L a p o r a n. Kinerja DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2011

Laporan

Kinerja 2011 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

daftar isi Pengantar Direktur Jenderal Visi & Misi Pendahuluan

11

41

4 7 9

Pencapaian Kinerja Utama 415 Evaluasi dan Analisis beberapa Indikator kinerja 43 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 45 Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan 45 Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan 49 Jumlah Audit yang Diselesaikan 51 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 53 Jumlah Pegawai yang Diberikan Penghargaan 54 Persentase Penyelesaian SOP 55 Persentase Penyelesaian/modernisasi organisasi 57 Persentase downtime sistem pelayanan 58 Persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 59 Kegiatan Dibidang Audit 60

CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA REVENUE COLLECTION

Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 11 Analisis Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 12 Kendala dan Resiko Fiskal dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 13 Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 13

17

CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA TRADE FACILITATION

Capaian Kinerja Tahun 2011 Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Sasaran Pengembangan Sistem Otomasi

23 29

18

63

19 19

CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA INDUSTRIAL ASSISTANCE

Pemberian Pembebasan dan/atau keringanan 555 Bea Masuk Pemberian Fasilitas Kepabeanan dibidang Pertambangan Pemberian Fasilitaas KITE dan TPB Perumusan Kebijakan

5

23 24 25 27

CAPAIAN KINERJA DJBC DALAM KERANGKA COMMUNITY PROTECTION

Program Kerja Tahun 2011 Laporan Pencapaian Kinerja Tahun 2011

29 31

INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC

55

REFORMASI DAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DJBC

Sumber Daya Manusia 635 Target dan Program Kerja Tahun 2011 65 Pencapaian Kinerja Tahun 2011 67 Kendala dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2011 68 Permasalahan dan Tantangan Reformasi Birokrasi 73

75

HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Laporan Kinerja DJBC

2011 79 83 87 93

TANTANGAN KEDEPAN DAN RENCANA AKSI PENDING MATTERS ISU PENTING DAN INOVASI BARU PENUTUP

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Para pemangku kepentingan yang terhormat, Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perlindunganNya, segenap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2011 dengan baik. Ditengah berbagai hambatan dan tantangan serta gejolak perekonomian global yang tidak ringan, DJBC berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan peran yang sangat strategis untuk mengamankan hak negara, pengembangan perekonomian nasional dalam perdagangan dunia, mendukung kelancaran arus barang serta melakukan upaya optimalisasi pengawasan, pencegahan dan penindakan atas masuknya barang larangan dan pembatasan.

Laporan KInerja 2011 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Laporan Kinerja DJBC 2011 kami susun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh DJBC dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2011, memberikan gambaran tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pokok permasalahan strategis yang perlu diantisipasi di masa yang akan datang. Pada tahun 2011, kinerja DJBC dalam mengumpulkan penerimaan negara menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Secara keseluruhan, DJBC berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 131, 103 Trilyun (113, 99 % dari Target APBN-P sebesar Rp 115, 015 trilyun). Penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC tersebut disumbang dari penerimaan Bea Masuk Rp 25,238 trilyun, penerimaan Cukai Rp 77,009 trilyun dan penerimaan Bea Keluar Rp 28,855 trilyun. Dari aspek penerimaan negara, DJBC telah berkontribusi yang cukup besar dalam menyumbangkan Pajak Dalam rangka Impor (PDRI) dan PPN Tembakau sebesar Rp 153, 542 trilyun atau sama dengan 20,7 persen dari penerimaan pajak dalam APBN-P tanun 2011. Dari aspek trade facilitator, selama tahun 2011 DJBC telah melakukan berbagai upaya memberikan dukungan dan fasilitasi perdagangan. Program fasilitasi perdagangan difokuskan kepada penyusunan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), peningkatan kualitas pemberian jalur prioritas dan berbagai rumusan kebijakan di bidang perdagangan. Aspek industrial Assistance, selama tahun 2011 kami mencoba fokus memberikan fasilitas pembebasan dan keringanan bea Masuk dan Cukai untuk meningkatkan pertumbuhan industri, meningkatkan investasi. Sedangkan kinerja DJBC di bidang community protector, kami menitikberatkan pada kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan dan penanganan barang bukti. Kami melakukan berbagai penindakan dengan tanpa kompromi di bidang narkotika, hasil tembakau dan penegahan dalam upaya penyelundupan barang larangan dan pembatasan Para pemangku kepentingan yang terhormat, Tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi yang dapat bertahan dalam menghadapi tuntutan zaman adalah organisasi yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi dan mengatisipasi secara konsisten adanya perubahan (eksternal dan internal organisasi), dan terus meningkatkan dirinya melalui transformasi organisasi. Seluruh jajaran DJBC menyadari bahwa hakekat transformasi merupakan strategi dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa organisasi ke bentuk dan sistem yang

4

Tiada Henti Memacu Diri Sepenuh Hati Melindungi Negeri

baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi yang terus dilaksanakan. Selama tahun 2011, program transformasi dikembangkan berdasarkan tiga pilar Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM. Terkait pengembangan SDM, pada tahun 2011, DJBC secara serius dan konsisiten, melakukan berbagai program yang menitikberatkan pada empat aspek yaitu integritas, kompetensi, accountability dan budaya kerja dan kepemimpinan. Di bidang kelembagaan, pada tahun 2011, telah diresmikan 11 kantor modern sehingga total yang telah menjadi kantor modern berjumlah 39 kantor. Pada Tahun 2011, DJBC telah ditunjuk sebagai Piloting Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance) Reformasi Birokrasi Nasional dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan reformasi di DJBC telah sesuai dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam reformasi birokrasi nasional. Pelaksanaan penjamin kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter. Hasil piloting penjaminan kualitas menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau kategori “sangat baik”. Dalam mengakhiri tahun 2011, seluruh jajaran pimpinan DJBC berhasil melakukan introspeksi dan mulai melakukan penataan yang akan digunakan sebagai blue print dalam perumusan rencana aksi untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020 yang dikenal dengan CUSTOMS 2020. Hakekat CUSTOMS 2020 mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara. Pondasi yang dicoba dirumuskan dalam CUSTOMS 2020 pada hakekatnya merupakan pembentukan dan langkah antisipasi yang akan digunakan untuk pembenahan DJBC. Pembenahan akan dilakukan berangkat dari kenyataan adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia, perubahan paradigma kebijakan institusi Pabean Dunia dan antisipasi meningkatnya pemasukan barang larangan dan pembatasan secara illegal. Bagi DJBC, momen akhir tahun 2011, merupakan momen yang berarti dan sangat penting karena kami telah berhasil menyusun action plan dengan pondasi pada : Legal Framework, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Sistem dan Prosedur, Sarana dan Prasarana dan Anggaran. Diharapkan dengan telah disususnnya Action Plan tersebut, DJBC mampu mengantisipasi perubahan secara menyeluruh, sistematis, terarah dan konsisten. Para pemangku kepentingan yang terhormat Akhir kata, kami berharap laporan singkat ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kinerja DJBC Tahun 2011. Kami bersyukur atas beberapa capaian yang telah kami raih. Namun, kami menyadari masih terdapat beberapa area yang perlu segera dibenahi. Tantangan ke depan tidak ringan, seluruh jajaran DJBC akan senantiasa bekerja keras, berpacu diri tiada henti dan terus semangat bekerja untuk negeri Indonesia tercinta. Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ir. Agung Kuswandono, MA. NIP. 196703291991031001

5

6



Visi Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional.

Misi Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat.

Strategi Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

7

8



PENDAHULUAN

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah

1. Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara

salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran

dari kegiatan impor, ekspor, dan pemungutan cukai

yang sangat

(revenue collection);

penting

dalam

menggerakkan roda

perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengumpulan penerimaan negara untuk

2. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (trade facilitation);

membiayai pembangunan nasional, pemberian fasilitasi

3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif

perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan

bagi pertumbuhan industri dan investasi mela-

perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal

lui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta

untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi in-

pencegahan unfair trading (industrial assistance);

vestasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari

4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terha-

masuknya barang-barang

yang

berbahaya

keamanan dan mengganggu kesehatan

bagi

masyarakat.

Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi

dap

akses

yang

timbul

sebagai

akibat dari

masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkotika (community protection).

siginifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasa-

yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan

ma ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani

di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu faktor

pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang

penting daya saing nasional dalam ekonomi global dan

kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke

menjadi salah satu faktor penentu keputusan investasi

Trade Facilitation, Industrial Assistance dan Community

asing. Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai

Protection yang bertujuan untuk dapat mendorong per-

aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang im-

tumbuhan industri dan investasi dalam negeri.

por dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, meliputi:

9

10




P

encapaian Target Penerimaan Tahun 2011

Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2011 Surplus Rp 16 Triliun (13,9%) dari yang ditargetkan.

REALISASI 2011

SURPLUS (DEFISIT)

NO

JENIS PENERIMAAN

TARGET APBN-P

1

2

3

1.

BEA MASUK

21.500,79

25.238,84

117,39%

3.738,05

17.39%

a. Riil

21.000,79

25.191,49

119,95%

4.190,70

19,95%

b. DTP

500,00

47,35

9,47%

(452,65)

-90,53%

CUKAI

68.075,34

77.009,46

113,12%

8.934,12

13,12%

a. HT

65.381,86

73.252,78

112,04%

7.870,92

12,04%

2.411,76

3.581,79

148,51%

1.170,03

48,51%

281,71

154,59

54,87%

(-127,12)

-45,13%

0

20,30

100%

PPN HT

25.439,07

28.885,58

113,43%

3.416,50

13,43%

TOTAL

115.015,21

131.103,88

113,99%

16.088,68

13,99%

2.

b. MMEA c. EA d. Lainnya* 4.

NOMINAL

PENCAPAIAN

NOMINAL

%

4

5 (4/3)

6 (4-3)

7 (6/3)

0

0

Sumber Data: Ditjend Perbendaharaan *) (Biaya pengganti + Denda Administrasi ) - Restitusi cukai

11


Pajak Dalam Rangka Impor dan PPN HT Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau (PPN HT) sebagai berikut: JENIS PENERIMAAN

NO 1.

PPN Impor

2.

PPnBM Impor

3.

PPh Ps. 22 Impor Sub Total PDRI

4.

PPN HT Total PDRI

REALISASI s.d. DES 2010

GROWTH

2011

Nominal

%

82.706,29

107.016,01

24.309,72

29,39

4.790,58

5.374,48

583,90

12,19

23.598,53

28.295,19

4.696,66

19,90

111.095,40

140.685,68

29.590,28

26,68

11.485,30

12.856,78

1.371,48

11,94

122.580,70

153.542,46

30.961,76

25,26

Konstribusi DJBC terhadap penerimaan perpajakan PDRI dan PPN Cukai HT terhadap total penerimaan perpajakan sebesar 20,7%. Untuk lebih jelasnya penerimaan perpajakan dan penerimaan perpajakan yang dihimpun DJBC dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. PENERIMAAN PAJAK YANG DIHIMPUN DJP Penerimaan Bruto

Restitusi

Penerimaan Netto

Dalam Negeri

863.728,40

45.125,51

818.602,89

818.602,89

Luar Negeri

54.697,52

687,92

54.009,59

54.009,59

Cukai

77.013,24

3,82

77.009,41

77.009,41


Uraian

Total

Penerimaan Pajak Diluar Cukai

741.593,48

Total Penerimaan Pajak Yang Dihimpun DJP

588.056,95

Kontribusi penerimaan Pajak yang dihimpun DJP

79,30%

PENERIMAAN PAJAK YANG DIHIMPUN DJBC Uraian

Penerimaan Bruto

Restitusi

Penerimaan Netto

PPh Impor

28.298,93

3,74

28.295,19

PPN Impor

107.037,33

21,31

107.016,01

5.408,29

33,81

5.374,48

PPnBM Impor PPN HT Total Penerimaan Pajak Yang Dihimpun DJBC Kontribusi penerimaan Pajak yang dihimpun DJBC

Total 140.685,69

12.856,78 153.542,47 20,70%

Analisis Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2011 Realisasi penerimaan DJBC tahun 2011 meningkat 38,26% dibandingkan dengan realisasi penerimaan DJBC tahun 2010, terdiri dari kenaikan jenis penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 5.478,41 milyar (naik 27,72%), Cukai sebesar Rp 10.844,17 milyar (naik 16,4%), dan Bea Keluar sebesar Rp 19.957,8 milyar

12


(naik 224,3%). Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar tahun 2010 dan 2011 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini: Milyar Rp No.

Jenis Penerimaan

1

Bea Masuk *

2

Bea Keluar

3

Cukai Total

2010

2011

APBN-P

Real sd. Des

%

APBN-P

Real sd. Des

15.106,81

19.760,43

130,80

21.500,79

GROWTH %

Nominal

%

25.238,84

117,39

5.478,41

27,72

5.454,56

8.897,78

163,13

25.439,07

28.855,58

113,43

19.957,80

224,30

59.265,95

66.165,29

111,64

68.075,34

77.009,46

113,12

10.844,17

16,40

79.827,30

94.823,50

118,79

115.015,20

131.103,88

113,99

36.280,38

38,26

Ket. * Nilai BM Tidak Termasuk BM DTP Tahun 2010 BM DTP sebesar Rp 2T Tahun 2011 BM DTP sebesar Rp 0,5 T

Kendala dan Risiko Fiskal dalam Pencapaian Target Penerimaan tahun 2011 1. Sektor Bea Masuk - Konsekuensi Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema FTA (IJ-EPA, China, Korea, India, AANZ); - Fasilitas Pembebasan dan Keringanan BM; - Tarif umum BM (MFN) cenderung menurunkan tarif efektif rata-rata BM; - Kebijakan non tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam negeri. 2. Sektor Cukai - Konsisten dengan Road Map Hasil Tembakau; - Rencana pemberlakuan PP Pengendalian Tembakau; - Antisipasi Ratifikasi FCTC (Framework Control Tobacco Convention ); - Antisipasi Pemberlakuan Pajak Rokok Daerah, yang melarang produksi, penjualan dan peredaran miras - Larangan merokok di tempat umum. 3. Sektor Bea Keluar - Bea Keluar bukan merupakan Instrumen penerimaan negara, karena tujuan penerapan BK adalah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tinggi, ketersediaan bahan baku dalam negeri, kelestarian SDA, dan menjaga kestabilan harga komoditas dalam negeri (Pasal 2A UU Kepabeanan). - Harga internasional CPO cenderung fluktuatif, yang berpengaruh pada penerimaan BK. Strategi dan Kebijakan DJBC tahun 2011 1. Optimalisasi di Bidang Kepabeanan - Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor dan Peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang; - Optimalisasi fungsi unit pengawasan melalui peningkatan patroli darat dan laut dan Peningkatan pengawasan

13


di daerah perbatasan terutama jalur rawan penyelundupan dan pos audit. 2. Optimalisasi di Bidang Cukai - Kenaikan tarif cukai Hasil Tembakau; - Optimalisasi Pengawasan peredaran BKC.


- Pembinaan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan di bidang cukai.

14


- Penerapan manajemen risiko dalam Pelayanan dan pengawasan di bidang cukai. 3. Peningkatan Sektor Pelayanan - Penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Window (INSW), dalam rangka menyongsong Asean Single Window (ASW); - Pelayanan Kepabeanan 24 Jam sehari 7 hari seminggu di pelabuhan-pelabuhan utama; - Pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; - Transformasi Kelembagaan dalam bentuk penetapan Kantor Modern (2009/2010: 28 Kantor, 2011: 11 Kantor).

15

16




P

eran DJBC dalam kerangka trade facilitator dalam

Khusus terkait BTKI 2012, penerbitan buku tarif ini bertu-

tahun 2011 difokuskan kepada harmonisasi penyusunan

juan untuk menyediakan Buku Tarif Kepabeanan Indone-

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, peningka-

sia sebagai pengganti BTBMI 2007 yang dapat dipergu-

tan kualitas proses pemberian ijin Importir MITA Jalur Pri-

nakan tepat waktu mulai 1 Januari 2012, guna :

oritas, peningkatan proses pemutakhiran Data Base Nilai

1. Memperbaharui sistem klasifikasi barang sebe-

Pabean I, pemutakhiran klasifikasi barang maupun besa-

lumnya, untuk mengikuti perkembangan teknologi

ran tarif, dan pemutakhiran harga ekspor dalam rangka

dan masyarakat industri serta pola perdagangan In-

pemungutan Bea Keluar dan peningkatan pelay-

ternasional;

anan penetapan klasifikasi barang sebelum impor (PKSI), penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean untuk ba-

2. Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis Statistik perdagangan;

rang impor sementara dan kendaraan bermotor, peneta-

3. Memberikan Sistem Internasional yang resmi un-

pan Keputusan User Specific Duty Free Scheme (USDFS)

tuk pemberian Kode, penjelasan dan penggolongan

dalam kerangka kerjasama Indonesia Jepang, penetapan

barang untuk tujuan perdagangan seperti tarif

keputusan impor sementara dan perpanjangan jangka

pengangkutan, keperluan pengangkutan, dokumen-

waktu impor sementara, dan pengumpulan data untuk

tasi dan sebagainya.

usulan peruntukan Barang Milik Negara.

17


CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011

belum diselesaikan kewajiban pabeannya;

Rumusan kebijakan yang telah diselesaikan

j. Impor Sementara;

dalam rangka memfasilitasi perdagangan ada-

k. Tentang Penelitian Ulang

lah sebanyak 13 (tiga belas) peraturan, yang terkait dengan:

dalam

rangka

Penetapan Kembali Nilai Pabean; l. Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan

a. Penyelesaian Barang Yang Dinyatakan Tidak

Asal dalam rangka Persetujuan ASEAN Aus-

Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan

tralia New Zealand Free Trade Area (AANZ-

Barang yang menjadi Milik Negara;

FTA);

b. Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan Sanksi

m. Petunjuk Penggunaan Buku Tarif Kepa-

Administrasi serta Penetapan Direktur Jen-

beanan Indonesia 2012.

deral atau pejabat Bea dan Cukai; c. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan BMAD

Dalam konteks pelayanan kepada pengguna

Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari RRC dan

jasa importasi, sampai dengan akhir tahun

Malaysia;

2011 telah ditetapkan Importir MITA Jalur

d. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea

Prioritas berjumlah 108 (seratus delapan)

Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap

perusahaan, dan rincian lebih lanjut sebagai

Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire

berikut :

Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00;

a. Perusahaan yang mengajukan permohonan

e. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap

MITA Prioritas

b. Perusahaan yang ditolak permohonan MITA

Impor Produk Tali Kawat baja (Steel Wire


Ropes) dengan Pos Tarif ex 7312.10.10.00;

g. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Im-

: 15 Perusahaan

c. Perusahaan yang dicabut penetapan MITA Prioritas

:

3 Perusahaan

d. Perusahaan yang mendapatkan penetapan

por Produk Kawat Seng;

MITA Prioritas

: 108 Perusahaan

e. Perusahaan Uji Coba MITA

Non Prioritas

: 189 Perusahaan

por Produk Kawat Bindrat; h. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea

Pemutakhiran data yang telah dilakukan se-

Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap

lama tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Ka-

a. Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean I se-

pas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang

banyak 12 (dua belas) kali pemutakhiran;

(Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Un-

b. Pemutakhiran data mengenai klasifikasi

bleached);

18

Prioritas

f. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Im-

: 20 perusahaan

barang maupun besaran tarif berdasarkan

i. Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ke-

Peraturan Menteri Keuangan telah dilaku-

wajiban Pabean atas Kapal yang telah di-

kan sebanyak 6 (enam) kali pemutakhiran,

masukkan ke dalam daerah pabean oleh

terakhir pemutakhiran data berdasarkan

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional dan

PMK Nomor : 213/PMK.011/2011 tentang


Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012;

mendapatkan masukan dari pembina sektor terkait

c. Pemutakhiran data harga ekspor dalam rangka pe-

perumusan sistem klasifikasi untuk membantu

mungutan Bea Keluar, sebanyak 12 (dua belas) kali

pengembangan industri sektor yang bersangkutan,

pemutakhiran.

sementara DJBC dalam tenggat waktu tertentu harus segera menyampaikan usulan-usulan tersebut ke

Sedangkan capaian program kerja lainnya selama ta-

sidang AHTN agar dapat ditampung dalam subpos

hun 2011 adalah sebagai berikut :

AHTN.

a. Penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean untuk

2. Kendala terkait pengenaan Bea Keluar untuk ko-

barang impor sementara dan untuk kendaraan ber-

moditi kelapa sawit, CPO dan turunannya, yaitu ke-

motor atas permintaan penetapan dari Direktorat

sulitan petugas di lapangan untuk membedakan jenis

Fasilitas Kepabeanan, telah dilaksanakan sebanyak

komoditi turunan CPO, karena beberapa produk tu-

715 (tujuh ratus lima belas) penetapan;

runan CPO memiliki kesamaan ciri secara fisik, selain

b. Penetapan klasifikasi barang sebelum impor (PKSI) sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) penetapan;

itu juga karena petugas di lapangan belum dibekali pengetahuan khusus mengenai CPO.

c. Penetapan keputusan USDFS dalam kerangka kerjasama Indonesia Jepang, sebanyak 117 (seratus tu-

PENGEMBANGAN SISTEM OTOMASI

juh belas) keputusan;

Target dan Program Kerja untuk Tahun 2011

d. Penetapan keputusan pemberian ijin impor se-

Dalam tahun 2011, Direktorat IKC menargetkan untuk

mentara sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh)

membangun 3 (tiga) sistem aplikasi sesuai IKU DIKC,

keputusan;

yang meliputi :

e. Penetapan keputusan perpanjangan jangka waktu ijin impor sementara sebanyak 108 (seratus delapan) keputusan; f. Penetapan keputusan perpanjangan ijin vooruitslag yang kedua, sebanyak 14 (empat belas) keputusan; g. Pengumpulan data BTD, BDN dan BMN dari Kanwil,

a. Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) BC2.3 Sentralisasi (user : Direktorat Fasilitas Kepabeanan) b. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (user : Direktorat Teknis Kepabeanan) c. Sistem Passenger Analysis Unit (user : Direktorat Penindakan dan Penyidikan)

KPU dan KPPBC seluruh Indonesia untuk usulan status Barang Milik Negara, telah dilaksanakan se-

Pencapaian Kinerja untuk Tahun 2011

banyak 2 (dua) kali atau sekali setiap semester sela-

Ketiga sistem aplikasi dapat diselesaikan pembangu-

ma tahun 2011.

nannya sesuai target yang ditetapkan dan masing-masing telah diimplementasikan dan kepada unit pemakai

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

(user) terkait.

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

a. Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) BC2.3 Sentral-

Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka penca-

isasi, sesuai Berita Acara Serah Terima nomor BA-04/

paian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011

BC.93/2011 tanggal 29 Desember 2011.

antara lain: 1. Kendala dalam proses penyusunan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012, antara lain kesulitan dalam

b. Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II, sesuai Berita Acara Serah Terima nomor BA-02/BC.93/2011 tanggal 17 November 2011.

19


c. Sistem Passenger Analysis Unit, sesuai Berita Acara Serah Terima nomor BA-03/ BC.93/2011 tanggal 29 November 2011. Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2011 Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian sasaran Tahun 2011, yaitu : a. Pembangunan

aplikasi

menggunakan

teknologi baru berbasis java dan SOA (service oriented architecture), sehingga harus dilakukan training terlebih dahulu kepada SDM yang ada dan perlunya waktu penyesuaian dalam pelaksanaannya. b. Dalam tahun 2011, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai harus mengembangkan / mengerjakan beberapa sistem aplikasi yang tidak termasuk dalam IKU DIKC 2011, seperti : Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, Sistem Aplikasi Cukai EA / MMEA sentralisasi dan penyempurnaan Sistem In-


formasi Direktorat P2 (Sidia), sehingga ikut

20

menyita waktu dan SDM yang telah tersedia.


21

22




P

emberian Pembebasan dan/atau Keringanan

Bea Masuk Dalam rangka memberi dukungan terhadap industri, DJBC memberikan fasilitas

pembebasan

dan/atau

keringanan bea masuk untuk mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan investasi, serta meningkatkan daya saing ekspor. Jenis fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk yang diberikan oleh DJBC melalui Direktorat Fasilitas Kepabeanan pada prinsipnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

23


Data pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk periode tahun 2011 adalah sebagai tabel berikut: DATA PEMBERIAN FASILITAS DAN/ATAU KERINGANAN BM PERIODE TAHUN 2011


NO

PERATURAN

JENIS FASILITAS

JUMLAH SKEP

1

KMK-239/KMK.01/1996

Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Proyek Pemerintah

35

2

KMK-141/KMK.05/1997

Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum Serta Barang Untuk Konservasi Alam

24

3

KMK-143/KMK.05/1997

Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

42

4

KMK-144/KMK.05/1997

Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, Atau Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam

37

5

PMK-101/PMK.04/2007

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan

1

6

PMK-104/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olah Raga

18

7

PMK-105/PMK.04/2007

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, pertanian, peternakan, atau perikanan

23

8

PMK-163/PMK.04/2007

Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Daerah Untuk Kepentingan Umum

59

9

PMK-154/PMK011/2008

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum

31

10

PMK-261/PMK.011/2011

BMDTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan / atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu

77

JUMLAH TOTAL

347

Pemberian Fasilitas Kepabeanan di Bidang Pertambangan Dalam upaya untuk menarik investasi (khususnya migas dan pertambangan mineral), maka sesuai dengan dasar hukum yang ada (untuk migas dan panas bumi), yaitu kontrak yang telah ditandatangani, Undang-Undang tentang Migas, Undang-Undang tentang Panas bumi, dan Undang-Undang tentang Kepabeanan, Menteri Keuangan telah menerbitkan keputusan tentang pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut dan/atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) atas impor barang untuk kegiatan hulu migas dan panas bumi. Selain itu DJBC dalam perannya sebagai Industrial Assistence, terus berusaha agar prosedur dalam

24


pemberian perijinan atau pemberian fasilitas dapat lebih sederhana dan secara bertahap diarahkan pada sistem otomasi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk perijinan dan pemberian fasilitas tersebut dapat dicapai sesuai dengan janji layanan. Untuk selanjutnya pemberian fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan efektif, sehingga dapat membantu peningkatan produksi migas dan energi di Indonesia serta dapat mendorong investasi di bidang pertambangan. Data pemberian fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan untuk periode 2011 adalah sebagaimana tabel berikut : DATA PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG PERTAMBANGAN PERIODE TAHUN 2011 NO

JENIS FASILITAS

JUMLAH SKEP

1

PMK-20/PMK.010/2005

PERATURAN

Pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi

808

2

PMK-78/PMK.010/2005

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi berdasarkan kontrak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

19

3

PMK-177/PMK.011/2007

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi

105

4

PMK-22/PMK.011/2011

Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan fasilitas PPN ditanggung pemerintah / PPNDTP

72

JUMLAH TOTAL

1004

Pemberian Fasilitas KITE dan TPB Fasilitas Kepabeanan juga diberikan dalam bentuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Fasilitas TPB terdiri dari enam jenis yaitu Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB), Toko Bebas Bea (TBB), Tempat Lelang Berikat (TLB), dan Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB). Fasilitas KITE merupakan pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE adalah perusahaan yang mengimpor sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke KB untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain. Data pemberian fasilitas KITE untuk periode 2011 adalah sebagaimana table berikut: DATA PEMBERIAN FASILITAS KITE PERIODE TAHUN 2011 • NIPER Jumlah pengguna NIPER aktif

: 1015 Perusahaan

25

• PENYELESAIAN DOKUMEN JUMLAH DOKUMEN

JUMLAH DOKUMEN

2010

2011

2010

BCF. KT-01

1.759

1.216

1.694

BCL.KT-01

6.945

5.852

BCL.KT-02

2.805

1.790

JENIS DOKUMEN

2011

% Penyelesaian 2010

2011

1.154

96.30%

94.90%

4.579

3.559

65.93%

60.82%

1.097

707

39.11%

39.50%

Fasilitas di KB berupa penangguhan bea masuk, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 atas impor barang dan bahan untuk diolah oleh PDKB serta terhadap barang modal dan peralatan yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi. Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM juga diberlakukan atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain, pengeluaran barang dan/ atau bahan dalam rangka sub kontrak baik ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atau PDKB lain, peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak, pemasukan BKP dari TLDDP jika diolah lebih lanjut atau mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi. Dalam KB diberikan pula fasilitas terhadap barang modal dan peralatan asal impor milik Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) dan/atau PDKB, apabila telah melampaui jangka waktu dua tahun sejak dimasukkan ke KB dapat dipindahtangankan ke DPIL dengan tanpa kewajiban membayar bea masuk. Fasilitas di GB meliputi penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 atas impor


barang atau bahan asal impor yang ditimbun di dalalm GB. Disamping itu di GB juga diberikan pembe-

26

basan cukai terhadap impor Barang Kena Cukai (BKC) yang akan ditimbun didalam GB. Data pemberian fasilitas TPB periode tahun 2011 adalah sebagaimana tabel berikut: DATA PEMBERIAN FASILITAS TPB PERIODE TAHUN 2011 No 1 2 3 4

Jenis Fasilitas

Jumlah SKEP

Kawasan Berikat Gudang Berikat Toko Bebas Bea Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat TOTAL

169 20 5 0 194


Perumusan Kebijakan Dalam kaitannya dengan peran industrial assistance, beberapa rumusan kebijakan yang telah diselesaikan dan diterapkan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Tentang Gudang Berikat; 2. Tentang Kawasan Berikat; 3. Tentang Tata Cara Pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011; 4. Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

27

28




P

rogram Kerja Tahun 2011

Kegiatan Pengawasan Program kerja dalam rangka kegiatan pengawasan di bi-

dang kepabeanan dan cukai yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2011 secara garis besar sama dengan program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain : a. Melakukan operasi pengawasan penyeludupan fisik dan pelanggaran administrasi barang impor; b. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai ; c. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap penyeludupan di daerah rawan dan perbatasan; d. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif, ekspor barang larangan dan pembatasan, dan pelarian pajak ekspor (PE); e. Melaksanakan pengawasan dan penindakan pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai palsu, pengunaan pita cukai yang bukan haknya, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dan hasil tembakau (HT) yang tidak dilekati pita cukai (rokok

f. Melaksanakan pengawasan dan penindakan peredaran MMEA impor ilegal dan pengeluaran MMEA lokal yang tidak sesuai prosedur atau tidak membayar cukai; g. Melaksanakan pengawasan di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP)

dan asistensi

kegiatan pengawasan NPP ke KPPBC. Kegiatan Penindakan Program kerja dalam rangka kegiatan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2011, antara lain : a. Melakukan kegiatan penindakan atas pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC; b. Melakukan asistensi

kegiatan

penindakan atas

pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC;

polos);

29


c. Melakukan

pengolahan

data

laporan

Kegiatan Intelijen

penindakan dan perkembangan penanga-

Terkait dengan tugas Direktorat Penindakan

nan perkara dari Kantor Wilayah DJBC, Kan-

dan Penyidikan di bidang Intelijen sebagai lang-

tor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC se-

kah pelaksanaan program pengawasan sesuai

bagai data untuk mengukur tingkat capaian

rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun

IKU Kemenkeu One yaitu persentase tindak

2011 adalah:

lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan

a. Meningkatkan kepatuhan di bidang kepa-

cukai.

beanan dan cukai; b. Meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen

Kegiatan Penyidikan

di bidang kepabeanan melalui penerbitan

Target kinerja pelaksanaan penyidikan diper-

NHI yang akurat;

oleh dengan membandingkan antara jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

c. Membuat kebijakan di bidang intelijen yang selaras dengan kepentingan nasional;

(PDP) yang merupakan bukti telah dimulainya

d. Penerapan manajemen resiko yang efektif

penyidikan oleh PPNS DJBC dan penyerahan

dalam pelayanan dan pengawasan Kepa-

berkas perkara ke Kejaksaan sebagai bukti

beanan dan Cukai;

bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

e. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan fungsi intelijen;


f. Melaksanakan evaluasi yang efektif terhaPada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di

dap kegiatan intelijen di bidang kepabeanan

bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan

dan cukai;

ke Kejaksaan ditargetkan sebesar 50%. Penca-

g. Pemanfaatan sistem Teknologi Informasi

paian target ini dilakukan monitoring setiap bu-

dan Komunikasi yang terintegrasi secara op-

lan dan setiap triwulan guna evaluasi perkem-

timal;

bangan pencapaian.

h. Melakukan targeting penumpang menggunakan Passanger Analyzing Unit (PAU) ber-

Dalam rangka pencapaian target

tersebut,

dasarkan pengembangan kasus penindakan

diselenggarakan program kerja antara lain :

NPP di laut, udara dan perbatasan darat,

1. Penyusunan panduan materiil dan formil

yang kemudian dimasukkan kedalam attensi

penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan

management dalam PAU dan/atau bentuk

Cukai.

Surat Rahasia Direktur Penindakan dan Pe-

2. Pemberian bantuan tenaga PPNS dalam kegiatan penyidikan pada kantor-kantor DJBC.

nyidikan kepada kantor-kantor wilayah dan pelayanan Bea dan Cukai. i. Melakukan analisa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui SIMONA dan INSW (Indonesia National Single Window) dan analisa manifest barang kargo.

30


Laporan Pencapaian KinerjaTahun 2011

Aceh Darussalam, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau,

Kegiatan Pengawasan

Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Kan-

Realisasi atas program kerja yang ditetapkan pada tahun

tor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan dengan

2011, yaitu :

menggunakan Kapal Patroli Bea dan Cukai dan Anak

a. Melakukan operasi pengawasan penyeludupan fisik

Buah Kapal dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tan-

dan pelanggaran administrasi barang impor se-

jung Balai Karimun serta di wilayah perairan wilayah

banyak 51 kali di seluruh Indonesia dengan

hasil

kerja Kalimantan Bagian Barat dan Kalimantan Bagian

banyak temuan pelanggaran berupa kesalahan pem-

Timur dengan Kapal Patroli Bea dan Cukai beserta

beritahuan jumlah dan jenis barang, barang impor

Anak Buah Kapal dari Pangkalan Sarana Operasi Tipe

yang terkena larangan dan pembatasan yang tidak

B Pantoloan dengan Komandan Patroli dari Pegawai

dilengkapi dengan izin dari instansi terkait, pelang-

Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Kantor Pe-

garan tipe merk, spesifikasi, ukuran dan berat yang

layanan Utama Tipe B Batam.

tidak sesuai pemberitahuan, nilai pabean yang tidak wajar, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya; b. Melaksanakan

pengawasan

dan

penindakan

penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai.

Beberapa hasil kegiatan patroli laut adalah sebagai berikut: 1. Salah satu patroli laut yang telah dilaksanakan ada-

Operasi pengawasan terhadap perusahaan penerima

lah penegahan kapal MT. Western KGT dan MT Con-

fasilitas Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB)

certina yang kedapatan membawa komoditi crude oil

dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dilak-

sebanyak + 650 kilo liter dengan modus melakukan

sanakan khususnya di wilayah pengawasan Kantor

pemuatan dan pengangkutan barang ekspor berupa

Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Banten,

crude oil tanpa dokumen dengan cara ship to ship;

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Kantor Wilayah

2. Penyegelan terhadap KM Artika yang mengangkut

DJBC Jawa Tengah dan DIY dan Kantor Wilayah DJBC

spare parts. stationery and accesories, dll, dengan

Jawa Timur I dengan hasil masih ditemukan adanya

proses peyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada

pelanggaran berupa kesalahan pemberitahuan jenis

KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung.

barang, HS dan tarif bea masuk, dan kesalahan pem-

d. Melasanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor

beritahuan jumlah dan jenis barang dengan komoditi

untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif, ekspor ba-

umumnya berupa barang elektronik;

rang larangan dan pembatasan dan pelarian pajak

c. Melaksanakan pengawasan dan penindakan penyelundupan di daerah rawan dan perbatasan; Operasi pengawasan untuk mencegah terjadinya penyeludupan di daerah rawan dan perbatasan di-

ekspor (PE). Pelaksanaan operasi pencegahan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor Belem menemukan adanya pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;

laksanakan melalui operasi patroli laut di wilayah perairan wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Nangroe

31


Data Kegiatan Pengawasan Direktorat Penindakan dan Penyidikan

e. Melaksanakan pengawasan dan penindakan pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai palsu, pengunaan pita cukai yang bukan haknya, penggunaan pita cukai yang tidak

No.

Kegiatan Pengawasan

1.

Tahun 2010

Tahun 2011

Operasi pengawasan kegiatan impor

27

9

2.

Operasi pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai

12

12

kan adanya pelanggaran berupa peredaran

3.

Operasi patroli laut

14

9

rokok yang dilekati pita cukai yang tidak

4.

Operasi pengawasan kegiatan ekspor

10

3

5.

Operasi pengawasan tembakau

17

15

6.

Operasi pengawasan MMEA

2

9

82

57

sesuai peruntukannya, dan hasil tembakau (HT) yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos). Hasil operasi pengawasan masih ditemu-

sesuai dengan peruntukannya dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. f. Melaksanakan pengawasan dan penindakan peredaran MMEA impor ilegal dan pengeluaran MMEA lokal yang tidak sesuai prosedur


atau tidak membayar cukai.

32

Jumlah Pengawasan (kali)

Jumlah

hasil


g. Melaksanakan pengawasan di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan asistensi kegiatan pengawasan NPP ke KPPBC. Pengawasan di bidang NPP selama tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan patroli dan operasi NPP, serta asistensi terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh KPU BC atau KPPBC. Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut : No. 1.

2.

3.

Kegiatan Pengawasan Patroli NPP Rutin Bulanan

Patroli NPP Khusus

KPPBC KPU BC Tanjung Priok KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta KPPBC Madya Pabean Yogyakarta KPPBC Madya Pabean Bandung KPU BC Batam KPPBC TMP Entikong KPPBC TMP Pontianak KPPBC TMP Juanda KPPBC TMP Dumai KPPBC TMP Medan KPPBC Tanjung Pinang KPPBC Mataram KPPBC TMP Tanjung Perak KPPBC Aceh KPPBC TMP Makassar KPPBC TMP Semarang KPPBC TMP Surakarta KPPBC TMP Yogyakarta KPPBC TMP Ngurah Rai KPPBC TMP Teluk Nibung KPPBC TMP Teluk Bayur Operasi Ketupat (SH, BDO) Operasi Lilin (SH, BDO)

Asistensi pengawasan dan pelati- KPPBC TMP Surakarta han NPP (CNT workshop) KWBC Riau dan Sumbar KPU Batam KPPBC Ngurah Rai KPPBC TMP Medan KPPBC TMP Juanda KWBC Jateng dan DIY KPU Tanjung Priok KPPBC TMP Merak KPPBC TMP Soekarno Hatta KPPBC TMP Tangerang KWBC Sumut KWBC Jatim I KWBC Bali,NTT dan NTB KWBC Kalbagtim

Jumlah 12

32

25

33


Kegiatan Penindakan

Data penindakan NPP selengkapnya adalah

Perbandingan jumlah penindakan yang telah

sebagai berikut :

dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 daPenindakan NPP berdasarkan

pat dilihat pada tabel berikut ini :

Kantor Bea dan Cukai Data Kegiatan Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan


No.

34

Kegiatan Pengawasan

Jumlah Penindakan (kasus) Tahun 2010

Tahun 2011

Jumlah Kasus

No.

Kantor

1.

KPPBC Madya Pabean Soekarno Hatta

52

2.

KPPBC Teluk Nibung

19

3.

KPPBC Medan

14

4.

KPPBC Madya Pabean Ngurah Rai

12

5.

KPU BC Tipe B Batam

9

6.

KPPBC Madya Pabean Juanda

8

1.

Impor

6

11

2.

Fasilitas kepabeanan dan cukai

6

9

3.

Patroli laut

5

1

7.

KPPBC Madya Pabean Bandung

6

4.

Ekspor

0

0

8.

KPPBC Madya Pabean Dumai

3

5.

Cukai hasil tembakau

2

12

9.

KPPBC Madya Pabean Surakarta

3

6.

Cukai MMEA

2

12

10.

KPPBC TMP Nunukan

3

Jumlah

21

45

11.

KPPBC Jayapura

3

12.

KPPBC Madya Pabean Yogyakarta

2

13.

KPPBC Tanjung Balai Karimun

1

Data Kegiatan Pengawasan

14.

KPPBC Bengkalis

1

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

15.

KPPBC Selat Panjang

1

16.

KPPBC Banda Aceh

1

No.

Tahun

Jumlah Penindakan

1.

2010

3.680

17.

KPPBC Palembang

1

3.378

18.

KPPBC TMP Pekan Baru

1

7.058

19.

KPU Tanjung Priok

1

2.

2011 Jumlah

Dalam kaitannya dengan NPP, penindakan yang telah dilakukan diseluruh Indonesia sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kasus yang tersebar pada 23 (dua puluh tiga) Kantor, dengan total barang bukti seberat 214.634,87 gram.

20.

KPPBC Pasar Baru

1

21.

KPPBC TMP Makassar

1

22.

KPPBC TMP Tarakan

1

23.

KPPBC Cirebon

1

24.

KPPBC Mataram Jumlah

1 146


gal 20 s.d. 30 Oktober 2011 dengan upacara penutuRealisasi Asistensi dan Pengawasan

pan di Port Klang, Malaysia pada tanggal 31 Oktober

yang Menghasilkan Penindakan NPP

2011;

Oleh Subdirektorat Narkotika No.

Kantor

b. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Kastima pada tang-

Jumlah Kasus

gal 18 s.d 30 Juli 2011 dengan pembukaan di Batam.

1.

KPPBC TMP Soekarno Hatta

8

Indonesia pada tanggal 19 Juli 2011 dan penutupan

2.

KPU Tanjung Priok

1

3.

KPU Batam

1

di Pangkalan Kastam Marin Sungai Pulai, Johor, Ma-

4.

KPPBC TMP Bandung

5

5.

KPPBC TMP Medan

2

6.

KPPBC TMP Makassar

1

20 A pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2011 dengan

7.

KPPBC Pasar Baru

1

mengirimkan anggota delegasi pada upacara pem-

8.

KPPBC Cirebon

1

bukaan di Batam dengan dukungan Kapal Patroli BC

9.

KPPBC TMP Ngurah Rai

3

9002;

Jumlah

23

laysia tanggal 30 Juli 2011 c. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Optima Malindo ke

d. Ikut serta melakukan pemantauan dan pengawasan atas pencacahan dan perajangan kertas banderol

Penindakan NPP berdasarkan Jenis No.

Jenis NPP

Jumlah

berhologram rusak dan pelat cetak hologram rusak,

Satuan

mengawasi pelaksanaan pemusnahan pita cukai, plat

158.376,70

gram

176,17

gram

cukai, pemantauan batas lekat pita cukai MMEA apa-

1.

Methamphetamine

2.

Cocaine

3.

Ekstasi

9.665,70

gram

4.

Ganja

1.280,50

gram

5.

Erimin Five / Happy Five

348,00

gram

6.

Hashish

3,00

gram

7.

Heroin

14.718,11

gram

8.

Ketamine

32.355,99

gram

9.

Morphine

158,00

gram

10.

Amfetamin

295,00

gram

kan melalui kegiatan seperti partisipasi dalam kegia-

11.

Bromazepam

15,00

gram

tan rapat dan patroli bersama yang dilaksanakan di

217.392,17

gram

bawah koordinasi Badan Koordinasi Keamanan Laut

Jumlah

bila ada permintaan dari unit lainnya; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan bidang kepabeanan dan cukai yang diikuti oleh para pejabat unit pengawasan dari Kantor Wilayah DJBC, KPU BC dan KPPBC; f. Melakukan kegiatan koordinasi lintas sektoral dengan instansi teknis terkait di dalam negeri yang diwujud-

(BAKORKAMLA); Di samping melaksanakan kegiatan pengawasan dan

g. mengadakan dan mengikuti pelatihan SDM melalui

penindakan tersebut di atas, Direktorat Penindakan dan

seminar, workshop serta pendidikan dan pelatihan

Penyidikan juga melaksanakan kegiatan lainnya, seperti :

dengan materi pelatihan yang berkaitan dengan tu-

a. Ikut serta dalam kegiatan Patkor Optima Malindo ke

gas dan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

20 A pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2011 dengan mengirimkan anggota delegasi pada upacara pem-

Kegiatan Penyidikan

bukaan di Batam dengan dukungan Kapal Patroli BC

Kegiatan penyidikan dalam tahun 2011 mencapai 121

9002 dan Patkor Optima Malindo ke 20 B pada tang-

kasus. Secara kuantitas mengalami penurunan sebesar

35


33 % jika dibandingkan dengan tahun 2010. Hal tersebut disebabkan karena kuantitas penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai menurun yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait kepabeanan dan cukai semakin meningkat. Dari 121 kasus yang dilakukan penyidikan dalam tahun 2011, 96 kasus (79 %) diantaranya telah diserahkan ke kejaksaan dengan status P-21. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 50 %. Ke 121 kasus tersebut terdiri dari ; penyidikan tindak pidana kepabeanan 69 kasus, dimana 60 kasus telah P-21, dan penyidikan tindak pidana cukai 52 kasus, dimana 36 kasus telah P-21. Kegiatan Intelijen Terkait dengan tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan di bidang Intelijen sebagai langkah pelaksanaan program pengawasan sesuai rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun 2011 adalah : Meningkatkan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai Selama periode tahun 2011 telah diberikan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemblokiran terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam KEP-14/BC/2001. Rincian jumlah perijinan dan pemblokiran yang telah dilakukan untuk periode tahun 2011 adalah sebagai berikut :


Perusahaan

Jumlah Seluruh Perijinan

Jumlah Perijinan Th. 2011

Jumlah Pemblokiran

Persentase

Importir

2.5747

2.352

816

3,16%

PPJK

1.658

127

18

1,09%

Total

27.405

2.479

834

3,04%

Disamping pemblokiran dilakukan juga pencabutan pemblokiran bagi perusahaan dengan status diblokir yang telah mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran dan telah memenuhi persyaratan untuk dicabut status blokirnya sesuai dengan ketentuan dalam KEP-14/BC/2001, dengan perincian sebagai berikut : No.

Perusahaan

Buka Blokir

1.

Importir

911

2.

PPJK Total

14 925

Meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen di bidang kepabeanan melalui penerbitan NHI yang akurat Membuat kebijakan di bidang intelijen yang selaras dengan kepentingan nasional. Untuk menunjang pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai serta mendukung pelaksanan tugas pengawasan yang efektif dan efisien sejalan dengan ketentuan maka informasi untuk keperluan pengawasan harus dapat dikelola secara akurat, relevan dan tepat waktu. Oleh karena itu Subdit Intelijen membuat kebijakan optimalisasi pemanfaatan SMS Centre Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

36


Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan fungsi intelijen. Dalam rangka meningkatkan fungsi intelijen telah dilakukan bimbingan teknis mengenai aplikasi SIDIA dan PAU pada setiap kantor wilayah. Melaksanakan evaluasi yang efektif terhadap kegiatan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai Dalam rangka efektifitas pengawasan yang berkaitan dengan pengamanan hak-hak negara dan dipenuhinya ketentuan kepabeanan tentang ekspor Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya maka Subdit Intelijen telah menyusun Kajian Evaluasi Pengawasan Ekspor Kelapa Sawit. Pemanfaatan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi secara optimal a) menerapkan dan mengembangkan Passenger Analyzing Unit (PAU) untuk mengawasi penumpang pesawat udara. PAU ini telah terinstalasi di 8 KWBC dan 16 KPPBC. Beberapa kasus penangkapan penyeludupan narkotika di bandara adalah merupakan hasil analisa dengan menggunakan PAU. b) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengawasan juga telah dibuat suatu Sistem Informasi Direktorat P2 (SIDIA) yang telah terinstal di 16 KWBC, 2 KPU dan 18 KPPBC c) Untuk memudahkan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai saat ini juga sedang dikembangkan design aplikasi tata laksana pengawasan. Penerapan manajemen resiko yang efektif dalam pelayanan dan pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko kepabeanan dan cukai dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan intelijen dalam rangka pengawasan. Pelaksanaannya dengan melakukan profiling terhadap importir, komoditi, perusahaan pemilik NPPBKC, perusahaan penerima fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan cukai. Profil Importir Sampai dengan bulan November 2011 komposisi importir berdasarkan kategori resiko importir adalah sebagai berikut : Status Importir No.

Risk Grade

IP Jumlah

IU %

Jumlah

Total

IT %

Jumlah

%

%

1.

Low Risk

4.376

88,42

278

5,62

295

5,96

4.949

19,22

2.

Medium Risk

1.535

37,60

2.184

53,50

363

8,89

4.082

15,85

3.

High Risk

893

29,11

1.977

64,44

198

6,45

3.068

11,92

4.

Very High Risk

2.378

17,42

10.329

75,68

941

6,89

13.648

53,01

9182

35,66

14768

57,36

1797

6,98

25747

100

TOTAL

37


bawaannya yang memiliki tingkat resiko tingSedangkan untuk profiling perusahaan yang

gi sebagai kurir narkotika, psikotropika dan

terupdate adalah :

prekursor (NPP). Pada awalnya (tahun 2010) Sistem PAU ini diterapkan di 5 (lima) bandar

Bulan

Profil Perusahaan Yang Terupdate

Januari

202

Februari

166

Surabaya, Polonia Medan dan Husein Sastrane-

Maret

270

gara Bandung, kemudian pada pertengahan

April

208

tahun 2011

Mei

225

sialisasi mengenai Sistem PAU ini ke beberapa

Juni

263

Juli

182

KWBC/KPU/KPPBC yang membawahi bandara-

Agustus

23

September

273

Oktober

204

dan NTB, KWBC Sulawesi, KWBC Riau dan Su-

November

336

matera Barat, KWBC Kalimantan Bagian Timur,

Desember

43

KWBC Jawa Timur I, KPU Batam dan KPPBC

Total

2395

Rata-Rata

199

Yogyakarta. Beberapa kasus penegahan NPP

Profil Pengusaha Hasil Tembakau (pemilik NPPBKC HT)


Database Profil Pengusaha Hasil Tembakau saat ini sudah ada pada Sistem Aplikasi Cukai (SAC). Telah diselesaikan proses legal formal untuk dasar hukumnya dengan diterbitkannya Surat Rahasia Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SR-27/BC/2010 yang ditujukan kepada KPPBC terkait untuk dilaksanakan dan laporan pelaksanaannya akan menjadi input dalam proses pembentukan dan pengembangan Database Profil Pengusaha Hasil Tembakau. Menerapkan dan mengembangkan Sistem PAU untuk mengawasi penumpang pesawat udara; Sistem PAU ini sangat bermanfaat untuk efektifitas dan

efisiensi

pengawasan/targeting

penumpang pesawat udara beserta barang

38

udara internasional di Indonesia yaitu Soekarno Hatta Jakarta, Ngurah Rai Denpasar, Juanda

telah dilakukan kegiatan so-

bandara internasional seperti : KWBC Sumatera Bagian Selatan, KWBC Banten, KWBC Bali, NTT

di bandara adalah merupakan hasil analisa dengan menggunakan sistem PAU. Pengembangan PAU dilakukan dengan penambahan konten, penambahan jumlah maskapai penerbangan yang terhubung dengan sistem PAU serta perluasan penggunaan PAU di bandara-bandara internasional lainnya.


39

40




C

apaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2011

Dua IKU yang capaiannya kuning yaitu IKU “Rata-rata

sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara mem-

persentase realisasi dari janji layanan unggulan” dan IKU

bandingkan antara capaian IKU Kemenkeu-One DJBC Ta-

“Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)”.

hun 2011 dengan targetnya.

Sedangkan IKU yang masih abu-abu (belum ada capa-

Secara umum target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun

ian) yaitu IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan”, hal

2011 dapat tercapai dengan baik walaupun masih ter-

tersebut karena Sekretariat Jenderal Kemenkeu belum

dapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit

menyampaikan hasil survey kepada DJBC.

dibawah target yang ditetapkan. Dari 22 IKU KemenkeuOne DJBC Tahun 2011 terdapat 19 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning, dan 1 IKU berstatus abu-abu.

41


Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2011 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :


No

IKU Kode

2011 Nama

Pencapaian target IKU s.d. akhir tahun

Target

Realisasi

Rp114.515,21 Milyar (APBN-P)

Rp131.056,53 Milyar (114,44%)

TERCAPAI

1

BC-1.1

Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

2

BC-2.1

Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai yang mendapat penangguhan pembayaran

99%

99,99%

TERCAPAI

3

BC-2.2

Persentase penyelesaian piutang

60%

79,42%

TERCAPAI

3,8 (Periode Tahunan)

3,65

TIDAK TERCAPAI

83,30%

102,08%

TERCAPAI

4

BC-3.1

Indeks kepuasan pengguna layanan

5

BC-4.1

Persentase kajian/telaahan yang diselesaikan

6

BC-4.2

Persentase penyelesaian perancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

75%

138,70%

TERCAPAI

7

BC-4.3

Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan standar internasional

75%

129%

TERCAPAI

8

BC-5.1

Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan

100%

99,92%

TIDAK TERCAPAI

9

BC-5.2

Persentase realisasi dari janji layanan pendukung

80%

94,92%

TERCAPAI

10

BC-6.1

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

70

80,86

TERCAPAI

11

BC-7.1

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

50%

79,34%

TERCAPAI

12

BC-7.2

Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

55%

84,40%

TERCAPAI

13

BC-8.1

Jumlah Laporan Hasil Audit yang diselesaikan

300

569

TERCAPAI

14

BC-8.2

Persentase hasil audit berupa tambah bayar

80%

94,38%

TERCAPAI

15

BC-9.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

80%

80,41%

TERCAPAI

16

BC-9.2

Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan

107

107

TERCAPAI

17

BC-10.1

Persentase penyelesaian SOP

100%

107%

TERCAPAI

BC-10.2

Persentase penyelesaian/ modernisasi organisasi

(214 SOP) 18

100%

100%

TERCAPAI

(11 kantor)

42

19

BC-10.3

Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko

60%

94,64%

TERCAPAI

20

BC-11.1

Persentase pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

100%

100%

TERCAPAI

21

BC-11.2

Persentase downtime sistem pelayanan

1%

0,02%

TERCAPAI

22

BC-12.1

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

80%

80,78%

TERCAPAI


EVALUASI DAN ANALISIS BEBERAPA INDIKATOR KINERJA Jumlah Penerimaan Bea Dan Cukai Bea Masuk Dari sisi penerimaan Bea Masuk, walaupun terdapat 2 KWBC dari 18 KWBC dan KPU yang tidak dapat mencapai target yaitu KWBC Jawa Barat (92,71%) dan KWBC Kalbagbar (99,72%) namun target bea masuk secara keseluruhan dapat terlampaui yaitu sebesar 119,87% dari target bea masuk yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 (tidak termasuk target BM DTP). Tercapainya target penerimaan bea masuk per Desember 2011, antara lain disebabkan: a. Nilai tukar Rupiah yang mengalami penguatan, mendorong tingkat importasi sehingga meningkatkan dutiable import. Nilai Kurs Rata-rata s.d. Desember 2011 sebesar Rp 8.775,21 menguat sebesar Rp 324,64 (3,6%) dibanding periode yang sama tahun 2010 dan berada di bawah Kurs asumsi makro APBNP 2011 sebesar Rp 8.700. Devisa impor Bayar s.d. Desember sebesar US$ 141,04 Milyar, meningkat 27,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar US$ 110,4 Milyar. b. Tarif efektif rata-rata yang berada diatas tarif yang diasumsikan;

Tarif efektif rata-rata, s.d. periode Desember 2011 sebesar 2,04%, naik 3,57% dari periode yang sama tahun 2010 sebesar 1,97%; namun masih berada diatas tariff yang diasumsikan dalam APBN-P pada tahun 2011 sebesar 1,93%.

c. Internal Effort DJBC dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan seperti intensifikasi pemeriksaan dokumen dan fisik barang, pemberantasan penyelundupan, temuan hasil audit dll.

Cukai Penerimaan cukai terdiri dari penerimaan Cukai HT, Cukai MMEA, dan Cukai EA. Sampai dengan bulan Desember 2011, realisasi penerimaan Cukai berdasarkan laporan KPU/KPPBC pada aplikasi MPO sebesar Rp 76.627.53 milyar atau 112,56% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 68.075,30 milyar. Dapat terlampauinya penerimaan Cukai s.d. Desember 2011, antara lain disebabkan: a. Dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau mulai Januari 2011 Sebagai antisipasi kenaikan Tarif Cukai pada Januari 2011 terjadi peningkatan pesanan pita cukai di akhir tahun 2010 yang pelunasannya dilakukan Bulan Januari dan Februari 2011. Penurunan penerimaan cukai pada bulan Maret dikarenakan nilai pesanan pita cukai bulan Januari dan Februari yang pembayarannya jatuh tempo bulan maret relatif sedikit/menurun karena dampak kenaikan tariff cukai di 2011. Namun demikian untuk bulan April, penerimaan cukai kembali normal. b. Internal effort DJBC dalam pemberantasan rokok illegal, mengintensifkan kegiatan pemantauan kepatuhan pengusaha (a.l: Produksi, Pelekatan, Pencatatan), memaksimalkan penagihan cukai, dan optimalisasi sosialisasi di bidang Cukai. Dari sisi produksi HT s.d. Desember 2011 dihasilkan produksi Hasil Tembakau sebesar 319,6 milyar batang atau mengalami kenaikan sebesar 7,98% dibandingkan dengan produksi HT pada periode yang sama tahun 2010 sebanyak 295,9 milyar batang. Kenaikan produksi HT tersebut, lebih disebabkan adanya effort internal DJBC dalam pemberantasan peredaran rokok illegal.

43


Bea Keluar Sampai

dengan

bulan

Desember

2011,

tas US$ 1.250/ton, sedangkan untuk tariff

realisasi penerimaan Bea Keluar berdasarkan

Bea Keluar Kakao masih 10%; Penerimaan

laporan KPU/KPPBC pada aplikasi MPO sebesar

Bea Keluar Bulan Agustus 2011 kembali

Rp 28.500,43 milyar atau 112.03% dari target

meningkat di banding bulan sebelumnya,

APBN-P sebesar Rp 25.439,10 milyar.

karena volume ekspor CPO yang tinggi dan

Tercapainya penerimaan Bea Keluar s.d. Desember 2011 disebabkan antara lain: a. Tingginya Tarif BK dan Harga Patokan Ekspor CPO

Pengenaan BK atas ekspor beberapa komoditi seperti CPO, Rotan, Kayu, Kulit, dan Kakao sangat tergantung pada kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan Harga Referensi yang menentukan tarif dan HPE. Sejak

bulan

September

2010

harga

Referensi CPO meningkat seiring naiknya harga minyak mentah dunia. Memasuki awal tahun 2011, tariff Bea Keluar CPO bulan Januari menjadi 20%, bulan Februari dam


Maret kembali meningkat menjadi 25% ka-

44

rena harga referensi yang sudah berada dia-

tarif BK Bulan Agustus menjadi 15%. b. Internal effort DJBC

Dengan meningkatnya harga minyak dunia, harga CPO dan turunannya yang menjadi komoditi substitusi minyak menjadi naik. Tingginya harga CPO dipasaran internasional mendorong tingginya tingkat eksportasi sehingga menghasilkan Bea Keluar yang cukup tinggi. DJBC diminta untuk meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap lalu lintas komoditi CPO dan turunannya, berkaitan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-2/BC/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang optimalisasi pengawasan pengangkutan ekspor dan/atau antar pulau, kelapa sawit, CPO, dan Produk turunannya.


INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN Dalam rangka untuk mengukur kepuasan pengguna jasa atas layanan yang dilaksanakan oleh DJBC diadakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan. Survey ini merupakan salah satu media komunikasi antara DJBC dengan pengguna jasanya. Dari hasil survey ini akan didapatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC. Informasi yang terkumpul melalui survey ini akan menjadi masukan bagi DJBC dalam menyempurnakan pelayanannya. Untuk tahun 2011 survei dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan menggunakan jasa konsultan dari IPB. Periode

Indeks Kepuasan*)

Target 2011

S.d. Desember

-

3,8 (skala 1-5)

RATA-RATA PERSENTASE REALISASI JANJI LAYANAN UNGGULAN 1. Capaian Janji Layanan Unggulan DJBC Tahun 2011 Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010 tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011 capaian IKU Janji Layanan Unggulan DJBC diukur dari 6 (enam) jenis layanan yaitu Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA), Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas, Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik, Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik. Data capaian kinerja janji layanan unggulan untuk tahun 2011 seperti dalam tabel di bawah ini : S.d. Bulan Desember No

1 2 3 4

5

6

Janji layanan unggulan

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA) [11 (sebelas) hari kerja] Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas [20 (dua puluh) menit] Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau [30 (tiga puluh) menit] Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik [1 (satu) jam] Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik [1 (satu) jam] Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik [20 (dua puluh) menit] TOTAL

PIC

Dit. Cukai

KPU Priok

KPPBC Kudus

Jumlah Dokumen 203

Memenuhi Target Dokumen

%

203

100,00%

109593

109589

99,996%

242116

242099

99,993%

1342

1341

99,925%

849

849

100,00%

7217

7188

99,598%

361.269

99,92%

KPPBC Kudus

68.075.339,10

361.320

45


2. Kendala Yang Dihadapi

b. Melakukan pembinaan secara personal ke-

Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian

pada para pegawai untuk mencegah ter-

untuk janji layanan unggulan secara keselu-

hambatnya pelayanan terhadap dokumen.

ruhan adalah sebesar 99,92% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari data capaian

PERSENTASE REALISASI

tersebut jumlah dokumen yang tidak mencapai

DARI JANJI LAYANAN PENDUKUNG

target waktu janji layanan adalah 51 dari total

Realisasi dari janji pelayanan yang tepat wak-

361.320 dokumen (0,01%).

tu selain layanan unggulan yang diukur oleh DJBC pada tahun 2011 adalah Janji Layanan

Faktor penyebab tidak tercapainya beberapa

Pendukung. Janji layanan pendukung adalah

dokumen sesuai janji layanan antara lain

standar prosedur operasi yang disusun dan

disebabkan oleh :

diimplementasikan dalam rangka pelayanan

a. Faktor yang di luar kontrol DJBC yaitu diper-

kepada pihak eksternal dengan limit waktu ter-

lukannya waktu untuk menunggu konfirma-

tentu berdasarkan Standar Operasi Prosedur

si dari pihak bank pada saat verifikasi doku-

(Standard Operating Procedure) yang ditetap-

men di mana hal tersebut di luar jangkauan

kan oleh masing-masing unit pemberi layanan.

sistem Bea dan Cukai; b. Pemeliharaan server yang dilakukan secara

Capaian janji layanan pendukung diukur dari 7

rutin yang mengharuskan server untuk di-

(tujuh) jenis layanan yaitu Pelayanan Ekspor,

matikan;

Pelayanan PEC (Pre Entry Classification)/PKSI,


c. Adanya

perbaikan/pergantian

hardware

Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka US-

sistem yang rutin maupun dalam hal force

DFS, Pelayanan Pemberian Pembebasan BM

majeure.

atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial,

3. Langkah Yang Sudah Dilakukan

Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penang-

Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk

gulangan Bencana Alam, Pelayanan Pembe-

mengoptimalkan capaian kinerja layanan

basan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan

unggulan yaitu :

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas

a. Berkoordinasi dengan Direktorat Informasi

Bumi, Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan

Kepabeanan dan Cukai dengan melakukan

Berikat (KB), Pelayanan Registrasi Kepabeanan.

penanganan yang responsif khususnya untuk masalah yang terkait dengan terjadinya kesalahan pada sistem pelayanan;

46


S.d. Bulan Desember No

Janji layanan pendukung

PIC

1

Pelayanan Ekspor [1 (satu) jam]

2

Pelayanan PEC / PKSI Standar waktu penetapan klasifikasi barang : a. 1-5 item barang : 7 hari kerja b. 5- 10 item barang : 10 hari kerja c. > 10 item barang : Sesuai kebutuhan Pelayanan Penggunaan tarif dalam rangka USDFS dengan standar waktu [5 (lima) hari kerja] Pelayanan Pemberian Pembebasan BM atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam [14 (empat belas) hari kerja] Pelayanan Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi [14 (empat belas) hari kerja] Pelayanan Pemberian Perijinan Kawasan Berikat (KB) [30 (tiga puluh) hari kerja] Pelayanan Registrasi Kepabeanan Batas waktu yang berlaku saat ini : adalah 45 hari untuk registrasi PPJK/P-22/BC/2007 dan 30 hari untuk registrasi importir / P-34/BC/2007.

3 4

5

6 7

KPU Priok

TOTAL

Jumlah Dokumen 680071

Memenuhi Target Dokumen

%

679334

99,89%

172

149

86,63%

102

96

94,12%

37

35

94,59%

105

105

169

169

100,00%

32016

89,19%

Dit. Teknis

35897

100,00%

94,92%

Sampai dengan bulan Desember 2011 capaian untuk janji layanan pendukung secara keseluruhan adalah sebesar 94,92% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Meskipun secara keseluruhan realisasi janji pelayanan pendukung telah memenuhi target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian janji pelayanan khususnya di Direktorat Teknis Kepabeanan yaitu : a. Jumlah barang yang diminta penetapan cukup banyak dan terkadang data yg diajukan oleh pemangku kepentingan belum lengkap; b. Belum adanya database analisa terhadap barang yang diajukan Penetapan Klasifikasi Barang Sebelum Impor (PKSI) maupun USDFS Saat ini dalam menetapkan klasifikasi barang masih ada kemungkinan pegawai tidak sesuai penetapannya / tidak konsisten dengan hasil penetapan yang lalu untuk barang yang sama, karena belum lengkapnya database mengenai Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor.

47


Langkah-langkah yang dilakukan untuk menin-

5) Tempat, sarana, dan prasarana memadai;

daklanjuti kendala yang dihadapi dalam penca-

6) Secara umum sosialisasi ini sudah efektif.

paian target pada tahun 2011 yaitu :

Survey

a. Penegasan persyaratan utk permohonan

mengukur Indeks Efektivitas Edukasi dan Komu-

penetapan nilai pabean dan klasifikasi ba-

nikasi dalam skala 1-100, dengan keterangan

rang, agar berkas pengajuan diterima oleh

sebagai berikut :

petugas dalam keadaan data telah lengkap

• 0 ≤ x ≤ 20

dan benar;

• 20 < x ≤ 40 = kurang efektif

b. Pada tahun 2011 sudah disusun database PKSI

namun

belum

termasuk hasil/

yang

dilakukan

tersebut

untuk

= tidak efektif

• 40 < x ≤ 60 = cukup efektif • 60 < x ≤ 80 = efektif

proses analisa identifikasi dan klasifikasi dari

• 80 < x ≤ 100 = sangat efektif.

pemeriksa dan pada tahun 2012 direncana-

Target rata-rata indeks efektivitas edukasi

kan akan dibuat database USDFS. Diharap-

dan komunikasi pada tahun 2011 adalah 70.

kan dengan penyusunan database tersebut

Persepsi kumulatif (rata-rata) stakeholder ter-

dapat menunjang kelancaran pelaksanaan

hadap efektifitas edukasi dan komunikasi yang

tugas dan menjamin konsistensi pegawai

dilaksanakan oleh DJBC untuk sosialisasi pada

dalam menetapkan klasifikasi barang.

tahun 2011 menunjukkan bahwa secara umum sosialisasi yang dilaksanakan SANGAT EFEKTIF,

TINGKAT EFEKTIVITAS EDUKASI

dengan indeks persepsi rata-rata 80,86.

DAN KOMUNIKASI

No

Periode Pelaporan

Jumlah Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Yang Dilakukan

1

Januari

7

76,74

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupa-


kan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Penilaian efektivitas edukasi dan komunikasi didasarkan pada sebaran kuesioner terhadap peserta

2

Februari

9

76,79

3

Maret

4

77.98

sosialisasi. Objek penilaian dalam kuesioner

4

April

3

81,82

meliputi 6 (enam) objek yaitu:

5

Mei

1

87,41

1) Materi yang disampaikan lengkap dan kom-

6

Juni

12

80,78

prehensif; 2) Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; 3) Penyaji menguasai materi yang disampaikan; 4) Penyaji

dapat

dengan baik;

48

Rata2 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

menyampaikan

materi

7

Juli

2

84,25

8

Agustus

1

81,39

9

September

-

-

10

Oktober

9

81,57

11

November

7

80,71

12

Desember

1

79,98

56

80,86

Total s.d. Desember


PERSENTASE HASIL PENYIDIKAN YANG DINYATAKAN LENGKAP OLEH KEJAKSAAN (P21) Pada tahun 2011 indikator pengukuran akurasi penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai mengalami perubahan jika dibandingkan dengan indikator pada tahun 2010 yang hanya mengukur sampai dengan tahap penyerahan berkas ke Kejaksaan (P-19). Capaian kinerja untuk tahun 2011 diperoleh dengan membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS

DJBC

dengan jumlah berkas perkara yang telah P-21 (P21 adalah dokumen instansi kejaksaan sebagai penilaian kelengkapan penyidikan yang dilakukan penyidik DJBC). Pada tahun 2011, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan ditargetkan sebesar 50%. Sampai dengan bulan Desember 2011 realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,34%. S.d. Desember No 1

Kantor Direktorat P2

∑ PDP

P-21

%

6

5

83,33

2

NAD

1

0

0

3

Sumut

17

15

88,24

4

Riau & Sumbar

2

1

0

5

Khusus Kepri

20

16

80

6

Sumbagsel

1

1

100

7

Banten

5

2

40

8

Jakarta

11

11

100

9

Jabar

2

1

50

10

Jateng & DIY

10

8

80

11

Jatim I

6

4

66,67

12

Jatim II

11

9

81,82

13

Bali, NTB & NTT

4

2

50

14

Kalbagbar

6

6

100

15

Kalbagtim

3

0

0

16

Sulawesi

5

4

80

17

MPP

1

1

100

18

KPU Batam

1

1

100

19

KPU Tg. Priok

9

9

100

121

96

79,34

TOTAL

Target 2011

50%

Kegiatan penyidikan dalam tahun 2011 mencapai 121 kasus. Dari 121 kasus yang dilakukan penyidikan dalam tahun 2011, 96 kasus telah diserahkan ke kejaksaan dengan status P-21. Berikut rincian dari 121 kasus tersebut :

49


Penyidikan tindak pidana

kepabeanan

se-

kan selama ini proses yang berjalan adalah

banyak 69 kasus, dengan rincian :

DJBC langsung berkoordinasi dengan kejak-

-

54 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU

saan dan hal ini juga didukung oleh pihak ke-

(P-21),

jaksaan itu sendiri yang menegaskan bahwa

-

1 kasus penghentian penyidikan (SP3),

perkara terkait kepabeanan dan cukai dapat

-

4 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),

langsung ke kejaksaan.

-

2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I)

-

b. Adanya perubahan persyaratan administrasi

dan

untuk mengikuit pendidikan PPNS yang dike-

8 kasus dalam proses pemeriksaan.

luarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat

penyidikan tindak pidana cukai sebanyak 52

PPNS dengan pangkat minimal III/a dan tel-

kasus, dengan rincian :

ah memiliki ijazah S1.

-

42 kasus telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21),

Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khu-

-

1 kasus dinyatakan belum lengkap (P-19),

susnya untuk kualifikasi Pelaksana. Ban-

-

2 kasus pengiriman berkas perkara (Tahap I)

yak Penyidik yang telah menduduki jabatan

dan

Struktural serta telah tersebar ke seluruh In-

7 kasus dalam proses pemeriksaan.

donesia serta penyebaran tenaga PPNS yang

-

Walaupun pada tahun 2011 capaian IKU ini da-

tidak merata dan proporsional dengan beban

pat melampaui target yang ditetapkan. Akan

penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.


tetapi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat

50

beberapa kendala yang dihadapi yang mana

Belum adanya kesepahaman dengan instan-

kendala-kendala tersebut akan sangat berpo-

si penegak hukum lain di beberapa daerah

tensi menghambat kinerja proses penyidikan

berkaitan dengan pelaksanaan penegakan

pada tahun-tahun mendatang yaitu :

hukum Kepabeanan dan Cukai.

Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil,

PERSENTASE TEMUAN PELANGGARAN KEPA-

yang antara lain disebabkan karena :

BEANAN DAN CUKAI

a. Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ke-

sebagai satu-satunya institusi yang memi-

berhasilan penindakan pelanggaran kepabean-

liki wewenang menyelenggarakan pendidi-

an dan cukai. Pelanggaran merupakan pelang-

kan PPNS tidak lagi membuka kesempatan

garan di bidang kepabeanan dan cukai yang

bagi DJBC untuk mengirimkan pegawainya

dilakukan penindakan oleh petugas bea dan

mengikuti Diklat PPNS. Hal ini disebabkan

cukai. Temuan pelanggaran merupakan temuan

karena POLRI berpendapat bahwa dalam

pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

proses pemberkasan perkara suatu kasus

yang

DJBC harus bekoordinasi dengan POLRI dan

penetapan barang dikuasai negara atau barang

tidak boleh langsung ke Kejaksaan. Sedang-

milik negara, rekomendasi audit dan penyidi-

mengakibatkan

sanksi administrasi,


kan, dan/atau diserahkan kepada instansi terkait. Jumlah penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dari bulan Januari s.d Desember 2011 sebanyak 3.378 kasus dan yang menghasilkan temuan sebanyak 2.851 kasus, sehingga tingkat capaian sebesar 84,40%. Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Penindakan No.

Kantor

Jumlah Penindakan

Menghasilkan Temuan

SA

BDN atau BMN

Audit

Penyidikan

Pelimpahan ke Intansi lain Terkait

% Capaian

1

Direktorat P2

44

24

4

5

0

15

0

54,55%

2

NAD

11

10

1

6

0

1

2

90,91%

3

Sumut

335

248

136

51

0

32

29

74,03%

4

Riau dan Sumbar

70

39

3

26

0

2

8

55,71%

5

Kepulauan Riau

24

14

0

0

0

14

0

58,33%

6

Sumbagsel

68

60

8

45

0

5

2

88,24%

7

Banten

434

407

27

291

0

4

85

93,78%

8

Jakarta

157

156

12

140

0

3

1

99,36%

9

Jawa Barat

343

266

64

189

0

0

13

77,55%

10

Jateng dan DIY

317

289

23

236

1

15

14

91,17%

11

Jawa Timur I

296

234

91

129

0

5

9

79,05%

12

Jawa Timur II

205

190

143

25

0

22

0

92,68%

13

Bali, NTB, dan NTT

173

144

72

50

0

10

12

83,24%

14

Kalbagbar

89

72

3

22

0

2

45

80,90%

15

Kalbagtim

102

86

19

60

0

2

5

84,31%

16

Sulawesi

66

60

4

48

0

6

2

90,91%

17

MPP

18

KPU Batam

19

KPUTg. Priok Total

Target

55%

8

8

4

0

0

2

2

100,00%

101

86

17

44

0

13

12

85,15%

535

458

167

87

1

177

26

85,61%

3378

2851

798

1454

2

330

267

84,40%

Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam rangka meningkatkan tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yaitu : 1. Melakukan asistensi kegiatan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai pada beberapa kantor seperti Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, KPPBC Tipe Madya Pabean Bandar Lampung, KPPBC Tipe B Bojonegoro; 2. Melakukan pengolahan data laporan penindakan dan perkembangan penanganan perkara dari Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama DJBC dan KPPBC. JUMLAH LAPORAN HASIL AUDIT YANG DISELESAIKAN Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan atas kegiatan audit yang telah dilaksanakan sesuai dengan

surat

tugas.

Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendorong efektivitas pelaksanan kegiatan audit kepabeanan dan cukai melalui pengukuran jumlah LHA yang diselesaikan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2011 jumlah audit yang telah diselesaikan sebanyak 569 LHA dari 300 LHA yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2011.

51


Berikut rincian jumlah penyelesaian LHA pada tahun 2011 : No

Kantor

∑ LHA atas ST DROA

1

NAD

5

2

Sumut

31

3

Riau dan Sumbar

29

4

Kepri

19

5

Sumbangsel

20

6

Banten

17

7

Jakarta

38

8

Jabar

67

9

Jateng dan DIY

50

10

Jatim I

24

11

Jatim II

31

12

Bali, NTB, dan NTT

28

13

Kalbagbar

23

14

Kalbagtim

24

15

Sulawesi

12

16

Maluku, Papua, dan Papua Barat

17

17

KPU Tg Priok

43

18

KPU Batam

15

19

Direktorat Audit

76

TOTAL

569

Target

300


PERSENTASE HASIL AUDIT BERUPA TAMBAH BAYAR Pada tahun 2011, efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai selain diukur dari penyelesaian jumlah LHA juga diukur dari jumlah hasil audit yang mengakibatkan tambah bayar. Capaian kinerja IKU ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang dilakukan dengan jumlah pelaksanaan audit berdasarkan DROA yang mengakibatkan tambah bayar, yaitu pelaksanaan audit yang mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar dari auditee berupa tambah bayar BM, BK, Cukai ataupun sanksi administrasi. Sampai dengan Desember 2011, dari sejumlah 569 pelaksanaan audit yang dilaksanakan berdasarkan ST DROA sejumlah 537 audit mendapatkan adanya temuan yang berakibat terjadinya tambah bayar dengan total tagihan sebanyak Rp 1.173,99 milyar. Berikut rincian jumlah audit yang mengakibatkan tambah bayar :

52


No

Kantor

∑ Pelaksanaan Audit berdasarkan DROA

∑ Pelaksanaan Audit DROA yang mengakibatkan tambah bayar

Persentase hasil audit berupa tambah bayar

Tagihan Audit

1

NAD

5

5

100,00%

Rp658.781.708

2

Sumut

31

30

96,77%

Rp16.207.482.000

3

Riau dan Sumbar

29

28

96,55%

Rp26.315.894.368

4

Kepri

19

18

94,74%

Rp14.309.630.572

5

Sumbangsel

20

18

90,00%

Rp8.620.891.065

6

Banten

17

16

94,12%

Rp18.092.800.171

7

Jakarta

38

35

92,11%

Rp224.088.197.411

8

Jabar

67

67

100,00%

Rp229.391.455.645

9

Jateng dan DIY

50

46

92,00%

Rp2.380.478.000

10

Jatim I

24

24

100,00%

Rp5.356.546.000

11

Jatim II

31

30

96,77%

Rp1.183.671.616

12

Bali, NTB, dan NTT

28

24

85,71%

Rp35.576.026.651

13

Kalbagbar

23

19

82,61%

Rp3.956.696.601

14

Kalbagtim

24

21

87,50%

Rp29.904.240.111

15

Sulawesi

12

11

91,67%

Rp6.391.489.080

16

17

16

94,12%

Rp1.411.820.673

17

Maluku, Papua, dan Papua Barat KPU Tg Priok

43

41

95,35%

Rp109.698.832.000

18

KPU Batam

15

15

100,00%

Rp3.908.435.000

19

Direktorat Audit

76

73

96,05%

Rp436.544.806.920

TOTAL

569

537

94,38%

Rp1.173.998.175.592

PERSENTASE PEJABAT YANG TELAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JABATANNYA Dalam rangka untuk menilai Job Person Match, yaitu indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan, dilakukan Assessment Test kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar Kompetensi Jabatan adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Target yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 80% dari jumlah pejabat di lingkungan DJBC yang mengikuti Assessment Test mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (indeks kesesuaian min 72%). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessment center bagi pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat eselon IV, eselon V serta pelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment center bagi pejabat eselon II dan III dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

53

No

Eselon

Jumlah Pejabat *)

Jumlah Pejabat yang telah mengikuti AC dan sudah diketahui hasilnya

Jumlah pejabat yang memenuhi JPM minimal 72%

Persentase pejabat yang memenuhi JPM minimal 72%

1

II

30

30

27

90%

2

III

206

199

178

89%

3

IV dan PFPD TOTAL

1236

1236

973

79%

1472

1465

1178

80,41

Target

80%

Sebanyak 1465 pejabat dari total 1472 pejabat di lingkungan DJBC telah mengikuti Assesssment Center dan yang memenuhi kualifikasi kesesuaian kompetensi jabatan minimal 72% sebanyak 1178 pejabat atau capaiannya sebesar 80,41%. Dibandingkan dengan tahun 2010, capaian tersebut mengalami peningkatan. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pada tahun 2011 yaitu : 1. Pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasil assessment center. 2. Melakukan kegiatan coaching & conseling dengan melibatkan atasan yang bersangkutan untuk memberikan bimbingan. 3. Melakukan re-assessment test terhadap pejabat yang JPM-nya di bawah target. JUMLAH PEGAWAI YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan adalah jumlah pegawai DJBC yang diberikan penghargaan dengan kriteria luar biasa dan amat baik terkait dengan prestasi pada bidang tugasnya. Pemberian penghargaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal No P-55/BC/2010 tentang Pemberian


Penghargaan bagi pegawai di lingkungan DJBC.

54

Sampai dengan Bulan Desember 2011 realisasi jumlah pegawai yang diberikan penghargaan telah mencapai jumlah target yang ditetapkan yaitu sebanyak 107 pegawai. Rincian pemberian penghargaan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:


No 1

Bulan Januari

Kategori

Kualifikasi Penghargaan

Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan

Prestasi Kerja

Amat Baik

13

Luar Biasa Baik

26

Pengabdian 2

Februari

Prestasi Kerja Pengabdian

Amat Baik

21

Luar Biasa Baik

2

Amat Baik

25

Luar Biasa Baik

0

Amat Baik

0

Luar Biasa Baik

0

3

Maret

-

-

-

4

April

-

-

-

5

Mei

-

-

-

Juni

6

Pengabdian

Amat Baik

16

7

Juli

-

-

-

8

Agustus

-

-

-

9

September

-

-

-

10

Oktober

Pengabdian

Amat Baik

1

11

November

-

-

-

12

Desember

Pengabdian

Luar Biasa Baik

3

Jumlah s.d Desember

Target Tahun 2011

107

107

PERSENTASE PENYELESAIAN SOP SOP (Standar Operasi Prosedur) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan, sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya). Jumlah SOP yang harus diperbaiki/dibuat adalah jumlah SOP yang ditargetkan untuk selesai diperbaiki/dibuat dan SOP dianggap selesai apabila telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Untuk tahun 2011 direncanakan akan diselesaikan SOP sebanyak 200 SOP dengan target persentase penyelesaian adalah 100%. Pada tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 214 SOP (107%) dengan rincian: • Telah ditetapkan 60 SOP berdasarkan KEP-55/BC/2011 tanggal 31 Maret 2011 Perubahan ketiga KEP 90/BC/2010 tentang SOP di lingkungan DJBC; • Telah ditetapkan 63 SOP tahap 2 Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-81 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan DJBC; • Telah ditetapkan 38 SOP tahap 3 Tahun 2011 (2 SOP merupakan SOP Revisi) berdasarkan KEP DIRJEN BC Nomor KEP-115/BC/2011 hal Keputusan DIRJEN BC tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DIRJEN BC Nomor KEP-90/ BC/2009 tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur di Lingkungan DJBC;

55

• Pada bulan Desember 2011 telah ditetapkan sebanyak 53 SOP sebagaimana ditetap-

1. Perubahan Peraturan

Adanya Perubahan Peraturan yang men-

kan dalam KEP DIRJEN BC Nomor KEP-147/

jadi dasar suatu SOP mengakibatkan SOP

BC/2011

Keenam

yang sudah diusulkan oleh unit kerja harus

atas Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-90/

disesuaikan agar tetap sejalan dengan Pera-

BC/2009 tentang Penetapan Standar Prose-

turan yang berlaku.

tentang

Perubahan

dur di lingkungan DJBC.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan-

Faktor-faktor yang

mendukung pencapaian

target penyelesaian SOP yaitu:

nya

Adanya PMK yang belum ditetapkan pera-

Perencanaan

turan Pelaksanaannya mengakibatkan SOP

Perencanaan yang baik akan mempengaruhi

yang akan ditetapkan harus menunggu

capain kinerja yang diharapkan. Secara umum

hingga Peraturan Pelaksanaannya (Per-

perencanaan penyelesaian SOP untuk tahun

dirjend) ditetapkan terlebih dahulu.

2011 disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Mengidentifikasi usulan-usulan SOP dari masing-masing unit kerja; b. Menetapkan judul-judul SOP yang akan

saian SOP pada tahun 2011 yaitu :

urgensi dan kompleksitasnya;

1. Mengidentifikasi jenis layanan yang perlu

batkan dalam pembahasan; Laporan KInerja 2011 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

untuk mendukung pencapaian target penyele-

ditetapkan per periode berdasarkan tingkat c. Mengidentifikasi unit kerja yang akan dilid. Finalisasi dan penetapan SOP.

segera ditetapkan SOP nya; 2. Menentukan Prioritas Penetapan dengan mengutamakan SOP yang menjadi rekomendasi aparat Pengawasan Fungsional

Koordinasi

(BPK, Itjend dll) dan juga mengutamakan

Pembahasan SOP dilakukan dengan melibat-

SOP yang bersifat pelayanan;

kan unit kerja baik Kantor Pusat maupun unit

3. Mengadakan pembahasan bersama den-

vertikal DJBC sebagai pengguna SOP serta Ba-

gan unit terkait disesuaikan dengan praktek

gian Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemente-

layanan yang diselenggarakan oleh unit pe-

rian Keuangan. Pembahasan dilakukan supaya

layanan baik di kantor pusat maupun kan-

kualitas SOP yang dihasilkan dapat meningkat.

tor vertikal DJBC, serta melibatkan Biro Or-

Koordinasi yang baik dengan masing-masing

ganisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian

unit tersebut sangat penting dalam membantu

Keuangan dalam mengasistensi standar/

kelancaran penentapan SOP.

format SOP yang seragam di Kementerian

Selain faktor-faktor yang mendukung dalam

Keuangan;

pencapaian target, dalam penyelesaian SOP juga menghadapi beberapa kendala yaitu :

56

Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan

4. Penyempurnaan Format SOP agar memudahkan unit kerja dalam menggunakan SOP.


PERSENTASE PENYELESAIAN/MODERNISASI ORGANISASI

ber 2011)

Modernisasi unit organisasi adalah pembentukan unit organisasi DJBC yang modern, diantaranya melalui pembentukan KPU dan KPPBC

7. KPPBC TMP Teluk Bayur (KEP-121/BC/2011 27 Okto-

Madya,

yang dilakukan

dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kebutuhan penajaman fungsi, adaptasi terhadap perubahan lingkugan strategis, perencanaan pegawai, proses bisnis, dan value chain. Menyusul pembentukan 2 (dua) KPU pada tahun 2007,

8. KPPBC TMP Tarakan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09 November 2011) 9. KPPBC TMP Nunukan (KEP-131/BC/2011 tanggal 09 November 2011) 10. KPPBC TMP Banjarmasin (KEP-132/BC/2011 tanggal 09 November 2011) 11. KPPBC TMP Samarinda (KEP-132/BC/2011 tanggal 09 November 2011)

pembentukan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai dan 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean pada tahun 2008, pem-

Meskipun realisasi kinerja modernisasi organisasi dapat

bentukan 9 (sembilan) KPPBC Tipe Madya Pabean pada

mencapai target yang ditetapkan namun terdapat be-

tahun 2009 serta 11 (sebelas) KPPBC Tipe Madya Pa-

berapa kendala yang dihadapi diantaranya :

bean pada tahun 2010. Pada tahun 2011 direncanakan

1. Penerbitan legal formal berupa Peraturan Men-

dilakukan modernisasi sebanyak 11 (sebelas) KPPBC Tipe

teri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum

Madya Pabean yaitu berdasarkan Peraturan Menteri

membutuhkan waktu cukup lama;

Keuangan nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

2. Jadwal kegiatan dari Direktur Jenderal yang harus disesuaikan dengan waktu peresmian.

Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.

Kebijakan/program kerja yang dilaksanakan untuk men-

Proses transformasi KPPBC menjadi kantor modern

dukung

pada tahun 2011 dilakukan secara bertahap, dan sam-

Modernisasi Organisasi yaitu :

pai dengan tanggal 31 Desember 2011 telah dilakukan

1. Monitoring usulan Rancangan Peraturan Menteri

pencapaian

target

dalam

Penyelesaian/

transformasi 11 (sebelas) KPPBC menjadi kantor modern

Keuangan

(100%) yakni:

Keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan

1. KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun (KEP-89/BC/2011

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

tanggal 18 Agustus 2011) 2. KPPBC TMP Jambi (KEP-89/BC/2011 tanggal 18 Agustus 2011) 3. KPPBC TMP Entikong (KEP-106/BC/2011 tanggal 6 Oktober 2011) 4. KPPBC TMP Medan (KEP-120/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011) 5. KPPBC TMP Teluk Nibung (KEP-120/BC/2011 tanggal 27 Oktober 2011) 6. KPPBC TMP Pekanbaru (KEP-121/BC/2011 tanggal

(RPMK) yang diajukan oleh Menteri

2. Pembahasan

Rancangan

Peraturan

Menteri

Keuangan (RPMK) secara intensif bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Monitoring secara berkelanjutan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 4. Mengajukan konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Kantor Modern sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

27 Oktober 2011)

57

PERSENTASE DOWNTIME SISTEM PELAYANAN IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem informasi yang handal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin. Downtime adalah waktu dimana suatu sistem informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1 tahun. Downtime sistem informasi adalah perbandingan antara jumlah downtime sistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi. IKU ini memiliki polarisai “minimize” (semakin kecil semakin baik), artinya nilai aktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Secara keseluruhan realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011 adalah 0,0197%. Dari 14 kantor pelayanan besar, selama tahun 2011 downtime sistem informasi hanya terjadi di KPPBC Tg. Perak dan KPPBC Jakarta : • Downtime yang terjadi di KPPBC Tg. Perak (Bulan Maret) diakibatkan padamnya listrik PLN dan pada saat yang bersamaan UPS tidak dapat pindah secara otomatis ke genset karena modul dalam konsisi rusak sehingga terjadi downtime. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 24 jam sampai sistem berjalan normal kembali; • Downtime yang terjadi di KPPBC Jakarta (Bulan Juli) diakibatkan server hang/ngedump. Untuk memperbaiki masalah tersebut dibutukan waktu kurang lebih 1 jam sampai sistem berjalan normal kembali. Rincian realisasi downtime sistem informasi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: No.

Kantor

Jam Operasional

Akumulasi (Januari-Desember)


% Downtime 1

KPU Tg. Priok

24 jam sehari

-

2

KPU Batam

17 jam sehari

-

3

KPPBC Belawan

-

4

KPPBC SH

-

5

KPPBC Tg. Perak

0,32%

6

KPPBC Tg. Emas

7

KPPBC Juanda

-

8

KPPBC Medan

-

9

KPPBC Jakarta

0,01%

10

KPPBC Bekasi

11

KPPBC Purwakarta

-

12 jam sehari

-

12

KPPBC Tangerang

-

13

KPPBC Bogor

-

14

KPPBC Merak Rata-rata

58

24 jam sehari

Target 2011 (Polarisasi Minimize)

0,0197%

1%


PERSENTASE PENYERAPAN DIPA (NON BELANJA PEGAWAI) Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi dibutuhkan adanya perencanaan anggaran yang optimal dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif yaitu dengan menggunakan prinsip penganggaran berbasis kinerja (PBK). IKU ini untuk mengukur tingkat akurasi perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran. Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara jumlah realisasi penyerapan DIPA dengan pagu DIPA yang direncanakan. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang memuat kegiatan dan jumlah anggaran setiap satuan kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyerapan DIPA yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah realisasi belanja barang dan modal. Pagu Anggaran DJBC Revisi (non belanja pegawai) tahun 2011 sebesar Rp 1.576,12 Milyar,- sedangkan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.273,20 Milyar (80,78%) sehingga capaiannya sebesar 80,78% dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar 80% dengan demikian inidikator pencapaian IKU ini hijau. Berikut rincian realisasi penyerapan DIPA DJBC tahun 2011 : Jenis Belanja

Pagu Anggaran 2011*

Barang

1.030.694.266.000

Realisasi

% Penyerapan

923.844.690.772

89,63%

Modal

545.423.171.000

349.355.638.779

64,05%

Jumlah

1.576.117.437.000

1.273.200.329.551

80,78%

Target s.d. Desember

80 %

* Setelah revisi pagu minus belanja pegawai

Realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2011 yang tidak dapat mencapai target khususnya untuk penyerapan belanja modal yang rendah diantaranya disebabkan: • PAGU sebesar Rp 57,08 Milyar yang dianggarkan sebelumnya terkait dengan pengembangan sistem NSW tidak dapat terserap. Hal ini disebabkan Pengembangan Sistem NSW pada tahun 2011 diputuskan untuk tetap menggunakan existing-system sebelum ditetapkan Badan Pengelolanya. • Pembangunan gedung Kantor Pusat yang dianggarkan sebesar Rp 70 Milyar pada tahun 2011 masih belum terealisasi sepenuhnya. Selain faktor-faktor tersebut diatas, secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yaitu : 1. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan masih kurangnya pengalaman SDM dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk belanja modal; 2. Adanya keterkaitan dengan pihak diluar Satuan Kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti dalam proses penerbitan rekomendasi/perijinan dari instansi terkait; 3. Terjadinya keterlambatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan kekurangan penyedia jasa, lamanya jangka waktu penghapusan aset serta keterlambatan waktu pengumuman lelang; 4. Adanya batasan revisi anggaran sehingga anggaran untuk kegiatan yang tidak terealisasi tidak dapat direalokasi untuk kegiatan dan program lainnya.

59

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mendorong realisasi penyerapan DIPA pada tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-73/PB/2011 sebagai berikut : 1. Membuat batasan waktu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPM) berkaitan dengan SPM-LS agar proses penerbitan SPM tidak menumpuk pada akhir deadline; 2. Mendorong para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan inventarisasi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dan mempercepat proses penyelesaiannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan; 3. Melakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang dirasa perlu untuk dibiayai dengan DIPA. KEGIATAN BIDANG AUDIT REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT 01 JANUARI 2011 S.D. 31 DESEMBER 2011


No

Jumlah Tagihan BM

BMAD

PPN

PPnBM

1

KPU Priok

61.927.574.000

362.743.000

18.877.203.000

1.861.432.000

2

Banten

61.453.735.145

-

13.318.433.820

25.639.087

3

Direktorat Audit

22.235.620.606

-

23.143.620.201

71.122.969

4

Jatim I

856.136.000

-

35.777.048.506

-

5

Bali - NTB - NTT

12.153.359.692

-

14.055.744.206

136.269.081

6

Riau & Sumbar

2.455.019.014

-

2.066.470.612

-

7

Jakarta

8

Kepri

9

SUMUT

10

Jateng & DIY

478.931.000

11

Jawa Barat

2.056.264.794

12

Kaltim - Kalsel

3,605.553.305

13

KPU Batam

1.024.616.000 1.749.311.822

-

541.318.396

-

842.860.766

-

126.215.061

-

-

-

-

-

263.218.000

-

108.046.673

1.078.000

66.561.000

-

72.037.000

-

472.969.203

-

56.204.620

-

194.093.356.780

362.743.000

115.631.813.286

2.303.349.451

14

Kalbar - Kalteng

15

Sumbagsel

16

Jatim II

17

Maluku, Papua

18

Sulawesi

19

NAD

Total

60

Unit

7.193.261.330

-

1.842.592.624

180.326.847

13.903.421.103

-

72.073.741

13.793.467

1.354.944.000

-

305.231.000

-

-

555.496.000

10.373.000

-

2.649.779.775

-

-

646.491.051

-

-

1.417.807.000

3.315.000


Kendala-kendala di bidang audit dalam pencapaian tahun 2011 adalah sebagai berikut : i. Adanya sebaran objek audit yang tidak merata antara Kantor Wilayah di daerah Jawa dibandingkan dengan daerah luar

Jawa sehingga menyebabkan pelaksanaan audit kurang optimal;

ii. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Direktorat / Bidang Audit yang semakin berkurang menyebabkan Audit Coverage Rasio (ACR) yang semakin menurun; iii. Adanya sanksi dan/atau denda yang sangat tinggi menyebabkan auditee tidak mampu untuk membayar tagihan audit; iv. Belum semua unit di lingkungan DJBC melakukan otomasi sehingga menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan audit kurang optimal; v. Proses penyelesaian keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai masih melibatkan unit audit sehingga pelaksanaan audit kurang optimal; vi. Adanya permasalahan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi menyebabkan otomasi audit (SIMAUDI) menjadi terganggu.

61

62




S

UMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama suatu organisasi. SDM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 30 Desember 2011 adalah sebanyak 10.434 orang, dengan rincian sebagai

berikut: 1. Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Pangkat / Golongan Ruang

Jumlah

a

b

c

d

e

Golongan IV

120

76

15

9

-

220

Golongan III

2.239

1.433

907

597

-

5.176

Golongan II

1.260

1.409

1.208

1.161

-

5.038

Golongan I

-

-

-

-

-

-

Total

10.434

2. Berdasarkan Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Prosentase (%)

S3

9

0,09

1 2

S2

957

9,17

3

S1 / D4

2.578

24,71

4

D3 / Akademi

1.309

12,55

5

Setingkat D1 & D2

2.095

20,08

6

SLTA

3.010

28,85

7

SLTP

383

3,67

93

0,89

8

SD Total

10.434

100

63


3. Berdasarkan Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan Kelompok Usia

Pendidikan

18 s.d. 30

31 s.d. 40

41 s.d. 49

50 s.d. 55

56 s.d. 60

0

0

1

92

0

SD

Total

%

93

0,89

SMP

0

1

78

304

0

383

3,67

SMA

371

345

525

1.769

0

3.010

28,85

1.766

300

6

23

0

2.095

20,08

D1/D2 D3

674

484

116

35

0

1.309

12,55

D4/S1

398

1.142

477

552

9

2.578

24,71

S2

11

489

312

138

7

957

9,17

S3

0

4

2

2

1

9

0,09

3.220

2.765

1.517

2.915

17

10.434

100

Total

4. Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender) Jabatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Eselon I

1

-

1

Eselon II

31

-

31

Eselon III

198

7

205

Eselon IV

1.036

105

1.141

Eselon V

985

155

1.140

PFPD (Fungsional)

155

15

170

Pranata Komputer (Fungsional)

14

3

17

6.703

1.026

7729

9.123

1.311

10.434

Pelaksana


Gender

Total

TARGET DAN PROGRAM KERJA TAHUN 2011 Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia

yang

bekerja di

dalamnya. Di bidang SDM, permasalahan yang umum terjadi adalah masalah terkait kelebihan / kekurangan pegawai, khususnya dilihat dari kualitas dan tingkat kompetensinya. Maka seiring dengan ditetapkannya Reformasi Birokrasi, DJBC memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusianya, antara lain dengan: -

Menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai;

-

Menyusun standar kompetensi jabatan struktural setingkat eselon III, IV, dan V serta jabatan pelaksana;

-

Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya;

-

Membentuk assessment center;

-

Melakukan bimbingan dan pelatihan peningkatan kompetensi kepribadian, kepemimpinan, motivasi, dan etika bekerja.

64


Terkait dengan pengembangan SDM-nya, maka DJBC melalui Sekretariat Direktorat Jenderal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

Target

IKU

1.

Pembentukan SDM DJBC yang berkompetensi dan berkinerja tinggi


80%

2.

Terlaksananya kebijakan pengelolaan SDM DJBC dalam meningkatkan profesionalisme

Persentase penyelesaian program pengembangan SDM

100%

Rasio penyerapan anggaran terhadap total anggaran pendidikan dan pelatihan di DJBC

85%

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut di atas adalah: 1. Agar tersedia pejabat yang memenuhi kompetensi sesuai jabatannya, dalam rangka meningkatkan dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara; 2. Untuk menghasilkan SDM yang profesional; dan 3. Untuk mengukur upaya DJBC dalam mengembangkan SDM-nya. Selain program pengembangan pegawai, penerapan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman disiplin) kepada pegawai juga diperlukan untuk mewujudkan pegawai yang dapat bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal punishment (hukuman disiplin) terhadap pegawai, DJBC telah menerapkan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama tahun 2011, total pegawai DJBC yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 241 orang, dengan rincian sebagai berikut: No 1

Jumlah (orang)

Jenis Hukuman Pemberhentian dengan hormat

2 1

Dasar Hukum PP 32/1979

2

Pemberhentian sementara

3

Tegoran lisan *

174

PP 53/2010 (Ringan)

PP 04/1966

4

Tegoran tertulis **

29

PP 53/2010 (Ringan)

5

Pernyataan tidak puas secara tertulis

10

PP 53/2010 (Ringan)

6

Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

4

PP 53/2010(Sedang)

7

Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama tahun

9

PP 53/2010(Sedang)

8

Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun

4

PP 53/2010(Berat)

7

Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama tahun

5

PP 53/2010(Berat)

8

Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun

3

PMK 41/ 2011

Total * ) Tegoran lisan terkait LHKPN **) Tegoran tertulis terkait LHKPN

= =

1 (satu)

1 (satu)

241

166 orang 14 orang

65


Sedangkan dalam hal pemberian reward (penghargaan) kepada Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Arti penting penghargaan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil adalah bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan yang mempunyai arti sangat penting untuk lebih meningkatkan semangat dalam bekerja. Selama tahun 2011, total pegawai DJBC yang mendapat tanda penghormatan Satyalancana Karya Satya sebanyak 435 orang, dengan rincian sebagai berikut: Usulan

Realisasi

1

No

Satyalancana Karya Satya 10 Tahun

Kategori

206

190

2


139

131

3


114

114

459

435

Total

Untuk penghargaan di lingkungan DJBC, diberikan kepada pegawai atas dasar pengabdian kerja dan prestasi kerjanya, yaitu: Penghargaan berkaitan dengan pengabdian kerja, terbagi menjadi 3 kategori: a. Pengabdian kerja luar biasa baiknya;


b. Pengabdian kerja amat baik;

66

c. Pengabdian kerja baik. Penghargaan berkaitan dengan prestasi kerja, terbagi menjadi 3 kategori: a. Prestasi kerja luar biasa baiknya; b. Prestasi kerja amat baik; c. Prestasi kerja baik.


Selama tahun 2011, sebanyak 159 orang pegawai DJBC diberikan penghargaan, dengan rincian sebagai berikut: No.

Jenis Penghargaan

1.

Jumlah (orang)

Penghargaan atas pengabdian kerja: Luar Biasa Baiknya

2

Amat Baik

41

Baik

38

Total penghargaan atas pengabdian kerja 2.

81

Penghargaan atas prestasi kerja: Luar Biasa Baiknya

26

Amat Baik

47

Baik

5

Total penghargaan atas prestasi kerja

78

Total seluruhnya

159

Penghargaan juga diberikan terhadap pegawai berprestasi untuk lingkup Kementerian Keuangan. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Keuangan, agar menjadi motivasi bagi setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari berbagai unit Eselon I untuk lebih meningkatkan semangat kerja. Pada tahun 2011, terdapat 1 (satu) orang pegawai DJBC yang mendapat penghargaan sebagai pegawai berprestasi di lingkup Kementerian Keuangan. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pengembangan sumber daya manusia yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2011, yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, adalah sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

IKU

1.

Pembentukan SDM DJBC yang berkompetensi dan berkinerja tinggi


2.

Terlaksananya kebijakan pengelolaan SDM DJBC dalam meningkatkan profesionalisme

Persentase penyelesaian program pengembangan SDM Rasio penyerapan anggaran terhadap total anggaran pendidikan dan pelatihan di DJBC

Target

Realisasi

%

80%

86.06%

107.58%

100% (41 program)

212.2% (87 program)

212.2%

85%

98.03%

115.33%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan, DJBC telah melaksanakan assessment bagi pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat Eselon IV, Eselon V serta Pelaksana

di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan assessment bagi pejabat Eselon II dan Eselon III dikelola

oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia. Jumlah pejabat/pegawai di lingkungan DJBC yang telah mengikuti assessment dan re-assessment pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

67


Eselon II

:

7 orang

Eselon III

:

47 orang

Eselon IV / PFPD

:

383 orang

Eselon V dan Pelaksana

:

507 orang

Total pejabat yang telah mengikuti assessment / re-assessment sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut: Eselon

Jumlah

Jumlah Pejabat yang Telah Mengikuti AC

Persentase Pejabat yang telah Mengikuti AC

Eselon II

30

30

100%

Eselon III

199

199

100%

Eselon IV/PFPD

1307

1258

96.25%

1536

1487

96.81%

Total

Dari pelaksanaan assessment pejabat-pejabat tersebut diatas, diperoleh nilai kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)-nya yaitu nilai Job Person Match (JPM) sebagai berikut: Eselon Eselon II

Jumlah yang telah mengikuti AC dan diperoleh hasilnya 30

Jumlah Pejabat yang Memenuhi JPM minimal 72%

Persentase Pejabat yang Memenuhi JPM minimal 72%

27

90%

Eselon III

199

178

89.45%

Eselon IV/PFPD

1236

970

78.72%


Apabila dibandingkan dengan tahun 2010, maka capaian IKU

“Persentase

pejabat

Persentase Capaian IKU (rata2 JPM) 86.06%

yang

telah

memenuhi standar kompetensi jabatannya” mengalami peningkatan. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan di tahun 2011 adalah: a. pelaksanaan feedback dan konseling bagi pejabat eselon III dan IV atas hasil assessment yang bersangkutan; b. mutasi/reposisi pejabat eselon IV; dan c. re-assessment. KENDALA DALAM PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011 Dalam mencapai target kinerja tahun 2011, Bagian Kepegawaian menghadapi kendala, antara lain: Di bidang pengembangan pegawai: -

Assessee (pejabat/pegawai yang mengikuti proses assessment) belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kompetensi dan proses assessment center.

-

Belum ada aturan baku mengenai tindak lanjut hasil dari assessment center, baik penyampaian hasilnya kepada assessee maupun program pengembangan untuk assessee.

68


Di bidang penegakan disiplin: -

Sering kurang lengkapnya berkas permasalahan pegawai yang dikirimkan sehingga mengakibatkan penyelesaian kasus menjadi terhambat.

-

Tidak adanya koordinasi dengan Pengadilan Negeri/Tinggi sehubungan dengan hukuman kurungan/pidana yang diterima oleh pegawai, sehingga terlambatnya pelaksanaan penjatuhan hukuman disipin.

-

Masih banyak pejabat/pegawai yang kurang memahami masalah proses penjatuhan hukuman disiplin, sehingga mengakibatkan kasus /permasahan tidak mendapat penyelesaian secara cepat dan tepat.

B. Pilar Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Strategi Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan; pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (2007 – 2009) yang dilanjutkan dengan Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (2010 – 2011). Pelaksanaan program ini mengacu kepada Pilar-Pilar Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan implementasinya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (pendekatan makro) adalah sebagai berikut: Pilar I: Penataan Organisasi Konsep Reformasi Birokrasi Transformasi kelembagaan dengan prinsip-prinsip: • Pembagian Habis Tugas, Koordinasi, Berkesinambungan, Fleksibilitas, Pendelegasian/Kejelasan Wewenang, Rentang Kendali, Lini dan staf, Kesatuan Perintah, Keseimbangan beban kerja, Kejelasan dalam pembaganan; • Pengelompokan tugas dan fungsi guna menciptakan institutional coherence dan one stop service; • Kejelasan tugas dan fungsi; • Keseimbangan beban, kualitas, dan hasil kerja; • Kesesuaian dengan kebutuhan, peraturan perundangan, dan tuntutan stakeholders serta perkembangan lingkungan.

Implementasi di DJBC 1. Implementasi 30 Kantor Modern DJBC yang melakukan perubahan strategis dengan: a. pembentukan Unit Kepatuhan Internal; b. pembentukan Unit Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi: 2. Membentuk Pusat Kepatuhan Internal dan Unit Kerja Kepatuhan Internal (UKKI) baik di Kantor Wilayah maupun KPU / KPPBC Tipe Madya dalam rangka fungsi koordinasi Unit Kepatuhan Internal 3. Revitalisasi Fungsi Sarana Operasi melalui pembentukan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) BC tipe B Batam, 4. Membentuk Subdit Narkotika untuk melakukan penajaman Fungsi Pengawasan Narkotika dan Prekursor 5. Membentuk Subdit Penyuluhan dan Publikasi dalam rangka optimalisasi fungsi komunikasi publik

69


Pilar II: Penyempurnaan Proses Bisnis (Analisis dan Evaluasi Jabatan serta Analisis Beban Kerja

dan Penyempurnaan SOP)


Konsep Reformasi Birokrasi

70

Implementasi di DJBC

1. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan melalui penyusunan uraian jabatan, spesifikasi jabatan, peta jabatan, dan pemeringkatan jabatan. 2. Melakukan Analisis Beban Kerja

1. DJBC telah memiliki Uraian Jabatan untuk: a) Pejabat Eselon I s.d. Eselon V sebanyak 424 b) Pejabat Tenaga Pengkaji sebanyak 3 c) Jabatan Pelaksana sebanyak 3.008 d) Tenaga Fungsional sebanyak 16 2. DJBC telah melaksanakan Analisis Beban Kerja dengan hasil : a) Tingkat Efisiensi Unit (EU) DJBC diatas 1 b) Prestasi Kerja Unit (PU) DJBC dengan kategori A (Sangat Baik) c) DJBC kekurangan pegawai sebanyak 743 orang (existing condition)

1. Penyempurnaan SOP dengan prinsip Mudah, Jelas, dan Terukur 2. Penetapan Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor-187/KMK.01/2010

1. Penetapan 823 SOP DJBC (SOP Administasi 273; SOP pengawasan 79; SOP layanan 471, termasuk SOP Layanan Unggulan (21 SOP)) 2. Pengembangan program pendukung penyempurnaan proses bisnis, yaitu: A. Pengembangan Pertukaran Data Elektronik (PDE) untuk mendukung pelayanan dan pengawasan, yaitu: a) National Single Window berkoordinasi dengan instansi terkait b) Sistem Aplikasi Cukai (SAC), Sistem Aplikasi Manajemen Audit (SIMAUDI), Sistem Aplikasi Direktorat P2 (SIDIA), Aplikasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Aplikasi Passenger Analyzing Unit (PAU) B. Pengembangan website sebagai sarana layanan informasi dan komunikasi yaitu www.beacukai. go.id dan www.insw.go.id C. Inovasi dalam Pelayanan dan Pengawasan, yaitu: a) Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) b) Manajemen Risiko dalam Pengawasan


Peningkatan Disiplin dan Manajemen SDM Konsep Reformasi Birokrasi

Implementasi di DJBC

1. Peningkatan Disiplin Pegawai 2. Pembentukan Assessment Center (AC) 3. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi

1. Penyempurnaan Kode Etik Pegawai 2. Penandatangan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai 3. Penerapan daftar hadir elektronik di seluruh kantor 4. Penegakkan hukuman disiplin pegawai (periode 2007 s.d. Agustus 2011 sebanyak 630 orang dijatuhi hukuman) 5. Pembentukan Tim Assesment Center DJBC (sampai saat ini 96,2% (1.418) Pejabat DJBC Es II, III, dan IV) telah mengikuti assesment 6. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi untuk Pejabat

1. Penyempurnaan SOP dengan prinsip Mudah, Jelas, dan Terukur 2. Penetapan Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor-187/KMK.01/2010

7. Penyelenggaraan Diklat Umum/Teknis bekerjasama dengan BPPK serta optimalisasi P2KP di masing-masing kantor 8. Dalam proses transformasi kantor modern, dilaksanakan: A. Assesment/pemetaan terhadap pegawai di kantor yang ditransformasikan menjadi kantor modern B. Pembekalan/Training dan Retraining dengan materi: a) Training Integritas dan Anti Korupsi (kerjasama dengan KPK) b) Training soft competency (kerjasama dengan lembaga manajemen)

4. Penataan Pola Mutasi untuk perencanaan karir dan meningkatkan motivasi kerja 5. Penataan Pegawai 6. Pengembangan Manajemen Talenta 7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

9. Penetapan pola mutasi bagi pejabat / pegawai DJBC 10. Penataan rekruitment pejabat / pegawai untuk ditempatkan di kantor modern DJBC khususnya untuk unit Kepatuhan Internal dan unit Penyuluhan dan Layanan Informasi 11. Sinkronisasi data kepegawaian di Kantor Pusat DJBC dengan SIMPEG

C. Pembentukan Kantor Pelayanan Utama dan KPPBC Madya Pendekatan mikro strategi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan pelaksanaan transformasi kantor-kantor pelayanan menjadi Kantor Modern yang mengacu pada Cetak Biru Kantor Modern yang dikembangkan oleh Tim Percepatan Reformasi DJBC. Sejak tahun 2007 s.d. 2010, telah dibentuk kantor modern sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantor dengan rincian 2 (dua) Kantor Pelayanan Utama, 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Cukai dan 23 (dua puluh tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean (lampiran I). Pada tahun 2011, telah dibentuk kantor pelayanan modern sebanyak 11 (sebelas) kantor dengan rincian 7 (tujuh) KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B dan 4 (empat) KPPBC Tipe A3 menjadi KPPBC tipe Madya Pabean C (lampiran II).

71


Di tahun 2012 akan dilakukan pembentukan kantor pelayanan modern sebanyak 76 kantor dengan rincian: 2 (dua) KPPBC Tipe A2 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B, 22 (dua puluh dua) KPPBC Tipe A3 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C, dan 52 (lima puluh dua) KPPBC Tipe B menjadi KPPBC Pratama (lampiran III). Sehingga dari seluruh KPPBC (total berjumlah 115 kantor) akan selesai ditransformasikan menjadi Kantor Modern pada akhir tahun 2012. D. Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2011 dijabarkan sesuai hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1252/M. PAN-RB/05/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Piloting Monev dan QA Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia denga uji petik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil Piloting penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi (tingkat mikro), 24 (dua puluh empat) sasaran, dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator dan 76 (tujuh puluh enam) parameter menunjukkan capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori “sangat baik”. Skor tersebut berasal dari pencapaian aktual pengujian 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:


No

Area Perubahan/Program

Bobot

Skor

Nilai Akhir

1

Pola Pikir dan Budaya Kerja

10

94,86

9,49

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

10

88,75

8,88

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

10

90,00

9,00

4

Penataan Tata Laksana

10

90,50

9,05

5

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

20

96,88

19,38

6

Penguatan Pengawasan

10

87,98

8,80

7

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

10

86,25

8,63

8

Peningkatan Kualitas Layanan Publik

20

90,00

18,00

Jumlah

100

91,21

Tabel di atas menunjukkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada pada kategori sangat baik dan baik, namun secara keseluruhan masih terdapat area of improvement sebesar 8,79% untuk mencapai kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ideal. Berdasarkan analisa rasio yang dilakukan oleh Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional dapat diketahui bahwa setiap Rp 1,00 belanja DJBC menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 50,64 pada tahun 2006 (sebelum reformasi birokrasi) meningkat menjadi Rp 60,47 pada tahun 2010. Setiap Rp 1,00 belanja pegawai menghasilkan Rp 220,08 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 229,87 pada tahun 2010 dan setiap pegawai DJBC menghasilkan Rp 4,60 miliar penerimaan DJBC pada tahun 2006

72


meningkat menjadi Rp 8,97 miliar pada tahun 2010. Hal ini memberikan gambaran bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan DJBC dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI Permasalahan dan Kendala Reformasi Birokrasi a) Belum seiramanya proses reformasi pada instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai b) Kesadaran masyarakat/pengguna jasa yang masih kurang dalam rangka penegakan ketentuan yang menjadi tugas DJBC Tantangan Reformasi Birokrasi a) Free Trade Agreement b) Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus c) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (M3PEI) d) Layanan Kepabeanan 24 jam sehari (24/7) e) Logistic Supply Chain Management F) Indonesia sebagai daerah pemasaran narkoba

73

74




C

apaian kinerja rumusan kebijakan kerja sama in-

3. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat Direktur

ternasional di bidang kepabeanan yang sesuai dengan

Jenderal kepada Mr. Arjun Goswami, Director of

standar internasional tahun anggaran 2011 adalah seba-

Regional Cooperation and Operations Coordination

gai berikut:

Division of Southeast Asia Department of ADB men-

1. Rumusan Kebijakan tentang Posisi Indonesia dan

genai Survey on Rate of Errors/Ommisions by Private

Agenda Pertemuan serta Agreed Minutes dalam The 1st Bilateral Meeting antara DJBC dan Korea Customs Service.

Sector in BIMP-EAGA Priority Entry Points. 4. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai

2. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Position Paper

Rencana Penandatanganan draft Protocol 2 tentang

dari Direktur Jenderal kepada PTRI Jenewa dan Ke-

Designated of Frontier Post dan Protocol 7 tentang

menterian Perdagangan pada Sidang Negotiating

the ASEAN Customs Transit System (ACTS).

Group on Trade Facilitation (NGTF) antara lain: a. Position Paper DJBC atas Komunikasi China Terkait Draft Terbaru Post Clearance Audit/Customs Audit; b. Position Paper DJBC atas Draft Consolidated Text Ne-

5. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan mengenai Usulan Posisi Nasional atas Rencana Pemberlakuan Skema Self Certification.

gotiating Group on Trade Facilitation revisi ke-7 (TN/ TF/W/165/rev.7).

75


6. Rumusan kebijakan terkait kerja sama regional di tingkat APEC berbentuk surat dari Direktur Jenderal kepada Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI mengenai Masukan dan usulan DJBC untuk posisi nasional atas APEC Self Certification dan FTA terkait Skema APEC. 7. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional mengenai Penyampaian kesiapan DJBC dalam Implementasi Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ASEAN-China. 8. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat dari Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan

mengenai

Laporan

Perkem-

bangan Rencana Penerapan Skema Self Certification dalam Kerangka ASEAN Trade In Goods (ATIGA).


9. Rumusan Kebijakan yang berbentuk Surat

76

Direktur Jenderal kepada Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengenai Pembahasan materi ROO untuk menghadapi perundingan IE-CEPA putaran ke-4.


77

78



TANTANGAN KE DEPAN DAN RENCANA AKSI

S

ecara umum, ada beberapa faktor yang menjadi

d. Perjanjian perdagangan internasional dalam rangka

tantangan DJBC ke depan dimana program antisipasi

Free Trade Agreement (FTA) yang semakin berkem-

terkait sistem pelayanan dan pengawasan di bidang

bang baik secara bilateral maupun multilateral;

Kepabeanan dan Cukai harus dipersiapkan perumusan-

e. Kerangka kerja SAFE Framework of Standards (SAFE

nya, yaitu:

FoS) dari World Customs Organization dan strategi

a. Rencana pembangunan, perluasan dan revitalisasi

institusi kepabeanan dunia dalam menghadapi abad

pelabuhan laut dan bandar udara, Pelabuhan laut:

21 (C 21);

Tanjung Priok, Belawan, Pekanbaru, Jambi, Marunda

f. Adanya tren yang dramatis dalam rangka pencega-

dan Sorong; Bandar udara: Soekarno-Hatta, Kuala

han lalu-lintas dan peredaran narkotika dan bahan

Namu, Makassar, Cilamaya.

adiktif lainnya pada tahun 2015;

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan penetapan KEK di Sei Mangkei (Sumatera Utara) dan Tanjung Lesung (Banten); c. Rencana pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN

g. Implementasi Pajak Rokok dan rencana ekstensifikasi cukai; h. Rencana pembentukan Badan Keamanan Laut yang merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut;

(Asean Economic Community) yang akan diimple-

i. Pengawasan yang lebih efektif terhadap Tempat

mentasikan pada tahun 2020, namun dipercepat

Penimbunan Berikat, KITE, KEK, Kapet dan Kawasan

menjadi tahun 2015 dimana DJBC perlu memahami,

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ);

menyiapkan dan mengimplementasikan salah satu

j. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

strategi yang perlu dikembangkan dalam kerangka

selaras dengan perkembangan customer oriented

Customs Integration yaitu: Strategic Plan of Customs

services dan dengan pesatnya perkembangan dunia

Development;

perdagangan dan industry.

79

TANTANGAN KEDEPAN DAN RENCANA AKSI

Dalam konteks inilah, DJBC telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut: 1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara. 2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, transformasi KPPBC menjadi Kantor Modern, Capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, dan utilisasi anggaran dengan berbasis kinerja. 3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patrol, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika); 4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic AEO, pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap


Perusahaan Jasa Titipan. Perumusan tantangan ke depan dan rencana aksi diatas merupakan satu kesatuan dengan perumusan visi Bea dan Cukai di tahun 2020 (Customs 2020) yang pokok pikirannya dapat digambarkan sebagai berikut:

PAST

80

Speedy Move

Now

TRANSITION

Kondisi

FUTURE

1. LEGAL FRAMEWORK 2. SDM 3. ORGANISASI 4. SISTEM & PROSEDUR 5. SARANA - PRASARANA 6. ANGGARAN


Pilar-pilar legal framework, SDM, organisasi, sistem dan

7. DJBC telah mengoptimalkan perannya di dalam kon-

prosedur, sarana-prasarana dan anggaran merupakan

teks regional dalam bentuk peran aktif dalam arus

faktor kunci pengembangan rencana strategik dan ren-

bebas barang (free flow of goods) dengan strategi

cana aksi menuju Bea dan Cukai tahun 2020 yang sudah

Customs Integration (AEC), kontribusi

dirumuskan oleh DJBC secara integral dan komprehensif.

Priority

pada 8

actions dalam APEC (AEO, NSW dan

Penegakan HAKI), dan pencapaian tertentu dalam Beberapa indikator keberhasilan bagi visi Bea dan Cukai

arah strategi WCO C21.

tahun 2020 adalah: 1. Legal framework untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC telah secara optimal ditetapkan beserta SOP untuk implementasinya; sionalisme serta dapat bersinergi dalam memberikan pelayanan prima dengan tetap melakukan perbaikan secara terus-menerus; telah menata struktur dan

a. Pembangunan Customs Narcotics Intelijen System (CNIS);

2. SDM DJBC telah mencapai standard integritas, profe-

3. DJBC

Bidang Pengawasan

b. Penyempurnaan Sistem Monitoring Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (SIMONA); c. Capacity Building meliputi workshop CNT Advance, Training x-ray/trace detector, pengembangan Anjing

mekanisme

organisasi yang modern secara normatif dan substantif sesuai standard yang telah ditetapkan; 4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DJBC mendapatkan dukungan sarana-prasarana dan anggaran yang optimal; 5. DJBC telah menetapkan dan mengimplementasikan proses bisnis yang standard, efektif dan efisien;

Pelacak Narkotika (K-9), Asistensi terkait NPP; d. Koordinasi dengan Subdirektorat Sarana Operasi dalam hal penyediaan sarana penunjang pengawasan NPP, meliputi : - Peralatan penditeksi narkotika,psikotropika dan prekursor (NPP) seperti body scanner, x-ray scanner dual view, Trace Detector ionscan, portable FTIR, Narkotest dan Anjing Pelacak Narkotika;

6. DJBC memainkan peran optimal dalam rangka: kea-

e. Permintaan Training Aid asli yang bersumber dari pe-

manan dan fasilitasi perdagangan, pembangunan

nyisihan NPP kasus penindakan kepada Badan Narko-

kemitraan Customs to Customs dan Customs to Busi-

tika Nasional, yang digunakan untuk pelatihan K-9

ness, dan dukungan terhadap efisiensi dan efektivi-

milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

tas manajemen rantai pasokan, sesuai standard yang ditetapkan dalam SAFE FoS;

81

82



PENDING MATTERS

B

idang Kepabeanan

1. Direktorat Audit Pending matters yang belum diselesaikan pada tahun 2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah Rancangan Peraturan Direktur Jenderal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 200/PMK.04/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang terdiri

iii. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-

dari :

kai (RPDJ) tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan

i. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-

dan Audit Cukai;

kai (RPDJ) tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; ii. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-

iv. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (RPDJ) tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;

kai (RPDJ) tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor,

v. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-

Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit

kai (RPDJ) tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil

Bea dan Cukai;

Audit.

83

PENDING MATTERS

2. Direktorat Kepabeanan Internasional


Program Kerja 2011

Pencapaian

Kendala

Target dan Program Kerja 2012

Pending Matters

Keterangan

Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)

Telah dilaksanakan perundingan hingga putaran ketiga yang berlangsung pada tanggal 1-4 November 2011 di Bali

Terdapat perbedaan posisi antara Indonesia dengan EFTA mengenai: - Self-Declaration dalam penerbitan Certificate of Origin - Skema Importation by Installment - Importation Requirement terkait persyaratan SKA

Perundingan putaran keempat

Perundingan putaran keempat

KERJA SAMA MULTILATERAL

Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF)

Hingga akhir tahun 2011, perundingan telah menghasilkan Draft Consolidated Negotiation Text TN.TF.W Rev.11

Masih banyak terdapat ketidakpahaman dan ketidaksepahaman antara Developing Countries dan Least Developing Countries mengenai pemberlakuan ketentuan WTO. Oleh karena itu perundingan belum dapat difinalisasi dan disepakati.

Mematangkan kembali isi dari Draft TN.TF.W Rev.11 dengan menghasilkan kesepakatan yang dapat menjembatani kepentingan pihak Developing Countries dan Least Developing Countries.

Sampai saat ini, terdapat beberapa pasal yang belum disepakati, antara lain pasal 10, 11, 12, 13 Section I, serta keseluruhan Section II


ATA Carnet

Telah dilakukan penerjemahan dan pengkajian Batang tubuh dan annex A dari Istanbul Convention sesuai target yang direncanakan

a. Penentuan Pemilihan Annex yang akan diterjemahkan dan dikaji untuk kemudian diratifikasi berada pada KADIN selaku calon National Issuing Guarantee Agent (NIGA) b. Masukan dari KADIN selaku NIGA mengenai Annex yang dipilih untuk diratifikasi hingga akhir tahun 2011 belum diterima

1. Melanjutkan pengkajian dan penerjemahan annex yang akan diratifikasi 2. Melakukan koordinasi dan memberikan bimbingan kepada KADIN agar mempersiapkan diri sebagai NIGA

Mendorong KADIN agar dapat menyampaikan masukan annex yang dipilih untuk diratifikasi


Penandatangan

Akan ditandatangani pada ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan April 2012

KERJA SAMA REGIONAL

c. Dari internal DJBC sendiri hingga akhir tahun 2011 belum dapat diperoleh database yang spesifik mengenai tujuan impor sementara dari seluruh kegiatan impor sementara Indonesia sebagai bahan pertimbangan Annex yang perlu diratifikasi. ASEAN Agreement on Customs (AAC) Pada ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM) ke-12 April 2008 di Danang – Viet Nam, disepakati pemberian mandat kepada ASEAN Customs Forum untuk melakukan amendment atas ASEAN Agreement on Customs 1997.

Telah diselesaikan pembahasan substansi AAC yang garis besarnya antara lain berisi: a.Customs procedures and formalities b.Customs control c. Tariff Nomenclature d.Customs valuation e.Risk managemen. f. Post Clearance audit g.Information Exchange

Pemerintah Thailand masih menunggu masukan akhir dari parlemennya.

3. Direktorat Teknis Kepabeanan Beberapa pending matters yang belum selesai pada tahun 2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

84


1. Untuk kegiatan pemberian ijin importir MITA Jalur

Prioritas dan Non Prioritas, masih ada hal-hal dalam

4. Sekretariat

pembahasan yaitu :

Pending Matters (Hal-hal yang belum terselesaikan di

Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-

Tahun 2011) antara lain: Belum tersedianya gedung

kai tentang Penetapan Perusahaan Uji Coba MITA

arsip yang memadai.

Non Prioritas menjadi importir MITA Non Prioritas sejumlah 159 Perusahaan dengan dasar pertim-

Bidang Pengawasan

bangan :

a. Pembangunan Customs Narcotics Intelijen System (CNIS);

a. Rekomendasi dari KPU BC Tanjung Priok. b. Rekomendasi profil importir dan data pelangga-

b. Penyempurnaan

Sistem

Monitoring

Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor (SIMONA);

ran dari Direktorat P2.

c. Capacity Building meliputi workshop CNT Advance,

c. Rekomendasi dari Direktorat Audit.

Training x-ray/trace detector, pengembangan Anjing

d. Rekomendasi skor registrasi dan data kegiatan

Pelacak Narkotika (K-9), Asistensi terkait NPP;

importir dari Direktorat IKC. yang akan

d. Koordinasi dengan Subdirektorat Sarana Operasi

melakukan studi dan mempersiapkan program AEO.

dalam hal penyediaan sarana penunjang penga-

2. Pembentukan gugus

tugas

khusus

wasan NPP, meliputi :

3. Akan dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tanggal

Peralatan penditeksi narkotika,psikotropika dan

16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar,

prekursor (NPP) seperti body scanner, x-ray scan-

mengingat dalam pelaksanaan di lapangan terdapat

ner dual view, Trace Detector ionscan, portable FTIR,

beberapa permasalahan yang dapat menghambat

Narkotest dan Anjing Pelacak Narkotika;

pelayanan di bidang ekspor.

e. Permintaan Training Aid asli yang bersumber dari

4. Pembahasan masalah-masalah yang berkaitan den-

penyisihan NPP kasus penindakan kepada Badan

gan FTA akan terus dilaksanakan, antara lain menge-

Narkotika Nasional, yang digunakan untuk pelatihan

nai :

K-9 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

a. Sosialisasi dan asistensi AANZ-FTA PMK AANZ FTA terbit pada bulan November 2011 dan sampai saat ini belum diadakan sosialisasi. b. Transposisi HS 2002 ke 2007 untuk AJCEP. c. Rancangan PMK yang mencakup keseluruhan FTA yang telah diberlakukan Dalam hal pelayanan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor, direncanakan untuk meng- update peraturan tentang PKSI melalui rancangan perubahan Kep Dirjen tentang Layanan dan Prosedur PKSI.

85

86



ISSUE PENTING DAN INOVASI BARU

I

su Penting

Isu penting yang ada terkait tupoksi Direktorat Kepabeanan Internasional antara lain kesiapan Indonesia (DJBC) dalam mengantisipasi rencana ditandatanganinya Protocol 2 tentang Frontier Posts dan Protocol 7 tentang ASEAN Customs Transit Systems (ACTS) sebagai amanat pelaksanaan ASEAN Framework Agreement on Facilitation Goods in Transit (AFAFGT) 1998. Dalam tahun 2011 Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai memulai langkah pengembangan sistem aplikasi tersentralisasi.

87

ISSUE PENTING DAN INOVASI BARU

Inovasi Baru Pada bulan Desember 2011 telah diselesaikan 3 (tiga) konsep kajian terkait inovasi baru, sebagai berikut:


No

88

Inovasi Baru

Keterangan

1

FTA Unit DJBC

1. Latar belakang: • Keterlibatan indonesia dalam skema FTA • Kemungkinan bertambahnya skema FTA • Banyaknya pertemuan terkait FTA yang cukup menyita waktu dan sumber daya • Perlu database dan monitoring khusus FTA 2. Kondisi saat ini: • DJBC memiliki kerja sama non FTA (Customs Forum) dan FTA • Keterbatasan sumber daya • Tatalaksana FTA dibuat oleh Dit. TK, tapi kerja sama oleh Dit. KI 3. Identifikasi tugas dan fungsi: • Tahap negosiasi • Tahap Implementasi • Tahap Evaluasi 4. Usulan sebagai unit struktural: • Perlu unit yang bertanggung jawab penuh dan berkelanjutan • Unit struktural setingkat Eselon III • Dit. KI saat ini baru memiliki 3 Subdit, dengan masing-masing 3 Kasi.

2

Atase Keuangan di China

1. Dasar hukum: • Surat Menpan No. B/2572/M.PAN/12/2005 tentang Penempatan Atase Keuangan di Beberapa Perwakilan RI di Luar Negeri • Peraturan Menlu No. 04 tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler • Kep. Menlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 2. Kondisi saat ini: • DJBC memiliki 4 orang pejabat sebagai Atase Keuangan (Singapura, Hongkong, Jepang, Brussels) • Neraca Perdagangan Indonesia-Cina yang tinggi • Cina merupakan mitra Free Trade Area dengan ASEAN • Surat Keterangan Asal dari Cina perlu mendapat perhatian lebih lanjut 3. Usulan Penambahan Atase Keuangan di China.

3

Eselon IV pada Perwakilan DJBC di Brussels

1. Latar belakang: • WCO adalah satu-satunya organisasi intergovernmental dunia yang menyuarakan kepentingan Pabean sedunia • WCO merupakan forum dialog dan kerjasama internasional, dengan jumlah anggota 176 Administrasi Pabean • Indonesia menjadi anggota WCO sejak tahun 1957 • Atase Keuangan di Brussels tidak hanya menangani kegiatan terkait WCO tetapi juga di WTO dan Wilayah Eropa secara keseluruhan 2. Kondisi saat ini: • Pertemuan/sidang dalam setahun yang diadakan oleh WCO berjumlah antara 25-30 • Terdapat pertemuan-pertemuan informal yg merupakan bagian dari lobby yg dilakukan negara anggota • Pertemuan/sidang tersebut hampir seluruhnya dihadiri oleh Atase Keuangan/Bea Cukai pada KBRI Brussels • Pd beberapa pertemuan dihadiri pula oleh delegasi DJBC lainnya • Atase Keuangan/Bea dan Cukai pada KBRI Brussel juga sering ditugaskan untuk menghadiri petemuan/sidang yang diadakan oleh WTO, ASEM, Uni Eropa, dan pertemuanpertemuan lainnya • Beban kerja Atase Keuangan/Bea dan Cukai pada KBRI Brussel yg sangat tinggi • Keterbatasan waktu dan biaya dalam pengurusan permohonan izin bagi delegasi dari DJBC untuk mengikuti sidang/pertemuan 3. Usulan penambahan Eselon IV pada perwakilan DJBC di Brussels.


Pengembangan Authorized Economic Operator (AEO)

BC/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Petun-

1. Studi lebih lanjut terhadap rencana pembangunan

juk Pelaksanaan Penelitian Ulang dan / atau Nilai

program AEO di Indonesia, mencakup cost benefit

Pabean. Penerbitan PMK tersebut bertujuan mem-

analysis serta perbandingan antara program AEO

berikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan

dengan program fasilitas yang

penelitian ulang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cu-

sedang

berjalan

seperti MITA; 2. Disseminasi informasi dan pengetahuan tentang

kai atau pejabat yang ditunjuk. Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut mengacu pada :

konsep SAFE Framework of Standard (SAFE FoS)

- Pejelasan pasal 17 UU Nomor 17 tahun 2006,

WCO dan program AEO kepada seluruh pemangku

bahwa Direktur Jenderal dapat menetapkan

kepentingan (internal-eksternal DJBC); 3. Di bidang ekspor, telah diputuskan untuk melakukan penagihan terhadap PEB yang berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran Bea Keluar akibat pelanggaran ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 melalui mekanisme penelitian ulang dan audit kepabeanan. Keputusan untuk melakukan penagihan tersebut sebenarnya mengandung kelemahan karena potensi kekurangan Bea Keluar disebabkan oleh kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan ekspor oleh KPPBC untuk komoditi yang terkena Bea Keluar. Keputusan untuk melakukan penagihan tersebut selain ditujukan untuk pengamanan keuangan Negara juga agar pegawai/pejabat Bea dan Cukai maupun eksportir lebih paham tentang ketentuan di bidang ekspor. Total tagihan yang telah dilaporkan adalah sebesar Rp 284.218.113.175,-. Jumlah ini adalah jumlah tagihan dari 4 kanwil yaitu : Kanwil Kalimantan Bagian Barat, Kanwil Kalimantan Bagian Timur, Kanwil Riau-Sumbar, dan Kanwil Sumatera Bagian Selatan. 4. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetpan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai. Untuk petunjuk pelaksanaannya telah diterbitkan Perdirjen Nomor : 45/

kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean melalui penelitian ulang dan audit kepabeanan; - Pasal 10 PMK Nomor : 51/PMK.04/2008, bahwa Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan / atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor apabila hasil dari penelitian ulang berbeda dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Bidang Pengawasan Untuk tahun 2012 target dan program kerja yang akan dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2011. Secara garis besar program kerja tersebut meliputi : 1. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan impor di pelabuhan laut dan Bandar udara, khususnya di tempat yang rawan terjadinya pelanggaran kepabeanan; 2. Melaksanakan operasi pengawasan atas kegiatan perusahaan penerima fasilitas KB, GB dan KITE guna mencegah terjadinya

penyalahgunaan fasilitas

kepabeanan dan cukai; 3. Melaksanakan operasi patrol laut, khususnya di wilayah perairan Selat Malaka dan perairan Pantai Timur Sumatera, dan tidak menutup kemungkinan di

89

wilayah perairan lainnya guna

mencegah terjadinya

penyeludupan melalui laut; 4. Melaksanakan operasi pengawasan kegiatan ekspor untuk mencegah terjadinya ekspor fiktif dan ekspor barang larangan dan pembatasan serta pelarian pajak ekspor (PE); 5. Melaksanakan operasi pengawasan atas produk hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi), dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, dilekati pita cukai bekas, tidak dilekati pita cukai (rokok polos) dan pemalsuan pita cukai; 6. Melaksanakan operasi pengawasan atas peredaran MMEA impor yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, pelanggaran lainnya dan pengeluaran MMEA local yang tidak sesuai prosedur dan/atau tidak membayar cukai; 7. Melakukan

operasi

pemantauan

dan pengawasan

terhadap kegiatan pengangkutan barang antar pulau; 8. Mengkoordinasikan

persiapan

pelaksanaan

Patroli

Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kasti-


ma) di wilayah perairan Selat Malaka yang rutin diadakan setiap tahun; 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai; 10. Pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat insidentil; 11. Pelaksanaan tugas-tugas rutin lainnya Sedangkat terkait dengan bidang penyidikan target dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 : 1. Penyelenggaraan pelatihan PPNS baru dan peningkatan kapasitas PPNS yang telah ada. 2. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyidikan di kantor-kantor DJBC. 3. Melanjutkan program penyusunan petunjuk material dan formal penyidikan DJBC. Menyusun kesepakatan bersama dengan instansi lain terkait pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.

90


91

92



PENUTUP

P

encapain kinerja DJBC pada tahun 2011 tidak

kan yang telah dilakukan DJBC. Transparency Interna-

terlepas dari arahan dan bimbingan dari para pimpinan

tional menyatakan bahwa reformasi kepabeanan dan

terutama di jajaran Kementerian Keuangan yang terus

cukai turut berperan dalam mendongkrak nilai Index

mendorong DJBC untuk melakukan perubahan atau

Persepsi Korupsi Negara Indonesia, bahkan WCO se-

reformasi secara menyeluruh baik terkait dengan pe-

bagai wadahnya organisasi kepabeanan dunia menya-

nataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, mau-

takan bahwa program-program yang dilakukan DJBC

pun peningkatan disiplin dan manajemen Sumber Daya

telah berada pada track yang benar. Penilaian Inisiatif

Manusia. Hal ini juga didukung oleh niat yang tulus dari

Anti Korupsi (PIAK) yang dilakukan KPK juga menem-

seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk

patkan DJBC pada peringkat kedua dengan nilai yang

terus memperbaiki diri untuk menjadi institusi yang baik

cukup baik. Untuk itu momentum reformasi harus

sesuai dengan visi dan misinya, serta untuk dapat men-

terus dijaga, dikembangkan, dan dilaksanakan secara

jalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diamat-

berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang dic-

kan oleh undang-undang serta dikawal melalui program

ita-citakan.

reformasi birokrasi yang berkelanjutan (Customs Reform

Pada tanggal 5 November 2010 telah kita canangkan

Sustainability). Program reformasi yang telah dijalankan

Pelaksanaan Program Reformasi Lanjutan Kepabeanan

telah menunjukkan hasil yang positif terkait dengan ki-

dan Cukai. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan,

nerja dan citra. Hasil survey dari beberapa pihak yang

pencanangan program reformasi lanjutan ini harus

independen juga menunjukkan bahwa terdapat pening-

dapat menjamin tercapainya target penerimaan yang

katan persepsi pengguna jasa terhadap upaya perbai-

dibebankan kepada DJBC, mengurangi keluhan peng-

93

PENUTUP

guna jasa, serta meningkatkan kinerja dan citra melalui inovasi dan revitalisasi tata nilai dan budaya kerja, organisasi, system dan prosedur, serta Sumber Daya Manusia. Program Reformasi Lanjutan dituangkan dalam Matrik Rencana Tindak Program Reformasi Lanjutan Kepabeanan dan Cukai yang meliputi 30 Inisiatif, 74 Strategi, dan 168 program solusi, yang terbagi menjadi 2 inisiatif rencana tindak terkait tata nilai dan budaya kerja, 4 inisiatif rencana tindak terkait organisasi, 21 inisiatif rencana tindak terkait sistem dan prosedur, dan 3 inisiatif rencana tindak terkait Sumber Daya Manusia. Dengan rencana tindak tersebut diharapkan tujuan reformasi dapat tercapai yaitu: 1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai revenue collector, trade facilitator, industrial assintance, dan community protector. 2. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan berdasarkan prin-


sip “good governance”.

94

3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja DJBC. 4. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai (compliance cost).


95

PIMPINAN DJBC


Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Pusat Kepatuhan Internal dan Tenaga Pengkaji

96

Ir. Agung Kuswandono, MA NIP. 196703291991031001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI


Ir. Azhar Rasyidi, MA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL NIP. 196303211991031002

DR. Heri Kristiono, S.H., M.A. DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN NIP. 195308161973071001

Drs. Nasar Salim, M.Si

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN NIP. 195307011981081001

97

Drs. Iswan Ramdana, M.Si DIREKTUR CUKAI NIP. 060044391


Ir. Rahmat Subagio

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN NIP. 196411091991031002

Drs. Hanafi Usman

DIREKTUR AUDIT NIP. 195212291975101001

98


Drs. Frans Rupang

DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL NIP. 195305101975101001

Drs. Kushari Suprianto, Ak. M.M., M.E.

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANANDAN CUKAI NIP. 196610021991031001

Susiwijono, S.E.

DIREKTUR IKC NIP. 196907071989121001

Ir. Yusmariza, MA

KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL NIP. 196504231991031001

99

Ir. B.Wijayanta B. M.,M.A.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KINERJA ORGANISASI NIP. 196407031991031001

Mohammad Aflah Farobi, S.Sos., MM


TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI NIP. 196602011986011001

100

DR. Robert Leonard Marbun, S.IP., MPA. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI NIP. 197006231996031001


101

L a p o r a n. Kinerja DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Recommend Documents