Kepada Yth. Ravin Krishnan
Koordinator Komplain Selaetariat RSPO Sdn Bhd No. A-33A, Tower A, Level 33A, Menara UOA Bangsar No 5, Jalan Bangsar Utama I 59000 Kuala Lumpur, Malaysia
Hal: Tanggapan terhadap keputusan sementara RSpO Dengan hormat,
yang saya sampaikan ini adalah. tanggapan bersama ninik mamak -Tanggapan Nagari Kapa dan dibuat berdasarkan pembahasan surat wilmar iepada Rspo prihal komplain yang kami sampaikan dan surat RSPO kepada kami tentang teputuran sementara RSpo. Rapat untuk membuat kesepakatan t{gqgan terhadap keputusan-sementara RSpo telah dilakukan di Balai Adat Nagari Kapa yang dihadiri oleh: Gampo Alam
l.
2. Rajo Mahmud 3. Sutan Ameh 4. Rangkayo Mudo 5. Dt. Bungsu 6. Dt. Majo Basa 7. Dt. Sampono 8. Tangkabasaran 9. Dt. Mudo 10. Jando Lela
I
l. Dt. Jalelo
12. Sutan Pamuncak 13. Maindo Sutan 14. Sutan Majo Lelo 15. Dr. Rangkayo Mulia 16. Dt. Rangkayo Basa
17.
Zulkifli
18. Apriyadi
19. Bahari Sebelum- saya menyampaikan tanggapan kami terhadap keputusan sementara RSpo, kami terlebih dahulu akan menyampaikan tanggapan.kami terhadap'surat witmar kepada RSpo yang ditembuskan kepada kami karena surat wllmar itu aaaur
Jast t"puru*n
I
A.
sementara RSpo.
Tanggapan terhadap jawaban Wilmar
I'
Wilmar mengatakan "Pembebasan tanah PT Permata Hijau pasaman (pHp) memiliki sejarah panjang dimulai pada tahun 1992, melibatkan" 2 komunitar yung berbeda
uramanya Nagari sasak dan *r*"::.5.T1-pada tangg a1.26 Ju, 1992 dan27 September 1992' ninik mamak Nagari sasatisetu;u untuk meny.-itt* g,500 ha tunut, pemerintah Pasaman Barat uiuyut kepada [tepatnya pada waktu itu-du-ou"t"n pasaman]. Kemudian pada ranggar 7 Februari t992,
ninik.TuI
Kapan,,"nfJrar,run r,ooo ir" o""r,, dengan inti dan 50% plasma'' De"glo iii'r.iili nyatatan informasi tersebut tidak seluruhnya benar' Pada'tahun,lelz lLyaN.g* sasak yang menyerahkan tanah dan tidak Nagari Kapa' Ninik mamal Nagari rup""r*yerahkan tanah kepada Bupati pasaman pada ranggar 6 Februari rnii *i.ir. 'iii eFII, guna membuka dan mengusahakan perkebunan kerapa.srrlllll p"i";;;" pada surar penverahan tanah terlampir)' Karena ninik mamak Kapa h-anva menyerahkan tanah kepada Bupati untuk dipergunakan oleh PT PHP untuk memuura oan m"ogosat.kan perkebun.an kerapa sawit, penggunaan kara-kara land ,"nu-o"rurn Ilahasa Indonesia berarti pembebasan tanah yang Tgui:,jion digunakan oteh wit.ar'r"?rjir."n r.u*i- p".iu-iurii r"gurr.* lagi' hal yang dilakurtan olitt ninit N."d i;u puou ranggar 6 Februari 1997 bukan pembebasan tanah, *"r"int*-urut penyerahan tanair kepada Bupati pasaman membuka dan mengusahakan por..uun* untuk t.r"p""*;it oreh'pi pHp. Artinya, perbuaran ninik mamak Nagari rina. h.anra ,""t;;; hak pakai u* Ln"r, urayat kepada Bupati pr Hrflrilrui urkd 9T *rr, terlampir). rnrerprerasi adalah perbuatan lung t"tunggur rprc oatam proses pensuasaan persyarakn
50o/o
;;';;;y;iliT"
;il],Iiili: II'
tanah hak
wilmar menyatakan "Tetapi usulan HG.u diharangi oleh komunitas Kapa karena tuntutan ke pengadilan-tahun Za}*,. ioi*r"ri tersebut tidak i tahun 2b05 bukan ,uniur"n Hcu,'r.r".'-.,.an soar kepada komunitas K,arya, Denean ii*?;||tr aemil
k;;; frlfr;u:,jf:,ff
"il;;;i"lrul
ir
[.ruii;;*j*"
t"ril"*
Oan metJnggar
III'
2 RSPO.
wilmar
menyatakanr^5-"outu seksi pertanahan memberitahukan komunitas mereka tidak puas dengan proses bahwa b'a dijalani,,n*i"tu.rrarus vang menuris surat kepada Bupati Pasaman Barat Jan hal-ituiLui tim resolusi konflik untuk menindakranjuti". Informasi ini tiJak benar. dimaksud, kepara seksi pertanahan tidak ada menyampaikan ryng hat
aii.*rru"T;;"
;;k ffi 6;;"k"r,
rcr;;b;
Iv'
il.1llf"ffff ffi"*J;::#":?"1i#'"fr?#ti1ffl" -i;;"tly p*'*ur.'u"'
(Pasaman Barat)
t
r*,r"T
ur
#
den gan Kabag
wi mar .Tru.a il''""fi ;trri:frrr,T# Novriadi (rcrwafjlan pHbl a"ng* Gampo v"il Aiam beserta nlnir. mamak Kapa. pada itu perwakilan PHP menyodork-an'rJo, rapat yung isinya bahwa rapat tersebut proses serripikar,HGu pr pHp adalah tentang kepada c"*pro arir menolak menandatangani surat Gampo Aram "r*[dibndarangani. itu a;rena pihak pHp tiJul, ,"ny"tujui usulan Gampo Aram untuk mengubih rtur ruiui-rtu'L"n;uoi ,n*"iut, ;J; Hcu pT pHp. Terkesan r
bagi kami' dengan memink Gampg Alam menandatangani surat dengan .,har proses sertipikat HGU PT PHP', seolah-olah oaru* .apuiii.r"tut kami menyetujui usuran sertipikat HGU atas tanah ulayat kami or"r, pi-Frrp" Ini adarah upry" rJengerabui ninik mamak Nagari Kapa dan ini jeras-jetas prinsip meranggar
v'
Kemudian
2
Rspo.
*"iliii
m319utin pernyataan staf BpN sumatera Barat daram rapar anrara perwakiran wirmar, ninik mamak rupu aun sumarera f"g"r menvatakan bahwa "usulan y"ng sertipikai oleh pr pHp dan insransi yang rerevan sesuai dengan nrorlgl a"- .i,g-ilri |ang rerraku,'. Dasarnva adarah "Berdasarkan regulasi uoa-rutu
nli qoi[;;; iir"t"t*
il;;rJa*g
vutig kali.tanafr ,ioJ.*tu'n"perruan p"ersetujuan "r"v"iiiil.Jr."", berikut ou.i .mgminta nrnil..TTuk sebagai diterangkan oreh Bapak err*'curpo mana yang Aram,,. Duo;;; ini kami sampaikan kepada
berikut untuk.
ff:"?,H:X#ffi:1"#t"i
d*og"o
r'"'ip"i't *ebut karen" ,ii"
pin"k o"o
l' Benar
bahwa staf BPN dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa -,berdasarkan regulasi yang ada, satu kali a""rr tidak ada keperluan berikut untuk meminta persetujuan berikut a*i Tetapi kami ninik mamak
ilfmrf"nr#$,111';"r0"'lv
"r"v"-il#;*, *p"i"i"il.ri"ilk,,. *;;;'lngnrun**aMidak
untukkasustanahurayat*"**'ffi.?jl^ft
menyetujui
lql;lli*J.r"*X
g,?{,lilffi In|"*f tersebut tidak benar kutena k-ata menyerahr
tanah tanggal 6 Februari r 997 tidak oapat Jiartitan *b"g;;;;y*at un hak aras tanah, karena dalam surat penyerhium tanah "pu,ri-L"lrupun itu tidak *ur" *"ny*butkan penyerahan hak atas tanah. Berdasarkan itu,-Gampo
arl**.""vatakan bahwa pr pHp harus HGu. Untuk RSpo ketahui
meminta persetujuannya untuk mengurus sertipikat terjadi perdebatan antara tami
oenlan
,oi
dpri-oaram rapat tersebut. Karena pandangan kami tidak diindahkan, kumi ,n"nolak' ,ntuk menandatangani
rapat' Kesimpulannya, tidak noturen menyampaikan p".aeuaiai;;ffi ffiiri staf BpN daram rapat tersebut o"n*"o datam .u* wir*ar adarah upoya untuk mengerabui Rspo. Kesan kami adarar, st"i-rpx ruog"1" membuat pernyahan tersebut untuk memuruskan ranq!1h pi sertipikat HGu. 2' Dengan itu, tindaka" pr irrp yang terus mengusurkan, sertipikat
pfit;;ri"*r*r,
HGU
tanpa
trl# ffi 3: ["i,:ff ";,ln::jg * ry'.-;; ;;;';"j:il m e, an ggar pri ip 2 R s po tetapimerekamengabaikant;##ilffiffi i"gffi?,,Tg,l,i*T*";:?*u"", ns
vI'
/
wilmar menyatakan "seperti yang dapat anda lihat dari hasil rapot,_c_ara yang dengannya PT PHP memperoleh tlnur,'r"r""ui'dengan d;.d";"frkum,,. Ksmi berkeberaran dengan pernyataan ini karena-m"mu"rott"n r"il". Seperti yang sudah kami sampaikan di atas, ada perdebatan antara nin;t< mamai-rupu dengan staf rapat tersebut dan saya tidak bersedia menandatanguni noiri"n. pernyataan BpN daram yang dengannr3 pr pHp memperoigrr bahwa .,cara
anut
pemyaaan sepihak staf BpN yang terkesa"
pernyataan ini yang diklaim
otenfoihar
,.riJ;;;;"
prosedur hukum,, adarah t"O"nringan pT pHp. Latu
F,"tF. Fpuiu runiiaiwa
sebagai
perorehan tanah
pr pHp
sesuai prosedur hukum adalah klaim sepihak. Mungkin perolehan tanah pT pHp sesuai prosedur hukum, tetapi dengan melanggar Prinsip z"nspo. p]' pHp *"ngurutkun HGU kepada BPN tanpa dasar hak atas tanah yang kuat karena kami tidak *ffiu.;uinya dan surat penyerahan
tanal tanggal 6 Februari iolT yang digunakan
bukan ,uiuip"t"p*un hak' Kami menganjurkan kepada RsPo untuf beiar-benar r"rpdu.;"ri surat
penyerahan tanah tanggal 6 Februari 1997 tersebut.
vll'
wilmar menyatakan "Dia merupakan. proses laniang dan menengok kepada sejarah, ninik mamak yang pada saat itu yang be.t riigin"n -kemudian -iniestoruntuk"menyJutr* mnut kepada pemerintah yang rn.ngiaunt seperti pr pHp untuk melakukan investasi dalam bidang proyek ,i*it". informasi ini tidak benar. Bukanlah inisiatif dari ninik mamak Nagari Kapa untuk menyerahkan tanah kepada Bupati Pasaman' Bupati Pasaman yang mendesak ninik *urn"k Nagari rupu uniur. bersedia menyerahkan tanah ulayat untuk PT PHP. Hanya ketika pr FHp r"iu;u ,"nggunakan tanah 50% untuk kebun inti dan 50% untuk t ptasma ninik mamak Nagari Kapa adalah
menyetujui penyerahan tanah yang kongritnya "uun dilakukan dengan r.nnout surat penyerahan tanah ranggal 6 Februari 1t97,5 tahun setelah p"J"r" plmerintah gagal membujuk ninik mamak Kapa pada tahun "p"vr apa yang renuang 1992. Kemudian, dalam surat penyerahan tanah dimana dinyatakan pr pHp yang bermohon dan bahwa berkeinginan aoatatr menyatakan uut *u rHr yuog fada awalnya berkeingan untuk melakukan
ig*i
ri
investasi (lihat surat penyerahan tanah taf,un r,gl). Untuk RSpo ketahui, pada tahunl992 peiabat pemerintah- Kabupaten Pasaman mengundang ninik mamak
Kapa dan sasak ke-kantor pembantu bupati untuk membicarafan p"iy"rJ* 1unah. Kemudian tahun 1997 bupaii men8undanel lagi ninik mamak dalam pertemuan yang dihadiri oleh penvakilan PT PHP (Budi ni.yolol Jan t"muoian kami diberi tahu oleh pembantu bupati Pasaman bahw PT PHP setuju dengan permintaan kami 50%-50%. untuk anda ketahui, sebelum penyerahah tananiggz pi prrp tetatr menlgaiap lahan di
Nagari Kapa. Seterah ninik mimak
9*
warga rapa *"*protes
pr
pHp,
mereka menghentikan penggarapan tanah. Jelas bahia PT pHp yang berkeinginun *tuL melakukan investasi di atas tanah ulayat kami, bukan ninik mamak Nagari Kapa.
vilI'
wilmar menyampaikan hasil rapat tanggal l0 Desembar bahwa staf BpN menyatakan persoalan tapal-batas Kapa dan Sasak adalah masalah internal antara kedua komunitas dan ini sama sekali tidak melibatkan aplikasi HGU pr pHp. etasannya adalah semenjak 1992 ninik mamak nagari Kapa dan sasut tetatt r""v.*hr.* tanah ulayat kepada pr PHP untuk digunakan sebagai lahan perkebunan t etuia sawit dengan ketentuan bahwa PT PHP akan juga membangun kebun plasma untuk antgota komunitas. Tidak benar tidak ada kaitan soal tapal batas dengnn aptikasi Hcfr pr pHp. tami sampaikan kepada staf BPN bahwa sudah aaa uatas tanah ulayat nagari Kapa dengan -*urut
p;; ffiitu
sasak dengan. patok
yang dipasang oleh ninit
sasak
:e.Ten dan Kapa dan disaksikan oleh perwakilan PT RHr, tetapiPT pHt;;ngabaikan/tidak mengindahkan tapal batas itu ketika mengukur tanah. Maka akibatnya iiaat.letasnrr tr", ,Ef"n*yu tanah ulayat nagari Kapa yang masuk kebun inti pT rute.'o"ng* itu, tapal baks bukan urusan internal Kapa dan Sasak.
B. Tanggapan terhadap keputusan sementara RSPO
Dengan
ini
saya
Grntoo
pucuak
Aram, Adat Nagari Kapa, atas nama ^irpurur* l.,H masyarakat Nagari Kapa ^Arman' menyatakan uerteuerata" sementara Rspo prihal solusi sengketa Nagari Kapa dengan pi pFii; berkenaan dengan usulan 'nasy*uiut sertipikat HcU dan luasan kebun pr p-Hp. Alasan tairi aaaai sebagagai berikrur: 1' RSPO menyatakan tentang Hak Guna usaha/sertipikat HGU bahwa .the panel berpandangan bahwa rHn patuh pada prinsip ndpo oun kriteria ry No.
dr"d
2 rentang kepatuhan terhadap. undang-undang dan' n"gururi yung berraku. HGU terah dikeluarkan sesuai dengun uidung-uidang,,. toi tiart Gnu". Kriteria 2.2 Rspo menyotakan *hak atas tanah dapat ditunjukan oan tioat secara sah ditentang oleh komunitas tokal berdasarkao n"t yang truat;. D;l"n jawaban pu,niifiuoup jawaban wilmar sebagai mana telah kami sairpail
2'
RSPO menyatakan *Tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut oleh pemilik tanah ulayat satu kari tanah terah secara s?h 9614r.* r.rpuou otoriras pemerintah setempat".
Kami menyangkat kesimp:fo ini. seperti yLg ,"ruh kami sampaikan wilmar bahwa untuk kasu, tanah Nagari Kapa yang dipergunakan oleh PT FlrP pandagan tersebut-iiaur. u"rr"ku dan pandangan tersebut adalah panfangln sepihak'star dpN y."t i.r"i, r."o,i sanggah dalam rapat Tanggal l0 Desember 2014. Ninik mamak Naglri rapa yang hadir daram rapat tersebut menyanggah/tidt pandangai staf dpN t".r"but. Kami tetah menyampaikan kepada staf T:lt"tujui BpN bairwa untuk kasus tanah urayat Nagari dalam jawaban kami terhadap jawaban
Kapa yang dipergunakan oleh P'I' PHP, pandangan tersebut tidak benar karena kata menyerahkan dalam surat penyerahan tanah tang;al 6 Februari dapat diartikan sebagai penyerahan hak atas tanah, t<arena daram .*ut p"ny.rJti. tunut itu tidak satu patahkatapun menyebutkan penyerahan hak atas fua11 peralihan dari hak adat kepada. hak menguasai Negara (kami paner
l99z;l;
minta the
;;
RSpo untuk benar_benar mempelajari surat penyerahan tanah Tanggar o reu*ari-"lgg7). Berdasarkan itu, Gampo Aram menyatakan bahwa pr pHF harus meminta persetujuannya untuk mengurus sertipikat HGU. Untuk RsPo ketahui t"{tad;p";;;;amn anrara kami densan staf BpN daram rapar tersebur. Karena pandangan menolak untuk menandatangani noturen-rapat. Keiimpurmnyq tidak menyampaikan perdebatan antara kami dengan staf BPN ialam ruput ,or"iut dalam surat wilmar adalah upaya untuk mengerabui RSpo. Kesan tami aaatJ ,* gpN sengaja membuar
t";i ffiu-il;ii#", ih,
T
3'
pernyahan tersebut untuk memuluskan langkah pr pHp memperoleh sertipikat HGU. Berdasarkan har itu, keputusan tne ranefaoararr teriru dan sepiharc RSPO menyatakan "pembebasan tanah pada u*urnvu iriur, oitakukan oleh pemerintah
setempat dan bukan oreh perusahaan. Dengan harus diarahkan kepada pemerint"tr setempat aun pada pengadilan adminisiratif'. Kami
d;;ffi;
ini' surat komplain
yang telah
daram pembebasan tanah seharusnya dicari
p"ooul* hukum
dengan ioi ,",on*,"h keputusan the panel turi tirirnrl* ,iJ"r r"rp"rsoalkan penyerahan tanah
pada tahun 1992. Har yang kami persoarkan adarah penyerahan fanal i.tu unluk- mengurus sertipikat Hcu ufayat kami menjadi tanah N"g*l. Surut penyerahan
pT-pup
l*g
menggunakan surat mengubah srafus ranah
tanah tanggal 6 Februa ri 1997 sebagaf p.ny*r.r,un irut utu* iunut, karena dararn surar penyerahan onah. itu tidak satu patahkatapun menyebutkan penyerahan hak atas tanah (kami minta the Panel RSPO untuk b*na.-be.nar mempelajari surat penyerahan tanah Tanggal 6 Februari l.gg7). Seperti yang terlihat dal; ,u.ui;u*uuan wilmar bahwa wilmar mengakui bahwa'pemluyurli yungdilakukan puJu *"r,ru itu disebut sebagai uang siliah rurtul.ry* merupakan pembafaran il""ggunakan dan bukan pembavaran untuk penverahan ""rilJ"r"Tii,oo"n isi tanah penufi h"k;;;;r"t, surat iru:
tidak dapat
r o
oi*ifT.
"The community agreed that they.had.been paid uang s'ajari allowins the companv to use their rands for the deveropmen, smallholdings". "r-"il dr'r, ?j"ii* "", "The roroll:::gii*d that payment of uang sirajari is a payment for use of the rand and does not amount to a rut surrender of rights to the rand,,.
Dengan demikian, persoaran kami bukan dengan pemerintah
kami, merainkan dengan wilmar yang mengkhianati kami yung ."nggunakan surat hak pakai atas tanah uniuk mengurus sertipikat HGU dan yung *ingurus setipikat HGu tanpa persetujuan
4'
kami.
RsPo menyatakan "Teltang batas tanah antara komunitas Nagari Kapa dan Nasari sasak The paner uinwa p"*"rr* tapar batas l"rr*uut harus diserer"if* .setuju bersama antara teaulfllunit"r &;;; dan siaty-o*"p"#rinrah serempat,. Kami menolak keputusan RSPO ini dengan alasan: a' Persoalan tapal batas uu"t* persoalan antara komuniats Sasak densan Komunitas Kapa, melainkan persoalan anrara K".;#.i#T**1,-r, pHp' Ada batas tanah urayat untur" N"sr r"pu o.ng* sasak dengan patok semen yang dipasang oleh ninik mam-ak ilA auri rupu, tetapi pT pHp mengabaikan tapal batas itu ketika rn"n"ntut un il;* kebun
inti
[J,"j;l,;] Ji?d;:;"'-;;;;''if,vu, il,ll'?::;Jf b. Denga itu tapal batas bukan u*r* internar antara Kapa dengan pT pHp.
/
mereka. -t;;
Nagari Kud
s
Kapa dan sasak, merainkan urusan
Mempelajari iawaban wilmar dan keputusan sementara RSpo terkesan bagi kami bahwa baik wirmar dan RSpo uniut .n",nu"nrurr.un-tumi dengan pemerintah kami dan dengan komunitas Sasak, v*g t uuungan kami sangat baik, dan berusaha menghindar dari persoaran. Menurur'turii. cara menangani masarah ini tidak sesuai
d;;h"
dengah semangat keberranjutan RSpo. Kami menaruh harapan kepada RSpo dan berdasarkan harapan itu, kami masalah kami dengan Wilmar.
menggunakan met
rlipo
untuk menyelesaikan
PT PHP telah menghilangkan hak,kami atas ranah
ulayat kami tanpa persetujuan kami dengan dua cara. Fertam'a, pr pHp terah menanari sawit dari 1997 sampai Desember z0r4 tnpa sertipikat HGu di atas tanat*d; Lami. artinya, pr pHp memanfaatkan tanah kami tanpa hak atas tanah selama ti tatrun. Kedua, tanah ulayat kami telah berubah : t"nuf, N"g*u tanpa persetujuan kami. lelfaOi Berdasarkan informasi yung 6"t urber'dari diBtN-pasaman Barat diketahui PT. PHP mengusurkan sertipikat ccu nunyu. beraasartan peqiaryian kerjasama dengan KUD Rantau pasaman (r:y_D sasakl y*g disaksikan aii-KDA DATI II pasaman pada tanggal 15 Maret.1997. Mengfi;k"n perjanjian "r"h kerjasama dengan KUD Pasaman' yang berada di Nagari sullt, untuL mengusulkan sertipikat HGu di atasRantau tanah ulayat Nagari Kapa jelas-jelis wilrnar,"tun ."ngI{fi;til ranah adat Nagari Kapa. Dipihak lain, wirmar bergumen bahwa f"ngu*r* HGU aias ranah urayat Nagari Kapa cukup hanya berdasarkan.surat penyerihan tanah tanggl 6 Februari lgg7. Ini adalah tindakan manipulatif perorehan dari pemagang hak urayat atas tanah dan n9r*-r:;1" kerena itu jelas-jelas pelanggaran
uateii z.z nspo.
rfiffi"ilr"r, dengan sengaja dan penuh pengetahuan memanfaatkan kelemahan pemerinah t"rioun memanipulasi data dan sejarah penguasaan hak urayat nug-i rapa. Kami uerharap RSpo tidak mendukung "out |pala peranggaran kriteria 2.2 yangdilakukan oreh wirmar
tersebut. Kami menyesarkan perolehan sertipikit gcu pi'pnp or*r, a,us tanah ulayat kami yang kami tidak men-yetujuinyu-un'tur..diusulkan memperoleh sertipikat HGU. Sehubungan dengan relt,g\erl;*unnyu senipikat Hcu yi; prosesnya manipuratif dan melanggar prinsip 2 RSP', turl a"ig"n inimengajuka,it""irru" baru yaitu: l' wilmar dengan sukarera n'*uututiJn sertjnjt{riQu y""g diperoreh. seperti yang kami sampaikan daram surat kompriin kami t"rJufiuru "rahbahwa kami bukan bermaksud mengusir pr pHp dari nagari kami. setelah HGU dibatarkan, Pr PHP untuk manfaatr.* t"n"or, ulavat N"# kami
i;.
f'm*:#*?*,"Xil*"
2'
Memink wirmar mengakui tapar batas antara Nagari Kapa dan sasak yang terah ditetapkan oleh kedua komunitas.
i Kapa, 20 Maret 2015 NagariKapa,
.glR
t
E
