LAPORAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

LAPORAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

2016

KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia‐Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016. Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua program kerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua program kerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016. Selain itu, laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya good governance di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016. Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga selesainya penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami berharap masukan ataupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak khususnya jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan guna lebih menyempurnakan Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Jakarta, Februari 2017 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Dr. WAHJU S. UTOMO Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002 Pembina Utama (IV/NIP. 19590109 198603 1 002

i

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary) Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi zero accident, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berusaha mewujudkan tujuannya, yaitu mencetak tenaga ahli maupun terampil yang siap pakai demi memenuhi standar kompetensi, baik dalam bidang aparatur negara maupun dalam hal penyediaan operator sarana dan prasarana transportasi; maupun sasaran utamanya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perhubungan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menuangkannya dalam Rencana Strategis. Sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada tahun 2016 ada 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dilengkapi dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Sasaran Startegis yang telah ditetapkan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2016 pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah tercapai tingkat keberhasilan yang baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian yang berhasil mencapai 100% atau lebih terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata‐rata tingkat pencapaian sebesar 95,93%, walaupun sudah cukup baik capaiannya tapi masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. ii

Sasaran strategis yang telah mencapai atau melebihi target adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima -

Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan sebesar 133,95%;

2. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika -

Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan sebesar 133,48%;

3. Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi -

Jumlah sistem informasi yang dibangun sebesar 100,00%

4. Terwujudnya Kurikulum dan Silabi yang berbasis kompetensi Transportasi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfilment Curriculum) dan sesuai dengan perkembangan IPTEK -

Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi sebesar 104,29%

5. Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) -

Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 100,00%

iii

6. Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership -

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi sebesar 120,63%

7. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan -

Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi sebesar 126,14%

Namun ada sasaran strategis yang tingkat capaian kinerjanya di bawah target, yaitu: 1. Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi -

Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi sebesar 81,88%

2. Terwujudnya Kurikulum dan Silabi yang berbasis kompetensi Transportasi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfilment Curriculum) dan sesuai dengan perkembangan IPTEK -

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi sebesar 46,67%

-

Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi sebesar 70,27%

3. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan -

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan sebesar 90,40%

-

Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan sebesar 94,02% iv

4. Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional. -

Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan sebesar 46,15%

5. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional. -

Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir sebesar 91,24%

-

Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan sebesar 99,84%

6. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika. -

Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika sebesar 95,96%

Secara keseluruhan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada tahun 2016 mencapai tingkat keberhasilan yang sangat baik. Dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama telah dicapai 100% atau lebih, sedangkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama lainnya meskipun belum mencapai target tetapi sudah cukup baik.

v

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................. vi DAFTAR TABEL ..................................................................................................... viii DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................... X DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... I ‐ 1 A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................... I ‐ 1 B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN .. I ‐ 2

1. Sekretariat Badan ......................................................................................... I ‐ 6 2. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat .......................................... I ‐ 7 3. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut ............................................ I ‐ 8 4. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Uadara ....................................... I ‐ 9 5. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan ................................... I ‐ 10 C. VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN ................................................................. I ‐ 13 D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN .............. I ‐ 15 E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI .............................................. I ‐ 16

1. Isu Strategis ................................................................................................. I ‐ 16 2. Permasalahan ............................................................................................. I ‐ 17 3. Arah Kebijakan Dan Strategi ....................................................................... I ‐ 17 F. SISTEMATIKA LAPORAN .............................................................................................. I – 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... II ‐ 1 A. RENCANA KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN ............... II ‐ 1 1. Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015 ‐ 2019 ...... II ‐ 3

vi

2. Rencana Kinerja (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 .................................................................................................. II ‐ 7 B. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016 ..................................................................................................... II ‐ 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... III ‐ 1 A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

TAHUN 2016 .................................................................................................... III ‐ 2 1. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2016 ............................. III ‐ 2 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012‐2016 ................. III ‐ 18 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) ................................................................................................. III ‐ 35 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) ............... III ‐ 39 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................................. III ‐ 70 6. Kontribusi Terhadap Capaian IKU Kementerian Perhubungan ................ III ‐ 79 B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

TAHUN 2016 .................................................................................................. III ‐ 82 1. Alokasi Anggaran Tahun 2016 .................................................................. III ‐ 82 2. Analisis Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Dan Sisa Dana Oleh Unit Kerja Eselon I ............................................................................................. III ‐ 89 3. Transito/Sisa Dana Kegiatan ..................................................................... III ‐ 91 4. Sisa Kontrak ............................................................................................... III ‐ 93 5. Anggaran Yang Diberi Tanda Bintang/Blokir ............................................ III ‐ 96 6. Sisa Dana Badan Layanan Umum ............................................................. III ‐ 97 BAB IV PENUTUP ............................................................................................ IV ‐ 1 A. KESIMPULAN .................................................................................................... IV ‐ 1 B. SARAN .............................................................................................................. IV ‐ 1

vii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9

Halaman

Komposisi Pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 ..................................................... I ‐ 15 Target RENSTRA Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015 – 2019 ............................................................................................. II ‐ 2 Rencana Kinerja Tahun 2016 Badan Pengembangan SDM Perhubungan ........................................................................................... II ‐ 7 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2016 .... II ‐ 10 Realisasi Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun 2016 .................. III ‐ 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja, 2012‐2016 ....................... III ‐ 18 Perbandingan Target RENSTRA Tahun 2016 dengan Capaian Kinerja Tahun 2016 ................................................................................. III 36 Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan, 2012‐2016 ........................ III ‐ 41 Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan, 2012‐2016 ....................... III – 43 Realisasi Anggaran BPSDM Perhubungan Tahun 2016 (Setelah Self Blocking) ........................................................................... III ‐ 57 Laporan Neraca Barang Mlilik Negara, 2016 ........................................ III ‐ 57 Daftar Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan lainnya, 2016 ......................................................................................... III ‐ 59 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan UPT/Satker BPSDM Perhubungan, 2016 .............................................................................. III ‐ 63

Tabel 3.10 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan, 2016 ................ III ‐ 71 Tabel 3.11 Nilai Efisiensi Keluaran Sasaran Strategis BPSDM Perhubungan, 2016 .III ‐ 74 Tabel 3.12 Capaian IKU Terhadap Target PK Kementerian Perhubungan ............. III ‐ 79 Tabel 3.13 Alokasi Pemotongan Anggaran, 2016 ................................................... III ‐ 83 viii

Tabel 3.14 Penambahan Dana BLU dan PNBP, 2016 ............................................. III ‐ 85 Tabel 3.15 Blokir Mandiri (Self Blocking) UPT/Satker BPSDM Perhubungan, 2016 ...................................................................................................... III ‐ 86 Tabel 3.16 Anggaran Tanda Bintang/Blokir UPT/Satker BPSDM Perhubungan, 2016 ...................................................................................................... III ‐ 96

ix

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1 Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan, 2010 ‐ 2014 ....................... II – 7 Grafik 3.1 Capaian IKU Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan Tahun 2016 Pertriwulan ........... III – 6 Grafik 3.2 Capaian IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Tahun 2016 Pertriwulan . III – 7 Grafik 3.3 Capaian IKU Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi ................................ III ‐ 8 Grafik 3.4 Capaian IKU Jumlah sistem informasi yang dibangun ......................... III – 8 Grafik 3.5 Capaian IKU Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompeten ............................................................................................. III – 9 Grafik 3.6 Capaian IKU Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi ....................................................................................... III – 10 Grafik 3.7 Capaian IKU Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi ................... III – 10 Grafik 3.8 Capaian IKU Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) ................................................................................................. III – 11 Grafik 3.9 Capaian IKU Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi ...................................................................................... III – 12 Grafik 3.10 Capaian IKU Nilai AKIP BPSDM Perhubungan ................................... III – 12 Grafik 3.11 Capaian IKU Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan .. III – 13 Grafik 3.12 Capaian IKU Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi ................................................................................... III – 14 Grafik 3.13 Capaian IKU Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan .. III – 15 Grafik 3.14 Capaian IKU Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir ................................................................ III – 16 Grafik 3.15 Capaian IKU Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan ......................... III – 16 Grafik 3.16 Capaian IKU Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan x

beretika ............................................................................................. III – 17 Grafik 3.17 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan, 2012‐2016 .. III – 23 Grafik 3.18 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/ kelulusan, 2012‐2016 ........................................................................ III – 24 Grafik 3.19 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi, 2012‐2016 ........................................................ III – 25 Grafik 3.20 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah sistem informasi yang dibangun III – 25 Grafik 3.21 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi, 2012‐2016 ............................................. III – 26 Grafik 3.22 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi, 2012‐2016 ..................................................... III – 27 Grafik 3.23 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi, 2012‐2016 .................................................................... III – 27 Grafik 3.24 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU), 2012‐2016 .................................................... III – 28 Grafik 3.25 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi, 2012‐2016 ................................................................... III – 29 Grafik 3.26 Perbandingan Kinerja IKU Nilai AKIP BPSDM Perhubungan, 2012‐2016 ........................................................................................... III – 30 Grafik 3.27 Perbandingan Kinerja IKU Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan, 2012‐2016 .................................................................. III – 31 Grafik 3.28 Perbandingan Kinerja IKU Nilai aset BPSDM Perhubungan, 2012‐2016 ......................................................................................... III – 31 Grafik 3.29 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan, 2012‐2016 .............................................................. III – 32 Grafik 3.30 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir, 2012‐2016 ...................... III – 33 Grafik 3.31 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, 2012‐2016 .......................................................................................... III – 34

xi

Grafik 3.32 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika, 2012‐2016 ................................................ III ‐ 35

xii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3

Halaman

Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan ................................. I ‐ 3 Susunan Organisasi BPSDM Perhubungan ........................................ I ‐ 13 Arah Kebijakan Badan Pengambangan SDM Perhubungan .............. I ‐ 18

xiii

BAB PENDAHULUAN I A. LATAR BELAKANG Dalam rangka menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang berdaya guna, berhasil guna serta berstandar internasional, maka Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui pembinaan SDM sektor perhubungan mempunyai tugas utama melaksanakan berbagai macam program pendidikan, pelatihan dan pengembangan, guna mempersiapkan dan meningkatkan SDM perhubungan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam arti bahwa penggunaan semua sumber daya yang ada harus dapat menghasilkan output yang dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap kinerja Kementerian Perhubungan. Berbagai program kerja dan kegiatan dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi melalui pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan berikut jajarannya yang mana harus dapat berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana, standar dan semua ketentuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

Laporan Kinerja BPSDM Perhubungan 2016

I ‐ 1

sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selama tahun 2016 dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016. Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurang berhasilan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2016 dikaitkan dengan upaya‐upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka memenuhi visi dan Misi yang telah ditetapkan. Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015 ‐ 2019. B. KEDUDUKAN,

TUGAS

DAN

FUNGSI

BADAN

PENGEMBANGAN

SDM

PERHUBUNGAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, pasal 339 menunjukkan bahwa nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.


I ‐ 2

Gambar 1. 1

Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam pasal 780 menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan. Dalam rangka memenuhi ketersediaan SDM Transportasi yang handal, profesional dan berkualitas tersebut diperlukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terarah, sesuai dengan karakteristik operasional yang dibutuhkan. Untuk itu perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang perhubungan harus diprioritaskan sesuai amanat dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi. Perubahan nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan menjadi Badan Pengembangan SDM Perhubungan di latar belakangi oleh adanya 5 (lima) hal yaitu:


I ‐ 3

1. Adanya 4 (empat) UU Transportasi : a. pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan SDM Perhubungan secara merata; b. setiap SDM Perhubungan wajib memiliki kompetensi; c. pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan masyarakat (penyedia dan pengguna jasa); d. dikenakan sanksi pidana penjara bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi; 2. Kondisi transportasi nasional; 3. SDM Transportasi (SDM Aparatur, SDM Non Aparatur dan Masyarakat sebagai pengguna dan Penyedia Jasa Transportasi); 4. Komunikasi dan Kordinasi: a. komunikasi dan koordinasi antar sektor belum berjalan baik; b. komunikasi dan koordinasi Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik; c. komunikasi dengan masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi belum berjalan dengan efektif. 5. Pendidikan dan pelatihan Transportasi: a. sumber daya yang dimiliki pemerintah dan swasta masih terbatas (sarpras, tenaga pendidik dan anggaran); b. diklat transportasi dan penunjang untuk masyarakat belum merata keseluruh wilayah; c. diklat transportasi dan penunjang untuk aparatur masih sangat terbatas; d. kursil dan metode diklat belum sepenuhnya sesuai dengan pemenuhan kompetensi (knowledge, skill, and attitude). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi :


I ‐ 4

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam mengoptimalkan fungsi tersebut diatas, Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai 3 (tiga) unsur utama yaitu : 1. Pendidikan : a. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan; b. Tenaga kependidikan; c. Kurikulum dan silabus; d. Metode diklat; e. Kerjasama pendidikan dengan universitas/institut di dalam negeri dan luar negeri; f. Bantuan pengembangan pendidikan milik swasta/masyarakat. 2. Pelatihan : a. Sarana dan prasarana pelatihan; b. Tenaga/Instruktur pelatih; c. Materi/bahan pelatihan; d. Metode pelatihan; e. Penyebaran lokasi pelatihan; f. Kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan pemerintah daerah (PEMDA) dan asosiasi‐asosiasi penyedia jasa dan profesi transportasi. 3. Penyuluhan : a. Materi/bahan penyuluhan; b. Tenaga penyuluh;


I ‐ 5

c. Metode penyuluhan; d. Penyebaran lokasi penyuluhan; e. Kerjasama penyuluhan dengan pemerintah daerah dan assosiasi serta organisasi masyarakat. Yang mana ketiga unsur tersebut di dalam pelaksanaannya harus didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang handal dan terintegrasi yaitu dengan dibentuknya Unit Informasi Teknologi (IT) BPSDM Perhubungan. Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat; c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut; d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. 1. Sekretariat Badan Sekretariat Badan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 784, Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.


I ‐ 6

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi : a.

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja anggaran, perumusan kinerja, pengelolaan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta pelaporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

b. Pelaksanaan aministrasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; c.

Penyiapan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi keuangan dan barang milik Negara serta pengelolaan tindak lanjut hasil temuan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan

d. Penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, penyusunan rancangan peraturan perundang‐undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, kerja sama, pengelolaan teknologi informasi, pelaksanaan kehumasan, penyuluhan dan sosialisai, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 2. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 803, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.


I ‐ 7

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengembangan SDM Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi : a.

Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian;

b. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian; dan c.

Penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan darat.

3. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 803 pasal 818, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut.


I ‐ 8

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi : a.

Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi laut;

b. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi laut; dan c.

Penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

4. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 834, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan udara.


I ‐ 9

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi : a.

Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi udara;

b. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi udara; dan c.

Penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;

5. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 849, Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan.


I ‐ 10

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan menyelenggarakan fungsi : a.

Penyiapan jenis pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan, rencana program dan anggaran, standardisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan;

b. Penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural dan fungsional aparatur perhubungan; c.

Penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan manajerial aparatur perhubungan; dan

d. Penyiapan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, layanan kesehatan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pelaporan kinerja serta pengelolaan data dan informasi serta analisa dan pemenuhan kebutuhan pengembangan perangkat teknologi informasi di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Adapun pembinaannya, dalam aspek teknis administratif dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kemudian pembinaan dan bimbingan dalam aspek teknis operasional pendidikan dan pelatihan dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan masing‐masing.


I ‐ 11

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah : 1)

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi;

2)

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta;

3)

Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Curug;

4)

Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) di Jakarta;

5)

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;

6)

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;

7)

Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya

8)

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;

9)

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan;

10) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya; 11) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar; 12) Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun; 13) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang; 14) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali; 15) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang; 16) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong; 17) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong; 18) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh‐Besar; 19) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Padang Pariaman; 20) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Minahasa Selatan; 21) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta; 22) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang; 23) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura; 24) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug; 25) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi; dan


I ‐ 12

26) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter (BP3K) SDM Transportasi. Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 2

Susunan Organisasi BPSDM Perhubungan

C. VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015‐2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilakukan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;


I ‐ 13

2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimbangan

dan

demokratis

berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas‐aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya‐saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015‐2019 yang dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. 1. Handal diindikasi oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air; 2. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, professional, mandiri dan produktif; 3. Nilai Tambah diindikasi oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan,

social,

budaya,

pertahanan

dan

keamanan)

secara

berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development). Laporan Kinerja BPSDM Perhubungan 2016

I ‐ 14

D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2016 Badan Pengembangan SDM Perhubungan didukung oleh 3.491 orang pegawai dari berbagai macam latar pendidikan. Komposisi pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 NO.

UNIT KERJA

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong

122 78 59 74 86 162 333 346

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

242 180 121 110 92 96 112 91 12 70 70 149 331


I ‐ 15

NO. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

UNIT KERJA Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Padang Pariaman Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Minahasa Selatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Karakter (BP3K) SDM Transportasi JUMLAH

JUMLAH 37 118 34 32 50 55 52 45 100 32 3.491

Sumber Data: Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

E.

ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. Isu Strategis Dalam Undang‐Undang dibidang Transportasi (Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan dan Angkutan Jalan raya), mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional, dilain pihak kondisi saat ini SDM Transportasi belum memenuhi kebutuhan baik dari kuantitas maupun kualitas. Sehingga Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM Perhubungan (operator sarana dan prasarana penyelenggara transportasi, aparatur pemerintah pusat dan daerah).


I ‐ 16

2. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Badan Pengembangan SDM Perhubungan antara lain: a. Tidak tersedianya SDM yang mencukupi untuk tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan tenaga kependidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas. b. Sarana dan prasarana yang sebagian sudah out of date dan belum mencukupi untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. c. Sistem diklat yang belum terintegrasi melalui sistem informasi yang terkomputerisasi. d. Belum ada rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang. e. Manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM masih perlu disempurnakan agar koordinasi kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik, khususnya untuk kegiatan‐kegiatan yang strategis. 3. Arah Kebijakan Dan Strategi Berdasarkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015‐2019 Badan Pengembangan SDM Perhubungan Arah kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM di Bidang Transportasi”.


I ‐ 17

Gambar 1. 3 Arah Kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Arah kebijakan diatas diperoleh strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut : 1. Menyusun Man Power Planning SDM Transportasi Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.


I ‐ 18

2. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM Transportasi; Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis. 3. Mengembangkan kapasitas diklat SDM Transportasi Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional. Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT


I ‐ 19

khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu‐isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi. Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi. 4. Menata Regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi. 5. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.


I ‐ 20

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan

Tinggi

(Politeknik/Akademi),

dan

Eselonisasi

atau

penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan. 6. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi. F.

SISTEMATIKA LAPORAN Pada dasarnya Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2016


I ‐ 21

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2016 sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 1. BAB I PENDAHULUAN Memuat tentang penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam Bab II ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Perjanjian Kinerja) pada tahun bersangkutan. 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA a. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2) Membanidngkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi; 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);


I ‐ 22

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 4. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 5. LAMPIRAN ‐ LAMPIRAN Dalam memperjelas Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016, dapat dilampirkan Tabel Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015‐2019, Tabel Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016, Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 dan Tabel Pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 serta tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2012 sampai dengan 2016.


I ‐ 23

BAB PERENCANAAN KINERJA II A. RENCANA KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di sahkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mengalami perubahan dan telah disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan sehingga mengakibatkan penyesuaian pada Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Perhubungan termasuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Indikator Kinerja Utama yang dipaparkan pada dokumen LAKIP Tahun 2015 ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang lebih berorientasi kepada capaian outcome sehingga lebih menggambarkan capaian kinerja Badan Pengembangan SDM perhubungan. 1. Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015 ‐ 2019 Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015 ‐ 2019 yang telah di tuangkan dalam dokumen RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015‐2019 adalah sebagai berikut:


II ‐ 1

Tabel 2. 1 SASARAN STARTEGIS

NO a

Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.

Target RENSTRA Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015 ‐ 2019 TARGET

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1

SATUAN

Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.

2015

2016

2017

2018

2019

Orang

288.161

300.752

299.672

303.558

303.080

Orang

266.844

284.305

284.623

289.687

294.779

b

Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

2

Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan


II ‐ 2

NO c

SASARAN STARTEGIS Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi

3

4

d

Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.

TARGET

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

5

6

SATUAN

Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. Jumlah sistem informasi yang dibangun. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

2015

2016

2017

2018

2019

Dokumen

361

385

391

401

413

Sistem

57

62

67

64

65

Dokumen

76

71

72

68

70

Dokumen

76

71

72

68

70


II ‐ 3

NO

SASARAN STARTEGIS 7

e

f

Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme

TARGET


8

9

SATUAN

Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi

2015

2016

2017

2018

2019

Dokumen

141

160

133

139

136

Lembaga

2

2

1

0

0

Dokumen

76

83

90

94

100


II ‐ 4

NO

g

h

SASARAN STARTEGIS Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.

Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional

TARGET


10

11

12

13

SATUAN

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan. Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan. Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.

2015

2016

2017

2018

2019

Nilai

86

87

88

89

90

(%)

88

90

92

93

94

Rp.

Peraturan

11.681.528.642.759 11.915.159.215.614 12.153.462.399.926 12.396.531.647.925 12.644.462.280.883

4


4

4

II ‐ 5

4

4

NO

SASARAN STARTEGIS

TARGET


SATUAN 2015

2016

2017

2018

2019

Unit

2.664

8.686

2.692

1.996

1.908

M2

1.219.522

685.256

455.662

519.448

278.615

Orang

3.509

3.899

4.289

4.679

5.069

dan/atau Internasional. i

j

Terwujudnya 14 Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau 15 Internasional.

Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

16

Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

Sumber Data: Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2015‐2019


II ‐ 6

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015‐2019 yang terdiri dari sasaran, indikator kinerja serta target yang ditetapkan sebelum DIPA tahun anggaran 2016 ditetapkan. Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2016 Badan Pengembangan SDM Perhubungan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO

SASARAN STARTEGIS

a


1


2

b

c

Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi

3

4

d

Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and

5

Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. Jumlah sistem informasi yang dibangun. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

TARGET

287.559

Orang

275.657

Orang

64 Dokumen

43

Sistem

0 Dokumen


II ‐ 7

NO

SASARAN STARTEGIS Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.


7

e

f

g

h

Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

TARGET

0 Dokumen

153 Dokumen

Terwujudnya Lembaga 8 Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang 2 Lembaga Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Terwujudnya 9 Jumlah dokumen kerjasama Kerjasama dan dengan lembaga Kemitraan Yang Baik pemerintah/ swasta Dalam Rangka nasional atau asing di Mewujudkan bidang Diklat Transportasi Kemandirian dan 148 Dokumen Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership. Meningkatnya 10 Nilai AKIP BPSDM Optimalisasi Perhubungan. 86,5 Nilai Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, 11 Tingkat Penyerapan Anggaran, dan BMN Anggaran BPSDM 86,00 (%) BPSDM Perhubungan. Perhubungan. 12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil 12.259.825.392.335 Rp. diinventasisasi. Terwujudnya Peraturan 13 Jumlah draft peraturan Perundangan dan perundangan dan ketentuan Ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan lainnya di Lainnya di Bidang SDM Bidang SDM Transportasi 0 Peraturan Transportasi Yang yang dihasilkan. Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.


II ‐ 8

NO

SASARAN STARTEGIS


TARGET

i

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.

j


14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir. 15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. 16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

660

Unit

608.842,960

M2

3.824

Orang

Sumber Data: Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2016

B. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016 Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (annual performance plan) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015‐2019, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target‐target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif). Maksud Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2016 adalah untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan


II ‐ 9

Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015‐2019, yang memuat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Adapun perincian dari masing‐masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel 2. 3

Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO

SASARN STRATEGIS

a


1


2

b

c


3

4

d


5

6

Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. Jumlah sistem informasi yang dibangun. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

SATUAN

TARGET PK

TARGET PK REVISI

Orang

268.836

464.495

Orang

256.891

450.655

Dokumen

57

138

Sistem

8

12

Dokumen

46

60

Dokumen

26

37


II ‐ 10

NO

SASARN STRATEGIS


SATUAN

TARGET PK

TARGET PK REVISI

Dokumen

250

233

Lembaga

9

16

Dokumen

138

189

Nilai

87,00

86,00

(%)

91,41

95,12

Rp.

12.999.033.852.926

12.211.059.603.704

7

e

f

g

Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.

8

9

10

11

12

Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).


Nilai AKIP BPSDM Perhubungan. Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan. Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.


II ‐ 11

NO

SASARN STRATEGIS

h

Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.

i


14

15

j


16

Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.

Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

SATUAN

TARGET PK

TARGET PK REVISI

Peraturan

36

26

Unit

8.198

2.067

M2

387.244

436.604,20

Orang

3.628

3.291

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2016

Pada tahun 2016 ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan revisi target kinerja, hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran pada DIPA Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang dikarenakan adanya pemotongan anggaran, penambahan PNBP dan BLU serta adanya blokir mandiri (self blocking). Pemotongan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Langkah ‐ Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan


II ‐ 12

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Badan pengembangan SDM Perhubungan mendapatkan potongan anggaran sebesar Rp. 351.717.563.000,‐. Pagu Badan Pengembangan SDM Perhubungan juga mendapatkan tambahan anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran PNBP (sebesar Rp. 2.144.187.000,‐) dan BLU (sebesar Rp. 500.488.507.000,‐). Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah‐Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, masing‐masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking). Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan self blocking sebesar Rp. 670.154.522.000 ,‐ Kegiatan strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) pada tahun 2016 meliputi: 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat : Lanjutan Pembangunan BPPTD Mempawah Tahap IV dan Pengadaan peralatan/fasilitas diklat BPPTD Mempawah. 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut : a) Lanjutan Pembangunan BP2IP Padang Pariaman Tahap V, BP2IP Minahasa Selatan Tahap IV; b) Pembangunan Kampus Baru BP2IP Ambon dan NTT; c) Pengadaan peralatan dan fasilitas diklat BP2IP Padang Pariaman dan BP2IP Minahasa Selatan.


II ‐ 13

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara : a) Lanjutan Pembangunan gedung asrama, gedung laboratorium dan pengadaan fasilitas diklat di BPPP Palembang; b) Renovasi Asrama D, pekerjaan konstruksi jalan masuk, talud dan pagar di BPPP Jayapura; c) Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana diklat, pembuatan jalan dan taman di BP3 Curug. 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan : a) Renovasi gedung bangunan di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan. b) Lanjutan Pembangunan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahap IV dan pengadaan fasilitas diklat. 5. Pendidikan Perhubungan Darat : a) Lanjutan Pembangunan gedung asrama di STTD Bekasi, Laboratorium Nautika dan Teknika di BP2TD Palembang, asrama dan kelas di PKTJ Tegal Tahap V; b) Lanjutan Pembangunan Kampus BP2TD Bali Tahap II dan Kampus Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahap VI. 6. Pendidikan Perhubungan Laut : a) Pengadaan peralatan diklat, GMDSS di STIP dan Renovasi gedung kelas, labotarium dan gedung utama di BP2IP Sorong; b) Lanjutan Pembangunan gedung serba guna, asrama dan kelas di PIP Semarang, Kampus Terpadu PIP Makassar Tahap VII dan gedung asrama, kelas dan talud di BP2IP Malahayati‐Aceh Besar. c) Lanjutan Pembangunan kapal latih (Multiyears) di STIP, PIP Makassar dan Poltekpel Surabaya. 7. Pendidikan Perhubungan Udara : a) Lanjutan Pengadaan pesawat latih (Multiyears) di STPI dan Pengadaan Peralatan Diklat di ATKP Medan; b) Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana diklat di ATKP Surabaya dan Kampus Terpadu ATKP Makassar Tahap IV.


II ‐ 14

8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BPSDMP : Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar BPSDMP dan Aparatur Kementerian Perhubungan.


II ‐ 15

BAB AKUNTABILITAS KINERJA III Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya‐upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2016 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2016, namun mengacu pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen laporan ini juga memuat data capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2012 s.d 2016, hal ini dimaksudkan agar pihak yang berkepentingan terhadap laporan kinerja ini mendapat kelengkapan informasi sebagai bahan evaluasi perbaikan/peningkatan kinerja institusi di masa mendatang. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara menghitung persentase capaian kinerja setiap Indikator Kinerja Utama, dimana realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Kinerja =

/

%

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah: 1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 terhadap target kinerja tahun 2016; 2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2012‐2016 terhadap target kinerja periode tahun 2012‐2016; 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 terhadap target kinerja pada tahun 2016 dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2015‐2019;


III ‐ 1

4. Analisis penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja; 5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pada awal tahun 2016 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan, namun pada pelaksanaannya ada yang tidak mencapai target, mencapai target, bahkan melebihi target. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) yang berbasis outcome. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 Badan Pengembangan SDM Perhubungan ditargetkan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Di Bidang Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan dengan realisasi sebagaimana dibawah ini : Tabel 3. 1

Realisasi Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun 2016 REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2016

NO

a

SASARAN STARTEGIS



1


SATUAN

Orang

TARGET PK

464.495

% CAPAIAN TW I

TW II

123 .035

244.221

TW III

369.191

TW IV

622.198

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran b


2

Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap

Orang

450.655

133,95

133,95

111.172

230.955

337.010


601.543

III ‐ 2

133,48

REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2016 NO

SASARAN STARTEGIS


SATUAN

TARGET PK

% CAPAIAN TW I

TW II

TW III

TW IV

tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran c


3

4

Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. Jumlah sistem informasi yang dibangun.

133,48

Dokumen

138

29

55

80

113

81,88

Sistem

12

3

6

10

12

100,00

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran d


5

6

7

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

90,94

60

19

21

21

28

46,67

37

19

21

21

26

70,27

233

48

136

184

243

104,29

Dokumen

Dokumen

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran e

Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

8

Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Lembaga

16

73,74

4

4


7

16

III ‐ 3

100,00


SASARAN STARTEGIS


SATUAN

TARGET PK

% CAPAIAN TW I

TW II

TW III

TW IV

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran f

Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.

9

100,00

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi Dokumen

189

47

94

135

228

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran g

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.

120,63

10

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.

Nilai

86,00

0

0

77,74

77,74

90,40

11

Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.

(%)

95,12

7,24

24,89

50,11

89,43

94,02

Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.

Rp.

12.211.059. 603.704

13.034.924. 807.142

13.040.096. 883.905

13.040.096. 883.905

15.403.586. 255.001

126,14

12

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran h

Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.

13


Peraturan

26

103,52

3

3

10

12

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran i


120,63

14

15

46,15

46,15

Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.

Unit

2.067

106

762

914

1.886

91,24

Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.

M2

436.604,20

4.132,68

64.560,37

123.485,02

435.915,20

99,84

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran


95,54

III ‐ 4


SASARAN STARTEGIS


SATUAN

TARGET PK

% CAPAIAN TW I

j


16

Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

Orang

3.291

2.913

TW II

2.977

TW III

TW IV

2.950

3.158


95,96

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang terangkum di dalam 1 (satu) program dengan didukung oleh 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2016 telah berhasil mencapai 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dan atau melebihi dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) walaupun sudah cukup baik capaiannya tapi masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rata‐rata pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2016 ini adalah sebesar 96,44%. Rinciannya dapat dilihat sebagaimanan berikut: a. Sasaran Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima


95,96

III ‐ 5

700.000

622.198

600.000

ORANG

500.000 369.191

400.000 300.000 200.000

244.221 123.035

100.000 0 TW I

Grafik 3. 1

TW II

TW III

TW IV

Capaian IKU Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan Tahun 2016 Pertriwulan

-

Pada indikator kinerja “Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 622.198 orang dari target sebesar 464.495 orang atau mencapai 133,95% dari target.

b. Sasaran Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika


III ‐ 6

700.000 601.543 600.000

ORANG

500.000 400.000

337.010

300.000

230.955

200.000 111.172 100.000 0 TW I

Grafik 3. 2

TW II

TW III

TW IV

Capaian IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Tahun 2016 Pertriwulan

-

Pada indikator kinerja “Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 601.543 orang dari target sebesar 450.655 orang atau mencapai 133,48% dari target.

c. Sasaran Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi;


III ‐ 7

113

120 100 80 DOKUMEN

80 55

60 40

29

20 0 TW I

Grafik 3. 3

TW II

TW III

TW IV

Capaian IKU Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi

Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 113 dokumen dari target sebesar 138 dokumen atau mencapai 81,88% dari target. 14 12 12 10 10 SISTEM

-

8 6 6 4

3

2 0 TW I

Grafik 3. 4

TW II

TW III

TW IV

Capaian IKU Jumlah sistem informasi yang dibangun


III ‐ 8

-

Pada indikator kinerja “Jumlah sistem informasi yang dibangun” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 12 sistem dari target sebesar 12 sistem atau mencapai 100,00% dari target.

d. Sasaran Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK 30

28

25

DOKUMEN

20

21

21

TW II

TW III

19

15 10 5 0 TW I

Grafik 3. 5

TW IV

Capaian IKU Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompeten

-

Pada indikator kinerja “Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompeten” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 28 dokumen dari target sebesar 60 dokumen atau mencapai 46,67% dari target.


III ‐ 9

30 26 25

DOKUMEN

20

21

21

TW II

TW III

19

15 10 5 0 TW I

Grafik 3. 6

TW IV

Capaian IKU Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi

-

Pada indikator kinerja “Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 26 dokumen dari target sebesar 37 dokumen atau mencapai 70,27% dari target. 300 243

250 184

DOKUMEN

200 136

150 100 48 50 0 TW I

Grafik 3. 7

TW II

TW III

TW IV

Capaian IKU Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi


III ‐ 10

-

Pada indikator kinerja “Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 243 dokumen dari target sebesar 233 dokumen atau mencapai 104,29% dari target.

e. Sasaran Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) 18

16

16 14

LEMBAGA

12 10 7

8 6

4

4

TW I

TW II

4 2 0

Grafik 3. 8

TW III

TW IV

Capaian IKU Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

-

Pada indikator kinerja “Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU)” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 16 lembaga dari target 16 lembaga atau mencapai 100,00% dari target.

f. Sasaran Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership;


III ‐ 11

250

228

DOKUMEN

200

135

150 94

100 47 50

0 TW I

Grafik 3. 9

TW II

TW III

TW IV

Capaian IKU Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi

-

Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 228 dokumen dari target sebesar 189 dokumen atau mencapai 120,63% dari target.

g. Sasaran Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan 90 80

77,74

77,74

TW III

TW IV

70

NILAI

60 50 40 30 20 10

0

0

TW I

TW II

0

Grafik 3. 10 Capaian IKU Nilai AKIP BPSDM Perhubungan


III ‐ 12

-

Pada indikator kinerja “Nilai AKIP BPSDM Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 77,74 dari target sebesar 86,00 atau mencapai 90,40% dari target. 100,00

89,43

90,00 80,00

PERSENTASE

70,00 60,00

50,11

50,00 40,00 24,89

30,00 20,00 10,00

7,24

0,00 TW I

TW II

TW III

TW IV

Grafik 3. 11 Capaian IKU Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan

-

Pada indikator kinerja “Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 89,43% dari target sebesar 95,12% atau mencapai 94,02% dari target.


III ‐ 13

16.000.000.000.000 15.500.000.000.000 15.000.000.000.000

RUPIAH

14.500.000.000.000 14.000.000.000.000 13.500.000.000.000 13.000.000.000.000 12.500.000.000.000 12.000.000.000.000 11.500.000.000.000 TW I

TW II

TW III

TW IV

Grafik 3. 12 Capaian IKU Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi

-

Pada indikator kinerja “Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi” Rp.

nilai

realisasi

15.403.586.255.001,‐

pada dari

tahun

2016

target

sebesar

sebesar

Rp. 12.211.059.603.704 atau mencapai 126,14% dari target dan nilai tersebut belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. h. Sasaran Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional;


III ‐ 14

14 12 12 10

DOKUMEN

10 8 6 4

3

3

TW I

TW II

2 0 TW III

TW IV

Grafik 3. 13 Capaian IKU Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan

-

Pada indikator kinerja “Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 12 peraturan dari target sebesar 26 peraturan atau mencapai 46,15% dari target.

i.

Sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional


III ‐ 15

1.886

2.000 1.800 1.600 1.400 UNIT

1.200 914

1.000 762

800 600 400 106

200 0

TW I

TW II

TW III

TW IV

Grafik 3. 14 Capaian IKU Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir

-

Pada indikator kinerja “Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 1.886 unit dari target sebesar 2.067 unit atau mencapai 91,24% dari target. 500.000,00 435.915,20

450.000,00 400.000,00 350.000,00

M2

300.000,00 250.000,00 200.000,00 123.485,02

150.000,00 100.000,00 50.000,00

64.560,37 4.132,68

0,00 TW I

TW II

TW III

TW IV

Grafik 3. 15 Capaian IKU Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan


III ‐ 16

-

Pada indikator kinerja “Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 435.915,20 M2 dari target sebesar 436.604,20 M2 atau mencapai 99,84 dari target.

Sasaran Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika 3.200

3.158

3.150 3.100 3.050 ORANG

j.

2.977

3.000 2.950

2.950 2.913

2.900 2.850 2.800 2.750 TW I

TW II

TW III

TW IV

Grafik 3. 16 Capaian IKU Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika

-

Pada indikator kinerja “Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika” nilai realisasi pada tahun 2016 sebesar 3.158 orang dari target sebesar 3.291 orang atau mencapai 95,96% dari target.


III ‐ 17

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012‐2016 Perbandingan realisasi dan target kinerja Badan Pengembangan SDM perhubungan selama 5 tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berada pada 2 tahap pembangunan nasional, yaitu tahap ke II (Tahun 2010‐2014) dan tahap ke II (Tahun 2015‐ 2019). Setiap tahapan pembangunan nasional memiliki dokumen perencanaan yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada visi dan misi Presiden terpilih. Secara umum perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 2 NO a

SASARAN STARTEGIS Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.



SATUAN

Orang

2012 T

R

158.305



2

Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar

175.793

Orang

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja, 2012‐2016

149.216

2013 %

111,05

T

178.821

111,05

162.364

108,81

R

214.807

173.821

2014 %

T

120,12

206.652

120,12

201.838

116,12


R

298.752

193.010

III ‐ 18

2015 T

R

%

T

R

144,57

292.693

463.061

158,21

464.495

622.198

144,57

283.602

2016

%

146,94

281.204

158,21

448.901

159,64

450.655

%

133,95

133,95

601.543

133,48

NO

SASARAN STARTEGIS


SATUAN

2012 T

2013

R

%

T

2014

R

%

T

R

2015 %

T

R

2016 %

T

R

%

kompetensi/kelulu san

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran c


3

4



5

6

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang

116,12

146,94

159,64

133,48

Dokum en

94

100

106,38

16

16

100,00

62

62

100,00

83

28

33,73

138

113

81,88

Sistem

17

17

100,00

43

36

83,72

19

18

94,74

32

22

68,75

12

12

100,00


108,81

103,19

91,86

97,37

51,24

90,94

Dokum en

33

30

90,91

15

42

280,00

37

37

100,00

79

83

105,06

60

28

46,67

Dokum en

1

1

100,00

7

35

500,00

24

24

100,00

68

81

119,12

37

26

70,27


III ‐ 19

NO

SASARAN STARTEGIS


SATUAN

2012 T

2013

R

%

T

2014

R

%

T

2015

R

%

T

2016

R

%

T

R

%

berbasis kompetensi.

7

Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

Dokum en

229



8


Lemba ga

1


Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga,

9


664

4

80

160,29

0

Dokum en

289,96

0,00

2

0,00

38

950,00

78

56

292,50

‐

21

97,50

0,00

1

0,00

27

128,57


49

III ‐ 20

244

95,83

‐

41

87,50

0,00

12

0,00

87

212,20

514

233

144,95

7

38

210,66

58,33

16

58,33

105

276,32

243

73,74

16

189

104,29

100,00

100,00

228

120,63

NO

SASARAN STARTEGIS


SATUAN

2012 T

2013

R

%

T

2014

R

%

T

R

2015 %

T

R

2016 %

T

R

%

International Recognition Serta Public Private Partnership.



10


11

Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan. Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.

12


13



128,57

212,20

276,32

120,63

Nilai

89,50

89,50

100,00

94,09

85,19

90,54

85,50

91,75

107,31

87,00

90,46

103,98

86,00

77,74

90,40

(%)

82,17

86,38

105,12

92,00

85,96

93,43

92,00

84,74

92,11

89,25

83,19

93,21

95,12

89,43

94,02

Rp.

8.814.551. 692.643

8.897.224. 987.516

100,94

10.163.97 2.093.749

10.249.34 1.492.656

100,84

11.125.26 5.374.056

11.255.93 8.104.851

101,17

12.951.19 8.626.401

13.034.92 4.807.142

100,65

12.211.05 9.603.704

15.403.58 6.255.001

126,14

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran h

950,00

Peratur an

12

102,02

20

166,67

166,67

20

94,94

21

105,00

10

105,00


10

III ‐ 21

100,20

100,00

100,00

15

99,28

35

233,33

233,33

26

103,52

12

46,15

46,15

NO i

SASARAN STARTEGIS Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.


Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.

15

SATUAN

2012 T

R


16



%

T

R

2014 %

T

R

2015 %

T

R

2016 %

T

R

%

Unit

18.241

20.030

109,81

5.919

5.867

99,12

215

208

96,74

845

1.113

131,72

2.067

1.886

91,24

M2

261.062

244.111

93,51

680.060

679.392

99,90

325.969,42

330.281,88

101,32

253.143,70

254.521,22

100,54

436.604,20

435.915,20

99,84

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran j

2013

Orang

2.905

101,66

2.578

88,74

88,74

2.518

99,51

2.524

100,24

3.072

100,24


2.545

Keterangan: T = Target; R = Realisasi; % = Persentase

III ‐ 22

99,03

82,85

82,85

3.544

116,13

2.568

72,46

72,46

3.291

95,54

3.158

95,96

95,96

Secara rinci analisis penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima; Dapat diketahui selama 5 (lima) tahun terakhir ini (2012‐2016), pencapaian IKU Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan mengalami kenaikan rata‐rata sebesar 32,21%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: TARGET

REALISASI

700.000

622.198

600.000 463.061 464.495

ORANG

500.000 400.000 300.000 200.000

298.752 292.693 175.793 214.807 206.652 178.821 158.305

100.000 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 17 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan, 2012‐2016

b. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika Selama 2012 – 2016 tingkat capaian IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan mengalami kenaikan rata‐rata sebesar 37,66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


III ‐ 23

TARGET

REALISASI

700.000 601.543 600.000

ORANG

500.000

448.901 450.655

400.000 283.602 281.204

300.000 200.000

201.838

162.364 173.821 149.216

193.010

100.000 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 18 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan, 2012‐2016

c. Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi selama tahun 2012 – 2016 tingkat capaiannya sangat bagus. Hanya pada tahun 2015 dan 2016 saja tidak sesuai target, selebihnya sesuai dengan target/melebihi target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


III ‐ 24

TARGET

REALISASI 138

140

113

120

DOKUMEN

100

94

100 83

80 62 62 60 40

28 16 16

20 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 19 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi, 2012‐2016

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sistem informasi yang dibangun selama tahun 2012 – 2016 ini tidak selalu mencapai target. Meskipun begitu, Badan Pengembangan SDM Perhubungan tetap akan meningkatkan kinerjanya agar kedepan target tersebut dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: TARGET

REALISASI

43

45 40

36

35

32

SISTEM

30 22

25 20

19 18

17 17

12 12

15 10 5 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 20 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah sistem informasi yang dibangun


III ‐ 25

d. Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK Grafik capaian kinerja untuk IKU “Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” selama tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut: TARGET

REALISASI

90

79

80

83

DOKUMEN

70

60

60 50 40

42 33

37 37

30

28

30 15

20 10 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 21 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi, 2012‐2016

Grafik capaian kinerja untuk IKU “Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” selama tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut:


III ‐ 26

TARGET

REALISASI

90

81

80 68

DOKUMEN

70 60 50

37

35

40

26

24 24

30 20 10

7 1 1

‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 22 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi, 2012‐2016

Grafik capaian kinerja untuk IKU “Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” selama tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut: TARGET

REALISASI

664

700 600

514

DOKLMEN

500 400 300

244

229

233 243

200 80 78

100

56 49

‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 23 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi, 2012‐2016


III ‐ 27

e. Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) mulai tahun 2012‐2015 tidak tercapai/tidak ada Satker/UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang menjadi BLU. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan PP 23 Tahun 2005, maka Kementerian Keuangan mengambil kebijakan untuk menunda memproses pembentukan Satker BLU. Berikut grafik capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)” selama tahun 2012 – 2016: TARGET

REALISASI 16 16

16 14 12 LEMBAGA

12 10 7

8 6 4 2

1

2 0

0

2012

2013

1

0

‐ 2014

2015

2016

Grafik 3. 24 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU), 2012‐2016


III ‐ 28

f. Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi ini merupakan Jumlah dokumen kerjasama antara lembaga diklat dengan pihak ketiga, selama tahun 2012 – 2016 selalu tercapai targetnya, bahkan mulai tahun 2012 tingkat capaiannya sudah melebihi dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik berikut ini: TARGET

REALISASI

250

228 189

DOKUMEN

200 150 105 87

100 38

50

21 27

41

38

2014

2015

4 ‐ 2012

2013

2016

Grafik 3. 25 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi, 2012‐ 2016

g. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Nilai AKIP BPSDM Perhubungan merupakan nilai AKIP ini merupakan nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan periode/tahun sebelumnya. Selama tahun 2012 – 2016 nilai AKIP BPSDM mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memperoleh nilai sebesar 90,46,


III ‐ 29

dengan kategori AA, sedangkan pada tahun 2016 ini nilai AKIP BPSDM mengalami penurunan menjadi 77,74. TARGET 100

89,589,5

90

94 85

REALISASI 91,75 85,5

87

90,46

86 77,74

80

NILAI

70 60 50 40 30 20 10 0 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 26 Perbandingan Kinerja IKU Nilai AKIP BPSDM Perhubungan, 2012‐2016

Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan selama tahun 2012 – 2016 sudah cukup bagus, meskipun tidak mencapai target tetapi tingkat capaiannya sudah di atas 90%. Meskipun demikian Badan Pengembangan SDM Perhubungan akan tetap meningkatkan kinerjanya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.


III ‐ 30

TARGET

REALISASI 95,12

96 94

92,00

92

92 PERSENTASE

88 86 84 82 80 78 76 74

89,43

89,25

90 86,38

85,96

84,74 83,19

82,17

2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 27 Perbandingan Kinerja IKU Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan, 2012‐2016

Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi selama tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada grafik berikut ini: TARGET

REALISASI

16.000.000.000.000 14.000.000.000.000 12.000.000.000.000

Rp.

10.000.000.000.000 8.000.000.000.000 6.000.000.000.000 4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 28 Perbandingan Kinerja IKU Nilai aset BPSDM Perhubungan, 2012‐2016


III ‐ 31

h. Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan merupakan Jumlah Draft peraturan Menteri Perhubungan yang telah selesai disusun yang ditargetkan akan dikirim kepada Biro Hukum, jumlah SK Kepala BPSDMP yang ditargetkan akan diterbitkan. Selama tahun 2012 – 2016 pencapaian IKU Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan selalu mencapai target/bahkan melebihi dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut ini: TARGET

REALISASI 35

35 30

26

PERATIURAN

25 20

20 21

20 15 15

12

12

10 10

10 5 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 29 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan, 2012‐2016

i.

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang


III ‐ 32

berbasis teknologi tinggi/mutakhir sudah cukup baik tingkat capaiannya, meskipun hanya pada tahun 2012 dan 2015 yang telah mencapai target, pada tahun 2012, 2013 dan 2014 tingkat capaianya sudah melebihi 85%. TARGET

REALISASI

25.000

UNIT

20.000

20.030 18.241

15.000 10.000 5.919

5.867

5.000 215 208

845 1.113

2.067 1.886

2015

2016

‐ 2012

2013

2014

Grafik 3. 30 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir, 2012‐2016

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan selama tahun 2012 – 2016 tingkat capainnya sudah cukup baik.


III ‐ 33

TARGET 680.060

700.000

REALISASI

679.392

600.000

M2

500.000

436604,2 435915,2 330281,88 325969,42 254521,22 253143,7

400.000 300.000

261.062

244.111

200.000 100.000 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 31 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, 2012‐2016

j.

Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika ini merupakan Jumlah Tenaga Kependidikan yang diperkirakan pada tahun anggaran bersangkutan. Target IKU tersebut sebesar 3.291 Orang telah terealisasi sebesar 3.158 Orang atau tingkat capaiannya sebesar 95,96%.


III ‐ 34

TARGET

REALISASI

4.000

3.544

3.500

ORANG

3.000

2.905 2.578 2.518 2.524

3.291 3.158

3.072 2.545

2.568

2.500 2.000 1.500 1.000 500 ‐ 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3. 32 Perbandingan Kinerja IKU Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika, 2012‐2016

Bila dibandingkan pada tahun 2015, pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan jumlah tenaga kependidikan tetapi dari segi tingkat pencapaian tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 95,96%. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ada moratorium/pemberhentian sementara penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN‐RB/8/2011, 800‐632 Tahun 2011 dan 141/PMK,01/2011, tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Pengembangan SDM Perhubungan tidak dapat melakukan penambahan pegawai baru. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Untuk melakukan evaluasi kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat


III ‐ 35

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya Indikator Kinerja Utama (IKU) harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi. Evaluasi kinerja ini mencakup: 1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing‐masing kelompok indikator kinerja kegiatan; 2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing‐masing sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Persentase tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Berikut perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2016 dengan target jangka menengah (RENSTRA) tahun 2016: Tabel 3. 3 Perbandingan Target RENSTRA Tahun 2016 dengan Capaian Kinerja Tahun 2016

NO

SASARAN STARTEGIS

a



1


SATUAN

Orang

TARGET RENSTRA

REALISASI

300.752

622.198



2

Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan

Orang

% CAPAIAN

206,88

206,88

284.305

601.543



211,58

211,58

III ‐ 36

NO

c

SASARAN STARTEGIS



3

4


SATUAN

TARGET RENSTRA

% CAPAIAN

REALISASI

Dokumen

385

113

29,35

Sistem

62

13

20,97



5

6

7

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

Dokumen

25,16

71

28

39,44

Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

Dokumen

71

26

36,62


Dokumen

160

243

151,88


75,98


8


9


10


Nilai

87,00

77,74

89,36

11


(%)

90,00

89,43

99,37


Rp.

11.915.159.215.614,00

15.403.586.255.001

129,28


Lembaga

3

16



Dokumen

533,33

83

228


12

533,33

274,70

274,70



106,00

III ‐ 37

NO

h

SASARAN STARTEGIS



13


SATUAN

Peraturan

TARGET RENSTRA

% CAPAIAN

REALISASI

4

12

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran i


14

15

300,00

Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.

Unit

8.686

1.886

21,71


M2

685.256

435.915

63,61

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran j


16

300,00


Orang

42,66

3.899

3.158


81,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2016 telah berhasil mencapai 7 (tujuh) dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai/melebihi dari target jangka menengah (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program sampai dengan tahun 2016 Badan Pengembangan SDM Perhubungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Permasalahan – permasalahan tersebut lah yang menjadi sebab utama tidak tercapainya ke‐9 (sembilan) IKU Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang telah ditargetkan di dalam RENSTRA. Secara umum beberapa permasalahan tersebut antara lain:


81,00

III ‐ 38

a. Tidak tersedianya SDM yang mencukupi untuk tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan tenaga kependidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas. b. Sarana dan prasarana yang sebagian sudah out of date dan belum mencukupi untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. c. Sistem diklat yang belum terintegrasi melalui sistem informasi yang terkomputerisasi. d. Belum ada rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang. e. Manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM masih perlu disempurnakan agar koordinasi kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik, khususnya untuk kegiatan‐kegiatan yang strategis. 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.


III ‐ 39

Secara rinci analisis penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima Untuk tercapainya Indikator Kegiatan Utama (IKU) tersebut di atas, maka Badan Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dibidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian baik untuk Aparatrur Perhubungan maupun masyarakat. Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi tersebut dengan tujuan agar menghasilkan peserta yang berkompeten dibidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian. Jumlah peserta yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2016 dengan target peserta yang telah ditetapkan sebanyak 464.495 orang. Dari target tersebut, realisasi jumlah peserta yang dicapai sebanyak 622.198 orang (133,95%). Pencapaian kinerja yang melebihi target untuk peserta pendidikan dan pelatihan ini dikarenakan adanya program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan kerjasama dengan pihak lain, serta program pendidikan dan pelatihan untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 ‐ 2015, pada tahun 2016 ini jumlah peserta dan tingkat pencapainnya telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi.


III ‐ 40

Berikut rincian jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana berikut: Tabel 3. 4 NO 1

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan, 2012‐2016

URAIAN

JUMLAH PESERTA

SATUAN

SDM TRANSPORTASI DARAT

2012

2013

2014

2015

2016

Orang

6.702

6.999

6.673

6.930

7.033

a.

Pendidikan Pembentukan

Orang

1.247

1.324

1.655

1.853

2.176

b.

Pendidikan Penjenjangan

Orang

41

17

16

13

0

c.

Pelatihan Teknis (Short Course)

Orang

5.181

5.166

5.002

5.064

4.857

d.

Pelatihan Lainnya

Orang

233

492

0

0

0

2

SDM TRANSPORTASI LAUT

Orang

153.604

188.349

274.648

433.248

594.732

a.


Orang

8.978

8.972

14.891

10.017

9.406

b.

Pelatihan Penjenjangan

Orang

20.169

20.526

22.340

46.445

201.392

c.

Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)/Pelatihan Teknis (Short Course)

Orang

122.797

154.764

237.297

376.253

372.935

d.

Pelatihan Lainnya

Orang

1.660

4.087

120

533

10.999

3

SDM TRANSPORTASI UDARA

Orang

7.705

10.601

8.245

10.572

9.374

a.


Orang

2.602

2.699

2.953

3.263

3.290

b.

Pendidikan Penjenjangan

Orang

200

118

248

200

93

c.

Pelatihan Teknis (Short Course)

Orang

4.514

6.235

4.951

6.751

5.991

d.

Pelatihan Lainnya

Orang

389

1.549

93

358

0

4

SDM APARATUR PERHUBUNGAN

Orang

7.782

8.858

9.186

12.311

11.059

a.

Pelatihan Prajabatan

Orang

0

91

461

787

0

b.

Pelatihan Struktural/Kepemimpinan

Orang

476

488

413

280

150

c.

Pelatihan Fungsional

Orang

156

145

163

149

95

d.

Pelatihan Teknis Manajerial

Orang

2.495

2.709

3.025

3.504

3.455

e.

Pelatihan Lainnya

Orang

0

0

0

0

0


III ‐ 41

NO

URAIAN

SATUAN

JUMLAH PESERTA 2012

2013

2014

2015

2016

f.

Rintisan Gelar S2/S3

Orang

298

323

353

126

4.627

g.

Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi

Orang

0

0

0

0

66

h.

Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Orang

4.357

5.102

4.771

7.465

2.666

Orang

175.793

214.807

298.752

463.061

622.198

GRAND TOTAL

Sumber Data: Satker/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Pencapaian jumlah peserta Pendidikan dan Pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, meskipun masih ada beberapa Jenis Pendidikan/Pelatihan yang mengalami penurunan tetapi secara keseluruhan total jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan ini mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan secara signifikan dari tahun 2012 ke tahun 2016. Hal ini dikarenakan pembangunan sarana (ruang kelas, Laboratorium, Asrama dll) yang dilakukan selama tahun 2012 sampai dengan 2015 telah selesai dan dapat dipergunakan/dioperasionalkan pada tahun 2016. Pembangunan sarana (ruang kelas, Laboratorium, Asrama dll) tersebut meningkatkan jumlah dan kapasitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. b. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM

Perhubungan,

setiap

tahun

yang

sesuai

standar

kompetensi/kelulusan Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan dengan target lulusan sebanyak 450.655 orang dan terealisasi sebanyak 601.543 orang atau tingkat capaiannya sebesar 133,48% dari target. Bila dibandingkan dengan


III ‐ 42

pencapaian tahun 2012 ‐ 2015, pada tahun 2016 ini jumlah lulusan telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ini berarti sasaran ini dapat telah melampaui target yang diharapkan. Kegiatan yang menunjang Indikator Kegiatan Utama (IKU) ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan/Awal, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Pelatihan Teknis (short course)/Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut, Pelatihan Lainnya, Pelatihan Struktural/Kepemimpinan, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Teknis/Manajerial, Rintisan Gelar (S2/S3), Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM. Berikut rincian realisasi jumlah lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada 5 (lima) tahun terakhir: Tabel 3. 5 NO

Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan, 2012‐2016

URAIAN

JUMLAH LULUSAN

SATUAN

2012

2013

2014

2015

2016

1

SDM PERHUBUNGAN DARAT

Orang

5.757

5.944

5.373

5.493

4.775

a. Pendidikan Pembentukan

Orang

309

245

357

430

359

b. Pendidikan Penjenjangan

Orang

35

41

16

0

0

c. Pelatihan Teknis (Short Course)

Orang

5.180

5.166

5.000

5.063

4.416

d. Pelatihan Lainnya

Orang

233

492

0

0

0

2

SDM PERHUBUNGAN LAUT

Orang

144.217

180.022

264.398

423.338

579.276


Orang

1.814

1.806

3.790

2.006

2.235

b. Pelatihan Penjenjangan

Orang

17.947

19.370

23.360

45.754

183.836

Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut c. (PKKP)/Pelatihan Teknis (Short Course)

Orang

122.796

154.759

237.128

375.045

382.206


III ‐ 43

NO

URAIAN

JUMLAH LULUSAN

SATUAN

2012

3

SDM PERHUBUNGAN UDARA

Orang

5.986

8.440

5.591

8.018

6.834


Orang

990

614

488

813

741

b. Pendidikan Penjenjangan

Orang

172

100

127

129

76

c. Pelatihan Teknis (Short Course)

Orang

4.435

6.177

4.883

6.718

6.017


Orang

389

1.549

93

358

0

4

PPSDM APARATUR PERHUBUNGAN DAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Orang

6.404

7.432

8.240

12.052

10.658

a. Pelatihan Prajabatan

Orang

0

91

461

786

0

b. Pelatihan Struktural/Kepemimpinan

Orang

476

488

413

278

149

c. Pelatihan Fungsional

Orang

148

145

163

148

95

d. Pelatihan Teknis Manajerial

Orang

1.348

1.864

2.405

3.314

3.080

e. Pelatihan Lainnya

Orang

0

0

0

0

0

f. Rintisan Gelar S2/S3

Orang

75

65

27

61

4.626

g.

Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi

Orang

0

0

0

0

42

h.

Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Orang

4.357

4.779

4.771

7.465

2.666

Orang

162.364

201.838

283.602

448.901

601.543

GRAND TOTAL

120

2016

4.087

2015


1.660

2014

Orang

2013

533

10.999

Sumber Data: Satker/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan selama 5 (lima) tahun terakhir ini secara rata‐rata mengalami kenaikan. Peningkatan pencapain target secara signifikan ini terjadi pada SDM Transportasi Laut. Tingginya permintaan diklat dari masyarakat untuk diklat di bidang Transportasi Laut dikarenakan adanya peraturan yang termuat dalam STCW 2010 Manila, bahwa setiap


III ‐ 44

pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 dari tingkat dasar sampai dengan tingkat I, serta Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) harus menyesuaikan sertifikatnya sehingga memperoleh sertifikat yang sesuai dengan konvensi internasional IMO‐SCTW 1978 Amandemen 2010, selambat‐lambatnya tanggal 1 Januari 2017. Selain itu juga dikarenakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 ini. Perbedaan jumlah Peserta dengan Jumlah Lulusan bukan karena banyak peserta yang tidak lulus, melainkan karena ada beberapa peserta yang masih melanjutkan studi. Khususnya Program Pendidikan Pembentukan yang memiliki masa studi 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun (Program Diploma II, Diploma IIII dan Diploma IV) serta Program Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan yang memiliki masa studi 9 (sembilan) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Daya serap lulusan untuk SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian, dari total lulusan Pendidikan Pembentukan sebanyak 359 orang, 359 orang (100,00%) telah diterima bekerja dengan komposisi 6 (enam) orang telah diterima di BUMN, dan sisanya sebanyak 353 orang masih magang atau menjadi honorer di Instansi Pemerintah. Daya serap lulusan untuk SDM Transportasi Laut, dari total lulusan Pendidikan Pembentukan sebanyak 2.235 orang sekitar 1.146 orang (51,28%) telah bekerja di BUMN dan dibeberapa perusahaan pelayaran Nasional dan Internasional (Maersk Line, Pertamina Shipping, Hanjin Shipping Company, dll) serta di ketatalaksanaan dan kepelabuhanan. Sisanya sebanyak 1.089 orang sebagian besar masih menunggu terbitnya sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.


III ‐ 45

Daya serap lulusan untuk SDM Transportasi Udara, dari total lulusan Pendidikan Pembentukan sebanyak 741 orang, sebanyak 245 orang (33,06%) telah bekerja di PT. Angkasa Pura I dan II (Persero) Tbk., Maskapai Penerbangan/Airlines dan di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Sisanya sebanyak 496 orang (66,94%) sedang menunggu panggilan untuk bekerja. c. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi dengan target sebesar 138 Dokumen hanya terealisasi sebesar 113 Dokumen atau telah tercapai 81,88%. Berikut rincian pencapaian IKU: -

Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat yang berbasis teknologi informasi target 12 dokumen terealisasi sebanyak 11 dokumen; Pedoman Ketarunaan belum terlaksana sesuai target dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penghematan dan blokir mandiri (self blocking).

-

Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Laut yang berbasis teknologi informasi target 117 dokumen terealisasi sebanyak 93 dokumen; Ada 24 dokumen metode penyelenggaraan diklat yang tidak terlaksanan, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penghematan dan blokir mandiri (self blocking).


III ‐ 46

-

Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Udara yang berbasis teknologi informasi target 8 dokumen terealisasi sebanyak 8 dokumen;

-

Jumlah

dokumen

metode

penyelenggaraan

Diklat

Aparatur

Perhubungan yang berbasis teknologi informasi target 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen; d. Jumlah sistem informasi yang dibangun Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sistem informasi yang dibangun dengan target sebesar 12 Sistem telah terealisasi sebesar 13 Sistem atau sebesar 108,33% terealisasi. Indikator Kegiatan Utama (IKU) ini merupakan Kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Informasi antara lain: up dating Sistem Informasi Manajemen (SIM), workshop pengelolaan SIM, pemeliharaan Server dan penyusunan/pembuatan software. Berikut rincian pencapain IKU: -

Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Darat yang dibangun target 1 sistem terealisasi sebanyak 1 sistem;

-

Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Laut yang dibangun target 8 sistem terealisasi sebanyak 0 sistem;

-

Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Udara yang dibangun target 3 sistem terealisasi sebanyak 3 sistem;

e. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi Indikator Kinerja Utama Jumlah Kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dari total target sebesar 60 Dokumen, telah tercapai sebesar 28 Dokumen atau sebesar 46,67%. Pencapaian IKU Jumlah kurikulum Diklat


III ‐ 47

Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dengan rincian sebagai berikut: -

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat yang berbasis kompetensi target 4 dokumen terealisasi sebanyak 4 dokumen;

-

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Laut yang berbasis kompetensi target 38 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen; Tidak tercapainya jumlah kurikulum diklat transportasi laut yang disusun dikarenakan masih dalam tahap pembahasan kurikulum dan dikarenakan karena adanya penghematan dan blokir mandiri (self blocking).

-

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Udara yang berbasis kompetensi target 18 dokumen terealisasi sebanyak 21 dokumen. Jumlah kurikulum yang disusun telah melebihi dari yang ditargetkan, hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna kurikulum silabi yang belum di akomodir. Dalam hal ini Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara berkerjasama dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dalam melaksanakan penyusunan kurikulum silabus dibidang keamanan penerbangan dan komunikasi penerbangan. Adapun kurikulum yang dihasilkan sebanyak 11 dokumen untuk kurikulum dibidang Keamanan Penerbangan dan 10 dokumen untuk kurikulum dibidang Komunikasi Penerbangan.

f. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi Indikator Kinerja Utama Jumlah Silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dari total target sebesar 37 Dokumen, telah tercapai sebesar 26 Dokumen atau sebesar 70,27%. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara,


III ‐ 48

Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 26 dokumen dengan rincian sebagai berikut: -

Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat yang berbasis kompetensi target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen;

-

Jumlah silabi Diklat Transportasi Laut yang berbasis kompetensi target 15 dokumen terealisasi 2 dokumen; Tidak tercapainya jumlah kurikulum diklat transportasi laut yang disusun dikarenakan masih dalam tahap pembahasan kurikulum dan dikarenakan karena adanya penghematan dan blokir mandiri (self blocking)

-

Jumlah silabi Diklat Transportasi Udara yang berbasis kompetensi target 18 dokumen terealisasi 20 dokumen. Jumlah silabi yang disusun telah melebihi dari yang ditargetkan, hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna silabi silabi yang belum di akomodir. Dalam hal ini Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara berkerjasama dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dalam melaksanakan penyusunan silabi silabus dibidang keamanan penerbangan dan komunikasi penerbangan. Adapun silabi yang dihasilkan sebanyak 10 dokumen untuk silabi dibidang Keamanan Penerbangan dan 10 dokumen untuk silabi dibidang Komunikasi Penerbangan.

g. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dari target sebesar 233 Dokumen telah tercapai sebesar 243 Dokumen atau sebesar 104,29%. Jumlah


III ‐ 49

modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 243 dokumen dengan rincian sebagai berikut: -

Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Darat yang berbasis kompetensi target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen;

-

Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Laut yang berbasis kompetensi target 199 dokumen terealisasi 209 dokumen;

-

Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Udara yang berbasis kompetensi target 27 dokumen terealisasi 27 dokumen;

-

Jumlah modul/bahan ajar Diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen;

h. Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan target sebesar 16 Lembaga, yang artinya sampai dengan tahun 2016 ini ditargetkan ada 16 lembaga (UPT/Satker) yang sudah berstatus BLU dan terealisasi sebanyak 16 lembaga (100%). Ke‐16 lembaga tersebut yang ditargetkan untuk menjadi UPT/Satker BLU adalah sebagai berikut: 1)

API Madiun;

9)

BP3 Curug;

2)

BP2TD Bali;

10)

BP3 Banyuwangi;

3)

BP2TD Palembang;

11)

STPI;

4)

BP2TL;

12)

ATKP Makassar;

5)

BP2IP Sorong;

13)

ATKP Medan;

6)

BP2IP Barombong;

14)

BP2IP Tangerang;

7)

BP3 Palembang;

15)

BP2IP Malahayati Aceh;

8)

BP3 Jayapura;

16)

STTD Bekasi.


III ‐ 50

Pada tahun 2016 sebanyak 9 lembaga yang disetujui menjadi UPT/Satker BLU oleh Kementerian Keuangan yaitu: 1) BP2TL Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 709/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2) BP2IP Sorong sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 735/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 3) BP2TD Palembang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 736/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 4) BP2TD Bali sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 737/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5) API Madiun sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 738/KMK.05/2016 tentang Penetapan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6) BP3 Jayapura sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 739/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan


III ‐ 51

Penerbangan Jayapura Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 7) BP3 Banyuwangi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 740/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8) BP3 Curug sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 830/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9) BP3 Palembang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 831/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. i.

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi ini merupakan Jumlah dokumen kerjasama antara lembaga diklat dengan pihak ketiga. Dari jumlah target sebanyak 189 Dokumen, Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah melampaui target tersebut yaitu sebesar 228 Dokumen (120,63%).


III ‐ 52

Berikut daftar Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan pihak ketiga pada tahun 2016: -

Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Darat target 36 dokumen kerjasama, terealisasi sebanyak 35 dokumen kerjasama;

-

Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Laut target 109 dokumen kerjasama, terealisasi sebanyak 146 dokumen kerjasama;

-

Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Udara target 31 dokumen kerjasama, terealisasi sebanyak 37 dokumen kerjasama;

-

Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Aparatur Perhubungan target 13 dokumen kerjasama, terealisasi sebanyak 10 dokumen kerjasama.

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2016 ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kerjasama yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak yang dilaksankan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan ini semoga tetap terjalin secara berkesinambungan untuk tahun kedepannya. j.

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan akuntabilitas kinerjanya setiap tahun. Namun pada tahun 2016 Badan Pengembangan SDM Perhubungan tidak mencapai target yang ditetapkan, hanya 90,40%, yang secara umum disebabkan oleh perubahan bobot penilaian dengan tahun 2015. Dengan nilai 77,74 yang dikategorikan BB, Badan Pengembangan SDM Perhubungan akuntabilitas kinerjanya sudah sangat baik yang berarti Badan Pengembangan SDM Perhubungan


III ‐ 53

telah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu ditingkatkan. Masing‐masing komponen tersebut di atas menghadapi permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan penilaian kinerja, meliputi: 1)

Perencanaan Kinerja Skor hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 25,27 % dari skor maksimal 30 %. Tim Evaluator (Inspektorat Jenderal) merekomendasikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a) Perencanaan Strategis (1) Menyusun indikator Kinerja Sasaran dalam RENSTRA menggambarkan outcome; (2) Menyusun target kinerja yang ditetapkan selaras dengan RENSTRA. b) Implementasi RENSTRA (1) Dokumen RENSTRA digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan; (2) Menindaklanjuti rekomendasi atas monitor pencapaian RENSTRA; (3) Agar dokumen RENSTRA yang telah direviu secara berkala menunjukan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi). c) Perencanaan Kinerja Tahunan Indikator kinerja Sasaran dan hasil program (outcome) memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

2)

Pengukuran Kinerja Skor hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 15,00 % dari skor maksimal 25 %.


III ‐ 54

Tim Evaluator (Inspektorat Jenderal) merekomendasikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: a) Pemenuhan pengukuran (1) Ukuran kinerja Eselon III dan Eselon IV (SKP) yang dapat diukur (bukan aktivitas); (2) Menyusun SOP internal terkait mekanisme pengumpulan data kinerja sesuai IKU. b) Kualitas pengukuran (1) Pengukuran IKU dalam RENSTRA dilengkapi dengan meta indikator; IKU yang ditetapkan cukup untuk mengukur sasaran (IKU harus relevan dengan kinerja utama); (2) Pengukuran kinerja supaya dilakukan berjenjang sampai ke tingkat individu staf operasional. c) Implementasi Pengukuran (1) Hasil pengukuran (capaian) kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment; (2) Monitoring pengukuran IKU dilaksanakan; (3) Membuat Jadual dan SOP mengenai mekanisme monitoring kinerja secara periodik. 3)

Pelaporan Kinerja Skor hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,08 % dari skor maksimal 15 %. Tim Evaluator (Inspektorat Jenderal) merekomendasikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:


III ‐ 55

a) Pemenuhan Pelaporan Laporan kinerja 100% menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU. b) Penyajian Informasi Kinerja (1) Laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome; (2) BPSDM Perhubungan memberikan informasi/respon kepada UPT yang telah menyampaikan laporan dan memberikan penilaian. 4)

Pemanfaatan Evaluasi Skor hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Kinerja sebesar 9,63 % dari skor maksimal 10 %. Tim Evaluator (Inspektorat Jenderal) merekomendasikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: -

Menindaklanjuti

2

temuan

tahun

2014

yang

telah

direkomendasikan. 5)

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Skor hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja sebesar 15,77 % dari skor maksimal 20 %. Tim Evaluator (Inspektorat Jenderal) merekomendasikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut: -

Melakukan kajian terhadap target kinerja yang akan dilaksanakan dan hasil kajian dituangkan dalam laporan sebelum menetapkan sasaran/kinerja organisasi terlebih dahulu.


III ‐ 56

k. Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan adalah sebesar 89,43% (unaudited) dari target penyerapan anggaran sebesar 95,12%. Tingkat penyerapan anggaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.452.171.427.764,‐ (89,43%) dari total Pagu sebesar Rp. 4.978.291.905.000,‐ (pagu setelah Self Blocking). Adapaun rincian realisasi perjenis belanja adalah sebagai berikut: Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran BPSDM Perhubungan Tahun 2016 (Setelah Self Blocking) PAGU DANA (Rp.)

REALISASI (Rp.)

346.172.838.000

286.016.875.896

82,62

Belanja Barang

2.198.267.838.000

1.812.308.880.353

82,44

Belanja Modal

2.433.851.229.000

2.353.845.671.515

96,71

Total

4.978.291.905.000

4.452.171.427.764

89,43

JENIS BELANJA Belanja Pegawai

PERSENTASE KEUANGAN

l.

Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Nilai aset BPSDM Perhubungan

yang berhasil diinventasisasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 15.403.586.255.001,‐ atau tercapai sebesar 126,14% dari target, dengan rincian sebagai berikut ini: Tabel 3. 7

Laporan Neraca Barang Mlilik Negara, 2016

AKUN NERACA KODE 117111

URAIAN Barang Konsumsi

JUMLAH NILAI BMN 4.064.611.719

AKM. PENYUSUTAN

NILAI NETTO

0


4.064.611.719

III ‐ 57

AKUN NERACA KODE

URAIAN

117112

Amunisi

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

117114

Suku Cadang

117124 117127 117128

JUMLAH NILAI BMN

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Aset Lain‐Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke

AKM. PENYUSUTAN

NILAI NETTO

0

0

0

332.306.282

0

332.306.282

20.223.360.426

0

20.223.360.426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.865.544.732

0

16.865.544.732

5.000

0

5.000

2.357.014.328

0

2.357.014.328

117131

Bahan Baku

117191

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga ‐ jaga

117199

Persediaan Lainnya

131111

Tanah

1.919.204.611.420

0

1.919.204.611.420

132111

Peralatan dan Mesin

6.384.333.878.162

3.406.310.880.392

2.978.022.997.770

133111

Gedung dan Bangunan

5.190.135.512.604

431.408.465.624

4.758.727.046.980

134111

Jalan dan Jembatan

332.618.056.969

86.397.602.976

246.220.453.993

134112

Irigasi

125.822.062.098

20.619.467.307

105.202.594.791

134113

Jaringan

160.038.774.602

34.975.571.073

125.063.203.529

135111

Aset Tetap dalam Renovasi

10.489.774.217

0

10.489.774.217

135121

Aset Tetap Lainnya

110.626.678.251

14.474.626.213

96.152.052.038

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

759.726.338.333

0

759.726.338.333

162121

Hak Cipta

181.447.000

10.599.735

170.847.265

162151

Software

156.838.694.008

91.820.231.116

65.018.462.892

162161

Lisensi

5.525.359.920

1.422.997.528

4.102.362.392

162171

Hasil Kajian/Penelitian

60.242.874.707

0

60.242.874.707

162191

Aset Tak Berwujud Lainnya

98.091.295.058

0

98.091.295.058

162311

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

578.816.800

0

578.816.800

27.730.221.745

17.587.967.929

10.142.253.816

17.559.016.620

0

17.559.016.620

0

1.883.338.445

( 1,883,338,445)

15.403.586.255.001

4.106.911.748.338

11.296.674.506.663

166112 166113 169318

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan J U M L A H

Sumber Data: Bagian Keuangan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan


III ‐ 58

m. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan merupakan Jumlah Draft peraturan Menteri Perhubungan yang telah selesai disusun yang ditargetkan akan dikirim kepada Biro Hukum, jumlah SK Kepala BPSDMP yang ditargetkan akan diterbitkan. Dari target sebesar 26 Peraturan, telah terealisasi sebesar 12 Peraturan atau dapat dikatakan sebesar 46,15% dari target. Berikut daftar Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi yang telah dibuat: Tabel 3. 8

Daftar Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan lainnya, 2016

NO.

PERATURAN

NOMOR

1.

Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Taruna Diklat Pembentukan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomenkaltur Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Dalam Bahasa Inggris Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.06/BPSDMP‐2015 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP‐2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan Kurikulum Program Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Di Bidang Perkeretaapian

PK.01/BPSDMP‐2016

2.

3.

4.

PK.02/BPSDMP‐2016

PK.03/BPSDMP‐2016

PK.04/BPSDMP‐2016


III ‐ 59

NO.

PERATURAN

NOMOR

5.

Kurikulum Program Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 570/X/Diklat 2007 tentang Pakaian Seragam Bagi Taruna dan Taruni Serta Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Kurikulum Program Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Dan Peningkatan Di Bidang Pelayaran Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Di Bidang Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Kurikulum Program Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Di Bidang Penerbangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Electro‐ Technical Officer (ETO), Electro‐Technical Rating (ETR) dan Marine High‐Voltage (MHV) di Bidang Pelayaran. Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP‐2014 Tentang Kurikulum Dan Silabus Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dan Teknis Lainnya Di Bidang Penerbangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP‐2016 Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP‐2014 Tentang Kurikulum Dan Silabus Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dan Teknis Lainnya Di Bidang Penerbangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDMP‐2016

PK.05/BPSDMP‐2016

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

PK.06/BPSDMP‐2016

PK.07/BPSDMP‐2016

PK.08/BPSDMP‐2016

PK.09/BPSDMP‐2016 PK.10/BPSDMP‐2016

PK.11 / BPSDMP ‐ 2016

PK.12/BPSDMP‐2016

Sumber Data: Bagian Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

n. Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir


III ‐ 60

Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir dengan target sebesar 2.067 Unit telah terealisasi sebesar 1.886 Unit atau dapat dikatakan tingkat capaiannya sebesar 91,24%. Berikut rincian pencapaian IKU Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir: -

Jumlah sarana diklat transportasi darat yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir target 172 unit dan terealisasi sebesar 166 unit;

-

Jumlah sarana diklat transportasi Laut yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir target 1.074 unit dan terealisasi sebesar 896 unit;

-

Jumlah sarana diklat transportasi Udara yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir target 821 unit dan terealisasi sebesar 824 unit;

Tidak tercapainya target IKU Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait penghematan/pemotongan anggaran dan adanya blokir mandiri (self blocking). o. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan dengan target sebesar 436.604 M2 telah terealisasi sebesar 435.915 M2 atau dapat dikatakan tingkat capaiannya sebesar 99,84%. Berikut rincian pencapain IKU: -

Jumlah prasarana diklat transportasi darat dari target sebesar 111.320 M2 dengan realisasi sebesar 111.270 M2;


III ‐ 61

-

Jumlah prasarana diklat transportasi Laut dari target sebesar 147.859 M2 dengan realisasi sebesar 146.445 M2;

-

Jumlah prasarana diklat transportasi Udara dari target sebesar 161.305 M2 dengan realisasi sebesar 162.080 M2;

-

Jumlah prasarana diklat transportasi Aparatur Perhubungan dari target sebesar 16.120 M2 dengan realisasi sebesar 16.120 M2;

Tidak tercapainya target IKU Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait penghematan/pemotongan anggaran dan adanya blokir mandiri (self blocking). p. Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika ini merupakan Jumlah Tenaga Kependidikan yang diperkirakan pada tahun anggaran bersangkutan. Target IKU tersebut sebesar 3.291 orang telah terealisasi sebesar 3.158 orang atau tingkat capaiannya sebesar 95,96%. Capaian indikator tersebut tidak sesuai dengan target dikarenakan tidak adanya formasi penerimaan PNS dan adanya mutasi pegawai serta pensiunnya pegawai. Bila dibandingkan pada tahun 2015, pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan jumlah tenaga kependidikan tetapi dari segi tingkat pencapaian tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 95,96%. Dari total 3.158 orang tenaga kependidikan, terdapat 503 orang dosen tetap, 125 orang Instruktur tetap dan 23 orang Widyaiswara yang telah


III ‐ 62

memiliki sertifikat jabatan fungsional khusus. Karena masih kurangnya tenaga pendidik, Badan Pengembangan SDM Perhubungan masih memerlukan Dosen Luar Biasa/Dosen Tidak Tetap dan Instruktur Tidak Tetap. Jumlah Dosen Luar Biasa/Dosen Tidak Tetap sebanyak 1.112 orang dan Instruktur Tidak Tetap 1.119 orang. Berikut rincian jumlah Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika berdasarkan unit kerja: Tabel 3. 9 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan UPT/Satker BPSDM Perhubungan, 2016 NO.

UNIT KERJA

JUMLAH

1

Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

86

2

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi

162

3

Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug

333

4

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta

346

5

Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

242

6

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

180

7

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

121

8

Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya

110

9

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal

92

10

Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan

96

11 12 13 14 15 16

Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang


112 91 12 70 70 149

III ‐ 63

NO. 17 18 19 20 21 22 23 24 25

UNIT KERJA Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Padang Pariaman Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Minahasa Selatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura

JUMLAH 331 37 118 34 32 50 55 52 45

26

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug

100

27

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Karakter (BP3K) SDM Transportasi

32

JUMLAH

3.158

Sumber Data: UPT/Satket Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Rincian berbagai permasalahan tersebut untuk tiap matra sumber daya manusia perhubungan antara lain: a. Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Permasalahan yang dihadapi oleh Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat dalam rangka pengembangan SDM di bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian adalah sebagai berikut: 1) Lulusan Diklat Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Mekanisme promosi, rotasi dan mutasi jabatan belum berjalan optimal sehingga banyak lulusan diklat yang belum mendapatkan posisi sesuai dengan keahlian dan kompetensinya terutama untuk Diklat Teknis dan belum adanya aturan kualifikasi kompetensi yang jelas yang harus


III ‐ 64

dipenuhi untuk menunjang tugas dan fungsi, menyebabkan jumlah SDM aparatur daerah yang memiliki kompetensi transportasi darat masih sangat kecil. 2) Diklat‐Diklat Teknis Belum Seluruhnya Aplikatif Dari keseluruhan pendidikan dan pelatihan teknis dilingkungan Pusdiklat Perhubungan Darat terdapat beberapa diklat yang tidak sepenuhnya aplikatif. Beberapa sebab yang diidentifikasi menyebabkan hal ini adalah sebagai berikut: a) Perbedaan yang cukup besar antara kondisi yang digunakan sebagai bahan ajaran dalam pendidikan dan pelatihan teknis dengan yang ada di daerah peserta diklat. b) Perbedaan kemampuan peserta yang mengikuti diklat dengan kemampuan dasar yang diharapkan dalam mengikuti suatu diklat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. misalnya : pegawai terlalu lama tidak mengikuti diklat sehingga tidak mampu mengikuti diklat dengan baik. c) Materi diklat akan membutuhkan dana yang cukup besar bagi daerah untuk mengimplementasikan di lapangan. Misalnya diklat Area Traffic Control System (ATCS). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan Diklat Teknis yang berada di lingkungan UPT/Satker Diklat Perhubungan Darat masih belum menunjukkan kondisi yang optimal. Beberapa indikasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: a) Belum tersusunnya seluruh kompetensi tenaga teknis sub sektor Perhubungan Darat sehingga pola diklat yang dibuat masih banyak yang berorientasi kepada knowledge belum dilengkapi dengan materi skill yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.


III ‐ 65

b) Belum adanya sinkronisasi pola antara pola Diklat Teknis yang dimiliki oleh Departemen Perhubungan dengan pola pembinaan pegawai yang berada di daerah. Perbedaan struktur organisasi pada beberapa daerah otonom menyebabkan kompetensi yang dibutuhkan beberapa penyesuaian yang diperlukan. c) Kapasitas dan kualitas prasarana, sarana, bahan ajaran, widyaiswara, serta dana yang ada belum berjalan secara optimal. Masing‐masing unsur membutuhkan peningkatan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi perubahan yang semakin cepat terutama dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi informasi serta kebutuhan pasar. d) Penyelenggaraan diklat masih banyak mengandalkan pembiayaan dan program dari organisai induk masing‐masing. Dampaknya adalah bahwa perubahan cepat yang terjadi pada tingkat daerah tidak dapat dengan segera disesuaikan. 3) Bahan dan Alat Pengajaran yang Belum Memadai Bahan dan alat pengajaran merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan diklat. Untuk mencapai hasil diklat sesuai dengan tujuan instruksional yang ditetapkan. maka bahan dan alat pelajaran diperlukan untuk memenuhi dan membantu proses pendidikan dan pelatihan antara pengajar dengan peserta diklat. Secara umum kurikulum dan silabi diklat, baik diklat awal maupun penataran perlu ditinjau ulang menyesuaikan perkembangan kelembagaan, teknologi dan globalisasi. 4) Belum Tersusunnya Program Unggulan Setiap UPT Diklat Pembangunan dan penyediaan sarana diklat pada UPT BP2TD Bali dan PKTJ Tegal selama ini dalam pengadaan sarana diklat selalu mempunyai jenis yang sama sehingga masing‐masing UPT tidak mempunyai karakteristik. ciri khas dan kelebihannya masing‐masing. Alangkah


III ‐ 66

baiknya jika Sarana yang dimiliki UPT saling melengkapi dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 5) Kurang Optimalnya Peran dan Fungsi Tenaga Pengajar Mengingat bahwa sebagian besar para pengajar adalah para pejabat dan tenaga profesional dari berbagai instansi dan organisasi yang mempunyai tugas utama sebagai tenaga birokrasi internal praktisi dan akademisi lembaga eksternal maka tenaga pengajar/pendidik yang khusus mengembangkan bahan ajar mengembangkan praktek/simulasi alat peraga dan alat peraktek diklat belum tersedia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka harus dilakukan beberapa perubahan untuk dapat meningkatkan minat para peserta dalam mengikuti diklat yang akan diselenggarakan UPT Darat, diantaranya dengan: 1) Sosialisasi lebih awal kepada dinas‐dinas perhubungan dan instansi terkait mengenai program diklat yang akan dilaksanakan. 2) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik dengan Pusdiklat Perhubungan Darat maupun Badan Diklat Perhubungan selaku pembina diklat, disamping dengan instansi‐instansi terkait serta institusi‐institusi asal peserta diklat guna memenuhi jumlah peserta diklat yang direncanakan. 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar/dosen pada setiap tahunnya. b. Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Pemetaan permasalahan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dalam rangka pengembangan diklat kepelautan sesuai amanat UU No. 17 / 2008 tentang Pelayaran. meliputi: 1) Kelembagaan;


III ‐ 67

2) Jalur Jenis dan Jenjang Diklat; 3) Kurikulum dan Metode Diklat; 4) Sarana dan Prasarana Diklat; 5) Tenaga Pendidik dan Pelatih; 6) Peserta Diklat; 7) Standarisasi Diklat; 8) Pembiayaan Diklat; 9) Pengendalian dan Pengawasan Diklat; 10) Hak dan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Diklat. c. Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Udara Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Diklat Pembentukan/ awal dan Diklat Teknis/Fungsional pada beberapa UPT Perhubungan Udara adalah: 1) Kurangnya lahan untuk pengembangan fasilitas guna menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan. 2) Kekurangan tenaga ahli yang berkompetensi di bidang penerbangan dikarenakan sebagian besar lulusan diklat pembentukan dari UPT tersebut memilih untuk bekerja di perusahaan asing. 3) Kurangnya dosen tetap di instansi masing‐masingBanyaknya tenaga pengajar yang tidak memiliki status instruktur tetap karena belum adanya Surat Keputusan atau jabatan fungsional instruktur. d. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan yang dananya bersumber dari DIPA Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Peserta Diklat khususnya diklat teknis & fungsional banyak kuota peserta tidak terisi, sehingga menyebabkan anggaran tidak terserap seluruhnya;


III ‐ 68

2) Jumlah Peserta Diklat Prajabatan yang tidak kosisten; 3) Jumlah peserta diklat teknis & fungsional yang tidak terpenuhi; 4) Kekurangan Tenaga Widyaiswara yang tetap pada Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. e. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Keberadaan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai motor penggerak bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan sebagai unit kerja yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugas pembinaan secara teknis administratif di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, maka Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan pembinaan administratif terhadap semua unit kerja serta melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan aparatur guna mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Perhubungan. Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan serta masih kurangnya peralatan kerja mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga capaian sasaran kegiatan selama kurun waktu 5 tahun masih dirasakan belum maksimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan komposisi pegawai yang belum ideal yang ada pada Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Perhubungan baik dari segi kualitas dan kuantitas serta masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi yang mengakibatkan pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi terkendala dan mempengaruhi kegiatan lainnya. Belum optimalnya kinerja tersebut juga disebabkan beberapa


III ‐ 69

faktor luar seperti masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan UPT dan pihak lain yang juga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam menyingkapi berbagai permsalahan selama melaksanakan berbagai program dan kebijakan di BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan tindak lanjut penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. -

Penambahan SDM tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan kependidikan yang sesuai dengan jumlah dan standar kompetensi yang diharapkan.

-

Penambahan dan pembaharuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-

Pembuatan sistem informasi kepegawaian dan diklat yang terpusat dan terintegrasi antar UPT di bawah BPSDM Perhubungan untuk memudahkan koodinasi antar UPT dan antar bagian.

-

Pembuatan rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang melalui Grand Design BPSDM Perhubungan Tahun 2015‐2034.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Realisasi penyerapan DIPA T.A 20165 posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.452.171.427.764,‐ dari total PAGU Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp. 5.648.446.427.000,‐ dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU DANA (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE KEUANGAN

Belanja Pegawai

5.828.747.000

3.811.282.824

82,62

Belanja Barang

58.273.100.000

38.649.266.185

69,70


III ‐ 70

PAGU DANA (Rp.)

JENIS BELANJA Belanja Modal Total

REALISASI (Rp.)

PERSENTASE KEUANGAN

40.698.491.000

37.331.611.240

87,11

5.648.446.427.000

4.452.171.427.764

78,82

Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2016 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

∑ ∑

%

Keterangan: TP

: Tingkat Penyerapan

RPD bulan ke‐j

: Rencana Penarikan Dana bulan ke‐j

RA bulan ke‐j

: Realisasi Anggaran bulan ke‐j

n

: jumlah bulan

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel 3. 10

Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan, 2016

1

JANUARI

73.323.986.000

73.323.986.000

49.098.325.590

TK (Tingkat Penyerapan) 66,96%

2

FEBRUARI

170.668.187.000

243.992.173.000

210.609.678.681

86,32%

3

MARET

221.556.128.000

465.548.301.000

419.401.296.707

90,09%

4

APRIL

331.811.657.000

797.359.958.000

733.263.592.991

91,96%

5

MEI

325.463.745.000

1.122.823.703.000

995.138.072.836

88,63%

6

JUNI

385.327.521.000

1.508.151.224.000

1.414.907.987.936

93,82%

7

JULI

559.181.016.000

2.067.332.240.000

1.641.906.885.134

79,42%

8

AGUSTUS

497.550.783.000

2.564.883.023.000

2.002.214.096.134

78,06%

9

SEPTEMBER

815.467.799.000

3.380.350.822.000

2.395.147.131.442

70,85%

10

OKTOBER

633.930.840.000

4.014.281.662.000

2.811.510.035.036

70,04%

11

NOVEMBER

723.418.909.000

4.737.700.571.000

3.513.797.014.088

74,17%

NO

BULAN

RPD

RPD KUMULATIF

REALISASI ANGGARAN


III ‐ 71

NO

BULAN

12

DESEMBER

RPD

RPD KUMULATIF

872.739.255.000

5.610.439.826.000

TK (Tingkat Penyerapan) 79,10%

REALISASI ANGGARAN 4.437.987.308.933

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut : ∑

∑

%

∑

Keterangan: K

: Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RPD bulan ke‐j

: Rencana Penarikan Dana bulan ke‐j

RA bulan ke‐j

: Realisasi Anggaran bulan ke‐j

n

: jumlah bulan

Dari tabel dan rumus diatas pengjitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

66,96%

86,32%

90,09%

… … … 12

70.04%

74,17%

79,10%

80,78%

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2016 sebesar 80,78%. Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:


III ‐ 72

Rumus Efisiensi:

/

∑

/

%

Keterangan: E : Eisiensi RAK : Realisasi anggaran per keluaran RVK : Realisasi volume keluaran PAK : Pagu anggaran per keluaran TVK : Target Volume keluaran n : Jumlah jenis keluaran Rumus Nilai Efisiensi:

%

Keterangan: NE : Nilai Efisiensi E : Efisiensi


III ‐ 73

Tabel 3. 11

NO

a

b

c

SASARAN STARTEGIS



1


2

Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis

3

Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang

SATUAN

Nilai Efisiensi Keluaran Sasaran Strategis BPSDM Perhubungan, 2016

TARGET PK

REALISASI

% CAPAIAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

RAK/RVK (A)

PAK/TVK (B)

(1‐A/B) x 100%

A/B

CAPAIAN

Orang

464.495

622.198

133,95

1.007.070.243.000

661.221.246.474

1.062.718,37

2.168.097,06

0,49

50,98

65,66

Orang

450.655

601.543

133,48

138

113

81,88

8.916.195.000

7.509.612.484

66.456.747,65

64.610.108,70

1,03

‐2,86

84,22

Dokumen


III ‐ 74

NO

SASARAN STARTEGIS


Teknologi Informasi


TARGET PK

% CAPAIAN

REALISASI

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

RAK/RVK (A)

PAK/TVK (B)

A/B

(1‐A/B) x 100%

CAPAIAN

berbasis teknologi informasi.

4

d

SATUAN

5

6

7

Jumlah sistem informasi yang dibangun. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

Sistem

12

12

100,00

Dokumen

60

28

46,67

37

26

70,27

Dokumen

Dokumen

233

243

986.360.000

810.786.200

62.368.169,23

82.196.666,67

0,76

24,12

82,20

21.308.143.000

17.480.771.655

176.573.451,06

193.710.390,91

0,91

8,85

82,04

104,29


III ‐ 75

NO

e

f

g

SASARAN STARTEGIS

Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,


8

9

10 11


SATUAN

TARGET PK

% CAPAIAN

REALISASI

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

RAK/RVK (A)

PAK/TVK (B)

(1‐A/B) x 100%

A/B

CAPAIAN

Lembaga

16

16

100,00

Dokumen

189

228

120,63

20.983.781.000

5.336.667.149

23.406.434,86

111.025.296,30

0,21

78,92

25,43



Nilai

86,00

78

90,40


(%)

95,12

89

94,02


III ‐ 76

NO

h

i

SASARAN STARTEGIS


Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.

12

Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.

13

14

15

Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.

Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.

SATUAN

TARGET PK

% CAPAIAN

REALISASI

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

RAK/RVK (A)

PAK/TVK (B)

(1‐A/B) x 100%

A/B

CAPAIAN

12.211.059. 603.704

15.403.586. 255.001

126,14

26

12

46,15

5.178.173.000

1.619.222.700

134.935.225,00

199.160.500,00

0,68

32,25

31,27

Unit

2.067

1.886

91,24

1.085.057.335.000

839.941.953.519

445.356.285,00

524.943.074,50

0,85

15,16

77,41

M2

436.604,20

435.915

99,84

1.002.388.991.000

931.961.024.386

2.137.941,11

2.295.875,74

0,93

6,88

92,97

Rp.

Peraturan


III ‐ 77

NO

j

SASARAN STARTEGIS



16


SATUAN

Orang

TARGET PK

3.291

REALISASI

3.158

% CAPAIAN

PAGU (Rp.)

95,96

REALISASI (Rp.)


III ‐ 78

RAK/RVK (A)

PAK/TVK (B)

(1‐A/B) x 100%

A/B

CAPAIAN

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencaaan pada tahun 2016 sebesar 67,65% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 219,13%. 6. Kontribusi Terhadap Capaian IKU Kementerian Perhubungan Tabel 3. 12

Capaian IKU Terhadap Target PK Kementerian Perhubungan ANGGARAN

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET PK

REALISASI PK

% CAPAIAN

REALISASI PAGU Rp.

7 4

Terpenuhinya SDM Transportasi Dalam Jumlah dan Kompetensi Sesuai dengan Kebutuhan

Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat: a.

b.

SDM Aparatur Kemenhub (Termasuk Berasal Dishub) SDM yang Berasal dari Masyarakat

Orang

450.655

601.543

133,48

Orang

12.374

10.658

86,13

Orang

438.281

590.885

134,82

4.978.291.9 05.000

4.452.171.4 27.764

Pada tahun 2016 ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan revisi target kinerja, hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran pada DIPA Badan Pengembanagn SDM Perhubungan yang dikarenakan adanya pemotongan anggaran (Instruksi Presiden Nomor: 4 Tahun 2016), penambahan dana PNBP dan BLU serta adangan blokir mandiri (self blocking) (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016). Target kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat yang semula ditargetkan sebesar 256.891 orang menjadi 450.655 orang, dimana ini merupakan keseluruhan pelaksanaan diklat baik yang bersumber dana dari Rupiah Murni (RM) ataupu dari PNBP dan BLU. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat secara keseluruhan telah melampaui dari target, yaitu sebesar 601.543 orang dari target sebesar 450.655 orang atau sebesar 133,48% dari target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi.


III ‐ 79

%

78,82

Pencapaian IKU Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat secara keseluruhan telah melebihi target, yaitu sebesar 601.543 orang dari target sebesar 450.655 orang atau sebesar 133,48% dari target PK. Hal ini dikarenakan: a. Pencapaian target IKU Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat SDM Aparatur Kemenhub (termasuk berasal Dishub) yang ditargetkan sebesar 12.374 orang hanya tercapai 10.658 orang (86,13 %). Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan: ‐

Adanya Self Blocking dan pemotongan anggaran perjalanan dinas oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga beberapa kegiatan diklat tidak dapat diselenggarakan dikarenakan anggaran perjalanan dinas untuk peserta tidak mencukupi;

‐

Adanya beberapa jenis diklat yang sama yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Kementerian lainnya sehingga para peserta diklat lebih memilih lokasi terdekat;

‐

Adanya beberapa peserta diklat yang tidak mendapatkan ijin/rekomendasi dari pimpinan terkait untuk mengikuti diklat dimaksud dikarenakan adanya pekerjaan di kantor yang lebih mendesak;

‐

Adanya beberapa diklat yang tidak terlaksana karena adanya kendala teknis, misalnya Diklat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa tidak dilaksanakan karena sebagian besar calon peserta yang diusulkan ke LKPP tidak memenuhi persyaratan diklat fungsional pengadaan barang/jasa sehingga tidak memenuhi kuota dari jumlah peserta yang direncanakan.

‐

Kalender diklat yang berisi jadwal diklat tahun 2016 belum optimal karena pelaksanaan diklat sebagian besar masih terjadi pada triwulan IV tahun 2016. Upaya pemecahan masalah tersebut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:


III ‐ 80

‐

Adanya UPT baru di lingkungan PPSDM Aparatur Perhubungan yang rencananya akan dibuka di beberapa lokasi yaitu di Gianyar, Surabaya dan Makassar untuk mengakomodir peserta diklat Aparatur dari wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Tengah.

‐

Penyusunan draft surat Kepala BPSDMP kepada para pejabat pembina kepegawaian di semua subsektor dan pendukung agar mendukung pengiriman pegawainya untuk mengikuti diklat di PPSDMAP dan pemberitahuan mengenai jadwal pelaksanaan diklat secara lebih awal sehingga para calon peserta diklat dapat mengatur jadwal kegiatannya.

‐

Melakukan koordinasi intensif penyelenggaraan diklat dengan pihak eksternal.

‐

Kalender diklat tahun 2017 dilaksanakan pada triwulan I sd. triwulan II sehingga terjadi optimalisasi sumber daya diklat yang berdampak terhadap peningkatan PNBP.

b. Pencapaian target IKU Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat SDM yang berasal Masyarakat telah melampaui target, dari target 438.281 orang telah tercapai sebesar 590.885 orang (134,82%). Peningkatan pencapain target secara signifikan ini terjadi pada SDM Transportasi Laut. Tingginya permintaan diklat dari masyarakat untuk diklat di bidang Transportasi Laut dikarenakan adanya peraturan yang termuat dalam STCW 2010 Manila, bahwa setiap pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 dari tingkat dasar sampai dengan tingkat I, serta Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) harus menyesuaikan sertifikatnya sehingga memperoleh sertifikat yang sesuai dengan konvensi internasional IMO‐SCTW 1978 Amandemen 2010, selambat‐lambatnya tanggal 1 Januari 2017.


III ‐ 81

B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016 Sesuai Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, pagu yang semula diperoleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah Rp. 5.497.531.296.000,‐. Seiring berjalannya anggaran tersebut, terdapat pengurangan pagu yang berasal dari kegiatan pemotongan/penghematan (berdasarkan INPRES 4 Tahun 2016) dan juga pagu tambahan yang berasal dari pencantuman PNBP dan dana BLU sehingga pagu yang diperoleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan menjadi Rp. 5.648.446.427.000,‐. Disamping itu adanya Instruksi Presiden (INPRES 8 Tahun 2016) untuk melakukan penghematan dengan melakukan blokir mandiri (Self Blocking) sebesar Rp. 670.154.522.000,‐ sehingga pagu akhir setelah Self Blocking menjadi sebesar Rp. 4.978.291.905.000,‐. Dari

total

anggaran

Rp.

5.648.446.427.000,‐

terserap

sebesar

Rp.

4.452.171.427.764,‐ atau sebesar 78,82% (unaudited), tetapi untuk pagu setelah Self Blocking (Rp. 4.978.291.905.000,‐) daya serap Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar 89,43% (unaudited). 1. Alokasi Anggaran Tahun 2016 Pagu Anggaran Awal TA. 2016 Total Alokasi dana dalam DIPA TA. 2016 Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp. 5.497.531.296.000,‐ dengan rincian sebagai berikut : 

Rincian Persumber dana: a. RM

:

Rp.

4.826.292.864.000

b. PNBP

:

Rp.

269.939.245.000

c. BLU

:

Rp.

401.299.187.000

d. PHLN

:

Rp.

‐



Alokasi perjenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai

:

Rp.

342.042.984.000


III ‐ 82

b. Belanja Barang

:

Rp.

2.267.241.642.000

c. Belanja Modal

:

Rp.

2.888.246.670.000

-

RM

:

Rp.

2.888.246.670.000

-

PHLN

:

Rp.

‐

Revisi Pagu Anggaran TA. 2016 Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja tahun anggaran 2016, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tentang

Langkah‐Langkah

Penghematan

Dan

Pemotongan

Belanja

Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Badan Pengembangan SDM Perhubungan

mendapatkan

alokasi

pemotongan

dana

sebesar

Rp 351.717.563.000,‐ dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. 13 Alokasi Pemotongan Anggaran, 2016 PENGHEMATAN NO

SATKER SISA KONTRAK

REVIU ITJEN

BELANJA MODAL

PERJALANAN DINAS

PEMOTONGAN ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

76.481.212.228

33.314.891.350

198.504.355.000

43.417.104.422

351.717.563.000

I

FUNGSI EKONOMI

13.609.468.587

17.693.925.030

27.310.000.000

30.272.071.422

88.885.462.000

A

PENGEMBANGAN SDM PHB DARAT

6.872.789.539

0

19.110.000.000

3.539.855.000

29.522.645.000

1

PUSBANG SDM PHB DARAT

6.872.789.539

0

19.110.000.000

3.539.855.000

29.522.645.000

B

PENGEMBANGAN SDM PHB LAUT

1.005.881.036

17.693.925.030

8.200.000.000

3.387.574.000

30.287.376.000

1

PUSBANG SDM PHB LAUT

401.520.866

17.693.925.030

8.200.000.000

2.393.330.000

28.688.772.000

2

BP3IP JAKARTA

475.403.170

0

0

0

475.403.000

3

BPPTL JAKARTA

128.957.000

0

0

994.244.000

1.123.201.000

C

PENGEMBANGAN SDM PHB UDARA

3.227.745.200

0

0

6.237.210.000

9.464.955.000

1

PUSBANG SDM PHB UDARA

495.258.000

0

0

6.237.210.000

6.732.468.000

2

BPPP PALEMBANG

241.385.000

0

0

0

241.385.000


III ‐ 83

PENGHEMATAN NO

SATKER SISA KONTRAK

REVIU ITJEN

BELANJA MODAL

PEMOTONGAN ANGGARAN

PERJALANAN DINAS

3

BPPP JAYAPURA

1.365.162.000

0

0

0

1.365.162.000

4

BPPP CURUG

1.125.940.200

0

0

0

1.125.940.000

PENGEMBANGAN SDM APARATUR PHB

1.470.527.562

0

0

4.044.077.000

5.514.605.000

1 PUSBANG SDM APARATUR PHB

1.470.527.562

0

0

4.044.077.000

5.514.605.000

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

1.032.525.250

0

0

13.063.355.422

14.095.881.000

1 SEKRETARIAT BPSDMP

140.136.250

0

0

13.063.355.422

13.203.492.000

2 BP3K SDM TRANSPORTASI

892.389.000

0

0

0

892.389.000

FUNGSI PENDIDIKAN

62.871.743.641

15.620.966.320

171.194.355.000

13.145.033.000

262.832.101.000

PENDIDIKAN PERHUBUNGAN DARAT

19.881.203.240

14.103.518.320

118.772.852.000

8.145.033.000

160.902.608.000

D

E

II

F

1

STTD BEKASI

2.598.629.600

3.955.793.970

2.587.886.000

0

9.142.310.000

2

BPPTD PALEMBANG

3.121.534.670

2.460.886.030

3.214.553.000

0

8.796.974.000

3

PKTJ TEGAL

135.841.560

286.538.320

11.981.785.000

3.018.668.000

15.422.833.000

4

BP2TD BALI

4.519.305.000

7.400.300.000

78.206.116.000

0

90.125.721.000

5

API MADIUN

9.505.892.410

0

22.782.512.000

5.126.365.000

37.414.770.000

32.210.417.131

1.517.448.000

26.020.138.000

0

59.748.004.000

362.635.878

0

12.637.792.000

0

13.000.428.000

G

PENDIDIKAN PERHUBUNGAN LAUT

1

STIP JAKARTA

2

PIP SEMARANG

6.110.131.685

281.017.000

4.281.661.000

0

10.672.810.000

3

PIP MAKASSAR

14.924.970.727

1.226.431.000

0

0

16.151.402.000

4

BP2IP TANGERANG

695.330.200

0

500.000.000

0

1.195.330.000

5

POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

2.514.290.841

0

0

0

2.514.291.000

6

BP2IP BAROMBONG

1.479.906.000

0

0

0

1.479.906.000

7

BP2IP SORONG

633.739.800

10.000.000

8.360.685.000

0

9.004.425.000

8

BP2IP MALAHAYATI ACEH BESAR

5.489.412.000

0

240.000.000

0

5.729.412.000


III ‐ 84

PENGHEMATAN NO

SATKER SISA KONTRAK

REVIU ITJEN

BELANJA MODAL

PERJALANAN DINAS

PEMOTONGAN ANGGARAN

9

BP2P PADANG PARIAMAN

0

0

0

0

0

10

BP2P MINAHASA SELATAN

0

0

0

0

0

10.780.123.270

0

26.401.365.000

5.000.000.000

42.181.489.000

3.792.882.934

0

22.900.565.000

5.000.000.000

31.693.448.000

2 ATKP SURABAYA

880.799.000

0

0

0

880.799.000

3 ATKP MAKASSAR

3.632.172.936

0

3.500.800.000

0

7.132.973.000

83.962.000

0

0

0

83.962.000

2.390.306.400

0

0

0

2.390.307.000

PENDIDIKAN PERHUBUNGAN UDARA

H

1 STPI CURUG

4 ATKP MEDAN 5 BP3 BANYUWANGI

Sumber Data: Bagian Keuangan Sekretariat BPSDM Perhubungan, 2017

Disamping itu pagu anggaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2016 mengalami penambahan anggaran terkait APBN‐P, PNBP dan BLU sebesar Rp. 502.632.694.000,‐ dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. 14 NO

SATKER


I E 1 II

1 G

PENAMBAHAN DANA BLU

PENAMBAHAN DANA PNBP

500.488.507.000

2.144.187.000

FUNGSI EKONOMI

0

197.980.000


0

197.980.000

SEKRETARIAT BPSDMP

197.980.000

500.488.507.000

1.946.207.000


35.736.007.000

0

STTD BEKASI

35.736.007.000

0

426.053.713.000

1.946.207.000

FUNGSI PENDIDIKAN

F

Penambahan Dana BLU dan PNBP, 2016


1

STIP JAKARTA

76.520.000.000

0

2

PIP SEMARANG

35.000.000.000

0

3

PIP MAKASSAR

109.408.817.000

0


III ‐ 85

NO

SATKER

PENAMBAHAN DANA BLU

PENAMBAHAN DANA PNBP

4

BP2IP TANGERANG

57.114.452.000

0

5

POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

78.443.673.000

0

6

BP2IP BAROMBONG

62.796.280.000

0

7

BP2IP MALAHAYATI ACEH BESAR

6.770.491.000

0

8

BP2P PADANG PARIAMAN

0

1.326.190.000

9

BP2P MINAHASA SELATAN

0

620.017.000


38.698.787.000

0

1

STPI CURUG

20.308.223.000

0

2

ATKP SURABAYA

6.340.932.000

0

3

ATKP MAKASSAR

8.683.753.000

0

4

ATKP MEDAN

3.365.879.000

0

H


Sehingga Total Pagu DIPA Badan Pengembangan SDM Perhubungan TA. 2016 setelah adanya penghematan/pemotongan dan penambahan pagu APBN‐P, BLU dan PNBP menjadi sebesar Rp. 5.648.446.427.000,‐ dengan rincian sebagai berikut : 

Alokasi perjenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai

:

Rp.

346.172.838.000

b. Belanja Barang

:

Rp.

2.600.174.162.000

c. Belanja Modal

:

Rp.

2.702.099.427.000

-

RM

:

Rp.

2.702.099.427.000

-

PHLN

:

Rp.

‐

Disamping itu adanya Instruksi Presiden (INPRES 8 Tahun 2016) untuk melakukan penghematan dengan melakukan blokir mandiri (Self Blocking) sebesar Rp. 670.154.522.000,‐ sehingga pagu akhir setelah Self Blocking menjadi sebesar Rp. 4.978.291.905.000,‐ dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3. 15 NO

Blokir Mandiri (Self Blocking) UPT/Satker BPSDM Perhubungan, 2016 SATKER


PAGU DIPA AWAL 5.648.446.427.000

SELF BLOKING

PAGU DIPA SETELAH SELF BLOKING

670.154.522.000

4.978.291.905.000


III ‐ 86

NO

SATKER

I

PAGU DIPA AWAL


SELF BLOKING

FUNGSI EKONOMI

1.389.778.343.000

174.834.856.000

1.214.943.487.000


185.734.744.000

14.080.037.000

171.654.707.000

PUSBANG SDM PHB DARAT

185.734.744.000

14.080.037.000

171.654.707.000


541.386.857.000

34.831.609.000

506.555.248.000

1 PUSBANG SDM PHB LAUT

344.899.529.000

25.190.939.000

319.708.590.000

2 BP3IP JAKARTA

147.591.652.000

799.861.000

146.791.791.000

3 BPPTL JAKARTA

48.895.676.000

8.840.809.000

40.054.867.000

C

305.054.519.000

42.589.478.000

262.465.041.000

1 PUSBANG SDM PHB UDARA

67.611.813.000

18.770.819.000

48.840.994.000

2 BPPP PALEMBANG

51.250.339.000

4.166.340.000

47.083.999.000

3 BPPP JAYAPURA

67.557.245.000

9.323.695.000

58.233.550.000

4 BPPP CURUG

118.635.122.000

10.328.624.000

108.306.498.000

188.807.287.000

11.416.751.000

177.390.536.000

77.981.987.000

2.170.192.000

75.811.795.000

110.825.300.000

9.246.559.000

101.578.741.000

168.794.936.000

71.916.981.000

96.877.955.000

168.794.936.000

71.916.981.000

96.877.955.000

FUNGSI PENDIDIKAN

4.258.668.084.000

495.319.666.000

3.763.348.418.000


872.239.909.000

98.264.796.000

773.975.113.000

1 STTD BEKASI

210.553.838.000

16.337.711.000

194.216.127.000

2 BPPTD PALEMBANG

111.043.565.000

9.419.617.000

101.623.948.000

3 PKTJ TEGAL

142.721.543.000

21.248.496.000

121.473.047.000

4 BP2TD BALI

172.130.060.000

22.927.661.000

149.202.399.000

5 API MADIUN

235.790.903.000

28.331.311.000

207.459.592.000

G

1.850.312.452.000

127.191.155.000

1.723.121.297.000

1 STIP JAKARTA

325.111.447.000

30.904.136.000

294.207.311.000

2 PIP SEMARANG

221.628.323.000

9.613.262.000

212.015.061.000

3 PIP MAKASSAR

499.789.591.000

26.156.022.000

473.633.569.000

A 1 B

D


PENGEMBANGAN SDM APARATUR PHB

1 PUSBANG SDM APARATUR PHB 2 E

BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

1 SEKRETARIAT BPSDMP

II F



III ‐ 87

NO

SATKER

PAGU DIPA AWAL

SELF BLOKING


4 BP2IP TANGERANG

106.341.511.000

10.041.241.000

96.300.270.000

5 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

252.650.246.000

18.851.567.000

233.798.679.000

6 BP2IP BAROMBONG

197.980.523.000

9.638.091.000

188.342.432.000

7 BP2IP SORONG

104.800.338.000

9.791.992.000

95.008.346.000

8 BP2IP MALAHAYATI ACEH BESAR

102.818.448.000

4.653.357.000

98.165.091.000

9 BP2P PADANG PARIAMAN

19.442.878.000

2.866.248.000

16.576.630.000

10 BP2P MINAHASA SELATAN

19.749.147.000

4.675.239.000

15.073.908.000

1.536.115.723.000

269.863.715.000

1.266.252.008.000

1 STPI CURUG

886.457.260.000

211.892.935.000

674.564.325.000

2 ATKP SURABAYA

112.659.965.000

12.867.638.000

99.792.327.000

3 ATKP MAKASSAR

270.778.498.000

16.323.027.000

254.455.471.000

4 ATKP MEDAN

137.026.291.000

8.590.333.000

128.435.958.000

5 BP3 BANYUWANGI

129.193.709.000

20.189.782.000

109.003.927.000

H



Rincian Alokasi perjenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai

:

Rp.

346.172.838.000

b. Belanja Barang

:

Rp.

2.198.267.838.000

c. Belanja Modal

:

Rp.

2.433.851.229.000

-

RM

:

Rp.

2.433.851.229.000

-

PHLN

:

Rp.

‐

Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2016 Realisasi penyerapan DIPA T.A 2016 posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.452.171.427.764,‐ dengan rincian sebagai berikut: Pagu sebelum Self Blocking Rp. 5.648.446.427.000,‐ : Keuangan

= 78,82%

Fisik

= 87,29%

Adapaun rincian realisasi perjenis belanja adalah


III ‐ 88

PAGU DANA (Rp.)

REALISASI (Rp.)

346.172.838.000

286.016.875.896

82,62

Belanja Barang

2.600.174.162.000

1.812.308.880.353

69,70

Belanja Modal

2.702.099.427.000

2.353.845.671.515

87,11

Total

5.648.446.427.000

4.452.171.427.764

78,82


PERSENTASE KEUANGAN

Pagu setelah Self Blocking Rp. 4.978.291.905.000,‐ : Keuangan

= 89,43%

Fisik

= 90,86%

Adapaun rincian realisasi perjenis belanja adalah PAGU DANA (Rp.)

REALISASI (Rp.)

346.172.838.000

286.016.875.896

82,62

Belanja Barang

2.198.267.838.000

1.812.308.880.353

82,44

Belanja Modal

2.433.851.229.000

2.353.845.671.515

96,71

Total

4.978.291.905.000

4.452.171.427.764

89,43


PERSENTASE KEUANGAN

2. Analisis Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Dan Sisa Dana Oleh Unit Kerja Eselon I Secara garis besar disampaikan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Satker/UPT di lingkungan Badan pengembangan SDM Perhubungan adalah sebesar Rp. 2.290.714.500,‐ yang terdiri: a. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut -

Pengadaaan Kendaraan Opersional/Bus Sedang Roda 6 BP2IP Sulawesi Utara sebesar Rp. 563.360.000,‐ dikarenakan proses revisi anggaran dan terbatasnya waktu pelaksanaan.

b. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan


III ‐ 89

-

Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4 (Minibus) sumber dana PNBP sebesar Rp. 500.000.000,‐ dikarenkan target penerimaan PNBP yang tidak tercapai.

c. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara -

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang bersumber dana dari PNB sebesar Rp. 263.799.000,‐ dikarenkan target penerimaan PNB yang tidak tercapai.

d. BP2IP Tangerang -

Pelaksanaan Diklat Seafarers with Designated Security Duties (SDSD) sebesar Rp. 52.440.000,‐ tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya peserta;

-

Pelaksanaan Diklat Basic Liquified Gas Tanker (BLGT) sebesar Rp. 124.124.000,‐ tidak terlaksana dikarenakan belum terbitnya approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyelenggarakan diklat dimaksud;

-

Pelaksanaan Diklat Global Martime Distress Safety System Course (GMDSS) sebesar Rp. 211.982.000,‐ tidak terlaksana dikarenakan belum ada kurikulum diklat karena ada perubahan dari sertifikat keterampilan ke sertifikat kompetensi;

e. BP2IP Minahasa Selatan -

Pelaksanaan Diklat Basic Safety Training (BST) sebanyak 2 angkatan yang bersumber dana PNBP sebesar Rp. 134.235.000,‐ tidak terlaksana dikarenakan target penerimaan PNBP yang tidak tercapai;

-

Pelaksanaan Diklat Advanced Fire Fighting (AFF) sebanyak 3 angkatan yang bersumber dana PNBP sebesar Rp. 104.310.000,‐ tidak terlaksana dikarenakan target penerimaan PNBP yang tidak tercapai;

-

Pelaksanaan Diklat Security Awareness Training (SAT) sebanyak 3 angkatan yang bersumber dana PNBP sebesar Rp. 118.417.500,‐ tidak terlaksana dikarenakan target penerimaan PNBP yang tidak tercapai;


III ‐ 90

f. BP2IP Sorong -

Pelaksanaan Diklat Ahli Teknika Tingkat (ATT) IV sebesar Rp. 61.480.000,‐ tidak dilaksnakan dikarenakan tidak ada peserta untuk memenuhi kuota satu kelas;

-

Pelaksanaan Diklat Ahli Teknika Tingkat (ATT) V sebesar Rp. 62.137.000,‐ tidak dilaksnakan dikarenakan tidak ada peserta untuk memenuhi kuota satu kelas;

g. BP3 Curug -

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar sebesar Rp. 20.966.000,‐ tidak dilaksanakan;

-

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan TPM sebesar Rp. 73.464.000,‐ tidak dilaksanakan;

3. Transito/Sisa Dana Kegiatan Transito/sisa dana kegiatan selama tahun anggaran 2016 (data sampai dengan 23 Januari 2017) adalah sebesar Rp. 526.120.477.236, yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai 1) Sisa dana pegawai sebesar Rp. 55.036.759.104,‐ yang terdiri dari Sisa Tunjangan Kinerja (14 M ), Sisa Tunjangan sertifikasi dosen (9,2 M) karena telah menerima dari tunjangan kinerja dan Efisiensi belanja gaji terhadap penyesuaian jumlah pegawai (31,8 M) karena adanya alih tugas dalam lingkup BPSDM; 2) Belanja Transito sebesar Rp. 5.119.203.000,‐ b. Sisa Kontrak (Setelah Self Blocking) 1) Belanja Barang sebesar Rp. 574.857.450,‐ dikarenakan Efisiensi; 2) Belanja Modal sebesar Rp. 18.429.337.227,‐ dikarenakan Efisiensi; c. Kegiatan Tidak Dilaksanakan 1) Belanja Barang sebesar Rp. 963.555.500,‐; 2) Belanja Modal sebesar Rp. 1.327.159.000,‐.


III ‐ 91

Ini dikarenakan Keterbatasan waktu karena proses revisi (563 Juta), Target PNBP yang tidak tercapai (763 Juta) dan permasalahan peserta diklat (963 Juta) d. Sisa Dana 1) Sisa Belanja Barang ‐

Sisa Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 4.938.742.373,‐;

‐

Sisa Pengadaan Bahan Makanan sebesar Rp. 4.061.505.959,‐;

‐

Sisa Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp. 196.631.418,‐;

‐

Sisa Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp. 1.159.302.938,‐;

‐

Sisa Belanja Operasional Lainnya sebesar Rp. 12.267.153.267,‐;

‐

Sisa Belanja Bahan Diklat sebesar Rp. 8.210.583.082,‐;

‐

Sisa Honor Output Kegiatan sebesar Rp. 28.380.252.522,‐;

‐

Sisa Belanja Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 12.182.125.695,‐;

‐

Sisa Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp. 5.041.941.262,‐;

‐

Sisa

Belanja

Barang

Persediaan

Lainnya

sebesar

Rp. 1.603.134.049,‐; ‐

Sisa Belanja Listrik, Telepon, Air, Daya Jasa Lainnya, Pos Giro sebesar Rp. 7.859.955.729,‐;

‐

Sisa

Belanja

Jasa

Profesi

dan

Jasa

Lainnya

sebesar

Rp. 7.001.801.251,‐; ‐

Sisa Pemeliharaan sebesar Rp. 6.639.423.919,‐;

‐

Sisa Belanja Perjalanan Dinas dan Paket Meeting sebesar Rp. 33.006.326.407,‐;

2) Sisa Belanja Modal ‐

Modal Lainnya (Pembuatan Sertifikat Tanah, Perjalanan dan Honor Tim Tanah, Adm Lelang) sebesar Rp. 4.308.392.767,‐;

e. Pekerjaan Yang Melewati tahun Anggaran sebesar Rp. 9.831.640.624,‐ yaitu kegiatan Paket 3 Pembangunan BPPTD Kalimantan;


III ‐ 92

f. Sisa Dana BLU sebesar Rp. 251.871.664.826,‐ (Belanja Barang) dan Rp. 46.109.027.867,‐ (Belanja Modal), ini akan menjadi saldo awal kas tahun berikutnya (Efisiensi) yang akan dialokasikan sebagai belanja remunerasi tahun berikutnya. 4. Sisa Kontrak Kegiatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sepanjang tahun 2016 juga menyisakan kontrak yang terdiri dari: a. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat 1) Sisa kontrak kegiatan Penyusunan Modul Prodi Diploma III Teknik

Bangunan dan Jalur Perkeretaapian belanja barang sebesar Rp. 47.185.000,‐; 2) Sisa kontrak kegiatan Penyusunan Modul Prodi Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian belanja barang sebesar Rp. 14.130.000,‐; 3) Sisa kontrak kegiatan Pembangunan Gedung BPPTD Kalimantan Paket 3 belanja modal sebesar Rp. 2.191.000,‐; 4) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional PPSDMPD belanja modal sebesar Rp. 34.560.000,‐; 5) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Operasional BPPTD Pontianak belanja modal sebesar Rp. 48.215.400,‐; 6) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Eselon III BPPTD Pontianak belanja modal sebesar Rp. 27.800.000,‐; 7) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Eselon IV BPPTD Pontianak belanja modal sebesar Rp. 23.900.000,‐; 8) Sisa kontrak kegiatan Studi Kebutuhan Workshop dan Bengkel BPPTD Pontianak belanja barang sebesar Rp. 17.539.000,‐. b. ATKP Medan 1) Sisa kontrak kegiatan Buku Bacaan Taruna belanja modal sebesar Rp. 1.421.000,‐;


III ‐ 93

2) Sisa kontrak kegiatan Peralatan Fasiltas Perawatan Gigi belanja modal sebesar Rp. 1.417.000,‐; 3) Sisa kontrak kegiatan Konsultan Perencanaan Jaringan Air Bersih belanja modal sebesar Rp. 2.100.000,‐; 4) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan ECC REG Dan SSD belanja modal sebesar Rp. 2.300.000,‐; 5) Sisa kontrak kegiatan Baju Tahan Panas belanja modal sebesar Rp. 900.000,‐; 6) Sisa kontrak kegiatan Konsultan Perencanaan Shelter Penyimpanan Pesawat belanja modal sebesar Rp. 4.150.000,‐; 7) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Operasional Roda Enam belanja modal sebesar Rp. 23.499.475,‐; 8) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Operasional Roda Empat belanja modal sebesar Rp. 42.503.060,‐; 9) Sisa kontrak kegiatan Software CBT AVSEC belanja modal sebesar Rp. 1.430.000,‐; 10) Sisa kontrak kegiatan Pengawasan Pembangunan Shelter belanja modal sebesar Rp. 500.000,‐; 11) Sisa kontrak kegiatan Konsultan Pengawasan Jaringan Air Bersih belanja modal sebesar Rp. 2.150.000,‐; 12) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Desk Controller ADC belanja modal sebesar Rp. 11.834.000,‐; 13) Sisa kontrak kegiatan AC Standing Free belanja modal sebesar Rp. 123.726.000,‐; 14) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Audio Visual belanja modal sebesar Rp. 5.500.000,‐. c. BP2TD Bali Sisa kontrak kegiatan Pembangunan 4 Gedung, Pembangunan Gedung Asrama Taruni (1 Unit), Pembangunan Gedung Asrama Taruna (1 Unit),


III ‐ 94

Pembangunan Gedung Kelas (3 Lantai) dan Pembangunan Gedung Administrasi (3 Lantai) belanja modal sebesar Rp. 17.726.000.000,‐. d. BP3 Palembang 1) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Kendaraan Pendukung PKP‐PK jenis RIV belanja modal sebesar Rp. 212.400,‐; 2) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Aircraft Door Trainer and Overwing Exit belanja modal sebesar Rp. 182.900,‐; 3) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Meubelair dan Perlengkapan Gedung Laboratorium Teknik Bandar Udara belanja modal sebesar Rp. 622.000,‐; 4) Sisa kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Poliklinik belanja modal sebesar Rp. 39.600,‐; 5) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan belanja modal sebesar Rp. 1.219.000,‐; 6) Sisa kontrak kegiatan Pembuatan Automatic Gate System belanja modal sebesar Rp. 2.500.000,‐; 7) Sisa kontrak kegiatan Pembuatan Neon Sign belanja modal sebesar Rp. 1.366.000,‐; 8) Sisa kontrak kegiatan Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan BP3 Palembang belanja modal sebesar Rp. 7.417.000,‐; 9) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Perlengkapan Poliklinik belanja modal sebesar Rp. 1.200.000,‐. e. PIP Semarang Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Gedung Serbaguna Taruna belanja modal sebesar Rp. 236.509.750,‐.


III ‐ 95

f. BP2TL Jakarta 1) Sisa kontrak kegiatan Kegiatan Modal peralatan dan mesin (Camera, Jemuran, Kursi, Handy Talky ‐ Sarana Diklat) belanja modal sebesar Rp. 85.046.642,‐; 2) Sisa kontrak kegiatan Kegiatan Gedung dan Bangunan (Renovasi Gedung Atlas) belanja modal sebesar Rp. 6.925.000,‐. g. BP2IP Sorong 1) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Solar belanja barang sebesar Rp. 84.035.500,‐; 2) Sisa kontrak kegiatan Pengadaan Permakanan Taruna belanja barang sebesar Rp. 410.101.200,‐; 3) Sisa kontrak kegiatan Jasa Cleaning Service belanja barang sebesar Rp. 1.866.750,‐. 5. Anggaran Yang Diberi Tanda Bintang/Blokir Kegiatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang diberi tanda bintang/diblokir sepanjang tahun 2016 adalah sejumlah Rp. 670.154.522.000,‐, yang meliputi: Tabel 3. 16

Anggaran Tanda Bintang/Blokir UPT/Satker BPSDM Perhubungan, 2016 SATKER

I A

BLOKIR BELANJA BARANG

BLOKIR BELANJA MODAL

FUNGSI EKONOMI


1 PUSBANG SDM PHB DARAT

11.094.510.000

2.985.527.000

1 PUSBANG SDM PHB LAUT

6.433.712.000

18.757.227.000

2 BP3IP

565.516.000

234.345.000

3 BPPTL

8.840.809.000

18.670.819.000

100.000.000

B

C



1 PUSBANG SDM PHB UDARA


III ‐ 96

SATKER

BLOKIR BELANJA BARANG

BLOKIR BELANJA MODAL

2 BPPP PALEMBANG

4.166.340.000

3 BPPP JAYAPURA

9.082.466.000

241.229.000

4 BPPP ‐ CURUG

3.868.321.000

6.460.303.000

2.170.192.000

9.246.559.000

71.182.577.000

734.404.000

FUNGSI PENDIDIKAN


1 STTD

8.888.199.000

7.449.512.000

2 BPPTD PALEMBANG

8.258.841.000

1.160.776.000

3 PKTJ TEGAL

15.572.985.000

5.675.511.000

4 BP2TD BALI

3.623.000.000

19.304.661.000

5 API MADIUN

12.358.682.000

15.972.629.000

1 STIP

18.636.276.000

12.267.860.000

2 PIP SEMARANG

7.727.825.000

1.885.437.000

3 PIP MAKASSAR

13.116.021.000

13.040.001.000

4 BP2IP TANGERANG

9.506.359.000

534.882.000

5 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

7.217.059.000

11.634.508.000

6 BP2IP BAROMBONG

9.199.863.000

438.228.000

7 BP2IP SORONG

6.682.212.000

3.109.780.000

8 BP2IP MALAHAYATI ACEH BESAR

3.927.797.000

725.560.000

9 BP2P PADANG PARIAMAN

2.866.248.000

10 BP2P MINAHASA SELATAN

4.675.239.000

1 STPI

70.601.747.000

141.291.188.000

2 ATKP SURABAYA

12.767.638.000

100.000.000

3 ATKP MAKASSAR

16.323.027.000

1.913.463.000

4 ATKP MEDAN

6.676.870.000

5 BP3 BANYUWANGI

17.958.615.000

2.231.167.000

TOTAL

401.906.324.000

268.248.198.000

D

PENGEMBANGAN SDM APARATUR PHB 1 PUSBANG SDM APARATUR PHB

2 BP3K SDM TRANSPORTASI E


1 SEKRETARIAT BPSDMP II F

G

H




III ‐ 97

6. Sisa Dana Badan Layanan Umum Sisa dana BLU yang akan menjadi saldo awal kas pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp. 297.980.692.693,‐ yang terdiri dari: a. Sisa dana BLU belanja barang sebesar Rp. 251.871.664.826,‐; b. Sisa dana BLU belanja modal sebesar Rp. 46.109.027.867,‐.


III ‐ 98

BAB PENUTUP IV A. KESIMPULAN 1.

Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah menetapkan 10 Sasaran Strategis yang berisikan 16 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang ditetapkan.

2.

Secara keseluruhan program/kegiatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik hal ini diindikasikan dengan tingkat capaian dari kinerja kegiatan maupun sasaran (sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III).

3.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai, alokasi dana sesuai kebutuhan, tersedianya peralatan pendukung serta koordinasi dan kerja sama yang baik di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui pembinaan secara terus‐menerus.

B. SARAN 1.

Agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lebih berguna untuk umpan balik bagi pihak‐pihak yang berkepentingan, format dan isi substansi laporan kinerja perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan‐penyempurnaan.

2.

Karena

Laporan

Kinerja

merupakan

dokumen

yang

hidup

dan

berkesinambungan selama periode waktu Rencana Strategis/Renstra 5 (lima) tahunan, maka untuk Tahun Anggaran 2017 agar dilakukan penyusunan secara lebih komprehensif Rencana Strategis 2015 s/d 2019 untuk Badan Pengembangan SDM berikut Unit Kerja di bawahnya.


VI ‐ 1

LAMPIRAN – LAMPIRAN -

Form Renstra Tahun 2015 ‐ 2019

-

Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

-

Form Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016

-

Form Pengukuran Kinerja Tahun 2016

-

Form Perbandingan Pengukuran Kinerta Tahun 2012 sampai dengan 2016

-

Form Perbandingan Renstra, RKT, PK dan Capaian Kinerja Tahun 2016

LAMPIRAN A MATRIK KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019 Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan IKU : 1. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM 2. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM TARGET NO

SASARAN STARTEGIS


a


1

b


2

c


3

Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.

SATUAN 2015

2016

2017

2018

2019

Orang

288.161

300.752

299.672

303.558

303.080

Orang

266.844

284.305

284.623

289.687

294.779

Dokumen

361

385

391

401

413

4

Jumlah sistem informasi yang dibangun.

Sistem

57

62

67

64

65

5

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

Dokumen

76

71

72

68

70

6

Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

Dokumen

76

71

72

68

70

7


Dokumen

141

160

133

139

136

e


8


Lembaga

2

2

1

0

0

f

Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership .

9


Dokumen

76

83

90

94

100

10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.

Nilai

86

87

88

89

90

g


Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM 11 Perhubungan.

(%)

88

90

92

93

94

Rp.

11.681.528.642.759

11.915.159.215.614

12.153.462.399.926

12.396.531.647.925

12.644.462.280.883

d

Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum ) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.

12


TARGET NO

h

i

SASARAN STARTEGIS




2015

2016

2017

2018

2019

Peraturan

4

4

4

4

4

Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, 14 Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.

Unit

2.664

8.686

2.692

1.996

1.908


M2

1.219.522

685.256

455.662

519.448

278.615

Orang

3.509

3.899

4.289

4.679

5.069

Jumlah draft peraturan perundangan dan 13 ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.

15

j


SATUAN

Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di 16 Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN Instansi

: Kementerian Perhubungan : Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Unit Eselon I

NO

a

b

c


SASARAN STARTEGIS


1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.


2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan 3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.


4 d



5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

e

Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri 8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

TARGET

287.559

Orang

275.657

Orang

64

Dokumen

43

Sistem

0

Dokumen

0

Dokumen

153

Dokumen

2

Lembaga

NO

f

g

SASARAN STARTEGIS



9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi


10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.

148

11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan. 12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi. h

i

j


Dokumen

86,50

Nilai

86,00

(%)

12.259.825.392.335

Rp.

13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan. 0

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi 14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi Standar Nasional dan/atau Internasional. tinggi/ mutakhir. 15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

TARGET

16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

Peraturan

660

Unit

608.842,960

M2

3.824

Orang

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Instansi

: Kementerian Perhubungan : Badan Pengembangan SDM Perhubungan : 2016

Unit Eselon I Tahun Anggaran

NO

a

b

c


SATUAN

TARGET PK AWAL

TARGET PK REVISI



Orang

268.836

464.495


2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan

Orang

256.891

450.655

Dokumen

57

138

Sistem

8

12

Dokumen

46

60

Dokumen

26

37

Dokumen

250

233

Lembaga

9

16

Dokumen

138

189

SASARAN STARTEGIS


3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. 4

d



5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. e

f


8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).



NO

g


SASARAN STARTEGIS


10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan. 11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan. 12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.

h

i

j


PROGRAM 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

TARGET PK AWAL

TARGET PK REVISI

Nilai

87,00

86,00

(%)

91,41

95,12

Rp.

12.999.033.852.926

12.211.059.603.704

Peraturan

36

26

Unit

8.198

2.067

M2

387.244

436.604,20

Orang

3.628

3.291

13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi 14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi tinggi/ mutakhir. Standar Nasional dan/atau Internasional. 15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

SATUAN


ANGGARAN :

Rp

4.960.344.903.000,00

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Instansi



NO

a

b

c



Orang

464.495

622.198

133,95



Orang

450.655

601.543

133,48

Dokumen

138

113

81,88

Sistem

12

12

100,00

60

28

46,67

37

26

70,27

Dokumen

233

243

104,29

Lembaga

16

16

100,00

Dokumen

189

228

120,63


3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.



5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.


f

% CAPAIAN

SATUAN

4 d

TARGET PK


SASARAN STARTEGIS

Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri 8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).


REALISASI

Dokumen


NO

g


SASARAN STARTEGIS



h

i

j


PROGRAM Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 1. Jumlah Anggaran Tahun 2016 2. Pagu Revisi Tahun 2016 3. Pagu Revisi Tahun 2016 (Setelah Self Blocking ) 4. Jumlah Realisasi Anggaran Th.2016

TARGET PK

% CAPAIAN

REALISASI

Nilai

86,00

77,74

90,40

(%)

95,12

89,43

94,02

Rp.

12.211.059.603.704

15.403.586.255.001

126,14

26

12

46,15

Unit

2.067

1.886

91,24

M2

436.604,20

435.915,20

99,84

3.291

3.158

95,96

13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan. Peraturan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi 14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi Standar Nasional dan/atau Internasional. tinggi/ mutakhir. 15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

SATUAN


ANGGARAN : : : :

Rp Rp Rp Rp

5.497.531.296.000,00 5.648.446.427.000,00 4.978.291.905.000,00 4.452.171.427.764,00

Orang

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Instansi



NO a

b

c

SASARAN STARTEGIS Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.





Rata - Rata Capaian Sasaran 3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang Dokumen berbasis teknologi informasi. Jumlah sistem informasi yang dibangun.

Sistem

Rata - Rata Capaian Sasaran 5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

e

f

Orang

Rata - Rata Capaian Sasaran 2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar Orang kompetensi/kelulusan

4 d

SATUAN


TW I

464.495

TW II

123.035

TW III

244.221

% CAPAIAN

TW IV

369.191

622.198

133,95

450.655

111.172

230.955

337.010

601.543


Dokumen

Rata - Rata Capaian Sasaran 9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi Dokumen


h

133,48

133,48 138

29

55

80

113

81,88

12

3

6

10

12

100,00 90,94

60

19

21

21

28

46,67

37

19

21

21

26

70,27

233

48

136

184

243

104,29 73,74

16

4

4

7

16

100,00 100,00

189

47

94

135

228

Nilai

86,00

0

0

77,74

77,74

90,40

(%)

95,12

7,24

24,89

50,11

89,43

94,02

Rp.

12.211.059.603.704

13.034.924.807.142

13.040.096.883.905

13.040.096.883.905

15.403.586.255.001

126,14

Rata - Rata Capaian Sasaran Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan 13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan. Peraturan Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional. Rata - Rata Capaian Sasaran

120,63 120,63

Rata - Rata Capaian Sasaran g

133,95

Dokumen

Rata - Rata Capaian Sasaran Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri 8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU). dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Lembaga Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).


REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2014

TARGET PK

103,52

26

3

3

10

12

46,15 46,15

NO i

j

SASARAN STARTEGIS Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.


SATUAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir. 15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.

: : : :

Rp Rp Rp Rp

5.497.531.296.000,00 5.648.446.427.000,00 4.978.291.905.000,00 4.452.171.427.764,00

TW II

TW III

% CAPAIAN

TW IV

2.067

106

762

914

1.886

91,24

M2

436.604

4.132,68

64.560,37

123.485,02

435.915,20

99,84

3.291

2.913

2.977

2.950

3.158

95,96

Rata - Rata Capaian Sasaran 16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan Orang BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

ANGGARAN

TW I

Unit

Rata - Rata Capaian Sasaran PROGRAM Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 1. Jumlah Anggaran Tahun 2016 2. Pagu Revisi Tahun 2016 3. Pagu Revisi Tahun 2016 (Setelah Self Blocking ) 4. Jumlah Realisasi Anggaran Th.2016

REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2014

TARGET PK

95,54

95,96

FORMULIR PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2011 s/d 2015 Instansi Unit Eselon I Tahun Anggaran


NO

SASARAN STARTEGIS


a



b

c



Rata ‐ Rata Capaian Sasaran 2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Rata ‐ Rata Capaian Sasaran 3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. 4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang 5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Berbasis Kompetensi (Harmonization, yang berbasis kompetensi. Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan 6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkembangan IPTEK. Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

d


f

g


i

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan 10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan. Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan 11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM BMN BPSDM Perhubungan. Perhubungan.


j


158.305

2012 REALISASI

%

175.793

Orang

149.216

162.364

Dokumen

94 100

Sistem

17 17

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran 16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika. Rata ‐ Rata Capaian Sasaran

214.807

TARGET

120,12 206.652

2014 REALISASI

%

298.752

120,12

108,81 173.821

201.838

116,12 193.010

TARGET

144,57 292.693

2015 REALISASI

463.061

144,57

283.602

146,94 281.204

%

TARGET

158,21 464.495

2016 REALISASI

622.198

158,21

448.901

108,81

116,12

146,94

106,38 16 16

100,00 62 62

100,00 83 28

159,64 450.655

%

133,95

133,95

601.543

159,64

133,48

133,48

33,73 138 113

81,88

100,00

100,00 43 36

83,72 19 18

94,74 32 22

68,75 12 12

103,19

91,86

97,37

51,24

90,94

33 30

90,91 15 42

280,00 37 37

100,00 79 83

105,06 60 28

46,67

Dokumen

1 1

100,00 7 35

500,00 24 24

100,00 68 81

119,12 37 26

70,27

Dokumen

229 664

289,96 80 78

97,50 56 49

87,50 244 514

210,66 233 243

104,29

95,83

144,95

160,29

1

0

292,50

0,00 2

0

0,00

Dokumen

4 38

212,20

276,32

120,63

82,17

86,38

105,12

92,00

85,96

8.814.551.692.643 8.897.224.987.516

100,94 10.163.972.093.749 10.249.341.492.656 102,02

2.905

2.578

90,54 85,50

91,75

93,43 92,00

84,74

100,84 11.125.265.374.056 11.255.938.104.851 94,94

107,31 87,00

90,46

92,11 89,25

83,19

101,17 12.951.198.626.401 13.034.924.807.142 100,20

103,98 86,00

77,74

93,21 95,12

89,43

94,02

100,65 12.211.059.603.704 15.403.586.255.001

126,14

99,28

90,40

103,52

166,67 20 21

105,00 10 10

100,00 15 35

233,33 26 12

46,15

166,67

105,00

100,00

233,33

46,15

109,81 5.919

5.867

93,51 680.060

679.392

101,66

Orang

100,00

128,57

Rp.

244.111

58,33

950,00

(%)

261.062

100,00

120,63

85,19

M2

0,00

58,33 16 16

276,32 189 228

94,09

20.030

7

212,20 38 105

100,00

18.241

0,00 12

128,57 41 87

89,50

Unit

0

73,74

950,00 21 27

89,50

12 20

0,00 1

0,00

Nilai

Peraturan

15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.

111,05 178.821

%

Dokumen

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran 13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran 14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.

2013 REALISASI

TARGET

111,05

Lembaga

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan 9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Diklat Transportasi Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.


Orang

TARGET

Rata ‐ Rata Capaian Sasaran 8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.

h

SATUAN

88,74 2.518

88,74

99,12 215 208

99,90 325.969,42 330.281,88 99,51

2.524

100,24 3.072

100,24

96,74 845

1.113

101,32 253.143,70 254.521,22 99,03

2.545

82,85 3.544

82,85

2.568

131,72 2.067

1.886

91,24

100,54 436.604,20 435.915,20

99,84

116,13

95,54

72,46 3.291

72,46

3.158

95,96

95,96

FORMULIR PERBANDINGAN RENSTRA, RKT, PK DAN REALISASI Instansi



NO

a

b

c


SATUAN



Orang

300.752

287.559

464.495

622.198



Orang

284.305

275.657

450.655

601.543

385

64

138

113

62

43

12

12

71

0

60

28

71

0

37

26

Dokumen

160

153

233

243

Lembaga

2

2

16

16

Dokumen

83

148

189

228

SASARAN STARTEGIS


3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang Dokumen berbasis teknologi informasi. 4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.

d


6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.

e

f

Sistem

5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.


8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).



RENSTRA

RKT

PK

REALISASI

Dokumen

NO

g

SASARAN STARTEGIS




h

i

j


RENSTRA

RKT

PK

REALISASI

Nilai

87,00

86,50

86

77,74

(%)

90,00

86,00

95

89,43

Rp.

11.915.159.215.614

12.259.825.392.335

12.211.059.603.704

15.403.586.255.001

4

0

26

12

Unit

8.686

660

2.067

1.886

M2

685.256

608.843

436.604

435.915,20

3.899

3.824

3.291

3.158

13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan. Peraturan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi 14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi tinggi/ mutakhir. Standar Nasional dan/atau Internasional. 15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

SATUAN


Orang

LAPORAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Recommend Documents