t
L* ['" l' I
;
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR
Z6
TAHTJN
2OO5
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA !
BUPATI NATUNA,
Menimbang
ia.
b.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor t4 Tahun 200I Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah;
bahwa sehubungan dengan huruf
a
diatas, maka perlu
ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
rJ
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negala Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851); 2.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kotan Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
J.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 1 1 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor aBT;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5.
Undang-Undang
6-
undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4a3$;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 2s tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah pusat dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7
8-
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomoi l21,Tarrbahan Lembaran Negara Nomor 4a3D;
Peraturan Pemerintah Nomor
Pembinaan
dan
20 Tahun 2001 tentang atas penyelenggaraan
pengawasan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor a090);
9-
(-
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara rinun zoo: Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahn200l tentang Tata cara Pengawasan, Penyeleng gffaanpemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAII PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATT]NA dan
BUPATI NATTJNA
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN DAERAIT TENTATIG
PEMBENTUKAIY ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN NATUNA.
BAB
1
KETENTUAII UMUM Pasal
l
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
l. 2.
:
Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah KabupatenNatuna.
Bagian Keenpat .Kewenangan
Pasal6
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal mempunyai kewenangan sebagai berikut :
ab. c.
5, Badan
pengawas
melaksanakan pengawasan terhadap tugas Pemerintah Daerah meliputi Bidang Pemerintah, Keuangan dan Pembangunan; pengujian dan penelitian atas laporan pelaksanaan tugas dari setiap perangkat daerah;
pengusutan mengenai kebenaran laporan atzu pengaduan tentang hambatan,
penyimpangan atau penyalahgunaan tugas setiap perangkat daerah. Pasal 7
Kewenangan Bidang Pemerintahan mencakup pelaksanaan Pemerintah Daerah,
Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Aparatur pelayanan Masyarakat. Pasal S
It
Kewenangan Bidang Keuangan mencakup penelitian, pengujian dan menilai laporan pengelolaan keuangan daerah, banngdaerah serta Badan UsatraMitik Daerah.
Pasal9 Kewenangan Bidang Pembangunan mencakup penelitian, pengujian pelaksanaan kegiatan pembangunan, kegiatan perekonomian dan
dan
k"r"fuht"ru*
menilai
sosial.
Pasal 10 Segala kewenangan Bupati dalam bidang pengawasan yang belum diatur dalam pasal 8 dan 9 dilaksanakan oleh Badan pengawas.
BAB IV SUST'NAII ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal
(l)
1l
Susunan Organisasi Badan pengawas terdiri dari
:
a.
Kepala Badan;
b.
Bagian Tata Usaha membawahi : 1. Sub Bagian Program Dan pelaporan; 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
c.
Bidang Pemerintahan membawahi : l. Sub Bidang Aparatur; 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Agraria.
6,7,
7-
3. 4. 5. 6. 7.
Bupati adalah Kepala Daerah KabupatenNatuna. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Natuna. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Natuna. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah
ini
dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Daerah Kabupaten Natuna.
BAB
III
KEDUDUKAN, TUGAS, X'UNGSI DAN KEWENAIIGAN Bagian Pertama Kedudukan
Pasal3
(l)
Badan Pengawas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengawasan.
(2)
Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
Bagian Kedua Tugas Pasal 4
Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati untuk menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten dibidang Pengawasan.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal5
Dalam Pelaksartaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal mempunyai frrngsi
ab.
:
perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; pelayanan penunjang penyelenggaraanPemerintah Daerah.
4,
Badan Pengawas
(2)
d.
Bidang Keuangan membawahi : l. Sub Bidang Keuangan dan BUMD; 2. Sub Bidang Kekayaan,Daerah.
e.
Bidang Pembangunan membawahi : l. Sub Bidang Perekonomian danPembangunan; 2. Sub Bidang Kesjahteraan Sosial.
f.
Kelompok JabatanFungsional.
Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan..
Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 12
(1)
Kepala Badan mempunyai tugas : a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal4 dan 5 Peraturan Daerah ini; b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Badan pengawas.
(2) Kepala Badan dalam
melaksanakan tugasnya berada
di bawah
dan
bertanggungi awab langsung kepada Bupati.
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 13
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan fungsional, urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, penggandaan, inventarisasi, keuangan, penyusunan program dan pelaporan serta administrasi lainnya. Pasal
(1)
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. b. (2)
l4
Pelaksanaan Penyusunan Program dan Pelaporan; Pelaksanaan Administrasi dan Umum.
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada Kepala Badan. Pasal 15
(l)
Kepala Bagian Tata Usaha membawahi
a. b.
:
Sub Bagian Program dan Pelaporan; Sub Bagian Administrasi dan Umum.
t
(2)
Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin'oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 16
(l)
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan, menghimpun, mengolah, menyusun, untuk membuat program kerja pemeriksaan tahunan dan laporan hasil pengawasan aparat pengawas serta melakukan administrasi pengaduan masyarakat.
(2)
Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh unrsuu:l administrasi dan urusan umum.
Bagian Keempat Bidang Pemerintahan
Pasal
l7
Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu kepala badan untuk melakukan pemeriksaan yang mencakup penyelenggaraan pemerintah umum, pemerintah daerah, aparatur dan kelembagaar,pelayanan masyarakat, kesatuan bangsa serta keagranaan.
Pasal
(l)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. b.
\J
c.
.
l8
memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi, mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan tugas pemeriksaan Bidang Pemerintahan; melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap penyelenggarium pemerintah urnurn, pemerintah daerah, aparatur dan kelembagaan, pelayanan masyarakat, kesatuan bangsa serta keagrariaim yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. melakukan pemeriksaan khusus dan kasus yang menyangkut bidang tugas.
seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
@ Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan.
Pasal 19
(l)
Bidang Pemerintahan membawahi
a. b. @
:
Sub Bidang Aparatur; Sub Bidang Pemerintah dan Agraria.
Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Pasal 20
(1)
Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan aparatur dan kelembagaan, pelayanan masyarakat dan kesatuan bangsa.
(2)
Sub Bidang Pemerintahan dan Agraria mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum,
Pemerintahan Daerah, Kecamatdn, Kelurahan dan Desa serta Keagrariaan yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab pemerintah Daerah.
Bagian Kelima Bidang Keuangan Pasal 21 (1)
Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk melakukan pemeriksaan yang mencakup Sektor Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2)
Melakukan pembinaan terhadap perhitungan realisasi anggaran daerah serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi tugas dan tanggungiawab Pemerintah Daerah.
Pasal22
(1)
@
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
a.
mmberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi serta mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan tugas pemeriksaan bidang;
b.
melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah menjadi milik daerah serta melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungiawab langsung Kepada Kepala Bidang. Pasal 23
(1)
Bidang Keuangan membawahi
a. b. @
:
Sub Bidang Keuangan dan BUMD; Sub Bidang Kekayaan Daerah.
Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Bidang.
Prsal24
(1)
Sub Bidang Keuangan dan BUMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Perhitungan Realisasi Anggaran Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha
@
Milik
Daerah.
Sub Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam melakukan Pemeriksaan dan pembinaan terhadap pengelolaan barang daerah yang menjadi tugas dan tanggunglawab Pemerintah Daerah.
Bagian Keenam Bidang Pembangunan Pasal 25
Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk melakukan pemeriksaan dan pembinarm yang mencakup penyelenggaraan kegiaatan Pembangunan, Pengelolaan dan Peningkatan Sektor-sekfor Perekonomian dan Bidang Kesejahteraan Sosial. Pasal 26
(l) Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal Pembangunan mempunyai fungsi :
a. b.
L
c. (2)
25,
Bidang
memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi serta mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan tugas pemeriksaan bidang; pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiaatan perekonomian serta kegiaatan kesejahteraan sosial; melakukan pemeriksaan khusus dan kasus yang menyangkut bidang tugas.
Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungiawab langsung kepada kepala Bidang. Pasal2T
(1)
Bidang Pembangunan membawahi
a. b. (2) '
:
Sub Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Pasal 28
(l)
@
Sub Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembinaan perekonomian, perencanann dan pelaksanuuul pembangunan serta melakukan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melalcukan pemeriksaan dan pembinaan Bidang Kesejahteraan sosial.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan X'ungsional Pasal 29
(l)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dibidang pembinaan pengawasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
dan
@
Kelompok Jabatan Fungsiond terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari kelompok sesuai bidang keahliannya.
(3)
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
PENGAIIGKATAN DALAM JABATAN Pasal 30
(1)
(2) (3)
Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang pada Badan pengawas diangakat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi peisyaratan administrasi kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku-atas usulan Sekretaris Daerah.
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekteraris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupiti atas usul Kepala Badan.
Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
TATA KERJA Pasal 31 Dalam melaksanakan-tuq* setiap Pimpinan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional
wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasl dan Sinkronisasi iaik dalam lingf,ungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.masing-masing.
Pasal 32 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila penyimpangan agar mengambil langkah-lanekatr yang-diperlukin dengan lerjadi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
,"r.,i
Pasal 33 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungiawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan Uimbingan serta petunjut Uali pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 34
'Pimpinan
Satuan Organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan taporan berkala tepat pada waktunya. fetiap
b.
t:
Pasal 35
ldhP laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk -"nyoruri laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunj uk kepada bawahannya.
Pasal 36
Dalam menyampaikan Laporan Satuan Organisasi kepada atasan, tembusan laporannya disampaikan juga kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional manpunyai
hubungan kerja.
Pasal 37
Dalam melaksandkan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pernberian bimbingan kepada bawahan masingmasing wajib mengadakan Rapat Berkala. I
BAB
VII
PEMBIAYAAN Pasal 38
Pembiayaan Badan Pengawas dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pernerintah Pusat dan atau ganiuan dari Lem^baga lain yang sah dan tidak mengikat diluar Petnerintah Daerah.
Bln vftr KETENtI'AN PENUTUP
_ J
pasal39
(1)
Perubahan
jumlah dan Satuan organisasi Badan Pengawas ditetapkan berdasafkan
Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
@
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3)
Segala sesuatu yang belum diatur didalam Peraturan Daerah pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
ini, sepanjang teknis
Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 15) dinyatakan tiiak berlaku lagi.
lx
'
Pasal4l
peraturan Daerah ini fttulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ioi d"ttguo-penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna'
Ditetapkan di Ranai
Diundangkan di Ranai Padatanggal 1 Desenber 2005
SEKRETARIS DAERAH,
LEMBARAN DA.ERAH KABUPATEN NATTJNA TAHI]N
2OO5
NOMOR
26
'-:-.@I
\ z
z D
A.
F
z
z zrIJ
o6 31 oca
F A
Z,
D
lr\
lq
v orn(}G c\l o frr & rrl
14
zea ci=o HE3
axE
&,fu
H
H
f+
\
Fl
(a
N FI
o Oa
&
zz
A< oE MF
CA< 14
(n
trl M
o
ad
'd6 o -c$
z E.J 8 & \o
F
1:
1#
& sl
z
coF < ti
j
d* Or
,l
z A
zz o< Zl-
dz o<
;o ^&
a
O- O{
?*
,.
6A
z
&
A
0
FA
D
-
z
Yz ?< AA a4 ge d1
zg CI3
FE
Fl
EQ
i.u
('rr
z<
cos
ei,u trl M
M
pqtr
M
Fr f-I
t4
sd, e,
()
z
(,<
E
yt
z
i42 'zaf-
F
E]
a4
n
v2s ui4i; =>;
o o<
183
J lrl V
fi28
g=s 1fi
7.
f-
a& 6 tJl A
F
L)d z4
o<
YZ
=,d
61
(h
a?4
;s ;)<
ot D<
z & rI]
M
rJ]
J
