L A K I P Badan Pengembangan Sumber Daya

K A T A P E N G A N TAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta program yang dioperasionalisasikan melalui kegiatan-kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya selama tahun 2014. Penyusunan LAKIP sesuai amanat Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan outline disusun sesuai dengan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/5278/D.I.PAN-RB/12/2014 tentang Penyampaian PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menyampaikan hasil kinerja organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang di dasarkan pada rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, termasuk keberhasilan dan kendala yang di hadapi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012-2014, pada tahun 2014, Badan Pengembangan Sumber Daya melaksanakan program pengembangan sumber daya. Operasionalisasi program tersebut diwujudkan melalui beberapa

L A K I P - 2 0 1 4 | Badan Pengembangan Sumber Daya

|i

kegiatan sebagai manifestasi tugas dan fungsi, yaitu: pengembangan SDM baik untuk aparatur, industri dan masyarakat, meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif bagi lulusan pendidikan tinggi pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LAKIP ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami semoga kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat terus meningkat, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, Januari 2015 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

I Gde Pitana NIP: 19600804 198503 1 017

ii

| LAKIP-2014

| Badan Pengembangan Sumber Daya

Ikhtisar Eksekutif Berdasarkan siklus Renstra, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 ini, merupakan laporan tahun ketiga dari siklus Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSD) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012-2014. LAKIP merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta program yang dioperasionalisasikan melalui kegiatan-kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya selama kurun waktu tahun 2014. Sesuai dengan amanat Inpres RI No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai unsur pemerintah pusat, unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSD) melaksanakan fungsi antara lain: a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; b) Pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; dan d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun demikian, mengingat begitu kompleks dan luasnya permasalahan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, maka perlu langkah-langkah penanganan secara bertahap, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas dan urgensinya. Berikut capaian kinerja BPSD dibandingkan dengan target kinerja yang dituangkan dalam PK BPSD Parekraf sebagai berikut: 1) Capaian kinerja berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak mencapai target disebabkan: a. Pada tahun 2014 kegiatan sertifikasi kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif direncanakan targetnya sebanyak 6.000 orang, karena ada penghematan anggaran maka sertifikasi tidak bisa dilaksanakan.


| iii

b. Target Renstra BPSD 2012 – 2014 sertifikasi tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 30.000 orang. Posisi sampai dengan tahun 2013 tenaga kerja yang sudah tersertifikasi berjumlah 33.000 orang atau 110.00% sehingga telah melampui target yang ditetapkan oleh Renstra BPSD sebesar 3.000 orang yang tersertifikasi. 2) Capaian kinerja berdasarkan jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja sebesar 1685 orang atau 113.09% terhadap target kinerja yang dituangkan dalam PK BPSD sebesar 1490 orang. 3) Capaian kinerja berdasarkan presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata sebesar 10% dengan target 12%, dari 10 Penelitian yang telah dilaksanakan. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif belum tercapai yang ditargetkan (13%) dari 7 penelitian yang telah dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum tuntasnya program keberkelanjutan penelitian di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif untuk dimanfaatkan secara langsung oleh Ditjen teknis terkait (EKSB dan EKMDI). Berdasarkan pagu DIPA Badan Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seluruhnya sebesar Rp.333.925.231.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.267.991.987.931,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau 80.26%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan antara lain: a. b. c. d.

iv

Kelambatan DIPA; Kebijakan penghematan anggaran; Realokasi anggaran, yang berdampak perubahan struktur anggaran; Terjadinya revisi sebagai akibat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan.

| LAKIP-2014

| Badan Pengembangan Sumber Daya

DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................. Daftar Isi ...................................................................................... Ikhtisar Eksekutif .......................................................................... Bab I Pendahuluan .................................................................. 1.1 Latar Belakang ................................................................ 1.2 Gambaran Badan Pengembangan Sumber Daya ............... 1.3 Peran dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya ..... Bab II 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2

Hal i v iii 1 2 4 5

Perencanaan Strategis .................................................... Rencana Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya ...... Visi ................................................................................. Misi ................................................................................ Tujuan ............................................................................. Sasaran ........................................................................... Penetapan/Perjanjian Kinerja ..........................................

7 8 9 10 10 11 12

Bab III Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja 2014 .......................................... 3.2 Anggaran 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya ........

13 14 48

Bab IV Penutup ..........................................................................

51

Lampiran 1. Penetapan Kinerja (PK) Badan Pengembangan Sumber Daya Tahun 2014 2. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS)


|v

BAB I P ENDAHULUAN


|1

Pendahuluan 1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSD) berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPSD tahun 2014 kepada Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif. Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam RPJM (2010-2014), Badan Pengembangan Sumber Daya menempuh 4 (empat) strategi utama dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu: 1

Mengembangkan sistem dan metode, serta penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Penelitian bidang kepariwisataan diarahkan untuk mendukung empat bidang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, meliputi: pengembangan pemasaran, pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaan. Penyelenggaraan Litbang Kebijakan Ekonomi Kreatif yang Berbasiskan Seni dan Budaya sebagai pendukung Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, sedangkan Penelitian Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek dilaksanakan untuk mendukung Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek.

2

Mengembangkan sistem, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembekalan bagi aparatur, industri, serta masyarakat

2 | L A K I P - 2 0 1 4 | Badan Pengembangan Sumber Daya

berdasarkan kompetensi, serta mengembangkan pembekalan melalui penerapan pre and post test.

sistem

Dengan menerapkan kebijakan “Zero Unemployment”, diharapkan peserta didik atau lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang dihasilkan dari 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun telah mendapatkan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelanggaraan pelayanan prima khususnya bagi pelaku industri pariwisata, maupun aparatur guna meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia di mata internasional, serta dukungan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah khususnya bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berorientasi pada upaya peningkatan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3

Melibatkan pemangku kepentingan dalam merumuskan sertifikasi kompetensi SDM Parekraf. Peran lembaga sertifikasi kompetensi kerja dan pendidikan sangat dominan dalam proses-proses sertifikasi. Sejalan dengan peran tersebut, pelaksanaan sertifikasi memerlukan dukungan berbagai pihak agar pencapaian sertifikasi dapat lebih optimal.

4

Meningkatkan dukungan manajemen dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan SDM BPSD secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan manajemen dapat dilakukan dengan melalui tahap tertib administrasi dan pelatihan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme dari SDM BPSD Parekraf.


|3

1.2 GAMBARAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA BPSD adalah unsur pendukung yang berada pada Kementerian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Parekraf. Tugas pokok dan fungsi BPSD sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.07/HK.001/MPEK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Bab IX 564, pasal 565, dan pasal 565 adalah:

1.2.1 TUGAS Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.2.2 FUNGSI Dalam melaksanakan tugas, BPSD menyelenggarakan fungsi: Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 1 pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

2

Pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

3

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya di bidang pariwisata ekonomi kreatif; dan

4

Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


1.3 PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PAREKRAF DALAM PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR Badan Pengembangan Sumber Daya dalam pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memiliki peran dan fungsi timbal balik dengan sektor terkait, sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.1. Tabel 1.1 Peran dan Fungsi BPSD dalam Pembangungan Lintas Sektor

Peran BPSD LIPI

Pembina fungsi peneliti

Kemendagri

Fasiltator Lokus

Kepolisian

Pengamanan obyek penelitian

Kemendikbud

Pembina Teknis, Fungsional Dosen

Industri

Kerjasama kerja praktek dan penyiapan lapangan kerja

Peningkatan Kapasitas SDM

Pemda

Pelaksanaan pembekalan melalui Dekonsentrasi

Kemennakertrans dan BNSP

Sertifikasi kompetensi SDM

Dukungan Manajemen

DPR-RI

Penganggaran pengawasan

Bappenas

Perencanaan dan Evaluasi

Kemenkeu

Penganggaran

Litbang Pendidikan

Badan Pengembangan Sumber Daya

K/L

Sektor Terkait Peran


Pembina

dan

|5


BAB II P ERENCANAAN S TRATEGIS


|7

PERENCANAAN STRATEGIS 2.1 RENCANA

STRATEGI BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Sesuai Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014, arah kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan penjabaran arah kebijakan Kementerian, sesuai dengan visi, misi sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kementerian Parekraf: 1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; 2. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata; 3. Penciptaan inovasi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. Peningkatan kinerja organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 5. Penguatan dan peningkatan kualitas organisasi dan SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam membangun visi, misi dan tujuan, serta sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode tahun 2012-2014, maka dikembangkan kerangka pikir untuk


pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagai berikut:

2.1.1 Terwujudnya SDM yang profesional dan kajian kebijakan yang efektif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Perwujudan SDM professional yang dimaksudkan adalah SDM Parekraf yang mempunyai daya saing dan kompetensi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya adalah pengakuan UNWTO terhadap lembaga pendidikan tinggi Kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu yang terbaik melalui pengakuan tertinggi dunia bagi sekolah pariwisata (Tedqual Certification). Pengakuan lainnya sebagai representasi profesionalisme SDM tercermin pada kepemilikan sertifikasi profesi, baik dosen, peneliti, aparatur, tenaga kerja, pelaku seni dan budaya, maupun mahasiswa. Demikian halnya dengan hasil karya pengembangan sumber daya seperti penelitian, kajian, makalah, atau karya cipta lain yang unggul, tercermin pada publisitas kekaryaan pada suatu media yang terakreditasi, baik internasional, maupun nasional. Kajian kebijakan yang efektif dimaksudkan bahwa outcome penelitian dan pengembangan kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didorong oleh kebutuhan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.


|9

2.1.2

Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas

Misi yang akan dilaksanakan BPSD merupakan manifestasi fungsi yang menjadi tugas BPSD, yaitu pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta penelitian dan pengembangan. Berdasarkan konsideran tersebut, maka pada kurun waktu 3 tahun (2012-2014) BPSD akan melaksanakan tiga misi pokok, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. 2. Meningkatkan hasil guna penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan & ekonomi kreatif. 3. Menciptakan tata pemerintahan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang responsif, transparan, dan akuntabel

2.1.3 Tujuan badan pengembangan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif adalah: 1. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata.


3. Penciptaan inovasi baru di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 4. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Organisasi dan SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.1.4 SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis BPSD mesti sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, di mana terdapat dua rumusan sasaran pokok, yaitu aspek peningkatan kapasitas SDM dan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pada rumusan tersebut, maka dalam lingkup BPSD untuk mewujudkan tujuan sampai dengan tahun 2014 dalam hal meningkatkan kualitas, kuantitas, profesionalisme, dan daya saing sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, maka dilaksanakan melalui 8 sasaran pokok yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ekonomi Kreatif Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pariwisata Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang ekonomi kreatif Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Meningkatnya kualitas penyerapan anggaran belanja Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatnya kualitas organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


| 11

2.2 PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PAREKRAF Dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, BPSD telah menyusun dokumen penetapan kinerja yang merupakan tekat dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkannya Indikator Utama (IKU) sebagai Indikator keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja. Sasaran strategis tahun 2014, Indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut: NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata

3

Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatifn

INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga kerja di sector pariwisata yang disertifikasi (orang) Jumlah tenaga kerja disektor ekonomi kreatif yang disertifikasi. (orang)

TARGET

500

Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang)

1.490

Presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata

12%

Presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata

13%


PROGRAM

5.500

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB III A KUNTABILITAS K INERJA


| 13

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 IKHTISAR CAPAIAN KINERJA 2014 Untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 merupakan laporan akuntabilitas ke 3 (tiga) dari periode Renstra 2012 – 2014 yang menggambarkan capaian kinerja dan memuat analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2012 – 2014. Berikut ini akan diuraikan sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya tahun 2014, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:


Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPSD Tahun 2014

No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

2.

3.


Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Target

Realisasi

%

2. Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

5500

0

0.00

3. Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (orang)

500

0

0.00

4. Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang)

1490

1685

113.09

5. Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata

12%

10%

83.33

6. Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif

13%

0

0.00

Indikator Kinerja


| 15

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2014, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Indikator keberhasilan sasaran, berikut ini akan diuraikan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1


Sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi pada tahun 2014. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

1.

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

5.500

0

Capaian (%) 0

2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (orang)

500

0

0

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi terlihat tidak mencapai target bahkan tidak ada realisasi. Hal tersebut disebabkan adanya penghematan anggaran sehingga kegiatan sertifikasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian kegiatan pendukung sertifikasi kompetensi tetap dilaksanakan antara lain Penyusunan SKKNI bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasilitasi work Place Assesor (WPA) bidang pariwisata. 16 | L A K I P - 2 0 1 4 | Badan Pengembangan Sumber Daya

Berikut ini dapat disandingkan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja tahun 2013, kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: No


1.


2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (orang)

2014 Realisasi Capaian (%) 0 0.00

0

0.00

2013 Realisasi Capaian (%) 11.500 127.8

0

0.00

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2014 secara umum tidak ada realisasi, namun demikian di tahun 2013 capaian realisasi melebihi dari target atau mencapai 127.8%. Jika dibandingkan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif antara realisasi dan target dari tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: No


1.


2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi keratif yang disertifikasi (orang)

Target 2012 – 2014 29500

Realisasi 2012 – 2014 33.000

% Capaian

500

0

0.00


111.86

| 17

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode 2012 – 2014, nampak bahwa ada indikator mengalami peningkatan dan juga penurunan bahkan terdapat indikator yang tidak ada realisasi capaiannya. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: No 1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

2012 21500

2013 11500

2014 -

2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi keratif yang disertifikasi (orang

-

-

-

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Sertifikasi tenaga kerja disektor ekonomi kreatif pada tahun 2012 – 2013 belum ditargetkan karena pada tahun tersebut masih pada tahap penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sedangkan realisasi capaian tahun 2014 jumlah tenaga kerja disektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi terlihat tidak mencapai target bahkan tidak ada realisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya penghematan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatan sertifikasi. Namun demikian sertifikasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditargetkan Renstra BPSD tahun 2012 – 2014 sebanyak 30.000 orang, telah tercapai pada tahun 2013 dengan realisasi capaian 33.000 orang tenaga kerja yang tersertifikasi, berarti realisasi capaian telah melampui target sebanyak 3.000 orang atau 110.00%


Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi 25000

21500

20000 15000

11500

10000 5000

0

0 Tahun 2012

0 Tahun 2013

0 Tahun 2014

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi

21500

11500

0

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi

0

0

0

Grafik 1.1 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berhasil melaksanakan kinerjanya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.


| 19

Kegiatan-kegiatan Pusat Kompetensi Sertifikasi bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan selama tahun 2014 antara lain: 1.

Penyusunan SKKNI Bidang Pariwisata  Penyusunan SKKNI Bidang Kepemanduan Wisata Review Tujuan kegiatan ini melaksanakan perumusan, penetapan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kepemanduan Wisata Review. Penyelenggaraan Konsinyering I Konsinyering I Bidang Kepemanduan Wisata Review untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta tanggal 13 s.d 15 Maret 2014. Penyelenggaraan Konsinyering II Konsinyering II Bidang Kepemanduan Wisata Review untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta. Pra Konvensi Pra Konvensi dilaksanakan sebagai persiapan menuju Konvensi yang dilaksanakan sebagai langkah mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai rancangan SKKNI yang disusun. Pra Konvensi dilaksanakan di Jakarta. Posisi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kepemanduan Wisata Review telah memasuki tahapan Pra Konvensi dan akan dilanjutkan dengan Konvensi sesuai dengan tahapan dalam ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


 Penyusunan Skkni Bidang Trainer Spa Tujuan kegiatan ini melaksanakan perumusan, penetapan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Trainer Spa. Penyelenggaraan Konsinyering I Konsinyering I Bidang Trainer Spa untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta tanggal 23 s.d 25 Mei 2014. Penyelenggaraan Konsinyering II Konsinyering II Bidang Trainer Spa untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta. Pra Konvensi Pra Konvensi dilaksanakan sebagai persiapan menuju Konvensi yang dilaksanakan sebagai langkah mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai rancangan SKKNI yang disusun. Pra Konvensi dilaksanakan di Jakarta. Posisi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Trainer Spa telah memasuki tahapan Pra Konvensi dan akan dilanjutkan dengan Konvensi sesuai dengan tahapan dalam ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  Penyusunan Skkni Bidang Biro Perjalanan Wisata Review Tujuan kegiatan ini melaksanakan perumusan, penetapan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Biro Perjalanan Wisata Review. Penyelenggaraan Konsinyering I Konsinyering I Bidang Biro Perjalanan Wisata Review untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta.


| 21

Penyelenggaraan Konsinyering II Konsinyering II Bidang Biro Perjalanan Wisata Review untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta. Pra Konvensi Pra Konvensi dilaksanakan sebagai persiapan menuju Konvensi yang dilaksanakan sebagai langkah mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai rancangan SKKNI yang disusun. Pra Konvensi dilaksanakan di Jakarta. Posisi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Biro Perjalanan Wisata Review telah memasuki tahapan Pra Konvensi dan akan dilanjutkan dengan Konvensi sesuai dengan tahapan dalam ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.

Penyusunan SKKNI Bidang Ekonomi Kreatif  Penyusunan SKKNI Bidang Editor Film Tujuan kegiatan ini melaksanakan perumusan, penetapan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Editor Film. Penyelenggaraan Konsinyering I Konsinyering I Bidang Editor Film untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 s.d 8 Mei 2014. Penyelenggaraan Konsinyering II (FINALISASI) Konsinyering II (Finalisasi) Bidang Editor Film untuk finalisasi konsep standar yang disusun oleh kelompok kerja sebagai bahan workshop di daerah, kegiatan diselenggarakan di Jakarta 17 s.d 19 Juni 2014.


Workshop Dilaksanakan sebagai rangkaian tahapan penyusunan penyusunan SKKNI dan dilaksanakan dengan tujuan mendapat masukan dari stakeholder daerah. Workshop dilaksanakan di Badung dan Denpasar pada bulan Oktober. Pra Konvensi Pra Konvensi dilaksanakan sebagai persiapan menuju Konvensi yang dilaksanakan sebagai langkah mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai rancangan SKKNI yang disusun. Pra Konvensi dilaksanakan di Jakarta pada awal bulan November. Konvensi Konvensi dilaksanakan sebagai rangkaian akhir tahapan penyusunan SKKNI. Konvensi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari stakeholder terkait mengenai rancangan SKKNI yang telah disusun. Konvensi dilaksanakan di Jakarta pada akhir bulan November. Posisi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Editor Film telah memasuki tahapan Konvensi dan akan dilanjutkan dengan penetapan oleh Kementerian Tenaga Kerja sesuai dengan tahapan dalam ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  Penyusunan SKKNI Bidang Dansa Tujuan kegiatan ini melaksanakan perumusan, penetapan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Dansa.


| 23

Penyelenggaraan Konsinyering I Konsinyering I Bidang Dansa untuk membahas konsep standar yang telah disusun oleh kelompok kerja diselenggarakan di Jakarta tanggal 8 s.d 10 Mei 2014. Penyelenggaraan Konsinyering II (FINALISASI) Konsinyering II (Finalisasi) Bidang Dansa untuk finalisasi konsep standar yang disusun oleh kelompok kerja sebagai bahan workshop di daerah, kegiatan diselenggarakan di Jakarta. Workshop Dilaksanakan sebagai rangkaian tahapan penyusunan penyusunan SKKNI dan dilaksanakan dengan tujuan mendapat masukan dari stakeholder daerah. Workshop dilaksanakan di Medan dan Batam. Pra Konvensi Pra Konvensi dilaksanakan sebagai persiapan menuju Konvensi yang dilaksanakan sebagai langkah mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai rancangan SKKNI yang disusun. Pra Konvensi dilaksanakan di Jakarta. Konvensi Konvensi dilaksanakan sebagai rangkaian akhir tahapan penyusunan SKKNI. Konvensi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari stakeholder terkait mengenai rancangan SKKNI yang telah disusun. Konvensi dilaksanakan di Jakarta pada akhir bulan November. Posisi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Dansa telah memasuki tahapan Konvensi dan akan dilanjutkan dengan penetapan oleh Kementerian Tenaga Kerja sesuai dengan tahapan dalam ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


 Penyusunan SKKNI Bidang Penata Audio (Musik) Tujuan kegiatan ini melaksanakan perumusan, penetapan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penata Audio (Musik).

Penyelenggaraan Konsinyering II (FINALISASI) Konsinyering II (Finalisasi) Bidang Penata Audio (Musik) untuk finalisasi konsep standar yang disusun oleh kelompok kerja sebagai bahan workshop di daerah, kegiatan diselenggarakan di Jakarta. Workshop Dilaksanakan sebagai rangkaian tahapan penyusunan penyusunan SKKNI dan dilaksanakan dengan tujuan mendapat masukan dari stakeholder daerah. Workshop dilaksanakan di Surabaya dan Jakarta. Pra Konvensi Pra Konvensi dilaksanakan sebagai persiapan menuju Konvensi yang dilaksanakan sebagai langkah mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai rancangan SKKNI yang disusun. Pra Konvensi dilaksanakan di Jakarta. Konvensi Konvensi dilaksanakan sebagai rangkaian akhir tahapan penyusunan SKKNI. Konvensi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari stakeholder terkait mengenai rancangan SKKNI yang telah disusun. Konvensi dilaksanakan di Jakarta pada akhir bulan November. Posisi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penata Audio (Musik) telah memasuki L A K I P - 2 0 1 4 | Badan Pengembangan Sumber Daya

| 25

tahapan Konvensi dan akan dilanjutkan dengan penetapan oleh Kementerian Tenaga Kerja sesuai dengan tahapan dalam ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3.

Fasilitasi Work Place Assesor (WPA) Bidang Pariwisata Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Work Place Assesor (WPA) bidang pariwisata yang akan menghasilkan asesor dalam rangka mendukung proses uji kompetensi tenaga kerja pariwisata di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Work Place Assesor (WPA) Bidang Pariwisata dilaksanakan di: a. Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 18 sd. 24 Mei 2014 b. Jakarta pada tanggal 16 s.d 22 Mei 2014 c. Bandung pada tanggal 23 s.d 29 Juni 2014 d. Yogyakarta pada tanggal 23 s.d 29 Juni 2014 e. Papua pada tangga 14 sd. 20 Juli 2014 f. Manado pada tanggal 14 sd. 20 Juli 2014 Dengan peserta sebanyak 90 orang yang berasal dari bidang: a. Kepemanduan Wisata Outbond, b. Kepemanduan Wisata Goa, c. Pemandu Penyelamat Wisata Tirta, d. Barista, e. Kepemanduan Wisata Mancing, f. MICE, g. Hotel dan Restoran, h. Kepemanduan Wisata, i. Kepemanduan Wisata Agro, j. Biro Perjalanan Wisata, k. Kepemanduan Wisata Arung Jeram. Posisi Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Work Place Assesor (WPA) Bidang Pariwisata sudah selesai dilaksanakan.


4.

Fasilitasi Work Place Assesment (WPA) Bidang Ekonomi Kreatif Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Work Place Assesor (WPA) bidang ekonomi kreatif yang akan menghasilkan asesor dalam rangka mendukung proses uji kompetensi tenaga kerja ekonomi kreatif di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Work Place Assesor (WPA) Bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 2 s.d 8 Juni 2014 dan Yogyakarta pada tanggal 29 September sd. 5 Oktober 2014. Posisi Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Work Place Assesor (WPA) Bidang Ekonomi Kreatif sudah selesai dilaksanakan.

5.

Diseminasi Standar Kompetensi Bidang Pariwisata Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai standar kompetensi bidang pariwisata yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata. Pelaksanaan kegiatan Diseminasi Standar Kompetensi Bidang Pariwisata dilaksanakan di: a. Pekanbaru, Riau pada tanggal 5 s.d 6 Juni 2014 b. Banda Aceh, Aceh pada tanggal 10 s.d 11 Juni 2014 c. Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 17 s.d 18 Juni 2014 d. Balikpapan, Kalimantan Timur pada bulan September 2014 e. Gorontalo pada bulan November 2014 Posisi Kegiatan Kegiatan Diseminasi Standar Kompetensi Bidang Pariwisata telah selesai dilaksanakan.


| 27

6.

Diseminasi Standar Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai standar kompetensi bidang ekonomi kreatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia bidang ekonomi kreatif. Pelaksanaan kegiatan Diseminasi Standar Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan di: a. Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 19 s.d 20 Mei 2014 b. Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 s.d 23 Mei 2014 Posisi Kegiatan Kegiatan Diseminasi Standar Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target.

7.

Fasilitasi Kegiatan Leppi / National Tourism Professional Board(NTPB) Melaksanakan program kegiatan LEPPI / National Tourism Professional Board(NTPB) Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kegiatan LEPPI / National Tourism Professional Board (NTPB) berupa diseminasi ACCSTP (Asean Common Competency Standard for Tourism Professional) dilaksanakan di Bandar Lampung, Lampung, Jambi, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat. Posisi Kegiatan Hingga saat ini kegiatan Fasilitasi Kegiatan Leppi / National Tourism Professional Board(NTPB) berupa diseminasi ACCSTP (Asean Common Competency Standard for Tourism Professional) telah selesai dilaksanakan.


8.

Konferensi Nasional Penyiapan Sumber Daya Manusia Pariwisata Yang Kompeten dan Berdaya Saing alam Mengantisipasi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Konferensi dilaksanakan dalam rangka mengetahui kondisi aktual SDM Pariwisata dari sisi kompetensi yang dimiliki serta mensinergikan program dan kegiatan masing-masing stakeholder dalam upaya penyiapan SDM Pariwisata untuk menghadapi impelementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Konferensi dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Marie Elka Pangestu dan menghadirkan narasumber/pembicara pemerintah dan stakeholder terkait diantaranya industri dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan Kementerian terkait, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait bidang pariwisata. Kegiatan dilaksanakan di Hote l Pullman pada tanggal 19 Agustus 2015.

9.

Soft Launching Gerakan Akselerasi Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Kegiatan dilaksanakan sebagai impelementasi kesepakatan 10 negara ASEAN terhadap implementasi MRA dengan tujuan mendorong seluruh stakeholder pariwisata melakukan gerakan bersama dalam menghadapi ASEAN MRA on Tourism Professionals di tahun 2015. Acara didahului dengan penadatanganan Skema Sertifikasi Kompetensi Profesi KKNI berdasarkan ACCSTP, CATC dan AQRF Bidang Pariwisata antara Kepala Badan Pengembangan


| 29

Sumber Daya Parekraf dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kemudian dilanjutkan dengan Soft Launching yang dilakukan secara resmi oleh Menteri Pariwisata Bapak Arief Yahya yang ditandai dengan penyerahan dokumen skema kepada perwakilan Pemerintah Daerah, Industri dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Acara dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman Kementerian Pariwisata.

PERMASALA HAN 1) Stakeholder menyambut baik setiap kegiatan namun masih kurangnya informasi di daerah mengenai kegiatan dimaksud sehingga kalangan stakeholder yang terlibat masih terbatas. 2) Masih kurangnya sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah sehingga program yang dijalankan di pemerintah pusat tidak berkelanjutan di pemerintah daerah.

PEMECAHAN MASALAH 1) Perlu makin intensifnya diseminasi kegiatan di daerah agar keterlibatan stakeholder di daerah dapat lebih luas. 2) Koordinasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu ditingkatkan agar keberlanjutan kegiatan di Pemerintah Pusat dapat dilakukan di Daerah.


2


Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata adalah banyaknya lulusan pendidikan tinggi, yaitu: Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Akademi Pariwisata (Akpar) Medan, Akademi Pariwista (Akpar) Makassar, yang terserap di pasar tenaga kerja. Semakin besar jumlah lulusan yang terserap di pasar tenaga kerja, maka semakin baik kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja, dihitung jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja baik di dalam dan luar negeri. Semakin tinggi jumlah lulusan yang dihasilkan maka semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi tuntutan lapangan kerja sektor pariwisata. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)


1490

1685

113.09

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja pada tahun 2014 mencapai 1.685 orang dari 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata yang terdiri dari STP Bandung 547 orang, STP Bali 767 orang, Akpar Medan 234 orang, dan Akpar Makassar 137 orang.


| 31

Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja tahun 2013, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 2014

No Indikator Kinerja Utama


2013

Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

1685

113.09

1437

99.6

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja, sasaran “jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja” mencapai 1685 orang atau 113.09%. Dengan demikian jumlah lulusan tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013. Pada tabel berikut ini akan diperlihatkan perbandingan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata, antara target dan realisasi dari tahun 2012 – 2014. No

Indikator Kinerja Utama Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (orang)

Target

Realisasi

2012 – 2014

2012 – 2014

% Capaian

4316

4338

100.51

Capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja dari tahun 2012 – 2014 yang terlihat pada tabel tersebut di atas, realisasi capaian telah melampui target.


Capaian kinerja di atas apabila diuraikan per tahun dalam periode tahun 2012 – 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

2012

2013

2014


1216

1437

1685

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013. Secara umum keberhasilan pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata mengalami peningkatan.

Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja 1800 1600

1685

1400 1437

1200 1216

1000 800 600

400 200 0 Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1216

1437

1685

Grafik 2.1 jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja


| 33

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Wisuda

Pada tahun 2014 jumlah lulusan ke 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata Kementerian Pariwisata telah meluluskan sebanyak 1685 orang dari target 1490 orang terdiri dari STP Bandung 547 orang, STP Bali 767 orang, Akpar Medan 234 orang, dan Akpar Makassar 137 orang. Hal ini sejalan dengan kebijakan zero unemployment yang telah dicanangkan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun seluruh lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan, khususnya 4 UPT pendidikan tinggi kepariwisataan Kementerian Pariwisata sudah mendapatkan pekerjaan.


2. Job Fair Guna mendukung program pemerintah zero unemployment ke 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata senantiasa melakukan upaya yang dapat menyalurkan para lulusannya untuk dapat diterima di pasar kerja baik nasional maupun internasional. Upaya tersebut antara lain kegiatan bursa kerja atau Job Fair yang melibatkan perusahaan peserta rekruitmen, dan perusahaan peserta expo.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp.271.201.059.000 hanya digunakan sebesar Rp.215.891.263.086 atau hanya sebesar 79.61%.


| 35

3


Sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2014, dapat dilihat dari presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi adalah sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (kajian)

12%

10%

83.33

2.

Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (kajian)

13%

-

0.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata sebesar 10% dari target 12% atau capaian 83.33%, sedangkan indikator yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan disektor ekonomi kreatif belum ada realisasi atau belum dapat dimanfaatkan pada saat ini.


Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja tahun 2013, maka dapat disandingkan kondisi realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 2014

2013

No


Realisasi

Capaian (%)

Realisasi

Capaian (%)

1

Jumlah/Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (naskah)

10%

83.33

11

92.7

2

Jumlah/Persentase penelitian dan pengembangan yang diman-faatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (naskah)

-

0.0

9

75.0

Dari tabel di atas menunjukan bahwa realisasi di tahun 2014 mengalami penurunan presentase capaian dari realisasi tahun 2013 baik di bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif. Jika dibandingkan indikator keberhasilan sasaran meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara realisasi dan target dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, adalah sebagai berikut: No


1.

Jumlah/Presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (kajian)

Target

Realisasi

2012 – 2014

2012 – 2014

% Capaian

32

21

65.63


| 37

2

Jumlah/Presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (kajian)

25

13

52.00

Capaian kinerja di atas apabila diuraikan pertahun dalam periode 2012 – 2014, akan nampak bahwa capaian indikator dan realisasinya mengalami peningkatan dan penurunan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. No


2012

2013

2014

1.

Jumlah/Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata (kajian)

9

11

1

2

Jumlah/Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif (kajian)

5

8

-

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas, jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012, sedangkan tahun 2014 mengalami penurunan hal tersebut disebabkan belum tuntasnya program berkelanjutan penelitian di Pusat Penelitian Pengembangan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dimanfaatkan secara langsung oleh Ditjen teknis terkait.


Grafik 3.1 Jumlah/presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif


| 39

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2014 yang mendukung kepada keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 1) Penelitian pengembangan ekonomi kreatif sub-sektor kerajinan sebagai ikon cenderamata kaitannya dengan destinasi wisata. Penelitian ini di-laksanakan pada bulan Maret 2014 dengan lokus Padang, Solo, Sumedang, dan Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana strategi pengembangan ekonomi kreatif sub-sektor kerajinan dan mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi agar produk kerajinan dapat menjadi ikon cenderamata pada daerah destinasi wisata di Indonesia. Kerajinan yang berkembang di Indonesia sebagian besar merupakan produk hasil kreativitas masyarakat yang sangat kental dengan kearifan budaya lokal. Kerajinan yang pada awalnya sebagian besar untuk kepentingan religi (sosial budaya) pada saat ini sudah mengalami perkembangan menjadi fungsi estetik. Pada masingmasing daerah mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri, sehingga dari produk kerajinan dapat menunjukkan identitas daerah tersebut. Pada masa otonomi daerah masing-masing daerah atau destinasi wisata mencari atau menentukan ciri khas yang membedakannya dengan destinasi atau daerah wisata yang Gambar 3.1. Wawancara dengan pemilik Tenun Patra


ada di nusantara. Pada perkembangan gelombang ekonomi kreatif belum semua daerah mempunyai ikon cenderamata yang berasal dari kerajinan, muncul atau disusulkan suatu ikon cenderamata pada suatu daerah destinasi wisata dapat terjadi dari dua arah yaitu usulan dari pemerintah daerah dan perkembangan pasar. Untuk kasus Kota Denpasar kain Tenun Endek diusulkan oleh pemerintah kota yang didukung oleh masyarakat. Pengusulan sebuah produk tentunya berdasarkan berbagai pertimbangan seperti terkait sosial budaya atau ekonomi. Untuk daerah penelitian lainnya belum ada payung hukum penetapan produk kerajinan sebagai ikon cenderamata kaitannya dengan daerah destinasi wisata. Dari hasil penelitian menunjukkan tiap-tiap daerah sudah mempunyai produk kerajinan yang berpotensi dijadikan sebagai ikon cenderamata, kaitannya dengan destinasi wisata. Produk-produk ini menunjukkan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat dan mempunyai ciri khas tersendiri. Secara umum, semua daerah, masing-masing mempunyai berbagai permasalahan dalam pengembangannya. Strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif sub-sektor kerajinan sehingga dapat menjadi ikon cenderamata pada daerah destinasi wisata yaitu: a) Tingkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dengan pemerataan penciptaan tenaga kerja melalui pendidikan; b) Manfaatkan sumber daya budaya lokal sebagai sumber inspirasi dan dikemas dalam bentuk produk kerajinan yang unik dan khas; c) Tingkatkan akses bahan baku lokal yang berkualitas dan kompetitif untuk penciptaan wirausaha dan model bisnis baru yang berdaya saing; d) Kembangkan kreasi produk kerajinan yang mengikuti budaya kekinian (trend pasar) untuk meningkatkan penghargaan pasar; e) Gunakan ketersediaan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan penciptaan wirausaha dan model bisnis yang bersaing dan kompetitif; f) Ciptakan wirausaha dan model bisnis baru di bidang kerajinan dengan meningkatkan akses ke lembaga pembiayaan; g) Tingkatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif. L A K I P - 2 0 1 4 | Badan Pengembangan Sumber Daya

| 41

2) Penelitian Pengembangan Sentra Kreatif Rakyat Penelitian Pengembangan Sentra Kreatif Rakyat yang dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni tahun 2014 merupakan kegiatan penelitian lanjutan dari penelitian di tahun 2013. Pada penelitian kali ini ada beberapa hal yang tetap dilaksanakan yaitu yang berkaitan dengan pemetaan, perbedaannya hanya pada lokasi penelitian yaitu Pacitan, Magelang, dan Tana Toraja yang sebelumnya Pacitan dan Manggarai Barat. Dalam usaha pengembangan sentra-sentra kreatif rakyat ada permasalahan terkait dengan dampak dari program kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat di wilayah Sentra Kreatif Rakyat. Tujuan dari pelaksanaan Penelitian Kajian Pengembangan Sentra Kreatif Rakyat adalah: a) Mengetahui dampak program SKR terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kreativitas pelaku kreatif; b) Mengetahui persepsi masyarakat dan pelaku kreatif terhadap program pengembangan sentra kreatif rakyat; c) Mengetahui motif-motif tradisional yang ada di wilayah Sentra Kreatif Rakyat serta perkembangannya. 3) Penelitian Dampak Penyelenggaraan Tour de Singkarak 2014 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014, tujuan dari penelitian ini adalah menemukenali secara holistik dampak pelaksanaan Tour de Singkarak terhadap sektor ekonomi kreatif di wilayah Sumatera Barat. Sasaran yang ingin dicapai yaitu terindentifikasinya dampak pelaksanaan Tour de Singkarak (TdS) terhadap sektor ekonomi kreatif di wilayah Sumatera Barat dan tersusunnya rekomendasi terhadap Penyelenggaraan TdS untuk pengembangan Ekraf di Sumbar. Dari hasil penelitian Ada beberapa point yang dapat disimpulkan secara khusus, yakni sebagai berikut:


a.

Sub-sektor ekonomi kreatif yang terlibat dalam penyelenggaraan TdS adalah fesyen, kuliner dan seni pertunjukan. Mayoritas mereka mengikuti TdS ini atas inisiatif sendiri dan modal sendiri; b. Dampak terhadap pendapatan pelaku kreatif, pada umumnya meningkat kecuali untuk modal skala kecil. Para pelaku kreatif yang terlibat pada TdS ini merupakan pekerjaan tetap bukan sampingan, sehingga ada dampak sebelum dan sesudah pelaksanaan TdS. Kebanyakan untuk usaha kecil mengalami penurunan omset pada saat penyelenggaraan TdS karena penutupan jalan. Namun untuk usaha yang mempunyai modal besar malah mendapatkan peningkatan omset (Rp. 1.000.0002.000.000,-). Produk yang dibuat berasal dari bahan lokal. Sedangkan untuk pembeli sebagian besar berasal dari penduduk lokal, 24 persen wisnus dan hanya 9% dari wisman; c. Dampak terhadap kesempatan kerja terhadap penyelenggaraan TdS adalah para pelaku kreatif hanya mempekerjaan 1-2 orang sebesar 38%, sedangkan 3-5 orang hanya 18%. Pada saat penyelenggaraan TdS tidak terjadi peningkatan pekerja secara signifikan. Pekerja sebagian besar berasal dari lokal (73%) dan memperkerjakan usia 21-30 tahun sebesar 41%. Para pelaku kreatif setuju bahwa penyelenggaraan event TdS membuka lapangan kerja baru; d. Sedangkan dampak terhadap harga adalah sebanyak 56% responden menyatakan tidak ada kenaikan harga produk selama penyelenggaraan TdS; e. 48% responden menyatakan setuju bahwa penyelenggaraan TdS memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pendapatan; f. Masyarakat menginginkan sosialisasi penyelenggaraan TdS dan setuju untuk dilibatkan dalam kegiatan dimaksud baik untuk saran, ide, dan gagasan.

Gambar 3.8. Pelaku kreatif yang terlibat dalam Tour de

Singkarak


| 43

4) Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Kreatif Kegiatan ini dilaksanakan 3 (tiga) tahap. Tahap pertama diselenggaraan pada bulan Mei 2014, tahap kedua dilaksanakan pada bulan Juni 2014, dan tahap ketiga diselenggarakan pada bulan Juli 2014. Tujuan dari FGD Ekonomi Kreatif adalah menemukenali definisi, ekosistem, potensi dan permasalahan sub-sektor eko-nomi kreatif penelitian dan pengembangan di Indonesia serta mengoptimalkan pengembangan Ekonomi Kreatif yang tepat guna dan tepat sasaran. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah teridentifikasinya definisi dan ekosistem penelitian dan pengembangan sebagai sub-sektor ekonomi kreatif dan teridentifikasinya potensi dan permasalahan sub-sektor ekonomi kreatif penelitian dan pengembangan. Hasil kegiatan FGD tersebut tersusunlah konsep, definisi, ekosistem, potensi, dan permasalahan sub-sektor ekonomi kreatif penelitian dan pengembangan di Indonesia yang termuat dalam buku rencana induk pengembangan ekonomi kreatif jangka panjang dengan judul Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025.


P E R M A S A L A HA N 1.

2.

3.

4.

Belum tuntasnya program keberlanjutan penelitian di Pusat Penelitian Pengembangan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dimanfaatkan secara langsung oleh Direktorat Jenderal di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (EKSB dan EKMDI); Belum terkoordinasinya kegiatan (penelitian) Puslitbangjak ekraf dengan kegiatan unit Eselon I lainnya terutama Ditjen teknis yang terkait (EKSB dan EKMDI) yang merupakan pengguna (user) hasil penelitian; Diseminasi hasil penelitian tahun anggaran 2014 dilakukan pada bulan november tahun berjalan, yang didiseminasikan adalah satu penelitian. Pada bulan tersebut, belum semua penelitian selesai dilaksanakan. Jumlah Anggaran di Puslitbangjak Pariwisata sebesar Rp.5.721.420.000 hanya digunakan sebesar Rp.4.795.591.504 atau 83.82%. Sedangkan Anggaran Puslitbangjak Ekonomi Kreatif sebesar Rp.5.840.573.000 hanya digunakan sebesar Rp.4.807.156.750 atau 82.31%.

P E M E C A HA N M A S A L A H 1. 2.

3.

4.

Segera diselesaikan rekomendasi hasil penelitian untuk segera diaplikasikan; Untuk memaksimalkan capaian di tahun depan, agar dalam perencanaan kegiatan penelitian dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Direktorat teknis (EKSB dan EKMDI), sehingga kegiatan penelitian yang dilaksanakan didasarkan atas kebutuhan Ditjen Teknis dan hasil penelitian tersebut dapat langsung dimanfaatkan/diaplikasikan; Penelitian sebaiknya selesai pada triwulan ketiga, sehingga pada akhir tahun anggaran dapat didiseminasikan kepada para stakeholder untuk dapat dimanfaatkan; Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tahun mendatang, agar setiap pelaksanaan kegiatan konsisten dengan jadwal dalam perencanaan serta meminimalisisr revisi kegiatan.


| 45

Capaian RPJMN 2010 – 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Program kegiatan Prioritas

Sasaran

Indikator

1.

Standarisasi Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif



2.

Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif


3.

Pengembangan Pendidikan Tinggi bidang Pariwisata

Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata

No

Target

Realisasi

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

15.000

9.000

6.000

5.000

12.500

21.500

11.500

0

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (orang

1.150

1.150

1.175

1.190

1.200

1.150

1.270

1.045

1.260

1380

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja (orang)

1.241

1.281

1.383

1.443

1.490

1.241

1.290

1.216

1.437

1.685


Dari tabel di atas dapat diuraikan: 1.

Capaian indikator kinerja “jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi” tahun 2014 mencapai tidak ada realisasi disebabkan:  Pada tahun 2014 kegiatan sertifikasi kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif direncanakan targetnya sebanyak 6.000 orang, karena ada penghematan anggaran maka sertifikasi tidak bisa dilaksanakan.  Target Renstra BPSD 2012 – 2014 sertifikasi tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 30.000 orang tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif, posisi sampai dengan tahun 2013 tenaga kerja yang sudah tersertifikasi berjumlah 33.000 orang atau 110.00% sehingga telah melampui target yang ditetapkan oleh Renstra BPSD sebesar 3.000 orang yang tersertifikasi.

2.

Capaian indikator kinerja “jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif” tahun 2014 mencapai 1.380 orang dari target 1.200 orang atau 115.00%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan lokasi pembekalan pada daerah penerima dana dekonsentrasi, yaitu sebanyak 15 (lima belas) provinsi, dan ada dalam satu provinsi terdapat 3 kegiatan.Dengan demikian jumlah peserta pembekalan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebanyak 530 orang, dan dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi Badan Pengembangan Sumber Daya sebanyak 850 orang.

3.

Capaian indikator kinerja “Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja” tahun 2014 mencapai 1685 orang dari target 1490 orang atau 113.09%. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa mahasiswa yang ikut wisuda tahun ini yang seharusnya tahun sebelumnya, sehingga melampui jumlah yang ditargetkan.


| 47

3.2 ANGGARAN 2014 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PAREKRAF

Pagu DIPA BPSD tahun 2014 sebesar Rp. 333.925.231.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terbagi di 5 (lima) Satuan Kerja Pusat, 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis di Daerah dan 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kegiatan Satuan Kerja beserta anggarannya ditunjukkan pada tabel 3.2


Tabel 3.2 Kegiatan dan Anggaran Satker Tahun 2014 No

Satuan Kerja

Pagu DIPA

Realisasi

%

A

Satuan Kerja Pusat

58.724.172.000

48.482.781.567

82.56

1

Pusat Penelitian Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

5.721.420.000

4.795.591.504

83.82

2

Pusat Penelitian Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

5.840.573.000

4.807.156.750

82.31

3

Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

5.185.030.000

4.286.540.100

82.67

4

Pusat Kompetensi Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan

9.436.906.000

7.086.603.590

75.09

5

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

32.540.243.000

27.506.889.623

84.53

B

UPT Pendidikan Tinggi

271.201.059.000

215.891.263.086

79.61

1

Sekolah Tinggi Bandung

89.765.836.000

71.932.502.969

80.13

2

Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali

87.285.675.000

64.984.630.571

74.45

3

Akademi Pariwisata (Akpar) Medan

46.948.391.000

40.345.087.787

85.93

4

Akademi Makassar

47.201.157.000

38.629.041.759

81.84

C

Dekonsentrasi

4.000.000.000

3.617.943.278

90.45

1

Provinsi Jambi

200.000.000

174.718.600

87.36

2

Provinsi Bengkulu

200.000.000

175.965.500

87.98

3

Provinsi Lampung

188.000.000

184.118.700

97.94

4

Provinsi Jawa Tengah

200.000.000

187.697.200

93.85

5

Provinsi Jawa Timur

200.000.000

199.637.700

99.82

6

Provinsi Bali

268.000.000

210.745.500

78.64

7

Provinsi Kalimantan Barat

210.000.000

206.231.500

98.21

8

Provinsi Kalimantan Selatan

210.000.000

157.779.150

75.13

9

Provinsi Sulawesi Barat

200.000.000

181.821.800

90.91

10

Provinsi Sulawesi Tenggara

1.000.000.000

999.910.000

99.99

11

Provinsi Gorontalo

200.000.000

158.914.200

79.46

12

Provinsi Nusa Tenggara Barat

230.000.000

203.636.128

88.54

13

Provinsi Nusa Tenggara Timur

230.000.000

230.000.000

100.00

14

Provinsi Maluku

200.000.000

169.526.300

84.76

15

Provinsi Papua

264.000.000

177.241.000

67.14

333.925.231.000

267.991.987.931

80.26

Pariwisata

Pariwisata

Total

(STP)

(Akpar)


| 49


BAB IV P ENUTUP


| 51

PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSD) tahun 2014 terhadap capaian/realisasi kegiatan, yang merupakan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya, sebagian besar telah melampui target yang telah ditetapkan. 1) Capaian kinerja berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak mencapai target disebabkan: a. Pada tahun 2014 kegiatan sertifikasi kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif direncanakan targetnya sebanyak 6.000 orang, karena ada penghematan anggaran maka sertifikasi tidak bisa dilaksanakan. b. Target Renstra BPSD 2012 – 2014 sertifikasi tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 30.000 orang. Posisi sampai dengan tahun 2013 tenaga kerja yang sudah tersertifikasi berjumlah 33.000 orang atau 110.00% sehingga telah melampui target yang ditetapkan oleh Renstra BPSD sebesar 3.000 orang yang tersertifikasi. 2) Capaian kinerja berdasarkan jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja sebesar 1685 orang atau 113.09% terhadap target kinerja yang dituangkan dalam PK BPSD sebesar 1490 orang. 3) Capaian kinerja berdasarkan presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata sebesar 10% dengan target 12%, dari 10 Penelitian yang telah dilaksanakan. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan presentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif belum tercapai yang ditargetkan (13%) dari 7 penelitian yang telah dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum tuntasnya program keberkelanjutan penelitian di Pusat Penelitian


dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif untuk dimanfaatkan secara langsung oleh Ditjen teknis terkait (EKSB dan EKMDI). Berdasarkan pagu DIPA Badan Pengembangan sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seluruhnya sebesar Rp.333.925.231.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.267.991.987.931,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau 80.26%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan: a. b. c. d.

Kelambatan DIPA; Kebijakan penghematan anggaran; Realokasi anggaran, yang berdampak perubahan struktur anggaran; Terjadinya revisi sebagai akibat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan.


| 53

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORM PPS)


|

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORM PPS) Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

: :

Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2014

NO

Sasaran

1.


2.

3.

Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi pariwisata


lulusan


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang)

5500

0

0.00

2.

Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif yang disertifikasi (Orang)

500

0

0.00

3.

Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di pasar kerja (Orang)

1490

1685

113.09

4.

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata

12%

10%

83.33

5.

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif

13%

0

0.00


|

L A K I P Badan Pengembangan Sumber Daya

Recommend Documents