Kronologis Peristiwa di FKUI

Kronologis Peristiwa di FKUI Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. Menyandang nama Republik Indonesia, reputasi UI tentu harus sangat dijaga untuk tetap menjadi yang terkemuka dalam bidang pendidikan. Namun, nama besar yang telah lama dipertahankan oleh para pendahulunya, kini telah tercoreng oleh kisruh-kisruh yang terjadi di dalam universitas. Banyaknya pemberitaan mengenai konflik internal di dalam tubuh UI akibat ketidakberesan tata kelola universitas yang merebak menjadi konflik antara Universitas dan Fakultas akhir-akhir ini semakin gencar diberitakan dan sedikit banyak tentu menimbulkan keresahan. Kisruh yang ditengarai oleh keputusan sepihak Rektor UI untuk memberikan gelar Doctor Honoris Causa kepada Raja Arab pada pertengahan tahun 2011 kini semakin meluas. Kisruh tersebut dinilai merupakan akibat dari ketidakberesan dalam tata kelola universitas dan semakin diperburuk dengan adanya dugaan korupsi yang terjadi dalam tubuh universitas (pertentangan antara penerapan PP No. 66 tahun 2010 dengan PP no. 152 tahun 2000). Kondisi ini semakin diperparah oleh tindakan pimpinan universitas yang semakin lama semakin menunjukkan inkonsistensi, diskriminasi bahkan terkesan sewenang-wenang terhadap fakultas-fakultas di lingkungan UI. Salah satu fakultas yang menjadi sorotan karena terkena imbas tindakan Rektor UI adalah Fakultas Kedokteran UI (FKUI). Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) merupakan fakultas yang tertua, pelopor pendidikan tinggi di negara ini dan merupakan salah satu fakultas yang terbesar di lingkungan UI. Sebagai pelopor, FKUI selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam menerapkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh Universitas Indonesia yaitu kebenaran, kejujuran dan keadilan (veritas, probitas & iustitia). Berpegang pada prinsip inilah FKUI tidak berpangku tangan ketika melihat ketidakbenaran dalam pelaksanaan universitas. Dalam rangka penerapan nilai-nilai luhur UI tersebut, muncul suatu gerakan yang dinamakan UI Bersih yang bertujuan untuk membenarkan tata kelola di universitas dan menghentikan ketidakbenaran (dugaan korupsi) yang terjadi. Gerakan yang dipelopori oleh para almamater FKUI, semakin meluas dan kini telah menjadi suatu pergerakan global di UI yang melibatkan seluruh Fakultas yang ada di lingkungan UI. Lebih jauh lagi, gerakan UI Bersih memiliki cita-cita untuk menanamkan nilai-nilai

luhur yang selalu dijunjung tinggi oleh UI kepada para penerusnya sehingga ketidakbenaran yang telah (dan tengah) terjadi tidak akan terulang di kemudian hari. Gerakan UI bersih yang dikoordinasikan oleh Dekan FKUI telah melaporkan ketidakbenaran dalam pelaksanaan universitas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesian Corruption Watch, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangangan dan Pembangunan serta Komisi Informasi Publik. Tindakan UI Bersih melaporkan kepada badan-badan tersebut di atas selain atas dasar pengamalan nilai luhur UI, juga berdasarkan atas kewajiban warga negara untuk melaporkan tindakan yang tidak benar (dalam konteks ini adalah korupsi), seperti yang tertulis dalam Undang-Undang anti korupsi. Dengan adanya laporan dari tim UI Bersih, posisi dan kredibilitas Rektor selaku pimpinan universitas tentu menjadi terancam secara hukum. Tidak tinggal diam, Rektorpun kemudian melakukan upaya pembelaan terhadap pelaporan tersbebut dan berupaya untuk membendung langkah tim UI Bersih yang sedikit banyak dapat mengancam kredibilitasnya. Namun, karena gerakan UI Bersih merupakan gerakan independen di luar organisasi UI, Rektor tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pergerakan ini, walaupun yang tergabung di dalamnya adalah para sivitas akademika UI. Karena dirasa tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikan pergerakan UI Bersih, Rektor melakukan serangkaian upaya lain yang masih dalam lingkup kewenangannya sebagai pimpinan UI, yakni dengan membatasi “ruang gerak“ para bawahannya yang turut bergabung dalam UI Bersih. Tindakan nyata yang dilakukan adalah dengan tidak memperpanjang masa tugas Dekan FKUI yang merupakan koordinator gerakan UI Bersih. Walaupun tindakan tersebut berada dalam lingkup kewenangannya sebagai pimpinan UI, namun ditinjau dari segi tata kelola, tindakan tersebut sangat tidak taat asas karena melanggar keputusan yang mengikat Rektor. Tindakan Rektor yang memberhentikan Dekan FKUI dan tidak memperpanjang masa tugasnya (Rektor hanya memberikan surat tugas sebagai Pelaksana Harian Dekan), sementara di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang kedua dekannya juga telah habis masa jabatannya, Rektor memberikan Surat Keputusan untuk perpanjangan masa tugas dekan kedua Fakultas tersebut. Tindakan ini dinilai inkonsisten dan diskriminatif oleh Dewan Guru Besar UI. Selain

itu, tindakan ini melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh Rektor sendiri dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Majelis Wali Amanat UI pada tanggal 22 Desember 2011, yang menyatakan bahwa UI berada dalam status quo dengan semua organ tetap hidup dan akan dibentuk Tim Transisi yang akan mengawal UI sampai terpilihnya Rektor baru. Berdasarkan kesepakatan tanggal 22 Desember 2011 tersebut, secara tersirat dapat diartikan bahwa Rektor tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan strategis. Tindakan Rektor yang tidak memperpanjang masa tugas Dekan FKUI juga telah mengabaikan arahan Dirjen Dikti tanggal 16 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Dekan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rektor sebagai organ eksekutif sehingga jika masa jabatan Dekan telah habis, maka Rektor dapat memperpanjang masa tugas Dekan sampai terpilih Dekan baru. Majelis Wali Amanat UI pun pernah menyampaikan surat kepada Rektor yang menyatakan bahwa Dekan baru di lingkungan UI akan dipilih dan diangkat oleh Rektor UI yang baru, sehingga tindakan Rektor ini pun melanggar surat MWA yang adalah atasan Rektor. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa Rektor bertindak tidak taat asas dan menyalahi tata kelola yang berlaku. Melihat tindakan tidak elegan dari Rektor, FKUI memberikan respon melaui surat Senat Akademik Fakultas dan Dewan Guru Besar FKUI. Namun, Rektor tidak bergeming dan bersikukuh pada keputusannya. Surat DGB & SAF FKUI hanya didiamkan bahkan Rektor tidak bersedia menerima kedatangan DGB & SAF FKUI yang turut mendampingi Dekan FKUI untuk menghadiri undangannya. Alasan keengganan Rektor bertemu dengan DGB & SAF adalah karena beliau mengundang Dekan FKUI, bukan DGB & SAF. Dari perlakuan Rektor terhadap DGB & SAF FKUI ini, tampak bahwa Rektor tidak menghargai DGB & SAF sebagai organ tertinggi di FKUI serta tidak memandang ketua DGB & SAF sebagai sesama Guru Besar. Tindakan tidak pantas dari Rektor ini dinilai FKUI sebagai bentuk pelecehan terhadap Fakultas yang merupakan cikal bakal UI. Lebih jauh lagi, Rektor “mendepak” Dekan FKUI dari Fakultas dengan mengembalikan

yang

bersangkutan

kepada

induk

kepegawaiannya

yaitu

Departemen Kesehatan dan mengangkat salah seorang sivitas akademika FKUI untuk menjadi Pjs Dekan FKUI. FKUI merasa diadu domba dengan tindakan Rektor. Tindakan ini kemudian menuai kritik keras dari seluruh pihak termasuk Senat Akademik Universitas, Dewan Guru Besar UI serta Tim Transisi yang kemudian menerbitkan surat teguran kepada Rektor.

Setelah membaca pemaparan di atas, tampak bahwa masalah tata kelola di UI telah berkembang menjadi masalah global yang kian hari kian rumit karena selaku pimpinan, Rektor UI tidak menunjukkan tindakan yang mentaati peraturan yang berlaku. Bukan hanya FKUI, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat (DGB UI, SAU UI dan Tim Transisi) menilai bahwa Rektor UI telah banyak melakukan penyimpangan dan bertindak sewenang-wenang sehingga perlu diambil tindakan untuk menyelesaikan kemelut ini. Berikut akan disajikan rangkaian surat-surat yang terkait dengan peristiwa di FKUI semenjak terbentuknya Tim Transisi UI (berdasarkan kesepakatan tanggal 22 Desember 2011) yang telah disusun berdasarkan urutan kronologis. 1. Rektor meminta arahan Dirjen Dikti terkait beberapa Dekan Fakultas di UI yang akan mengakhiri masa tugas dalam waktu dekat, diterbitkan surat dari Dirjen Dikti No. 86/E/T/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang menyatakan bahwa, Dekan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Rektor sebagai organ eksekutif, dan Jika masa jabatan Dekan teah habis, Rektor dapat memperpanjang sampai masa status quo selesai dan Dekan definitif ditetapkan. 2. Surat Majelis Wali Amanat No. 043/H2.MWA/OTL.00/2012 tanggal 19 Maret 2012, mengenai penatalaksanaan pergantian dekan di lingkungan UI, dan meminta Rektor bahwa semua Dekan baru di lingkungan UI akan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UI yang baru. 3. Senat Akademik Fakultas telah mengirimkan surat kepada Rektor UI No. 017/H2.F1/SAF/OTL.05/2012 tanggal 5 April 2012, dan kepada Tim Transisi UI No. 018/H2.F1/SAF/OTL.05/2012 tanggal 18 April 2012 perihal perpanjangan masa tugas Dekan FKUI selama masa transisi. 4. Pada tanggal 22 April 2012, masa Jabatan Dekan FKUI berakhir, dan Rektor menerbitkan Surat Tugas No. 298A/H2.R/SDM.01.01/2012 tanggal 20 April 2012 yang berisi, sambil menunggu Dekan definitif ditetapkan, maka Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) diangkat sebagai Pelaksana Harian Dekan FKUI sampai masa status-quo selesai dan terpilihnya Dekan yang definitif atau karena pertimbangan kelancaran operasional fakultas. Dan pada tanggal yang sama Rektor menerbitkan Surat Keputusan No. 0709A/SK/R/UI/2012 tentang perpanjangan masa jabatan dekan FISIP.

5. Pada tanggal 26 April 2012 Tim Transisi mengirimkan surat kepada Rektor UI No. 053/H2.TTR/OTL.00/2012 perihal Tim Transisi UI merekomendasikan agar Rektor segera memperpanjang masa tugas Dekan FKUI sampai pemilihan Dekan baru yang akan datang. 6. Pada tanggal 15 Mei 2012 Senat Akademik Fakultas FKUI mengirimkan surat kepada Rektor UI No. 24/H2.F1.D/HKP.06.01/2012 tentang permohonan perpanjangan masa tugas Dekan FKUI. Surat ini tidak ditanggapi oleh Rektor. 7. Pada tanggal 23 Mei 2012 Dewan Guru Besar FKUI mengirimkan surat kepada Rektor UI no.34/H2.F1/DGB/OTL.05/2012 perihal tanggapan surat tugas dan permohonan surat keputusan Rektor agar Rektor dapat menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang perpanjangan masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan FKUI. Seperti halnya surat dari SAF FKUI, surat DGB FKUI juga tidak ditanggapi oleh Rektor. 8. Tanggal 28 Juni 2012, Plh Dekan FKUI mendapatkan surat Rektor No. 496/H2.R/2012 tertanggal 26 Juni 2012 perihal Pemilihan Dekan FK Periode 2012-2016 yang berisi Plh Dekan agar segera melaksanakan proses pemilihan Dekan FK UI periode 2012-2016 sesuai dengan peraturan yang berlaku, paling lambat tanggal 3 Agustus 2012 sudah terpilih 3 calon Dekan dan disampaikan ke Rektor. 9. Tanggal 28 Juni 2012, melalui email Plh Dekan FKUI mendapatkan surat Teguran tertulis oleh Rektor dengan surat No. 504/H2.R/SDM.01.01/2012 10. Tanggal

3

Juli

2012,

Tim

Transisi

mengirimkan

surat

No.

039/H2.TTR/OTL.00/2012 perihal Pemilihan Dekan, berisi meminta Rektor UI segera menarik kembali surat-surat yang memerintahkan dilakukannya pemilihan Dekan baru baik di Fakultas Kedokteran maupun Fakultas Ekonomi. 11. Tanggal 4 Juli 2012, SAF dan DGB mengirimkan kepada Rektor UI surat Nomor 53/H2.F1/SAF/OTL.05/2012 perihal kesimpulan rapat pleno gabungan SAF dan DGB FKUI tentang instruksi pemilihan dekan FKUI 2012-2016 yang menyatakan bahwa belum dapat melaksanakan instruksi Rektor UI untuk melaksnakan pemilihan Dekan FKUI dan mengajukan 3 (tiga) nama terpilih kepada Rektor sebelum tanggal 3 Agustus 2012. 12. Tanggal 4 Juli 2012, SAF mengirimkan surat nomor 54/H2.F1.D/OTL.00/2012 kepada ketua Senat Akademik Universitas perihal permohonan surat keputusan Rektor, berisi memohon bantuan ketua SAU menyampaikan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputurusan Rektor tentang perpanjangan masa jabatan Dekan FKUI.

13. Tanggal 5 Juli 2012, Plh Dekan FKUI mendapatkan surat Undangan dari Rektor UI No. 517/H2.R/2012 untuk hadir pada pertemuan yang diadakan pada Jumat, 6 Juli 2012 tentang proses pemilihan Dekan. 14. Tanggal 9 Juli 2012 pukul 18.00 FKUI mendapatkan 3 surat dari Rektor UI tertanggal 6 Juli 2012, yaitu: 1. Surat No. 522/H2.R/2012 perihal penyampaian informasi kepada Ibu Menteri Kesehatan RI mengenai pengembalian Dr. dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K) kepada instansi induk, yakni Kementrian Kesehatan RI 2. Surat No. 527/H2.R/2012 perihal akhir tugas dan terima kasih, bahwa tugas Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) selaku Dekan dan Plh Dekan FKUI telah berkahir 3. Surat No. 528/H2.R/2012 perihal penugasan sebagai Pjs Dekan FKUI, bahwa menugaskan dr. Prijo Sidipratomo, SpRad(K) untuk bertindak selaku Pjs. Dekan FKUI dengan tugas-tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas-tugas harian sebagai Dekan b. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Dekan c. Melaksanakan pemilihan Dekan d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI 15. Tanggal 10 Juli 2012 pukup 08.30 WIB, Senat Akademik Fakultas dan Dewan Guru Besar FKUI mengadakan rapat pleno di ruang SAF untuk membahas mengenai surat-surat yang dikeluarkan oleh Rektor UI pada tanggal 9 Juli 2012. Hasil rapat pleno gabungan adalah pernyataan sikap bahwa SAF dan DGB FKUI menolak keputusan Rektor UI tersebut. 16. Tanggal 10 Juli 2012 pukul 10.00 WIB, diadakan rapat gabungan seluruh sivitas akademika yang terdiri dari SAF-DGB, staf pengajar, karyawan, mahasiswa, dan iluni FKUI. Seluruh sivitas akademika dan iluni FKUI sepakat untuk menolak keputusan Rektor UI. 17. Pada tangaal 10 Juli 2012, DGB UI menerbitkan 2 surat yaitu: a. Surat Nomor 075/H2.DGB/2012 yang menyampaikan teguranDGB UI kepada Rektor. DGB UI memandang telah terjadi inkonsistensi dan diskriminasi tindakan Rektor yang memperpanjang masa tugas semua Dekan di lingkungan UI yang telah habis masa jabatannya, akan tetapi tidak untuk Dekan Fakultas Ekonomi dan Kedokteran. DGB UI meminta agar

Rektor

menarik

kembali

mengakibatkan kekisruhan ini, yaitu:

seluruh

surat-surat

yang

telah

 Surat kepada dekan FK dan FE untuk melakukan pemilihan dekan sebelum tanggal 3 Agustus 2012  Surat pengembalian Sdr. Dr. Ratna Sitompul ke Kementerian Kesehatan  Surat kepada Sdr. Dr. Ratna Sitompul bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi dekan dan dosen FKUI  Surat Pengangkatan Sdr. Dr. Priyo sebagai Pjs Dekan FK UI b. Surat Nomor 076/H2.DGB/2012 yang ditujukan kepada Mendikbud perihal penyelesaian kisruh di UI. Dewan Guru Besar UI meminta bantuan kepada Mendikbud untuk menyelesaikan memohon Bapak Menteri Pendidikan untuk sekali lagi membantu menyelesaikan kisruh di UI dengan segera mengganti Rektor dengan pejabat caretaker agar UI terhindar dari permasalahan yang lebih pelik menjelang pemilihan Rektor. 18. Tanggal 10 Juli 2002, Tim Transisi mengirimkan surat himbauan Nomor 42/H2.TTR/OTL.00/2012 kepada dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) untuk menolak penugasan dirinya sebagai PJs Dekan FKUI agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Dalam surat ini, Tim Transisi menyebutkan bahwa sesuai hasil kesepakatan MWA-UI, Rektor UI dan Mendikbud pada tanggal 22 Desember 2011 di mana salah satu butir dalam kesepakatan tersebut adalah Rektor dalam keadaan status quo dan tidak boleh mengambil keputusan strategis. 19. Tanggal 12 Juli 2012, dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) menulis surat kepada Rektor UI yang menyatakan penolakan penugasan yang diberikan oleh Rektor UI kepada dirinya sebagai PJs Dekan FKUI. Dalam surat ini, disebutkan pula bahwa dr. Prijo telah berkonsultasi sebelumnya dengan Dirjen Dikti. 20. Tanggal 12 Juli 2012, DGB dan SAF FKUI mengeluarkan surat ucapan terima kasih kepada dr. Prijo Sidipratomo yang dengan berjiwa besar telah menolak penugasan dirinya sebagai PJs Dekan FKUI (melalui surat DGB Nomor 38/H2.F1/DGB/OTL.00/2012

dan

surat

SAF

Nomor

52/H2.F1/SAF/OTL.00/2012). Tindakan ini dipandang SAF-DGB sebagai tindakan yang penting dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan akademik di lingkungan kampus FKUI.