan RKA-KL. 2. Kementerian Keuangan a) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga; b) Menyempurnakan kebijakan anggaran yang terbagi kedalam jenis belanja dan satuan biaya yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak; c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran. 3. Kementerian/Lembaga a) Melakukan konsolidasi internal untuk penyesuaikan terhadap masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak; b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renja K/L; c) Menyampaikan

Renja

K/L

yang

telah

disusun

kepada

Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; d) Menggunakan Renja K/L sebagai pedoman penyusunan RKA-KL. Setelah dilakukan Pertemuan Tiga Pihak ini, para pihak segera menandatangani dokumen kesepakatan yang telah disepakati. 23 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

BAB V PENUTUP Dengan dikeluarkannya buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak, maka

semua

pokok-pokok

pemaparan

yang

disampaikan

oleh

Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini. Mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini dapat digunakan oleh para pihak sebagai pedoman dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya yaitu bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk menyampaikan sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas yang merupakan Tupoksi dari Kementerian/Lembaga yang terkait; bagi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kebijakan jenis belanja, kebijakan satuan biaya, dan kepatutan penggunaan anggaran; serta bagi Kementerian/Lembaga untuk menyampaikan rencana program dan kegiatan prioritas dari Renstra Kementerian/Lembaga. Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Segala ketentuan dan petunjuk pelaksanaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila dikemudian hari Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini perlu disempurnakan, maka Kemeterian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan akan menerbitkan perbaikan.

Jakarta,

Maret 2013


LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan Tujuan Pertemuan

: : : : : : :

Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan : 2. Kementerian Keuangan a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan : 3. Kementerian/Lembaga a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan :


HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga : A.

VISI

B.

MISI

C.

SASARAN STRATEGIS

D.

ARAH KEBIJAKAN

E. No.

CATATAN PEMBAHASAN Materi Pembahasan

(1) (2) Prioritas Pembangunan Nasional 1 Program dan Kegiatan Prioritas 2 Inisiatif Baru 3 Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Catatan Kementerian PPN/Bappenas (3)

Catatan Kementerian Keuangan (4)

Catatan Kementerian/ Lembaga (5)

Pendanaan Pembangunan Nasional 4 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 5 PNBP/BLU 6 Belanja Operasional 7 Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni Program Tematik 8 Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 9 Anggaran Pendidikan 10 Anggaran Responsif Gender (ARG) 11 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 12 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 13 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) 14 Millennium Development Goals (MDG’s) Jakarta,….. April 2013 Kementerian/Lembaga ___ Kepala Biro….

Kementerian Keuangan Direktur Anggaran……..

Kementerian PPN/Bappenas Direktur ….

(________________) NIP._____________

(________________) NIP._____________

(_______________) NIP._____________


LAMPIRAN 2

LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN 1.

RINCIAN PAGU PER PROGRAM Kode Dep Prog (1) (2) 018 01

018

02

Program/Kegiatan (3)

Rencana 2014 (5)

Sumber Pendanaan (4) a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total

Program A….

Program B….

2015 (6)

Prakiraan Maju 2016 2017 (7) (8)

a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total

2.

REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN Target Alokasi Prioritas Kode Program/Kegiatan Indikator Rencana Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju (N, B, K/L,-0-) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

JUMLAH

XXXX

Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp a. Prioritas Nasional b. Prioritas Bidang c. Prioritas K/L

Rp. Rp. Rp.

XXXX

XXXX

XXXX

Juta, terdiri dari:

Juta. Juta. Juta.

Jakarta,….. April 2013 Kementerian/Lembaga ___ Kepala Biro ….

Kementerian Keuangan Direktur Anggaran ...

(________________) NIP._____________

(________________) NIP._____________

Kementerian PPN/Bappenas Direktur …

(_______________) NIP._____________


LAMPIRAN 3 MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORTAS Kode

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Volume Target 2014 Alokasi 2014 Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

Perubahan Prioritas Target Alokasi (N, B, K/L)

2. INISIATIF BARU Kode


Indikator Kinerja Kegiatan

Jenis Inisiatif Baru

Target 2014

Alokasi 2014

Prioritas (N, B, K/L)

3. PENGALIHAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Kode



Target 2014

Alokasi 2014


B. PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4. PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) Jenis Kode Kode Kegiatan/Nama PHLN PHLN PHLN/No (P/H/KE) Registrasi

Status (On Going/Baru)

Jangka Waktu Progres PHLN

Tanggal Tanggal Mulai Penutupan

Alokasi Pagu Indikatif Perubahan 2014


5. PNBP/BLU Kode



Target 2014

Alokasi 2014

Pendanaan berasal dari


6. BELANJA OPERASIONAL Kode

Program/Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kegiatan

Volume Target Kebutuhan Alokasi 2014 2014 Tambahan Belanja Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Operasional


7. KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI Kode



Volume Target Alokasi Kebutuhan Tambahan Rp Murni Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah


C. PROGRAM TEMATIK

8. DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) Kode

Program/ Kegiatan


Target Alokasi Rencana Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Alokasi Anggaran KPS


9. ANGGARAN PENDIDIKAN Kode

Program/ Kegiatan

Target Alokasi Indikator Alokasi Prioritas Kinerja Rencana Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju Anggaran (N, B, K/L) Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Pendidikan


10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER Program/ Kode Kegiatan

Target Alokasi Alokasi Indikator Anggaran Prioritas Prakiraan Maju Prakiraan Maju Rencana Rencana Kinerja Responsif (N, B, K/L) Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Gender

11. KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR Kode

Program/ Kegiatan


Target Alokasi Alokasi Prioritas Rencana Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju Anggaran (N, B, K/L) KSST 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) Kode

Program/ Kegiatan


Target Alokasi Alokasi Prioritas Rencana Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju Anggaran (N, B, K/L) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 MP3EI

13. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI) Kode

Program/ Kegiatan


Target Alokasi Alokasi Prioritas Rencana Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju Anggaran (N, B, K/L) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 MP3KI

14. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG’s) Kode

Program/ Kegiatan


Target Alokasi Alokasi Prioritas Rencana Prakiraan Maju Rencana Prakiraan Maju Anggaran (N, B, K/L) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 MDG's


PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Acara Adalah nama acara dan pokok pembahasan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga. Contoh: Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP K/L 2014 dan Pagu Indikatif RAPBN 2014 untuk Kementerian Perdagangan. Tanggal dan Waktu Adalah tanggal dan waktu dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang terdiri dari tanggal dan pukul berapa pelaksanaan tersebut Contoh: Tanggal 3 April 2013 Pukul 08.00 – 17.00 WIB Tempat Adalah tempat pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Contoh: Ruang Rapat SS2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Pimpinan Rapat Adalah seseorang yang menjadi pemimpin dalam Pertemuan Tiga Pihak, pemilihan pemimpin sesuai dengan kesepakatan mayoritas peserta. Contoh: Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas. Dasar Pelaksanaan Adalah dasar ketentuan mengenai pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Contoh : 1.

Rancangan Awal RKP Tahun 2014 Buku I dan Buku II

2.

Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. xx/M.PPN/xx/2013 dan SE No. xx/MK/2013 tanggal ... Maret 2013 tentang Pagu Indikatif RKP Tahun 2014.

Tujuan Pertemuan Adalah tujuan diadakannya Pertemuan Tiga Pihak.


Contoh : Membahas dan mendiskusikan isu/substansi RKP 2014 dengan fokus bahasan yaitu: i. Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga; ii. Rincian Kegiatan Prioritas TA 2014 Kementerian/Lembaga Berdasarkan Program; iii. Usulan Inisiatif Baru (New Initiatives); serta iv. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas TA 2014. Peserta Pertemuan Adalah individu dari perwakilan institusinya masing-masing yang menjadi peserta dalam Pertemuan Tiga Pihak. Contoh: Nama: Jabatan:

Srie Agustina, SE, ME. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan.


HASIL KESEPAKATAN Adalah hasil-hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak Kementerian PPN/Bappenas

dan

Kementerian

Keuangan

sebagai

central

agency

dengan

Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran. Hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak yang memuat: A.

VISI Diisi dengan visi dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan visi yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga. Contoh : Visi Kementerian Perdagangan:

“Perdagangan Sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan” B.

MISI Diisi dengan misi Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan misi yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kementerian/Lembaga harus selaras dengan tujuan Kementerian/Lembaga. Misi mencakup kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga. Contoh : Misi Kementerian Perdagangan: 1. Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas Secara Berkualitas 2. Menguatkan Pasar dalam Negeri 3. Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi Nasional 4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

C.

SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis, diisi dengan sasaran startegis yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Contoh : Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan: 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas, Sebagai Salah Satu Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional; 2. Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor yang Semakin Baik, Sebagai Indikasi Berkurangnya Ketergantungan Ekspor Pada Suatu Negara Tertentu, Sehingga Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Semakin Baik; 33 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

3. Diversifikasi Produk Ekspor Non Migas yang Semakin Baik, Sehingga Ketergantungan Pada Produk Ekspor Tertentu Menjadi Berkurang; 4. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri; 5. Meningkatnya Keunggulan Komparatif Produk Ekspor Indonesia Di Pasar Global, yang Menunjukan Semakin Banyaknya Produk-Produk dalam Negeri yang Mampu Bersaing Di Pasar Global; 6. Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia Di Pasar Global, yang Pada Akhirnya Akan Mendukung Kontinuitas dan Pertumbuhan Ekspor; 7. Meningkatnya Intensitas Keikutsertaan Indonesia Di Berbagai Forum Internasional dan Meningkatnya Hasil Perundingan yang Dihasilkan Di Berbagai Forum Internasional yang Mampu Memberi Nilai Tambah Bagi Kepentingan Nasional; 8. Penyederhanaan Perizinan Perdagangan dalam Negeri; 9. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Kreatif Terhadap PDB Nasional Sebagai Salah Satu Alternatif Baru Penggerak Ekonomi Nasional. D.

Arah Kebijakan Diisi dengan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian/Lembaga yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek sektoral dan regional (kewilayahan) serta dapat diwujudkan dan dilaksanakan ke dalam kegiatan-kegiatan. Contoh : Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010 – 2014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu: 1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di for a internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional. 2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah. 4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. 5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

E.

Catatan Pembahasan Kolom Nomor (1) Dalam kolom nomor, diisi dengan nomor urut materi pembahasan yang dilakukan pada waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Materi Pembahasan (2) Dalam kolom Materi Pembahasan, diisi dengan materi yang dibahas pada waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas (3) 34 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

Dalam kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas, diisi dengan catatan dari pihak Kementerian PPN/Bappenas yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Catatan Kementerian Keuangan (4) Dalam kolom Catatan Kementerian Keuangan, diisi dengan catatan dari pihak Kementerian Keuangan yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Catatan Kementerian/Lembaga (5) Dalam kolom Catatan Kementerian/Lembaga, diisi dengan catatan dari pihak Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Tanggal Adalah tanggal dokumen kesepakatan disetujui bersama oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Contoh : Jakarta, 5 April 2013 Kolom Tanda Tangan Adalah kolom tempat membubuhkan tanda tangan dari Eselon II atau setingkatnya, sebagai bukti kesepakatan mengenai program/kegiatan prioritas K/L dengan Pagu Indikatif-nya antara: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.


LAMPIRAN 2 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN I. RINCIAN PAGU PER PROGRAM 1.

Kolom Kode (1) & (2) Adalah kode Bagian Anggaran KL (BA) dan kode Program yang sesuai dengan nomenklatur dalam lampiran petunjuk pengisian. Contoh: Kode Kementerian/Lembaga (Dep) : 090 Kode Program (Prog) : 03

2.

Kolom Nama Program (3) Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di luar surat tersebut. Contoh : Program Pengembangan Ekspor Nasional Kegiatan Prioritas

3.

: Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor

Kolom Sumber Pendanaan (dalam juta rupiah) (4) Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di luar surat tersebut. Rencana 2014 (5) d. Baris Rupiah Murni Pada baris rupiah murni diisi dengan jumlah anggaran rupiah murni yang akan dialokasikan pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah. e. Baris PNBP Pada baris PNBP diisi dengan jumlah anggaran PNBP yang akan dialokasikan pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah. f.

Baris BLU Pada baris BLU diisi dengan jumlah anggaran BLU yang akan dialokasikan pada tahun 2014 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.


g. Baris PLN Pada baris PLN diisi dengan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah. h. Baris HLN Pada baris HLN diisi dengan anggaran Hibah Luar Negeri (HLN) yang dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah. i.

Baris PDN Pada baris PDN diisi dengan anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah.

j.

SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Pada baris SBSN diisi dengan anggaran SBSN yang dialokasikan pada TA 2014 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah

Prakiraan Maju Tahun 2015 (6) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2015 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah. Prakiraan Maju Tahun 2016 (7) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2016 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah. Prakiraan Maju Tahun 2017 (8) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2017 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah. II. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN 1.

Kolom Kode (1) Adalah kode program dan kode kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur dalam lampiran petunjuk pengisian. Contoh: Kode Program Kode Kegiatan

2.

: 06 : 3751

Kolom Nama Program/Kegiatan Prioritas (2) Adalah nama program dan kegiatan prioritas sebagaimana

program dan

kegiatan prioritas dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala 37 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2014. Tidak diperkenankan untuk menambah kegiatan prioritas baru di luar surat tersebut. Contoh : Program Pengembangan Ekspor Nasional Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor 3.

Indikator Kinerja Kegiatan (3) Adalah indikator kinerja kegiatan (output) yang dapat berupa (i).Indikator Kuantitas, (ii).Indikator Kualitas, atau (iii). Indikator Harga. (tidak harus ketiga indikator ini ada dalam mengukur sebuah output, disesuaikan dengan jenis outputnya) Contoh: (i). Indikator kuantitas:  

Jumlah updating data eksportir dan importir dalam database. Jumlah updating perusahaan yang mendapatkan fasilitas pameran virtual Ditjen PEN.

(ii). Indikator kualitas:  

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan. Presentase rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan yang terimplementasikan.

(iii). Indikator Harga :  Besarnya biaya untuk promosi produk dalam negeri melalui iklan.  Besarnya biaya untuk pelayanan perizinan ekspor/impor online . 4.

Kolom Target Rencana Tahun 2014 Adalah target pencapaian dari suatu kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2014 sesuai dengan indikator kinerja kegiatan. Contoh : 

4.000 Perusahaan (Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE).  850.000 SKA (Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi).

5.

Kolom Target Prakiraan Maju 2015 – 2016 (5 – 7) Tahun 2015 (5) Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian /Lembaga pada tahun 2015. Contoh :





Tahun 2016 (6) Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian /Lembaga pada tahun 2016. Contoh : 


Tahun 2017 (7) Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian /Lembaga pada tahun 2017. Contoh : 


6.

Kolom Alokasi Rencana Tahun 2014 (8) Adalah Alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 1.526,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE)

7.

Kolom Alokasi Prakiraan Maju 2015 – 2017 (9 – 11) Tahun 2015 (9) Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 1.630,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE) Tahun 2016 (10) Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh :


Rp 1.700,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE) Tahun 2017 (11) Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 1.800,20 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan kegiatan Perijinan Ekspor/Impor Online yang Dilayani melalui INATRADE) 8.

Kolom Prioritas (12) Dalam kolom Prioritas diisi dengan prioritas IKK jenis kegiatan yang dapat berupa kegiatan Prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang (B), Prioritas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Non-Prioritas (-0-). Untuk kegiatan Prioritas Nasional harus dapat diidentifikasikan mendukung langsung pencapaian salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum pada Buku I RKP 2014. Contoh: N  menunjukkan kegiatan prioritas nasional yang terkait dengan prioritas pembangunan Nasional. B  menunjukkan kegiatan prioritas bidang yang bersangkutan K/L  menunjukkan kegiatan prioritas K/L yang bersangkutan -0-  menunjukkan kegiatan Non-Prioritas K/L yang bersangkutan

LAMPIRAN 3

MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN Cara pengisian matriks-matriks yang terdapat dalam Matriks Lampiran Catatan Pembahasan mengikuti cara pengisian sebagaimana petunjuk pengisian yang dicontohkan pada Matriks Rekapitulasi Daftar Rincian Kegiatan Prioritas dan Kegiatan Non-Prioritas.


L TAHUN 2014

Recommend Documents