KRITIK KONSEPTUALISASI PEMEGANG HAK DAN PEMEGANG KEWAJIBAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

KRITIK KONSEPTUALISASI PEMEGANG HAK DAN PEMEGANG KEWAJIBAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA Muktiono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: [email protected]

Abstract: The Act No.39 of 1999 on Human Rights has strategic position due to its position as reference law for every lower legislation in the area of human rights, and therefore to some extent will influence the State complience in promoting human rights. One of the most central issues in the Act No. 39 of 1999 on Human Rights is about the conceptualization of human rights’ elements that are ‘rights holder’ and ‘duties-bearer’. There has been contradiction in terminological use of ‘rights holder’ and ‘duties-bearer’ by both state apparatus and community members. This research will conduct criticism to the conceptualization of ‘rights holder’ and ‘dutiesbearer’ in the Human Rights Act by means of interpretative study based on the relation between law and language. The output of this study is intended to contribute in enriching conceptual reference for legal interpretation conducted by the judge in the court in relation to human rights case; giving theoretical framework for legislature and government in establishing laws and regulation, policy, program, and plan as efforts to respect, protect, fulfil, and promote human rights. Key words: rights, duties, human rights

Abstrak Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan oleh karena itu akan menentukan kualitas kebijakan dan tindakan negara terkait penegakan Hak Asasi Manusia. Salah satu elemen esensial dalam penormaan definiendum HAM adalah “Pemegang Hak (rights holder)” dan “Pemegang Kewajiban (duties-bearer)”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif konseptual yang ditujukan untuk melakukan pengujian secara kritis terhadap konstruksi norma “Pemegang Hak (rights holder)” dan “Pemegang Kewajiban (duties-bearer)” yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Latar belakang faktual diselenggarakannya penelitian ini adalah karena terjadinya kontradiksi penggunaan terminologi “Pemegang Hak (rights holder)” dan “Pemegang Kewajiban (duties-bearer)” di ruang-ruang publik antara lain oleh otoritas negara, aktivis Hak Asasi Manusia, dan masyarakat. Kontribusi dari luaran penelitian (output) adalah pengayaan basis atau acuan interpretasi dalam ratio decidendi maupun obiter dictum para hakim terkait penanganan perkara pelanggaran (violation) maupun penyalahgunaan (abuse) Hak Asasi Manusia; selain itu, memberikan asistensi kepada otoritas legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan, program, rencana, dan tindakan terkait Hak Asasi Manusia sehingga mempunyai tingkat fisibilitas tinggi karena kejelasan pada aspek pelaksana kewajiban oleh lembaga-lembaga negara serta penargetan yang lebih jelas terkait siapa yang menerima manfaatnya. Kata kunci: hak, kewajiban, HAM 342

ARENA HUKUM Volume 8, Nomor 3, Desember 2015, Halaman 300-463

343

Latar Belakang

yang juga sama, tetapi pada lembaga negara

Pasca terungkapnya pelaku penembakan

yang berbeda memiliki pandangan yang

Lembaga

berbeda pula. Kepentingan dan sudut pandang

Pemasyarakat Cebongan, Yogyakarta, oleh

kelembagaan yang berbeda tentu menjadi

sekelompok oknum anggota pasukan elit

titik awal perbedaan tersebut dimana Menteri

Komando Pasukan Khusus (Kopassus), ruang

Pertahanan mempunyai kepentingan untuk

publik kemudian diramaikan oleh pendapat

menjaga harmoni hubungan kerja dengan

yang pro dan kontra terkait ada atau tidaknya

jajaran TNI sedangkan Komnas HAM berada

pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya

pada posisi yang moderat di antara korban

disebut

tersebut.

dan pelaku. Situasi tersebut tentu dapat

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro,

dimaklumi dalam konteks masing-masing

menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran

pihak mempunyai orientasi kepentingan dan

HAM dengan alasan karena kasus tersebut

karakter kelembagaan yang berbeda; tetapi

bukan

sistematis

menjadi problematik ketika pandangan yang

oleh pimpinan lembaga melainkan inisiatif

berbeda tersebut bersumber pada kerancuan

dari para oknum pelaku sehingga tidak

aturan hukum yang seharusnya mempunyai

perlu dibentuk dewan kehormatan militer

karakter kepastian dalam implementasinya

melainkan peradilan militer biasa1. Sikap

serta

berbeda diberikan oleh Komisi Nasional HAM

merupakan norma umum yang berlaku secara

(Komnas HAM) yang menyatakan bahwa

setara bagi setiap orang sesuai dengan prinsip

dalam kasus Cebongan tersebut berdasarkan

kesetaraan di depan hukum (equality before

beberapa indikator dari hasil investigasinya

the law). Tanpa kepastian, hukum tidak lagi

menunjukkan telah terjadinya pelanggaran

layak untuk disebut sebagai hukum karena

hak untuk hidup, hak mendapatkan keadilan,

telah kehilangan karakter perlindungannya

dan hak untuk tidak mendapat perlakuan

dan rentan terhadap penyalahgunaan oleh

kejam, tidak manusiawi dan merendahkan

kekuasaan.

terhadap

empat

HAM)

tahanan

dalam

merupakan

di

kasus

kebijakan

martabat manusia2.

tidak

multi-interpretasi.

Hukum

Pada kasus yang berbeda, Susilo Bambang

Contoh di atas menunjukan bahwa

Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia,

meskipun pada kasus yang sama dan

menyatakan bahwa peran dominan dalam

menggunakan dasar acuan undang-undang

menjaga kerukunan antar umat beragama

1 BBC Indonesia, Kasus Cebongan, tidak Melanggar HAM, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_ indonesia/2013/04/130411_menhan_kasus_cebongan.shtml, diakses 25 Maret 2014 pukul 10.00 WIB. 2 Hukum Online, Komnas HAM Temukan Pelanggaran HAM Kasus Cebongan, http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt51c18e3b23ff9/komnas-ham-temukan-pelanggaran-ham-kasus-cebongan, diakses 25 Maret 2014 pukul 12.30 WIB.

Muktiono, Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang ...

344

adalah berada di tangan Majelis Ulama

demikian, pengertian HAM dalam Pasal 1

Indonesia (MUI)3. MUI sebagai lembaga

dalam Undang-Undang tersebut menyatakan

non-negara dan menjadi perwakilan satu

bahwa “ HAM adalah seperangkat hak

kelompok agama saja, yaitu Islam, tentu

yang…wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

memiliki

untuk

dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah,

mengambil alih fungsi-fungsi negara yang

dan setiap orang…” yang menyuratkan

karakter utamanya adalah bersifat netral.

adanya pembagian beban (burden sharing)

Selain itu, MUI juga mempunyai keterbatasan

terkait aspek penghormatan, perlindungan,

dalam hal sumber daya organisasi, keuangan

dan pemenuhan HAM.

banyak

keterbatasan

dan kewenangan. Dalam perspektif hak atas

Kontradiksi yang terjadi baik secara

perlindungan terhadap kebebasan beragama

internal dalam konseptualisasi norma UU

dan berkeyakinan, tentu pernyataan presiden

HAM, antara UU HAM dengan Konstitusi,

tersebut menyiratkan adanya pembagian

maupun antara norma tersebut dengan praktik

beban kewajiban negara, yaitu perlindungan

sosial oleh aparatur negara dan kegiatan

hak, kepada lembaga non-negara.

masyarakat, telah menjadi fenomena terkait

Dua kasus di atas dapat menjadi titik awal

hukum dan HAM. Yang menjadi pertanyaan

untuk mempermasalahkan tentang bagaimana

besar adalah terkait prospek tercapainya tujuan

sebenarnya

Indonesia

dari keberlakuan hukum yaitu kemanfaatan,

pemangku

kepastian, dan keadilan dimana satu aspek

kewajiban (duties-bearer) dan pemegang

dengan aspek yang lain bersifat saling

hak (rights holder) serta bagaimana relasi

menguatkan4 baik secara yuridis, sosiologis

di antara keduanya. Secara normatif, secara

maupun filosofis5.

mengatur

hukum tentang

HAM

di

eksistensi

tegas Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang

Berdasarkan latar belakang di atas maka

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai

menyatakan bahwa negara, dan terutama

berikut:

Pemerintah, adalah pihak yang mempunyai

1. Bagaimanakah eksistensi dan interelasi

menghormati,

pemegang

melindungi, dan memenuhi HAM. Ketentuan

pemegang

serupa juga diatur dalam Pasal 8 Undang-

dalam UU HAM?

beban

kewajiban

untuk

hak

(right

kewajiban

holder)

dan

(duty-bearer)

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

2. Bagaimanakah konstruksi kritik atas

(selanjutnya disebut UU HAM). Namun

perumusan pemegang hak (right holder)

3 Novy Lumanauw, Presiden Minta MUI Dominan Tingkatkan Kerukunan Umat Beragama, http://www. beritasatu.com/nasional/105759-presiden-minta-mui-dominan-tingkatkan-kerukunan-umat-beragama.html. diakses 25 Maret 2014 pukul 15.15 WIB. 4 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 77-81. 5 Ibid., hlm. 82-95.

345


dan pemegang kewajiban (duty-bearer) dalam perspektif UU HAM sebagai komunikasi hukum? Sebagai

upaya

untuk

Pembahasan A. Eksistensi dan Interelasi Antara Pemegang Hak (Right Holder)

menjawab

dan Pemegang Kewajiban (Duty-

permasalahan di atas maka dalam studi ini

Bearer) dalam UU HAM

akan dilakukan metode pendekatan konseptual normatif.

1.

Konseptualisasi

Hal pertama dalam penelitian ini adalah

dengan aspek materialisasinya yang mencakup konteks legitimasi formal dan historisnya serta aspek aplikasinya dalam praktik sosial baik oleh aparatur negara maupun kegiatan masyarakat. Kerangka kerja kritik yang digunakan sebagai proses tindak lanjut dari proses identifikasi tersebut adalah kerangka kerja konsep tiga pihak (tripartite conceptual framework) dalam pandangan ‘pelembagaan hukum’ (Ruiter, 2001) . Langkah akhir dari 6

proses kritik adalah dengan melakukan kategorisasi terhadap rumusan ‘pemegang hak’ dan ‘pemegang kewajiban’ dalam UU HAM dalam posibilitas tiga kategori yaitu ideal, tidak efektif (ineffective), atau tidak legal (illegal).

dan

kewajiban dalam definien HAM

melakukan identifikasi terhadap rumusan norma dalam UU HAM yang disertai juga

hak

menurut UU HAM Pada tahap awal untuk mengetahui eksistensi dan posisi pemegang hak dan pemegang kewajiban dalam UU HAM maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang eksistensi hak dan kewajiban itu sendiri. Nomenklatur ‘hak’ dan ‘kewajiban’ secara khusus tidak menjadi definiendum (kata yang didefinisikan)7 dalam UU HAM. Eksistensi keduanya secara dasar melekat pada definien HAM

(definien

adalah

rangkaian

kata

pengertian yang menjelaskan definiendum) yang ada dalam Pasal 1 UU HAM, yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”8 Dari sini jelas bahwa pemaknaan ‘hak’ dan ‘kewajiban”

6 Dick W.P. Ruiter, Legal Institutions, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 2001, page 24-25. Sebagaimana disadur dalam: Anne Wagner, Wouter Werner, dan Deboran Cao, Interpretation, Law, and the Construction of Meaning, Springer, Doordrecht, 2007. 7 Bruggink, J.J. H. B. Arief Sidharta (Penerjemah), Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 72. 8 Undang-undang HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 3-4.


346

terbatasi dalam kerangka diskursus atau

yang pertama dikonsepkan bahwa ‘hak’ itu

paradigma

HAM

yang

digambarkan sebagai plural atau jamak yang

dibedakan

misalkan

pengertian

diwakili oleh terma ‘seperangkat’. Jadi,

‘hak’ dan ‘kewajiban’ dalam hukum perdata

meskipun kata ‘hak’ itu secara makna umum

yang

perjanjian

atau asli (ordinary meaning) diartikan sebagai

keperdataan yang bersifat kontraktual ataupun

bentuk tunggal tetapi dalam konteks HAM dia

non-kontraktual. Sebagai tambahan, untuk

yang bermakna ‘seperangkat’, yang artinya

kata ‘kewajiban’ tidak tertulis secara langsung

jamak atau plural. Sebagai pembanding dan

dan khusus dalam terma kata benda melainkan

penjelas, dalam istilah bahasa Inggris hak

menggunakan kata sifat ‘wajib’.

dalam konteks HAM selalu ditulis sebagai

tertuang

Sebagai

(human

rights)

dengan

dalam

pembanding

suatu

lainnya,

dalam

‘human rights’ dimana hak selalu ditulis

makna yang standar atau secara leksikal,

dalam bentuk jamak ‘rights’, bukan bentuk

hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

singular ‘right’.

(KBBI)9 diartikan sebagai: 1. benar (mereka

Karakter berikutnya dari ‘hak’ adalah

telah dapat menilai mana yg hak dan mana yg

‘yang melekat’. Hal ini berarti ‘hak’ secara

batil); 2. milik; kepunyaan (barang-barang

ontologis adalah sesuatu yang ada atau ‘being’

ini bukan hakmu); 3. Kewenangan (dng

dan eksistensinya bersifat melekat (inherent).

ijazah itu ia mempunyai hak untuk mengajar);

Inherent sendiri mempunyai makna asli

4. kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn

sebagai “that is a basic or permanent part of

telah ditentukan oleh undang-undang, aturan,

sb/sth and that cannot be removed (Oxford

dsb), (semua warga negara yg telah berusia 18

Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition,

tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih

Oxford University Press, 2010)”. Kepada

dan dipilih dl pemilihan umum); 5. kekuasaan

entitas apakah ‘hak’ tersebut dilekatkan

yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut

(inherent)? Frasa berikutnya setelah ‘melekat’

sesuatu: (menantu tidak ada hak atas harta

adalah

peninggalan mertuanya); 6. derajat atau

manusia’.

martabat: (orang Melayu pd waktu itu tidak

‘hak’ itu melekat (inherent) pada eksistensi

sama haknya dng orang Eropa; 7. wewenang

‘hakikat dan keberadaan’ dari ‘manusia’.

menurut hukum;

Menurut KBBI10, Hakikat mempunyai makna

‘pada

hakikat

Dengan

dan

demikian,

keberadaan eksistensi

Identifikasi atas definien HAM di atas

‘intisari atau dasar’ atau ‘kenyataan yang

akan membantu untuk memunculkan karakter

sebenarnya’, sedangkan ‘keberadaan’ sendiri

dari ‘hak’ dan ‘kewajiban’ dalam konteks

berarti ‘ada (being)’ atas diri manusia secara

sistem hukum HAM Indonesia. Pada ciri

ontologis.

9 KBBI Offline Versi 1.5.1. 10 Ibid.


347

‘Hak’ yang melekat dalam kedirian

agama atau kepercayaan untuk menjadi

manusia oleh UU HAM diberikan status

dasar

penganugerahan

(entitlement)

dan

sebagai ‘mahkluk Tuhan Yang Maha Esa’ yang

pengakuan (recognitian) ‘hak’, melainkan

posisinya sebagai ‘anugerah’ (entitlement),

secara take it for granted menerima sebagai

yaitu pemberian atau ganjaran atau karunia11.

sebuah fakta objektif tentang eksistensi

Dengan demikian maka posisi ‘hak’ atau lebih

semua agama yang plural dalam masyarakat

luas lagi HAM bersifat insaniah yang profan

dan lalu menempatkannya sebagai ‘hak’

dan bukan ajaran teologis. Hal ini perlu

untuk dihormati, dilindungi, dimajukan, dan

ditegaskan sejak awal karena HAM sendiri

dipenuhi.

akan diberikan kepada seluruh manusia

UU HAM menjabarkan secara tandan

sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang

(cluster) masing-masing hak dari ‘seperangkat

justru memiliki keyakinan tentang agama atau

hak’ dalam Sepuluh Bagian dari Bab III

kepercayaan yang beragam (plural). Dalam

(Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar

perspektif sistem nilai, bila dihubungkan antara

Manusia) mulai dari Pasal 9 sampai dengan

posisi HAM dengan agama atau keyakinan,

Pasal 66, yaitu sebagai berikut:

maka HAM memandang praktek teologisme

1. Hak untuk hidup;

seperti

2. Hak

keberagamaan

atau

sejenisnya

(termasuk ketidakberagamaan atau atheisme)

berkeluarga

dan

melanjutkan

keturunan;

salah satu ‘hak’ atau klaim yang

3. Hak mengembangkan diri;

dimiliki oleh setiap manusia. Dengan demikian

4. Hak memperoleh keadilan;

maka posisi HAM adalah memberikan

5. Hak atas kebebasan pribadi;

pengakuan secara eksistensial (recognition)

6. Hak atas rasa aman;

terhadap semua jenis sistem keagamaan/

7. Hak atas kesejahteraan;

kepercayaan tanpa perlu melakukan validasi

8. Hak turut serta dalam pemerintahan;

atau verifikasi untuk menentukan sistem mana

9. Hak wanita;

yang lebih baik atau lebih buruk dibanding

10. Hak anak.

sebagai

sistem

lainnya

(theological

judgement).

Eksistensi

‘hak’

dalam

UU

HAM

Posisi HAM mempunyai makna pengakuan

memberikan konsekuensi lahir dan eksisnya

eksistensi teologis yang bersifat universal

terma ‘wajib’ yang dalam kata benda

dan equal yang dapat menjadi dasar atau

menjadi ‘kewajiban’ (obligation atau duty).

acuan bagi pengakuan terhadap semua bentuk

‘Wajib’ sendiri secara makna asali bahasanya

agama atau kepercayaan. Lebih jauh lagi,

berarti ‘harus dilakukan; tidak boleh tidak

HAM dalam perspektif epistemologis tidak

dilaksanakan (ditinggalkan)’12. ‘Wajib’ atau

melakukan kajian semacam perbandingan

‘kewajiban’ (selanjutnya disebut kewajiban)

11 Ibid. 12 Ibid.


tersebut

muncul

sebagai

akibat

atau

konsekuensi atas eksistensinya ‘hak’ sehingga

348

‘wajib’, ‘menghormati’, ‘menjunjung tinggi’, dan ‘melindungi’.

keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak

Selain pemaknaan ‘kewajiban’ yang ada

dapat dipisahkan. ‘Kewajiban’ mencakup

dalam definien HAM dari Pasal 1, UU HAM

area tindakan (obligation of action) berupa

juga mengenalkan ketentuan yang disebut

‘penghormatan’,

‘penjunjungtinggian’,

‘kewajiban dasar’ yang diartikan sebagai

dan ‘perlindungan’, yang kesemuanya itu

“…seperangkat kewajiban yang apabila

ditujukan terhadap eksistensi ‘hak’. Jadi,

tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan

terhadap esksitensi ‘hak’, timbul sejumlah

terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

‘kewajiban’ yang berupa tindakan-tindakan

Jelas disini bahwa kewajiban dasar yang

berupa ‘menghormati’, ‘menjunjung tinggi’,

berbentuk jamak tersebut, yaitu ‘seperangkat

dan ‘melindungi’. Secara leksikal, pertama,

kewajiban’, diposisikan menjadi prasyarat

‘menghormati’ berarti “menaruh hormat

untuk melaksanakan dan menegakan HAM.

kpd; hormat (takzim, sopan) kpd: anak-anak

Berbeda dengan pengertian ‘kewajiban’

wajib ~ orang tua; 2 menghargai; menjunjung

dalam definien HAM yang juga menjadi

tinggi: kita harus ~ pendapat dan keyakinan

komponen atau bagian dari pengertian HAM

orang lain; 3 mengakui dan menaati (tt

itu sendiri, ‘kewajiban dasar’ merupakan

aturan, perjanjian): kita akan ~ persetujuan

entitas terpisah dari HAM sebagaimana

dan perjanjian yg telah kita buat;”; kedua,

ditegaskan dalam konsideran menimbang

‘menjunjung tingi’ artinya “memuliakan;

(c) UU HAM, yaitu

menghargai dan menaati (nasihat, perintah,

asasi, manusia juga mempunyai kewajiban

dsb); sedangkan, ketiga, ‘melindungi’ berarti

dasar antara manusia yang satu terhadap

“1 menutupi supaya tidak terlihat atau tampak,

yang lain dan terhadap masyarakat secara

tidak kena panas, angin, atau udara dingin, dsb:

keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,

anak itu ~ dirinya dng daun pisang supaya tidak

berbangsa, dan bernegara”. ‘Kewajiban

kehujanan; 2 menjaga; merawat; memelihara:

dasar’ digambarkan sebagai seperangkat

pemerintah ~ binatang yg hampir punah; 3

tindakan tertentu yang wajib dilakukan oleh

menyelamatkan (memberi pertolongan dsb)

seorang individu ketika berhubungan dengan

supaya terhindar dr mara bahaya: induk ayam

individu yang lain, dengan publik, dan dengan

itu ~ anaknya thd serangan burung elang”.13

negara. Penggunaan kata ‘manusia’ sebagai

Pemaknaan leksikal tersebut dilakukan karena

pemilik ‘kewajiban dasar’ mengindisikasikan

UU HAM sendiri tidak memberikan definisi

aspek universalitas dari ‘kewajiban dasar’

khusus terhadap terma atau definiendum

tersebut, dan tidak eksklusif sebagaimana jika

“bahwa selain hak

menggunakan kata ‘warga negara’. 13 Ibid.

349


Selanjutnya,

bentuk

dari

‘kewajiban

secara melekat oleh ‘manusia’ (human being),

dasar’ tersebut diurai dalam Pasal 67-70, Bab

atau dapat dimengerti bahwa ‘manusia’ adalah

IV tentang ‘Kewajiban Dasar Manusia’, UU

entitas yang menjadi Pemegang Hak (rights

HAM. Dari substansi ketentuan tersebut dapat

holder). Terma ‘manusia’ dalam UU HAM

disusun sebuah daftar ‘seperangkat kewajiban

tidak menjadi definiendum, atau dengan kata

dasar’ sebagai berikut:

lain tidak mempunyai batasan-batasan tertentu

1. Kewajiban setiap orang untuk patuh

atau kualifikasi kepada ‘manusia’ siapa saja

terhadap hukum HAM baik dalam lingkup

seperangkat ‘hak’ tersebut dianugerahkan.

hukum nasional maupun internasional

Hal ini berbeda misalkan dengan penggunaan

(Pasal 67);

terma ‘warga negara’ (citizen) yang berarti

2. Kewajiban (bagi warga negara) untuk ikut bela negara (Pasal 68);

ada batas jurisdiksi kepada siapa ‘hak’ diberikan dengan indikator yang lebih definitif

3. Kewajiban bagi setiap orang untuk

secara hukum seperti bukti kepemilikan KTP

menghormati HAM orang lain, moral,

atau Passport dan lain sejenisnya. Hal tersebut

etika dan tata tertib publik (Pasal 69 ayat

menunjukan bahwa UU HAM menganut

(1));

prinsip universal terkait dengan kepada

4. Kewajiban

Pemerintah

untuk

siapakah ‘seperangkat hak’ itu akan diberikan

menghormati, melindungi, menegakkan,

atau dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha

dan memajukan HAM (Pasal 69 ayat (2);

Esa. Dengan demikian maka setiap orang yang

dan

tinggal di Indonesia menurut hukum akan

5. Kewajiban setiap orang untuk tunduk

masuk dalam cakupan pemegang ‘hak’ (rigts

kepada pembatasan yang ditetapkan oleh

holder) yang wajib ‘dihormati’, ‘dijunjung

Undang-undang dengan maksud untuk

tinggi’, dan ‘dilindungi’. Hal ini juga sejalan

menjamin pengakuan serta penghormatan

dengan konsideran ‘menimbang’ huruf (b) UU

atas hak dan kebebasan orang lain dan

HAM yang menyatakan “bahwa hak asasi

untuk memenuhi tuntutan yang adil

manusia merupakan hak dasar yang secara

sesuai

moral,

kodrati melekat pada diri manusia, bersifat

keamanan, dan ketertiban umum dalam

universal dan langgeng, oleh karena itu

suatu masyarakat demokratis (Pasal 70).

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,

dengan

pertimbangan

2. Konseptualisasi

pemegang

hak

dan pemegang kewajiban dalam definien HAM menurut UU HAM Sampai disini dapat dimengerti bahwa menurut UU HAM, ‘seperangkat hak’ (rights) sebagai suatu entitas yang eksis dimiliki

dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”. Lalu

siapakah

yang

memegang

kewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi ‘hak’ yang dimiliki oleh setiap ‘manusia´ yang berada dalam


350

jurisdiksi Indonesia? Pasal 1 UU HAM

Sampai disini, apabila disederhanakan

menyebutkan secara eksplisit bahwa yang

dalam bentuk diagram, maka konseptualisasi

memegang ‘kewajiban’ untuk ‘menghormati’,

‘hak’, ‘kewajiban’, ‘pemegang hak’, dan

‘menjunjung adalah:

tinggi’,

“…negara,

dan

‘melindungi’

‘pemegang kewajiban’ dalam definien HAM

hukum,

Pemerintah,

menurut UU HAM adalah sebagai berikut:

dan setiap orang…”. Jadi secara hukum yang mendapat status sebagai ‘pemegang kewajiban’ (duty-bearers) adalah ‘Negara’, ‘Hukum’, ‘Pemerintah’, dan ‘Setiap orang’. Dengan demikian maka terhadap setiap hak yang dimiliki oleh ‘setiap orang’ di Indonesia secara hukum akan dihormati, dijunjungtinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan ‘setiap orang’. UU HAM tidak mendefinisikan secara khusus tentang makna dari terma ‘Negara’, ‘Hukum’, ‘Pemerintah’, dan ‘Setiap orang’. Selain itu, untuk ‘kewajiban dasar’, yang mempunyai pemegang kewajiban yaitu ‘setiap orang’, ‘warga negara’, dan ‘pemerintah’. Diagram 1. Konseptualisasi HAM

Sumber: Data diolah, 2014

Pada pusat diagram terdapat ‘harkat dan martabat manusia’ sebagai inti tujuan mengapa HAM itu harus ada. ‘Harkat dan martabat

manusia’

diupayakan

melalui

penganugerahan ‘hak-hak’ atau ‘seperangkat hak’ kepada setiap ‘manusia’ yang bersifat universal. Penganugerahan hak yang bersifat universal kepada seluruh umat manusia tersebut

langsung

berasal

dari

‘Tuhan

Yang Maha Esa’. Keberadaan ‘hak-hak’ yang melekat pada eksistensi ‘manusia’ tersebut membawa konsekuensi lahirnya ‘kewajiban’ kepada pihak-pihak tertentu atau ‘duty-bearers’, yaitu ‘Negara’, ‘Hukum’,

351


‘Pemerintah’, dan ‘setiap orang’, agar ‘hak-

masyarakat dan otoritas negara, UU HAM

hak’ tersebut dihormati, dijunjungtinggi, dan

terbangun dan terekspos dalam struktur teks

dilindungi. Dalam siklus itulah maka ‘hak-

bahasa. Penggunaan teks bahasa tidak lepas

hak’ dapat menjadi sejumlah klaim yang

dari eksistensi asali dari hukum yang selalu

dimiliki oleh individu atau kelompok individu

melekat pada eksistensi masyarakat sebagai

untuk diajukan kepada pemegang kewajiban.

pengguna bahasa, ius societas ubi ius, di mana

memasukan

ada masyarakat di situ terdapat hukum. Artinya,

‘kewajiban dasar’ karena dia berada di luar

substansi hukum agar dipahami sehingga

definien HAM dan di sisi lain ‘kewajiban

berlaku secara efektif dalam mempengaruhi

dasar’ tersebut diposisikan sebagai entitas

perilaku sosial maka kandungan norma yang

yang menjadi prasyarat agar HAM (yang

terangkai dalam teks (kata dan kalimat) harus

termasuk di dalamnya komponen ‘hak’

dapat dikomunikasikan oleh para pihak,

dan ‘kewajiban’) dapat dilaksanakan dan

khususnya antara otoritas negara

ditegakan. Jadi, ‘kewajiban dasar’ mempunyai

setiap

penekanan pada aspek perealisasian dari ‘hak’

antara teks hukum dalam UU HAM dengan

dan ‘kewajiban’, dan bukan untuk menjelaskan

para stakeholderdes (otoritas negara dan

tentang eksistensi HAM itu sendiri, termasuk

anggota masyarakat) bertujuan agar perilaku

komponen-komponenya.

sosial masyarakat dan tindakan negara seiring

Diagram

B.

tersebut

tidak

Konstruksi Kritik atas Perumusan Pemegang Hak (Rights Holder) dan Pemegang Kewajiban (DutyBearer) dalam UU HAM

1. Membingkai norma

hak

masyarakat.

Komunikasi

dan sejalan dengan pemajuan, pemenuhan, perlindungan,

dan

penghormatan

HAM

demi harkat dan martabat manusia. Dengan demikian maka UU HAM secara formal adalah instrumen berbentuk simbol bahasa

konseptualisasi

pemegang

anggota

dengan

(rights

holder) dan pemegang kewajiban

(fenomena bahasa hukum) di satu sisi dan fenomena praktek sosial (social practices) pada sisi objek sasaran intervensinya.

(duty-bearer) dalam UU HAM

Interelasi antara hukum sebagai fenomena

menurut kerangka kerja konsep

linguistik yang supersensible (tidak terperi

tiga pihak (tripartite conceptual

dalam dunia fisik)14 dengan aspek praktik

framework)

sosial akan membentuk kerangka kerja konsep

Sebagai salah satu produk hukum yang berisi standar perilaku atau norma bagi

tiga pihak (tripartite conceptual framework) sebagai berikut:

14 Olivecrona, Karl, Las as Fact Stevens and Sons, London, 1971, page 223 sebagaimana dikutip dalam Anne Wagner, Wouter Werner, dan Deboran Cao, Interpretation, Law, and the Construction of Meaning, Springer, Doordrecht, 2007.


352

1. Hukum sebagai bentuk aturan formal

fisik, semisal kursi, rumah, atau mobil, maka

yang sah dan diterima (legitimate) dan

seseorang dengan relatif mudah untuk mencari

berisi pesan-pesan (dimensi material)15;

realitas imajinernya.

2. Tindakan aplikasi aturan formal oleh

Berbeda dengan sub-sistem pertama,

pejabat berwenang (official) atau oleh

subsistem kedua dan ketiga dapat terlihat

hakim melalui putusannya menyangkut

secara jelas dan mudah dipahami (discernible).

suatu perkara di pengadilan;

Tindakan para pejabat berwenang dalam

3. Suatu

tingkatan

tertentu

dari

pola

mengaplikasikan suatu aturan atau ketika

penyelarasan perilaku terhadap aturan

hakim

(rule-conforming pattern of behaviour)

menangani suatu perkara di pengadilan relatif

dalam praktik sosial16.

mudah dipersepsikan. Demikian juga pola

Pada

sub-sistem

pertama,

menggunakan

hukum

dalam

aturan

perilaku individu dan masyarakat dalam

hukum yang formal, sah dan diterima,

praktek-praktek sosial yang terkait dengan

seperti ketentuan UU HAM menyangkut

penyesuaian aturan termasuk mudah untuk

pemegang hak dan pemegang kewajiban,

diamati (observable).

merupakan suatu konstruksi yang tidak dapat

Dari kerangka kerja tiga pihak atau

terlihat secara jelas dan mudah dimengerti

subsistem tersebut, tercermin adanya relasi

(indiscernible)17 dan berbentuk pemikiran

resiprokal antara aturan hukum sebagai

atau ide gagasan yang menjadi dasar bagi

sebuah fenomena bahasa atau linguistik

subsistem kedua dan ketiga. Setiap rangkaian

dengan fenomena hukum sebagai bagian dari

kata atau teks dalam aturan hukum berisi

praktik-praktik sosial. Hukum yang sah dan

suatu proyeksi dari gambaran atau citra

diterima (legitimate) sudah pasti mempunyai

tertentu yang ditujukan untuk menjadi realitas

konstruksi sebagai rangkaian ungkapan kata-

dalam dunia nyata. Pesan substantif yang ada

kata (utterance) yang mempunyai potensi

dalam hukum mempunyai konstruksi mental,

kekuatan untuk mengatur perilaku sosial

bukan fisik, yang menjadi objek pemikiran

masyarakat. Akan tetapi, tidak serta merta

ideal,

realitas

suatu aturan hukum mempunyai dampak

imajinernya seseorang harus melakukan suatu

terhadap praktik sosial sampai saatnya dia

pemikiran. Hal ini berbeda misalnya ketika

diaplikasikan melalui tindakan hukum pejabat

suatu rangkaian kata atau teks mempunyai

publik, digunakan sebagai konsideran dalam

pesan substantif yang mengacu pada objek

putusan atau penetapan hakim, atau menjadi

sehingga

untuk

mencari

15 Materiil atau material disini berarti menjadikan suatu ide atau nilai yang abstrak menjadi norma hukum yang lebih nampak dan eksis. 16 Dick W.P. Ruiter, Legal Institutions (Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2001), page 24-25. Anne Wagner, Wouter Werner, dan Deboran Cao, Interpretation, Law, and the Construction of Meaning, Springer, Doordrecht, 2007. 17 Ibid., hlm. 25.

353


acuan bagi pola perilaku sosial masyarakat.

Selanjutnya, hasil penilaian akan bermuara

Terhadap situasi ini, secara kategoritatif maka

pada penentuan posisi alternatif di antara tiga

akan terdapat tiga kemungkinan, yaitu:

kategori, apakah konstruksi idenya termasuk

1. Ideal, artinya gambaran atau citra

ideal, tidak efektif, atau ilegal.

yang dihasilkan oleh hukum secara keseluruhan adalah bentuk materialisasi

2.

materialisasi

yang sebangun dengan pola perilaku

meskipun aturan hukumnya sah dan diterima (legitimate), tetapi bukan bagian dari keyakinan bersama yang melandasi praktik hukum. 3. Ilegal (illegal), artinya terdapat suatu realitas imajiner sebagai bagian dari keyakinan bersama yang melandasi praktik hukum, tetapi bukan merupakan hasil proyeksi dari suatu aturan hukum yang sah dan diterima (legitimate)18. Terhadap eksistensi UU HAM khususnya terkait norma pemegang hak (rights holder) dan pemegang kewajiban (duty-bearer) dapat dianalisis secara kritis (kritisisme) dengan menggunakan kerangka analisa tripartite conceptual

framework

tersebut.

Tujuan

utama dari kritisisme tersebut adalah untuk mengukur derajat lejitimasi legal formal dari UU HAM khususnya terkait pemaknaan HAM, lalu sejauh mana fisibilitas norma tersebut untuk diaplikasikan baik oleh aparatur negara maupun melalui perilaku masyarakat.

pemegang

dalam UU HAM

2. Tidak efektif (ineffective), artinya realitas yang dihasilkan oleh aturan hukum,

norma

hak dan pemegang kewajiban

sosial; imajiner sebagai gambaran atau citra

Mengukur derajat legitimasi atas

UU HAM secara historis lahir sebagai salah satu penanda penting bagi datangnya era reformasi yang berkehendak menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian terpenting dari sistem hukum Indonesia. Setelah disahkan pada 23 September 1999 dan dicantumkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 165 maka UU HAM mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap setiap otoritas negara dan anggota masyarakat. Sekitar satu tahun sebelumnya, tepatnya 13 November 1998,

penguatan isu HAM

sudah dimulai melalui pengesahan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM (selanjutnya disebut TAP Piagam HAM) yang di dalamnya memperkenalkan istilah Piagam HAM. TAP Piagam HAM tersebut lalu menjadi salah satu konsideran ‘mengingat’ dalam UU HAM meskipun kemudian pada tahun 2003 dicabut melalui ketentuan Pasal 1

Ketetapan

MPR/1/MPR/2003

tentang

Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun

18 Hanneke Van Schooten dalam Bab Law as Fact, Las as Fiction: A Tripartite Model of Legal Communication, Wagner et al (eds.), Interpretation, Law and the Construction of Meaning, Dordrecht, Netherland, 2007, hlm. 3-20.


354

2002. Teks HAM lalu muncul secara eksplisit

referensi pada aspek non-yuridis dalam proses

dalam konstitusi Indonesia yang secara

materialisasi konsep normatif HAM termasuk

nomenklatur menjadi judul dari Bab XA, dan

elemen

karenanya menjadi hak dasar, sebagai hasil

kewajiban. Substansi dari konsideran tersebut

Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang

secara singkat meliputi:

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pada tahun 2000.

pemegang

hak

dan

pemegang

menjamin harkat dan martabat manusia; b. HAM bersifat melekat pada eksistensi

Teks ‘hak’ sebelum muncul dalam UU

manusia,

langgeng,

dan

universal

HAM dan TAP Piagam HAM ternyata telah

yang

diintrodusir dalam Pembukaan (Preambule)

dipertahankan dan tidak boleh diabaikan,

Konstitusi Indonesia Alinea Ke-1 yang

dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

menyatakan

“Bahwa

sesungguhnya

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…”. Kemudian,

sebagaimana

dikutip

harus

dilindungi,

dihormati,

c. Manusia selain memiliki HAM juga mempunyai kewajiban dasar manusia;

dalam

d. Indonesia mempunyai tanggung jawab

konsideran ‘mengingat’ UU HAM, batang

moral dan hukum sebagai anggota

tubuh UUD NRI Tahun 1945 pra-amandemen

PBB untuk menjunjung tinggi dan

telah juga mengatur beberapa ‘hak’ yang pada

melaksanakan Deklarasi Universal Hak

saat itu meliputi: hak atas persamaan dalam

Asasi Manusia (Universal Declaration of

hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat

Human Rights) beserta instrumen HAM

(1)); hak atas pekerjaan dan penghidupan

internasional lainnya yang telah diteirma

yang layak (Pasal 27 ayat (2)); jaminan

oleh Indonesia.

hukum terhadap kemerdekaan berserikat,

Demikian

juga

secara

historis

berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara

konstitusional Indonesia, ternyata Undang-

lisan maupun tertulis (Pasal 28); jaminan

Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

terhadap hak beragama dan beribadah (Pasal

(UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u.

29 ayat (2)); kewajiban negara terhadap

15 Ag 1950) pada saat itu juga telah memuat

pemajuan kebudayaan (Pasal 32); jaminan

ketentuan

alokasi penguasaan negara atas kekeyaan

masuk dalam Bagian 5 tentang Hak-hak Dan

sumberdaya alam untuk kesejahteraan publik

Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia. Hal

(Pasal 33 ayat (3)); dan jaminan pemeliharaan

ini menunjukan bahwa sudah sejak awal era

oleh negara terhadap masyarakat miskin dan

kemerdekaan isu tentang HAM telah menjadi

terlantar (Pasal 34).

perhatian penting bagi para pendiri negara.

Konsideran

‘menimbang’ UU

normatif

tentang

‘hak’ yang

HAM

Dan hal tersebut juga dapat menjadi indikator

pada poin (a), (b), (c), dan (d) memberikan

bahwa mereka para perumus pada saat itu


355

telah berinteraksi dengan aktivisme hak asasi

C. Prospek aplikasi otoritatif oleh

manusia pada level dunia internasional saat

lembaga negara dan adaptasi oleh

era pasca kolonialisasi dan perang dunia

praktik sosial atas konstruksi

kedua.

normatif pemegang hak (rights

Selain mempunyai rujukan sejarah, hukum, sosial, dan filosofis, semenjak disahkan UU HAM belum pernah secara formal menjadi objek suatu uji konstitusionalitas (judiciil review) ke Mahkamah Konstitusi. Kritik yang ditujukan terhadap UU HAM masih dibawah tingkat kehendak untuk mengubahnya baik secara sebagian maupun keseluruhan sehingga secara praktis dan yuridis masih valid dan diterima (legitimate). Bahkan setelah amandemen konstitusi kedua pada tahun 2000, ketentuan ‘hak’ baik secara substansi maupun formal semakin kuat karena munculnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal-pasalnya mengatur lebih detail dan lengkap tentang ‘seperangkat hak’. ‘Seperangkat hak’ yang diakui dalam bentuk cluster oleh UU HAM secara substantif mencakup semua hak-hak dasar yang diatur dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945, dari Pasal 28A - 28J. Proses materialisasi secara substantif hak-hak dasar tersebut apabila dilihat secara garis waktu (timeline) justru semuanya diadopsi dari ketentuan yang ada dalam UU HAM yang setahun lebih awal dibentuk daripada amandemen kedua konstitusi pada tahun 2000. Namun secara hirarkhi sudah pasti kemudian ‘seperangkat hak dan kewajiban’ dalam konstitusi menjadi lebih tinggi derajat normanya terhadap ‘seperangkat hak dan kewajiban ’ yang ada dalam UU HAM.

holder) dan pemegang kewajiban (duty-bearer) dalam UU HAM Konstruksi normatif pemegang hak dan pemegang kewajiban bersifat indiscernible (tak mudah digambarkan sebagai realitas imajiner) yang membutuhkan peran otoritas negara yang relevan agar dapat terwujud sebagai sesuatu yang lebih riil (discernible). Pejabat eksekutif dan yudikatif merupakan pihak yang paling relevan untuk mengaplikasikan konsep gagasan normatif tersebut dalam suatu peristiwa hukum yang nyata. Pada sisi yang lain, muatan dari konsep norma pemegang hak dan pemegang kewajiban tersebut juga akan bisa diidentifikasi secara lebih melalui pola perilaku masyarakat dalam merespon dan menerjemahkannya dalam praktik-praktik kehidupan sosial. Konstruksi definien HAM menurut Pasal 1 UU HAM menempatkan pemegang hak dan pemegang kewajiban sebagai bagian dari sebuah kesatuan sistem. Makna HAM yang tergambar dari Diagram 1. Pemegang hak (rights holder) dalam siklus di atas adalah manusia secara universal sebagai makhluk Tuhan dengan tanpa adanya suatu batasan tertentu seperti kewarganegaraan, status sosial, jenis kelamin, paham politik, warna kulit, ras, suku, agama dan lain sebagainya. Terjadi transformasi penggunaan terma ‘manusia’ yang bersifat universal


356

menjadi frasa ‘Setiap orang…’ dalam UU

dalam praktik sosial, ‘manusia’ atau ‘setiap

HAM. Hal tersebut mengacu pada batasan

orang’ sebagai subjek hukum dapat berupa

jurisdiksi sistem hukum Indonesia sebagai

tindakan pengajuan klaim kepada ‘pemegang

tempat dibentuk dan berlakunya UU HAM.

kewajiban’ untuk menghormati, menjunjung

Dengan demikian, terma ‘manusia’ sebagai

tinggi, memenuhi, dan melindungi.

pemegang hak yang bersifat universal lebih

Konsep normatif terma ‘manusia/setiap

kuat aspek moralitasnya dibandingkan dengan

orang’ sebagai pemegang hak dalam UU

penggunaan teks ‘setiap orang’ yang kuat

HAM mempunyai hasil proyeksi hukum yang

sekali nuansa teknis yuridisnya. Keduanya

fisibel untuk diaplikasikan dalam tindakan

tidak bertentangan namun lebih kepada

administratif aparatur pemerintah maupun

konsekuensi legalisasi HAM dalam sebuah

oleh hakim melalui suatu putusan atau

konteks sistem hukum yang bersifat domestik.

penetapan pengadilan. Demikian juga ketika

Dalam kerangka kerja konsep tiga pihak

terma tersebut dituangkan dalam bentuk

(tripartite conceptual framework), konkritisasi

aktivitas klaim melalui tindakan konkrit oleh

pemegang hak berada dalam subsistem

masyarakat. Dengan demikian sangat relevan

kedua (aplikasi otoritatif oleh pemerintah

untuk

atau hakim) dan subsistem ketiga (pola

komponen pemegang hak yaitu ‘manusia

penyelarasan perilaku terhadap aturan dalam

atau setiap orang’ dalam kategori ideal. Ideal

praktik sosial). Pemerintah merupakan pejabat

dalam artian gambaran yang dihasilkan dari

administrasi yang bertugas menjalankan

proyeksi materialisasi ‘pemegang hak’ yaitu

kebijakan-kebijakan

pemerintahan

‘manusia atau setiap orang’ kompatible atau

berdasarkan arahan undang-undang dengan

bersesuaian dengan sistem (hukum) perilaku

menggunakan

berupa

sosial dari tindakan administratif aparatur

kebijakan umum administratif dan keputusan-

pemerintah, mekanisme pembuatan putusan

keputusan

konkrit.

atau penetapan oleh hakim di pengadilan,

Sedangkan hakim bertugas menerapkan dan

dan pola perilaku penyesuaian aturan oleh

menemukan hukum terhadap suatu kasus di

masyarakat.

umum

instrumen

administratif

yuridis yang

pengadilan, termasuk yang bersifat penetapan.

menempatkan

aspek

eksistensial

Terhadap status ‘manusia’ atau ‘setiap

Objek dari keputusan administratif pejabat

orang’

pemerintah dan putusan atau penetapan hakim

menempatkannya sebagai situasi alami tanpa

di pengadilan selalu kompatibel dengan proses

suatu predikat kekuasaan dalam suatu struktur

aplikasi konsep normatif pemegang hak, yaitu

negara. Artinya, ‘manusia’ atau ‘setiap orang’

‘manusia’ atau ‘setiap orang’ sebagai subjek

itu secara spesifik adalah warga negara atau

hukum (naturlijkpersoon). Sedangkan terkait

penduduk yang mendiami yurisdiksi sistem

pola perilaku penyelarasan terhadap aturan

hukum Indonesia. Sedangkan ketika seseorang

sebagai

pemegang

hak,

HAM

357


sudah menjadi bagian dari kekuasaan negara

sebagai pemegang hak dan bagaimana cara

karena pilihan pekerjaan yang dengannya dia

mengaplikasikan kata ‘setiap orang’ dalam

dianugerahi seperangkat kewenangan atau

praktik-praktik sosial maupun pelaksanaan

kekuasaan yang bersifat publik, maka secara

kewenangan negara.

hukum dia sudah bukan lagi bagian dari

Dari

analisis

sebelumnya

dapat

‘manusia’ atau ’setiap orang’ yang dilekati

disimpulkan bahwa status sebagai pemegang

status sebagai pemegang hak. Pelekatan ‘hak’

suatu hak tertentu itu sifatnya hanya eksis

kepada aparatur negara akan tetap ada atau

dan dimiliki oleh ‘orang’ atau ‘manusia’ jika

eksis sebagai sebuah potensi yang tidak hilang,

dan hanya jika yang bersangkutan bukan atau

dan akan muncul lagi ketika dalam situasi

tidak sedang menjalankan fungsi kewenangan

‘bebas’, ‘lepas’ atau tidak lagi menyandang

atau kekuasaan publik atas hak tertentu itu.

status sebagai pihak berwenang dalam

Konsep ini terkait dengan aspek fisibilitas

kehidupan publik. Sejauh kewenangan publik

atau dapat dijalankannya ‘hak’, karena HAM

itu masih melekat pada diri seorang pejabat

bukanlah suatu konsep utopis atau filosofis

negara dalam kurun tempat dan waktu tertentu

semata, tapi juga lahir dan menjadi bagian

sesuai dengan karakter Tupoksi jabatan (tugas

dari praktik kehidupan keseharian manusia.

pokok dan fungsi), maka akan menegasikan

Dari sini, lalu siapakah yang berposisi sebagai

statusnya sebagai pemegang ‘hak’. Jenis

‘yang memenuhi hak’ tersebut?

‘hak’ yang hilang juga mesti satu karakter

Sebagaimana digambarkan dalam diagram

atau relevan dengan jenis ‘kewenangan’

tentang makna HAM di atas, pelekatan

yang melekat, contoh, seorang polisi akan

‘seperangkat hak’ pada ’manusia’ atau ‘setiap

kehilangan hak atas keamanan saat sedang

orang’

menjaga demonstrasi, seorang guru atau

terhadap eksisnya sebuah entitas yang disebut

dosen akan hilang hak untuk mendapatkan

‘pemegang kewajiban’. UU HAM menentukan

pengajaran ketika sedang bertugas di sekolah

bahwa pemegang kewajiban (duty-bearer)

atau kampus, hak untuk hidup seorang tentara

terdiri dari: Negara, Hukum, Pemerintah, dan

akan hilang ketika dia sedang bertempur, hak

Setiap-orang. Secara sederhananya, semua

untuk banding dalam sistem peradilan yang

entitas yang terkait aktivitas masyarakat

terbuka akan hilang dari seorang hakim ketika

dan tata kelola kekuasaan negara yang ada

dia sedang memerika kasus di pengadilan,

di Indonesia mempunyai status sebagai

dan lain sebagainya. Sayang sekali, hal ini

‘pemegang kewajiban’, sebab di Indonesia

tidak dijelaskan secara otoritatif (dalam

sudah tidak ada lagi entitas di luar ‘negara,

bagian penjelasan) oleh UU HAM sehingga

hukum,

masih sering terungkap kerancuan tentang

Makna dari ‘negara’ sendiri sudah mencakup

pemahaman siapa yang harus dilekati status

elemen Pemerintah, Rakyat atau setiap-orang,

membawa

pemerintah,

konsekuensi

dan

tuntutan

setiap-orang’.


358

serta hukum itu sendiri sebagai dasar adanya

sebagainya. Memang benar bahwa negara,

eksistensi negara, semisal konstitusi. Secara

pemerintah, hukum, dan setiap orang harus

pelembagaan dan pengembanan kekuasaan,

menyadari akan eksistensi ‘hak’ dan masing-

negara juga mencakup eksekutif, legislatif, dan

masing mempunyai peran dan kontribusi.

yudikatif beserta lembaga-lembaga kuasi-nya.

Tapi jika tidak ada suatu peran yang jelas di

Dalam beberapa literatur HAM, kata Negara

antara para pemegang kewajiban, artinya

(State)

maknanya

pembebanan kewajiban tersebut menjadi

menjadi entitas pemegang kekuasaan yang

sulit untuk ditindaklanjuti dalam tataran yang

kedudukannya dilawankan dengan warga

lebih konkrit seperti dalam bentuk kebijakan

negara sebagai pihak yang tidak mempunyai

pemerintah, keputusan administratif, maupun

otoritas atau kewenangan untuk mengatur

putusan atau penetapan pengadilan.

biasanya

dipersempit

kehidupan publik. Cakupan kelembagaan

Pembebanan

‘seperangkat

kewajiban’

negara juga dibuat sedemikian fleksibel

kepada negara, pemerintah, dan hukum adalah

menyangkut organ apa saja dan bagaimana

hal yang masih relevan karena semua elemen

kualifikasinya untuk dapat dianggap sebagai

itu adalah bagian dari kekuasaan negara.

bagian dari kekuasaan negara. Kata negara

Kekuasaan negara mempunyai daya paksa

dalam konteks diskursus HAM tentu tidak

yang legal untuk mewujudkan pemajuan,

mencakup rakyat atau penduduk sebagaimana

perlindungan, dan pemenuhan ‘seperangkat

diskursus tentang asal-usul berdirinya negara

hak’. Negara dilengkapi dengan instrumen

beserta elemen-elemennya dalam ilmu negara.

hukum sebagai legitimasi untuk melaksanakan

Memaknai ‘kewajiban’ sebagai beban

program-programnya yang mungkin dilekati

yang

harus

diselenggarakan

para

dengan paksaan dan sanksi di dalamnya atas

‘pemegang kewajiban’ terhadap setiap klaim

nama kepentingan bersama atau publik. Beban

yang dilakukan oleh para ‘pemegang hak’,

kewajiban yang ditanggung oleh negara

maka

mekanisme

adalah bentuk konsekuensi atas diserahkannya

pelaksanannya jika semua entitas kemudian

sebagian kedaulatan pribadi warga negara

menjadi pemegang kewajiban? Oleh siapa

yang

dan kepada siapa kewajiban tersebut akan

kewenangan-kewenangan

dilaksanatujukan?

hak’

rule of law. Nampak disini bahwa hukum

merupakan sekian klaim yang menyangkut

bukanlah berfungsi sebagai subjek pelaksana

kehidupan nyata dari para pemegangnya, seperti

dari suatu ‘kewajiban’, melainkan law as an

salah satunya adalah hak atas pendidikan yang

instrument of an end, hukum sebatas menjadi

secara aplikasinya membutuhkan anggaran

alat dari suatu tujuan yaitu memberikan beban

yang besar, pelembagaan kementerian yang

kewajiban HAM kepada para pemangkunya.

kompleks, penyusunan kurikulum, dan lain

Karena ‘hukum’ bukan merupakan suatu

bagaimanakah

terkait

oleh

‘Seperangkat

dimanifestasikan

dalam

bentuk

yang

berbasis

359


subjek hukum (rechtpersoon) yang dapat

tersebut terasa sulit untuk dapat dipahami

melakukan suatu perbuatan hukum maka

secara jelas. Memang, dalam konsep ‘setiap

menjadi terasa janggal jika kemudian oleh

orang’ mengandung arti dan menuntut bahwa

UU HAM diberi status sebagai pemangku

setiap individu yang satu perlu menyadari

kewajiban.

(awareness) akan eksisnya ‘seperangkat hak’

Entitas terakhir yang menjadi pemegang

yang dimiliki oleh individu yang lain. Tetapi

kewajiban dalam konsep normatif UU HAM

awareness tersebut bukan merupakan bagian,

adalah ‘setiap orang’. Terma ‘setiap orang’

dan perlu dibedakan, dari ‘seperangkat

tidak menjadi definiendum dalam UU HAM

kewajiban’. ‘Seperangkat hak’ eksis dan

dan dianggap sebagai kata umum yang

melekat pada keberadaan manusia karena

setiap orang tahu artinya. Setiap-orang dapat

semata-mata anugerah dari Tuhan, dan

mengacu pada setiap individu yang ada dalam

bukan sebagai hadiah kepada manusia karena

jurisdiksi UU HAM, yaitu seluruh teritori

telah melakukan ‘seperangkat kewajiban’

Indonesia, baik statusnya sebagai warga negara

tertentu. Contoh paling mudah adalah tentang

maupun penduduk. ‘Setiap orang’ sebagai

‘seperangkat hak’ yang dimiliki oleh seorang

pemegang kewajiban dalam kerangka definien

anak semata-mata statusnya sebagai manusia

HAM berarti setiap-orang yang bukan bagian

dan bukan diberikan karena anak tersebut

dari pemangku kekuasaan negara, pemerintah

telah menyelesaikan ‘seperangkat kewajiban

maupun hukum. Dengan demikian, ‘setiap

tertentu’. Demikian juga dengan hak hidup

orang’ disini merupakan entitas yang sama

yang diberikan kepada setiap orang bukan

dengan ‘setiap orang’ yang statusnya sebagai

karena manusia pada awalnya telah melakukan

‘pemegang hak’ sebagaimana yang telah

‘seperangkat kewajiban’ tertentu, melainkan

diterangkan sebelumnya.

bentuk kemurahan dari Tuhan Yang Maha

Pertanyaan mendasar atas status ganda

Esa.

bagi ‘setiap orang’ sebagai pemegang hak

Terkadang terdapat fakta bahwa jika

sekaligus pemegang kewajiban adalah tentang

seseorang ingin menjalankan, mendapatkan,

fisibilitasnya,

keterlaksanaannya.

atau menikmati ‘hak’-nya, maka dia sebagai

Karakter eksistensial ‘hak’ di satu sisi

‘pemegang hak’ bersama dengan otoritas

adalah sebagai dasar pengajuan suatu klaim,

publik sebagai ‘pemegang kewajiban’ harus

sedangkan karakter eksistensial ‘kewajiban’

melakukan suatu tindakan tertentu secara

di sisi yang lain adalah sebagai yang

resiprokal seperti melakukan pembayaran,

mengabulkan klaim tersebut. Lalu, bagaimana

pendaftaran, mengikuti kegiatan tertentu

kedua hal yang harusnya dilaksanakan oleh

dan lain sebagainya. Semisal, jika seseorang

dua entitas berbeda kemudian dijalankan oleh

ingin mendapatkan hak untuk bekerja maka

entitas yang tunggal? Konstruksi relasional

dia harus melakukan suatu pendidikan atau

daya


360

pelatihan tertentu yang mana di dalamnya bisa

pendidikan, hearing ke DPRD, mengajukan

juga menuntut prasyarat berupa pembayaran

gugatan ke pengadilan dan lain sebagainya.

iuran

sejenisnya.

Dan sebaliknya, aspek kekurangan sumber

Hal seperti melakukan pembayaran dan

daya dalam proses penyelenggaraan ‘hak’ tidak

pendidikan tersebut yang dilakukan oleh

kemudian menghapus beban ‘kewajiban’ yang

‘pemegang

dari

dimiliki oleh para pemangku ‘seperangkat

kewajiban’,

kewajiban’. Tingkat ketersediaan sumber

pendidikan

dan

lain

hak’ bukanlah

pelaksanaan melainkan

bagian

‘seperangkat pemenuhan

dari

‘syarat

daya

tidak

berkorelasi

terhadap

aspek

penyelenggaraan’ suatu ‘hak’. Pelaksanaan

eksistensialnya ‘kewajiban’, namun hanya

atau pemenuhan ‘Syarat penyelenggaraan’

berpengaruh pada tingkat kualitas atau

bisa dilakukan secara bersamaan atau sharing

kuantitas hasil pelaksanaan ‘kewajiban’.

antara pemegang hak dengan pemegang

Dari

penjelasan

sebelumnya

dapat

kewajiban. Korelasi ‘syarat penyelenggaraan’

dirumuskan pendapat bahwa materialisasi

dengan eksistensi hak adalah bahwa ‘syarat

‘pemegang

kewajiban’

penyelenggaraan’ akan menentukan sejauh

contradictio

in

mana kualitas atau kuantitas ‘hak’ dapat

menyangkut status dari ‘setiap orang’ sebagai

dihormati, dilindungi dan dipenuhi. ‘Syarat

‘pemegang kewajiban’ yang sekaligus juga

penyelenggaraan’ tidak mempunyai korelasi

menjadi

causa prima dengan eksistensi ‘seperangkat

dari materialisasi tersebut adalah terjadinya

hak’. Berhasil atau gagalnya, terpenuhi atau

kekaburan proyeksi gambaran imajiner yang

tidaknya suatu ‘syarat penyelenggaraan’

dihasilkan oleh UU HAM sehingga tidak

tidak

suatu

sesuai dengan atau sulit diterapkan dalam

‘hak’ yang telah melekat pada diri seorang

praktik sosial yang dilakukan oleh pemangku

‘pemegang hak’. Seorang wali murid yang

kewenangan

tidak mampu membayar biaya pendidikan

dalam masyarakat. Fakta ini menyebabkan

bagi

kemudian

materialisasi

menghilangkan eksistensi hak atas pendidikan

berkontribusi

yang dimiliki oleh anaknya, melainkan

(ineffectiveness) penegakan UU HAM sebagai

akan mengganggu atau mengurangi kadar

pedoman dalam perilaku sosial di lingkup

kualitas penyelenggaraan pendidikan yang

pemerintahan, peradilan, dan kehidupan sosial

akan dinikmati oleh sang anak. Dengan tetap

masyarakat.

mempengaruhi

sekolah

anaknya

eksistensi

tidak

eksisnya hak atas pendidikan yang dimiliki

‘pemegang

mengandung khusunya

terminis

hak’.

negara

Konsekuensi

ataupun

‘pemegang terhadap

individu kewajiban’

ketidakefektifan

Pada sisi yang lain, Pasal 8 UU HAM

oleh anak tersebut maka proses klaim haknya

mentransformasikan

terhadap pemegang kewajiban masih dapat

menjadi lingkup ‘tanggung jawab’ sembari

dilakukan seperti melakukan tuntutan ke dinas

menegaskan

bahwa

beban diantara

‘kewajiban’ ‘pemegang

361


kewajiban’ maka Pemerintah menempati posisi utama sebagai pemegang ‘tanggung jawab’. Lebih jelasnya, ketentuan Pasal 8 UU HAM tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Jadi dengan pasal tersebut proses transformasi pemaknaan definien HAM terkait ‘kewajiban’ dan ‘pemegang kewajiban’ diawali dari pengubahan

nomenklatur

‘kewajiban’

menjadi ‘tanggung jawab’ yang diikuti dengan penempatan pemerintah sebagai ‘pemegang tanggung jawab’ yang utama. Namun demikian, Bab V UU HAM membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab tanpa merinci lebih jauh faktor-faktor apa saja yang menjadi pembedanya. Judul dari Bab V adalah “Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah” yang meliputi Pasal 71 dan Pasal 72 dengan isi ketentuan: Pasal 71 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang.diterima oleh negara Republik Indonesia”. Pasal 72 “Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 19 KBBI Offline 1.5.

bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”. Kata penghubung ‘dan’ menunjukan bahwa kedua terma tersebut adalah entitas yang berbeda. Namun demikian, substansi ‘kewajiban’ dan ‘tanggung jawab’ dalam Pasal 71 dan 72 tidak berbeda sama sekali alias sebangun sehingga timbul pertanyaan mengapa digunakan terma yang berbeda jika substansinya sama. Lebih lanjut, amandemen kedua Konstitusi pada tahun 2000 juga menegaskan proses transformasi tersebut melalui Pasal 281 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Jika dibandingkan dengan UU HAM, ketentuan konstitusi tersebut lebih jelas dan tidak mengandung contradictio in terminis karena menempatkan pemangku kekuasaan negara, khususnya pemerintah, sebagai entitas tunggal pemegang ‘tanggung jawab’. Yang menjadi persamaan adalah keduanya berbagi dalam penggunaan terma ‘tanggung jawab’ yang menggantikan kata ‘kewajiban’. Secara

leksikal,

‘tanggung

jawab’

mempunyai arti sebagai: 1 keadaan wajib menanggung

segala

sesuatunya

(kalau

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb): pemogokan itu menjadi -- pemimpin serikat buruh; 2 Hukum fungsi menerima pembebanan, sbg akibat sikap


362

pihak sendiri atau pihak lain.19 Sedangkan

Contoh praktek penggunaan tanggung jawab

‘kewajiban’ mempunyai arti: 1 (sesuatu) yg

dan kewajiban adalah terkait pemenuhan

diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan;

hak

keharusan: tugas penelitian sudah merupakan

pemajuan, dan penghormatan hak anak adalah

~ bagi setiap calon sarjana; 2 pekerjaan;

menjadi beban kewajiban negara khususnya

tugas: aku akan melaksanakan tugas ~ ku

pemerintah sehingga kalau tidak terpenuhi

dng saksama; 3 Huk tugas menurut hukum;~

maka dikatakan negara khususnya pemerintah

manusia segala sesuatu yg menjadi tugas

telah melakukan suatu pelanggaran terhadap

manusia (membina kemanusiaan); ~ moral

hak anak. Sedangkan orang tua dan masyarakat

kewajiban atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat; ~ sosial kewajiban atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial.20

‘Tanggung

jawab’ pada

aspek

pelaksanaannya lebih banyak menekankan kepada kesadaran internal sehingga terhadap ketidakterlaksanaannya maka si pemegang tanggung

jawab

mendapat

status

telah

melakukan sebuah kelalaian. Penegakan tanggung

jawab

lebih

bersumber

dari

dorongan moral, etika serta kesadaran diri, dan bukan karena paksaan ketentuan suatu aturan hukum. Pada sisi lain, ‘kewajiban’ lahir

karena

sebelum

si

‘pemegang

mendapatkan

beban

kewajiban’ kewajiban

terlebih dahulu pada dirinya dilekati suatu kewenangan yang bersifat publik oleh hukum.

anak.

Perlindungan,

pemenuhan,

dikatakan sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan memenuhi hak-hak anak. Tanpa adanya tanggung jawab tersebut maka pemenuhan hak-hak anak tidak dapat terselenggara secara optimal, efektif dan berkemajuan.21 Jadi, dalam konteks relasional ‘pemegang hak’ dan ‘pemegang kewajiban’, penggunaan tanggung jawab dan kewajiban tidak dapat dipersamakan meskipun dalam konteks linguistik secara umum terdapat persamaan elemen diantara keduanya.

Simpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakuan dengan mengacu pada rumusan masalah serta hasil temuannya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: a. Materialisasi konsep norma pemegang

Jadi, kewajiban lahir sebagai konsekuensi

hak dan pemegang kewajiban dalam

atas

diberikan

UU HAM mengandung contradictio

sebelumnya oleh hukum. Ketika si ‘pemegang

in terminis khususnya terkait dengan

kewajiban’ tidak menjalankan apa yang telah

kedudukan

dibebankan kepadanya maka dia dikatakan

definien HAM. Di satu sisi ‘setiap

telah

orang’ adalah pemegang hak yang

kewenangan

melakukan

yang

sebuah

telah

‘pelanggaran’.

‘setiap

orang’

dalam

20 Ibid. 21 Unicef, Kewajiban dan Tanggung Jawab, http://www.unicef.org/indonesia/id/03_kewajiban_tanggung_ jawab.pdf., diakses 1 Desember 2014 pukul 13.00 WIB.

363


denganya dapat melakukan sejumlah

betapa kuat dan dinamisnya kebutuhan

klaim kepada pemegang kewajiban yaitu

akan diskursus HAM sehingga pada

para pemangku kewenangan negara.

level tertentu masih bisa menolelir

Akan tetapi pada saat yang sama ‘setiap

dan menerima kekaburan makna yang

orang’ juga dilekati status sebagai

ada dalam definien HAM menurut UU

pemegang kewajiban yang karena sifat

HAM. Aktivisme di bidang HAM yang

eksistensialnya justru akan menegasikan

cukup tinggi di Indonesia memberikan

seperangkat hak yang secara pre-eksis

mekanisme substitusi kekurangjelasan

sudah dimilikinya. Selain itu, UU HAM

materialisme konsep normatif deniniens

tidak memberikan ketentuan yang jelas

HAM semisal melalui perujukan konten

tentang cakupan dari kewajiban yang

norma yang ada dalam sekian banyaknya

dibebankan kepada ‘setiap orang’ untuk

perjanjian HAM internasional yang telah

dibedakan dari yang dibebankan kepada

diratifkasi Indonesia.

para pemangku kewenangan negara.

Meskipun ideal di tingkat legal formal;

Padahal antara entitas ‘setiap orang’

tetapi pada tingkat aplikasi administratif

dengan entitas pemangku kewenangan

oleh aparatur pemerintah, aplikasi ajudikatif

negara mempunyai karakter eksistensial

oleh hakim dalam putusan atau penetapan

yang sangat berbeda. ‘Setiap orang’adalah

di

manusia biasa yang telah menransfer

pola perilaku penyesuaian aturan dalam

sebagian kedaulatan individunya kepada

praktek kehidupan sosial oleh setiap orang;

entitas aparatur negara melalui instrumen

materialisasi

rule of law demi mencapai tujuan

sekali untuk mengalami inefektifitas dalam

bersama. Dengan demikian, kewenangan

aplikasinya.

hukum merupakan dasar dari lahirnya

diakibatkan oleh kekaburan realitas imajiner

beban kewajiban sehingga tidak mungkin

yang diproyeksikan oleh definien HAM

untuk dimiliki oleh ‘setiap orang’ yang

sehingga berpotensi munculnya tumpang

memang secara asali merupakan manusia

tindih (overlap), kekaburan makna (vague

biasa (penduduk atau warga negara) yang

norm) , kerancuan sehingga mempersulit

merupakan entitas pemegang hak.

dan

b. Secara formal ketentuan pemegang hak

pengadilan,

maupun

definien Kategori

mereduksi

aplikasi

HAM

berpotensi

inefektifitas

derajat

dalam

efektifitas

ini

pada

tingkat perilaku sosial dalam pemerintahan,

dan pemegang kewajiban dalam UU

pengadilan, dan masyarakat.

HAM mempunyai tingkat keabsahan

a. Pada tataran ideal, para legislator jika

dan keterterimaan (legitimacy) yang

mempunyai momen untuk melakukan

cukup

dikategorikan

perubahan terhadap UU HAM maka

sebagai ideal. Hal ini menjadi refleksi

harus menghapus kedudukan ‘setiap

kuat

sehingga


364

orang’ sebagai pemegang kewajiban

dalam definien HAM; pada wilayah

dan

menekankan

pemerintahan maupun pengadilan dapat

peran pemegang kewenangan negara

menggunakan ketentuan-ketentuan yang

sebagai pemegang kewajiban dengan

ada dalam perjanjian internasional HAM

konstruksi

yang telah diratifikasi Indonesia beserta

sebaliknya

teks

lebih

yang

lebih

lugas,

jelas dan tidak tumpang tindih. Peran

prinsip-prinsipnya

‘setiap

pemegang

dalam membuat putusan dan tindakan

hak adalah ikut berpartisipasi dalam

administratif. Penafsiran hukum (legal

proses

dapat

interpretation) dapat menjadi instrumen

dibebani tanggung jawab tertentu secara

penting bagi para aparatur penegak

relevan tanpa perlu menransformasika

hukum khususnya hakim dalam proses

kedudukannya sebagai pemegang hak

penemuan hukum (rechtsvinding) yang

menjadi pemegang kewajiban.

diakibatkan oleh kekaburan norma yang

sebagai

orang’

penyelenggaraan

dan

b. Terhadap potensi inefektifitas aplikasi

dihasilkan

UU HAM karena contradictio in terminis

dari

sebagai

proses

pedoman

materialisasi

elemen HAM dalam UU HAM.

DAFTAR PUSTAKA Buku Anne Wagner, Wouter Werner, dan Deboran Cao,

Interpretation,

2007,

Ian Ward, 1998, An Introduction to Critical Legal Theory, Cavendish Publishing

Law,

Limited, London & Sydney.

and the Construction of Meaning,

James W. Nickel, 2007, Making Sense of

Springer, Doordrecht.

Human Rights. Second Edition,

Austin Sarat dan Thomas R. Keams (Eds),

Blackwell Publishing, Massachusetts.

1995, Law’s Violence, The University John

of Michigan Press, Michigan.

Bowring,

2013,

The

Works

of

Sidharta

Jeremy Bentham, 1843, Volume II.

(Penerjemah), 1999, Refleksi tentang

Edinburgh (William Tait). 1838-

Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

1843. Direproduksi secara e-book oleh

Bruggink,

Denise

J.J.

H.

B.

Meyerson,

Arief

2006,

Essential

Liberty Fund Inc., Indianapolis, USA.

Jurisprudence, Routledge Cavendish,

KBBI Offline 1.5.

New South Wales.

Michel Rosenfeld, 1998, Just Interpretation:

Guyora

Binder

dan

Robert

Weisberg,

Law between Ethics and Politics,

2000, Literary Criticisms of Law,

University

of

California

Princenton University Press, Princeton.

Berkeley, Los Angeles, London.

Press,


365

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Hukum Online, Komnas HAM Temukan Pelanggaran HAM Kasus Cebongan,

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal

http://www.hukumonline.com/berita/

Hukum, Suatu Pengantar, Liberty,

baca/lt51c18e3b23ff9/komnas-ham-

Yogyakarta.

temukan-pelanggaran-ham-kasus-

Tom Campbell, 2004, Prescriptive Legal Positivism:

Law,

Rights

Democracy,

Cavendish

and

Publishing

Novy Lumanauw,

Presiden Minta MUI

Dominan Tingkatkan Kerukunan Umat

Limited, New South Wales.

Beragama,

http://www.

General

beritasatu.com/nasional/105759-

Jurisprudence: Understanding Law

presiden-minta-mui-dominan-

from a Global Perspective, Cambridge

tingkatkan-kerukunan-umat-beragama.

University Press, Cambridge.

html.

William

Twining,

2009,

Unicef, Kewajiban dan Tanggung Jawab,

Jurnal

http://www.unicef.org/indonesia/

Cecile Fabre, 2000, The Dignity of Rights, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 20, No.2, Oxford. Naskah Internet BBC

cebongan.

Indonesia, tidak

id/03_kewajiban_tanggung_jawab.pdf.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Kasus

melanggar

Cebongan,

HAM,

http://

www.bbc.co.uk/indonesia/berita_ indonesia/2013/04/130411_menhan_ kasus_cebongan.shtml.

Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Sementera 1950. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KRITIK KONSEPTUALISASI PEMEGANG HAK DAN PEMEGANG KEWAJIBAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

Recommend Documents