::=sn:.---,:- .e. Ail. ia=.=::.: l:. F,:.,qe

::=sn:

.---,:-

.e. Ail

ia=.=::.:

',

l:.

F,:.,qe

i:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, keputusankeputusan transparansi

RUPS,

dan

prinsip-prinsip

(transparency),

Good

akuntabilitas

Corporate

Governance,

(accountability),

yaitu

responsibilitas

(responsibility), kemandirian (independency) dan kewajaran (fairness). Tujuan penyusunan Board Manual ini adalah : 1. Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di antara kedua organ Perseroan. 2. Memudahkan organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ -organ tersebut.

Board Manual ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan. B. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut : Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

1

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan

dan

memberikan

nasihat

terhadap

kebijakan

pengelolaan

Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang berarti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggung jawabkan. 4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara lengkap, tepat waktu dan akurat. 6. Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris secara lengkap, tepat waktu dan akurat. 7. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris. C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

2

7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 101 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara. 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 /KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik. 10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, juncto Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 12. Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 13. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S 375/MBU.Wk/2011 Tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara. 14. Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 15. Standar Profesi Audit Internal, Tahun 2004 16. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006, oleh Komite Nasional Kebijakan GCG. 17. Praktik-praktik terbaik dalam penerpan tata kelola perusahaan.

Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

3

BAB II DIREKSI

A. JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.1 Susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Masa Jabatan Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.2 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:3 a. Meninggal dunia. b. Masa jabatannya berakhir. c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. e. Mengundurkan diri. 2. Perangkapan Jabatan Anggota Direksi dilarang memangku jabatan lain sebagai berikut:4 1

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 16 Ayat 4 3 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 30 2


4

a. Anggota Direksi pada BUMN/ BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta. b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN. c. Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu Badan Usaha milik Swasta. d. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah. e. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan /atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 3. Jabatan Anggota Direksi yang Lowong Bila jabatan anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :5 a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kelowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. b. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada/atau belum memangku jabatannya, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. c. Pengisian jabatan Direksi yang lowong harus segera dilaporkan ke RUPS, sementara pembagian kerja terkait hal ini merupakan kewenangan Direksi. 4. Seluruh Jabatan Anggota Direksi Lowong Apabila Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, Dewan Komisaris memanggil RUPS guna mengisi lowongan tersebut.6 4

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 34 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 26 6 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 27 5


5

5. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.7 Keputusan pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi oleh RUPS diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam RUPS.8 Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak disyaratkan sepanjang anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu tersebut tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.9 Dalam hal pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian. 6. Pemberhentian Anggota Direksi Sementara Waktu oleh Dewan Komisaris Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

atau

terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak/kepentingan Perusahaaan yang tidak dapat ditunda, dengan ketentuan:10 a. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara. 7

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 13 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 16 9 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 19 10 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 33 8


6

b. Anggota

Direksi

yang

diberhentikan

sementara

tidak

berwenang

menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. c. Dalam

jangka

waktu

paling

lambat

30

(tiga

puluh)

hari

setelah

pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS. Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. d. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. e. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat , namun RUPS tidak diselenggarkan atau tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

7. Pengunduran Diri Anggota Direksi Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan

secara

tertulis

mengenai

maksudnya

tersebut

kepada

Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya11, dan kepada anggota Direksi tersebut tetap diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.12

8. Pemberitahuan Perubahan Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM Apabila terjadi perubahan susunan Direksi karena pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam

11 12

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 28 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 32


7

daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.13

Jika pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka dapat berakibat pada penolakan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan dari Perseroan yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.14 9. Program Pengenalan kepada Anggota Direksi yang Baru Kepada anggota Direksi yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.15 Program pengenalan meliputi antara lain: 16 a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh Perseroan. b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, penanganan risiko dan masalah-masalah strategis lainnya. c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

13

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 94 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 94 Ayat 8 15 Per MBUMN 01 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 2 16 Per MBUMN 01 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3 14


8

Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan. B. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Tugas Direksi Tugas pokok Direksi adalah : Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.17

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.18

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :19 a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

17



9

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian. d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 2. Wewenang Direksi

a. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.20

RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.21

Pelaksanaan wewenang Direksi untuk setiap tindakan yang mewakili Direksi dan kepentingan Perseroan, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat Direksi, termasuk untuk setiap penyampaian informasi Perseroan yang material kepada pihak ketiga dan publik pada umumnya. 1) Pendelegasian Wewenang Direktur Utama Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam rapat Direksi.22 20



10

Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama,.23Dalam hal Direktur Utama

tidak

melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.24 2) Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perseroan Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila:25 a) terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; c) anggota Direksi yang diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat keadaan anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :26 a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk melalui rapat Direksi; b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; c) pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan

Komisaris

mempunyai

benturan

kepentingan

dengan

Perseroan.

23

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 20 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 21 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 99 Ayat 1 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 99 Ayat 2 24


11

Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.27 3) Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan, maka anggota Direksi lainnya melalui rapat Direksi menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.28 4) Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.29 5) Penyampaian Informasi Perseroan kepada Publik Penyampaian informasi yang material kepada publik termasuk pernyataan yang memuat prediksi mengenai pendapatan, laba atau rugi, pengeluaran modal, dividen, struktur permodalan, dan pernyataan tentang rencana dan tujuan manajemen untuk kegiatan masa mendatang, serta kondisi keuangan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh kegiatan Perseroan.

Direksi menetapkan tata tertib tentang informasi Perseroan sebagai berikut :30 a) anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau 27

Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 3 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 12 29 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 25 30 Best Practice 28


12

tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan; b) Anggota Direksi bertangggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini; c) Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan ini, bila anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. b. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan/atau Pihak Lain dengan Perseroan 1) Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris :31 a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek. b) Mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, kerja sama operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). c) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan pada anak perusahaan perseroan

31

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8


13

dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. d) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati. e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. f) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:32 a) Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

di

atas

diberikan

setelah

Direksi

menyampaikan

permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap; b) Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi tidak lengkap, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Komisaris harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi; dan c) Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan33. d) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

32 33

Best Practice Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 9


14

2) Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan dari RUPS34 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku. 3) Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS35 Direksi dapat melakukan perbuatan-perbuatan dibawah ini setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS untuk tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Mengagunkan

aktiva

tetap

untuk

penarikan

kredit

jangka

menengah/panjang b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pambubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. f. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist). g. Mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna 34 35



15

(Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang Saham. h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan. i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industry pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. j.

Menetapkan blue print organisasi perseroan

k. Menetapkan merubah logo perseroan l. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. m. Membentuk yayasan, organisasi, dan /atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang dapat berdampak bagi perseroan. n. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. o. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan

Komisaris

pada

perusahaan

patungan

dan/atau

anak

perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Besarnya

nilai

kewenangan

Pemegang

Saham ditetapkan

berdasarkan

Keputusan RUPS. Rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:36 a) Rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas rencana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

36

di

atas

diberikan

setelah

Direksi

menyampaikan

Best Practice


16

permohonan pemberian rekomendasi tertulis atas usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap; b) Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi tidak lengkap, maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja Dewan Komisaris harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi; c) Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk tanggapan tertulis tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan; dan d) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui permohonan Direksi. C. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DIREKSI 1. Kewenangan Direksi Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berwenang untuk:37 a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. c.

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

37



17

d. Mengatur

ketentuan-ketentuan

tentang

kepegawaian

perseroan

termasuk

penetapan gaji, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham. e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan. g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Kewajiban Direksi Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban:38 a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJP Perusahaan dan RKAP.

38



18

d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undangan tentang dokumen perusahaan. f. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta Laporan mengenai Hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan, antara lain sebagai akibat penghapus bukuan piutang. h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. i.

Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j.

Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan serta Dokumen Perseroan lainnya. l.

Menyimpan di tempat kedudukan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan.

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.


19

n. Memberikan Laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. o. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham. q. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi perseroan. r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara anggota Direksi. Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolegial (board) sebagai organ Perseroan. 1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan oleh Rapat Direksi.39

Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, maka Direktur yang bersangkutan hanya dapat memberikan kuasa kepada Direktur lainnya terkait pelaksanaan

39

Undang-Undang Nomor 40 Pasal 92 Ayat 5-6


20

tugas harian. Pemberian kuasa tersebut agar ditembuskan kepada Anggota Direksi lain. 2. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan Keputusan Direksi dalam 2 (dua) kategori, sebagai berikut: a. Keputusan

Direksi

yang

berkaitan

dengan

kegiatan

Perseroan

harus

ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi. b. Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam Direktorat masing-masing ditandatangani oleh Direktur terkait atas nama Direksi. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan 5 (lima) orang Direktur, yaitu : a. Direktur Usaha Penyeberangan b. Direktur Usaha Pelabuhan c. Direktur Tehnik d. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum e. Direktur Keuangan Pembagian tugas masing-masing Direktur dapat dilihat pada Lampiran 1. E. PELAKSANAAN TUGAS PENGURUSAN PERSEROAN OLEH DIREKSI 1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP)40 RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Direksi wajib menyusun RJPP tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS untuk disahkan.

40

SK MBUMN Nomor 102 Tahun 2002


21

a. Susunan Materi RJPP41 Susunan materi RJPP mengikuti ketentuan penyusunan RJPP dari Kementrian

Negara

BUMN

dan/atau

berdasarkan

RUPS,

sekurang-

kurangnya memuat : evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, posisi Perusahaan saat menyusun RJPP, asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP, penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP. b. Perubahan RJPP Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 1) Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi. 2) Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% (dua puluh persen). 3) Perubahan RJPP harus ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. 4) Pengesahan perubahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan perubahan RJPP dalam RUPS. 5) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka rancangan perubahan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan. 2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP)42 RKAP adalah penjabaran dari RJPP. Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS. 41

Kep MBUMN Nomor 102 Tahun 2002 42 Kep MBUMN Nomor 101 Tahun 2002


22

Bentuk dan materi RKAP mengacu pada ketentuan penyusunan RKAP dari Kementrian Negara BUMN dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Pelaksanaan penyampaian RKAP diatur sebagai berikut : a. Pengesahan RKAP tahun buku berikutnya diadakan selambat-lambatnya hari ke 30 (tiga puluh) bulan pertama setelah tahun buku dimulai. b. Dalam hal RKAP harus disetujui RUPS, rancangan RKAP telah ditanda tangani semua anggota Direksi disampaikan ke Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. c. Rancangan RKAP yang telah ditanda tangani seluruh Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan ke Pemegang saham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan RUPS. d. Dokumen RKAP harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai tanggal pelaksanaan RUPS e. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum meperoleh pengesahan sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan, maka RKAP tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan RKAP. 3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen Direksi wajib menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. Laporan berkala tersebut adalah : Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan atau Annual Report.


23

a. Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran Direksi harus menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan Laporan Semesteran kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dan semesteran. Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran ditandatangani semua anggota Direksi. b. Laporan Tahunan (Annual Report) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengurusan Perseroan. Bentuk dan materi Laporan Tahunan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan

dan

mencakup

pula

Laporan

Keuangan,

yang

disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada auditor eksternal yang ditunjuk RUPS untuk diaudit.

Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS : 1) Rancangan Laporan tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan Publik yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani

sebelum

disampaikan

kepada

Pemegang

Saham,

selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. 2) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham. 3) Laporan Tahunan harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS. 4) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS dilakukan paling lambat pada akhir bulan ke enam setelah tahun buku berakhir.


24

5) Anggota

Direksi

dan

anggota

Dewan

Komisaris

yang

tidak

menandatangani Laporan Tahunan, maka : anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. 6) Apabila anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. F. PENGELOLAAN DOKUMEN PERSEROAN 1. Kebijakan Pengelolaan Dokumen Perseroan43 Direksi menetapkan kebijakan dalam pengelolaan Dokumen Perseroan, sesuai ketentuan UU tentang Dokumen Perusahaan, yang mencakup: a. Klasifikasi dokumen Perseroan. b. Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen Perseroan. c. Ketentuan dan tata cara pengalihan bentuk dokumen (dari kertas ke bentuk mikrofilm atau media lainnya) dan legalisasinya. d. Ketentuan dan tata cara pemindahan, penyerahan dan pemusnahan dokumen. 2. Dokumen Elektronik Direksi menyusun kebijakan pengelolaan informasi dan/atau dokumen elektronik, serta memastikan kehandalan sistem elektronik di Perseroan dalam menunjang penyelenggaraan transaksi elektronik dan kegiatan Perseroan pada umumnya. Informasi elekronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.

43

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997


25

3. Daftar Pemegang Saham Daftar Pemegang saham wajib disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh Pemegang Saham. Daftar Pemegang Saham memuat : a. Nama dan alamat Pemegang Saham. b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham. c. Nama dan alamat perseorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai d. Keterangan penyetoran saham dalam betuk lain. e. Catatan perubahan kepemilikan saham. 4. Daftar Khusus Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus. Daftar Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi beserta keluarganya, serta dicatat pula perubahan kepemilikan saham. Pengelolaan Daftar Khusus didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan. Untuk pengelolaan Daftar Khusus Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris membantu Sekretaris Perusahaan dalam mendapatkan Daftar Khusus Dewan Komisaris. 5. Keterbukaan Informasi Publik Direksi wajib menyediakan informasi publik yang meliputi :44 a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan. b. Nama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

44

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 14


26

c. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi dan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perseroan yang telah diaudit. d. Hasil penilaian oleh akuntan publik, lembaga pemeringkat kredit

dan

lembaga pemeringkat lainnya. e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. f. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris. g. Kasus Hukum yang berdasarkan Undang-Undang Terbuka sebagai informasi publik serta tuntutan hukum yang penting terhadap Perseroan dan/atau Direktur dan Dewan Komisaris. h. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance). i. Penggabungan

usaha,

pembelian

saham,

peleburan

usaha

atau

pembentukan usaha patungan. j.

Perolehan atau kehilangan kontrak penting.

k. Produk atau penemuan baru yang berarti. l. Perubahan penting dalam manajemen. m. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting. n. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang. o. Penggantian akuntan yang mengaudit. p. Perubahan tahun fiskal Perseroan. q. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi. r. Mekanisme pengadaan barang dan jasa. G. PENYELENGGARAAN RUPS RUPS dalam Perseroan adalah :45 1. RUPS Tahunan, terdiri dari : a. RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan. b. RUPS mengenai persetujuan RKAP perusahaan.

45

Anggaran Dasar Pasal 20 - 22


27

2. RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan untuk kepentingan perseroan.

Direksi bertanggung jawab menyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan : 1. RUPS dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku; 2. Perseroan wajib menyampaikan agenda RUPS kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian undangan pelaksanaan RUPS atau selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS.46 H. MANAJEMEN RISIKO Direksi mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten pada pengelolaan proses bisnis Perseroan, dengan kewajiban melakukan pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan dengan cara : 47 1. Identifikasi risiko, yaitu proses untuk mengenali peristiwa yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan membawa dampak negative terhadap tujuan, strategi, sasaran dan atau rencana hasil kegiatan. 2. Pengukuran risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak, termasuk menetapkan kriteria dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko; 3. Penanganan risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial 4. Pemantauan risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarah kemunculan risiko 5. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan

46 47

Best practice Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 25


28

6. Pelaporan

dan

pengungkapan,

yaitu

proses

untuk

melaporkan

sistem

manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. I. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk menjamin keyakinan yang memadai atas kehandalan Laporan Keuangan, pengamanan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan peraturan Perseroan.48

Sistem pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian internal Perseroan. 2. Pengkajian dan pengelolaan risiko. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Sistem informasi dan komunikasi. 5. Monitoring. J. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS Direksi mengembangkan hubungan dengan stakeholders Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip:49 1. Menghormati

hak-hak

stakeholders

yang

timbul

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan stakeholders. 2. Memastikan Perseroan melakukan tanggungjawab sosialnya melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

48 49

Per 01/2011 Pasal 26 Per 01/2011 Pasal 36


29

3. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku terkait dengan

pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. 4. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan. 5. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan. K. RAPAT DIREKSI Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi.50 Keputusankeputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi. 1. Hal-Hal yang Diputuskan Melalui Rapat Direksi Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut: a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang Direksi sesuai Anggaran Dasar, yaitu: 1) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi; 2) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; 3) Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.

50

Anggaran Dasar Pasal 12


30

b. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa. c. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan: 1) bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perseroan; 2) di luar rencana dalam RKAP; 3) bersifat mendesak; 4) menyangkut pegawai dalam jabatan strategis. 2. Jadwal Rapat Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.51 Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh: a. Seorang atau lebih anggota Direksi. b. Permintaan tertulis Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan, bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan di tingkat Direksi. 3. Tempat Pelaksanaan Rapat Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.52 4. Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi

51 52

Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 24 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 5


31

dalam rapat. Rapat yang melalui sarana elektronik harus senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya agar menjadi dokumentasi berkekuatan hukum.

53

5. Panggilan Rapat Panggilan rapat diatur sebagai berikut : a. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.54 b. Terhadap rapat Direksi yang bersifat rutin dan/atau bersifat segera, sehingga tidak dimungknkan adanya pemanggilan dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat, maka keputusan rapat yang dihasilkan harus disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi. c. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan, kecuali diatur lain oleh rapat Direksi. d. Undangan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, agenda rapat dan melampirkan materi rapat tersebut.55 e. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (seperti SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan. 6. Agenda Rapat a. Penetapan Agenda Rapat Agenda rapat Direksi ditetapkan sebagai berikut : 1) Hanya anggota Direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat; 53

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 77 Anggaran dasar Pasal 12 Ayat 6 55 Anggaran dasar Pasal 12 Ayat 7 54


32

Usulan agenda rapat dapat diajukan selain Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait. 2) Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat. 3) Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya. b. Agenda Rapat Susulan 56 Apabila terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai. 2) Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut. 3) Apabila anggota Direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

7. Pimpinan Rapat Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat. 57

56 57

Best Practice Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 11


33

8. Kuorum Rapat Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.58 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka anggota Direksi tersebut dapat mewakilkannya kepada anggota Direksi lainnya dengan memberikan

surat

kuasa

kehadiran,

yang

mencantumkan

pernyataan

persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut. 9. Pengambilan Keputusan dalam Rapat a. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan Direksi wajib terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat. Anggota Direksi yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

58



34

b. Pengambilan Keputusan Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa, dengan ketentuan :59 1) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. 2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi. 3) Apabila terdapat usulan lebih dari dua alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; 4) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat. 5) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menetukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 6) Hasil keputusan rapat mengikat seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh anggota Direksi telah diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.60 c. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) diatur sebagai berikut : 1) Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam keputusan rapat dan anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan 59 60

Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 19-22 Best Practice


35

alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut; 2) Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan rapat. 3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali bagi anggota Direksi yang melakukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; 4) Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat, dapat menjadi bukti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti anggota Direksi yang berbeda pendapat dapat terbebas dari tuntutan atas timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat. d. Penandatanganan Hasil Keputusan Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat oleh notulis rapat. Lembar keputusan rapat tersebut harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat oleh peserta rapat yang hadir. 10. Risalah Rapat Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat, yang ditandatangani pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir. Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

36

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan di tempat kedudukan Perseroan. Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Apabila diminta, salinan risalah rapat dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui dengan persetujuan Direktur Utama. a. Materi Risalah Rapat Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi: 1) Acara, tempat, tanggal, dan waktu diadakan rapat; 2) Daftar hadir dan salinan surat kuasa apabila ada; 3) Permasalahan yang dibahas; 4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau materiil, termasuk yang mengemukakan pendapat; 5) Proses pengambilan keputusan; 6) Perbedaan pendapat (dissenting opinion), jika ada; 7) Keputusan yang ditetapkan. 8) Alasan ketidak-hadiran anggota Direksi, jika ada. Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Direksi yang tidak hadir kepada anggota Direksi lainnya, jika ada. Risalah rapat asli dari setiap rapat Direksi dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dengan persetujuan Direktur Utama Jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan. Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

37

b. Persetujuan Risalah Rapat Ketentuan persetujuan atas risalah rapat diatur sebagai berikut: 1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Direksi

harus menyampaikan persetujuan atau

keberatannya dan/atau usul perbaikannya (bila ada) atas isi risalah rapat kepada pimpinan rapat; 2) Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat. c. Risalah untuk Rapat Direksi yang Diadakan Melalui Sarana Elektronik Setiap penyelenggaraan rapat Direksi mealui sarana elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat Direksi. d. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perseroan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik. L. PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Evaluasi kinerja Direksi baik secara kolegial maupun individual dilaksanakan oleh Pemegang Saham setiap tahun dengan berpedoman pada pencapaian hasil kinerja Perseroan, yang meliputi : 1. Penerapan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP). Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

38

2. Capaian kinerja RKAP. 3. Terpenuhinya target dalam indikator pencapaian kinerja/KPI (Key Performance Indicator) dalam Kontrak Manajemen. 4. Hasil capaian target dalam Laporan Manajemen/Tahunan. 5. Keberhasilan penanganan risiko usaha. 6. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. M. ORGAN PENDUKUNG DIREKSI 1. Satuan Pengawasan Intern Merupakan unit yang melaksanakan tugas audit internal, berupa : a. Melaksanakan rencana audit internal. b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern. c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan/akuntansi,

operasional/usaha,

pemeliharaan,

sumber

daya

manusia dan umum, teknologi informasi dan bidang lainnya kegiatan lainnya. d. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan. e. Memberikan saran perbaikan tentang kegiatan yang diaudit. 2. Sekretaris Perusahaan Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris , yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta risalah rapat Direksi maupun RUPS. b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (public relation) dan hubungan investor (investor relation).


39

c. Bekerjasama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum Perseroan. Memberikan masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan. d. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan. e. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Triwulanan /Semesteran dan Laporan Tahunan (Annual Report). f. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan RUPS. g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama setiap tahun.


40

BAB III DEWAN KOMISARIS

A. JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.61 Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.62 Susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 1. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.63 Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:64 a. Masa jabatan berakhir. b. Mengundurkan diri.

61

Anggaran Dasar Pasal 14 Per MBUMN 01 Tahun 2011 Pasal 13 Ayat 1 63 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 12 64 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 29 62


41

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris, berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. d. Meninggal dunia. e. Diberhentikan berdasarkan RUPS. 2. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.65 d. Anggota Dewan Komisaris hanya diperkenankan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) BUMN.66 3. Jabatan Anggota Dewan Komisaris yang Lowong Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris Lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi posisi jabatan yang lowong tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Anggota Dewan Komisaris baru.67 4. Keadaan Seluruh Jabatan Anggota Dewan Komisaris Lowong Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Anggota Dewan Komisaris baru.68

65

Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 32 Surat Wakil MBUMN Nomor 375 Tahun 2011 67 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 25 68 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 26 66


42

5. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu oleh RUPS69 RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak disyaratkan sepanjang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sewaktu-waktu tersebut tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Dalam hal pemberhentian sewaktuwaktu Anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan keputusan diluar forum RUPS, maka Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian. 6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:70 a. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; dan b. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai tanggal penetapan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

69 70



43

7. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang Baru Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti Program Pengenalan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, proses bisnis Perseroan dan pengawasannya, serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya. Penyelenggaraan Program Pengenalan merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.71

Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup: a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan. b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit usaha dan program lain sesuai kebutuhan. Program Pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Komisaris tersebut.

71

Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 43 Ayat 3


44

B. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Tugas Dewan Komisaris Melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP,ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Wewenang Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:72 a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan. b. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan. c. Meminta segala penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan pengelolaan Perusahaan. d. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris. e. Membentuk satu komite lainnya selain komite audit, yang wajib dibentuk73 . f. Menyetujui usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI dan Sekretaris perusahaan. g. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi; Ketentuan pemberhentian sementara waktu Anggota Direksi adalah sebagai berikut: 1) Alasan pemberhentian sementara waktu adalah apabila Anggota Direksi: a) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, atau 72 73

Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 Per MBUMN Nomor 10 Tahun 2012


45

b) melalaikan kewajibannya, atau c) mendapat alasan mendesak bagi Perseroan; 2) Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan

disertai

alasan

yang

menyebabkan

tindakan

pemberhentian sementara; 3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib memenggil RUPS ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kedudukannya. Dalam RUPS ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri; dan 4) Apabila RUPS tidak dapat diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah

pemberhentian

sementara

itu,

maka

pemberhentian

sementara batal demi hukum.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangya, setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lali dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:74 a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan/atau c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

74



46

C. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS 1. Kewenangan Dewan Komisaris75 Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dewan Komisaris berhak untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan kewajibankewajiban Direksi dalam hal: a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan-kekayaan perseroan. b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh perseroan. c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perseroan. d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. e. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris. f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu. g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. i.

Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perseroan, jika dianggap perlu.

j.

Melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

75



47

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. l.

Melaksanakan

kewenangan

pengawasan

lainnya

sepanjang

tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. 2. Kewajiban Dewan Komisaris Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berkewajiban:76 a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan. b. Meneliti dan menelaah

serta menandatangani RJPP dan RKAP yang

disiapkan Direksi. c. Memberikan pendapat tentang RJPP dan RKAP mengenai alas an Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP dalam RUPS. d. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap pentingan bagi kepengurusan perseroan. e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi penurunan kinerja Perseroan. f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. g. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta. h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). i.

Membentuk Komite Audit.

j.

Mengusulkan akuntan publik kepada RUPS.

k. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 76

Anggaran Dasar Pasal 15


48

l.

Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain.

m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku, yang baru lampau kepada RUPS. n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian

nasihat,

sepanjang

tidak

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS. D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan efektif, Dewan Komisaris mengatur pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.77 E. RAPAT DEWAN KOMISARIS Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris (sirkuler), yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.78 1. Jadwal Rapat Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.79 Rapat Dewan Komisaris yang bersifat rutin/ terjadwal terdiri dari: a. Rapat internal Dewan Komisaris, dilaksanakan setiap bulan; dan 77

Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 24 Best Practice 79 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 7 78


49

b. Rapat dengan Komite Dewan Komisaris dilaksanakan setiap bulan. c. Rapat gabungan dengan Direksi dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) bulan dengan agenda tetap konsultasi. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan diluar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh: a. Seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris; dan/atau b. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris; Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis. 2. Tempat Pelaksanaan Rapat Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat di wilayah Republik Indonesia.80 3. Penyelenggaraan Rapat melalui Sarana Elektronik81 Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 4. Panggilan Rapat Panggilan rapat diatur sebagai berikut: a. Panggilan rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun yang menghadirkan Direksi, dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.82 80

Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 6 UU Nomor 40 Tentang PT Pasal 77 82 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 9 81


50

b. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain oleh rapat Dewan Komisaris . c. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, agenda rapat dan melampirkan materi rapat tersebut. d. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik (seperti SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan. 5. Agenda Rapat Susulan Apabila terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai. b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris , baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut. c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat. 6. Pimpinan Rapat Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.83

83



51

7. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Setiap peserta rapat Dewan Komisaris, wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Peserta rapat yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

Keputusan rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa. Apabila melalui jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat, kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisarisyang diwakilinya. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.84

Lembar keputusan rapat harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir.

84



52

8. Pengambilan Keputusan secara Sirkuler Dewan Komisaris mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut rapat sirkuler, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis. b. Bukan merupakan sebuah keputusan atas sebuah tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS. c. Permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas d. Keputusan yang diambil disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 9. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) diatur sebagai berikut : a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam keputusan rapat dan

anggota

Dewan

Komisaris

yang

berbeda

pendapat

harus

mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut; b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan rapat. c. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanbggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali bagi anggota Dewan Komisaris yang melakukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. d. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat, dapat menjadi bukti bahwa anggota Dewan Komisaris yang Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

53

bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat dapat terbebas dari tuntutan atas timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat. 10. Risalah Rapat Setiap

rapat

Dewan

Komisaris

harus

dibuatkan

risalah

rapat,

yang

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.85

Untuk

risalah

rapat

gabungan

Dewan

komisaris

dan

Direksi

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir. Risalah rapat internal maupun gabungan dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di tempat kedudukan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.86 Salinan risalah rapat gabungan diberikan juga kepada Direksi. a. Materi Risalah Rapat Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi: 1) acara, tempat, tanggal, dan waktu diadakan rapat; 2) daftar hadir dan salinan surat kuasa apabila ada; 3) permasalahan yang dibahas;87

85

Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 3-4 Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 14 Ayat 4 87 Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 14 Ayat 3 86


54

4) berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau materiil, termasuk yang mengemukakan pendapat; 5) proses pengambilan keputusan; 6) keputusan yang ditetapkan; 7) perbedaan pendapat (dissenting opinion), jika ada. 8) Alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, jika ada. Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada anggota Direksi lainnya, jika ada. Risalah rapat asli dari setiap rapat Dewan Komisaris dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan di Perseroan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris.88 Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.89 b. Persetujuan Risalah Rapat Ketentuan persetujuan atas risalah rapat diatur sebagai berikut: 1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris

harus menyampaikan

persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya(bila ada) atas isi risalah rapat kepada pimpinan rapat. 2) Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat.

88 89

Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 14 Ayat 5 Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 14 Ayat 6


55

c. Risalah untuk Rapat Dewan Komisaris yang diadakan melalui Sarana Elektronik Setiap penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris melalui sarana elektronik harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat Dewan Komisaris. d. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat selain dari risalah rapat yang tertulis.90 Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perseroan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.91 F. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mekanisme pencapaian Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator) Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.92 Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Triwulanan perkembangan realisasi pencapaian indikator kinerja Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. G. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Audit, namun Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk 1 (satu) komite lainnya selain

90

UU ITE Pasal 5 Ayat 1-2 UU ITE Pasal 5 Ayat 3 92 Per MBUMN Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat 2 91


56

Komite Audit, yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris.93

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris dan maksimum sebanyak 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan. Anggota komite Dewan Komisaris diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite-komite Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam piagam Komite-Komite Dewan Komisaris. 1. Komite Audit Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :94 a. Membantu

Dewan

Komisaris

untuk

memastikan

efektivitas

sistem

pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan auditor SPI. b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal. c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan. e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya. Komite Audit wajib memiliki Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit minimal memuat tentang : struktur , persyaratan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat dan pelaporan Komite Audit.

93 94

Surat Wakil MBUMN Nomor 375 Tahun 2011 Butir 2 Per MBUMN 12 Tahun 2012 Pasal 13 Butir 1


57

2. Komite Pemantauan Manajemen Risiko Komite Pemantauan Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:95 a. Memberikan keyakinan yang memadai atas dilaksanakannya kajian risiko oleh Direksi atas semua kegiatan Perseroan yang memiliki potensi risiko, serta memberikan rekomendasi tentang manajemen risiko pada Dewan Komisaris. b. Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan dan/atau hasil kajian kepada Sekretaris Dewan Komisaris. c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Komite Pemantauan Manajemen Risiko wajib memiliki Komite Pemantauan Manajemen Risiko yang berisikan sekurang-kurangnya memuat : struktur, persyaratan

keanggotaan,

masa

jabatan,

tugas

dan

tanggung

jawab,

wewenang, rapat dan pelaporan Komite Manajemen Risiko. 3. Sekretaris Dewan Komisaris Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut: a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris. b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya. d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.

95

Best Practice


58

e. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris. f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris

Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lainnya seperti berikut : a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi Peraturan perundangundangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG. b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta. c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris. d. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.


59

BAB IV PENGGUNAAN WAKTU, SARANA DAN FASILITAS PERUSAHAAN PERUSAHAAN

A. PENGGUNAAN WAKTU Penggunaan waktu oleh Direksi dan Dewan Komisaris diatur berdasarkan prinsipprinsip: 1. Direksi harus menggunakan jam kerjanya, sarana dan fasilitas Perseroan semata-mata untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan. 2. Aktivitas Direksi di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti : mengajar, mengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya, diperkenankan dengan menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi lainnya. B. PENYEDIAAAN , PENGGUNAAN TUNJANGAN dan FASILITAS Prinsip-prinsip yang mendasari penyediaan tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah : 1. Disesuaikan dengan kondisi dan kinerja Perseroan. 2. Azas kepatutan dan kewajaran dibandingkan dengan industri sejenis. 3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Jenis dan besarnya tunjangan dan fasilitas ditetapkan oleh RUPS. 5. Penggunaan sarana dan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pejabat Pemerintah, tamu Perseroan dan kepentingan lainnya dimungkinkan dengan tetap berpatokan kepada aturan yang berlaku untuk sarana dan fasilitas tersebut. 6. Penggunaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan Pemerintah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


60

7. Direksi tidak boleh memberikan sumbangan untuk partai politik maupun organisasi masyarakat pendukungnya. C. PERJALANAN DINAS Pemberian sarana akomodasi, transportasi dan tunjangan-tunjangan perjalanan dinas di dalam maupun ke luar negeri didasarkan pada prinsip-prinsip: 1. Perjalanan dinas semata-mata untuk kegiatan dan kepentingan Perseroan. 2. Fasilitas

transportasi

dan

akomodasi

disesuaikan

dengan

kemampuan

Perseroan, dengan memperhatikan aspek kepatutan, dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menjaga citra Perseroan. 3. Persetujuan perjalanan dinas dalam negeri bagi anggota Direksi diberikan oleh Direktur Utama, sedangkan persetujuan perjalanan dinas ke luar negeri diberikan oleh Komisaris Utama. 4. Perjalanan dinas di dalam dan ke luar negeri bagi anggota Dewan Komisaris didasarkan atas kebutuhan Perseroan dan kejelasan maksud dan tujuan perjalanan tersebut. 5. Jenis alat transportasi, penyediaan akomodasi dan besarnya tunjangan perjalanan dinas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi.


61

BAB V PENUTUP

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) ini berlaku setelah mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris. Setiap perubahan materi Board Manual ini harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Peninjauan ulang Board Manual secara teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.


62

Lampiran 1 PEMBAGIAN TUGAS DIREKTUR A. Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut :96 1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. 2. Memimpin rapat setiap rapat Direksi. 3. Menunjuk salah seorang Direktur untuk memimpin rapat Direksi apabila Direktur Utama berhalangan. 4. Mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan umum Perseroan. 5. Apabila Direktur Utama berhalangan karena sebab yang tidak direncanakan apapun, maka segera Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan dan atau atas kesepakatan Direksi yang tersisa bertindak atas nama Direksi menunjuk salah seorang Direksi bertindak atas nama Direktur Utama dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris. 6. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) B. Tugas Direktur Teknik adalah sebagai berikut : 1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin keseluruhan kegiatan dan tata laksana Direktorat Teknik. 2. Menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan kegiatan disain konstruksi, perawatan dan pemeliharaan prasarana pelabuhan, fasilitas dan peralatan penunjang lainnya. 3. Menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan kegiatan disain konstruksi, perawatan dan pemeliharaan sarana dan perlengkapan kapal agar selalu dalam kondisi baik dan siap operasi. 4. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya.

96

Sesuai draft dari tim counterpart GCG


63

5. Mengadakan analisa dan evaluasi perawatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya. 6. Mengadakan analisa dan evaluasi perawatan dan pemeliharaan sarana dan perlengakapan kapal. 7. Membina dan mengendalikan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan dan perawatan sarana serta kelengkapan dan perlengkapannya, prasarana dan fasilitas serta peralatan penunjang lainnya. 8. Menyusun sistem dan prosedur serta standarisasi pemeliharaan dan perawatan kapal, pelabuhan, sarana, prasarana dan fasilitas serta peralatan. 9. Membina dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal , pelabuhan, sarana, prasarana dan fasilitas serta peralatan teknik pada unit kerja cabang. 10. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kegiatan pengelolaan Direktur Teknik. 11. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh kegiatan Direktorat dengan unit-unit kerja di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Direktorat Teknik. 12. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi terhadap perkembangan teknologi . 13. Menyusun dan menyiapkan laporan baik berkala maupun sewaktu-waktu hasil kegiatan pengelolaan Direktorat Teknik. 14. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap semua kegiatan Direktorat Teknik agar sesuai dengan perencanaannya. C. Tugas Direktur Keuangan adalah sebagai berikut : 1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin keseluruhan kegiatan dan tata laksana Direktorat Keuangan. 2. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Keuangan. 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan Perseroan.


64

4. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan menyiapkan bahan RJPP. 5. Menyediakan dan mengembangkan dana Perseroan. 6. Menyusun sistem dan prosedur akuntansi, standarisasi biaya dan laporan keuangan serta perhitungan laba/rugi Perseroan. 7. Menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi dokumen/bukti pendukung transaksi keuangan meliputi : buku harian, buku besar, buku jurnal, buku utangpiutang, buku persediaan da buku lainnya yang diperlukan Perseroan. 8. Mengadakan analisa dan evaluasi laporan keuangan. 9. Membina dan mengendalikan peningkatan efisiensi sumber dana keuangan Perseroan. 10. Menyusun

daftar

inventaris,

barang/bahan

persediaan,

ekspedisi

serta

melaksanakan penghapusan asset yang tidak produktif sesuai ketentuan. 11. Mengkoordinasikan,

mengintegrasikan,

dan

mensinkronisasikan

seluruh

kegiatan Direktorat deng kerja unit-unit di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Direktorat Keuangan. 12. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi terhadap faktor luar yang berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan. 13. Menyiapkan Laporan pertanggung jawaban atas segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala ataupun setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. 14. Menyajikan laporan dan analisa laporan kerja sesuai standard an rasio-rasio keuangan yang diperlukan Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 15. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap semua kegiatan Direktorat Keuangan agar sesuai dengan perencanaannya. D. Tugas Direktur SDM dan Umum adalah sebagai berikut :


65

1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin keseluruhan kegiatan dan tata laksana Direktorat SDM dan Umum. 2. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat SDM dan Umum. 3. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi material Perseroan. 4. Menyusun sistem dan informasi manajemen SDM dan sistem administrasi material Perseroan. 5. Menyiapkan bahan dan informasi untuk kelancaran penyusunan RJPP. 6. Menyusun sistem administrasi perkantoran. 7. Menyusun sistem dan prosedur pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, sistem kompensasi dan balas jasa serta pensiun dan jaminan hari tua pegawai Perseroan. 8. Menyusun sistem dan prosedur organisasi dan pengembangan tata laksana Perseroan. 9. Menyusun formasi, kualifikasi, kuantitas dan alokasi kebutuhan sumber daya manusia Perseroan. 10. Menyusun sistem dan menyelenggarakan kegiatan administrasi serta tata usaha Perseroan. 11. Menyusun ketentuan-ketentuan peraturan kepegawaian, termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan tunjangan hari tua dan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS. 12. Menyiapkan administrasi pengelolaan, pengangkatan, pemberhentian, mutasi, penghargaan dan sanksi serta penilaian pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 13. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan kepada atau beberapa orang anggota Direksi yang ditunjuk atau kepada

seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri

maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain atas petunjuk Direktur Utama.


66

14. Menyelesaikan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 15. Menyusun rancangan Keputusan Direksi, menangani dan menyelesaikan masalah-masalah hukum, surat perintah kerja dan asuransi serta perjanjianperjanjian/kontrak-kontrak Perseroan dengan pihak lain dan atau antara pihak lain Perseroan. 16. Menandatangani kontrak kerja pekerja Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, menandatangani cuti bagi para pegawai, para Kasubdit, para pengawas Pembantu dan para Kepala Cabang, menandatangani Penilaian Karya Pegawai (PKP) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan atau yang dipekerjakan. 17. Mengkoordinasikan,

mengintegrasikan,

dan

mensinkronisasikan

seluruh

kegiatan Direktorat dengan unit-unit kerja di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Direktorat SDM dan Umum. 18. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi terhadap faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. 19. Menyusun laporan berkala kegiatan mingguan, bulanan, dan tahunan serta laporan sewaktu-waktu setiap kali diminta oleh Pemegang Saham sesuai ketentuan Perusahaan. 20. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap semua kegiatan Direktorat SDM dan Umum agar sesuai dengan perencanaannya E. Tugas Direktur Usaha Penyeberangan adalah sebagai berikut : 1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin keseluruhan kegiatan dan tata laksana Direktorat Usaha Penyeberangan. 2. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Direktorat Usaha Penyeberangan. 3. Melaksanakan pengelolaan usaha penyeberangan Perseroan. 4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan menyiapkan bahan RJPP. Board Manual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

67

5. Menyusun sistem dan prosedur serta kebijakan terkait dengan usaha penyeberangan Perseroan. 6. Menyusun road map to zero accident dalam penyelenggaraan usaha penyeberangan. 7. Menyusun tingkat pelayanan (level of service) pada setiap segmen dalam usaha penyeberangan. 8. Menyusun Harga Pokok Produksi untuk setiap kapal dan lintasan serta selalu melakukan review untuk penyesuaiannya 9. Menyusun fleet plan penempatan kapal agar diperoleh pendapatan yang maksimal dan biaya yang minimal dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan dan pelayanan. 10. Merencanakan, mengusulkan, membahas dan melaksanakan kontrak untuk melayani lintas keperintisan dengan target minimal BEP. 11. Mengkoordinasikan,

mengintegrasikan,

dan

mensinkronisasikan

seluruh

kegiatan Direktorat dengan unit-unit kerja di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Direktorat Usaha Penyeberangan. 12. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi terhadap faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan. 13. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan termasuk laporan produksi dan pendapatan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala ataupun setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. 14. Mewujudkan pengembangan usaha penyeberangan secara berkelanjutan. 15. Meningkatkan pengendalian pendapatan maupun biaya sehingga diperoleh hasil usaha yang optimal 16. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap semua kegiatan Direktorat Usaha Penyeberangan agar sesuai dengan perencanaannya. F. Tugas Direktur Usaha Pelabuhan :


68

1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam menjalankan tugas memimpin keseluruhan kegiatan dan tata laksana Direktorat Usaha Pelabuhan. 2. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Direktorat Usaha Pelabuhan. 3. Melaksanakan pengelolaan usaha penyeberangan Perseroan. 4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan menyiapkan bahan RJPP. 5. Menyusun sistem dan prosedur serta kebijakan terkait dengan Usaha Pelabuhan. 6. Menyusun road map to zero accident dalam penyelenggaraan Usaha Pelabuhan. 7. Menyusun tingkat pelayanan (level of service) pada setiap segmen dalam Usaha Pelabuhan. 8. Menyusun Harga Pokok Produksi untuk setiap pelabuhan dan selalu melakukan review untuk penyesuaiannya 9. Menggerakkan bisnis aneka usaha jasa dan kerjasama seca maksimal 10. Mengkoordinasikan,

mengintegrasikan,

dan

mensinkronisasikan

seluruh

kegiatan Direktorat dengan unit-unit kerja di lingkungan Perseroan dalam rangka menyiapkan rencana dan pengelolaan kegiatan Direktorat Usaha Pelabuhan. 11. Melakukan pemantauan dan merumuskan antisipasi terhadap faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan. 12. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan termasuk laporan produksi dan pendapatan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala ataupun setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. 13. Mewujudkan pengembangan Usaha Pelabuhan secara berkelanjutan. 14. Meningkatkan pengendalian pendapatan maupun biaya sehingga diperoleh hasil usaha yang optimal 15. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap semua kegiatan Direktorat Usaha Pelabuhan agar sesuai dengan perencanaannya.


69

Lampiran 2 CONTOH SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Jabatan

: Direktur …………….. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA Dengan ini memberikan kuasa kepada : Nama

:

Jabatan

: Direktur ……………..PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam rapat Direksi yang dilaksanakan pada : Hari/Tanggal

:

Waktu

:

Tempat

:

Kuasa ini diberikan untuk :* a. Menghadiri rapat tersebut. b. Mengadakan pembicaraan serta mengeluarkan suara dalam rapat tersebut. c. Mengambil keputusan-keputusan. d. Menandatangani surat-surat berkaitan dengan rapat tersebut.


70

Terhadap agenda rapat, dengan ini PEMBERI KUASA menyatakan sebagai berikut :** e. Menerima seluruh agenda rapat untuk dibahas. f. Mohon agenda rapat yang saya sebut di bawah ini untuk tidak dibahas dengan alasan-alasan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dibuat di

:

Tanggal

:

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Materai Rp 6000,-

-----------------------------

---------------------------

*) Hal yang tidak dikuasakan, mohon dicoret **) Coret yang tidak dipilih


71

Lampiran 3 CONTOH SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN (PERIODE) PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama

:

Alamat Kantor

:

Alamat Domisili : Nomor Telepon : Jabatan

: Direktur Utama PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

2. Nama

:

Alamat Kantor

:

Alamat Domisili : Nomor Telepon : Jabatan

: Direktur Keuangan PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan. 2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.


72

4. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta

:……………….

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR KEUANGAN

Materai Rp 6000,------------------------------


----------------------------------

73

::=sn:.---,:- .e. Ail. ia=.=::.: l:. F,:.,qe

Recommend Documents