kultur mahasiswa STAN itu adalah orang yang mau belajar, mau bekerja keras

ÐÎÑÙÎßÓ ÐÛÎÝÛÐßÌßÒ ßÕËÒÌßÞ×Ô×ÌßÍ ÕÛËßÒÙßÒ ÐÛÓÛÎ×ÒÌßØ øÐÐßÕÐ÷ ÛóÔÛßÎÒ×ÒÙ

ØßÎÇÑÒÑ ËÓßÎæ

ÉßÕ×Ô ÕÛÌËß ÕÐÕ Þ×ÜßÒÙ ÐÛÒÝÛÙßØßÒ ÍÛÎÌß Þ×ÜßÒÙ ÐÛÒÙßÉßÍßÒ ×ÒÌÛÎÒßÔ ÜßÒ ÐÛÒÙßÜËßÒ ÓßÍÇßÎßÕßÌ

“...kultur mahasiswa STAN itu adalah orang yang mau belajar, mau bekerja keras...”.

Ü¿º¬¿® ×-·

3 11 21

Aula Utama

4

Ruang Khusus

11

Gerai Pusdiklat

19

Serambi STAN

25

Ruang Punawarman

29

Kursi VIP

33

Balai-balai

38

Dinding Widyaiswara

40

Ornamen

46

Sofa

50

Selasar Alumni

53

Jendela

54

ØßÎÇÑÒÑ ËÓßÎæ ÉßÕ×Ô ÕÛÌËß ÕÐÕ Þ×ÜßÒÙ ÐÛÒÝÛÙßØßÒ ÍÛÎÌß Þ×ÜßÒÙ ÐÛÒÙßÉßÍßÒ ×ÒÌÛÎÒßÔ ÜßÒ ÐÛÒÙßÜËßÒ ÓßÍÇßÎßÕßÌ

Karikatur

55


Galeri

56

ÎÛÊ×ÌßÔ×ÍßÍ× ÞÐÐÕ Revitalisasi adalah satu kata yang digunakan oleh BPPK sebagai tag line Reformasi Birokrasi BPPK.

ÞÐÐÕ ÞÛÔßÖßÎ ÛóÔÛßÎÒ×ÒÙ Salah satu wujud revitalisasi BPPK dalam rangka pengembangan kediklatan adalah pengembangan diklat berbasis e-learning.

ËÖ×ßÒ ÍßÎ×ÒÙßÒ ÓßÍËÕ ÍÌßÒæ Ð×ÒÌË ÙÛÎÞßÒÙ ÓÛÓ×Ô×Ø ÞÛÒ×Ø ËÒÙÙËÔßÒ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) merupakan salah satu unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan keuangan di bawah Departemen Keuangan yang mempunyai tugas untuk mendidik calon pegawai Departemen Keuangan dan beberapa instansi lain yang berasal dari para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

33

EDUKASI KEUANGAN

Redaksi menerima kritik saran, pertanyaan, atau sanggahan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Diklat keuangan. Sampaikan melalui alamat email: [email protected]

ÛÜËÕßÍ× ÕÛËßÒÙßÒ

ÛÜ×Í× ïñîððç

ï

Ù¿°«®¿

Salam Redaksi Saat Anda membaca tulisan ini, Anda adalah saksi dari Perimbangan Keuangan (KNPK). Sedangkan bagi Anda yang terlahirnya edisi perdana majalah “Edukasi Keuangan” tarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai aktivitas outbondd, yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Anda juga dapat membacanya pada rubrik ini di artikel mengenai Keuangan (BPPK). Majalah Edukasi Keuangan ini ter- Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. bit sebagai jembatan informasi dan media edukasi dari

Selain itu kami juga menyediakan rubrik-rubrik lain seperti

BPPK kepada khalayaknya. “Edukasi Keuangan” dipilih Serambi STAN yang kali ini membahas mengenai Ujian Saringan sebagai nama majalah ini karena kami anggap nama Masuk dan Program STAR SDP. Rubrik Ruang Purnawarman berisiini mencerminkan organisasi BPPK sebagai organisasi kan informasi dan kebijakan dari Sekretariat bagi pelayanan BPPK yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan kepada khalayaknya. Pada Rubrik ini kami mengangkat 2 tema (edukasi) keuangan dan juga turut menegaskan tujuan yaitu PMK No.18 mengenai tugas belajar dan Standardisasi Kondari majalah ini yaitu sebagai jembatan informasi dan sumsi Diklat yang tentunya Anda perlu ketahui. Di Kursi VIP kami media edukasi. Di majalah ini Anda tidak hanya mem- tempatkan profil Bapak Haryono Umar, seorang alumni STAN yang peroleh informasi seputar organisasi BPPK. Namun kini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Simak perbincangannya lebih dari itu tulisan-tulisan yang disajikan kami harap mengenai KPK, Reformasi Birokrasi dan pengalamannya saat kuliah akan dapat memperkaya referensi Anda dalam bidang di STAN dulu. Tidak lupa kami sajikan pula kabar dari Balai Diklat keuangan atau bahkan menghibur Anda lewat tulisan- Keuangan di daerah. Di Rubrik Dinding Widyaiswara Anda dapat membaca tulisantulisan ringan. Kami awali dengan Aula Utama yang berisikan fokus tulisan ilmiah populer karya Widyaiswara BPPK. Jika Anda tertarik utama dari tema majalah ini. Di edisi perdana ini kami untuk berinvestasi melalui Surat Berharga Negara (SBN), ulasan mengangkat tema Revitalisasi BPPK sebagai bentuk mengenai ini dapat Anda baca pada rubrik Ornamen di samping pengenalan lebih dalam lagi mengenai BPPK. Di Aula tulisan mengenai Etika dan Kepemimpinan. Cerita pewayangan Utama ini kita akan melihat upaya BPPK dalam meng- yang inspiratif dan sekilas mengenai Sekehe Gong Sekar Purnawargapai kembali peran strategisnya sebagai unit Eselon I man juga telah kami sediakan jika anda bersandar sejenak di Rubrik yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kuali- Sofa kami. Akhirnya, redaksi majalah “Edukasi Keuangan” mengucaptas SDM Departemen Keuangan. Seperti apa bentuk kan selamat membaca dan tentunya setiap masukan serta kriti-

upaya itu? Anda bisa membacanya di rubrik ini.

Pada rubrik Gerai Pusdiklat Anda akan diajak men- kan akan menjadi vitamin untuk penyempurnaan penerbitan edisi genal Pusdiklat yang lahir seiring proses Reformasi selanjutnya. (IL) REDAKSI

Birokrasi BPPK yaitu Pusdiklat Kekayaan Negara dan

Susunan Redaksi ÐÎÑÙÎßÓ ÐÛÎÝÛÐßÌßÒ ßÕËÒÌßÞ×Ô×ÌßÍ ÕÛËßÒÙßÒ ÐÛÓÛÎ×ÒÌßØ øÐÐßÕÐ÷ ÛóÔÛßÎÒ×ÒÙ

ØßÎÇÑÒÑ ËÓßÎæ



PELINDUNG Kepala BPPK PENGARAH Kapusdiklat PSDM Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kapusdiklat Bea dan Cukai Kapusdiklat Pajak Kapusdiklat Keuangan Umum Kapusdiklat KNPK Direktur STAN PENANGGUNG JAWAB Sekretaris BPPK

Alamat Redaksi ÛÜ×Í× ïñîððç

PEMIMPIN REDAKSI Ilhan Lasahido Wakil PEMIMPIN REDAKSI Soffan Marsus REDAKTUR Ismoyo Sejati Agus Sunarya Sulaeman Ganti Lis Ariyadi Iqbal Soenardi Muh Nur khamid Ahmad Rus’an Akhmad Priharjanto

Denny Handoyo S. Wawan Ismawandi PENYUNTING/EDITOR Agung Nugroho Iwan Khrisnawan Heru Suwasono Shera Betania Pilar Wirotama DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFER Anggiat Silalahi Riko Febrialdo Eros Lassa Mursalin

Jl. Purnawarman 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775 http://www.bppk.depkeu.go.id

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 hal.l Artikel dapat dikirim ke [email protected]. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

ÍßÓÞËÌßÒ ÕÛÐßÔß ÞÐÐÕ Ü®ò ×òÓ¿¼» Ù¼» Û®¿¬¿ô Óß

SAYA MENYAMBUT BAIK terbitnya majalah “Edukasi Keuangan” sebagai media informasi dan edukasi Keuangan Negara. Sebagai sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang melayani unit pengguna di seluruh penjuru tanah air, sudah selayaknya BPPK memiliki media cetak untuk melengkapi media elektronik (website BPPK) yang sudah ada sebelumnya. Dengan isi yang berbobot dan periode terbit yang kontinyu, saya berharap majalah Edukasi Keuangan ini dapat menjadi referensi berharga dunia Keuangan Negara. Melalui majalah ini, saya juga berharap tumbuhnya partisipasi aktif dalam upaya pengembangan BPPK dan dunia pendidikan dan pelatihan dimasa depan. Tentunya, harapan di atas tidak akan menjadi kenyataan tanpa usaha distribusi efektif majalah ini. Untuk itu, penyebarluasan majalah ini kepada para pengguna dan alumni diklat maupun Prodip BPPK di seluruh Indonesia perlu dilakukan. Selamat terbit dan sukses

Jakarta, 1 Oktober 2009 Kepala BPPK

Dr. I.Made Gde Erata, MA



í

ß«´¿ Ë¬¿³¿

Î»ª·¬¿´·-¿-· ¿¼¿´¿¸ -¿¬« µ¿¬¿ §¿²¹ ¼·¹«²¿µ¿² ±´»¸ ÞÐÐÕ -»¾¿¹¿· ¬¿¹ ´·²» Î»º±®³¿-· Þ·®±µ®¿-· ÞÐÐÕò ISTILAH INI MENGANDUNG makna bahwa BPPK, sebagai unit pendukung kinerja Departemen Keuangan, memiliki peran yang sangat strategis. Terutama dalam konteks peningkatan kualitas SDM. Peran strategis tersebut hendak digapai kembali serta disempurnakan dengan cara ‘membangkitkan kembali daya hidup’ beberapa sektor kunci BPPK. Jika sedikit melakukan kilas balik pada pesan-pesan perubahan yang diusung reformasi birokrasi, maka dapat dikatakan bahwa tonggak reformasi di BPPK telah mulai dipancang-

ì



kan pada tahun 2007. Hal ini ditandai dengan semangat kembali ke khitah, kembali pada ruh diciptakannya BPPK dan fitrahnya sebagai institusi publik. Secara operasional, upaya reformasi birokrasi –istilah yang waktu itu belum dilembagakan– dimulai dengan usaha mengembalikan BPPK kepada tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Strategi inilah yang secara resmi diperkenalkan sebagai Back to Basic. Terdapat 15 agenda yang menjadi prioritas perbaikan BPPK sebagai lembaga pendidikan. Agenda tersebut dapat dikelompokkan dalam: penataan kelembagaan, penyempurnaan proses bisnis, perbaikan fungsi kediklatan dan pemberdayaan moralitas. Kesadaran bahwa perubahan ini bukanlah suatu proses yang berujung, sebagaimana dikatakan Rene Deskrates “ ”; tidak ada yang abadi

kecuali perubahan itu sendiri. Tuntutan perubahan menuju ke arah yang lebih baik akan selalu ada, dan mulai tahun 2008, BPPK melembagakan agenda reformasi birokrasi dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit (TRBU) BPPK. Tim kerja ini dibagi menjadi lima bidang, yaitu: penataan kelembagaan, penyempurnaan proses bisnis, pengembangan SDM, Indikator Kinerja Utama dan Komunikasi Publik. Selangkah lebih maju, pada tahun 2009 BPPK tidak lagi menggunakan tim ad hoc sebagai penanggung jawab kegiatan reformasi. Agenda perubahan telah dilekatkan pada struktur organisasi, sehingga kepastian berjalannya reformasi menjadi semakin pasti. Pada edisi ini, redaksi mencoba menyajikan serangkaian artikel yang menggambarkan sebagian hasil revitalisasi BPPK. Mulai dari kelembagaan, SDM, komunikasi publik, dan pengembangan kediklatan. (GTi)

ÍÌßÒóÞÔËæ

Ë²¬«µ ³»²½¿°¿· ª·-· Ü»°¿®¬»³»² Õ»«¿²¹¿²á ÑÔÛØæ ÓßÎÓßØ ØßÜ×ö÷

Õ¿®»²¿ -¿¬« °¿µ«ô ¬¿°¿´ µ«¼¿ ¬»®´»°¿-å Õ¿®»²¿ ¬¿°¿´ ¬»®´»°¿-ô µ«¼¿ ¬¿µ ¾·-¿ ¾»®´¿®·å Õ¿®»²¿ µ«¼¿ ¬¿µ ¾·-¿ ¾»®´¿®·ô °»-¿² ¬¿µ ¬»®µ·®·³å Õ¿®»²¿ °»-¿² ¬¿µ ¬»®µ·®·³ô °»®¿²¹ ¬¿µ ¼¿°¿¬ ¼·³»²¿²¹µ¿²ò øÐ»°¿¬¿¸ Õ«²± Ö»°¿²¹÷ DALAM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.01/2008 tentang Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009, disebutkan bahwa visi Departemen Keuangan adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi. Ada beberapa kata kunci dalam pernyataan visi tersebut. Kata kunci pertama adalah bahwa Departemen Keuan-

gan merupakan pengelola keuangan dan kekayaan negara. Maknanya, Departemen Keuangan mempunyai tugas menjalankan peran di bidang manajemen fiskal negara dalam upaya memantapkan stabilitas ekonomi makro, melalui kegiatan menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara serta memelihara barang milik negara. Ini merupakan Departemen Keuangan. Kata kunci kedua adalah bertaraf internasional. Artinya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara oleh Departemen Keuangan harus memiliki kualitas yang

setara dengan lembaga/institusi yang ada di negara maju. Jadi, kualitas aparat, kinerja serta hasil-hasil yang dicapai oleh Departemen Keuangan harus setinggi standar dunia atau standar internasional yang baik. Kata kunci ketiga, dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Mengandung makna bahwa Departemen Keuangan harus memenangkan kepercayaan masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat, karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kata kunci keempat, instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi, mengandung arti bahwa Departemen Keuangan memposisikan diri sebagai atau pendorong perubahan menuju kemakmuran, keadilan, dan perikehidupan yang berperadaban tinggi. Visi yang sangat ambisius tersebut bukan mustahil untuk diwujudkan. Namun, upaya mewujudkan visi memerlukan sejumlah konsekuensi penting yang harus disadari oleh segenap jajaran Departemen Keuangan. Tidak hanya oleh para pejabatnya, namun juga para pelaksana dan bahkan di luar Departemen Keuangan. Sarana, prasarana, organisasi, tata kelola, sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai harus diperoleh dan dikelola secara tepat. Konsekuensi atas Visi Dari berbagai faktor penting yang diperlukan sebagai konsekuensi dari penetapan visi Departemen Keuangan, faktor SDM memegang peran yang dominan. Tanpa SDM yang dengan kebutuhan, maka sarana-prasarana dan sistem super modern yang dibangun tidak dapat menghasilkan maupun yang diharapkan. Setidaknya ada tiga konsekuensi atas visi Departemen Keuangan terkait dengan aspek SDM. Konsekuensi pertama adalah SDM yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini tak terhindarkan, karena kegiatan pengelolaan keuangan negara –termasuk perumusan kebijakan terkait– merupakan aktivitas utama yang harus ditangani sebaik-baiknya. Lingkup kompetensi SDM



ë

ß«´¿ Ë¬¿³¿

yang diperlukan tidak hanya terbatas pada kompetensi perumusan kebijakan keuangan publik yang bersifat makro. Namun mencakup juga disiplin-disiplin yang bersifat mikro, bahkan juga yang bersifat sangat teknis. Sebagai contoh, SDM yang diperlukan di Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya mereka yang ahli di bidang perumusan kebijakan perpajakan dan hukum pajak. Diperlukan juga auditor yang menguasai teknis pembukuan dan audit secara mendalam, cekatan, terampil serta cerdas dalam menerapkan pengetahuannya sehingga mampu menguji laporan pajak para wajib pajak secara efektif dan efisien. Konsekuensi kedua adalah bahwa untuk mencapai kualitas pengelolaan keuangan negara yang bertaraf internasional, maka seluruh SDM di lingkungan Departemen keuangan harus memiliki sifat sebagai pembelajar yang baik dan memiliki komitmen untuk selalu menjadi lebih baik. Maka, setiap pegawai Departemen Keuangan harus memiliki sikap mental yang terbuka untuk mencontoh praktik-praktik terbaik di tempat lain, untuk selanjutnya mengembangkannya dan menerapkannya secara lebih baik di lingkungan sendiri. Kiranya setiap orang perlu merenungkan pepatah Jepang yang artinya meniru adalah belajar. Pendeknya setiap karyawan harus ”ahli” dan cerdas dalam melakukan dan rela meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi tepat, sekalipun kebiasaan lama itu terasa nyaman. Jika hal di atas dapat terwujud, tentu setiap detik yang dilalui selalu menghasilkan keadaan yang lebih baik. Rasullah Muhammad SAW mewariskan kata-kata indah yang maknanya: ”

Setiap warga Departemen Keuangan perlu mencamkan kata-kata indah ini. Konsekuensi ketiga adalah bahwa SDM Departemen Keuangan harus memiliki integritas tinggi serta memiliki kualitas intelektual dan profesionalisme yang paling baik, sehingga layak merebut kepercayaan masyarakat dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu,

ê



SDM Departemen Keuangan harus memiliki yang tinggi sehingga menjadi panutan, teladan dan pemrakarsa perubahan menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Maka gaya kepemimpinan dari semua jajaran manajemen, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang paling rendah, harus menuju pada gaya kepemimpinan kelas dunia yang diadopsi secara tepat untuk kondisi Indonesia. Biro SDM dan BPPK merupakan kunci Biro SDM Departemen Keuangan memegang peran penting dalam pengelolaan SDM dan telah mentransformasikan diri menjadi biro yang lebih efektif melalui

ÍÜÓ Ü»°¿®¬»³»² Õ»«¿²¹¿² ¸¿®«- ³»³·´·µ· ·²¬»¹®·¬¿¬·²¹¹· -»®¬¿ ³»³·´·µ· µ«¿´·¬¿- ·²¬»´»µ¬«¿´ ¼¿² °®±º»-·±²¿´·-³» §¿²¹ °¿´·²¹ ¾¿·µô -»¸·²¹¹¿ ´¿§¿µ ³»®»¾«¬ µ»°»®½¿§¿¿² ³¿-§¿®¿µ¿¬ ¼¿² ³»²¶¿¼· µ»¾¿²¹¹¿¿² -»´«®«¸ ®¿µ§¿¬ ×²¼±²»-·¿ò sejumlah penajaman fungsi seperti membangun , program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang terintegrasi, mengembangkan pola mutasi karyawan, serta meningkatkan disiplin pegawai. Dengan penajaman fungsi ini, Biro SDM akan memiliki peta yang lebih lengkap dan cermat mengenai kompetensi pegawai serta gap antara kebutuhan dengan ketersediaan SDM. Dengan demikian perencanaan untuk rekrutmen, program pengembangan pegawai, serta promosi, rotasi dan pengembangan motivasi pegawai akan menghasilkan yang lebih optimal karena didasarkan pada peta masalah yang tepat. Selanjutnya, tugas Biro SDM adalah mengembangkan berbagai program untuk mentransformasi budaya kerja dan motivasi seluruh SDM sehingga kondusif untuk mewujudkan visi Departemen. Berbagai

skim kepegawaian perlu dibangun agar Departemen Keuangan menjadi menarik bagi untuk bergabung dan membuat yang telah berada di dalam merasa nyaman untuk berkarya dan berkarir. Bukankah kebijakan SDM dipandang berhasil jika Adanya antara kebutuhan dengan ketersediaan SDM diatasi dengan rekrutmen dan penyelenggaraan program diklat. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memiliki peran penting untuk merancang dan menyelenggarakan program diklat guna mempersempit atau bahkan menutup tersebut. Melalui enam Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan sebelas Balai Diklat Keuangan (BDK), BPPK diharapkan dapat mengemas dan mengelola program-programnya sehingga tidak saja mampu menutup kompetensi pegawai Departemen Keuangan pada saat ini, namun sekaligus mengantisipasi kebutuhan masa depan yang dinamis dan penuh tantangan. Melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), BPPK menjaring bibit-bibit unggul yang direkrut secara kompetitif dari seluruh penjuru tanah air untuk dididik menjadi tenaga ahli di bidang teknis keuangan negara dan diharapkan tumbuh menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Kini semakin jelas bahwa penguatan kapasitas BPPK merupakan suatu keniscayaan. Tanpa program yang kuat, kompetensi tak akan tertutup. Tanpa lulusan STAN yang berkualitas tinggi, pelaksanaan tugas pokok Departemen akan diwariskan kepada tenaga tidak terampil dan calon-calon pemimpin yang lemah. Setiap program diklat ibarat sekrup yang menguatkan ikatan antar komponen suatu mesin. Sekrup yang lemah akan menyebabkan peralatan terlepas dan mesin berhenti bekerja. Dalam hal ini, Biro SDM dapat diibaratkan sebagai komponen mesin dan kegiatan-kegiatan diklat di BPPK sebagai sekrup-sekrup utamanya. Peran STAN melalui PPK- BLU Peran BPPK dalam menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan sangat penting. Namun, hal itu saja tidaklah cukup. Sekalipun kualitas dan kuantitas SDM Departemen Keuangan telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi tujuan mewujudkan pengelolaan

keuagan negara yang baik masih akan sulit untuk dapat dicapai. Mengapa? Departemen Keuangan hanya merupakan salah satu pilar dari banyak pilar pengelolaan keuangan negara. Kementerian/Lembaga lain memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara yang berada dalam pengurusan masing-masing. Belum lagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di berbagai provinsi, kabupaten dan kota. Siapa yang harus menutup kebutuhan SDM bidang keuangan publik di luar Departemen Keuangan? Tentu instansi masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa proses peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan berbagai instansi lain berjalan begitu lambat? Tentu penyebabnya beraneka ragam. Salah satu di antaranya adalah karena sulitnya merekrut lulusan perguruan tinggi ”kelas satu” untuk menjadi PNS (antara lain karena remunerasi dan jenjang karir yang kurang menarik), dan terbatasnya lembaga pendidikan yang dapat menyediakan program pendidikan yang menghasilkan lulusan siap pakai di bidang keuangan publik Indonesia. Terlebih lagi tata kelola keuangan publik di Indonesia memiliki keunikan tinggi. Menyadari hal di atas, maka Departemen Keuangan memiliki inisiatif untuk menjadi agen perubahan yang membantu instansi lain dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Sebagai contoh, Departemen Keuangan membuat program pelatihan yang disebut Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, Kursus Keuangan Daerah, Latihan Keuangan Daerah, Kursus Bendahara, dan sebagainya. Program dimaksud bertujuan melayani kebutuhan pengembangan SDM instansi lain atas beban anggaran Departemen Keuangan. Akan tetapi, pelatihanpelatihan itu tidak mencukupi kebutuhan. Dengan jumlah satuan kerja yang mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah membutuhkan sangat banyak program diklat keuangan. Jelaslah hal tersebut tidak dapat sepenuhnya diakomodasi dan dibiayai oleh anggaran Departemen Keuangan. Untuk itu, diperlukan adanya suatu unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan yang dapat secara luwes mengembangkan kapasitasnya untuk menjawab kebutuhan instansi di luar Departemen Keuangan.

Agar unit kerja ini dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat mengikuti dinamika perubahan yang cepat, maka pengelolaan keuangan unit kerja tersebut perlu menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU). Dengan ditetapkannya STAN sebagai instansi yang menerapkan PPK-BLU, maka STAN mengambil peran tersebut. Setelah menerapkan PPK-BLU, STAN dapat menawarkan program-program pendidikan jenjang diploma keuangan kepada Kementerian/Lembaga di luar Departemen Keuangan dan Pemerintah Daerah, serta BUMN/BUMD, tanpa membebani anggaran belanja Departemen Keuangan karena biaya penyelenggaraan ditang-

Í»µ¿´·°«² µ«¿´·¬¿¼¿² µ«¿²¬·¬¿- ÍÜÓ Ü»°¿®¬»³»² Õ»«¿²¹¿² ¬»´¿¸ -»-«¿· ¼»²¹¿² µ»¾«¬«¸¿²ô ¬»¬¿°· ¬«¶«¿² ³»©«¶«¼µ¿² °»²¹»´±´¿¿² µ»«¿²¹¿² ²»¹¿®¿ §¿²¹ ¾¿·µ ³¿-·¸ ¿µ¿² -«´·¬ ¼·½¿°¿·ò gung oleh instansi pengguna. Selain itu, STAN juga dapat menyediakan berbagai program diklat untuk percepatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan Keuangan Negara bagi instansi di luar Departemen Keuangan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas program diklat, STAN menyediakan bimbingan teknis dan konsultasi pasca diklat. Dengan demikian permasalahan-permasalahan riil yang dialami oleh para peserta dalam tataran implementasi dapat dibantu dipecahkan sesuai dengan kondisi spesifik masingmasing. Dengan PPK-BLU, STAN dapat menjalankan peran penting dalam percepatan peningkatan kapasitas instansi lain dalam pengelolaan keuangan publik. Sejumlah instansi yang menjadi binaan STAN dalam pengelolaan keuangan telah menunjuk-

kan peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas keuangan. Instansi yang telah menjadi binaan tersebut selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi tempat belajar dan bertanya bagi instansi atau unit kerja lain di sekitarnya. Dengan demikian tercipta proses pembelajaran yang berantai dan peningkatan kapasitas pembelajaran yang tidak lagi linear, sehingga terbangun akselerasi peningkatan kapasitas SDM di berbagai tempat di suatu tempat akan dengan lebih cepat ditularkan ke tempat lain. Dengan dukungan dan kerjasana Pusdiklat dan BDK di lingkungan BPPK serta berbagai unit Eselon I Departemen Keuangan, maka program diklat yang disediakan oleh STAN dapat dikembangkan secara cepat, baik luasan cakupan materi, keanekaragaman materi, jangkauan geografis maupun jumlah peserta yang dapat dilayaninya. Sekalipun tidak dimaksudkan untuk memupuk laba, kegiatan pelayanan kepada instansi pemerintah di luar Departemen Keuangan tersebut akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kua litas pelayanan STAN dan Pusdiklat serta BDK di lingkungan BPPK. Semula, tampaknya peran STAN sangat kecil dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Departemen Keuangan yang ambisius. Namun, dengan menerapkan PPK-BLU, STAN akan dapat memainkan peran yang penting. Ibarat paku yang menguatkan tapal (sepatu) kuda, STAN dapat mendukung kuda pacu untuk berlari kencang menuju medan perang. Sungguh tepat pepatah Jepang yang pernah disitir oleh Sekretaris BPPK, bahwa ”karena satu paku, tapal kuda terlepas; karena tapal terlepas, kuda tak bisa berlari; karena kuda tak bisa berlari, pesan tak terkirim; karena pesan tak terkirim, perang tak dapat dimenangkan.” Dalam konteks tulisan ini, peran STAN dapat diibaratkan ”paku” yang menguatkan tapal kuda, dan SDM pengelola keuangan pada instansi lain di luar Departemen Keuangan sebagai tapal kuda, serta Departemen Keuangan sebagai kuda perang. *) Penulis adalah Widyaiswara madya STAN



é

ß«´¿ Ë¬¿³¿

UNIT TES BPPK ÑÔÛØæ ×ÒÜÎß ßÍÓßÜÛÉßö÷

Ù»®¿µ ´¿²¹µ¿¸ Î»º±®³¿-· Þ·®±µ®¿-· Ü»°¿®¬»³»² Õ»«¿²¹¿² ¬»´¿¸ ³»²»¬¿°µ¿² °»²·²¹µ¿¬¿² ³¿²¿¶»³»² -«³¾»® ¼¿§¿ ³¿²«-·¿ øÍÜÓ÷ -»¾¿¹¿· -¿´¿¸ -¿¬« ¼¿®· ¬·¹¿ °·´¿® ®»º±®³¿-· ¾·®±µ®¿-·ò

HAL INI MEMBAWA perubahan paradigma pengelolaan SDM Departemen Keuangan. Sistem pengelolaan SDM yang sebelumnya lebih bersifat administratif kepegawaian berubah menjadi sistem pengelolaan yang lebih memprioritaskan perencanaan dan pengembangan SDM. Sistem yang sebelumnya hanya identik dengan urusan pengangkatan, kepangkatan, mutasi, dan penggajian pegawai, serta tata usaha kepegawaian telah berubah menjadi sistem yang lebih memprioritaskan perencanaan SDM sesuai kebutuhan manajemen dan pengembangan potensi SDM untuk menciptakan SDM keuangan negara yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam rangka mendukung keberhasilan perubahan paradigma pembinaan SDM tersebut, BPPK berinisiatif membentuk dan mengembangkan Unit Tes BPPK sebagai langkah awal dari upaya pencarian

è



dan pembinaan SDM berkualitas di lingkungan Departemen Keuangan. Unit Tes BPPK adalah unit yang menyelenggarakan tes atau penilaian atas potensi yang dimiliki SDM Departemen Keuangan secara obyektif atas aspek-aspek penilaian SDM dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaiki manajemen SDM Departemen Keuangan. Tes atau penilaian SDM pada awalnya digunakan dalam rangka tes atau seleksi pegawai baru. Namun dalam perkembangannya, tes SDM juga dapat digunakan untuk menyeleksi kandidatkandidat dalam rangka promosi, perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM atau rencana suksesi. Penilaian SDM secara obyektif merupakan modal organisasi untuk menciptakan budaya kinerja karena kegiatan strategis ini dapat memastikan bahwa SDM terpilih merupakan SDM yang tepat untuk mencapai target-target kinerja organisasi. Adapun layanan Unit Tes BPPK yang telah diberikan mencakup layanan asesmen, tes psikologi (psikotes), tes potensi akademik, dan tes bahasa Inggris

(TOEFL like), serta perumusan pedoman tes kesehatan dan kebugaran. Asesmen merupakan prosedur yang komprehensif dan standar dengan menggunakan beberapa teknik assessment atau multiple inputs untuk mengevaluasi kompetensi seseorang (memprediksi prilaku). Asesmen dapat di terapkan secara luas untuk seleksi, promosi, mutasi, identifikasi awal potensi pegawai, diagnosa kebutuhan pelatihan, pengembangan serta perencanaan organisasi. tes potensi akademik adalah tes yang dirancang untuk mengungkapkan potensi intelektual yang dianggap mendasari kemungkinan keberhasilan seseorang jika mengikuti jenjang pendidikan akademik seperti seleksi beasiswa untuk program S2 dan S3. Tiga komponen utama dalam tes potensi akademik adalah kemampuan verbal (bahasa), kemampuan kuantitatif (berhitung) serta kemampuan penalaran (logika). Tes bahasa Inggris adalah tes untuk menguji kemampuan bahasa Inggris pegawai dari aspek pemahaman pendengaran (listening comprehension), struktur dan ekspresi tertulis (structure and written expression), serta pemahaman bacaan (reading comprehension). Sejauh ini, Unit Tes BPPK telah dilibatkan dalam sejumlah kegiatan internal BPPK seperti menyusun soal ujian saringan masuk (USM) Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN); melaksanakan psikotes bagi peserta USM STAN Prodip I Kepabeanan dan Cukai (Crash Program), Prodip III (kurikulum khusus), dan Prodip IV; melaksanakan tes potensi akademik (TPA), tes bahasa Inggris (TOEFL like) dan psikotes bagi peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) pada Pusdiklat Pengembangan SDM di Magelang; melaksanakan tes TOEFL bagi semua pejabat eselon IV dan pegawai golongan III BPPK yang berpotensi untuk dipromosikan di lingkungan BPPK; dan melaksanakan asesmen bagi pejabat eselon IV untuk menjaring kandidat potensial untuk menduduki jabatan eleson III di lingkungan BPPK; serta melaksanakan asesmen dalam rangka seleksi calon Widyaiswara Departemen Keuangan. *) Penulis adalah Kasubbid Pemantauan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Õ±³«²·µ¿-· Ð«¾´·µ ¼¿² Ð»²½·¬®¿¿² Ñ®¹¿²·-¿-· ÑÔÛØæ ÉßÉßÒ ×ÍÓßÉßÒÜ×ö÷

Í»½¿®¿ «³«³ô

µ±³«²·µ¿-· ¾»®¿®¬·

³»²§¿³°¿·µ¿² ·²º±®³¿-·ô ¹¿¹¿-¿²ô ¼¿² ·¼»

µ»°¿¼¿ °·¸¿µ ´¿·²ò

NAMUN HAL TERSEBUT belumlah cukup, karena selain bersifat informatif, komunikasi juga diharapkan dapat bersifat persuasif. Artinya, orang lain dapat menerima suatu paham, makna atau maksud, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Jadi selain menyampaikan informasi, komunikasi juga dapat membuat orang tertarik kepada informasi tersebut dan mengikuti apa yang ada pada informasi tersebut. Sejak digulirkannya Agenda Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan yang salah satunya membawahi bidang komunikasi publik pada awal tahun 2008, kegiatan komunikasi publik di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) lebih ditingkatkan melalui Tim Reformasi Birokrasi Unit (TRBU) BPPK. Beberapa aktivitas yang mendukung pengenalan BPPK kepada para pemangku kepentingan mulai gencar dilak-

sanakan. Peran komunikasi publik di BPPK menjadi sesuatu yang strategis dan vital. Media informasi untuk menyampaikan segala sesuatu mengenai BPPK mulai mendapat perhatian yang lebih. “Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk memuluskan langkah di bidang komunikasi publik yang strategis ini“, begitu kira-kira keinginan para pimpinan BPPK pada saat itu. Salah satu media yang dipilih adalah internet, melalui pembentukan portal BPPK yang baru. Portal BPPK Sebuah organisasi seperti BPPK yang melayani berbagai pihak mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) membutuhkan sebuah publikasi dan penyebaran informasi agar dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Melalui sebuah media internet, langkah awal itu dimulai. Portal atau situs



ç

ß«´¿ Ë¬¿³¿

BPPK yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 mulai disempurnakan dan dijaga tingkat kemutakhiran datanya melalui salah satu kegiatan TRBU BPPK bidang komunikasi publik pada awal tahun 2008. Dengan semangat untuk lebih mensosialisasikan organisasi BPPK, penyempurnaan dan pengenalan portal BPPK yang baru dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat pimpinan Departemen Keuangan yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Berbagai tanggapan dan komentar positif bermunculan pada saat itu. Hal tersebut semakin memacu BPPK untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan portalnya hingga saat ini. Sebuah publikasi melalui media internet, yang dapat diakses semua orang khususnya bagi para pemangku kepentingan BPPK, diharapkan dapat “berbicara dan menjadi corong” untuk terus menginformasikan halhal terbaru yang ada di BPPK. Dengan demikian, penyebaran informasi akan menjadi lebih cepat dan tepat. Dengan dibukanya arus informasi mengenai BPPK, termasuk Pusdiklat-pusdiklat, STAN dan Balai Diklat Keuangan (BDK) di daerah, wajah BPPK mulai terlihat di hadapan publik. Itulah langkah awal yang dilakukan BPPK terkait dengan pelaksanaan agenda komunikasi publik. Setelah banyak pihak mulai mengenal BPPK dengan lebih baik, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik mulai digiatkan. Salah satunya dengan mengembangkan diklat berbasis elektronik Melalui portal BPPK, dapat diakses oleh para peserta diklat dan publik yang ingin mengetahui pengetahuan mengenai keuangan negara. Beberapa pelatihan mulai memanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran yang mendukung kegiatan diklat secara keseluruhan. Selain sisi kegiatan diklat, halhal yang terkait dengan pelaksanaan di BPPK juga diinformasikan secara transparan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Pencitraan melalui Komunikasi Publik Langkah BPPK tidak berhenti sampai disini, melalui Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi, BPPK terus mengembangkan kegiatan-kegiatan komunikasi publik lainnya. Pengenalan program-program BPPK secara langsung kepada para pemang-

ïð



Í»¾«¿¸ °«¾´·µ¿-· ³»´¿´«· ³»¼·¿ ·²¬»®²»¬ô §¿²¹ ¼¿°¿¬ ¼·¿µ-»- -»³«¿ ±®¿²¹ô µ¸«-«-²§¿ ¾¿¹· °¿®¿ °»³¿²¹µ« µ»°»²¬·²¹¿² ÞÐÐÕ ¼·¸¿®¿°µ¿² ¼¿°¿¬ •¾»®¾·½¿®¿ ¼¿² ³»²¶¿¼· ½±®±²¹Œ «²¬«µ ¬»®«³»²¹·²º±®³¿-·µ¿² ¸¿´ó¸¿´ ¬»®¾¿®« §¿²¹ ¿¼¿ ¼· ÞÐÐÕò ku kepentingan juga tidak luput dari perhatian. Kerja sama diklat dengan berbagai Satuan Kerja, BUMN, BUMD dan Pemda juga mulai ditingkatkan. Brosur, buletin, dan majalah mengenai BPPK mulai disebarluaskan. Semua dilakukan dengan harapan agar publik lebih mengenal dan mengetahui mengenai kegiatankegiatan BPPK khususnya dalam hal diklat di bidang Keuangan Negara. Setelah publik mengenal BPPK, maka kewajiban BPPK-lah yang harus meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan dan pelatihannya, agar hal tersebut dapat menjadi alat untuk menciptakan citra yang positif. Portal BPPK, brosur, majalah, dan media komunikasi publik lainnya akan sangat bermanfaat jika informasi yang terkandung di dalamnya sejalan dengan hasil dan kualitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang berkualitas namun tidak dikomunikasikan dengan baik kepada publik

atau kegiatan komunikasi publik yang gencar namun tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, akan menghambat terciptanya pencitraan organisasi yang baik. Sehingga kedua hal tersebut harus berjalan berbarengan dan harus tetap dijaga agar dapat tetap berjalan dengan baik. Saat ini, BPPK terus berusaha berbenah untuk meningkatkan kualitasnya. Kegiatan-kegiatan seperti pembenahan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana belajar, ruang kelas, asrama, metode pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, dan lain-lain, terus dilakukan secara berkesinambungan. Di sisi lain, komunikasi publik juga terus berjalan agar upaya-upaya BPPK dalam melakukan pengembangan sistem diklat maupun kegiatan dapat terinformasikan dengan cepat dan tepat. Sistem layanan dan layanan lainnya saat ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan BPPK. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan dan membina hubungan baik dengan para pengguna, pemangku kepentingan dan publik pada umumnya. Pada akhirnya, BPPK yakin bahwa dengan komunikasi publik yang tepat dapat menjadi sebuah alat jitu untuk menciptakan citra positif sebuah organisasi, dan hal itulah yang sedang dan terus dilakukan BPPK. *) Penulis adalah kasubbid Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran-Pusdiklat Pajak

Î«¿²¹ Õ¸«-«-

BPPK “Belajar“ -Learning SALAH SAT SA U WUJUD revitalisasi BPPK dalam rangka pengembangan kediklatan adalah pengembangan diklat berbasis e-learning. Di era informasi dan komunikasi saat ini, pengembangan diklat berbasis e-learning merupakan suatu keniscayaan. Karena jika tidak BPPK akan ketinggalan jaman dan ditinggalkan pengguna potensialnya, yaitu: Generasi muda. Generasi muda ini adalah generasi masa mendatang yang akan sangat digelimangi berbagai perangkat teknologi, informasi dan komunikasi yang sudah akan melewati batas-batas, baik batas tempat, batas waktu maupun batas-batas sumber daya. BPPK, bagaimanapun harus mengakui, masih merupakan instansi diklat tradisional. Diklat-diklat yang dilaksanakanpun umumnya masih merupakan diklat-diklat tradisional, berbasis kelas. Perangkat

teknologi informasi baru kita gunakan alakadarnya sebagai pendukung pembelajaran tatap muka di kelas. Namun demikian kondisi tersebut tidak harus melemahkan semangat. Transformasi ke bentuk diklat cita rasa baru harus mulai disiapkan. Beberapa kesempatan yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agaknya semangat itulah yang harus ditunjukan pucuk pimpinan BPPK saat ini dengan menerima tantangan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk mengadakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (biasas dikenal sebagai PPAKP) berbasis Elearning. “Mission Imposible”, demikian decak sebagian dari kita ketika pertama kali mendengarnya. Tetapi suatu prestasi besar memang harus selalu didahului dengan mimpi.

Terbukti saat ini, meski diharapharap cemas karena belum betul-betul dimulai, sebagian dari hasil kerja sudah mulai terlihat, dan cukup membanggakan. Sebagai sebuah pembelajaran, apa yang sudah dicapai, agaknya sudah akan merupakan prestasi lumayan. Yang patut menjadi harapan kita sekarang adalah, sesudah saat ini kita belajar E-learning, kedepan kita akan mengajarkan E-learning kepada yang lain. Beberapa tulisan pada ruang khusus kali ini merupakan beberapa ‘buah’ dari hasil belajar tersebut. Tulisan awal membedah secara konseptual. Berikutnya menuliskan sedikit kesan selama perekayasaan. Bagian akhir membahas kelengkapan produk yang akan digulirkan. Lengkap. Sehingga hanya dua kata yang tersisa untuk Anda para pembaca, yaitu selamat membaca. (SM)



ïï

Î«¿²¹ Õ¸«-«-

ÞÐÐÕ ÑÔÛØæ ßÙËÒÙ ÒËÙÎÑØÑö÷ Pendahuluan Salah satu misi utama BPPK adalah melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan dinamika lingkungan. Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan semakin matangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong BPPK untuk melakukan penyesuaian dan perubahan atas kurikulum dan model pembelajaran bagi pegawai Depkeu. Terkait dengan pengembangan model ini, BPPK telah merintis pendidikan jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja pegawai depkeu sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang sedang digulirkan oleh Departemen Keuangan. Salah satu bentuk pendidikan jarak jauh (distance learning) ini adalah elearning. E-learning merupakan suatu sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun computer standalone (learnframe.com). Berdasarkan laporan Gartner tahun 2004, teknologi-teknologi yang menyokong E-learning telah mencapai pada tingkat kematangan. Gartner bahkan menyarankan agar perusahaan segera mengadopsi e-learning secara agresif. Menurut Gartner, adopsi e-learning yang lebih cepat akan memberikan manfaat sebagai berikut:

ïî



memiliki banyak pegawai namun tersebar di berbagai wilayah;

baik; peraturan. Dari poin-poin manfaat di atas, adalah jelas bahwa Departemen Keuangan termasuk entitas perusahaan yang dapat mengambil manfaat besar dari penerapan e-learning. Departemen Keuangan saat ini memiliki pegawai kurang lebih 67.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, bergulirnya reformasi menuntut adanya suatu bisnis proses yang lebih cepat dan manajemen perubahan yang lebih baik. Sementara itu, BPPK yang bertanggung jawab mengemban misi pendidikan dan pelatihan keuangan bagi pegawai Depkeu menghadapi masalah keterbatasan jumlah pengajar yang berkualitas, ketersediaan ruang kelas dan hambatan ruang dan waktu. Oleh karena itu, adopsi e-learning pada departemen keuangan, khususnya di BPPK, tidak dapat ditunda-tunda lagi. Konsep e-Learning BPPK Model yang dipilih adalah metode pembelajaran campuran antara metode e-learning dan metode pembelajaran konvensional. Model ini lebih dikenal sebagai metode blended learning. Model

pembelajaran ini mengacu pada model pembelajaran 4-tingkat IBM (IBM 4-Tier Learning Model) yang menggabungkan interaksi antar pengajar dan peserta baik secara on-line maupun secara offline (klasikal). Pemilihan atas model ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa BPPK merupakan institusi yang tidak hanya mendidik tetapi juga melakukan pelatihan (training). Beberapa jenis diklat akan lebih efektif dengan metode kelas offline (klasikal) dimana interaksi fisik antar peserta dibutuhkan baik dalam proses pembelajaran maupun untuk keperluan evaluasi. Kedua, implementasi e-learning adalah suatu pengalaman baru tidak hanya bagi para peserta diklat namun juga bagi pengajar dan penyelenggara diklat. Perubahan paradigma cara belajar ini akan mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan e-learning. Pengajar dan peserta telah lama ‘terikat’ dengan paradigma/budaya belajar mengajar konvensional yang mungkin telah mendarah daging. Resistensi adalah hal yang wajar terjadi pada awal pengenalan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, implementasi e-learning akan dilakukan secara bertahap sebelum menuju ke model full e-learning. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan tersebut dan untuk mengukur kesiapan penerapan e-learning secara penuh. Ketiga, kesiapan infrastruktur pendukung e-learning juga merupakan faktor pendukung keberhasilan adopsi elearning. Infrastruktur untuk e-learning tidak merata di semua daerah. Pembangunan jaringan internet lebih marak di kota-kota besar saja. Sementara itu, pegawai Depkeu tersebar di kota-kota besar maupun kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Meskipun ada solusi dengan menyediakan konten/materi diklat secara offline (dalam bentuk CD/DVD), keterbatasan infrastruktur pendukung ini tetap akan membuat peserta diklat kesulitan dalam berinteraksi dalam proses belajar mengajar melalui e-learning. *)Penulis adalah Kasubbag Dukungan Teknis - Sekretrariat BPPK.

ÛóÐÐßÕÐ ×ÓÐÔÛÓÛÒÌßÍ× ÛóÔÛßÎÒ×ÒÙ ÐßÜß ÞÐÐÕ ÑÔÛØæ ÍÑÚÚßÒ ÓßÎÍËÍö÷

Ó»²¼»-¿·² ³±¼»´

°»³¾»´¿¶¿®¿² ¾»®¾¿-·»ó´»¿®²·²¹ ¬»®²§¿¬¿

¾«µ¿² °»µ»®¶¿¿² ³«¼¿¸ô ¿°¿´¿¹· ¶·µ¿ °±´¿ °»´¿µ-¿²¿¿²²§¿ ¾»®¾»¼¿ ¼»²¹¿² ³¿·²-¬®»¿³

»ó´»¿®²·²¹ °¿¼¿ «³«³²§¿ò

PEMBELAJARAN E-LEARNING saat ini lazimnya masih bersifat suplemen atas pembelajaran klasik berbasis kelas (kelasikal). Jika pola e-learning sudah menjadi pola inti dalam pembelajaran, seperti yang sedikit banyak akan dilaksanakan BPPK dalam diklat PPAKP ELearning, banyak hal yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, masalah prasarana penunjang, baik di internal BPPK sebagai pelaksana maupun di eksternal BPPK sebagai target peserta. Kita harus berhitung, apakah jumlah peserta yang ditargetkan mengikuti proses e-learning tidak terlalu optimistis, atau sebaliknya tidak terlalu pesimistis, dibandingkan dengan estimasi jumlah peserta potensial yang dapat mengakses perala-

tan komputer yang dilengkapi koneksi internet. Kedua-dua angka tersebut merupakan angka estimasi. Target berhubungan dengan berapa biaya yang harus disiapkan, berapa sumber daya --personil maupun fisik-- yang harus disediakan. Sementara peserta potensial, tentu juga estimatif, karena belum ada semacam program sensus TIK, yang mendata berapa sebenarnya jumlah penduduk yang sudah internet literate. Pada pelaksanaan PPAKP E-Learning di BPPK disepakati angka 5.000 sebagai target peserta E-Learning. Angka 5.000 ini memang tidak ada dasar hitungan eksaknya. Barangkali angka ini hanya semacam angka psikologis yang disepakati oleh peserta dalam rapat pe-



ïí

Î«¿²¹ Õ¸«-«-

nentuan kebijakan pelaksanaan PPAKP E-Learning ini, penulis termasuk di antaranya. Kami merasa angka ini tidak terlalu kecil untuk ‘dijual’ ke khalayak untuk dilekatkan bersama istilah yang cukup ‘gagah’: e-learning. Juga angka ini dirasa tidak terlalu besar untuk dapat dilayani dengan maksimal. Pada kenyataannya nanti apakah sesuai prediksi atau tidak memang belum diketahui, namun mudah-mudahan sesuai. Termasuk dalam permasalahan prasarana penunjang adalah masalah target sebaran peserta, apakah akan dipatok agar mencapai sebaran seluas-luasnya, atau dibiarkan bersifat pragmatis saja. Pendekatan pragmatis artinya dalam pelaksanaan e-learning sama-sekali tidak mempertimbangkan sebaran peserta. Siapa yang mendaftar silakan ikut, tidak melihat darimana dia berasal. Pendekatan ini dapat membuat peserta akan terkonsentrasi pada daerah yang tingkat difusi TIK-nya sudah tinggi, misalnya di kota-kota besar. Namun, pendekatan pragmatis saat ini masih merupakan pendekatan paling realistis mengingat kondisi kecepatan bandwith internet di Indonesia yang masih sangat terbatas. E-learning yang dibebani jumlah peserta yang tak dibatasi akan berjalan sangat lambat, sementara untuk membatasi peserta yang memperhatikan pemerataan sebaran peserta membutuhkan penerimaan pendaftaran peserta yang tak dibatasi terlebih dahulu. Dengan pendekatan pragmatis, peserta yang paling cepat mendaftar, sampai jumlah yang ditargetkan, mereka itulah yang akan dilayani. First come, first serve. Mengingat kemudahannya, maka pendekatan pragmatis inilah yang akan ditempuh BPPK dalam pelaksanaan diklat PPAKP e-learning. Sebanyak 5.000 peserta di atas akan ditentukan berdasarkan urutan pendaftaran peserta. Sesudah mencapai 5.000 peserta, pendaftaran peserta e-learning akan ditutup (meski demikian, direncanakan, guna meningkatkan pelayanan kepada peserta, kelebihan di atas 5.000 pendaftar akan dilayani sebagai peserta

ïì



pasif). Masalah kedua yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bentuk proses pembelajaran. Menurut referensi, dikaitkan dengan ada tidaknya sentuhan e-learning dalam suatu proses pembelajaran, suatu proses pembelajaran dapat dilihat sebagai suatu spektrum yang berawal dari proses pembelajaran tatap muka tanpa e-learning sama-sekali dan berakhir pada proses pembelajaran sepenuhnya online tanpa tatap muka sama sekali. Spektrum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Dengan dinyatakan sebagai spektrum maka garis di atas berbentuk tidak terputus (kontinyu). Empat kategori pembelajaran yang ada di atas dapat dibayangkan menempati titik-titik tertentu pada garis tersebut. Dengan demikian setiap kategori juga memanifestasikan spektrum masing-masing. Misalnya pembelajaran berbantuan TIK di kelas, ada yang berada pada titik bantuan minimal –misalnya dibantu hanya dengan OHP dengan tulisan tangan di transparan– ada juga yang berada pada titik bantuan maksimal, misalnya den-

Õ»²¿°¿ º¿½»ó ¬±óº¿½» ´»¿®²·²¹ ¼·¸·´¿²¹µ¿²á Ö¿©¿¾¿² ¿¬¿- °»®¬¿²§¿¿² ·²· -»½¿®¿ µ±²-»°¬«¿´ ¼¿°¿¬ ³»²¶¿¼· ¾¿¸¿² °»®¼»¾¿¬¿²ò ß°¿µ¿¸ ¼·¶¿³·² ¬·¼¿µ ¬»®¼¿°¿¬ ¬·²¹µ¿¬ »º»µ¬·ª·¬¿- ¾»´¿¶¿® §¿²¹ ¸·´¿²¹ ¼»²¹¿² ³»²¹¹¿²¬· º¿½»ó¬±óº¿½» ´»¿®²·²¹ ¼»²¹¿² ÜÊÜá

gan menggunakan berbagai macam perangkat TIK pendukung multimedia dan audio visual. Pada kategori ketiga (mixed model) ada yang tekanan tatap muka-nya sangat besar, ada yang tekanan tatap muka-nya sangat kecil tetapi intensitas e-learning- nya sangat tinggi. Pola proses pembelajaran mana yang diambil BPPK melalui PPAKP ELearning? Pertanyaan ini mungkin agak sulit dijawab. Namun dengan memanfaatkan ilustrasi di atas, kira-kira dapat dikatakan bahwa yang dilaksanakan BPPK berada di antara kategori ketiga dan keempat. Tepatnya yang diselenggarakan BPPK sudah tidak face-to-face & elearning(mixed model) tetapi juga belum fully online. BPPK melalui PPAKP E-Learning di satu sisi sudah pada taraf menghilangkan face-to-face learning tapi di sisi lain belum dapat mengandalkan teknologi interaksi secara on-line sepenuhnya. Langkah ini cukup berani dan penulis rasa termasuk model rintisan dalam model proses elearning di Indonesia. Sebagai ganti face-to-face learning BPPK menggunakan tayangan multimedia intensif yang di bundle dalam repository DVD lalu dibagikan kepada target peserta. Sementara proses on-line nya dimanfaatkan khusus untuk interaksi on-line untuk memfasilitasi feedback dari peserta setelah mempelajari materi di DVD, dalam bentuk maksimal yang dapat dibuat yang masih feasible sesuai dengan kondisi infrastuktur TIK di Indonesia. Kenapa face-to-face learning dihilangkan? Jawaban atas pertanyaan ini secara konseptual dapat menjadi bahan perdebatan. Apakah dijamin tidak terdapat tingkat efektivitas belajar yang hilang dengan mengganti face-to-face learning dengan DVD? Tidak ada jaminan memang. Namun untuk diingat, agar kita tidak terjebak pada perdebatan konseptual: Sejak awal penjelasan pengkategorian proses pembelajaran di atas, tidak menyebut pengkategorian tersebut seiring-sejalan dengan tingkat efektivitas pembelajarannya. Artinya dari sisi efektivitas pembelajaran bisa jadi proses pembelajaran tanpa e-learning sama sekali lebih efektif dibanding jika

dilengkapi atau semuanya diganti dengan e-learning. Meski juga pernyataan ini bisa berlaku sebaliknya. Pendeknya pembicaraan efektivitas pembelajaran sesungguhnya merupakan pembicaraan masalah yang berbeda. Secara praktis-pragmatis manfaat strategi ini masih harus dibuktikan. Menghilangkan face-to-face learning dengan DVD dalam anggapan kami, setidaknya sampai sementara ini masih dalam tahap perencanaan (belum mulai dilaksanakan), akan cukup mengurangi

Ì¿²°¿ ¿¼¿ ·²¬»®¿µ-·ô ÜÊÜ ³¿¬»®· §¿²¹ ¬»´¿¸ ¼·¾¿¹· ¬·¼¿µ ¬»®³±²·¬±®ô -»¸·²¹¹¿ µ·¬¿ ¬·¼¿µ ³»²¹»¬¿¸«· ¿°¿µ¿¸ ÜÊÜ ¬»®-»¾«¬ ¾»²¿® ¼·¶¿¼·µ¿² -«³¾»® °»³¾»´¿¶¿®¿² ¿¬¿« ¬»®¬»´¿²¬¿®µ¿²ô ¬»®-·³°¿² ¼· ®¿µ ¼¿² ¬»®´«°¿µ¿²

biaya (cost), khususnya untuk komponen biaya perjalanan, akomodasi dan biaya imbalan jasa untuk pengajar. Biaya yang berkurang tersebut (sebagai benefit), masih akan lebih besar dibandingkan berkurangnya efektivitas pembelajaran kepada peserta (sebagai cost). Jadi benefit ‘insya Allah’ masih akan lebih besar daripada cost-nya. Masalah terakhir yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait dengan penggunaan e-learning sebagai pola inti dalam pembelajaran PPAKP E-Learning di BPPK. Sebagaimana telah dijelaskan, karena PPAKP E-Learning sudah menghilangkan face-to-face learning, maka tekanan intensitas e-learning harusnya sudah cukup tinggi. Di lapangan, dari pengalaman persiapan, tekanan yang harus tinggi ini belum dapat diwujudkan maksimal. Kelaziman perilaku organisasi agaknya menjadi alasannya: ketika satu urusan tengah menjadi fokus, maka urusan lain sedikit terkesampingkan. Fokus pada PPAKP E-Learning saat peluncuran pertama ini memang pada pembuatan DVD materi. BPPK sudah menyiapkan suatu studio perekaman video yang sudah memenuhi standar pertelevisian. Para narasumber materi PPAKP harus diundang untuk melakukan shooting. Hasil shooting harus dilakukan pengolahan: rastering, editing, illustrating, mastering, duplicating dan packing. Proses yang cukup panjang, padat karya, dan padat modal, sehingga memang patut menjadi fokus perhatian. Masalahnya DVD yang telah dibagi tidak menjamin proses pembelajaran dilakukan. Antara peserta, pemateri dan penyelenggara tetap harus ada interaksi. Tanpa ada interaksi, DVD materi yang telah dibagi tidak termonitor, sehingga kita tidak mengetahui apakah DVD tersebut benar dijadikan sumber pembelajaran atau tertelantarkan, tersimpan di rak dan terlupakan. Tapi se-

bagai media penyebaran ilmu pengetahuan secara cuma-cuma, distribusi DVD ini dapat memenuhi tujuannya... meski memang masih sekadar media, karena penerima tidak sedang mencari. Berbeda dengan ketika kita mencari sendiri sebuah buku untuk kita pelajari sendiri. Lagipula misi BPPK terletak pada proses pembelajarannya. Untuk memenuhi tuntutan terselenggaranya proses interaksi maksimal antara peserta dengan pemberi materi (pengajar/tutor), sebagai esensi dari elearning dalam PPAKP E-Learning ini, satu-satunya sandaran penyelenggara adalah pada aplikasi Learning Management System (LMS) yang dikembangkan secara khusus. Melalui LMS ini kami berupaya semua penerima DVD (sebanyak 20.000 satker) minimal harus melaporkan data diri mereka. Maksimalnya mereka diminta mengikuti proses PPAKP E-Learning secara utuh (target 5.000 peserta tadi) yang meliputi tutorial on-line (live- real time, interactive), quiz on-line, forum on line, FAQ, digital library dan lain-lain. Jika dimisalkan, untuk memonitor pembelajaran peserta ini aplikasi LMS PPAKP E-Learning diharapkan dapat “mengepung” peserta dari segala arah sebagaimana diilustrasikan di bawah. Ini adalah konsep dan harapannya. Di lapangan, sebagaimana

dijelaskan di atas, pelaksanaannya banyak terhambat dengan fokus yang terpecah.Meskipun demikian, sebagai sebuah kegiatan pembelajaran, semua tantangan tersebut memang merupakan proses yang harus dilalui. *) Penulis adalah Kasubbid Program dan TI - Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.



ïë

Î«¿²¹ Õ¸«-«-

Ó±¼«´ ÐÐßÕÐ »ó´»¿®²·²¹æ

Ì·¹¿ Ù¿§¿ Ð»³¾»´¿¶¿®¿² ¼¿´¿³ Í¿¬« Ð¿µ»¬ ÑÔÛØæ Ð×ÔßÎ É×ÎÑÌßÓßö÷

Ó±¼«´ ÐÐßÕÐ »ó´»¿®²·²¹ §¿²¹

¼·µ»³¾¿²¹µ¿² ÞÐÐÕ ³»²¹¿¼±°-· ¬·¹¿ ¹¿§¿ °»³¾»´¿¶¿®¿² ø´»¿®²·²¹ -¬§´»÷ ¼¿®· °¿®¿ °»-»®¬¿ ¼·µ´¿¬ §¿²¹ ¼·-»¼·¿µ¿²ò PESERTA DAPAT LELUASA memilih fiturfitur yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka masing-masing. Fitur-fitur tersebut antara lain dan Fitur video presentasi adalah fitur yang menampilkan rekaman (SME) dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Video ini direkam di Studio BPPK menggunakan peralatan berkualitas tinggi untuk menghasilkan kualitas gambar dan suara yang baik seh-

ïê



ingga mampu mendukung proses transfer materi dengan baik. Video presentasi ini dilengkapi pula dengan tampilan dimana transisi slide tersebut mampu menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh SME, sehingga terlihat interaktif. Selain itu tersedia pula menu daftar isi materi serta naskah dari ucapan SME tersebut yang dilengkapi dengan menu . Melalui menu ini, peserta dapat beralih dari satu materi ke materi lain dengan cepat dan mudah. Peserta hanya perlu memilih dari daftar isi atau cukup mengetikan kata kunci dari materi yang dicari pada menu . Bagi peserta yang lebih menyukai tampilan video saja, tersedia menu untuk memperbesar ukuran video presentasi sehingga menyesuaikan dengan ukuran layar Bagi para peserta yang merasa belum memperoleh pemahaman materi yang cukup dari apa yang ditampilkan pada video presentasi, atau bagi peserta yang lebih senang membaca materi dalam for-

mat modul klasikal dapat memanfaatkan fitur Fitur berisikan format digital dari modul pembelajaran klasikal yang disajikan dalam bentuk file PDF. Peserta dapat membuka serta membaca langsung isi modul melalui layar komputernya atau mencetak dalam bentuk sesuai kebutuhan dan keinginan peserta. Kelengkapan isi materinya sama seperti halnya modul cetak klasikal, namun lebih praktis. Jika mobilitas peserta sangat tinggi hingga tidak sempat membuka komputer ataupun membaca , atau jika peserta lebih senang mendengarkan rekaman penyampaian materi, ada satu lagi fitur yang ditawarkan dalam modul PPAKP ini yaitu fitur . Fitur ini berisikan rekaman suara SME saat menyampaikan materi pembelajaran yang disimpan dalam format MP3. File MP3 ini dapat di atau perserta asalkan mampu mendukung sehingga materi yang terdapat dalam ini dapat didengarkan kapan saja dan dimana saja. Seluruh fitur tersebut disajikan dalam desain yang menarik serta sistem pengoperasian yang sehingga diharapkan seluruh peserta dari berbagai latar belakang dapat mengoperasikannya dengan mudah. Bagi peserta yang masih mengalami kesulitan dalam pengeoperasian fitur-fitur tersebut, di dalam modul PPAKP e-learning ini juga disediakan panduan penggunaan Fitur-fitur ini diharapkan akan memudahkan para peserta diklat untuk menerima dan memahami materi pembelajaran yang disampaikan via DVD tersebut, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. *) Penulis adalah Pelaksana Bag. TIK – Sekretariat Badan

Í±-·¿´·-¿-· ÐÐßÕÐ ÛóÔ»¿®²·²¹ îððçæ

•Õ¿°¿² Í¿¶¿ô Ü·³¿²¿ Í¿¶¿ô Í·¿°¿ Í¿¶¿Œ Ü»³·µ·¿² ¾«²§· -¿´¿¸ -¿¬« µ¿´·³¿¬ °¿¼¿ ³»¼·¿ Èó Þ¿²²»® §¿²¹ ³»²§¿³¾«¬ °¿®¿ °»-»®¬¿ ß½¿®¿ Í±-·¿´·-¿-· Ð®±¹®¿³ Ð»®½»°¿¬¿² ßµ«²¬¿¾·´·¬¿- Õ»«¿²¹¿² Ð»³»®·²¬¿¸ øÐÐßÕÐ÷ ÛóÔ»¿®²·²¹ ¼· Í»µ®»¬¿®·¿¬ Þ¿¼¿² Ð»²¼·¼·µ¿² ¼¿² Ð»´¿¬·¸¿² Õ»«¿²¹¿² øÞÐÐÕ÷ ¬¿²¹¹¿´ ïí ß¹«-¬«- îððç §¿²¹ ´¿´«ò

I Made Gde Erata - Kepala BPPK

ACARA YANG DIAWALI dengan penayangan BPPK ini dihadiri oleh Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, Para Kapusdiklat di lingkungan BPPK, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Kinerja Ditjen Perbendaharaan, serta perwakilan satuan kerja dan perwakilan beberapa perguruan tinggi. “Acara ini sebagai kegiatan awal untuk mencanangkan e-learning di dalam kerangka PPAKP.” demikian Kepala BPPK, I Made Gde Erata mengawali sambutannya. Sosialisasi ini memang menjadi titik

awal dikenalkannya PPAKP dalam bentuk kepada para wakil calon peserta diklat karena sebelumnya PPAKP diselenggarakan melalui metode klasikal atau metode tatap muka. Metode dipilih untuk menjawab tantangan dari keterbatasan pengajar yang berkualitas serta tantangan atas banyaknya jumlah target program ini yang semuanya harus dicapai sebelum akhir tahun 2009 ini. “Kita diminta untuk mempercepat proses dari PPAKP ini karena seperti kita sadari, bahwa tahun 2007 kita mulai, tapi di tahun 2008 belum sampai 10.000 (orangred) yang sanggup kita berikan diklatnya” Kepala BPPK menambahkan. Harapan serupa disampaikan oleh Sony Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keu a n g a n , Direktorat Jenderal Perbenda haraan, “Dengan adanya PPAKP mungkin banyak membantu, karena target yang d i t a rg e t k a n sekarang saja 22.000 (orang-red), (sedangkan-red) 22.000 lebihnya tuh bagaimana? kalau bisa melakukan melalui ini baik sekali.” Bentuk yang dipilih adalah dengan mengirimkan paket DVD, yang terdiri dari 13 keping, dimana total Modul yang tertanam di paket itu sebanyak 33 modul PPAKP. Paket ini nantinya akan dikirimkan ke 20.000 Satker. Pada tahap awal, 5.000 orang akan mengikuti ujian sertifikasi dengan metode klasikal,

dimana sebelumnya mereka juga dapat mengikuti secara melalui (LMS) yang telah dikembangkan BPPK. Fitur di PPAKP juga mengadopsi berbagai gaya pembelajaran dari setiap individu. Diantaranya penyampaian materi melalui video presentasi, dan , serta kemudahan dalam mengakses materi yang disajikan baik di tempat kerja maupun dirumah. Sehingga tidak ada lagi kendala yang berarti bagi peserta untuk memahami materi pembelajaran. “Suatu saat (di-red) nya bisa dimasukkan kita, sehingga sehari-hari kita lihat dikantor teman-teman tidak lagi dicurigai akan mendengarkan musik, siapa tahu mendengarkan kita” Pak Erata mencontohkan yang disambut senyum para peserta. Pada kesempatan ini peserta juga memperoleh informasi mengenai teknis pelaksanaan Diklat PPAKP yang disampaikan oleh Sekretaris BPPK, Dodi Iskandar, serta Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Agus Hermanto. Melengkapi rangkaian acara Sosialisasi ini, dilakukan demo modul PPAKP dan (LMS) yang telah dikembangkan BPPK. Sesi ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari para peserta sosialisasi, terlihat dari antusiasme para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan dan masukannya. Acara yang juga diikuti oleh para PPAKP dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan di Gadog-Bogor melalui ini, diakhiri dengan sesi uji coba produk PPAKP secara langsung oleh para peserta di stan-stan yang telah disiapkan oleh panitia. Beragam komentar bermunculan dari peserta yang telah mencoba Produk PPAKP ini. Namun satu hal yang pasti, mereka sama-sama menantikan dimulainya Diklat PPAKP dengan metode e-learning ini yang bisa diikuti kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. (PW)



ïé

Î«¿²¹ Õ¸«-«-

Ô¿³°« ³»²§¿´¿ ³»²»®¿²¹· -»±®¿²¹ Í«¾¶»½¬ Ó¿¬¬»®- Û¨°»®¬ øÍÓÛ÷ §¿²¹ -«¼¿¸ ¾»®°¿µ¿·¿² ®¿°·¸ ²¿³«² ¬»¬¿° ®·´»µ- ¼· µ«®-· ³»¶¿²§¿ò Ü·¬»³¿²· ±´»¸ -»¾«¿¸ Ô¿°¬±°ô ÍÓÛ ¬»®-»¾«¬ ³«´¿· ¾»®´¿¬·¸ ³»³¾¿½¿ ¬»µ±«¬´·²» ³¿¬»®· ¼·µ´¿¬ °¿¼¿ ¬»´»°®±³°¬»® ³·®®±® ×³¿¹» ÔÝóïëð §¿²¹ ³»´»µ¿¬ °¿¼¿ µ¿³»®¿ Í±²§ ØÜÎ Š ÍÎ ïî Ûò Í»³»²¬¿®¿ ·¬« °¿®¿ ¿²¹¹±¬¿ ¬·³ ¬»´¿¸ -·¿° ¼·°±-·-·²§¿ ³¿-·²¹ó³¿-·²¹ ¼¿² ¬¿µ ´¿³¿ ¾»®-»´¿²¹ ¬»®¼»²¹¿® -»-»±®¿²¹ ¾»®«½¿° •íôîôïô ß½¬·±²òŒ ÑÔÛØæ Ð×ÔßÎ É×ÎÑÌß Ì Óßö÷

Memperkenalkan:

99 ITULAH CUPLIKAN suasana kegiatan konversi modul klasikal Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) menjadi modul elektronik PPAKP yang dilakukan di Studio 99 di lantai 6 gedung B, Sekretariat BPPK Jl.Purnawarman No. 99 beberapa waktu lalu. Nomor 99 pada alamat Sekretariat Badan tersebut menginspirasi nama studio ini. Di studio itu SME “beraksi” di depan kamera menyampaikan materi pembelajaran secara komunikatif seakan-akan berbicara langsung dihadapan peserta diklat. Anggota tim studio pun dengan seksama mengamati tata cahaya, hasil rekaman gambar dan suara dalam proses syuting tersebut. Sebagian dinding studio sengaja dilaburi dengan cat berwarna hijau guna menghasilkan sebuah green screen untuk mempermudah penempatan variasi background dari objek. Selain ditujukan untuk mendukung kegiatan yang sedang dikembangkan oleh BPPK dimana didalamnya menuntut dilakukannya

ïè



konversi modul klasikal ke dalam format elektronik, Studio 99 ini juga berfungsi sebagai studio untuk kegiatan multimedia lainnya. Tak hanya dilengkapi dengan perlengkapan yang sudah disebutkan di atas, studio ini juga dilengkapi dengan tiga buah komputer dan tiga buah untuk melakukan hasil gambar, suara dan desain grafis serta sebuah alat duplikator dll. Studio 99 juga didukung oleh tim studio yang terus mengembangkan kemampuannya dengan cara melakukan kerja sama dengan para praktisi penyiaran dari TV swasta nasional dalam proses kegiatan konversi. Melalui kerja sama ini transfer pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan peralatan yang ada diharapkan akan menjadi lebih efektif dan cepat. Masing-masing anggota tim studio pun memiliki posisi dan tugasnya masingmasing yaitu diantaranya sebagai

dan Bisa dibilang kehadiran Studio 99 ini menjadi salah satu BPPK untuk menjadi pusat unggulan pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas. Dalam video sambutannya di (LMS) BPPK (yang juga direkam di Studio 99 ini-red), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa beliau sangat mendukung upaya pengembangan modul berbasis elektronik yang dilakukan BPPK. Beliau juga berharap agar dimasa depan sebagian besar modul BPPK dapat dikonversi dalam format elektronik untuk mempercepat dan mengefektifkan proeses transformasi informasi dan ilmu pengetahuan kepada seluruh pegawai di jajaran Departemen Keuangan. Dari Studio 99 inilah BPPK melanjutkan upaya untuk mewujudkan itu semua. *) Penulis adalah Pelaksana Bag. TIK – Sekretariat BPPK

Ù»®¿· Ð«-¼·µ´¿¬

•×²ª»²¬¿®·-¿-· ¿-»¬ ²»¹¿®¿ ¼· ¾»®¾¿¹¿· ·²-¬¿²-· °»³»®·²¬¿¸ ¾»®¶¿´¿² -¿²¹¿¬ ´¿³¾¿² ¼¿² °»²·´¿·¿²²§¿ ¾»´«³ -»®¿¹¿³òŒ

khusus di BPPK yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Pusdiklat KNPK akan melayani penyelenggaraan diklat yang dibutuhkan oleh DJKN dan DJPK yang sebelumnya dilayani oleh Pusdiklat Keuangan Umum. Secara resmi, berdirinya Pusdiklat KNPK ditandai dengan dilantiknya sembilan orang Pejabat Eselon IV pada tanggal 25 September 2008, diikuti dengan pelantikan Pejabat Eselon III pada Oktober 2008. Dan terakhir dengan dilantiknya Pejabat Eselon II pada tanggal 5 Februari 2009, maka lengkaplah struktur organisasi pusdiklat. Di awal berdirinya Pusdiklat KNPK menempati ruangan kantor di BPPK Pusat, Jalan Purnawarman 99 Jakarta Selatan. Kemudian mulai Februari 2009 Pusdiklat KNPK mulai menempati gedung kantor baru di Kompleks STAN, Jalan Bintaro Utama Raya, Tangerang Selatan. Secara keseluruhan, pusdiklat didukung oleh 48 orang sumber daya manusia pada berbagai jenjang pendidikan dan golongan.

KALIMAT TERSEBUT ADALAH sepenggal ucapan Ketua BPK Anwar Nasution saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 di Gedung DPR beberapa waktu yang lalu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sembilan kelompok permasalahan berkaitan dengan pemberian opini disclaimer pada LKPP Tahun 2008. Trasparansi dan akuntabilitas sebagai landasan pengelolaan keuangan sesuai UU Keuangan Negara masih jauh dari harapan. Opini (tidak menyatakan pendapat) ini sudah kelima kalinya diberikan BPK terhadap LKPP semenjak untuk pertama kalinya pemerintah menyusun LKPP pada tahun 2004. Salah satu di antara sembilan kelompok permasalahan tersebut adalah masalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN) yang di dalamnya termasuk inventarisasi aset negara. Kondisi keuangan negara seperti ini tidak lepas dari perhatian Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai institusi pendidikan di lingkungan Departemen Keuangan. BPPK senantiasa berperan aktif mencari alternatif solusi perbaikan LKPP. Salah satunya adalah

Program Diklat Produk utama pusdiklat adalah program diklat. Program diklat pada Pusdiklat KNPK dikembangkan dengan berbagai langkah perencanaan di awal berdirinya. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unit pengguna (DJKN dan DJPK), pada widyaiswara, dan pihak-pihak lain. Dengan dikomandani oleh Drs. Syamsu Syakbani, M.Sc. sebagai Kapusdiklat, pada tahun 2009 ini Pusdiklat KNPK menawarkan 16 jenis diklat, terdiri dari 11 jenis diklat untuk unit DJKN dan 5 jenis diklat untuk unit DJPK. Rincian jenis diklat dan materi yang diajarkan adalah sebagai berikut: 1. DTSD Kekayaan Negara [128 jamlat, 20 hari] Pada diklat ini akan diberikan materi: konsep dasar manajemen kekayaan negara, visi dan misi, struktur organisasi dan tupoksi DJKN, dan gambaran pelaksanaan tugas DJKN. 2. DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara [102 jamlat, 17 hari] Pada diklat ini akan diberikan materi: manajemen kekayaan negara, perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara, penghapusan barang

Þ»®¼·®·²§¿ Ð«-¼·µ´¿¬ ÕÒÐÕ ÑÔÛØæ ßØÓßÜ ÎËÍŽßÒö÷

dengan revitalisasi BPPK yang mempunyai peran strategis di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia keuangan. BPPK yakin bahwa faktor utama dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabliitas keuangan negara adalah perbaikan sumber daya manusia. Dengan digulirkannya reformasi birokrasi, khususnya di Departemen Keuangan, BPPK turut mengambil bagian dengan cara melakukan revitalisasi di beberapa aspek yang salah satunya adalah penataan kelembangaan. Penataan kelembagaan diperlukan untuk mengantisipasi dinamika organisasi Departemen Keuangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai diperlukan struktur yang optimal mengakomodasi kebutuhan unit pengguna (Eselon I di Departemen Keuangan) sehingga tercipta sumber daya manusia yang handal. Dilatarbelakangi terbentuknya unit khusus yang menangani pengelolaan kekayaan negara, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), BPPK merasa perlu untuk mengantisipasi dan menyiapkan kebutuhan SDM yang secara spesifik handal dalam mengelola kekayaan negara. Untuk itulah dibentuk unit



ïç

Ù»®¿· Ð«-¼·µ´¿¬

milik negara, pemindahtanganan dan pelaporan barang milik negara, penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengurusan piutang negara dan lelang barang milik negara, laporan keuangan pemerintah pusat, serta sistem informasi kekayaan negara. 3. DTSS Pejabat Lelang [166 jamlat, 36 hari] Materi yang diberikan pada diklat ini: ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai pejabat lelang, pengetahuan lelang dan penggalian potensi lelang, pembuatan risalah lelang, administrasi lelang, kapita selekta lelang, kode etik pejabat lelang dan komunikasi secara efektif dan efisien. 4. DTSS Penilaian Usaha Dasar [110 jamlat, 28 hari] Di diklat ini peserta akan mempelajari: teori penilaian dan prinsip time konsep pasar modal, konsep dasar keuangan perusahaan, analisis strategi bisnis dan penilaian usaha, analisis laporan keuangan dan prospek perusahaan, KEPI dan SPI, dan penyusunan laporan penilaian. 5. DTSS Penilaian Properti Dasar [98 jamlat, 28 hari] Pada diklat ini, peserta akan mempelajari: konsep dasar penilaian, manajemen properti, ekonometrika dasar dan analisis pasar properti, penilaian dengan pendekatan biaya/data pasar/pendapatan, penyusunan laporan penilaian, teknologi bangunan dan analisis biaya bangunan, konsep ekonomi tanah dan tata kota, hukum agraria dan pendaftaran tanah, pajak properti, investasi dan pemasaran properti, KEPI dan SPI, serta penilaian mesin, peralatan, dan kendaraan. 6. DTSS Penilaian Properti Lanjutan [108 jamlat, 30 hari] Sebagai kelanjutan dari Diklat Penilaian Properti Dasar, pada diklat ini diberikan materi lanjutan berupa: seluk beluk investasi di bidang properti, penilaian pertambangan/perkebunan/hak penguasaan hasil hutan/obyek khusus dan aset publik. 7. DTSS Pemeriksa Kekayaan Negara [104 jamlat, 27 hari] Materi pokok pada diklat ini berupa: kasus-kasus pengelolaan barang milik negara, penertiban barang milik negara, teknik penyelidikan dan wawancara, menemukan fakta dan bukti-bukti pemerik-

îð



saan dengan baik, dan eksekusi pengurusan piutang negara. 8. DTSS Jurusita Piutang Negara [136 jamlat, 34 hari] Materi pokok pada diklat ini berupa: aspek yuridis terkait dengan pelaksanaan tugas jurusita piutang negara, teknik interview/wawancara dan observasi, teknik penyampaian surat paksa, penyitaan, pemeriksaan, penyanderaan dan pencegahan, dan teknik non eksekusi. 9.DTSS Beracara di Pengadilan [100 jamlat, 21 hari] Pada diklat ini, peserta akan mempelajari: hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tun, peraturan/juklak dan juknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tun, penanganan perkara perdata di pengadilan, serta komunikasi dan negosiasi. 10. DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula [96 jamlat, 16 hari] Materi pokok pada diklat ini berupa: pengenalan perangkat keras, perangkat lunak, pengenalan jaringan, pengenalan internet, aplikasi perkantoran, aplikasi djkn, pengelolaan layanan teknologi informasi, dan kapita selekta pranata komputer. 11. DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara [84 jamlat, 16 hari] Diklat ini akan memberikan pengetahuan antara lain: pokok-pokok kebijakan pengelolaan BMN, penatausahaan BMN, penggunaan pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan BMN, pengamanan pemeliharaan dan penilaian BMN, pembinaan pengawasan dan pengendalian BMN, dan simulasi. 12. DTSD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah [48 jamlat, 8 hari] Pada diklat ini peserta akan diberikan materi diklat : tupoksi DJPK, konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pokok-pokok keuangan negara dan keuangan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, pembiayaan dan kapasitas daerah, dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan, sistem informasi keuangan daerah, evaluasi laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD), dan analisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

13. DTSS Pengelolaan Transfer ke Daerah [58 jamlat, 10 hari] Pada diklat ini peserta akan diberikan materi diklat : kebijakan umum transfer ke daerah, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil cukai, dana bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, mekanisme transfer ke daerah, dan bimbingan teknis transfer ke daerah 14. DTSS Pengelolaan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah [50 jamlat, 10 hari] Pada diklat ini akan diberikan materi: pokok-pokok pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, analisis, pantauan, dan evaluasi pinjaman daerah, hibah daerah, pendanaan penataan daerah dan dana darurat, investasi daerah, kode etik pengelolaan pembiayaan dan kapasitas daerah, serta komunikasi efektif pada 15. DTSS Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [47 jamlat, 10 hari] Diklat ini akan memberikan pengetahuan antara lain: ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), kebijakan umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan kode etik dan integritas dalam pelaksanaan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah. 16. DTSS Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran Transfer ke Daerah [30 jamlat, 8 hari] Diklat ini akan memberikan pengetahuan antara lain: konsep umum transfer ke daerah, penyusunan DIPA dan SPAT (surat penetapan alokasi tranfer) ke daerah, SPP dan SPM ke daerah, sistem pengarsipan yang baik dan benar terhadap dokumen SP2D dan lembar konfirmasi dari pemda, konsep umum sistem akuntansi bendahara umum negara (SABUN), dan laporan keuangan ke daerah. Dengan fasilitas yang terus menerus disempurnakan, Pusdiklat KNPK akan meretas jalan menjadi demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui peningkatan kualitas SDM keuangan. Dengan semangat baru yang masih kental di benak para pegawai Pusdiklat KNPK, kita patut menitipkan harapan yang besar akan perannya di waktu mendatang. *)Penulis adalah Kasubbag Tata Usaha Pusdiklat KNPK

maupun sehingga lebih mudah dipahami dan efektif untuk direfleksikan kembali. Suatu kehidupan organisasi disimulasikan melalui sebuah permainan yang secara langsung dirasakan oleh setiap peserta pelatihan. Peserta langsung merasakan sukses atau gagal di dalam pelaksanaan sebuah tugas. Kalau terjadi kesuksesan peserta segera tahu perilaku apa yang membuat mereka (tim kerja) sukses, sebaliknya kalau tim kerja gagal dalam melaksanakan sebuah tugas, peserta langsung mengetahui perilaku mana yang menjadi penyebab kegagalan itu.

Ñ«¬¾±«²¼ Ó¿²¿¹»³»²¬ Ì®¿·²·²¹ Ð¿¼¿ Ð«-¼·µ´¿¬ ß²¹¹¿®¿² ¼¿² Ð»®¾»²¼¿¸¿®¿¿² ÑÔÛØæ ÍÑÚÚßÒ ÓßÎÍËÍö÷

Õ«¿´·¬¿- Í«³¾»® Ü¿§¿ Ó¿²«-·¿ ³»´·°«¬· ¬·¹¿ «²-«® §¿·¬« °»²¹»¬¿¸«¿² øµ²±©´»¼¹»÷ô µ»¬»®¿³°·´¿² ø-µ·´´÷ô ¼¿² -·µ¿° ø¿¬¬·¬«¼»÷ò Í ø°-·µ±³±¬±®·µ÷ô »³±-· ø¿º»µ-·÷ ¼¿² ¾»®°·µ·® øµ±¹²·-·÷ò UNSUR SIKAP SEBAGAI bagian dari kualitas SDM serta cara pembelajaran yang bersifat psikomotorik dan afeksi tidak akan datang begitu saja. Diperlukan adanya sebentuk aktivitas untuk pengembangan kemampuan sikap dan perilaku yang mampu secara efektif mensosialisasikan nilai-nilai yang ada dalam organisasi atau institusi. Metode dipercaya dan telah dikaji sebagai sebuah metode yang paling efektif dalam mengakomodasi kebutuhan tuntutan terhadap hasil suatu pelatihan. Melalui metode dengan alam terbuka sebagai media pelatihan, maka orang akan tampil begitu spontan, tanpa basa-basi. (OMT) adalah suatu bentuk aplikasi dari metode di alam terbuka dengan penekanan pada pengembangan kemampuan di bidang manajemen organisasi dan pengembangan diri

yang disimulasikan melalui permainan-permainan yang secara langsung bisa dirasakan oleh peserta dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri kreativitas, rasa kebersamaan dan saling percaya serta penyegaran dan memecahkan kekakuan organisasi yang ada di setiap perusahaan. Metode pendekatan belajar melalui OMT diupayakan menyentuh baik pada sisi psikomotorik, afektif dan kognitif bagi pesertanya. Peserta akan merasakan pengalaman yang menantang, menyenangkan sekaligus mendidik dengan format aktivitas yang interaktif, menggali lebih dalam potensi tiap peserta, dan menuntut partisipasi serta konsentrasi penuh. Dengan metode OMT sebagai bagian dari ini para peserta dihadapkan pada metafora dan simulasi kehidupan organisasi yang sangat kompleks dalam bentuk yang telah disederhanakan melalui

Program pusdiklat A&P Pusdiklat A&P saat ini tengah memiliki sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan OMT secara khusus serta experiental learning secara umum. Meskipun saat ini pelaksanaan-pelaksanaan OMT masih bersifat insidental sesuai pesanan instansi pengguna, ke depan materi-materi ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum diklat reguler atau bahkan dijadikan satu bentuk diklat tersendiri. Instansi pengguna spesifik Pusdiklat A&P, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam lingkungan kerja yang modern dan berbasis TIK saat ini, diyakini akan sangat memerlukan diklat-diklat berbasis yang dapat memberikan kesegaran dan pembentukan yang lebih solid. Dengan demikian pengembangan program outbound secara khusus serta secara umum, selain akan memperkaya bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Pusdiklat A&P juga diharapkan akan meningkatkan pelayanan secara lebih baik kepada instansi pengguna spesifik Pusdiklat A&P. Tujuan Tujuan pelaksanaan experiental learning di Pusdiklat A&P bagi pesertanya adalah sebagai berikut: 1). Agar peserta memiliki sikap positif sehingga mampu menghilangkan maupun dalam berhubungan dengan rekan sekerja; 2). Agar peserta dapat menciptakan suasana akrab, sikap kerja sama dan tenggang rasa. 3). Agar peserta dapat meningkatkan sportivitas. 4). Agar peserta dapat menerapkan asas kerja sama kelompok dan budaya baru 5). Agar peserta dapat mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan



îï

Ù»®¿· Ð«-¼·µ´¿¬

dievaluasi dalam pembentukan tim yang solid. 6). Agar peserta dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan menimbulkan rasa kebersamaan. 7). Agar peserta dapat meningkatkan keterampilan interpersonal tentang berbagai isu yang berkembang. Manfaat Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dengan mengikuti experiental learning di Pusdiklat A&P ini adalah sebagai berikut: 1). Terbentuknya tim kerja yang tangguh dan solid dalam organisasi. 2). Mampu menumbuhkan sikap saling tenggang rasa yang dalam. 3). Menambah rasa percaya diri. 4). Memahami peran & fungsi serta tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan. 5). Menjadikan individu dalam perusahaan lebih siap terhadap perubahan dan perkembangan dunia usaha. 6). Mengenali karakterisik kepribadian diri sendiri dalam berinteraksi pada konteks tim. 7). Dapat menyelesaikan tugas bersama dalam tim. Materi Secara spesifik materi-materi yang dapat diberikan guna mencapai tujuan dan manfaat di atas adalah sebagai berikut:

îî



Peserta diharapkan dapat saling mengenal satu sama lainya secara efektif dapat menghilangkan hambatan serta dan dalam menumbuhkan kedekatan dan rasa saling percaya. Peserta dilatih untuk mengembangkan keberanian, keyakinan, dan kepasrahan total serta membangun kepercayaan terhadap tanggung jawab yang dibebankan. Peserta dilatih untuk dapat mengungkapkan gagasannya dan bisa juga menerima gagasan dari luar. Peserta dilatih untuk meningkatkan kemampuan dalam aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan kerja sama tim yang sinergis dan sesuai dengan tanggung jawabnya masingmasing. Peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kelompoknya dalam menghadapi sebuah tantangan dalam suatu simulasi tentang bagaimana menghadapi suatu ajang kompetisi yang sportif. Peserta diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengelolaan diri, tidak kehilangan kontrol emosi dalam menghadapi tantangan, tidak menarik diri bila

menghadapi kesulitan dan tantangan serta tegar dalam menghadapi situasi panik. Fasilitas Fasilitas di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari fasilitas permanen serta fasilitas bongkar pasang sesuai program. Fasilitas permanen terdiri dari yaitu , dan serta fasilitas yang terdiri dari serta Selain itu fasilitas yang dipasang sesuai paket yang diminta yang dapat disiapkan antara lain

dll. Beberapa paket yang ditawarkan dalam pelatihan ini yaitu:

OBSERVASI LAPANGAN, PKL DAN

DI PUSDIKLAT PAJAK ÑÔÛØæ ÉßÉßÒ ×ÍÓßÉßÜ×ö÷

Ü¿´¿³ -«¿¬« °»²¼·¼·µ¿² ¼¿² °»´¿¬·¸¿²ô ³»¬±¼» ¼·µ´¿¬ ³»®«°¿µ¿² -«¿¬« ½¿®¿ §¿²¹ ¼·°·´·¸ «²¬«µ ³»²§¿³°¿·µ¿² ³¿¬»®· ¼·µ´¿¬ ¬»®-»¾«¬ò ß¼¿ ¾»¾»®¿°¿ ³»¬±¼» °»´¿¬·¸¿² §¿²¹ ¼¿°¿¬ ¼·°·´·¸ ¿²¬¿®¿ ´¿·² °»´¿¬·¸¿² ¼· ¼¿´¿³ ®«¿²¹ µ»´¿-ô Ð®¿µ¬»µ Õ»®¶¿ Ô¿°¿²¹¿²ô Ñ¾-»®ª¿-· Ô¿°¿²¹¿²ô Í¬«¼· Þ¿²¼·²¹ô ¼¿² »ó´»¿®²·²¹ò TUJUAN DARI SEBUAH PENDIDIKAN dan pelatihan dapat menentukan apa dan bagaimana metode pelatihan yang akan digunakan. Dalam sebuah diklat, penggunaan lebih dari satu metode sangat dimungkinkan, misalnya penggunaan kelas untuk tatap muka yang dikombinasikan dengan observasi lapangan atau dan lain sebagainya. Pusdiklat Pajak, pada beberapa diklatnya sudah mulai menerapkan hal tersebut. Hal ini didasari dengan keinginan Pusdiklat Pajak untuk lebih menjaga kualitas dan kemampuan para peserta agar mengetahui lebih dari apa yang mereka dapatkan di pertemuan tatap muka/ kelas. Berikut beberapa contoh pemanfaatan variasi metode pelatihan yang ada di Pusdiklat Pajak pada tahun 2009 ini. Kegiatan observasi lapangan. Penggunaan metode observasi lapangan dimaksudkan agar para peserta dapat melihat dan mengetahui apa yang mereka amati yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diperoleh di kelas. Diklat Pelayanan Pajak Terpadu yang dilaksanakan di Pusdiklat Pajak dan Balai Diklat Keuangan sudah menggunakan pendekatan ini. Objek observasi lapangan yang dipilih adalah instansi swasta yang dianggap baik

dalam memberikan pelayanan. Selain instansi swasta, beberapa instansi pemerintah juga pernah dijadikan objek observasi lapangan ini. Para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan melihat secara langsung pelayanan kepada pelanggan di lokasi observasi lapangan. Mereka dibekali beberapa pertanyaan yang harus mereka isi berdasarkan pengamatan dan wawancara mereka di lokasi. Aktifitas ini sangat membantu para peserta untuk dapat melihat sesuatu yang lain di luar kegiatan rutin mereka di kantor masingmasing. Disamping itu kegiatan ini dapat juga dijadikan suatu perbandingan tingkat pelayanan yang diberikan. Setelah observa si lapangan, mereka akan kembali ke kelas untuk mendiskusikan hasil dari observasi lapangan tersebut. Diklat lainnya di Pusdiklat Pajak yang juga menggunakan variasi metode observasi lapangan adalah Diklat Penelaah Keberatan. Pada diklat ini, para peserta diminta untuk mengikuti sidang di Pengadilan Pajak. Salah satu tujuan dilakukan aktifitas ini adalah agar para peserta ( Penelaah Keberatan) yang sebagian besar datang dari daerah, melihat dan merasakan suasana ruang sidang di Pengadilan Pajak. Hal ini berkaitan erat dengan pekerjaan mereka

sehari-hari, yaitu sebagai penelaah keberatan, yang mana, ujung dari pekerjaan mereka adalah di Pengadilan Pajak. Setelah mereka mengikuti sidang di Pengadilan Pajak, diskusi akan dilakukan di kelas Pusdiklat Pajak. Aktifitas Observasi Lapangan untuk diklat-diklat di atas hanya dilakukan selama satu hari, karena diklatnya secara keseluruhan hanya dilakukan selama 3-5 hari. Dalam melaksanakan kegiatan Observasi Lapangan ini, Pusdiklat Pajak berusaha untuk mencari lokasi-lokasi di luar lingkungan Ditjen Pajak, agar pemahaman para peserta mengenai pekerjaan yang terkait menjadi lebih beragam dan menambah wawasan mereka mengenai kegiatan terkait yang ada di luar aktifitas rutin mereka seharihari. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pada tahun-tahun sebelumnya, aktifitas Praktek Kerja Lapangan untuk Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak dimana para pesertanya merupakan calon pegawai DJP yang merupakan lulusan STAN Akuntansi, selalu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Jabodetabek. Pada kegiatan PKL tersebut diharapkan para peserta mampu melihat tupoksi yang dilakukan di Kantor



îí

Ù»®¿· Ð«-¼·µ´¿¬

Pelayanan Pajak. Hampir sama dengan kegiatan Observasi Lapangan di atas, pada tahun 2009 ini, kegiatan Praktek Kerja Lapangan untuk diklat tersebut tidak dilakukan di KPP, tapi dilaksanakan pada beberapa instansi antara lain Badan Kebijakan Fiskal yang terkait dengan penerimaan Negara, Pengadilan Pajak, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Pajak dan Kanwil DJP. Hal ini merupakan suatu terobosan baru, karena Pusdiklat Pajak mencoba untuk memberikan wawasan dan materi tambahan dari apa yang mereka dapatkan di kelas, dan hal tersebut langsung mereka dapatkan dari nara sumber yang kompeten di masing-masing lokasi Praktek Kerja Lapangan tersebut. Kegiatan Metode pelatihan lainnya yang digunakan di Pusdiklat Pajak adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran atau . Konsep yang digunakan pada ini adalah penggabungan metode tatap muka di kelas dan . Jadi disini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu rangkaian dari sebuah diklat. Kombinasi tersebut dapat disebut dengan blended learning. Media yang digunakan adalah internet dan (LMS) sebagai alat pengelola proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran, tentunya harus ada mekanisme monitoring peserta. Pada proses e-learning ini, Pusdiklat Pajak memanfaatkan sistem monitoring yang dinamakan (LMS). Dengan LMS ini, berbagai aktifitas peserta seperti login peserta, lamanya peserta aktif, kapan peserta melihat materi, pengumpulan tugas, mengerjakan latihan, kuis dan lain –lain dapat terpantau oleh sistem. Kegiatan komunikasi dari peserta kepada penyelenggara, pengajar maupun sesama peserta dapat dilakukan melalui e-mail, forum diskusi dan layanan interaktif lainnya. Diklat di tahun 2009 ini yang menggunakan pendekatan adalah Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak II bagi sarjana baru Ditjen Pajak yang berjumlah 1265 orang. Diklat dengan jumlah peserta yang mencapai 1265 orang dan dijalankan secara serentak, merupakan hal pertama bagi Pusdiklat Pajak dan dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Medan, Yogyakarta dan

îì



Malang, selain Jakarta tentunya. Diklat tatap muka dilaksanakan selama 37 hari kerja. Melihat jumlah peserta yang banyak, Pusdiklat Pajak melakukan sebuah terobosan dengan melakukan pendekatan selama satu bulan sebelum diklat tatap muka dimulai Pusdiklat Pajak mencoba mengenalkan dan mengoptimalkan peranan teknologi informasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan pendekatan terlebih dahulu sebelum diklat tatap muka dimulai, diharapkan para peserta sudah mempunyai dasar-dasar teori mengenai materi pembelajaran. Di samping itu, kegiatan ini dapat memacu para peserta untuk belajar dan mencari informasi awal mengenai materi yang akan mereka dapatkan pada saat pelatihan tatap muka. Langkah awal bagi para peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut adalah para peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi ke dalam sistem pembelajaran . Selanjutnya mereka akan diberikan pengumuman atau informasi terkait dengan pelaksanaan . Mereka juga diberikan jadwal pembelajaran yang disusun perminggu untuk beberapa materi. Para peserta dapat mengunduh atau materi yang disediakan oleh penyelenggara secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran melalui e-learning tersebut, para peserta dituntut keaktifannya, karena peserta tidak hanya dapat melihat atau mengambil materi pelajaran, namun juga diminta untuk berdiskusi dengan para peserta lainnya baik secara melalui forum diskusi yang disediakan, juga diskusi dengan rekan-rekan yang berada di satu kantor dalam rangka menyelesaikan tugas pengamatan pelayanan. Selain membaca materi, peserta juga diberikan tugas-tugas dan latihan soal untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satu tugas yang diberikan kepada peserta melalui proses pada saat itu adalah tugas pengamatan mengenai pelayanan prima di unit KPP tempat para peserta ditempatkan sementara. Hasilnya adalah potret pelayanan di KPP di hampir seluruh Indonesia, karena pada saat itu lokasi magang para peserta tersebar di hampir seluruh Indonesia. Tugas yang terkait dengan materi pelayanan prima itu harus dikumpulkan oleh para peserta

dalam jangka waktu satu minggu melalui fasilitas yang ada di LMS maupun melalui panitia penyelenggara. Hasil dari tugas pengamatan oleh seluruh peserta tersebut, selanjutnya oleh Pusdiklat Pajak dan BPPK dilakukan rekapitulasi dan pengolahan data dengan pendekatan statistik dan hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diklat lainnya yang sudah mulai menggunakan pendekatan adalah dengan jumlah peserta 280 orang. Pada diklat ini para peserta diberi waktu dua minggu untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum mereka mengikuti diklat tatap muka yang berisi praktek komputer di laboratorium komputer Pusdiklat Pajak. Materi-materi tersebut, selain bisa mereka dapatkan di situs LMS BPPK, beberapa materi yang sifatnya khusus diletakkan pada Intranet DJP. Pemantauan tugas dan keaktifan tetap dilakukan melalui (LMS). Pada akhir bulan September 2009, telah dimulai juga jadwal pembelajaran melalui e-learning untuk Diklat Fungsional Penyegaran Pemeriksa Pajak yang akan berlangsung sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 180 orang. Seperti pada diklat-diklat sebelumnya, setelah proses , para peserta langsung mengikuti diklat tatap muka di Pusdiklat Pajak. Kegiatan di awal atau sebelum pelatihan tatap muka dimulai diharapkan mampu memberikan percepatan penyerapan informasi atau materi dan para peserta menjadi lebih siap untuk memasuki kelas tatap muka, sehingga waktu diklat tatap muka akan menjadi lebih optimal. Pusdiklat Pajak, selalu berupaya utuk membuat pendidikan dan pelatihan menjadi lebih baik, tentu saja, dengan diiringi dengan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan terus menerus. Beberapa pendekatan metode pelatihan dan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi akan membuat pendidikan dan pelatihan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tentu saja, lebih efektif. *) Penulis adalah: Kasubid Kurikulum dan Mettodologi Pembelajaran Pusdiklat Pajak

Í»®¿³¾· ÍÌßÒ

ËÖ×ßÒ ÍßÎ×ÒÙßÒ ÓßÍËÕ ÍÌßÒæ

Ð·²¬« Ù»®¾¿²¹ Ó»³·´·¸ Þ»²·¸ Ë²¹¹«´¿² ÑÔÛØæ ßÕØÓßÜ ÐÎ×ØßÎÖßÒÌÑö÷

Í»µ±´¿¸ Ì·²¹¹· ßµ«²¬¿²-· Ò»¹¿®¿ øÍÌßÒ÷ ³»®«°¿µ¿² -¿´¿¸ -¿¬« «²·¬ °»²§»´¿²¹¹¿®¿

°»²¼·¼·µ¿² ¼¿² °»´¿¬·¸¿² µ»«¿²¹¿² ¼· ¾¿©¿¸ Ü»°¿®¬»³»² Õ»«¿²¹¿² §¿²¹ ³»³°«²§¿· ¬«¹¿- «²¬«µ

³»²¼·¼·µ ½¿´±² °»¹¿©¿· Ü»°¿®¬»³»² Õ»«¿²¹¿² ¼¿² ¾»¾»®¿°¿ ·²-¬¿²-· ´¿·² §¿²¹ ¾»®¿-¿´ ¼¿®· °¿®¿

´«´«-¿² Í»µ±´¿¸ Ô¿²¶«¬¿²

Ì·²¹µ¿¬ ß¬¿- øÍÔÌß÷ò

DENGAN DEMIKIAN STAN merupakan salah satu pintu gerbang masuk untuk menjadi pegawai pada Departemen Keuangan dan Instansi Pemerintah lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai salah satu pintu masuk pada Departemen Keuangan dan Instansi Pemerintah lainnya, mahasiswa STAN harus merupakan orang-orang pilihan yang mempunyai tingkat intelektualitas dan kemampuan akademis yang tinggi (bibit unggul). Salah satu upaya yang dilakukan STAN untuk memperoleh bibit unggul adalah melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang disebut dengan Ujian Saringan Masuk (USM) STAN. Tujuan utama

USM adalah menjaring para lulusan SLTA di seluruh Indonesia yang mempunyai kemampuan intelektual dan akademis tinggi yang diharapkan dapat mengikuti pendidikan di STAN (catatan: sistem pendidikan di STAN adalah sistem ) dan dapat menyerap dengan mudah ilmu keuangan dan akuntansi sektor publik yang akan diberikan kepada mereka sebagai mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Seperti tahun akademik sebelumnya, pada tahun akademik 2009/2010 STAN juga melakukan seleksi penerimaan dengan menyelenggarakan USM. Untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada para lulusan SLTA, pada tahun akademik 2009/2010 STAN menambah lokasi pe-



îë


nyelenggaran Ujian Saringan Masuk menjadi 23 kota (catatan: pada tahun akademik 2008/2009 USM diselenggarakan di 19 kota) yang tersebar di Seluruh Indonesia yaitu:

Selain penambahan lokasi, STAN melakukan inovasi baru dalam pendaftaran peserta USM tahun kademik 2009/2010 yaitu dengan menggunakan jalur . Pada pendaftaran tahun ini peserta dapat melakukan registrasi secara elektronik melalui situs usm.stan. ac.id. Pada tahap ini peserta akan mengisi

pada tahun-tahun sebelumnya. E-reg yang dilaksanakan oleh STAN pada tahun 2009 ini harus diakui masih banyak kekurangan. Salah satu kekurangan yang mencolok adalah lambatnya jalur pendaftran terutama pada saat terjadinya lonjakan pendaftar di minggu ketiga pendaftaran dibuka yang sekaligus merupakan minggu terakhir masa pendaftaran. Diduga lonjakan pendaftar terjadi karena pada minggu tersebut sebagian besar para lulusan SLTA tahun 2009 baru memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dari sekolah masing-masing yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti USM. Membludaknya pendaftar pada minggu tersebut mengakibatkan pada yang berbuntut pada sulitnya calon peserta pendaftaran mengakses situs . Sebagai langkah penyelesaian,

ÐÎÑÍÛÜËÎ ÛóÎÛÙ

data peserta melalui formulir pendaftaran . Setelah peserta mengisi lengkap data pendaftaran (termasuk data setoran uang pendaftaran) peserta akan memperoleh jadwal penyerahan berkas. Tempat penyerahan berkas dipilih sendiri oleh peserta pada saat mengisi formulir pendaftaran secara . Secara umum, prosedur e-reg dapat digambarkan sebagai berikut: Pelaksanaan e-reg ini selain dimaksudkan untuk memudahkan para pendaftar dalam mendaftarkan diri sebagai peserta USM juga diharapkan dapat mengurangi kerumunan massa di tempat penyerahan berkas seperti yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya. Kerumusan massa ini lebih disebabkan oleh calon peserta yang datang ke lokasi pendaftaraan pada saat bersamaan. Melalui e-reg jadwal penyerahan berkas pedaftaran diatur sesuai dengan kemampuan/kapasitas layanan harian yang telah disiapkan sehingga tidak terjadi kerumunan massa seperti pendaftaran

îê



pihak STAN menambah kapasitas dan memperpanjang waktu registrasi selama satu minggu. Langkah antisipasi lain yang dilakukan pihak STAN adalah dengan cara memberlakukan pendaftaran secara manual atau bisa disebut dengan pendaftaran langsung. Bagi peserta yang sampai dengan tanggal perpanjangan penutupan pendaftran tidak dapat melakukan registrasi elektronik diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran langsung dengan membawa berkas pendaftaran ke tempattempat pendaftaran/penyelenggaraan USM secara langsung dengan menyerahkan berkas untuk diregistrasi dan memperoleh Bukti peserta Ujian (BPU). Adapun statistik jumlah pendaftar USM-STAN pada tahun akademik 2009/2010 melalui dua jalur pendaftaran tersebut sebanyak 88.749 orang yang tersebar di 23 lokasi dengan rincian seperti yang terlihat dalam tabel 1. Dalam pelaksanaan USM tahun 2009

ini, STAN bukanlah satu-satunya pemeran utama terselenggaranya kegiatan tersebut. Tabel 1

Pada kegiatan tahun ini STAN di bantu oleh Unit Test yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki tugas dalam pembuatan soal USM. Soal USM STAN tahun ini terdiri dari 2 kelompok yaitu: (1) Tes Potensi Akademik dan (2) Tes Kemampuan Bahasa Inggris. Ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan USM tahun sebelumnya. Pada USM tahun sebelumnya soal ujian terdiri dari 3 kelompok yaitu: (1) Tes Potensi Akademik, (2) Kemampuan Bahasa Inggris dan (3)Kemampuan Bahasa Indonesia. Demikian pula dalam pelaksanaan koreksi hasil USM. Pelaksanaan pengoreksian hasil ujian tidak dilakukan oleh STAN tetapi dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sesuai dengan Pengumuman Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor Peng-015/PP/2009 tanggal 1 September 2009, jumlah pendaftar USM yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai calon mahasiswa STAN tahun akademik 2009/2010 adalah sebanyak 2.336 orang atau hanya sebesar 2,63%. Persentase yang kecil ini menunjukkan betapa persaingan yang terjadi dalam USM STAN sangatlah ketat. Hanya peserta yang memiliki tingkat kemampuan intelektual dan prestasi akademik yang tinggi saja yang mampu untuk menembus USM STAN.

Î»º±®³¿-· ¼· Þ·¼¿²¹ ß«¼·¬ Í»µ¬±® Ð«¾´·µ ÓÛÔßÔË× ÍÌßÌÛ ßËÜ×Ì ÎÛÚÑÎÓ ÍÛÝÌÑÎ ÜÛÊÛÔÑÐÓÛÒÌ ÐÎÑÙÎßÓ øÍÌßÎóÍÜÐ÷

ÑÔÛØæ ÕËÉßÌ ÍÔßÓÛÌö÷ô ÌÖßØÖÑ É×ÒßÎÌÑöö÷ô ÜßÒ ßÕØÓßÜ ÐÎ×ØßÎÖßÒÌÑööö÷

Ð»²§»´»²¹¹¿®¿¿² µ»°»³»®·²¬¿¸¿² §¿²¹ ¾¿·µ ø¹±±¼ ¹±ª»®²¿²½»÷ -¿¿¬ ·²· ³»®«°¿µ¿² -«¿¬« µ»¸¿®«-¿² ¾¿¹· °»³»®·²¬¿¸ò Ð»³»®·²¬¿¸ ¸¿®«- ³«´¿· ³»²¹»¼»°¿²µ¿² µ»°»²¬·²¹¿² ³¿-§¿®¿µ¿¬ ¼»²¹¿² ³»³¾»®·µ¿² °»´¿§¿²¿² §¿²¹ ¬»®¾¿·µò MASYARAKAT SEBAGAI PRINSIPAL harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menyelenggarakan urusan kepemerintahan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik pada saat ini adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam kegiatan (STAR-SDP). Latar Belakang Program STAR-SDP Di masa lalu fungsi pengawasan dalam kegiatan pemerintahan cenderung kurang mendapat perhatian memadai baik dalam rerangka bahasan teoretis maupun dalam kehidupan praktis pemerintahan. Dalam kebijakan praktis, fungsi pengawasan tidak lebih sebagai pelengkap saja. Ia diletakkan dalam posisi yang relatif lemah tanpa adanya kekuatan hukum yang berdampak serius terhadap perbaikan sistem. Hal ini terjadi karena institusi pengawasan diterima secara mendua di lingkungan aparat pemerintah itu sendiri. Di satu sisi, institusi pengawasan dapat merupakan detektor dini apabila terjadi penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik sehingga penyimpangan tersebut dapat segera dikontrol atau dikendalikan. Namun di sisi lain, lembaga pengawasan dicurigai sebagai lembaga yang memata-matai pelaku kebijakan publik sehingga dipandang sebagai ancaman yang tidak diha-

rapkan kehadirannya. Dalam posisi tidak berdaya untuk menjalankan tugas dan fungsi idealnya, lembaga pengawasn tersebut cenderung hanya dianggap sebagai pelengkap dari perangkat manajemen kepemerintahan saja. Ketidakberdayaan lembaga pengawasan tersebut disebabkan antara lain oleh: 1). Kemampuan sumber daya manusia aparatur pengawasan baik internal maupun eksternal yang kurang memadai. 2). Kedudukan akuntan pemerintah dalam struktur organisasi lembaga pengawasan internal relatif masih lemah. 3). Institusi pengawasan didudukan pada posisi yang tidak sepenuhnya independen. 4). Kurangnya koordinasi antarlembaga pengawasan dalam melakukan tugas pemeriksaan. 5). Pengaturan kelembagaan yang lemah dan kurang jelas sehingga mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga audit, seperti: BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Bawasda Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 6). Kerangka hukum yang kurang jelas. 7). Lemah dalam pemahaman dan aplikasi standar dan praktik audit yang diakui secara internasional. 8). Dukungan eksternal yang pernah dilaksanakan hanya intermiten tanpa ada kerangka kerja perencanaan secara jangka panjang. Departemen apa saja yang terlibat dalam STAR SDP? Dalam penyelenggaraan STAR-SDP terdapat kesepakatan mengenai pe-

ngaturan pelaksanaannya. Bappenas, dalam hal ini Direktorat Aparatur Negara pada Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, bertindak sebagai untuk . Bappenas ditunjuk selaku koordinator atas keseluruhan pelaksanaan STAR-SDP. Sedangkan Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Informasi dan Akuntansi (sekarang Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bertindak sebagai untuk STAR-SDP terdiri dari berbagai instansi terkait, yakni Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apa saja isi Program STAR SDP dan apa tugas BPPK? Inti dari program STAR SDP ada dua yaitu: 1). terhadap fungsi audit pemerintah berupa sosialisasi tentang audit pemerintahan; 2). Peningkatan kapasitas lembaga audit pemerintah. Peningkatan kapasitas lembaga audit pemerintah dilakukan dengan: 1). Peningkatan sarana dan prasarana audit untuk lembaga audit pemerintah, seperti pembelian dan komputer untuk lembaga BPK, penyusunan manual audit serta standar audit bagi BPK. BPKP juga menyiapkan kelembagaan sesuai dengan peran sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang baru tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 2). Peningkatan pendidikan bagi auditor melalui pendidikan formal jenjang S1 dan S2 bidang akuntansi/audit sektor publik yang dikoordinasi oleh Depdiknas; 3). Peningkatan pendidikan berupa pelatihan jangka pendek bagi auditor internal pemerintah yang dikoordinasi oleh BPPK (dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN); 4). Peningkatan kapasitas auditor melalui studi banding dilakukan



îé


oleh Bappenas dan BPK. BPPK melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dipercaya untuk mengkoordinasikan pelatihan jangka pendek karena selama ini STAN dipandang berpengalaman dalam mendidik auditor pemerintah baik melalui penyelenggaraan Program Diploma Bidang Keuangan maupun berbagai pelatihan bagi para auditor di lingkungan Pemda Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Pada kegiatan STAR-SDP ini, tugas utama STAN adalah mendesain jenis diklat yang diperlukan oleh para auditor Inspektorat Daerah agar mereka mampu melaksanakan audit sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku secara umum. Sedangkan dalam pelaksanaan diklat, STAN bekerja sama dengan beberapa universitas di seluruh Indonesia (sebanyak 25 universitas) untuk menyelenggarakan diklat bagi para auditor Inspektorat Daerah dengan terlebih dahulu STAN mendidik para calon pengajar melalui (TOT) selama 5 hari. Secara umum tugas yang dilaksanakan STAN dalam STAR-SDP adalah sebagai berikut: a). Mendesain jenis diklat yang diperlukan oleh auditor Inspektorat Dearah; b). Menyusun modul dan perangkat instruksional diklat, telah dilaksanakan pada tahun 2007; c). Melakukan pelatihan bagi para calon

Ñ´»¸ µ¿®»²¿ ·¬«ô

¼»-¿·² ¶»²·- ¼·µ´¿¬ §¿²¹ ¼·¾«¿¬ ±´»¸ ÍÌßÒ ¼·¬«¶«µ¿² «²¬«µ

³»³°»®³«¼¿¸ °®±-»- °»³¾»´¿¶¿®¿² ¼¿² ¬®¿²-º»® ³¿¬»®· ¼·µ´¿¬ µ»°¿¼¿ °¿®¿ °»-»®¬¿ò

îè



pengajar (TOT), telah dilaksanakan pada tahun 2007; d). Bekerja sama dengan universitas untuk menyelenggarakan diklat terhadap auditor Inspektorat Daerah, mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Modul-modul yang didesain STAN untuk menyelenggarakan pelatihan audit internal sektor publik ini meliputi antara lain: 1). Modul Akuntansi Keuangan Daerah; 2). Modul Dasar-dasar audit sektor publik; 3). Modul Audit kinerja sektor publik; 4). Modul Psikologi Pemeriksaan; 5). Modul Audit kecurangan sektor publik; 6). Modul Audit sistem informasi; 7). Modul Manajemen fungsi audit sektor publik; 8). Modul Analisis keuangan daerah; 9). Modul Tata Kelola pemerintah daerah 10). Modul Komunikasi hasil audit Apakah Pelatihan Jangka Pendek Diperlukan Auditor Pemerintah? Banyak auditor internal pemerintah yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dalam waktu lama untuk mengikuti jenjang program S1 maupun S2. Hal ini berdampak perlunya dilaksanakan pelatihan jangka pendek. Umumnya, auditor yang telah senior tidak bersedia mengikuti program S1 dan S2 karena, antara lain, mereka enggan melepas jabatan yang telah dijabatnya untuk mengikuti pendidikan selama 2 hingga 4 tahun. Di sisi lain, mereka memerlukan peningkatan kapasitas untuk meng-upgrade pengetahuan dengan adanya perkembangan baru dalam bidang keuangan, audit, dan pemerintahan. Oleh karena itu, desain jenis diklat yang dibuat oleh STAN ditujukan untuk mempermudah proses pembelajaran dan transfer materi diklat kepada para peserta. Klasifikasi diklat audit yang diselenggarakan adalah sebagai berikut: a. Diklat Tingkat Dasar: Untuk membekali para auditor dengan kemampuan dalam: 1). Memahami, menjelaskan, dan menerapkan dasardasar audit internal; 2). Memahami, menjelaskan, dan menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3). Memahami, menjelaskan, dan menerapkan proses dan teknik audit internal;

b. Diklat Tingkat Lanjutan I: Untuk membekali para auditor dengan kemampuan dalam: 1). Memahami, menjelaskan, dan menerapkan akuntansi keuangan daerah; 2). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan reviu laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. c. Diklat Tingkat Lanjutan II: Untuk membekali para auditor dengan kemampuan dalam: 1). Memahami, menjelaskan, dan menerapkan keahlian berkomunikasi dalam audit dan mengkomunikasikan hasil audit; 2). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan pengelolaan (manajemen) fungsi audit. d. Diklat Tingkat Spesialisasi I: Untuk membekali para auditor dengan kemampuan dalam: 1). Memahami, menjelaskan, dan menerapkan proses layanan publik; 2). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan audit atas proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah; 3). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan proses tata kelola pemerintah daerah; 4). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan audit kinerja di instansi pemerintah. e. Diklat Tingkat Spesialisasi II: Untuk membekali para auditor dengan kemampuan dalam: 1). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan audit atas kecurangan; 2). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan audit atas sistem informasi. f. Diklat Tingkat Tinggi: Untuk membekali para auditor dengan kemampuan dalam: 1). Memahami, menjelaskan, dan menerapkan manajemen fungsi audit; 2). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan proses tata kelola pemerintah daerah; 3). Memahami, menjelaskan, dan melaksanakan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan audit; 4). Memahami, menjelaskan, dan menindaklanjuti berbagai wawasan baru dan isu aktual terkait dengan pelaksanaan audit.

Î«¿²¹ Ð«®²¿©¿®³¿²

ÑÔÛØæ ×ÍÓÑÇÑ ÓÑÇÑ ÍÛÖß ÍÛÖßÌ×ö÷

Ì·²¶¿«¿² ¿¬¿- Ð»®¿¬«®¿² Ó»²¬»®· Õ»«¿²¹¿² Ò±³±® ïèñÐÓÕòðïñîððè ¬»²¬¿²¹ Ì«¹¿Þ»´¿¶¿® ¼· Ô·²¹µ«²¹¿² Ü»°¿®¬»³»² Õ»«¿²¹¿² SEBAGAI INSTITUSI yang menangani seluk beluk pendidikan dan pelatihan di Departemen Keuangan, BPPK mendapat banyak pertanyaan terkait dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.01/2008 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan. Setidaknya terdapat beberapa poin pada PMK tersebut yang dianggap “kontroversial” oleh pegawai Depkeu yang notabene

adalah calon potensial peserta tugas belajar di lingkungan Depkeu. Poin pertama, dan yang paling sering menimbulkan polemik, adalah tentang persyaratan calon peserta tugas belajar. Pada pasal 5 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa “Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja dalam pangkat paling sedikit 2 tahun untuk program DIII atau yang sederajat,

Pengatur (II/c) dengan masa kerja dalam pangkat paling sedikit 2 tahun untuk program DIV dan S1 atau yang sederajat, Penata Muda (III/a) untuk program S2 atau yang sederajat, dan Penata Muda (III/b) untuk program S3 atau yang sederajat.” Interpretasi umum atas pasal ini tentunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. PP tersebut secara gamblang menyatakan bahwa PNS mendapat pangkat setelah diangkat dari CPNS menjadi PNS. Dalam konteks CPNS, yang dikenal adalah golongan/ruang sebagai dasar penggajian, bukan pangkat. Oleh karena itu pasal diatas dapat dimaknai bahwa masa kerja dua tahun untuk mengikuti tugas belajar adalah terhitung dari sejak berstatus PNS. Banyak resistensi yang muncul dari kalangan pegawai yang telah memendam hasrat untuk segera mendapatkan tugas belajar. Faktor resistensi ini disebabkan oleh munculnya citra akan panjangnya waktu penantian dari CPNS hingga tahun kedua berstatus PNS. Sebenarnya ambiguitas interpretasi ini telah dicoba untuk diklarifikasi oleh Biro SDM melalui surat Kepala Biro SDM, Setjen Depkeu Nomor S-981/SJ.5/2009 tanggal 27 April 2009 yang menyatakan bahwa penghitungan masa kerja dalam pangkat yang dimaksud dalam Pasal 5 PMK 18/PMK.01/2008 tersebut adalah sejak diangkat sebagai CPNS. Hanya saja, jika ditinjau dari aspek hukum maka surat Kepala Biro SDM tidak bisa mengubah susunan dari PMK 18/ PMK.01/2008, karena dalam PMK tersebut tidak dinyatakan boleh untuk dijelaskan/ diatur lebih lanjut oleh apapun termasuk surat Kepala Biro SDM. Hal ini dikarenakan surat Kepala Biro SDM tersebut tidak hanya sekedar menginteprestasi PMK 18/ PMK.01/2008, namun juga memberikan definisi baru dari pasal 5 dengan menambah teks “sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil”. Seyogyanya, jika ada ketidakjelasan dari PMK 18/PMK.01/2008, maka perlu diterbitkan perubahan PMK dengan menambahkan klausula bahwa petunjuk pelaksanaan dari PMK akan diatur oleh Peraturan yang lebih rendah -dari Setjen/Kepala BPPK -atau mengubah pasal 5 secara langsung dengan mengeksplisitkan kriteria yang ada agar tidak terjadi ambiguitas.



îç

Î«¿²¹ Ð«®²¿©¿®³¿²

Ketidakjelasan lain dari pasal 5 adalah tentang masa kerja yang diperbolehkan untuk mengikuti program S2 dan S3. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apakah bagi pegawai yang mengikuti Tugas Belajar Program S2 ataupun S3 harus mengikuti syarat masa kerja dalam pangkat paling sedikit dua tahun sehingga analog dengan syarat masa kerja dua tahun untuk mengikuti program pendidikan DI, DIII, DIV dan S1 atau yang sederajat. Hal lain yang masih memerlukan klarifikasi dari pasal 5 PMK 18/PMK.01/2008 ini adalah pada ayat (1) huruf e “Masa kerja minimal 2 tahun sejak selesai mengikuti program Tugas Belajar sebelumnya kecuali memperoleh beasiswa lanjutan dari penyelenggara.” Banyak ketidaksepahaman pada kasus lulusan DI yang melanjutkan ke DIII Khusus dan lulusan DIII yang ke DIV STAN. Diluar yang terkait dengan persyaratan mendapatkan tugas belajar, keresahan lain timbul seputar pemberian hak dan bantuan pegawai tugas belajar. Pasal 10 PMK 18/PMK.01/2008 menyebut secara khusus tentang bantuan bagi pegawai tugas belajar. Diantaranya berupa biaya pembelian buku, alat belajar, tunjangan biaya hidup dan uang pindah bagi pegawai beserta keluarganya. Menjelaskan tentang hal ini, surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor S-981/SJ.5/2009 tanggal 27 April

íð



2009 menyebutkan bahwa yang menanggung hak-hak pegawai sebagaimana pasal 10 PMK dimaksud adalah penyelenggara beasiswa. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan karena STAN yang merupakan salah satu pihak penyelenggara beasiswa tidak mengganggarkan dana untuk pembiayaan bantuan tugas belajar tersebut dan tidak pernah diajak berkomunikasi tentang hal ini. Sekali lagi, invaliditas surat dimaksud dari sisi hukum sudah jelas. Kerancuan lain yang ada pada PMK 18/ PMK.01/2008 ini adalah tentang kewajiban pascapendidikan bagi pegawai tugas belajar. Pasal 11 huruf d menyebutkan bahwa “Setelah menyelesaikan masa Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib segera kembali bekerja pada unit semula 1 (satu) bulan setelah kelulusan dan dikenakan ikatan dinas bekerja sekurangkurangnya 1 (satu) kali masa pendidikan bagi lulusan Program DIII, DIV, dan S1 dan bagi lulusan Program S2 dan S3 sekurangkurangnya 3 (tiga) kali masa pendidikan pada Departemen Keuangan.” Aturan ini kontradiktif dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan. Harus dicatat bahwa peraturan ikatan dinas tersebut masih berlaku karena tidak disebutkan penghapusannya

oleh PMK 18/PMK.01/2008. Sehingga pasal 11 diatas tidak sesuai dengan KMK 289/ KMK.014/2004. Dalam Pasal 8 ayat 1 KMK Nomor 289/KMK.014/2004 disebutkan bahwa “masa wajib kerja bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan adalah selama 3 (tiga) tahun untuk setiap tahun atau bagian tahun dari masa pendidikan yang secara nyata dijalani, ditambah 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata.” Belajar dari peraturan tentang Tugas Belajar, masih ada satu pekerjaan rumah untuk menyempurnakan PMK 18/ PMK.01/2008. Sehingga maksud baik PMK ini dapat dipahami semua orang tanpa menimbulkan multitafsir. Sangat disayangkan bahwa PMK ini lahir tanpa melibatkan BPPK sebagai institusi yang berkecimpung dalam urusan tugas belajar di Departemen Keuangan. Wajar kalau BPPK tidak dalam kewenangan untuk mengklarifikasi isinya, manakala muncul pertanyaan-pertanyaan terkait tugas belajar. Meski ada beberapa poin dari PMK ini yang dirasa “kurang menguntungkan” oleh beberapa pihak, semua pihak akan bisa menerima sepanjang aturan yang dibuat memberi kejelasan manfaat yang lebih besar bagi organisasi.

Õ±²-«³-· ¼·µ´¿¬ §¿²¹ °¿¼¿ ³¿-¿ ´¿´« ¼·-»¾«¬ -»¾¿¹¿· ¸¿´ °»²¬·²¹ ¬·¼¿µ ¼·-·µ¿°· -»¾¿¹¿· -»-«¿¬« §¿²¹ °»²¬·²¹ ¼¿´¿³ °®±-»°»²§»´»²¹¹¿®¿¿² ¼·µ´¿¬ò Í»³«¿ -»¬«¶« ¾¿¸©¿ µ«¿´·¬¿- µ±²-«³-· ©¿¶·¾ ¼·«°¿§¿µ¿² ¼¿² µ·²· ÞÐÐÕ ¬»´¿¸ ³»³·´·µ· Í¬¿²¼¿® Í Ö¿-¿ Õ±²-«³-· -»®¬¿ Ì·³ Ð»²·´¿· Õ±²-«³-· Ü·µ´¿¬ -¿¿¬ ·²·ò


Ð«®²¿©¿®³¿²

ÒÑ

2

4

6

ÓßÌÛÎ× ÇßÒÙ Ü×Ò×Ôß×

Penyajian

Variasi menu

Ketepatan waktu

ËÎß×ßÒ

Ò×Ôß×

ÞÑÞÑÌ

ÖËÓÔßØ

- Kerapian dan keindahan penataan menu - Keindahan penataan ruang makan (ruang makan, meja saji, meja makan) - Kebersihan dan kerapian penyajian

ó

ó

ó

-

variasi menu diklat (putaran menu minimal) komposisi menu variasi snack kepatuhan/kesesuaian dengan daftar menu

ó

ó

ó

-

waktu waktu waktu waktu waktu

ó

ó

ó

penyajian penyajian penyajian penyajian penyajian

makan pagi makan siang makan malam snack pagi snack sore

ÌÑÌ Ô ÖËÓÔßØ Ò×Ôß× ÌÑÌß


Õ«®-· Ê×Ð

“...kultur mahasiswa STAN itu adalah orang yang mau belajar, mau bekerja keras...”

A

lumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang kini menjabat sebagai salah satu dari empat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meluangkan waktunya khusus untuk tim redaksi di tengah-tengah kesibukannya menghadapi sorotan berbagai pihak terhadap kinerja dan integritas dari Komisi yang menjadi motor peng-

Ø¿®§±²±

gerak pemberantasan Korupsi di Indonesia tersebut, setelah mencuatnya kasus yang melilit Ketua non aktifnya. Simak hasil perbincangannya dengan tim redaksi seputar KPK, Reformasi Birokrasi serta pengalaman beliau saat masih menjadi mahasiswa STAN. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Bapak adalah wakil ketua KPK yang menangani Bidang pencegahan serta Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, bisa dijelaskan tugas dan wewenang Bapak pada bidang-bidang tersebut? Tugas KPK yang pertama adalah penindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan ini tenaga-tenaganya adalah auditor, kebanyakan dari lulusan STAN. Penyidikan itu dilakukan oleh kepolisian sedangkan kalau penuntutan itu harus dari jaksa. Tugas KPK yang kedua adalah melakukan monitoring kemudian melakukan koordinasi dan supervisi serta pencegahan. Sebetulnya itu semua tugas pimpinan, namun karena untuk pembidangan, di KPK ada empat Deputi dan satu Sekjen, yaitu Deputi Penindakan, Deputi pencegahan, Deputi informasi dan data dan Deputi pengaduan masyarakat dan pengawasan intern, nah saya menangani yang dua itu. Tugasnya di situ adalah bagaimana kita bisa mencegah 30 jenis korupsi. Sekarang IPK (Indeks Persepsi Korupsi) kita 2.6, tahun lalu itu 2.3, kita meningkat cuma sedikit. Negara lain seperti Malaysia sudah 5, Singapura itu 9, 8 untuk skala dari 0-10. Walau kita banyak melakukan penindakan, dimana tahun lalu hampir semua pejabat Big Fishes atau kelas kakap kena semua, itu tidak berdampak terlalu bagus untuk persepi masyarakat, persepsi pengusaha, baik nasional maupun internasional, terutama internasional. Kalau kita ingin meningkatkan perekonomian kita, meningkatkan persepsi ekonomi kita dan meningkatkan investasi maka pelayanan publik perlu dibenahi. Melalui upaya apa? melalui upaya pencegahan agar jangan sampai 30 jenis korupsi itu terjadi. Kalau 30 jenis korupsi itu masih terjadi maka pelayanan publik kita masih buruk, ekonomi kita masih tetap




íí

Õ«®-· Ê×Ð

biaya tinggi dan itu masih tetap akan dianggap tidak layak bagi mereka (investor –red) untuk melakukan investasi di kita (Indonesia –red). Ini yang mendorong kita untuk melakukan berbagai macam upaya-upaya pencegahan. Kalau yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat dan pengawasan intern itu adalah melakukan (supervisi-red) agar tujuan, visi dan misi organisasi betul-betul bisa dijalankan, diimplementasikan dan dicapai. Sedangkan untuk pengaduan masyarakat sampai saat ini sudah lebih dari 34.000 pengaduan yang masuk. Tidak semuanya berkaitan dengan korupsi tapi itu semua kita tangani sebaik-baiknya untuk ditindaklanjuti. Apa yang menjadi prioritas penanganan KPK saat ini ? Prioritas KPK itu sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa KPK itu menangani hal-hal yang berkaitan dengan korupsi oleh penyelenggara negara. Menurut pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999, penyelenggara itu adalah pejabat-pejabat tinggi, bisa Gubernur, Bupati, Walikota, Menteri, Presiden, Bank Indonesia dan lain sebagainya termasuk duta besar serta anggota dewan. Selama tahun 2008 itu yang banyak kita tangani. Kemudian disamping penyelenggara negara adalah adalah penegak hukum, jaksa, hakim, polisi termasuk KPK dan mereka yang terkait. Prioritas lainnya adalah kasus yang nilai korupsinya itu bernilai 1 miliar keatas serta yang meresahkan masyarakat. Dengan adanya kasus yang melilit Ketua KPK non aktif Antasari Azhar, integritas dan kinerja KPK mulai dipertanyakan oleh masyarakat, bagaimana kondisi KPK sebenarnya saat ini? Apakah terganggu dengan kasus tersebut? Karena itu kasusnya pribadi dan tindak pidana umum, kita menyerahkan saja kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Biarlah Kepolisian dan Kejaksaan betul-betul menjalankan tugasnya secara profesional sehingga bisa dibuktikan apakah (Antasari Azhar-red) betulbetul bersalah atau tidak, kita tidak mau ikut campur. Kalau umpamanya

íì



diminta untuk membantu memberikan informasi dan segala macam, sejauh ini sudah kita berikan, bahkan dari KPK diminta untuk sebagai saksi. Kemudian dalam penanganan pekerjaan pada dasarnya tidak masalah karena yang namanya KPK itu sistem, sistem itu tidak tergantung kepada perorangan. Kita betul-betul menjalankan tugas dan yang pasti setiap pegawai KPK mulai dari jabatan Deputi sampai fungsional dibawah, semua tetap bekerja penuh semangat dalam koridor mereka masing-masing. Lalu, bagaimana upaya KPK dalam mengembalikan kepercayaan dan citra KPK sebagai komisi yang dipercayakan untuk memberantas korupsi ? Strategi kita hanya bekerja. Kita tingkatkan terus pekerjaan kita mulai dari penindakan, pencegahan, monitoring, koordinasi dan lain sebagainya tetap kita kerjakan sebaik-baiknya. Kita tidak memihak apa, siapa, dibalik siapa, tidak ada itu. Kita tidak akan menjawab dengan kata-kata, kita akan menjawab dengan perbuatan. Selama Bapak bergabung di KPK, adakah kasus korupsi yang sangat menarik perhatian Bapak ? bisa dijelaskan mengapa ? Semua kasus itu menarik bagi kita. Begini, selama tahun 2000-2007 kasus yang paling banyak itu adalah yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Penegak hukum selama ini menangani itu. Masuk ke tahun 20082009 disamping menangani itu kita juga masuk ke penanganan yang lain. Selama ini korupsi itu hanya dianggap yang berkaitan dengan kerugian negara, ternyata di tahun 2008 kita juga menangani yang tidak ada kaitannya dengan kerugian negara yaitu suap-menyuap. Yang menyuap itu kan uangnya si pengusaha, memang secara langsung itu uangnya dia tapi ini nanti akan berakibat kepada kerugian negara yang besar, termasuk gratifikasi yang sekarang sedang kita tingkatkan penanganannya karena gratifikasi inilah yang sedikit demi sedikit mendorong bangsa kita menjadi korup. Kita terbiasa kalau sudah dibantu merasa

nggak enak jika tidak memberikan sesuatu atau misalnya saya sudah bekerja membantu dia masa saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini yang akan kita kikis habis karena ternyata ini masih marak saja. Seperti di DPR kita banyak menangani kasus suap dan gratifikasi. Ini harus betul-betul terus-menerus kita tangani. Yang paling penting ke depan, disamping menangani itu kita juga melakukan pembenahan-pembenahan karena pembenahan di Indonesia kan baru dimulai, baru dilakukan pembenahan-pembenahan secara manajerial. Sejak ada Undang-undang No.17 Tahun 2003 Paket Undang-undang keuangan Negara, kita baru memiliki neraca dan orang baru tersadar bagaimana caranya menangani keuangan yang baik. Apa tantangan terbesar dalam menjabat posisi Wakil Ketua KPK? Tantangannya sampai dengan saat ini adalah masalah SDM, SDM kita kurang memadai dari segi kuantitas. Kalau kualitasnya oke, mereka bukan hanya memiliki kemampuan akademik, kemampuan skill tapi juga kemampuan integritas yang tinggi. SDM kita sampai saat ini baru sekitar 600an orang padahal korupsi terjadi dari Sabang sampai Merauke. Yang ingin kita benahi bukan hanya di pemerintahan pusat tetapi juga di daerah dan BUMN/BUMD serta di Dewan. Itu kan besar sekali, inilah yang harus kita lakukan ke depan. Oleh karena itulah maka KPK mencoba bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Departemen Keuangan, para pengawas intern, Bawaslu, Bawasda, BPK, BPKP, Itjen, karena yang mereka paling tahu kondisi di lapangan. Kalau sinergi ini betul-betul berjalan termasuk dengan Kepolisian, KPK walaupun kecil tapi upaya-upaya pemberantasan korupsi dari segi penindakan dan pencegahan dapat berfungsi dengan baik. Kita ketahui bersama bahwa Departemen Keuangan telah melakukan Reformasi birokrasi. Menurut pendapat Bapak bagaimana dengan Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Departemen keuangan hingga saat ini? Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Departemen Keuangan

memang baru tapi sudah menunjukan hasil-hasilnya. Contohnya, KPPN yang dulunya itu sudah menjadi rahasia umum bahwa disana banyak dealdealnya gitu ya, sekarang sudah ada KPPN percontohan yang katakanlah berdasarkan dari hasil survey mulai menunjukan hal yang baik. Mudah-mudahan dari percontohan ini makin lama makin banyak, sehingga tidak ada lagi percontohan karena semuanya sudah kearah yang lebih baik. Juga dari Bea cukai banyak cerita-cerita yang sudah mulai tumbuh, juga diperpajakan dan tempat-tempat lain. Ini yang ke depan

yang penting kita ada kejelasan”. Jadi yang penting kelihatannya adalah gaji memadai untuk mereka. Disamping untuk kebutuhan sehari-hari, dia masih bisa saving. Bagi orang-orang yang memiliki integritas itulah yang dia butuhkan, dia ingin ketenangan hidup, dia ingin ketenangan bekerja, nah saya harap reformasi birokrasi bisa memenuhi itu. Dan ini sudah mulai kelihatan, kalau ibaratnya kita mengganti air, air yang tadinya kotor, di awal-awal masih ada yang kotor kita harapkan makin lama makin bening.

harus terus-menerus dicanangkan. Saat saya berada di daerah kemarin, saya bertemu dengan pegawai departemen keuangan dari perpajakan. Rumahnya di pulau lain sedangkan dia bekerja di pulau itu, tapi dia tetap berintegritas dan bekerja dengan baik. Ini mungkin contoh-contoh Reformasi birokrasi. Dia tidak tahu saya siapa, saya tanya bagaimana sekarang dengan ini (Departemen Keuangan-red)?, “wah sekarang pak kita sudah tidak ada lagi yang namanya sogok-menyogok, tidak ada lagi yang seperti itu”. Ya sudah, saya bilang bagus kalau begitu. Terus saya tanyakan gajinya berapa, cukup? Dia menjawab, “Oh cukup pak,

Kita berbicara sedikit tentang pengalaman masa lalu Bapak. Begini Pak, Salah satu unit Eselon II Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah almamater Bapak yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), kalau boleh diceritakan, apa motivasi Bapak saat dulu memilih STAN? Saya kan dari kampung, dari Prabumulih Sumatera Selatan dan tentunya saya ingin bersaing di Jakarta. Pada waktu itu orang dikampung saya belum tahu yang namanya STAN, baru setelah saya datang kesini baru mereka tahu. Saya mendapatkan informasi bahwa yang bisa masuk ke STAN itu

betul-betul siswa pilihan dan walaupun ini sekolah kedinasan tapi ternyata seleksinya sangat ketat. Bukan hanya nilai sesaat yang dipantau tapi juga dilihat pada rapornya selama 3 tahun. Jadi betul-betul di-combine, sehingga menurut saya rekrutmen yang demikian itu sangat baik. Ditambah lagi tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa sekolah itu tidak membayar dan bisa langsung bekerja pada waktu itu. Disamping itu lagi, masalah finansial itu menurut saya adalah kunci utama jika indonesia ingin lebih baik pada waktu itu. Memang (bidang-red) yang

lain-lain cukup baik juga, tetapi saya lihat tenaga-tenaga keuangan sangat diperlukan untuk di pemerintahan dan ternyata sampai sekarang itu masih sangat kekurangan. Korupsi itu kaitannya dengan keuangan, kaitannya dengan APBN, APBD , pengadaan barang dan jasa serta suap-menyuap, itu ujung-ujungnya semuanya uang dan akibatnya timbulah kerugian negara. Jadi artinya kalau kita ingin membenahi, kita benahi “darahnya” ini. Inilah mengapa saya mencoba di sana dan Alhamdulliah bisa diterima. Tadi Bapak menyampaikan bahwa korupsi itu kaitannya dengan keuangan.



íë

Õ«®-· Ê×Ð

STAN adalah pencetak kader-kader yang akan menangani bidang keuangan, apa yang harus dilakukan oleh STAN untuk mendukung pemberantasan korupsi ? Korupsi itu kan bisa dari sisi pengeluaran (belanja negara) dan dari sisi penerimaan melalui bea cukai, pajak, PNBP dan lain-lain. Sekarang yang banyak kita tangani itu d ipengeluaran, itu gampang karena ceiling itu sudah ada. Paling tinggi dia mengeluarkan (anggaran-red) segitu, paling tinggi yang dikorupsinya tidak akan melebihi anggaran itu. Tapi kalau dari sisi penerimaan kita nggak pernah tahu berapa sebetulnya (jumlah-red) penerimaan itu. Inilah maksud saya, lulusan STAN harus ada di dua tempat, di pengeluaran dan di penerimaan. Oleh karena itu pembekalan dari sisi integritas ini sangat penting, pembekalan yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini sangat penting bagi negara Indonesia dan Lulusan STAN bukan hanya di pemerintahan, di swasta juga banyak dan mereka biasanya menangani bidang itu juga. Menurut saya yang paling utama adalah kalau mereka sudah memiliki integritas yang sama, maka akan terbentuk komunitas yang sangat bagus untuk Indonesia. Dimanapun dia berada, dia berbicara kejujuran. Oleh karena itu kode etik dan pembelajaranpembelajaran mengenai control system perlu betul-betul ditanamkan ke semua mahasiswa STAN. Jadi Bapak ingin lulusan STAN menjadi Agent of Integrity ? Iya, seperti itu. Lalu bisa diceritakan bagaimana seorang Haryono Umar pada waktu kuliah dulu? Saya sih orang biasa-biasa saja, namanya dari kampung ya. Dulu kan ada IPA-IPS dan saya dari IPA, lalu ada teman saya yang masuk Kedokteran UI ngomong ke saya, “wah STAN itu hanya D3, nanti sudah bekerja, uangnya sudah banyak (bayangan orang dulu kerja di Keuangan itu uangnya banyak) nanti nggak mau sekolah lagi.”, tapi saya jalani saja. Kemudian selama kuliah karena saya dari IPA, pada waktu itu kan ada Bon A, Bon B dan hitung dagang, itu betul-betul tantangan yang

íê



Saya sih orang biasabiasa saja, namanya dari kampung ya. Dulu kan ada IPA-IPS dan saya dari IPA, lalu ada teman saya yang masuk Kedokteran UI ngomong ke saya, “wah STAN itu hanya D3, nanti sudah bekerja, uangnya sudah banyak (bayangan orang dulu kerja di Keuangan itu uangnya banyak) nanti nggak mau sekolah lagi.”, berat pada waktu itu. Saya harus belajar sekian bulan sehingga kemampuan saya sama dengan teman-teman yang dari SMEA. Salah satu yang menarik di STAN itu semua mahasiswa terbiasa mandiri. Sehingga kalau kita lihat begitu mereka lulus mereka memang betulbetul mandiri, bahkan yang masih kuliah di semester-semester akhir yang mengisi waktunya dengan magangmagang di kantor-kantor akuntan publik itu bisa langsung jadi ketua tim membawahi orang dari perguruan tinggi yang lain, yang sudah sarjana pada waktu itu. Itu karena kemandiriannya dan itu memang diciptakan oleh sekolah sehingga lulusan dari STAN itu siap ditempatkan di mana saja. Adakah kenangan yang tidak terlupakan sewaktu kuliah di STAN ? Kalau dulu kampus saya kan masih di (Jalan-red) Purnawarman, yang paling menyenangkan tuh waktu istirahat makan siang. Makan siang yang sampai saat ini tidak saya temukan lagi adalah di Warteg (warung tegal-red) di STAN itu. Itu yang paling enak, susah nyari lagi yang rasanya begitu. Sampai sekarang walaupun saya makan dimanapun, enaknya kalah dengan di situ, nggak tahu karena suasananya sama temanteman dan harganya murah, Warteg Jawir namanya..masih ada nggak tuh?

Sudah tidak ada kayanya pak... Oh..,Makan disana dengan tempe dan sayur nangka itu nikmat sekali. Apa harapan Bapak terhadap STAN di masa depan? Harapan saya terhadap STAN, STAN bisa menjadi lembaga yang mencetak kader-kader yang berintegritas, kader-kader yang menjadi pemimpin Indonesia pada masa yang akan datang, dimana dari segi kompetensi dan kapabilitas tidak diragukan lagi. Karena memang sistem pendidikannya yang demikan dan saya mengalami sendiri. Kemudian karena kultur mahasiswa STAN itu adalah orang yang mau belajar, mau bekerja keras, sebetulnya kalau diajak berbuat baik itu sangat mudah. Bahkan kalau untuk diajak berbuat tidak baik mereka perang batin, banyak yang mengundurkan diri karena yang ditemui di lapangan tidak sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itulah maka saya mengharapkan para alumni STAN ini bisa tersebar dimana-mana sehingga betul-betul bisa mewarnai Indonesia. Kita bicara sedikit tentang kegiatan pribadi Bapak. Di luar kegiatan Bapak sebagai wakil ketua KPK biasanya kegiatan lain apa yang Bapak lakukan? Begini, karena di KPK ini sudah begitu full, kadang-kadang kita sampai malam, kadang-kadang sampai hari libur pun kita masuk, jadi memang kegiatan di luar hampir tidak ada lagi. Seperti dulu misalnya saya menjabat sebagai ketua Kompartemen akuntansi sektor publik, itu tidak bisa dilakukan lagi. Paling di luar itu ya olahraga, jogging di rumah.

Tapi tentunya masih bisa meluangkan waktu untuk keluarga kan Pak? Masih bisa, saya sebelum berangkat ke kantor itu setelah shalat subuh biasanya saya olahraga, olahraga saya basket. Saya olahraga basket sekitar 30 menit hingga 1 jam sampai berkeringat, itu yang saya lakukan di hari biasa. Kalau hari libur saya dengan keluarga, walaupun tidak berlibur ke luar kota tapi berada dirumah dan bercanda dengan keluarga sudah cukup.

Kabarnya Bapak juga aktif dalam menyebarkan ilmu melalui berbagai media publikasi, baik dalam bentuk buku, modul, maupun kajian, apa yang memotivasi Bapak melakukan hal itu? Saya mendapatkan ilmu melalui sekolah baik di STAN maupun sesudah itu dengan biaya dari Negara (rakyat). Oleh karena itu ada kewajiban saya untuk mengembangkan dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik saya. Hasil yang telah kita peroleh adalah milik bersama sehingga harus di-shared dengan orang banyak sehingga proses pengembangan semakin cepat. Bukankah dalam kata -kata bijak disebutkan bahwa bersedekah ilmu pengetahuan malah akan menambah kekayaan pengetahuan tersebut. Disamping itu, ada kebahagiaan tersendiri dalam melakukan penelusuran ilmu pengetahuan sekaligus membuktikan bahwa pendidikan di STAN memberikan bekal yang cukup bagi setiap mahasiswa dan alumni untuk terus mengembangkannya.

Salah satu karya Bapak adalah Buku Strategic Control : Membangun Indonesia yang Bebas KKN, Berkinerja dan Good Governance yang diterbitkan tahun 2006, apakah ini juga salah satu upaya Bapak untuk meningkatkan pencegahan korupsi? Memang dalam buku tersebut dijelaskan peran pengawasan yang terpenting adalah bagaimana dia dapat melakukan pencegahan terhadap upaya korupsi. Oleh karena itu saya menjelaskan dalam buku tersebut bahwa perlu diterapkan pengawasan yang bersifat strategic mulai dari proses envisioning sampai pada pelaporan. Dengan demikian pengawasan bukan hanya setelah kegiatan/proyek/program terlaksana namun jauh sebelum itu sehingga bukan saja mencegah kecurangan namun juga agar kegiatan/ proyek/program tersebut betul-betul memberikan manfaat besar bagi pembangunan Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan outcome yang selama ini luput dari perhatian pengawasan.

Korupsi ini membuat Indonesia menjadi seperti tidak berdaya, maka upayaupaya pemberantasan korupsi harus betul-betul dilakukan secara sinergis, tidak bisa hanya KPK sendiri, kepolisian sendiri, kejaksaan sendiri, tapi harus ditanggulangi bersamasama.

Sebagai rangkaian pertanyaan penutup, korupsi adalah musuh utama negeri ini, menurut Bapak harus dimulai dari mana pemberantasan korupsi itu dan solusi efektifnya seperti apa? Korupsi itu terjadi karena niat dan ada kesempatan untuk melakukannya. Niat ini didorong karena pertama ada orang yang rakus. Orang yang rakus atau serakah ini tidak ada kata lain harus ditindak. Biasanya orang yang serakah ini orang-orang yang sudah high level. Ada lagi yang karena kebutuhan, nah ini seperti pegawai-pegawai kecil di kelurahan, penegak hukum yang

gajinya masih tidak memadai. Ini yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan agar niat itu tidak muncul. Baik itu dengan perbaikan remunerasi, perbaikan fasilitas kesehatan dan segala macam yang perlu dilakukan perbaikan. Nah itu contoh korupsi karena niat dan sebetulnya yang serakah itu lebih sedikit daripada yang mau berbuat baik. Kemudian yang kedua adalah kesempatan. Bagaimana agar kesempatan tersebut tidak muncul? Agar kesempatan tidak muncul harus dilakukan upaya-upaya perbaikanperbaikan sistem dan perbaikan peraturan perundang-undangan. Inilah yang perlu kita lakukan secara bersama-sama ke depan, sehingga niat maupun kesempatan itu tidak muncul lagi. Seseorang punya niat tidak punya kesempatan, seseorang punya kesempatan tidak punya niat dan yang lebih bagus lagi tidak punya niat dan tidak ada kesempatan. Itulah intinya reformasi birokrasi, Departemen Keuangan mengarah ke sana.

Bagaimana harapan Bapak terhadap Pemberantasan Korupsi Indonesia di masa depan? Korupsi ini membuat Indonesia menjadi seperti tidak berdaya, maka upaya-upaya pemberantasan korupsi harus betul-betul dilakukan secara sinergis, tidak bisa hanya KPK sendiri, kepolisian sendiri, kejaksaan sendiri, tapi harus ditanggulangi bersama-sama. Pemberantasan korupsi juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah dan masyarakat juga media. Sekarang ini masyarakat Indonesia sudah mulai timbul kesadarannya bahwa korupsi itu jahat. Tapi baru sampai di situ loh, yang kita ingin bukan hanya itu, yang kita inginkan terjadinya perubahan perilaku. Dan untuk merubah perilaku ini bukan persoalan gampang. Kita mengharapkan untuk korupsi mudah-mudahan 5 tahun lagi masalah ini sudah beres. Saya sangat mengharapkan STAN mempelopori itu, karena mereka ini nantinya yang akan terjun langsung ke lapangan. Baik, terima kasih banyak atas untuk waktunya Pak. (PW)



íé

Þ¿´¿·ó¾¿´¿·

Õ»«¿²¹¿²æ

Ð»µ¿²¾¿®«ô Ü»²°¿-¿® ¼¿² Ð±²¬·¿²¿µ ÑÔÛØæ ÙßÒÌ× Ô×Í ßÎÇßÜ×ö÷ ¼¿² Óò ÒËÎÕØßÓ×Üöö÷

Ð»³¾»²¬«µ¿² Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² øÞÜÕ÷ ¾¿®« ¼·´¿²¼¿-· ±´»¸ µ»-¿¼¿®¿² ¿¬¿- °»®«¾¿¸¿² ´·²¹µ«²¹¿² »µ-¬»®²¿´ ¼¿² ·²¬»®²¿´ô §¿²¹ ³»²«²¬«¬ ÞÐÐÕ «²¬«µ ¾»®¬·²¼¿µ ®»-°±²-·º ¼¿´¿³ ³»²¿¬¿ «²·¬ó«²·¬ µ»®¶¿²§¿ô ¬»®³¿-«µ ÞÜÕò DUA HAL UTAMA yang menjadi prioritas penataan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu kuantitas dan kualitas UPT. Dari segi kuantitas, strategi penambahan BDK dalam kerangka mendekatkan layanan pada pengguna diklat menjadi pilihan BPPK. Sementara dari segi kualitas, penajaman atas fungsi-fungsi dalam bisnis proses menjadi sasaran penataan. Mendekatkan layanan pada peng-

íè



guna diklat sebagai tujuan utama penambahan BDK dimaksudkan untuk memberikan layanan terbaik pada stakeholders melalui kemudahan akses layanan yang semakin dekat. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mendistribusikan kenaikan beban kerja yang secara relatif masih terakumulasi pada beberapa BDK tertentu, serta langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan beban kerja sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi penyelenggaraan diklat. Adanya potensi diklat keuangan negara yang berasal dari Departemen Keuangan sendiri, Kementerian/Lembaga lainnya, BUMN/D dan Pemda berimplikasi pada peningkatan volume/beban kerja diklat. Disamping itu, diberlakukannya ketentuan-ketentuan baru dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan negara membuka kesenjangan kompetensi yang menuntut pemenuhan akan perancangan diklat-diklat baru dan juga

peningkatan volume diklat. Perubahan konteks yang dihadapi institusi pemerintah tersebut memerlukan persiapan sumber daya yang mumpuni sebagai pelaksana inti kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Hal ini pada akhirnya membuka peluang kebutuhan akan sosialisasi maupun pelatihan keuangan dan kekayaan negara pada Kementerian/Lembaga, BUMN/D dan Pemda. Melalui dasar pemikiran mendekatkan layanan pada pengguna diklat ini, BPPK menilai bahwa keberadaan beberapa BDK tidak cukup memenuhi kebutuhan BPPK untuk melaksanakan strategi dimaksud, misalnya untuk wilayah Kalimantan, Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Untuk wilayah Kalimantan, saat itu hanya dilayani oleh BDK di Balikpapan. Balai ini memiliki wilayah kerja empat propinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Mengingat kondisi transportasi – baik darat, laut maupun udara – seringkali menjadi kendala bagi calon peserta diklat dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, maka BPPK memandang perlu didirikannya balai di Pontianak, yang akan melayani diklat untuk kedua wilayah ini. Hal serupa juga terjadi pada wilayah Sumatera. Meskipun wilayah ini dilayani oleh dua BDK yang berlokasi di Medan dan Palembang, kedua balai ini

belum cukup memadai untuk mewujudkan konsep kedekatan dengan pengguna diklat karena wilayah tengah Sumatera masih belum terwakili. Disamping itu, beban kerja saat itu dan potensi perkembangan kebutuhan diklat untuk wilayah Sumatera mencapai seperlima dari seluruh kegiatan BPPK di daerah. Oleh karena itu, pendirian BDK di Pekanbaru semestinya dapat menjadi prioritas. Di wilayah lain, yaitu Bali dan Nusa Tenggara, kondisi seperti di atas juga terjadi. Saat itu, wilayah tersebut dilayani oleh BDK IV Malang yang juga menanggung seperlima beban penyelenggaraan kegiatan di daerah. Secara umum, beban kerja seluruh BDK diproyeksikan akan bertambah besar pada tahun 2009. Tambahan beban kerja yang cukup signifikan dari luar unit BPPK juga berasal dari pelimpahan PPAKP Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan yang selama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BPPK secara ad hoc. Potensi tambahan beban kerja yang lain di masa mendatang bagi BDK pada umumnya adalah Diklat Keuangan Daerah dan Diklat Penilai bagi pegawai Pemerintah Daerah. Dasar pemikiran lain yang mengarah pada pembentukan BDK baru adalah kenyataan bahwa beban kerja delapan BDK saat itu. Dari data yang ada, diketahui bahwa BDK I Medan dan BDK II Palembang menanggung 22,5% beban kerja penyelenggaraan diklat BPPK, dan BDK IV Malang memikul 20,0% lainnya. Hal ini diperkuat dengan tinjauan terjadinya ketimpangan pada potensi sebaran pegawai Departemen Keuangan yang merupakan pengguna utama diklat BPPK. Analisis yang dilakukan memperhatikan juga terjadinya beberapa kali perubahan dan pemekaran propinsi yang ada di wilayah kerja BDK serta pertimbangkan potensi beban kerja wilayah, maka diperlukan penataan ulang wilayah kerja. Selanjutnya, penataan fungsi-fungsi BDK yang dilakukan melalui penajaman dan penambahan fungsi baru, direfleksikan dengan penambahan satu jabatan eselon IV untuk memangku tugas dan fungsi baru tersebut. Langkah ini merupakan kesatuan dari agenda revitalisasi

BPPK. Tujuannya adalah merevitalisasi fungsi dan meningkatkan kinerja BDK melalui sinkronisasi struktur dan fungsi antara unit kerja BPPK di tingkat Pusat dan UPT. Fungsi baru yang akan di‘implantasi’-kan pada UPT adalah fungsifungsi yang telah dibentuk dan diimplementasikan di unit-unit Pusat, antara lain TIK; pengembangan SDM Diklat; dan evaluasi kinerja yang komprehensif. Selain untuk mempertajam fungsifungsi antar unit kerja di lingkungan BDK, penataan tersebut juga dimaksudkan agar beban kerja antar unit kerja menjadi lebih berimbang. Pemikiran ini didasarkan pada hasil Analisis Beban Kerja pada BDK, yang menunjukkan bahwa telah terjadi kelebihan beban kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Dengan penataan ini, diharapkan dapat membentuk keharmonisan kerja, yang merupakan kunci terwujudnya aliran pekerjaan menuju pencapaian tujuan organisasi.

ïò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ó»¼¿² Ù»¼«²¹ Õ»«¿²¹¿² Ò»¹¿®¿ Ö´²ò Ð¿²¹»®¿² Ü·°±²»¹±®± íð ßô Ì»´°ò ðêïóìëëëííéô Ú¿¨ò ðêïóìëëëííé îò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ð¿´»³¾¿²¹ Ö´ò Í«µ¿¾¿²¹«² ×× Õ»½ò Í«µ¿®¿³·ô Ì»´°ò ðéïïóìïèìðé íò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ç±¹§¿µ¿®¬¿ Ö´ò Í±´± Õ³òïï Ð«®©±³¿²¬¿²· Õ¿´¿-¿² Í´»³¿² Ç±¹§¿µ¿®¬¿ ëëëéïô Ì»´°ò ðîéìóìçêîïçô Ú¿¨ò ðîéìóìçéîíë ìò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ó¿´¿²¹ Ö´ò ß¸³¿¼ Ç¿²· Ë¬¿®¿ Ò±ò îðð Ó¿´¿²¹ êëïîêô Ì»´°ò ðíìïóìçïëîéô Ú¿¨ò ðíìïóìçîîëï ëò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Þ¿´·µ°¿°¿² Ù»¼«²¹ Õ»«¿²¹¿² Ò»¹¿®¿ Ö´ò ß¸³¿¼ Ç¿²· êèô Ì»´°ò ðëìîóìîðîèëô Ú¿¨ò ðëìîóììïïéð êò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ó¿µ¿--¿® Ö´ò ß¸³¿¼ Ç¿²· Ò±òï Ó¿µ¿--¿® Í«´¿©»-· Í»´¿¬¿²ô Ì»´°ò ðìïïóíïîèððô Ú¿¨ò ðìïïóíïîëðë

Meskipun baru dibentuk, beberapa BDK baru tersebut sudah mulai melakukan aktifitas baik aktifitas penunjang seperti persiapan sarana dan prasarana maupun aktifitas utama seperti penyelenggaraan diklat atau program diploma keuangan. Dengan fasilitas yang masih terbatas, beberapa BDK baru tersebut sudah menyelenggarakan program diploma keuangan I spesialisasi Bea dan Cukai. Dengan adanya tambahan 3 BDK tersebut, maka BPPK sudah memiliki 11 BDK yang siap melayani permintaan unit pengguna baik di lingkungan Departemen Keuangan maupun di luar Departemen Keuangan dalam bidang pengembangan sumber daya Keuangan Negara. Berikut ini adalah alamat BDK-BDK di BPPK: Penulis adalah: *) Kasubbag Organisasi -Sekretariat BPPK dan **) Kasubbid Program dan Teknologi Informasi; -Pusdiklat Bea dan Cukai

éò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ý·³¿¸· Ö´ò Î¿§¿ Ù¿¼±¹ Þ¿²¹µ±²¹ ïïï Ý·³¿¸· Þ¿²¼«²¹ Ö¿©¿ Þ¿®¿¬ô Ì»´°ò ðîîóêêëîêíêô Ú¿¨ò ðîîóêêëìêéð èò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ó¿²¿¼± Ö´ò Ó¿°¿²¹»¬ ÕÓ ðôë Ð¿²·µ· Ó¿²¿¼±ô Ì»´°æðìíïóèïìïèîô Ú¿¨æ ðìíïóèïìïèì çò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ð»µ¿²¾¿®« Ö´ò Ö»²¼®¿´ Í«¼·®³¿² Ò±ò îìé Ð»µ¿²¾¿®«ô Î·¿« ïðò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ü»²°¿-¿® Ö´ò Õ«-«³¿¿¬³¿¶¿ Ò±ò ïç Î»²±²ô Ü»²°¿-¿®ô Þ¿´·ô Ì»´° æ ðíêïóîììîðíô Ú¿¨ æ ðíêïóîììîðí ïïò Þ¿´¿· Ü·µ´¿¬ Õ»«¿²¹¿² Ð±²¬·¿²¿µ Ö´ò Í«´¬¿² ß¾¼«®®¿¸³¿² Ò±ò íï Ð±²¬·¿²¿µô Õ¿´·³¿²¬¿² Þ¿®¿¬ô Ì»´° æ ðëêïóéêðîîçô éíîêîîô Ú¿¨ æ ðëêïóéêðîîç



íç

Ü·²¼·²¹ É·¼§¿·-©¿®¿

Õ»«¿²¹¿² Ò»¹¿®¿ô Í»¾«¿¸ Ð±-·-· Í¬®¿¬»¹·ÑÔÛØæ ßÝØÓßÌ ØÓß ÍËÞÛÕßÒö÷ Keuangan Negara Dari sisi bahasa, “keuangan” memiliki arti segala sesuatu yang terkait dengan uang. Sedangkan uang berarti alat tukar-menukar/transaksi. Ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, ternyata keuangan memiliki arti yang jauh lebih luas daripada sekedar sesuatu yang terkait dengan uang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara sebagai “..semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Dilihat dari definisi dan cakupannya, dapat diketahui bahwa Keuangan Negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Tidak satu pun institusi/lembaga Negara/Pemerintah yang terlepas dari peran Keuangan Negara. Posisi strategis Keuangan Negara paling tidak terdapat pada dua hal yaitu dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan menjaga keutu-

ìð



han Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Posisi Stategis Wujudkan Kemakmuran Rakyat Setiap organisasi yang didirikan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga dengan didirikannya NKRI. Keinginan dan tuntutan rakyat akan terwujudnya tujuan tersebut tidak berhenti. Rakyat telah lama mengidamkan keamanan, kesejahteraan, kecerdasan, dan ketertiban dunia. Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan berbagai sumber daya yang salah satunya adalah Keuangan Negara. Peran Keuangan Negara guna mewujudkan berbagai tujuan tersebut tidak dapat dielakkan. Ditinjau dari urgensinya dalam mewujudkan tujuan negara, Keuangan Negara memiliki posisi yang sangat strategis. Konstitusi Negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, secara sadar mengatur khusus hal ini dalam Bab VIII, Hal Keuangan. Salah satu pasal dalam bab tersebut, yakni Pasal 23 ayat (1) menyebutkan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan merupakan satusatunya cakupan keuangan Negara. Namun APBN merupakan bentuk operasional Keuangan Negara dalam setiap tahunnya. APBN juga merupakan kebijakan nyata pemerintah dalam mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 semuanya bermuara pada terwujudnya kemakmuran rakyat. APBN secara nyata dan terbuka menuangkan segala program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dalam waktu satu tahun. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (4) UndangUndang Keuangan Negara, anggaran dialokasikan untuk berbagai fungsi yang diemban pemerintah (klasifikasi fung-

sional), yaitu: fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Fungsi-fungsi yang ada tersebut merupakan manifestasi dan bentuk riil dari upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Di samping dirinci berdasarkan fungsinya, anggaran juga dialokasikan menurut organisasi kementerian/lembaga (klasifikasi organisasi). Dengan klasifikasi organisasi ini maka dapat dipastikan kementerian/lembaga mana yang berhak/wajib melaksanakan anggaran yang telah dialokasikan. Selain berwenang untuk melaksanakan anggaran, kementerian/lembaga bersangkutan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. Hal ini selaras dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa anggaran harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai tindak lanjut dari Bab VIII UUD 1945 juga menempatkan tujuan negara sebagai hal yang ingin dicapai melalui APBN. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara secara tegas menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Rancangan APBN harus memperhatikan partisipasi/ kehendak rakyat dan mengarah pada terwujudnya tujuan negara. Efektivitas Keuangan Negara dalam mencapai tujuan negara sangat bergantung pada pola pengelolaannya. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan perubahan pola pengelolaan Keuangan Negara. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan Keuangan Negara dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan negara. Terdapat banyak perubahan men-

dasar dalam pengelolaan Keuangan Negara jika dibandingkan dengan pola sebelumnya. Di antara perubahan yang cukup mendasar tersebut adalah pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendelegasian kewenangan Presiden di bidang pengelolaan keuangan terasa lebih banyak diterima oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sangat dominan dalam perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran. Seolaholah Menteri Keuangan dipandang seba-

Õ»³»²¬»®·¿²ñ´»³¾¿¹¿ -»¾¿¹¿· °·¸¿µ §¿²¹ ³»´¿µ-¿²¿µ¿² ¿²¹¹¿®¿² ¹«²¿ ³»´¿§¿²· µ»¾«¬«¸¿² ³¿-§¿®¿µ¿¬ -»-«¿· ¼»²¹¿² ¬«¹¿- ¼¿² º«²¹-·²§¿ ¼·¿²¹¹¿° ´»¾·¸ ¬¿¸« ¿µ¿² µ»¾«¬«¸¿²²§¿ò gai “pemilik” uang negara. Karena Menteri Keuangan sebagai “pemilik” dana maka dialah yang melakukan perencanaan, pengujian tagihan negara, dan memerintahkan pembayaran terhadap tagihan pada negara. Selanjutnya Menteri Keuangan pula yang harus mempertanggungjawabkan seluruh anggaran melalui pengajuan RUU Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Sementara itu, kementerian/lembaga pada waktu itu hanya sebagai pihak yang bertugas meminta pembayaran atas alokasi anggaran yang diperuntukkan baginya. Berawal dari cara pandang tersebut, maka kementerian/lembaga hanya berhak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sedangkan Menteri Keuangan berwenang untuk memerintahkan

pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Pihak yang berwenang untuk memerintahkan tentu secara psikologis memiliki kedudukan lebih kuat daripada pihak yang hanya berwenang untuk meminta. Cara pandang yang berbeda dianut pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Undang-undang ini dan peraturan perundangan lanjutannya justru mendelegasikan kewenangan yang lebih besar kepada kementerian/ lembaga selaku pengguna anggaran/barang. Para pengguna anggaran dianggap seolah-olah sebagai “pemilik” dana anggaran. Karena para pengguna seolah-olah sebagai “pemilik” anggaran, maka merekalah yang berwenang untuk menyusun rencana anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga), menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/ DPA), dan memerintahkan pembayaran. Saat ini, para pengguna anggaranlah yang berwenang untuk memerintahkan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Pihak kementerian/ lembaga yang sebelumnya hanya berhak untuk meminta pembayaran, sekarang berwenang untuk memerintahkan pembayaran atas anggaran yang dikelolanya. Kementerian/lembaga sebagai pihak yang melaksanakan anggaran guna melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya dianggap lebih tahu akan kebutuhannya. Rencana anggaran (RKA-KL) yang disusunnya tentu lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dari sini dapat diharapkan pengelolaan Keuangan Negara di tiap-tiap kementerian/lembaga dapat lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Delegasi kewenangan yang lebih besar kepada kementerian/lembaga juga diikuti dengan keharusan untuk mempertanggungjawabkan sendiri anggaran yang dikelolanya. Setiap kementerian/ lembaga wajib menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) kepada rakyat (DPR) melalui audit BPK. LKKL dari setiap kementerian/ lembaga diaudit dan diberi opini oleh BPK. Dari sini diharapkan pertanggungjawaban setiap kementerian/lembaga terhadap anggaran yang dikelolanya



ìï

Ü·²¼·²¹ É·¼§¿·-©¿®¿

lebih akuntabel jika dibandingkan dengan pertanggungjawaban anggaran yang hanya terfokus pada Kementerian Keuangan selaku wakil Pemerintah. Posisi Strategis Jaga Keutuhan NKRI Bagi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai latar belakang suku dan budaya, memang tidak mudah untuk mempersatukannya. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” memang tepat untuk menggambarkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Adanya berbagai perbedaan latar belakang suku dan budaya, kadang-kadang memunculkan upaya disintegrasi bangsa yang dimanfaatkan oleh sebagian kelompok. Lahirnya era reformasi yang kemudian memunculkan tuntutan adanya otonomi daerah yang lebih besar dan nyata, jika tidak disikapi dengan arif juga dapat menimbulkan bibit-bibit disintegrasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, kini Pemerintah Pusat hanya melaksanakan tugas di bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, kehakiman, fiskal-moneter, dan agama. Selain dari enam bidang tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Bagaimana halnya dengan bidang Keuangan Negara? Keuangan Negara justru merupakan bidang yang menghubungkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Bidang Keuangan Negara memiliki spesifikasi tersendiri jika dibandingkan dengan bidang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ataupun bidang yang masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Bidang pertahanan dan keamanan, misalnya, secara tegas merupakan bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah tidak melaksanakannya. Demikian juga dengan bidang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, bidang pendidikan misalnya, Pemerintah Pusat tidak melakukan campur tangan dalam manajemen pelayanan pendidikan kepada masyarakat untuk pendidikan sampai dengan SLTA, kecuali hal-hal tertentu dalam rangka standardisasi pendidikan secara nasional. Sementara itu untuk pendidikan tinggi tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Letak spesifikasi

ìî



bidang Keuangan Negara jika dibandingkan dengan bidang lain adalah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sama-sama melaksanakannya. Keuangan negara tidak hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berakibat adanya keterkaitan yang erat antara Pusat dan Daerah. Untuk mengatur hal ini bahkan telah diterbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU Keuangan Negara juga secara jelas disebutkan pada Pasal 22 ayat (1) bahwa “Pemerintah Pusat mengalokasikan

Þ¿·µ ßÐÞÒ ³¿«°«² ßÐÞÜ µ»¼«¿²§¿ -¿³¿ó-¿³¿ -»¾¿¹¿· ·²-¬®«³»² «²¬«µ ³»©«¶«¼µ¿² µ»³¿µ³«®¿² ®¿µ§¿¬ §¿²¹ ¿¼·´ ¼¿² ³»®¿¬¿ò dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. Ayat ini menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak dapat melepaskan kewajibannya untuk memberikan sebagian dana APBN kepada APBD. Sementara itu, APBD juga akan mengalami kesulitan jika tidak mendapatkan alokasi dana perimbangan dari APBN. Dalam praktiknya, APBD secara tegas memasukkan “dana perimbangan” sebagai salah satu dari pendapatan Pemerintah Daerah. Bahkan pada kebanyakan daerah, dana perimbangan merupakan pendapatan yang paling dominan jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan lainlain pendapatan yang sah. APBD memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap APBN. Sementara itu sumbersumber pendapatan APBN yang berupa pajak, non pajak, ataupun sumber daya alam berada di wilayah daerah. Dengan demikian, antara APBN dan APBD

memiliki keterkaitan yang sangat erat. Cakupan keuangan negara sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya, antara lain juga menyebutkan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Hal ini menandakan bahwa aturan pengelolaan keuangan negara juga sampai pada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilaksanakan melalui APBD. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan subsistem dari pengelolan Keuangan Negara. Pemerintah Daerah memang telah memiliki otonomi yang lebih luas dan nyata. Namun dalam pengelolaan keuangannya tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Negara. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengebiri substansi otonomi daerah tersebut, tapi demi efektivitas pencapaian kemakmuran rakyat. Penjelasan Umum UndangUndang Perbendaharaan Negara secara tegas menyebutkan: “Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD keduanya sama-sama sebagai instrumen untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Keduanya juga sama-sama bagian dari Keuangan Negara. Lebih dari itu, APBN dan APBD juga merupakan instrumen nyata untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efektivitas Posisi Strategis Keuangan Negara Posisi strategis keuangan negara tidak terbantahkan baik dalam upaya mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat maupun upaya menjaga kesatuan negara dan bangsa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengefektifkan posisi strategis tersebut dalam mewujudkan tujuan bernegara. Guna menjawab

pertanyaan tersebut, peran semua elemen bangsa baik di tingkat pusat maupun daerah sangat dibutuhkan. Jangan sampai posisi strategis tersebut justru menjadi bumerang dan kontraproduktif terhadap pencapaian kemakmuran rakyat dan pemeliharaan keutuhan bangsa dan negara. Berbagai tindakan yang merugikan Keuangan Negara harus dicegah dan selalu diwaspadai. Korupsi yang dilaku-

kan di tingkat pusat (APBN) ataupun di tingkat daerah (APBD) merupakan salah satu dari tindakan yang menodai efektivitas posisi dan peran strategis Keuangan Negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Demikian juga halnya jika terjadi “perebutan” Keuangan Negara ataupun perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak adil. Tidak mustahil hal tersebut dapat memicu tumbuhnya benih-benih dis-

integrasi bangsa. Dukungan dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah sangat dibutuhkan. Kemakmuran dan keutuhan bangsa adalah dambaan seluruh rakyat negeri ini. Semoga segera terwujud dan selalu terpelihara, amin. *) Penulis adalah: Widyaiswara Muda BDK Makassar

Polemik Kebijakan Penilaian Ü¿´¿³ Ð»²¹¸¿°«-¿² Þ¿®¿²¹ Ó·´·µ Ò»¹¿®¿ñÜ¿»®¿¸ Í»´¿·² Ì¿²¿¸ ¼¿²ñ¿¬¿« Þ¿²¹«²¿² ÑÔÛØ æ ßÎÊßÒ ÝßÎÔÑ ÜÖÑØßÒÍÖßØô ÍòÛòôÓòÍ×ò

Ð»²¹¸¿°«-¿² Þ¿®¿²¹ Ó·´·µ Ò»¹¿®¿ñÜ¿»®¿¸ ³»®«°¿µ¿² ¾¿¹·¿² ·²¬»¹®¿´ ¼¿®· µ»¹·¿¬¿² °»²¹»´±´¿¿² Õ»µ¿§¿¿² Ò»¹¿®¿ò

PASAL 1 ANGKA 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) mendefinisikan penghapusan sebagai tindakan menghapus BMN/D dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 mengatur bahwa penghapusan dilakukan dalam hal BMN/D sudah beralih kepemi-

likannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Pasal 7 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban BMN menegaskan bahwa barang bergerak milik negara dapat dimusnahkan/dipindahtangankan setelah dinyatakan dihapuskan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Non Departemen yang bersangkutan. Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan BMN/D meliputi a. Penjualan b. Tukar-Menukar c. Hibah dan d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (Pasal 45 PP Nomor 6 Tahun 2006). Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/

atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. Sedangkan untuk pemindahtanganan BMD selain tanah/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/ walikota (Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 PP Nomor 6 Tahun 2006). Tulisan ini akan khusus mengulas masalah penghapusan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan melalui mekanisme penjualan, masalah penilaian terhadap BMN/D akan dikaji menurut peraturan perundangan yang berlaku, kendala-kendala dalam praktek penjualan Barang Milik Negara/Daerah dan pembahasan akan ditutup dengan pengkajian beberapa alternatif pemecahan permasalahan. Seperti telah diuraikan sebelumnya salah satu bentuk dari pemindahtanganan adalah penjualan. Adapun pengertian penjualan menurut PP Nomor 6 tahun 2006 adalah pengalihan kepemilikan BMN/D kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh : a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk BMN; b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk BMD. Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan Pengelola Barang dan Pengguna Barang dapat dilihat dari pengaturan pada pasal 1 PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagai berikut : angka 3 Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab



ìí

Ü·²¼·²¹ É·¼§¿·-©¿®¿

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN/D. angka 4 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN/D. angka 5 Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja (satker) atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Penjualan BMN/D dalam rangka penghapusan wajib dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu (Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006). Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Lelang secara garis besar terbagi menjadi dua Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi. Selanjutnya Lelang Non Eksekusi juga terbagi dua yakni Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Lelang penghapusan BMN/D termasuk dalam Lelang Non Eksekusi Wajib (Pasal 1 angka 5 PMK 40/ PMK.07/2006). Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (1) PMK tersebut, dinyatakan bahwa pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit. Pasal 30 PMK ini menyatakan, Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Sedangkan harga limit (Reservation Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dijual dalam suatu pelelangan (Pasal 1 angka 20 PMK Nomor 40/PMK.07/2006). Kewenangan penilaian objek lelang untuk penetapan Harga Limit secara tegas diatur pada pasal 29 ayat (4) PMK Nomor 40/PMK.07/2006, dimana penetapan Harga Limit harus didasarkan pada penilaian oleh Penilai Independen yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan Untuk

ìì



objek lelang yang nilainya dibawah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan bukan termasuk ke dalam katagori obyek khusus penetapan harga ditetapkan oleh penilai internal, sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan antara lain Nilai Pasar, Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, Risiko Penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelang, penyusutan, penguasaan, dan cara pembayaran. Karena pengaturan penetapan nilai/harga harus memperhatikan nilai/harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, maka untuk BMN/D se-

Ð»®³¿-¿´¿¸¿²²§¿ -»®·²¹µ¿´· ¬»®¶¿¼· °»®¾»¼¿¿² °»®-»°-· ³»²¹»²¿· °»²»¬¿°¿² Ø¿®¹¿ Ô·³·¬ò lain tanah dan/atau bangunan dalam hal ini kendaraan operasional maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harus memperhatikan dan mempertimbangkan penilaian atas kondisi kendaraan operasional dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya (DLLAJR). Pada prakteknya DLLAJR hanya menetapkan besaran penyusutan dan nilai sisa dari kendaraan operasional yang akan dihapuskan setelah terlebih dahulu melakukan survei. Masalah penilaian sebagai bagian dari pengelolaan kekayaan negara juga diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006. Pasal 37 PP Nomor 6 Tahun 2006 menyatakan bahwa Penilaian BMN/D dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan BMN/D dan pemindahtanganan BMN/D. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2006, Penilaian dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah (LKPP=Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selanjutnya

menurut Keppres Nomor 17 Tahun 2007, untuk mempercepat tersusunnya LKPP dilakukan penertiban BMN yang salah satu bidang tugasnya adalah melakukan penilaian. Tugas ini merupakan wewenang dari Tim Inventarisasi dan Penilaian yang merupakan domain dari DJKN c.q KPKNL. Sedangkan untuk Penilaian BMN/D selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, menurut ketentuan dalam pasal 40 PP Nomor 6 tahun 2006, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang (untuk BMN), atau oleh pengelola barang (untuk BMD). Permasalahannya seringkali terjadi perbedaan persepsi mengenai penetapan Harga Limit. Satker menetapkan Harga Limit berdasarkan rekomendasi dari DLLAJR yang kemudian dikalikan dengan Nilai/ Harga Perolehan, sementara Tim Penilai DJKN c.q. KPKNL menetapkan berdasarkan Nilai Wajar sebagaimana peruntukan dalam rangka penyusunan LKPP. Sebagai contoh penghapusan BMN/D berbentuk kendaraan dinas dan operasional milik satker yang merupakan kuasa pengguna barang. Sebagai contoh sebuah mobil kijang kapsul Tahun 2000 yang dinilai dengan Nilai Wajar untuk kepentingan penyusunan LKPP Tahun 2008 diperoleh nilai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi begitu dihapuskan sebagai BMN/D maka Harga Limit yang ditetapkan oleh satker sebagai kuasa pengguna barang berkisar pada angka Rp. 8.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00. Kondisi tersebut di atas terjadi karena perbedaan kepentingan dalam penilaian, dan penilai internal dari pengguna/pengelola barang belum memiliki kesamaan persepsi tentang standar nilai yang dipakai karena belum diatur secara tegas. Kondisi ini diperparah oleh suatu keadaan dimana peran dari DLLAJR hanya memberikan rekomendasi atas kondisi kendaraan operasional yang akan dihapuskan, sementara standar nilai yang akan dipakai tidak ditentukan. Sebagian besar satker menggunakan hasil rekomendasi dari DLLAJR berupa nilai penyusutan dengan memperlakukan Nilai Perolehan sebagai standar nilai sehingga seringkali diperoleh Harga Limit yang jauh dibawah Nilai Wajar yang diperoleh oleh Tim Penilai DJKN c.q KPKNL berdasarkan hasil survei langsung dipasa-

ran sebagai standar nilai sehingga diperoleh hasil penilaian yang mendekati harga pasar. Dalam hal ini Nilai wajar memperhitungkan banyak faktor pembentuk harga/ nilai seperti inflasi, daya beli, permintaan dan penawaran dan lain sebagainya sehingga diperoleh nilai yang jauh lebih tinggi dari Nilai Perolehan. Adapun argumen yang kerap dilontarkan untuk mendukung pendapat bahwa Harga Limit yang rendah tersebut dapat dimaklumi keberadaannya karena pada prakteknya banyak sekali kendaraan operasional yang penyediaan biaya perawatannya sangat minimal sehingga harus di biayai sendiri oleh pejabat yang memakai kendaraan operasional tersebut. Hal ini berdampak pada saat akan dihapus maka pejabat yang memakai kendaraan operasional tersebut akan “memaksa” agar yang bersangkutan yang membeli melalui lelang dan tentunya dengan harga yang rendah karena akan dikompensasikan dengan pengeluaran untuk perawatan kendaraan operasional tersebut selama dipergunakan. Keadaan bertambah buruk, dengan kewajiban untuk melakukan pengumuman di surat kabar harian (Pasal 19 PMK Nomor 40/PMK.07/2006), sementara anggaran untuk pengumuman tidak tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pemohon lelang. Akibatnya seringkali biaya pengumuman ini di tanggung oleh “calon pembeli” lelang, dengan harapan bahwa barang yang dihapuskan akan dapat dibeli oleh “calon pembeli” tersebut. Kondisi seperti tersebut di atas tidak ideal dalam menciptakan tatanan pengelolaan BMN/D yang transparan dan akuntabel dan akan memicu pembangkangan massal secara nasional dari ribuan satker yang akan melakukan penghapusan. Karena pelaksanaan lelang dengan pembatasan jumlah peserta lelang tidak dibenarkan, dan KPKNL selaku pemegang otoritas lelang tidak memiliki kewenangan untuk melarang peminat lelang untuk mengikuti lelang, terlebih lelang telah diumumkan secara terlebih dahulu. Akibatnya, persaingan antara peminat/peserta diluar instansi “yang tidak memiliki ikatan dengan objek lelang” dengan peminat/peserta “dalam” yang merasa telah mengeluarkan biaya untuk terselenggaranya lelang, tidak dapat dihindari. Sehingga lelang berakhir dengan harga yang relatif tinggi, akibat lebih lanjut

adalah timbul kekecewaan dari instansi pemohon lelang karena harga terbentuk tidak sesuai dengan harapannya, atau bahkan “terpaksa” melepas objek kepada pihak ketiga karena “kalah” lelang. Keadaan ini diperburuk dengan adanya fenomena “mafia lelang” yang memanfaatkan kondisi persaingan pada lelang untuk mencari keuntungan pribadi, yakni dengan cara mengadakan “kompromi” dengan seluruh peserta lelang untuk sepakat tidak mengajukan penawaran pada saat lelang dengan meminta imbalan uang kepada “calon pemenang lelang”. Ini terjadi karena melihat perbedaan Harga Limit yang cukup besar

Õ±²¼·-· -»°»®¬· ¬»®-»¾«¬ ¼· ¿¬¿¬·¼¿µ ·¼»¿´ ¼¿´¿³ ³»²½·°¬¿µ¿² ¬¿¬¿²¿² °»²¹»´±´¿¿² ÞÓÒñÜ §¿²¹ ¬®¿²-°¿®¿² ¼¿² ¿µ«²¬¿¾»´òòò dengan harga yang terbentuk. Pada tataran implementasi banyak kendaraan operasional yang kemudian “dikanibal” karena pejabat yang memakai selama ini pesimis bakal memenangkan lelang atas penghapusan kendaraan operasional tersebut, sementara yang bersangkutan berkepentingan untuk mengambil kembali biaya yang selama ini pernah dikeluarkan. Proses “kanibalisasi” bisa berjalan dengan berbagai cara sehingga pada suatu saat yang tertinggal adalah seonggok besi tua yang nyaris tidak bernilai lagi. Di sisi lain terdapat pula satker-satker yang tidak berani melelang kendaraan operasional yang akan dihapuskan karena khawatir akan menimbulkan potensi diperiksa terkait selisih yang sangat material antara Harga Limit dan Nilai Wajar dan bila dipaksakan di lelang dengan Harga Limit yang rendah nantinya akan di tuntut karena merugikan keuangan Negara. Sementara kalau di jual dengan Nilai Wajar, belum tentu ada peminatnya, sementara biaya pengumuman sudah harus dikeluarkan di depan. Kondisi ini selanjutnya akan berakibat pada tingginya biaya perawatan yang

akan ditanggung satker yang akan melakukan penghapusan karena polemik tersebut, sementara anggarannya tidak ada/sangat terbatas. Hal tersebut di atas merupakan “bom waktu” yang siap meledak kapan saja dan memiliki dampak yang merugikan baik dari segi pengamanan kekayaan Negara, optimalisasi pengelolaan kekayaan Negara maupun dari sisi hubungan antar kelembagaan. Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah membuat aturan yang komprehensif, terukur dan jelas mengenai kewenangan masing-masing pihak dalam proses penghapusan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan, standar harga yang dipergunakan dan besaran penyusutan yang dapat dibebankan. Selanjutnya untuk menghindari ekses berupa “pembenaran” atas proses “kanibalisasi” akibat penyediaan biaya perawatan yang tidak memadai, perlu direkomendasikan untuk menyediakan biaya perawatan yang memadai dari DIPA satker yang bersangkutan serta mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing dalam proses penyediaan barang dan jasa sehingga beban biaya perawatan akan lebih terukur dan meminimalkan resiko dan dampak negatifnya dalam melakukan penghapusan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan berbentuk kendaraan operasional. Lebih jauh masalah penegakan hukum menjadi bagian integral dalam mencari solusi atas proses “kanibalisasi”, karena BMN/D tidak dapat diubah secara paksa dengan alasan apapun. Lebih lanjut biaya pengumuman lelang juga perlu dipertimbangkan untuk dialokasikan DIPA pemohon lelang.. Kita semua berharap ke depan Negara ini mampu menata sistem pengelolaan BMN/D termasuk kebijakan penilaian dan penghapusan BMN/D sehingga akan memberi kontribusi positif terhadap perekonomian secara nasional serta meredam secara efektif kemungkinan “meledaknya bom waktu” berupa pembangkangan massal yang dilakukan satker terhadap kebijakan penilaian dan penghapusan BMN/D dengan segala dampak ikutannya. Semoga…… *) Penulis adalah Widyaiswara Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



ìë

Ñ®²¿³»²

Í»½¿®¿ -»¼»®¸¿²¿

-¬«¼· ¬»²¬¿²¹ »¬·µ¿ ¿¼¿´¿¸ -¬«¼· ¬»²¬¿²¹ ¿°¿ §¿²¹

-»¸¿®«-²§¿ µ·¬¿ ´¿µ«µ¿² ¼¿² ³»²¶¿¼· -·¿°¿ µ·¬¿ò

Etika & Kepemimpinan ÑÔÛØ æ ÌÑÒÇ ÎÑÑÍÉ×ÇßÒÌÑö÷ DENGAN DEMIKIAN etika mengkaji apa saja yang dianggap benar, salah, baik, jahat dalam konteks hubungan antar manusia dan lingkungannya. Di pihak lain kepemimpinan adalah suatu jenis khusus hubungan pemimpin dan pengikut, atasan dan bawahan dengan ciri-ciri yang menyertai seperti adanya kekuasaan, pengaruh, kewajiban dan tanggung jawab. Dengan memahami etika, kita akan memperoleh pemahaman lebih baik mengenai kepemimpinan. Bagi pemimpin pemahaman itu diharapkan mampu mendorongnya untuk meningkatkan kualitas praktik kepemimpinannya. Pentingnya etika dinyatakan oleh D. Kirkwood Hart, bahwa pemahaman etika harus mendahului praktik kepemimpinan, agar etika dapat melandasi perilaku-perilaku kepemimpinan . Bahkan pentingnya etika dipertegas oleh Joanne B. Ciulla dengan mengungkapkan pertanyaan spektakuler, yaitu bahwa isu-isu sentral dalam etika juga merupakan isu-isu sentral da-

ìê



lam kepemimpinan karena menyangkut kebenaran, otentisitas, keadilan, keinginan luhur dan disiplin . Tindakan-tindakan pemimpin berpengaruh baik kecil maupun besar kepada para pengikutnya. Dalam kehidupan organisasi, seorang pemimpin visioner mampu membuat perbedaan signifikan ketika ia sanggup memotivasi dan memberdayakan para bawahannya, menunjukkan arah perbaikan dan bahkan meningkatkan citra organisasi. Sebaliknya, seorang pemimpin medioker tidak sanggup menghadirkan perubahan dan bahkan kehadiran dan kiprahnya tidak dikehendaki dan sangat disesalkan oleh para pengikutnya. Debat dewasa ini mengenai kepemimpinan sering menimbulkan pertanyaan, ”Apa yang membentuk kepemimpinan yang baik?” Dalam hal ini para ahli dapat menunjuk faktor-faktor kepemimpinan, seperti sifat/karakteristik, perilaku, konteks situasional, hasil, etika dan sebagainya. Dari segi komposisi efek-

tivitas dan etika ada empat kemungkinan perilaku kepemimpinan, yaitu: Tidak efektif dan tidak etis; Efektif tetapi tidak etis; Tidak efektif tetapi etis; Efektif dan etis. Tipe pemimpin pertama adalah pemimpin seperti Hitler. Oleh sejarah Hitler dicatat sebagai pecundang sejati; pemimpin yang tidak efektif dan tidak etis. Ia tidak efektif karena di bawah kepemimpinannya Jerman terjerumus dalam Perang Dunia II, kalah dan porakporanda. Demikian pula, tujuan-tujuan yang ia kampanyekan dan cara-cara untuk mencapainya tidak etis. Pemimpin seperti ini hampir tidak menghasilkan apa-apa, tidak mengarah pada kemajuan bersama, dan bahkan tidak mengindahkan kaidahkaidah moral karena lebih memperhatikan kepentingan pribadi. Oleh banyak orang, kehadiran dan ”kinerja” pemimpin ini sangat disesali dan kepergiannya sangat disyukuri. Tipe pemimpin yang kedua adalah pemimpin seperti Robin Hood. Ia mempunyai tujuan mengentaskan kaum miskin, tetapi ia mencuri dan merampok dari kaum kaya. Meminjam istilah Robbins & Coulter, tipe semacam ini mereka sebut sebagai penganut Machiavelllianisme, yaitu pribadi yang pragmatis, namun tidak berperasaan halus dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tipe pemimpin ketiga adalah pemimpin seperti Jimmy Carter. Integritas Jimmy Carter tentu tidak diragukan, tetapi ketika menjadi presiden ia tidak efektif dan

banyak orang memberi predikat ia sebagai pemimpin yang ”menyedihkan”. Ia adalah jenis pemimpin yang ”baik”, tetapi kemajuan Amerika Serikat sebagai bangsa terhenti karena perilaku-perilaku kepemimpinannya yang tidak tegas dan tidak berani. Oleh beberapa analis kepemimpinan dan politik, ia dianggap lebih cocok tidak menjadi pemimpin pemerintahan dan negara, tetapi lebih baik menjadi pemimpin yang berorientasi pada tugas-tugas filantropis dan keagamaan. Sangat sulit menyampaikan contoh untuk tipe pemimpin ke empat, mengingat ia harus merupakan pemimpin yang mendekati sempurna dalam menghasilkan kinerja prima atau bahkan masterprice dan menunjukkan perilaku-perilaku kepemimpinan yang bermoral. Sebagai contoh, negarawan yang pantas masuk

dalam tipe kepemimpinan ini adalah Nelson Mandela. Dari kalangan pengusaha, kita bisa menunjuk Jack Welch dari General Electric. Khusus Nelson Mandela, ia sangat berhasil untuk meletakan dasar bagi negara Afrika Selatan baru yang menghapus rasialisme dan ia bersedia mengampuni lawan-lawan politiknya yang menindasnya sebagai upaya ke arah rujuk nasional. Demikian pula Jack Welch, ia terkenal mahir dalam memimpin dengan kasih sayang. Para pengikutnya membalas dengan memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan sukses General electric. Sampai sejauh ini, semua yang telah diuraikan di atas menunjukan dengan jelas dan tegas kaitan erat antara etika dan kepemimpinan. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan apa yang membentuk kepemimpinan yang baik, jawabannya

adalah tergantung pada dua unsur, yaitu moral/etika dan efektivitas. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang secara moral dan baik secara teknis atau efektif. Banyak ahli yang menyatakan, leadership is a choice of position. Ini berarti siapapun yang menjabat jabatan tertentu ditantang untuk memilih menjadi pemimpin atau sekedar “duduk manis” pada jabatannya. Apabila pilihan itu menjadi pemimpin, maka ia –dimanapun ia ditempatkan- harus mempraktikan nilainilai luhur kepemimpinan. Ia mempraktikannya dalam perjalan kariernya agar ia semakin menjadi pemimpin yang lebih baik dan lebih baik. *)Penulis adalah: Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPPK Departemen Keuangan

Í«®¿¬ Þ»®¸¿®¹¿ Ò»¹¿®¿ øÍÞÒ÷ ÐÎ×ÓßÜÑÒß ÞßÎË ÍËÓÞÛÎ ÐÛÓÞ×ßÇßßÒ ÐÛÓÞßÒÙËÒßÒ ÒßÍ×ÑÒßÔ ÜßÒ ÐÛÔËßÒÙ ×ÒÊÛÍÌßÍ× ÓßÍÇßÎßÕßÌ ÑÔÛØ æ ÛÕÑ ÍËÔ×ÍÌÇÑ

Ü¿®· °·¼¿¬± Ð®»-·¼»²

Í«-·´± Þ¿³¾¿²¹ Ç«¼¸±§±²± ¼·¼»°¿² Í·¼¿²¹ Ð¿®·°«®²¿ Ô«¿® Þ·¿-¿ ó ÜÐÎ ¾»¾»®¿°¿ ©¿µ¬« ´¿´«ô µ·¬¿ ¼¿°¿¬ ³»³°®»¼·µ-· ¾¿¸©¿ °»®¬«³¾«¸¿² »µ±²±³· ²¿-·±²¿´ ¼·¬¿¸«² îðïð ¬·¼¿µ ¿µ¿² ¬»®´¿´« »µ-°¿²-·ºò ASUMSI PERTUMBUHAN ekonomi 2010 yang hanya sebesar 5 %, nilai inflasi 5 % dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar sekitar Rp 10.000 menunjukkan bahwa pemerintah masih berhati-hati dalam menjalankan mesin ekonomi nasional di tahun 2010 mengingat dua permasalahan yang nyata dan masih harus dituntaskan adalah tekanan krisis keuangan global dan fluktuasi harga minyak dunia masih mengancam ”mesin lokomotif” ekonomi nasional. Krisis keuangan global sebagai akibat krisis keuangan Amerika Serikat (AS) masih belum pulih sepenuhnya. Memang sinyal penguatan ekonomi AS sudah

mulai terlihat dengan membaiknya indeks saham Dow Jones, namun hal itu bisa saja hanya bersifat sementara karena bisa jadi fundamental ekonomi AS sebenarnya masih fragile dan belum sepenuhnya kembali pulih. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari munculnya krisis keuangan AS akibat kurang kehati-hatian otoritas keuangan AS dalam menjalankan manajemen keuangan nasionalnya. Krisis ini muncul sebagai akibat terbitnya subprime mortgage pada pemerintahan Presiden George W. Bush. Sub-prime mortgage adalah semacam pemberian fasilitas kredit bersyarat longgar untuk pinjaman kepemilikan rumah, penggu-

naan kartu kredit dan kredit kepemilikan mobil. Golongan masyarakat yang mendapatkan fasilitas kredit ini sebenarnya termasuk kelompok masyarakat yang diragukan kemampuan untuk dapat melakukan pembayaran kembali. Golongan masyarakat ini dinamakan group NINJA yaitu no income, no job and asset. Ternyata dalam perjalanan waktu group NINJA ini tidak mampu membayar pinjaman sup-prime mortgage tersebut. Dengan macetnya pembayaran di subprime mortgage ini kemudian masalahnya merembet ke sektor keuangan AS secara makro, disamping peranan dari para financial engineer atau financial broker yang bermain curang disektor keuangan AS. Dampak selanjutnnya setelah limbungnya sektor keuangan AS, adalah migrasinya dana-dana yang sangat likuid (hot money) mencari tempat yang nyaman untuk berlabuh. Termasuk sektor pasar komoditi ikut menjadi serbuan para



ìé

Ñ®²¿³»²

ÐÛÓÞ×ßÇßßÒ ßÐÞÒ îððç îððé

îððè

îððç ßÐÞÒ

û ÙÜÐ

ßÐÞÒóÐ

û ÙÜÐ

îðòð

çèëòé

ïèòë

èëíòé

ïêòð

îîòï

ïôðíéòï

ïçòë

çèéòë

ïèòë

øçìòë÷

øîòï÷

øëïòì÷

øïòð÷

øïííòè÷

øîòë÷

ïòë

çìòë

îòï

ëïòì

ïòð

ïííòè

îòë

ïòî

ïðìòé

îòí

ìëòí

ðòç

éèòë

ïòë

ßÐÞÒóÐ

û ÙÜÐ

ßÐÞÒóÐ

û ÙÜÐ

Î»ª»²«»

êçìòï

ïèòë

èçëòð

Û¨°»²¼·¬«®»

éëîòì

îðòð

çèçòë

øëèòí÷

øïòë÷

Ú·²¿²½·²¹

ëèòí

Ü»¾¬ Ú·²¿²½·²¹

ìêòð

Ù±ª¬ Í»½«®·¬·»-

ëèòë

ïòê

ïïéòè

îòê

ëìòé

ïòð

ëìòé

ïòð

Ô±¿² øÒ»¬¬÷

øïîòë÷

øðòì÷

øïíòï÷

øðòí÷

øçòì÷

øðòï÷

îíòè

ðòì

Ñ¬¸»®-

ïîòí

ðòì

ïðòî

øðòî÷

êòð

ðòï

ëëòí

ïòð

Sumber : DJPU

pemilik uang yang panik menyelamatkan asetnya. Sehingga tidak mengherankan gejolak harga komoditi melonjak naik secara pesat karena naiknya demand yang dipicu bukan dari permintaan riil namun permintaan semu dari para fund manager. Cerita akhirnya adalah kenaikan semua komoditi termasuk harga minyak dunia yang ikut terkerek naik dimana pada bulan Juli 2008 mencapai rekor tertinggi $ 135/barel. Akhirnya pemerintah Indonesia juga harus ikut menyesuaikan harga jual eceran BBM nasional agar APBN-P 2008 tidak jebol akibat melambungnya defisit anggarannya untuk subsidi BBM. Akibat dari krisis keuangan global dan harga minyak dunia masih senantiasa mengancam ekonomi nasional sehingga mendorong pemerintah melakukan bail-out plan agar pertumbuhan ekonomi nasional segera terjadi recovery ditahun 2010. Paket stimulus fiskal adalah salah satu upaya yang dilakukan agar dapat mendorong tumbuhnya kembali sektor riil dan mengurangi resiko phk besar-besaran disektor industri. Paket stimulus yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 50 triliun berupa kebijakan kelonggaran perpajakan termasuk penghapusan bea masuk untuk kategori tertentu dan penambahan anggaran untuk beberapa sektor strategis termasuk proyek infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan adanya kelesuan ekspor akibat lesunya permintaan pasar internasional serta peluncuran paket stimulus oleh pemerintah tentu akan menambah beban APBN yang semakin berat. Diperkirakan untuk tahun 2009, defisit angga-

ìè



ran akan membengkak dari semula yang diperkirakan hanya 1 % menjadi 2,5 % dari GDP. Melihat kondisi ini tentu saja pemerintah harus lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan agar posisi APBN-P 2009 tetap aman (fiscal sustainability) termasuk dapat memobilisasi dana-dana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meringankan beban anggaran negara. Sumber pembiayaan negara (APBN) diharapkan akan dipenuhi dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dimana pendanaan dalam negeri (non perbankan) diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dengan penerbitan SBN ini tentu saja akan menaikan rasio utang pemerintah meskipun sumber utangnya adalah dari dalam negeri. Namun kalau melihat perkembangan struktur pembiayaan APBN dari tahun ke tahun, pemerintah masih menganut pembiayaan anggaran defisit mengingat kemampuan penerimaan negara masih belum dapat membiayai seluruh program kegiatan yang dilaksanakan. Keputusan dari kebijakan pembiayaan defisit ini adalah sebuah kompromi politik antara pemerintah dan DPR, dimana kebijakan pembiayaan defisit ini akan digunakan untuk membiayai program kegiatan : nya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; ejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin,

PKH,Subsidi; termasuk misalnya insentif pajak; kan 20%; Sistem Peratahanan (Alutsista); Dengan mobilisasi dana masyarakat melalui pasar uang dengan menerbitkan Surat Berharga Negara diharapkan dapat segera digunakan untuk menutup defisit anggaran negara. Dalam rangka penerapan pinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan utang maka sudah dijalankan berbagai kebijakan dimana tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Secara umum strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam jangka menengah periode tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut: 1. Pengurangan Stok Utang Negara yang Jatuh Tempo Untuk mengurangi risiko kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), maka perlu ditempuh kebijakan untuk mengurangi stok utang yang jatuh antara 2005-2009. Pengurangan stok utang ini dilakukan dengan cara pembelian tunai (cash buyback) maupun penukaran (debt switching) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara bila memungkinkan. 2. Penyederhanaan Portofolio Utang Negara Untuk memudahkan pengendalian resiko utang maka perlu penyederhanaan jenis instrumen utang.

3. Penerbitan/Pengadaan Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah Fluktuasi kurs tukar Rupiah dengan mata uang asing (hard currencies) seringkali mendatangkan resiko finansial, maka perlu ditempuh upaya ntuk mengurangi resiko tersebut dengan menerbitkan utang negara dalam satuan Rupiah serta penggunaan instrumen lindung nilai (currency swap). 4. Minimalisasi Risiko Pembiayaan Kembali Untuk mengurangi resiko refinancing maka beberapa upaya ditempuh diantaranya adalah memprioritaskan penerbitan SUN dengan jangka menengah – panjang (rata-rata durasi portofolio SUN selama 4 tahun), pembelian kembali secara tunai (cash buyback) untuk utang yang jatuh tempo dan melalui penukaran (debt switching) serta untuk pinjaman utang luar negeri bisa memanfaatkan fasilitas penjadwalan utang dari kreditor. 5. Peningkatan Porsi Utang Negara dengan Bunga Tetap Diupayakan untuk memperoleh utang negara baru dengan bunga tetap. 6. Penerapan Prinsip Pengelolaan Utang Negara yang Baik Bila diharapkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ini bakal menjadi primadona baru sebagai sumber pembiayaan anggaran negara dan investasi masyarakat, maka sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat (terutama kecil dan menengah) bila ingin berinvestasi di SBN? Bagi investor kecil dan menengah sudah tersedia instrumen investasi dalam Obligasi Negara Ritel (ORI) atau bagi investor yang ingin menerapkan prinsip-prinsp syariah dalam berinvestasi dapat membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Ritel. Keuntungan investasi Surat Utang Negara/Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah: 1. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya. 2. Pada saat diterbitkan (pasar perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga

deposito bank BUMN. 3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. 4. Kupon dibayar setiap bulan. 5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau Transaksi di luar Bursa Efek (over the counter). 6. Tersedianya kuotasi harga beli (bid price) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di pasar perdana. 7. Berpotensi memperoleh capital gain bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder. 8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak. 9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sedangkan manfaat/keuntungan

berinvestasi di SBSN Sukuk Ritel (Sukuk Ritel) adalah : 1. Investasi dijamin pembayaran imbalan dan nilai nominalnya oleh pemerintah 2. Bagi investor syariah, investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga selain aman juga menentramkan. 3. Imbalan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito perbankan. 4. Berpotensi memperoleh capital gain. 5. Dapat diperdagangkan dipasar sekunder. 6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Investasi dalam Oligasi Negara Ritel (ORI) adalah suatu investasi yang bebas dari resiko gagal bayar (default) karena dijamin oleh pemerintah, namun bilamana ORI yang telah dibeli hendak dijual kembali dipasar sekunder, investor harus menyadari adanya resiko capital loss karena adanya resiko penurunan harga (discount price). Berikut ini adalah ilustrasi singkat bila ingin berinvestasi dalam ORI. Penulis adalah: Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja - Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



ìç

Í±º¿

ÛØæ ÍÛÜÖßÌ Öß ÛÛö÷ Š ÓÛÜ×Ñ ÎßÓßÜØßÒ ïìíð

ß²¹·² ³»²¼»-·® ³»³¾¿©¿ ¿®±³¿ ¼¿®¿¸ §¿²¹ ³»²¿µ«¬µ¿²ò Õ»°¿µ ¼¿² ¶»®·¬ µ»´»´¿©¿® ¼·-»´·²¹· ®·²¬·¸ µ»-¿µ·¬¿² ³¿²¿µ«¬· ¾«´¿² ¼· ´¿²¹·¬ -«²§·ò Õ«®«-»¬®¿ ¸»²·²¹ ³»²§·³°¿² µ»²¹»®·¿²ò Ó¿§¿¬ -»®¼¿¼« ¼¿² ¾¿²¹µ¿· ¾·²¿¬¿²¹ ¬«²¹¹¿²¹¿² ¬»®±²¹¹±µ ¾·-« ¾»®-»´·³«¬ ¼»¾«ò

ëð



BAYANGAN HITAM ITU mematung, matanya menatap kosong. Gurat garis lanjut usia tergambar jelas meliputi sorot matanya yang tajam. Rasanya ia ingin sekali mengubur pedang dan busurnya. Namun baginya peperangan belum usai, meski ia menjalaninya tak sepenuh hati. Ia tertunduk menatapi sepatu lusuhnya. Lamunannya berkelana ke masa lalu. *** “Bagaimana dengan teknik memanahku, Eyang, apakah caraku memanah telah memuaskan Eyang?” tanya bocah belasan tahun kepada pria tua dihadapannya. “Bagus sekali, Arjuna. Cukuplah engkau belajar dariku. Kemahiranmu telah sama dengan kemampuanku. Namun begitu engkau akan kuminta berguru pada seseorang yang lebih ahli dalam memanah, ia akan menitiskan pusaka Gandewa kepadamu” Si bocah tersenyum puas. Ia lalu mengantar Arjuna kepada Durna yang diyakini bisa menjadikan cucunya itu sebagai kesatria terbaik. *** Telah sembilan hari perang berkecamuk, namun ia masih dalam kegelisahan. Bocah yang dahulu belajar membidikan anak panah darinya, kini berdiri gagah di seberang pasukan. Bocah itu kini menjadi senopati Pandhawa, sedangkan dirinya menjadi penglima bagi Hastina, tanah yang dibelanya. Bayangan iblis membisikan cemooh, “untuk apa Engkau bertarung bagi Astina?Bukankah engkau tak pernah sedikitpun mengecap tahta, tak malukah engkau berperang melawan anak-anak yang seharusnya Engkau kasihi?” Ya. Dialah pengasuh bocah-bocah yatim itu tatkala Pandu mangkat di usia muda. Bocah-bocah trah kuru itulah pemilik sah tahta Astina. Kini tatkala Pandhawa hendak mengambil kembali sesuatu yang menjadi hak mereka, tepatkah jika ia kini menjadi orang terdepan yang memberi perlawanan kepada mereka? Iblis kembali mencemoohnya “Engkaulah manusia terbodoh yang begitu saja membuang peluang menjadi raja. Engkau jugalah manusia paling tolol yang membiarkan mereka tertipu oleh Sakuni pada permainan dadu. Makan semua sumpahmu, itu hanyalah sampah” Ya. Dia bersumpah bahwa ia tak akan

pernah membersitkan ambisi menjadi raja Hastina yang sebenarnya adalah haknya. Dan ia juga bersumpah bahwa meski ia tak memegang tampuk Hastina akan terus membela tanah tumpah darahnya itu. Bahkan tatkala ibu tirinya mengkhawatirkan dirinya kelak berketurunan dan itu akan membangkitkan lagi hasrat pada tahta Hastina, ia bersumpah untuk menempuh jalan brahmacari, lau dewata menaburkan bunga nirwana sebagai apresiasi diakhir ucapan sumpahnya yang sakral. *** Ia enggan berperang, ia bertempur setengah hati. Arjuna pun sepertinya tak sampai hati menorehkan luka pada guru, kakek sekaligus orang tuanya. Namun petarung itu, Bisma, tak lagi punya pilihan hidup. Selama dan seusai peperangan ini ia melihat perpecahan hebat pada garis keturunannya. Saling bunuh itu tak terhindarkan, dendam kesumat itu tak terelakan. Hidup lebih lama hanyalah memperpanjang siksa batinnya selama ini. Namun ia melihat isyarat kematian yang mendekat yang bisa mempercepat perjalanan ruhnya menuju nirwana. “Bertarunglah dengan kesungguhan hatimu, Arjuna. Aku telah menyaksikan kebangkitan negeri trah Bharata, masa kebesarannya dan kini saat kehancurannya. Aku tak melihat satu alasan untuk berlamalama dalam kesedihan ini. Bidik sasaranmu dengan seluruh atensi, lalu lepaskan anak panah terbaikmu.” “Bangunlah negeri ini dengan baik seusai perang, Arjuna. Aku telah mengajarkan semua ilmu kehidupan kepadamu. Juga ilmu peperangan dan ilmu pemerintahan. Berbuatlah yang terbaik untuk para kawula. Meski aku tak akan melihat lagi kejayaan negeri ini, aku yakin Hastina akan kembali memancarkan cahayanya di tenganmu dan saudara-saudaramu.” *** Matahari mulai menyemburatkan cahaya merahnya. Malaikat kematian meniupkan nafiri peperangan di kancah yang membusuk. Kawanan iblis menari menabuh genderang perang, menyoraki perpecahan saudara, menyemangati jiwa-jiwa munafik untuk lari dari peperangan, Petarung tua itu bersiap kembali ke medan laga dengan perangkat tempurnya. Kegamangan masih menyelimuti. Ia tak

yakin Arjuna yang tanpa tanding itu mau membentangkan Gandewa dan melepas Pasopati kearahnya. Keluhuran budi penengah Pandhawa itu tak akan pernah sanggup membuatnya meneteskan air mata. Tiba-tiba wajah tua itu berbinar. Ia melihat senyum Dewi Amba terkembang di langit Kurusetra yang muram. Di ujung pasukan lawan ia telah melihat Krisna berbisik kepada Srikandi yang terlindung di balik punggung Arjuna. Waktu telah tiba. Senja di hari kesepuluh, pandangan Arjuna terus memburu panglima sepuh pasukan Hastina. Di balik punggungnya Srikandi telah membentangkan busurnya. Kemudian sekali, hanya sekali, panah Srikandi menyentuh raganya, pahlawan terbaik Hastina itu tumbang. Arjuna menyempurnakannya dengan ribuan panah menyerbu. Tubuh tua itu bertabur panah, roboh tak menyentuh panah. Ia bertopang kasur anak panah yang menancap dibadannya, kepalanya terkulai . “Beri aku bantal”. Ia menolak ketika Duryudana menyerahkan bantal yang lembut untuknya. Arjuna menghujamkan sepucuk anak panah ke tanah, tepat dibelakang kepalanya, ia hanya berkata “Inilah bantal yang pantas untuk ksatria.” Tak ada keluh kesakitan, hanyalah pencaran bahagia dan ketenangan. Seluruh keturunan Kuru berkumpul mengelilingi sang maharesi yang tengah menuju alam keabadian. Semua ratap dan tangis sedih itu dijawab dengan satu jawaban ”Hentikan ratap tangis kalian, pulangkan semua tabib dan pengobat lara, tinggalkan aku sendiri di Kurusetra. Akulah Bisma, Akulah Dewabrata, lelaki yang bisa menentukan sendiri saat kematiannya” Kurusetra hening menyimpan kengerian. Mayat serdadu dan bangkai binatang tunggangan teronggok bisu berselimut debu. Di langit kusam, senyum Dewi Amba terbentang menanti kedatangan sukma sang kekasih. Pria setengah mati itu tak hendak lekas berpulang, ia masih ingin melihat kecamuk perang. Petarung tangguh itu hanya ingin melihat peperangan segera berakhir karena ia telah menyempurnakan tugasnya sebagai guru bangsa: menyiapkan generasi penerus Hastina yang lebih baik dari dirinya. *)Penulis adalah: Kasubbag Umum Kepegawaian - Sekretariat BPPK



ëï

Í±º¿

Inilah,

SEKEHE GONG SEKAR Purnawarman

ÑÔÛØæ ×ÍÓÑÇÑ ÓÑÇÑ ÍÛÖß ÍÛÖßÌ×ö÷

ß¼¿´¿¸ -»®¿²¹µ¿· ¾«²¹¿ §¿²¹ ³»µ¿® ¼· ¬¿³¿² Ð«®²¿©¿®³¿²ô ·¬«´¿¸ ³¿µ²¿ ¼¿®· ²¿³¿ µ»´±³°±µ °»³¿·² ¹¿³»´¿² §¿²¹ ¼·³·´·µ· ÞÐÐÕò

MESKI INSTRUMEN yang dimainkan adalah seperangkat gamelan Bali, tak satupun dari karyawati penabuh itu berasal dari pulau tempat gamelan berasal. Bangga dalam kebhinekaan budaya, inilah satu pesan yang disampaikan Sekehe Gong Sekar Purnawarman terhadap karya agung leluhur bangsa. Alunan bleganjur mengiringi langkah Menteri Keuangan dan Kepala Badan memasuki ruang perhelatan Workshop Kurikulum di BPPK. Inilah bleganjur, bale berarti tempat, ganjur bermakna pertemuan. Orkestra bleganjur merupakan satu komposisi yang didesain untuk menyambut kedatangan tetamu pada suatu seremoni. Dibuka dengan gendang bertalu membuka simfoni,

ëî



bleganjur terdengar rancak dan bersemangat tatkala dalam komposisi nada pentatonik gamelan Bali terseling suara ceng-ceng yang meriah dan paduan tabuh reyong yang harmonis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan komentar menarik pada momen tersebut bahwa bermain gamelan merupakan salah satu media yang bagus untuk mengasah ketajaman otak kanan. Pendapat ini sangat tepat karena otak kanan berkaitan dengan ritme, kreativitas, warna, imajinasi dan dimensi. Otak kanan berfungsi tatkala menggambar, bermusik, bermain, berolahraga, bernyanyi, dan aktivitas motorik lainnya. Pembiasaan bermain gamelan akan berkontribusi

pada pengembangan otak kanan bagi para pegawai. Memainkan gamelan lebih dari sekedar kemahiran memukul alat musik. Simfoni etnikal yang dimainkan Sekehe Gong Sekar Purnawarman adalah kolaborasi dari keterampilan, kerjasama, kecermatan dan kepekaan intuisi. Dalam koreografi Pendet Penyambutan, Sekehe Gong Sekar Purnawarman tampil kompak mengeksplorasi kecepatan, kekuatan dan kelembutan yang menghasilkan paduan seni gerak dan seni musik yang serasi. Simaklah juga pada komposisi lagu Prasetya BPPK, Janji BPPK. Sebuah janji untuk meraih visi dan misi sebagai wahana mengedukasi segenap potensi insani Departemen Keuangan. Pada syair yang diadopsi dari tembang Pulau Dewata ini, BPPK menggaungkan janji melalui gita, bahwa kini BPPK telah mereformasi diri dengan disiplin

dan dedikasi untuk menjadi wadah peningkatan kompetensi. Eksistensi Sekehe Gong Sekar Purnawarman dalam suatu entitas penyelenggara pendidikan adalah suatu pesan untuk seimbang dalam kehidupan. Ada banyak potensi untuk menoreh prestasi. Ada banyak kreasi yang bisa diukir di tengah rutinitas kehidupan. Dan yang terpenting, untuk menjaga citra dan eksistensi budaya luhur untuk senantiasa lestari, memberi warna indah bagi BPPK untuk terus memberi kontribusi bagi pengembangan jatidiri bangsa nusantara. *)Penulis adalah: Kasubbag Umum Kepegawaian - Sekretariat BPPK

Í»´¿-¿® ß´«³²·

ALUMNI ÛÜËÕßÍ× ÕÛËßÒÙßÒ


ëí

Ö»²¼»´¿

Ü·µ´¿¬ ÞÐÐÕ

Ð»®·±¼» Ñµ¬±¾»® ó Ü»-»³¾»® îððç ×ò ÐËÍÜ×ÕÔßÌ ÐÛÒÙÛÓÞßÒÙßÒ ÍËÓÞÛÎ ÜßÇß ÓßÒËÍ×ß

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÓßÕßÍÍßÎ

Êò ÐËÍÜ×ÕÔßÌ ÕÛËßÒÙßÒ ËÓËÓ

Ò±

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

Ò±

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

Ò±ò

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ï

Ü·µ´¿¬ Ð×Ó ×Ê ß²¹µ¿¬¿² ïîí

ï

ÜÌÍÍ Î»-·µ± Ó¿²¿¹»³»²¬

ï

ËÐÕÐ Ê Ó»²¹«´¿²¹

î

Ü·µ´¿¬ Ð×Ó ×Ê ß²¹µ¿¬¿² ïîì

î

ÜÌÍÍ Î·-µ Þ¿-» ß«¼·¬

î

Í»³·²¿®

í

Ü·µ´¿¬ Ð×Ó ×Ê ß²¹µ¿¬¿² ïîë

í

ÜÚ ÖÚß Ð»³¾»²¬«µ¿² ß¸´· ß«¼·¬±® ß¸´· ß²¹µ¿¬¿² ××

í

Ð®±¼·° × Þ»¿ ¼¿² Ý«µ¿·

ì

Ü·µ´¿¬ Ð×Ó ×Ê ß²¹µ¿¬¿² ïîê

ì

ÜÚ ÖÚß Ð»³¾»²¬«µ¿² ß¸´· ß«¼·¬±® Ì»®¿³°·´ ß²¹µ¿¬¿² ×

ë

Ü·µ´¿¬ Ð×Ó ××× ß²¹µ¿¬¿² íð

ë

ÜÚ ÖÚß Ð»³¾»²¬«µ¿² ß¸´· ß«¼·¬±® Ì»®¿³°·´ ß²¹µ¿¬¿² ××

ê

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×

ê

Üº Ð®¿²¿¬¿ Õ±³°«¬»® ß¸´·

é

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ××

è

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×××

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ Ý×ÓßØ× Ò±ò ï

Ö»²·- Ü·µ´¿¬ ÜÌË Õ»-¿³¿°¬¿¿² Þ»¿ ¼¿² Ý«µ¿·

Ê×ò ÐËÍÜ×ÕÔßÌ ÕÛÕßÇßßÒ ÒÛÙßÎß ÜßÒ ÐÛÎ×ÓÞßÒÙßÒ ÕÛËßÒÙßÒ

ç

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×Ê

Ò±

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ïð

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² ×

ï

ÜÌÍÍ Þ»®¿½¿®¿ ¼· Ð»²¹¿¼·´¿²

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÓßÒßÜÑ

ïï

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² ××

î

ÜÌÍÍ Ö«®« Í·¬¿ Ð·«¬¿²¹ Ò»¹¿®¿

ï

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×

ïî

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² ×××

í

ÜÌÍÍ Þ»®¿½¿®¿ ×× ¼· Ð»²¹¿¼·´¿²

î

ÐÐßÕÐ ß²¹µ¿¬¿² Ê××

ïí

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² ×Ê

ì

ÜÌÍÍ Ð»³»®·µ-¿¿² Õ»µ¿§¿¿² Ò»¹¿®¿

í

ÐÐßÕÐ ß²¹µ¿¬¿² Ê×××

ïì

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² Ê

ì

ÐÐßÕÐ ß²¹µ¿¬¿² ×È

ïë

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² Ê×

Ò±ò

ë

Þ»²¼¿¸¿®¿ Ð»²¹»´«¿®¿²

ïê

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² Ê××

ï

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×

ïé

Ü·µ´¿¬ Þ»®¾¿-·- Õ±³°»¬»²-· Û-»´±² ××× ß²¹µ¿¬¿² Ê×××

î

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ××

í

ËÐÕÐ Ê Ó»²¹«´¿²¹

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÓÛÜßÒ Ö»²·- Ü·µ´¿¬

Ò±ò

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÐÛÕßÒÞßÎË Ò±ò ï

××ò ÐËÍÜ×ÕÔßÌ ßÒÙÙßÎßÒ ÜßÒ ÐÛÎÞÛÒÜßØßÎßßÒ

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

Ö»²·- Ü·µ´¿¬ Ð®±¼·° × Þ»¿ ¼¿² Ý«µ¿·

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÐßÔÛÓÞßÒÙ

Ò±

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ï

ÜÌÍÍ Õ«¿-¿ ÞËÒ ß²¹µ¿¬¿² ×

Ò±ò

î

ÜÌÍÍ Õ«¿-¿ ÞËÒ ß²¹µ¿¬¿² ××

ï

ËÐÕÐ Ê Ó»²¹«´¿²¹

í

Þ»²¼¿¸¿®¿ Ð»²¹»´«¿®¿² ß²¹µ¿¬¿² Ê

î

ÜÌË Õ»-¿³¿°¬¿¿² Þ»¿ ¼¿² Ý«µ¿·

ì

Þ»²¼¿¸¿®¿ Ð»²¹»´«¿®¿² ß²¹µ¿¬¿² Ê×

ë

Ð»²¹»´±´¿¿² Þ»´¿²¶¿ Ð»¹¿©¿· Ò»¹»®·

ê

Ð»²¹»´±´¿¿² ßÐÞÒ ß²¹µ¿¬¿² ×××

Ò±ò

é

Ð»²¹»´±´¿¿² ßÐÞÒ ß²¹µ¿¬¿² ×Ê

è

Ð»²¹»´±´¿¿² ßÐÞÒ ß²¹µ¿¬¿² Ê

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÐÑÒÌ×ßÒßÕ Ò±ò

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ï

Ð®±¼·° × Þ»¿ ¼¿² Ý«µ¿·

î

ÜÌÍÍ Ð»²¹¿¼¿¿² Þ¿®¿²¹ ¼¿² Ö¿-¿

í

ÜÌÍÍ Ð»²¹»´±´¿¿² ÞÓÒ

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ì

Þ»²¼¿¸¿®¿ Ð»²¹»´«¿®¿²

ï

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×

ë

Ð»²¹¿¼¿¿² Þ¿®¿²¹ ¼¿² Ö¿-¿

î

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ××

í

ËÐÕÐ Ê Ó»²¹«´¿²¹

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÇÑÙÇßÕßÎÌß

ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÜÛÒÐßÍßÎ Ò±ò

×××ò ÐËÍÜ×ÕÔßÌ ÐßÖßÕ ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÓßÔßÒÙ

Ò±

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ï

Ü·µ´¿¬ Ð»²§»¹¿®¿² Ð»³»®·µ-¿ Ð¿¶¿µ ß²¹µ¿¬¿² ×

Ò±ò

î

Ü·µ´¿¬ Ð»²§»¹¿®¿² Ð»³»®·µ-¿ Ð¿¶¿µ ß²¹µ¿¬¿² ××

ï

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×

í

Ü·µ´¿¬ Ð»²§»¹¿®¿² Ð»³»®·µ-¿ Ð¿¶¿µ ß²¹µ¿¬¿² ×××

î

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ××

ì

Ü·µ´¿¬ Ð®±-»- Þ·-²·- ÉÐ øÓ·¹¿-÷

í

ËÐÕÐ Ê Ó»²¹«´¿²¹

ë

Ü·µ´¿¬ Ô¿²¶«¬¿² Ð»²¹«³°«´¿² Ü¿¬¿ ¼¿² ×²º±®³¿-·

ì

ÐÞÖ

ë

Ð®±¼·° × Þ»¿ ¼¿² Ý«µ¿·

Ð®±¼·° × Þ»¿ Ý«µ¿·

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

×Êò ÐËÍÜ×ÕÔßÌ ÞÛß ÜßÒ ÝËÕß× ÞßÔß× Ü×ÕÔßÌ ÞßÔ×ÕÐßÐßÒ

Ò±

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

ï

ÜÌÍÍ Ð»³»®·µ-¿¿² Í¿®¿²¿ Ð»²¹¿²¹µ«¬ ß²¹µ¿¬¿² ××

î

ÜÌÍÍ Ì»µ²·- Ð»³»®·µ-¿¿²

ï

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ×

í

ÜÌÍÜ Õ»°¿¾»¿²¿² ¼¿² Ý«µ¿· Õ¸«-«- Ô«´«-¿² Ð®±¼·° ×

î

Ð®¿¶¿¾¿¬¿² Ìµò ××× ß²¹µ¿¬¿² ××

ì

Ü·µ´¿¬ Ú«²¹-·±²¿´ ÐÚÐÜ ß²¹µ¿¬¿² ××

í

ËÐÕÐ Ê Ó»²¹«´¿²¹

ë

ÜÌÍÍ ×²¬»´»¶»² ß²¿´·-·-

ì

É±®µ-¸±° Ö«®« Í·¬¿ Ð¿¶¿µ Ü¿»®¿¸

ê

ÜÌÍÍ Ð»²§·¼·µ Ô¿²¶«¬¿²

ë

É±®µ-¸±° Ð»²·´¿·¿² ß-»¬ Ü¿»®¿¸

Ò±ò

ï

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

Ö»²·- Ü·µ´¿¬

INFORMASI LEBIH LANJUT mengenai jadwal diklat dapat dilihat pada menu Kalender Diklat di Portal www.bppk. depkeu.go.id atau silahkan hubungi Pusdiklat dan BDK terkait.

SEKRETARIAT BPPK PHONE

+62 21 7394666, 7204131

FAX

+62 21 7261775

ëì





ëë

¹¿´»®·

1

2

3

4

5

6

7

8

1-3 Kegiatan Studio BPPK 4-8 Suasana Rapim Depkeu

ëê


3


kultur mahasiswa STAN itu adalah orang yang mau belajar, mau bekerja keras

Recommend Documents