KUALITAS SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
ARTIKEL ILMIAH
Heru Prayitno P2FB07066
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO 2012
1
2
KUALITAS SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
HERU PRAYITNO P2FB07066 Disetujui untuk dipublikasikan:
I.
II.
Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko MS Pembimbing 1 …………………………………… Drs. Pawrtha Dharma, M.Si Pembimbing 2
…………………………………….
Purwokerto, 6 Februari 2012 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Dr. Ali Rokhman, M.Si NIP 19671017 199303 1 003
3
KUALITAS SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
Oleh : Heru Prayitno
RINGKASAN
Pengembangan situs website Pemerintah Daerah merupakan bentuk pelayanan publik baru (New Public Service) di bidang Administrasi Publik, sebagai sarana efektif untuk memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik dan efisien di era teknologi digital. Tujuan penelitian guna mengetahui kualitas website Pemerintah Kabupaten Purbalingga (http://www.Purbalinggakab.go.id) dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Responden penelitian meliputi Guru TIK, Wartawan dan Pengguna yang tercatat (subscribed) pada admin web. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pemilihan sampel dengan purposive samplin dengan instrumen utama kuesioner. Kualitas website diukur dengan instrumen webqual, yang meliputi kemudahan / kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi. Teknik analisa data dengan Importance Performance Analysis dan statistika deskriptif. Data kriteria web ideal dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan kualitas layanan website kurang karena skor gap menghasilkan nilai minus yakni 0,64. Gap paling tinggi adalah usability(-0,68), information quality(-0,66), dan interaction quality(-0,59). Tingkat kesesuaian unsur importance dan performance sangat tinggi yakni 85%. Kecepatan akses web, kemudahan berinteraksi, layanan yang dijanjikan maupun desain web memiliki skor yang paling rendah diantara item yang lain. Responden wanita, penggunaan USB untuk akses internet, pengalaman lama mengenal internet, usia responden di bawah 35 tahun memiliki kepuasan yang rendah dalam menilai kualitas layanan website. Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas website dengan memperkuat Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Anggaran yang memadai. Kata kunci : e-government, gap, importance performance analysis, information quality, interaction quality, usability, web, webquality.
4
QUALITY OF WEB-SITE OF THE GOVERNMENT OF PURBALINGGA REGENCY IN IMPROVING PUBLIC SERVICE SUMMARY
The development of the website of „Regency Government‟ is a new public service in the field of Public Administration. It is an effective means to give better service and more efficient in the digital era. The aim of the research is to know the quality of the website of the government of Purbalingga Regency (http://www.Purbalingga.go.id) in improving the work of public service. Respondent of the research includes TIK teachers, journalist, and subscribers recorded in admin-web. The kind of research is descriptive qualitative. The technique of choosing samples uses purposive sampling. The main instrument is questioner. The quality of the website is measured with webqual instrument which include usability, information quality, and interaction quality. Technique data analysis uses Importance Performance Analysis and Descriptive Statistic. Data about ideal criteria of web is compared with the real condition. The result of the research shows that the quality of the website service is still low because the gap score results in minus grade that is – 0,64. The highest gap is usability(-0,68), then information quality(0,66) and interaction quality (0,59). The appropriateness between importance and performance is very high that is 85 %. The speed of web access, the interaction among visitors, service promised as well as web design has the lowest score among other items. Female respondent, the USB user for internet access, the experience in using internet, the age of respondent under 35 years have low satisfactory in determining the website service quality. The government of Purbalingga regency must make an effort to improve the quality of website by strengthening the organization Human Resources and adequate financial support. Key word : e-government, gap, importance performance analysis, information quality, interaction quality, usability, web, webquality.
I.
PENDAHULUAN Dasar teoritis pelayanan publik ideal menurut paradigma New Public Service adalah pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Tugas pemerintah melakukan negosiasi dan elaborasi berbagai kepentingan komunitas sehingga karakter dan nilai yang terkandung
5
dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2003:9). Website Pemerintah Daerah sebagai bentuk Pelayanan publik berbasis internet (electronic government) perlu mendapatkan perhatian karena sebagai model pelayanan publik baru
(new public service) sehingga harus bersifat
nondiskriminatif sebagaimana dasar teoretis yang digunakan, yakni menjamin adanya persamaan di antara warga negara, tanpa membeda-bedakan asal usul, kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Karena fungsi
pemerintah memberikan informasi kepada warganya baik secara pasif maupun aktif termasuk akses ke data publik, ketentuan resmi termasuk situs web pemerintah (Denhardt & Janet Vinzant, 2007:97). Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government serta Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 65/2002, tentang pengembangan layanan pemerintah secara elektronis pada berbagai instansi pemerintah, baik di pusat dan daerah merupakan upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memanfaatkan Teknologi Informasi. Selain itu buku panduan yang diterbitkan manajemen
diantaranya sistem
pengembangan
dokumen
infrastruktur
elektronik,
portal
penyusunan
pemerintah,
rencana
induk
pengembangan E-Government lembaga, penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, dan masih banyak lagi. Banyak ditemukan situs website pemerintah daerah yang dibangun seadanya tanpa memperhatikan acuan seperti yang dituangkan dalam buku panduan sehingga situs web hanya sebatas proyek tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, dan itu yang terjadi pada situs web pemerintah diseluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Situs web pemerintah kabupaten sebagian besar sebatas menampakkan informasi, belum menunjukkan tahapan interaksi maupun transaksi (Rokhman, 2008).
6
Hasil survey e-government Pemerintah Kabupaten Purbalingga
yang
dilakukan oleh PT Jaringan Lintas Utara (Jatara) Yogyakarta pada tahun 2006 menunjukkan unsur kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten diantaranya sumber daya manusia berpendidikan cukup memadai, adanya kesadaran dan inisiatif mengenai perlunya teknologi informasi, jumlah perangkat keras yang memenuhi, ketersediaan jaringan, tingginya keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi (Jatara, 2006:28). Sisi kelemahan adalah adanya SDM yang tidak termanfaatkan secara optimal, beluma adanya penanggungjawab untuk keamanan dan kerusakan, belum adanya sistem yang terpadu dan masih mahalnya akses terhadap fasilitas pendukung teknologi informasi oleh sebagian masyarakat. Situs web Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang teknologi informasi berbasis internet perlu diteliti apakah fungsi dan peranannya memiliki kualitas yang sesuai dengan harapan para pengguna. Pengunjung situs web yang tercatat pada counter pengunjung sampai dengan pertengahan tahun 2011 mencapai lebih dari 8 (delapan) juta serta kemajuan teknologi alat komunikasi khususnya internet semakin banyak diminati masyarakat dan merupakan aset positif dalam penyampaian program program informasi layanan bagi masyarakat yang seharusnya dapat ditangkap oleh penentu kebijakan khususnya hal yang berkaitan dengan implementasi electronic government melalui website Pemerintah Daerah. Maka diperlukan sebuah evaluasi terhadap website yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga, sehingga akan diketahui kualitas situs website ini dilihat dari segi pengguna atau masyarakat dan dari standar pemerintah yaitu berdasar Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi Republik Indonesia tahun 2003.
7
II. METODE PENELITIAN Jenis
penelitian deskriptif kuantitatif.
menggunakan penelitian survai, karena
Pendekatan penelitian ini
peneliti ingin menggambarkan
karakteristik tertentu dari suatu populasi berkenaan dengan sikap, tingkah laku, atau aspek sosial lainnya (Sanapiah Faisal, 2001:21). Peneliti ingin mengetahui kualitas website http://www.Purbalinggakab.go.id dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dikirimkan melalui email responden serta dikerjakan langsung untuk guru TIK. Pengolahan data dengan teknik statistik untuk mengolah informasi kuantitatif (data kuantitatif) sedemikian rupa sehingga informasi atau data tersebut mempunyai arti (Sanapiah Faisal, 2001:163). Populasi pengguna website Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersifat intangibel (tidak tampak) dan sulit dihitung karena berkaitan dengan dunia maya. Namun demikian terdapat komunitas tertentu yang senantiasa aktif mengunjungi dan menggunakan situs web Pemerintah Purbalingga untuk berbagai keperluan dan kepentingannya yakni Wartawan yang sering menulis berita tentang Purbalingga, Guru TIK SMP yang mengajarkan tentang akses web situs pemerintah serta pengguna yang telah tercatat karena melakukan subscribe sehingga telah tercatat pada admin pengelola web. Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah nonprobability sampling
yaitu
pengambilan sampel yang tidak memberi
peluang yang sama bagi wakil populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Dengan menggunakan tabel Nomogram dari Harry King (Sugiyono, 2008) akhirnya ditentukan sampel penelitian. Sampel secara sistematis (systematic sampling), diurutkan dan dipilih berdasarkan nomor urut ganjil genap. Dari daftar wartawan, guru TIK SMP serta daftar user subcribe pada admin web dipilih pada nomor urut genap.
8
Teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner atau angket yang dikirimkan melalui email responden serta dikerjakan langsung untuk guru TIK. Data sekunder tentang kebijakan pengelolaan website melalui informan di bidang Humas Setda maupun bidang Informasi komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Variabel kualitas situs web meliputi usability (fungsi/kegunaan/ kemudahan), Information Quality (kualitas informasi), Service Interaction Quality (kualitas interaksi layanan) yang merupakan gabungan dari parameter Asisten Deputi Media Baru Depkominfo yang digunakan untuk menilai situs web Pemerintah Daerah serta instrumen webqual versi 4.0 (Stuart J. Barnes, Kenny Liu, Richard T. Vidgen, 2001). Dengan menggunakan teknik
Importance
Performance Analysis masing masing variabel di hitung tingkat kepentingan, pelayanan yang diharapkan atau expected (Y) dan kinerja, pelayanan yang diterima atau perceived (X) dari website Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai atau bahkan melebihi apa yang diharapkan pengguna website (expected service), maka kualitas website dipersepsikan baik. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima (perceived service) lebih rendah dari yang diharapkan (expected service), maka kualitas website masih kurang. Dengan diagram Importance Performance Analysis dapat diukur tentang atribut apa yang seharusnya dikerjakan oleh Pemerintah Daerah agar menghasilkan web yang semakin berkualitas.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang beralamat pada http://www.purbalinggakab.go.id memiliki kualitas kurang dalam melayani pengguna. Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya tentang kualitas website Pemerintah Kota Surakarta (Hendra Rahman, 2010). Hasil penelitian meneunjukkan bahwa skor kinerja/performance
9
(perceived) adalah 3,71 dan lebih rendah dari skor importance (expected) 4,35 atau dengan selisih / gap minus yakni – 0,64 sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 3.1 Skor Kualitas Website Pemerintah Kabupaten Purbalingga
PROFIL RESPONDEN
KETERANGAN
FREQ
RATA RATA PERFOR IMPOR MANCE TANCE WEB(X) WEB(Y) 3.70 4.32
SKOR KUALITAS WEB (X-Y)
JENIS
LAKI LAKI
29
KELAMIN
PEREMPUAN
11
3.73
4.45
-0.72
KURANG DARI 35 THN
20
3.62
4.38
-0.77
LEBIH DARI 35 TAHUN
20
3.80
4.33
-0.53
AKSES
MODEM USB
16
3.72
4.46
-0.74
INTERNET
KABEL/PROVIDER
24
3.70
4.28
-0.59
PENGALAM AN
KURANG DARI 3 THN
9
3.85
4.29
-0.44
INTERNET
LEBIH DARI 3 TAHUN
31
3.67
4.37
-0.71
USER
18
3.70
4.47
-0.78
USER +
22
3.72
4.26
-0.54
RATA RATA
3.71
4.35
- 0,64
UMUR
PEKERJAAN
-0.62
Sumber : Hasil Penelitian
Hasil analisis statistik deskriptik dengan memperhatikan profil responden menunjukkan bahwa responden Wanita memiliki skor gap -0.72 yakni lebih tinggi dari responden Laki-Laki yakni memperoleh -0.62. Hal ini terjadi karena konten atau isi website Pemerintah Kabupaten Purbalingga bukan ”selera” untuk wanita sehingga memiliki tuntutan yang tinggi. Sebagaimana dirilis oleh Kompas.com bahwa pengguna internet perempuan lebih sedikit dibanding dengan laki-laki, yakni hanya 35 % dari pengguna aktif di Indonesia pada tahun 2010 (http://tekno.kompas.com/read/2011/01/23/12503713/ Perempuan.Lebih. Dominan.di.Internet). Walau sama-sama mengakses internet, ternyata perempuan dan laki-laki memiliki selera yang berbeda dalam menentukan konten apa yang menarik bagi sebagian besar mereka. Perempuan memang lebih suka bersosialisasi, membeli dan mengikuti topik yang erat hubungannya dengan
10
kaum perempuan, sedangkan laki-laki lebih kepada pengetahuan, berita, forum dan membeli barang yang dekat dengan karakteristik mereka seperti komputer dan gadget. Responden yang menggunakan modem USB, usia responden di bawah 35 tahun, pengalaman internet lebih dari 3 tahun memiliki skor gap yang lebih tinggi dibandingkan profil lainnya. Dengan demikian semakin tinggi gap / selisih menandakan semakin rendahnya kepuasan, dan hal itu menunjukkan kurang / rendahnya kualitas website. Khusus untuk pengguna internet lebih dari 3 (tiga) tahun memiliki tingkat ketidakpuasan akan kualitas web yang lebih tinggi karena dengan bertambahnya ketrampilan penguasaan internet maka pengguna akan memiliki minat terhadap informasi maupun kebijakan publik yang diberikan melalui situs web Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rokhman (2010:4) yang berjudul Potential Users and Critical Success Factors of e-government Services: the Case of Indonesia, bahwa pengguna internet yang telah cukup lama, lebih dari 3 tahun akan memiliki perhatian terhadap e-government dibanding dengan pemula.
Tabel 3.2 Skor Kualitas Website setiap Variabel VARIABEL USABILITY
VARIABEL SKOR
INFORMATION QUALITY
VARIABEL SKOR
INTERACTION QUALITY
SKOR
PERFORMANCE
3.74
PERFORMANCE
5.78
PERFORMANCE
3.55
IMPORTANCE
4.42
IMPORTANCE
4.44
IMPORTANCE
4.14
SKOR GAP
-0,68
SKOR GAP
-0,66
SKOR GAP
-0.59
Sumber : Hasil Penelitian
Aspek kegunaan (usability) memiliki gap / selisih paling tinggi antara realitas dan harapan yakni -0,68, kemudian berturut turut aspek kualitas informasi (- 0,66) dan kualitas interaksi (- 0,59). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas web Pemerintah Daerah masih dalam tahapan persiapan / web presence
11
atau publish dan belum memasuki tahap pematangan maupun pemantapan apalagi pemanfaatan. Hasil penelitian menguatkan peneliti sebelumnya Edwi Arief Sosiawan (2005) dan juga hasil Survai online yang dilakukan terhadap 30 Kabupaten dan enam kota di Jawa Tengah (Rokhman, 2008) yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web, namun implementasi mayoritas situs web Pemerintah Daerah masih berada pada tingkat pertama yakni publish. Hasil analisis Importance Performance Analysis menghasilkan diagram sebagaimana di bawah ini. Diagram cartesius Importance Performance 10
4.80 11 9
Importance Web Pemkab
4.60
8
2
12
6
5
4.40
14
20
7 19
17
16
4
13
24
18
3 1
4.20 15
23 22
4.00
21
3.80
3.60 3.40
3.60
3.80
4.00
Performance Web Pemkab
Gambar : 3.1. Grafik Importance Performance Analysis Sumber : Hasil Penelitian
Kuadran satu (high importance & low satisfaction) kondisi pada saat ini belum memuaskan sehingga
Pemerintah Daerah / pengelola situs berkewajiban
mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja
12
berbagai faktor tersebut, yakni atribut nomor 9, 2, 5 dan 20 kecepatan akses, kemudahan berinteraksi, penampilan website, rasa aman. Kuadran dua (high importance & high satisfaction) faktor penunjang bagi kepuasan konsumen sehingga pengelola situs web berkewajiban memastikan bahwa kinerja institusi yang dikelolanya dapat terus mempertahankan prestasi yang telah dicapai diantaranya atribut nomor 10, 11, 8, 12, 13, 4, 6 dan 14 yakni akurasi informasi, dapat dipercaya, menguntungkan, terkini, relevan, desain web dan mudah dipahami. Sedangkan atribut nomor 21, 22, 15, 23, 16, 17 masuk dalam kuadran tiga, (low importance & low satisfaction) yakni tingkat kepuasan yang rendah dan sekaligus dianggap tidak terlalu penting bagi pengguna, sehingga pihak pengelola situs tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor –faktor tersebut. Termasuk dalam atribut tersebut adalah perasaan pengunjung, komunikasi dengan admin, detail informasi, dan kelengkapan informasi. Kuadran empat, (low importance & high satisfaction) tidak terlalu penting seperti atribut kemudahan mengoperasikan serta menavigasikan web, sehingga pihak manajemen perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan peningkatan.
IV.
KESIMPULAN
Dari hasil pengolahan dan analisis hasil penelitian tentang kualitas layanan publik berbasis web pada situs Pemerintah Kabupaten Purbalingga bahwa kualitas layanan website kurang karena skor gap menghasilkan nilai minus yakni -0,64. Gap paling tinggi adalah usability, kemudian information quality, dan interaction quality. Tingkat kesesuaian antara unsur importance dan performance sangat tinggi yakni 85%. Kecepatan akses web, kemudahan pengunjung berinteraksi, layanan yang dijanjikan maupun desain web memiliki skor yang paling rendah diantara item yang lain. Responden wanita, penggunaan USB untuk akses internet, pengalaman lama mengenal internet, usia responden di
13
bawah 35 tahun memiliki kepuasan yang rendah dalam menilai kualitas layanan website. Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas website dengan memperkuat Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Anggaran yang memadai.
V. SARAN
1. Perlu
diupayakan
agar
pengelolaan
website
Pemerintah
Kabupaten
Purbalingga mengacu pada buku panduan pengelolaan website (USDRP, 2010). 2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten memiliki desain / blue print dalam pengembangan e-gov sebagai tindaklanjut rekomendasi dari Konsultan Jaringan Lintas Utara (Jatara) serta implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 03 tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-gov. 3. Kecepatan akses serta kemudahan untuk berinteraksi dengan admin maupun pengunjung web harus menjadi skala prioritas dengan cara perawatan dan penempatan SDM yang memadai. 4. Desain dan content web Pemerintah Kabupaten Purbalingga hendaknya dibangun dengan menarik, berisi content yang senantiasa di update sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sub domain link hendaknya diupayakan dapat diakses dengan melibatkan serta mengefektifkan peran Dinas / SKPD terkait.
14
DAFTAR PUSTAKA
Denhardt & Denhardt. 2003. The New Public Service: An Approach To Reform. International Review of Public Administration Vol 8 No 1. Denhardt, Janet Vinzant. 2007. The new public service: serving, not steering. Library of Congress Cataloging-in-Publication. M.E. Sharpe, Inc. Data 80 Business Park Drive, Armonk, New York 10504 240 p. Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 65/2002 Pengembangan Layanan Pemerintah Secara Elektronis pada berbagai instansi pemerintah . Edwi Arief Sosiawan, 2005. Evaluasi Implementasi E-government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia : Perspektif Coontent dan Manajemen. http://www. edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20egov.pdf Faisal, Sanapiah. 2001. Format-format Penelitian Sosial. PT Raja Grasindo Persada Jakarta, 293 hlm. Hendra Rahman. 2010. Kualitas Pelayanan Website Resmi Milik Pemerintah Kota Surakarta. Pustaka.uns.ac.id Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Jatara. PDE. 2006. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Master Plan Egovernment Kabupaten Purbalingga. PT Jaringan Lintas Utara Yogyakarta dan Kantor PDE dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga. John A. Martilla and John C. James , Importance-Performance Analysis. The Journal of Marketing Vol. 41, No. 1 (Jan., 1977), pp. 77-79 Rangkuti, Freddy. 2003. Measuring Customer Satisfaction – Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan plus Analisis Kasus PLN – JP. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Rokhman, Ali. 2008, “Potret dan hambatan e-government Indonesia”. Inovasi online, edisi vol.11/XX, Juli 2008. Rokhman, Ali. 2010 .Potential Users and Critical Success Factors of e-government Services: the Case of Indonesia. Paper. INCOPO Yogyakarta 2011.
15
Stuart J. Barnes, Kenny Liu, Richard T. Vidgen. 2001. Evaluating Wap News Sites School of Management, University of Bath, Bath BA2 7AY, United Kingdom. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta Bandung, 334 hlm. USDRP. 2010. Panduan Pembangunan Situs Web Pemerintah Daerah. Urban Sector Development Reform Project. Jakarta. ---------; (http: // tekno.kompas.com / read / 2011/ 01/23/ 12503713 /Perempuan. Lebih. Dominan.di.Internet). ----------;Peraturan Menkominfo Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan nama domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah.
