KRIMINALISASI POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy.)
Oleh: AchmadMunir NIM: 1110043100034
KONSENTRASI PERBANDINGAN MAZHAB FIKIH PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2014 M
1
i
ii
ii
ABSTRAK Achmad Munir, NIM 1110043100034, “KRIMINALISASI POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM” konsentrasi Perbandingan Mazhab Fiqih, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2014 M. v + 92 halaman. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 1990, penyebab poligami dianggap sebagai suatu tindakan kriminal adalah ketidakadilannya dan penindasan terhadap kaum wanita, dari sebab tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang poligami yang didalamnya terdapat sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami, tetapi menurut hukum Islam poligami adalah suatu tindakan yang diperbolehkan bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum (hukum Islam). Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menekankan pada kualitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan melihat objek hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengelolaan yang dipakai penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam memutuskan hukum pelarangan poligami terhadap PNS, dengan alasan bahwa poligami merupakan tindakan melanggar hukum, seperti dalam PP no. 53 tahun 2010 hukuman yang dijatuhi oleh PNS yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat, selain itu di KUHP pasal 184 ayat 1 dicantumkan bahwa apabila seorang PNS melakukan poligami itu dapat dikenakan hukuman kurungan selama 9 bulan, dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan. Kata Kunci
: Kriminalisasi, Poligami
Pembimbing I Pembimbing II Daftar Pustaka
: Drs. Ahmad Yani, M. Ag : Ummu Hanah Yusuf Saumin, MA : Tahun 1981 ampai tahun 2013
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan berkah, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KRIMINALISASI POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM” Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya kepada zaman yang penuh peradaban dan ilmu pengetahuan. Penulis sangat bersyukur karena pada akhirnya tugas akhir dalam jenjang pendidikan Strata Satu (S1) yang penulis tempuh telah selesai dilaksanakan. Serta tak lupa penulis meminta maaf apabila didalam penulisan skripsi ini ada yang kurang berkenan dihati pembaca, karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat yang amat mendalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: 1. Prof. Dr. KomaruddinHidayat, MA Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Phil. JM Muslimin, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. KepadaKetua Program Studi PMH Dr. KhamamiZada, MA danSkretaris Program Studi PMH ibuSiti Hanna, MA. 4. Dr. Abdul Wahab Abdul Muhaimin, Lc, MA Dosen Pembibing Akademik dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak lupa juga kepada staf perpustakaan, karyawan.
iv
5. Drs. Ahmad Yani, M. Ag dan Ummu Hanah Yusuf Saumin, MA, Dosen pembimbing skripsi ini, dengan kesabaran, keistiqamahan dan keikhlasan mereka memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Marhasan dan Ibunda tercinta Siti Sa’diyah yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk membahagiakan dan membesarkan penulis sampai saat ini, bakti dan rasa terimakasih penulis kepada kedua orang yang tidak henti-hentinya dan mustahil penulis dapat membalasnya. 7. Kepada teman-temanku Sukriya, Achmad Fatih, Ibnu Rusydi, Masrur Rahmansyah, Zulham Muslihun, Muhammad Hira Hidayat, Ahmad Dimyati dan Jamiluddin serta teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan motivasi dan bantuan baik yang berupa materil maupun inmateril. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat pada saat ini, masa yang akan datang. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih amat jauh dari J kesempurnaan karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan a skripsi selanjutnya. k Jakarta: 29 Desember 2014 M a 07 Rab. Awwal 1436 H r t a :
v
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................................
ii
LEMBAR PERNYATAAN .....................................................................................
iii
ABSTRAK ................................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR ..............................................................................................
v
DAFTAR ISI .............................................................................................................
vii
BAB I
: PENDAHULUAN A. LatarBelakangMasalah .......................................................................
1
B. PembatasandanPerumusanMasalah....................................................
8
C. TujuandanManfaatPenelitian .............................................................
8
D. MetodePenelitiandanTeknikPenulisan ...............................................
9
E. StudiRevievTerdahulu........................................................................
10
F. SistematikaPenulisan .........................................................................
11
BAB II : POLIGAMI DAN KRIMINALISASI A.
Poligami ...........................................................................................
13
B.
SejarahPoligami ...............................................................................
15
C.
Kriminalisasi ....................................................................................
17
a. KriminalisasiPerspektifHukumPositif .........................................
17
b. Kriminalisasi Perspektif Hukum Islam ........................................
22
c. Kriminalisasi Perspektif Hukum Keluarga .................................
26
vi
BAB III : PNS DAN POLIGAMI A. PNS danKedudukannya Di Indonesia ................................................
31
a. Definisi PNS ................................................................................
31
b. Kedudukan PNS di Indonesia ......................................................
32
B. HakdanKewajibanPegawaiNegeriSipil ..............................................
33
C. PoligamiDalamPerspektifHukum Islam Dan HukumPositif .............
38
a. PoligamiMenurutHukum Islam ....................................................
38
b. PoligamiMenurutHukumPositif ...................................................
48
BAB IV : KRIMINALISASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Latar Belakang Larangan Poligami Bagi PNS di Indonesia ..............
55
B. Faktor-faktor PNS Berpoligami .........................................................
57
C. SanksiMelakukanPoligamiBagi PNS MenurutHukum Islam Dan PeraturanPemerintah No 45 Tahun 1990 ...........................................
60
D. Analisis...............................................................................................
67
BAB V : PENUTUP A.
Kesimpulan ......................................................................................
79
B.
Saran .................................................................................................
81
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................
82
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di bumi dalam keadaan berpasangpasangan, namun dalam menjalankan kehidupannya tidaklah manusia terlepas dari ikatan syariah Islam, hukum Islam tersebut berasal dari Al-Qur‟an dan As-Sunah yang telah mengatur ketentuan-ketentuan perintah dan larangan bagi umat manusia. Dalam Islam terdapat dua sumber hukum Islam, yang pertama adalah hukum yang berasal dari Allah SWT yang merupakan firman-Nya yang suci yang dikenal dengan Al-Qur‟an. Kemudian dari sumber hukum Islam yang kedua yaitu yang berasal dari hadits atau sunah Nabi Muhammad SAW. Salah satu perbuatan sunah Nabi tersebut adalah mengatur masalah pernikahan yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan perintah kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan secara Syar‟i. sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:
Artinya: “Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu maka menikahlah, sesungguhnya pernikahan itu mencegah penglihatan dan 1
Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, Shahih Bukhari Juz 3 Bab An-nikah, (Lebanon: Dar el Fikri, 1981), hlm. 116-117.
1
2
menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu menikah maka wajib bagi kamu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mencegah nafsu (zina) untuk kamu” (HR. Bukhori Muslim). Dari hadits diatas Nabi SAW diatas memerintahkan umatnya agar melaksanakan pernikahan sesegera mungkin tetapi dengan catatan seseorang yang menikah tersebut harus mampu. Lafaz Assaumu menurut Imam Ibnu Hajar AlAsqalani menunjukan suatu perbuatan yang dapat mencegah syahwat, dengan melakukan berpuasalah
maka dapat mencegah seseorang untuk tidak dapat
melakukan perzinahan,2 atas dasar hadits ini maka ulama fiqih berpendapat bahwa nikah itu menjadi wajib, sunah, mandub, haram, makruh dan fardu. Menikah menjadi wajib apabila ada seseorang yang ingin bersungguh-sungguh menikah dan takut melakukan zina apabila ia tidak menikah. Menikah menjadi sunah apabila ia mempunyai rasa bersungguh-sungguh menikah, tidak yakin dapat melakukan zina dan tidak takut melakukan zina pula. Menikah menjadi mandub apabila seseorang mempunyai rasa bersungguh-sungguh ingin menikah tetapi niat menikahnya ia hanya mengharapkan agar mendapatkan keturunan. Menikah menjadi haram untuk seseorang yang tidak takut melakukan zina sedangkan apabila ia menikah maka ia tidak akan mampu menafkahkan isterinya dari nafkah yang halal. Menikah menjadi makruh apabila seseorang yang tidak yakin dapat menikah dan tidak bersungguhsungguh untuk menikah. Menikah menjadi fardu apabila memenuhi 4 syarat: (1) Apabila seseorang yakin dapat melakukan zina jika ia tidak menikah. Adapun orang 2
Syihabuddin Ahmad Ibn „Ali Ibn Hajar, Ibanatu Al-ahkam Juz 3 Bab An-nikah, (Lebanon: Dar el Fikri, 2004), hlm. 245.
3
yang takut melakukan zina maka hukumnya berubah menjadi wajib menikah. (2) Apabila seseorang tersebut mampu berpuasa semata-mata hanya untuk menahan melakukan zina, jika ia mampu berpuasa dan menghindarkan melakukan zina maka seyogyanya ia harus memilih antara berpuasa atau menikah.3 Namun di dalam Islam seseorang boleh menikah dengan beristrikan 4 orang isteri, sebagimana Allah SWT berfirman:
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Annisa: 3) Adapun sebab nuzul ayat ini adalah pertanyaan „Urwah kepada „Aisyah r.a:
3
„Abdurrahman Al-Jaziri, Al fiqh „Ala Al-mazahib Al-arba‟ah, (Lebanon: Dar El Hadits, 2004), hlm. 10-11.
4
Artinya: “Diriwayatkan dari „Urwah di riwayatkan dari „Aisyah firman Allah ta‟ala
aisyah menjawab wahai keponakanku yatim disini adalah anak yatim yang di awasi oleh tuannya kemudian tiuannya tersebut cinta kepada anak yatim tersebut karena kecancikan dan hartanya, disebabkan inilah taunnya ingin menikahinya (anak yatim) tetapi ia menafkahkannya dengan tidak adil, kemudian mereka melarang kepada tuannya untuk menikahinya kecuali tuan tersebut menafkahkannya dengan adil dan mereka memerintahkan tuan tersebut untuk menikah selain kepada anak yatim tersebut.4 Begitupun Nabi Muhammad SAW bersabda:
Artinya:
“Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu „anhu bahwa Ghlian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda “pilihlah empat dan ceraikanlah sisahnya.”. 4
Abu Ja‟far At-thabari, Tafsir At-thabari Surat An-nisa Ayat 3 Juz 7, (Ttp, Muassasatu ArRisalah, 2000), hlm. 531. 5
Abu „Abdillah Ibn Idris Ibn „Abbas Ibn Usman, Al-musnad Juz 1 (Lebanon: Dar El Kutub „Alamiyah, 1990), hlm. 274.
5
Menurut Imam Ahmad Mustafa al-Marogi “Jika seseorang tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya maka wajib untuk suami beristrikan satu saja, baik dalam keadaan ragu ataupun mengira-ngira. Kemudian yang dimaksud dengan kebolehan suami menikahi wanita, dua, tiga dan empat adalah hanya untuk orang yang yakin mampu berlaku adil kepada dirinya bukan yang ragu untuk berlaku adil kepada ister-isterinya”6 Banyak dari suami-suami yang melakukan poligami, salah satu alasan yang menyebabkan suami berpoligami adalah menurut keterangan dokter bahwa isteri diketahui mandul sedangkan tujuan pernikahan untuk mempunyai keturunan maka istri membolehkan suami untuk berpoligami meskipun itu bukan kehendak suami. Namun pada saat dewasa ini poligami menjadi suatu kejahatan dan ketidakadilannya dalam suatu pernikahan khususnya untuk si istri yang dipoligami sebagaimana peraturan pemerintah yang mengatur PNS yang sudah menikah dilarang berpoligami dan dipoligami. Oleh karena itu banyak Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami melalui jalan nikah sirri, pernikahan sirri menurut hukum Islam sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi tanpa adanya pencatatan pernikahan di KUA. Tetapi pada kenyataannya saat ini pemerintah Indonesia menjatuhkan hukuman pidana untuk PNS yang melakukan poligami sekalipun didalam peraturan perundangundangan tersebut ada syarat PNS untuk berpoligami seperti yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 yang berbunyi:
6
150.
Ahmad Mustafa Al-Marogi, Tafsir Al-marogi Juz 2, (Lebanon: Dar El Kutub, 2006), hlm.
6
1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2. Pegawai
Negeri
Sipil
wanita
tidak
diizinkan
untuk
menjadi
istri
kedua/ketiga/keempat. 3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. 4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang". PP No. 45 tersebut membolehkan pegawai negeri sipil untuk berpoligami dengan cara melakukan izin tetapi bagi PNS yang tidak izin dan tetap melakukan poligami dapat dikenkan sanksi seperti yang tercantum pada PP No.45 Tahun 1990 pasal 16 dan 17:7 Pasal 16 “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peratuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 1. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 7
PP No. 45 Tahun 1990
7
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983." Dari pemaparan dasar hukum diatas maka PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tetang sanksi poligami beserta dengan ketentuan hukumnya maka sangatlah berbentrokan dengan syariat Islam. Syariat Islam memberikan peluang dengan syarat tertentu dengan tanpa memberikan denda bagi suami yang melakukan poligami sedangkan PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang poligami justru melarang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Poligami dan memberikan hukuman kepada PNS perempuan yang dipoligami. Oleh karena itu perlu adanya penelurusan kembali mengenai masalah kriminalisasi poligami. Sebab masalah kriminalisasi poligami tersebut sangatlah berbentrokan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Berdasarkan permasalahn ini maka penulis berkeinginan untuk menulis skripsi yang berjudul “Kriminalisasi Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia”. Penulisan ini mengupayakan untuk mengkaji secara mendalam dengan mengharapkan bahwa hasil tulis skripsi ini dapat memberikan suatu pengetahuan dan bernilai terhadap pemahaman lebih lanjut tengan
8
hukum poligami menurut syariat Islam. Disamping itu untuk menambah wawasan bagi penulis dan dapat diambil suatu pelajaran yang berharga bagi pembaca. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam penulisan ini, penulis akan mengemukakan seputar permasalahan kriminalisasi poligami bagi PNS hukum Islam . Mengingat luasnya pembahasan mengenai poligami maka penulis hanya memfokuskan pada analisa kasus poligami menurut hukum Islam dan hukum positif. Tentang statsu hokum poligamidi Indonesia disertai pandangan ulama Islam.
2. Perumusan Masalah Dari pemaparan latar belakang diatas, setidaknya terdapat permasalahan yang dapat dicari kemudian diteliti dan ditemukan jawabannya didalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut: a. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap UU No. 45 tahun 1990 tentang Sanksi PNS yang melakukan poligami? b. Apakah poligami termasuk perbuatan kriminal sehingga dijatuhi hukuman bagi PNS yang melakukan poligami? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penulis mempunyai tujuan agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini sebgai berikut: 1. Untuk mengetahui kejelasan UU No. 45 tahun 1990 melalui pandanga ulama.
9
2. Untuk mengetahui status perbuatan poligami yang melakukan poligami. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah berharap agar memberikan suatu kajian yang bermanfaat mengenai tinjauan kriminalisasi poligami ditinjau dari hukum Islam yang di tunjukkan untuk para pembaca dan kepada mahasiswa yang berkecimpung dibidang ilmu hukum Islam. D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan jenis penelitiannya dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat kepustakaan (Library Research) sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data perspektif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.8 Penelitian ini juga berpedoman dan mengacu pada: 1. Sumber Data Yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan, literatur dan referensi kepustakaan yang berhubungan dengan judul skripsi. 2. Teknik Pengumpulan Data Penggunaan penilitian bahan dilapangan seperti buku, kitan-kitab, dokumendokumen, internet dan sebagainya dengan cara dibeca kemudian dikaji dan disimpulkan sesuai dengan kelompok aslah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini.
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 3.
10
3. Pengolahan dan Analisis Data Setelah data diolah dengan menggunakan cara dikumpulkan, kemudian di kaji dan dikelompokkan, lalu penulis menganslisanya dengan metode-metode sebagai berikut: a. Dalam metode Indukrif, yaitu suatu cara dalam menganalisis datanya yang bertitik tolak dari data-data yang mana data tersebut bersifat umum kemudian ditarik dan diambil dengan bersifat khusus, atau data yang bersifat khusus kemudian ditarik dan diambil dengan bersifat umum. Teknik penulisan skripsi ini berpacu kepada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. E. Study Riview Terdahulu Sepengetahuan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang sudah membahas tentang poligami seperti yang terlampir pada tabel dibawah ini: No. 1.
Nama Kahfi
Jurusan Perbandingan
Judul Skripsi Pandangan
Hukum 38 SJPMH 2010
Mazhab
dan Islam Terhadap Tata
Hukum
Cara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
No. Skripsi
11
2.
Muhammad Perbandingan Imad
Mazhab
Hamdi
Hukum
Kritik
Terhadap 14 SJPMH 2012
dan Pandangan Feniminis
kaum Terhadap
Poligami 3.
A. Fauzi
Peradilan Agama
Pengaruh
Poligami 40 SJAS 2010
Terhadap Ketidakharmonisan Rumah Tangga
Namun dari beberapa judul skripsi yang sudah ditulis penulis memiliki perbedaan dalam penelitian tentang poligami. Penulis hendak membahas tentang kriminalisasi poligami yang ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian judul yang akan dibahas penulis, menjadikan motifasi dan pelajaran yang lebih mendalam tersendiri bagi penulis untuk membahasnya dan juga dapat menambah pengetahuan perintah agama mengenai hukum poligami dan implikasinya. F. Sistematika Penulisan Agar dapat mempermudah pada penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab yang dapat diuraikan sistematikanya sebagai berikut:
12
Bab I
: Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, study riview terdahulu, dan sistematika penulisan.
Bab II
: Berisikan tentang kajian umum yang meliputi pembahasan poligami, sejarah poligami dan kriminalisasi
Bab III
: Berisikan tentang pembahasan tentang kaitannya poligami dan PNS yang meliputi: PNS dan kedudukannya di Indonesia, Hak dan Kewajiban PNS, dan pandagan dalam poligami yang meliputi pandangan hukum Islam dan Pandangan ukum positif.
Bab IV
: Berisikan tentang analisis penulis terhadap tinjauan masalah poligami yang meliputi: faktor-faktor PNS berpoligami, sanksi melakukan poligami bagi PNS menurut hukum Islam terhadap peraturan perundang-undangan No. 45 tahun 1990.
Bab V
: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari isi penulisan skripsi ini.
BAB II POLIGAMI DAN KRIMINALISASI
A. Poligami Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, dari kata “poly”, artinya banyak dan “gamein”, artinya kawin.1 Dalam pengertian bahasa poligami berarti kawin banyak, mungkin seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki atau sama banyak pasangan lakilaki dan perempuan yang mengadakan “transaksi” perkawinan. Dalam pengertian yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi Sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya.2 Poligami dalam pandangan antropologi sosial di bagi kedalam dua macam yaitu: a. Poliandari, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.3 b. Poligini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.4
1
Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami,( Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 61.
2
Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung:Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 89. 3
http://www.muslimat-nu.or.id/buku/poligami.htm diakses pada tanggal 31 desember 2014.
4
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 169.
13
14
Dalam perekembangannya, istilah “poligini” jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai di kalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut dengan poligami, dan istilah ini dipergunakan sebagai lawan polyandri. Pengertian poligami dalam bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki satu atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.5 Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walau ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan surat An-Nisa‟ ayat 3.6 Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami itu. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu, dengan mengadakan syarat-syarat, terutama adil dan mampu.7 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang wanita, dalam hal ini dibatasi hanya empat orang wanita (isteri) dalam waktu yang sama. Para ahli hukum membedakan istilah 5
Anton Muliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1997),
6
Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.
7
Abbas Mahmud, Wanita Dalam Al-qur‟an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 126.
hlm. 1186.
15
bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dengan istilah poligini berasal dari kata polus yang berartikan banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai suami lebih dari seorang disebut poliandari yang berasal dari kata polus artinya banyak dan andros artinya laki-laki.8 Jadi kata yang tepat bagi seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Sebenarnya arti poligami atau poligini sama-sama mempunyai arti seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu, namun karena berdasarkan pendahulu kita arti makna tersebut lebih dikenal dengan sebutan poligami. B. Sejarah Poligami Konsep poligami (ta‟addud al-zawjat) dalam ilmu fikih lebih umum dipahami sebagai pengumpulan dua sampai empat istri dalam waktu yang bersamaan oleh suami.9 Islam bukanlah agama pertama yang melegitimasi poligami. Karena sejarah membuktikan bahwa poligami sudah umum dilakukan sebelum datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa. Diantaranya bangsa Ebre dan Arab pada zaman Jahiliyah juga terdapat suku bangsa “salafiyun” yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoswakia dan Yugoslavia juga terdapat disebagian negara Jerman dan Inggris. Kebiasaan berpoligami tidak hanya dilakukan pada bangsa yang
8
Zakiah Drajat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985),
hlm. 17. 9
Mustafa Al-Saba‟i, Al-mar‟ah Baina Al-fiqh Wa Al-qanun, (Nasy Tauzi al-Maktabah alA‟rabiyah Bi Halab, Ttp), hlm,. 71.
16
beraga Islam. Di negara-negara seperti Afrika, India, China dan Jepang Poligami berkembang pesat.10 Sedangkan dalam ajaran Agama-agama besar selain Islam seperti agama Hindu, Budha, Yahudi dan Nasrani juga memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami, menurut agama selain Islam sesungguhnya poligami itu dilarang akan tetapi larangan tersebut bukan berasal dari ajaran asli agamanya. 11
Larangan
poligami terebut merupakan lanjutan dari Romawi yang pernah menyelamatkan agama Nasrani. Dalam Bibel, tidak ditemukan suatu ayat yang jelas menolak poligami. Bahkan dalam Babel diceritakan bahwa King Salamon (Sulaiman) mempunyai 700 orang istri ditambah selir 300 orang. Perjanjian lama dalam bab genesis pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa nabi Ibrahim diperintahkan mengambil budaknya Siti Hajar sebagai istri kedua. Juaha disebutkan bahwa nabi Ya‟kub dan Nabi Da‟ud mempunyai istri lebih dari seratus orang.12 Larangan poligami dalam agama Kristen muncul setelah Renaisans. Ketika itu hukum-hukum gereja banyak menyerap hukum-hukum Romawi, sementara hukum-hukum romawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Humanis, terutama setelah kaisar Yustianus menetapkan Corupus Luris Civils atau biasa juga disebut Corpus Luris Yustianus yang berisi hukum-hukum keluarga. Dari Romawi, hukum-hukum tersebut menyebar ke berbagi 10
Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung:Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 81. 11
Nasaruddin Umar, Fikih Wanita Untuk Semua, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010),
hlm. 94. 12
Ahmad Abd. „Aziz al-Husain, Al-Marat‟atu Wa Makanatuha Fi Al-Islam (Maktabah Assyamilah, tth), hlm. 109.
17
pelosok dunia dibawa dan dikembangkan oleh penjajah, seperti Napoleon yang terkenal dengan code civil-nya, yang didalamnya menganut asas monogami.13 Kedatangan Islam, dalam analisa Rahmat Hakim, sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dapat dimiliki pria dalam berpoligami agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi, kalau diteliti lebih jauh, lahirnya syariat ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.14 C. Kriminalisasi a. Kriminalisasi Perspektif Hukum Positif Sebelum memberikan suatu penjelasan tentang kriminalisasi kita perlu pelajari ilmu kriminologi sebagai komponen dalam memahami kriminalisasi, karena kriminalisasi merupakan salah satu bagian dari ilmu kriminologi. Kata kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah pengetahuan tentang kejahatan yang secara umum berarti ilmu untuk mempelajari kejahatan
dari berbagai aspek
sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan baik. Adapun objek dari studi kriminologi tersebut adalah mencakup perihal kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kajian pokok dari kriminologi adalah kejahatan yang termuat dalam
119-120.
13
Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami, (Yogyakarta: al-Kautsar, 1990), hlm. 125.
14
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.
18
hukum pidana, dan keberatannya sangat berkaitan dengan hokum pidana, dimana kedua disiplin ilmu ini saling berkaitan dan bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum pidana. Dalam perkembangannya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dalam perkembangnnya sekarang kriminologi sudah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri.15 Dalam kasus hukum internasional dan Indonesia, kriminalisasi adalah suatu proses memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat,16. Dalam kamus hukum lain mendefinisikan bahwa krimininalisasi adalah proses semakin banyaknya sikap yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan.17 Sedangkan Abdussalam dalam bukunya “kriminologi” menjelaskan bahwa pengertian kriminalisasi adalah pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai suatu peristiwa yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas tetapi undang-
15
Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010),
hlm.17 16
Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 266. 17
Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 232
19
undang belum mengaturnya.18 Adapun kebijakan dalam penyusunan kriminalisasi mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada yaitu terdiri dari: a. KUHP yang masih berlaku b. Konsep BAS tahun 1977 c. Undang-undang diluar KUHP.19 Kebijakan kriminalisasi pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana, dalam kriminalisasi itu sendiri harus melakukan harmonisasi dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang sedang berlaku saat ini, yang bertujuan agar kebijakan kriminalisasi dapat diterima masyarakat.20 Pada dasarnya kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan criminal dengan menggunakan sarana hukum pidana.21 Adapun
upaya
kebijakan
untuk
melakukan
pencegahan
dan
penganggulangannya tidak terlepas dari kebijakan social yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan upaya18
Abdussalam, Kriminologi, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 18.
19
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, (Jakarta: Surya Kencana, 2008), hlm. 232 20
Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Persepektif Kajian Perbandingan, (Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 2005), hlm. 126. 21
Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 240.
20
upaya perlindungan masyarakat, adapun aspek yang sangat penting untuk kesejahteraan
atau
perlindungan
masyarakat
karena
adanya
nilai-nilai,
kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan juga dengan pendekatan secara integral yang dilakukan dengan menyeimbangan sarana penal dan non penal.22 Selain kriminalisasi ada juga upaya pembaharuan hukum dengan sarana hukum pidana, yang penentuannya sebagaimana pengertian kriminalisasi, dan penalisasi tidak jauh berbeda. Hanya penekanannya pada crime dan sarana hukum pidana saja. Sebagaimana diketahui kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Penalisasi yang semula berupa tindakan tercela dibidang hukum perdata atau hukum administrasi, tetapi kemudian dipandang perlu untuk diancamkan pidana kepada penindaknya.23 Jika dilihat dalam sejarahnya kriminalisasi di Indonesia sudah berlangsung semenjak zaman proklamasi kemerdekaan dan hingga kini masih tetap berlangsung, sehubungan dengan penetapan kriminalisasi, dibutuhkan kriteria tertentu, namun bukan suatu hal yang mudah untuk menentukan kriteria secara
22
Bukhori, Nurani Kriminalisasi Tindak Pidana Teroris, (Palembang: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Patah, 2004), hlm.113. 23
E.Y. Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Cet. Ke- 3 , (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 35.
21
pasti. Meskipun demikian menurut Prof. Sudarto, ada beberapa kriteria yang patut di pertimbangkan dalam menentukan kriminalisasi ini yaitu:24 a. Tujuan hukum pidana b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki c. Perbandingan antara sarana dan hasil d. Kemampuan aparat penegak hukum Dalam prinsip-prinsip kriminalisasi ada hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya Organization Of Economic Cooperation and Development (OECD) dengan memperhatikan berbagai variasi pengaturan yang ada diberbagai negara yang telah berusaha membuat bentuk mode law yang diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh berbagai negara untuk criminal privacy, menurut OECD asas-asas tersebut mencakup:25 a. Ultima ratio principle. Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas. b. Precision principle. Perumusan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana, perumusan hukum pidana yang bersifat sama harus dihindari. c. Clearness principle. Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana. 24
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Ke- V, (Bandung: PT. Alumni, 2997), hlm.
31-41. 25
S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, Hukum penitensia di Indonesia, (Jakarta: Alumni Ahaem- petehaen, 1996), hlm. 172
22
d. Princip of differentiantion. Prinsip pembedaan harus jelas antara yang satu dengan yang lain. Untuk hindarkan perumusan yang bersifat global. e. Priciple of intent. Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (itention), sedangkan untuk tindakan culpa harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya. b. Kriminalisasi Perspektif Hukum Islam Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindakan pidana menjadi suatu tindakan pidana sementara itu kriminalisasi dalam persepektif hukum Islam tidak ada pembahasannya secara terperinci, namun dalam hukuman pidana Islam ketentuan kriminal dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis sesuai dengan aspek berat ringannya hukuman yang ditegaskan didalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Atas dasar itulah maka para ulama membaginya menjadi tiga bagian, yaitu (1) Jarimah hudud (2) Jarimah qisas/ diyat (3) Jarimah ta‟zir.26 Bagain pertama jarimah hudud adalah jenis hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh syara, terkait dengan hak Allah SWT atau demi kemaslahatan umum. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai jarimah Hudud ada tujuh macam, yaitu: 1) perzinahan 2) melakukan
26
Ibnu Rusyd, Bidayah Al-mujtahid Wa Nihatu Al-Muqtasid Juz II, (Lebanon: Dar el-Fikr, 2008), hlm. 33.
23
tuduhan zina 3) mengonsumsi minuman keras 4) pencurian 5) perampokan 6) pindah agama 7) pemberontakan.27 Menurut Wahbah az-Zuhaili, mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai jarimah Hudud terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut kalangan jumhur ulama jarimah Hudud mencakup tujuh macam tindak pidana, yaitu (1) pencurian (2) perzinahan (3) penggunaan minuman khamar (4) penggunaan sesuatu yang berefek memabukkan non-khamar; (5) tuduhan zina palsu (qazf) (6) qisas (7) riddah (pindah agama). Sedangkan kalangan Hanafiyah hanya membagi kepada 5 macam jarimah Hudud dengan tidak memasukkan dua kategori terakhir sebagai bagian dari jarimah Hudud. Perbedaan ini muncul antara lain dilatarbelakangi perbedaan terminologis yang digunakan kedua pihak. Kalangan jumhur mendefinisikan Had sebagai hukuman yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya oleh syara, baik yang terkait dengan hak Allah SWT maupun hak hamba. Sedangkan kalangan Hanafiyah mendefinisikan had sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT sehingga tak seorang pun boleh menepikannya, dan ia lebih terkait pada hak-hak Allah SWT.28
27
Abd al-Qadir Audah, At-tasyri‟ Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wasy, (Lebanon: ar-Risalah, 1997), hlm. 634. 28
Wahbah Az-zuhaily, Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh, juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, , 1997), hlm. 5275.
24
Bagian kedua jarimah qisas atau diyat. Qisas adalah menghukum seorang pelaku jinayah (tindakan kriminal) dengan hukuman yang sama dengan perbuatannya.29 Seperti perbuatan membunuh maka hukumannya adalah dibunuh, begitu pula dengan penganiayaan. Jarimah qisas/diyat itu mencakup tindak pidana:30 1) pembunuhan dengan sengaja 2) pembunuhan semi sengaja 3) pembunuhan yang keliru 4) penganiayaan secara sengaja 5) penganiayaan yang keliru. Bentuk sanksi hukum bagi tindak pidana qisas-diyat, secara variatif, meliputi: qisas-diyat, kafarat, terhalang dari hak waris, terhalang dari hak wasiat. Bagian ketiga adalah pidana ta‟zir, suatu tindak pidana berupa perbuatan maksiat atau jahat yang dikenai sanksi hukuman yang tidak ditentukan oleh syara, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak hamba.31 Dengan kata lain hukuman ta‟zir adalah hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan jinayah selain kedua bagian di atas, yakni jarimah hudud dan jarimah qisas atau diyat. Kebijakan pidana ta‟zir sendiri merupakan otoritas pemerintah, dimana bentuk sanksi hukumannya bisa beragam, seperti pemukulan, penahanan, teguran, dan bentuk hukuman lainnya sesuai dengan pertimbangan kontekstual.32 Bahkan
29
Ibnu Rusyd, Bidayah Al-mujtahid Wa Nihatu Al-muqtashid Juz II, (Lebanon: Dar el-Fikr, 2008), hlm. 323. 30
Abdurrahman Al-jaziri, Al-Fiqh „Ala Mazahib Al-arba‟ah Bab At-ta‟zir, ( Lebanon: Dar Ibn Hauzi, 2014), hlm. 312. 31
Abdurrahman Al-jaziri, Al-Fiqh „Ala Mazahib Al-arba‟ah Bab At-Ta‟zir, ( Lebanon: Dar Ibn Hauzi, 2014), hlm. 317. 32
Abdurrahman Al-jaziri, Al-Fiqh „Ala Mazahib Al-arba‟ah Bab At-Ta‟zir, ( Lebanon: Dar Ibn Hauzi, 2014), hlm. 318.
25
sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana yang dilakukan berulang kali, homo seksual, pelecehan agama, perbuatan sihir, dan perbuatan zindiq.33 Adapun mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenai ancaman hukuman kurungan, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah menetapkan hukuman kurungan dapat dikenakan pada semua jarimah ta‟zir. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak berlaku pada semua jarimah ta‟zir. Menurut mereka hanya delapan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman kurungan, yaitu: (1) percobaan pembunuhan (2) pelarian diri oleh budak (3) pengingkaran penunaian kewajiban (4) pengakuan palsu atas kebangkrutan (5) perbuatan maksiat (6) keengganan melaksanakan kewajiban sebagai muslim yang tidak dapat diwakilkan (7) pengakuan kepemilikan secara paksa (8) keengganan melakukan kewajiban ibadah kepada Allah SWT yang tak dapat diwakilkan.34 Berdasarkan beberapa bagian diatas maka pada bagian ke tiga (jarimah ta‟zir) jelaslah bahwa ulil amri berdasarkan pertimbangan maslahah dapat menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan pidana berikut sanksi pidanya.
33
Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm. 146. 34
Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Juz II, (Lebanon: Dar el-Fikr, 2008), hlm. 316.
26
c. Kriminalisasi Perspektif Hukum Keluarga Di dunia Islam pada umumnya kecencerungannya adalah sama yaitu membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu berfariasi bentuknya dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas. Di Indonesia dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang,maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan itu pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 maka poligami itu praktis dilarang.35 Di Iran, seorang suami yang ingin menikah lagi maka wajib memenuhi dua hal: 1) Memberitahukan kepada calon istrinya bahwa ia sudah beristri. 2) Mendapat izin dari Pengadilan. Pelanggaran atas salah satu hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Berdasarkan Hukum Keluarga yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan dengan memalsukan keterangan atau tanpa pemberitahuan kepada calon istri tentang eksistensi perkawinan sebelumnya, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa izin Pengadilan.36
35
Muhammad Atho‟ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 2003) hlm. 213-214. 36
Ahmad Tholabi Karlie, Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 88.
27
Di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Majelis Hakim. Perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang. Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga Majelis Hakim dapat dijatuhi hukuman: 1. Wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin baik kontan maupun bertempo (cicilan) kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar alih sebagai tunggakan pajak tanah. 2. Atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun, atau dengan denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus.37 Sedangkan di Yaman Selatan, bigami (beristri dua) hanya diperbolehkan setelah adanya izin tertulis dari Pengadilan, yang dapat diperoleh dengan alasan: 1. istri mandul yang dinyatakan oleh dokter dan tidak diketahui sebelumnya. 2. istri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut medis tidak bisa disembuhkan, serta penyakit tersebut menghalangi kelangsungan kehidupan rumah tangga.38
37
Ahmad Tholabi Karlie, Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 102. 38
Jurnal Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, hlm. 56. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2014. .
28
Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit larangan atau sanksi hukum dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan poligami, akan tetapi Hukum Keluarga yang diberlakun Yaman Selatan menggariskan ketentuan bahwa semua pihak yang terkait kepada pelanggaran pelaku dan pendukung melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No. 1/ 1974, dapat dijatuhi hukuman berupa denda maksimal 200 dinar atau penjara maksimal 2 tahun atau kedua sekaligus.39 Dengan demikian berdasarkan Hukum Keluarga di Yaman Selatan, poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan setempat dipandang sebagai tindak kriminal yang dapat dijerat dengan sanksi hukum. Di Indonesia dalam undang-undang perkawinan tidak memuat adanya kriminalisasi poligami ataupun ketentuan pidana, dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pada dasarnya menganut azas monogami, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami saja, namun di ayat 2 disebutkan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan. Pengadilan akan memberi izin apabila pelaku poligami mengajukan permohonan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat sebagaimana tertulis pada pasal 5 ayat 1, untuk mengajukan permohonan kepada
39
Jurnal Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, hlm. 56. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2014.
29
pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:40 a. Adanya persetujuan dari istri-istrinya. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anakanak mereka. Ketentuan izin dari pengadilan juga disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 pengadilan dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristerikan lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan. Beberapa ketentuan aturan yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan perkawinan yang ada di Indonesia tidak ada yang memuat ketentuan pidana, tidak seperti halnya di negara Turki dan Tunisia yang mengkriminalkan poligami, di Indonesia hanya dalam peraturan pemerintah RI No. tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 Bab IX yang terdapat ketentuan pidana, diantaranya pasal 45 yaitu: (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka: 40
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 142.
30
a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda dengan setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 rupiah. b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 14 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 rupiah. (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.
BAB III PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN POLIGAMI
A. PNS dan Kedudukannya Di Indonesia a. Definisi Pegawai Negeri Sipil Kranenburg memberikan definisi dari pegawai negeri yaitu pejabat yang ditunjuk. Jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parleman, presiden ataupun sebagainya. Logemen memberikan definisi pegawai negeri yaitu pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.1 Pegawai negeri sipil menurut kamus umum bahasa Indonesia “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan ataupun sebagainya) sedangkan negeri berarti negara atau pemerintahan jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara.2 Menurut pasal 1 angka 1 UU no. 3 tahun 1999 yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
1
Muchsan, Hukum Kepegawain, (Jakarta: Bina Askara, 1982), hlm. 13
2
Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 32
31
32
dan diserah tugaskan dalam suatu jabatan negeri atau diserahtugaskan negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3 Menurut pasal 92 KUHP menerangkan yang termasuk dalam arti pegawai negeri sipil adalah orang-orang yang dipilih dipemilihan berdasarkan peraturanperaturan dan juga mereka bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi angota dewan rakyat serta kepala-kepala desa sebagainya. pengertian pegawai negeri sipil menurut KUHP sangatlah luas tetapi pengertiannya hanya berlaku terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana yang disebutkan dalam KUHP.4 Jadi jika disimpulkan pegawai negeri sipil secra terperinci kata pegawai adalah orang yang berkerja pada pemerintahan sedangkan kata negeri adalah negara atau pemerintahan. Jika digabungkan arti pegawai negeri sipil secara global adalah orang yang berkerja pada pemerintahan atau negara.5 b. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Kedudukan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
21.
3
Tedy Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 32
4
Setiajeng, Hukum Kepagawaian, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 23.
5
Tedy Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.
33
jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Ayat (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pegawai Negei harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ayat (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.6 B. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil a. Hak Pegawai Negeri Sipil Pemerintah memberikan hak kepada Pegwai Negeri Sipil yang termaktub dalam pasal 7-10 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepagawaian 1999, seperti yang tercantum pada table dibawah ini.7 Hak Memperoleh Gaji
Pasal 7 (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negei harus mampu memacu produktivitas dan menjamin
6
7
Undang-undang No. 43 Tahun 1999.
Sri Hartini, Setia Ajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajad, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarat: Sinar grafika, 2008), hlm. 42.
34
kesejahteraannya. (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak Atas Cuti
Pasal 8 Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti
Hak Atas Perawatan, Tunjangan Pasal 9 dan Uang Duka
(1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan. (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
Hak Atas Pensiun
Pasal 10 Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi
35
syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pension
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa analisis mengenai aspek kebutuhan pegawai dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dengan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini meliputi kecenderungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhan secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi dipengaruhi oleh hukum yang membatasi setiap aktivasi dan timbulnya output berupa kontraprestasi yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Dalam hal ini peraturan kepegawaian merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moril dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi ynag ideal dalam bentuk kewajiban yang menjadi penjabaran dari maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan Negara menuju kesejahteraan masyarakat dalam konteksnya melalui administrasi kepegawaian.8 b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:9 8
Sri Hartini, Setia Ajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajad, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarat: Sinar grafika, 2008), hlm. 44-46. 9
Sri Hartini, Setia ajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajad, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarat: Sinar grafika, 2008), hlm. 39-41.
36
a. Wajib setia, dan taat kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 4) b. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. (pasal 5) c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undangundang. (pasal 6) Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djamika, kewajiban Pegawai Negeri Sipil dibagi kedalam tiga golongan yaitu: 1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan. 2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan dengan kedudukannya sebgai pegawai negeri pada umumnya. 3. Kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan elemenelemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia Negara dan melaksanakan tugas kedinasan.
37
a. Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jwab. b. Ketaatan berarti kesnggupan seseorang untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. c. Pengabdian terhadap Negara dan masyarakat merupakan kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara secara keseluruhan maupun dengan masyarakat khususnya. d. Kesadaran berarti merasam tahu dan ingat (pada keadaan yang sebenarnya) atau keadan ingat (tahu) akan dirinya. e. Jujur berarti lurus hati, tidak curang (lurus adalah tegak benar), terus terang (benar adanya). f. Menjunjung tinggi berarti memuliakan atau menghargai martabat bangsa. g. Cermat berarti (dengan seksama) (dengan) teliti dengan penuh minat (perhatian). h. Tertib berarti mentaati peraturan dengan baik aturan yang bertalian dengan baik. i. Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat dan melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan. j. Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi (hanya diketahui oleh seorang ata beberapa orang saja ataupun sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahuinya).
38
C. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif a. Poligami Perspektif Hukum Islam Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa Islam bukanlah agama yang pertama kali mengenalkan poligami. Fenomena poligami sudah ada pada sejarah manusia berabad-abad yang lalu sebelum hadirnya Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam juga sudah tidak asing lagi dengan praktik-praktik poligami dalam kehidupan sehari-harinya. Syari‟at Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW meliputi berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk masalah poligami, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 3:
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS Annisa: 3)
39
Dari ayat diatas merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim yang kemudian disebut sebagai dasar kebolehan beristeri lebih dari satu sampai empat. Adapun sebab nuzul ayat ini adalah pertanyaan „Urwah kepada „Aisyah r.a:
Artinya: “Diriwayatkan dari „Urwah di riwayatkan dari „Aisyah firman Allah ta‟ala:
“ aisyah menjawab wahai keponakanku yatim disini adalah anak yatim yang di awasi oleh tuannya kemudian tiuannya tersebut cinta kepada anak yatim tersebut karena kecancikan dan hartanya, disebabkan inilah taunnya ingin menikahinya (anak yatim) tetapi ia menafkahkannya dengan tidak adil, kemudian mereka melarang kepada tuannya untuk menikahinya kecuali tuan tersebut menafkahkannya dengan adil dan mereka memerintahkan tuan tersebut untuk menikah selain kepada anak yatim tersebut.10 Kemudian dijelaskan didalam kitab tafsir munir bahwa sebab nuzul ayat tersebut „Urwah menanyakan kepada Aisyah r.a apa maksud firman Allah SWT
10
Abu Ja‟far At-thabari, Tafsir At-thabari Surat An-nisa Ayat 3 Juz 7, (Ttp, Muassasatu Arrisalah, 2000), hlm. 531.
40
"wain khiftum an la taqsitu fil yatama fankihu maa thaba lakum minannisa”Aisyah menjawab: “Wahai keponakanku anak yatim disini adalah yatim yang diawasi oleh tuannya kemudian tuannya cinta kepada anak yatim tersebut karena kecantikan dan hartanya, disebabkan inilah tuannya ingin menikahinya (anak yatim) tetapi ia menafkahkannya dengan tidak adil, kemudian apabila tuannya menikahi anak yatim tersebut maka pernikahannya tidak sah. Maka niscaya dia sadar bahwa niat ia ingin menikahi anak yatim tersebut bukanlah perbuatan yang memelihara.”11 Pendapat ulama-ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat masih dikutip oleh sebagaian ahli fikih kontemporer, seperti halnya Murtadha Muthahhari, Sayid Sabiq, Yusuf al-Qardawi, dan Wahbah Azzuhaili, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argumen tentang kebolehan berpoligami.12 Al-Qardhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajib atau sunah, tetapi makruh. Adapun bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil maka hukumnya menjadi haram. Selain itu kebolehan poligami juga dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit di banding perempuan, sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacuran.13
11
Muhammad Nawawi al-Jawi, Tafsir Munir Juz 1, (Semarang: Karya Thoha Putra, ttp),
hlm. 139. 12
Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terjemahan M. Hashem, (Jakarta: Lentera Hati, 1995) hlm. 208. 13
Wahiddudin Khan, Antara Islam dan Barat Perempuan di Tengan Pergumulan, Penerjemah Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001) hlm. 233-234.
41
Menurut pendapat Abduh dan Qurais Shihab tentang hukum poligami keduanya berpendapat bahwa hukum poligami mubah. Kemubahan poligami tergantung pada adanya kesanggupan dan keyakinan suami untuk berlaku adil dan di saat tersebut memang ada kondisi-kondisi darurat yang benar-benar membutuhkan poligami sebagai jalan keluar. Abduh mendasarkan pada kaidah “la darar wa la dirar”. Abduh menambahkan jika sekiranya suami tersebut ragu akan kemampuan berlaku adil maka baginya dilarang berpoligami sesuai pada kaidah “dar‟ul mafasid muqaddamun „ala jalbil masalih”. Dari segi keadilan keduanya menyatakan bahwa keadilan pada material meliputi pula pada kecenderungan hati. Namun apabila hal tersebut sulit, maka keduanya berpendapat pelarangan tersebut dimaafkan. Dari segi batasan jumlah keduanya menegaskan batasan maksimal adalah empat isteri bagi yang menghendaki poligami.14 Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh, watakwatak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteriisterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan 14
Tantin Puspitarini, Poligami Menurut Perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh, (Ponorogo: Ttp, 2004), hlm. 57-59
42
monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul, isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.15 Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa‟ ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa‟ ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim”. Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur‟an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim, dalam konteks ini 15
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm. 12.
43
sebagai wujud pertolongan bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari kontek itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.16 Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah SWT sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.17 Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki yaitu pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia
16
Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), hlm. 89. 17
Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: ELSAQ, 2004), hlm. 428
44
mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.18 Dengan melihat pendapat ulama diatas tersebut maka poligami pada pokok hukumnya adalah mubah, artinya bebas dilakukan oleh setiap lelaki muslim selama yang bersangkutan dapat melakukannya dengan adil dan memberikan kecukupan kepada isteri-isterinya. Namun dalam hal ini yang perlu dingat adalah prinsip murni dalam Islam adalah monogami, yakni perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan, tanpa perceraian.19 Dalam hal ini suami juga dituntut untuk berlaku adil dalam pemberian tempat tinggal, makan, minum, serta kemampuan suami untuk berlaku adil dalam hal nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Perintah berlaku adil bagi suami yang berpoligami juga dijelaskan dalam alQur‟an surat An-Nisa‟ ayat 129 :
18
19
Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-Tasyri‟ wa Falsafatuhu, (Beirut; Dar El-fikr), hlm. 10.
Mahmoud Mohamed Taha, The Second Message of Islam, Terj. Nur Rachman, Syari‟ah Demokratik, (Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996), hlm. 204
45
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa: 129). Atas dasar ayat inilah sehingga Nabi Muhammad SAW melarang dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang(suami) hanya beristerikan empat orang wanita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:
Artinya:
Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu „anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya. Dari Al-Qur‟an dan Hadis tersebut dapat diketahui bahwa poligami itu
diperbolehkan, Adapun yang berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik materi maupun imaterial, terutama dalam hub (cinta) dan Jima‟ (hubungan intim 20
Abu „Abdillah Ibn Idris Ibn „Abbas Ibn Usman, Al-musnad Juz 1 (Lebanon: Dar El Kutub „Alamiyah, 1990), hlm. 274.
46
suami isteri)21 seperti Abdullah ibn Abbas, Kemudian Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang imaterial (cinta), itulah sebabnya orang yang berpoligami dilarang memperturtkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecendrungan kepada yang dicintainya.22 Jelaslah bahwa, keadilan suami bukanlah syarat hukum, tetapi merupakan konsekuensi logis dari poligami tersebut. Poligami memang merupakan alternatif bagi suami yang kurang puas dengan satu orang isteri karena berbagai sebab, dari pada ia terjerumus ke lembah perzinaan atau pelacuran, lebih baik melaksanakan poligami yang dihalalkan oleh syari‟at Islam.23 Ada beberapa sebab atau latar belakang, baik dari aspek historis, sosiologis, biologis yang mendorong seorang (suami) melakukan poligami dalam kehidupan rumah tangga, antara lain: a. Masa subur wanita terbatas Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia produktif wanita, yakni masa menopause, adalah salah satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan
21
Musda Mulia,Pandangan Islam Tentang Poligami Cet. Ke I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 46. 22
23
Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 201.
Bakri A. Rahman dan Ahmad Subardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1981), hlm. 8.
47
banyak anak. Hasrat pria untuk mempunyai anak, serta ketidaksukaannya menceraikan isteri pertamanya, menjadi sebab ia mengawini isteri yang kedua dan seterusnya. b. Isteri mandul, tidak dapat melahirkan anak, sedang sang suami menginginkan anak dan keturunan.24 Untuk menghadapi masalah ini hanya ada dua jalan keluar, menceraikan isteri yang mandul atau suami menikah lagi dengan wanita lain. Tentu saja pernikahan adalah mulia dan lebih baik bagi si isteri tersebut. Karena perceraian hanya mengakibatkan kehilangan dan keadaan tidak menentu. c. Suami mempunyai libido seks yang kuat yang tidak cukup hanya dengan seorang isteri. Baik itu disebabkan isterinya sudah tua atau kondisi si isteri lemah atau karena banyaknya hari yang tidak memungkinkannya melakukan hubungan suami isteri, yaitu saat haid, hamil, setelah melahirkan, sakit atau sebab-sebab uzur yang lain.25 Dalam kondisi seperti ini tentu si suami akan memilih di antara dua hal yaitu memenuhi keinginan biologisnya dengan cara yang haram atau berzina, atau si suami menikah lagi dengan wanita lain. Tentu saja bahwa prinsip-prinsip moral dan hukum-hukum syari‟at akan memilih pernikahan dibandingkan melakukan perbuatan zina.
24
Abdullah Nasih Ulwan, Hikmah Poligami Dalam Islam, (Jakarta: Studia Press, 1997),
hlm. 27. 25
Ikmal, Hilang Kebahagiaan Dalam Poligami,
[email protected], diakses pada tanggal 14 Juli 2014, pukul 20.00 WIB.
48
d. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Dalam keadaan darurat, terutama dalam keadaan perang atau pasca perang, banyak wanita menjadi janda, anak kehilangan bapak karena banyak pejuang yang gugur di medan perang. Maka poligami merupakan jalan keluar dan penyelamatan bagi janda-janda dan anakanak yatim. e. Si isteri menderita sakit misalnya cacat, perutnya mengalami kelainan atau bengkak sehingga suami tidak mungkin menggaulinya sebagaimana suami isteri. Dalam kasus ini sang suami dihadapkan dua permasalahan. Pertama, si suami menceraikan isterinya, kedua, menikah lagi dengan wanita lain (poligami) dan isteri yang pertama masih tetap dalam perlindungan dan kasih sayangnya. f. Si isteri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri, memelihara rumah tangga dan harta suaminya.26 b. Poligami Menurut Hukum Positif Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
26
Abd. Rahman, Syari‟ah The Islamic Law, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah SWT ,Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193.
49
Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.27 Adapun alasanalasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami , ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Isteri tidak dapat melahirkan karena mandul. Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika diantara ketiga hal tersebut di atas menimpa suatu keluarga atau pasangan suami isteri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan 27
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia Cet. Ke- III, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 171.
50
romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau si suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, bila isteri mendapat cacat badan atau penyakit; yang tidak bisa disembuhkan. Demikian juga bila si isteri tidak dapat melahirkan keturunan, walaupun tidak setiap pasangan suami isteri, yang isteri tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa kehadiran anak, tidaklah lengkap. Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanak mereka.
51
Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi
seorang
suami
apabila
isteri/isteri-isterinya
tidak
mungkin
dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam KHI diatur dalam pasal 56 : (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang maka ia harus mendapat izin dari pengadilan. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI menyatakan : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
52
Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa: a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI di atas. b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau ii. surat keterangan pajak penghasilan, atau iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Dasar pemikiran hukum perkawinan di Indonesia khususnya tentang poligami yang pembahasan serta perumusannya memakan waktu lebih dari 23 tahun ini mungkin tak jauh beda dengan yang terjadi di Mesir sekitar tahun 1945, yaitu ada semacam gerakan melawan syari‟at Islam dalam hal poligami. Mereka menuntut agar praktik poligami dilarang atau paling tidak di dasarkan pada syarat yang baru, bukan
53
didasarkan pada syari‟at Islam.28 Adapun syarat baru yang mereka kemukakan adalah praktik poligami berlaku jika sudah ada perizinan dari pengadilan. Dengan demikian, suami mana pun yang akan memadu isterinya harus memiliki alasan kuat yang dilegalisasi oleh pengadilan setempat. Konsekuensinya, jika ternyata pengadilan tidak memberikan izin, permintaan suami untuk memadu isterinya ditolak. Secara rinci mereka menetapkan undang-undang pengadilan untuk mengesahkan poligami berdasarkan dua hal, pertama, seseorag memiliki isteri, sedangkan isterinya mengidap penyakit menahun (kronis) yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Dalam hal ini, sang suami diperbolehkan melakukan poligami. Dan kedua, isteri mandul atau tidak melahirkan anak sampai dengan lebih dari tiga tahun.29 Dengan melihat cukup beratnya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri sebagaimana yang diterangkan dalam surat An-nisa ayat 129, maka dapat dipahami bahwa poligami dalam hukum Islam bukanlah berlaku dalam kondisi umum. Namun demikian, Islam tetap membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami, dengan syarat mampu berlaku adil.30 Sedangkan dalam HPI dengan jelas menyatakan asas monogami sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan.
28
Amak F.Z, Proses Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: PT. Al-ma‟arif, 1976),hlm.
27. 29
Muhammad Suten Ritonga, Poligami Dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 47. 30
Ibn Katsir, Tafsir Al-qur‟an Al-„azim Juz I, (Lebanon: Dar El-fikr, 2011), hlm. 409
54
HPI dan Hukum Islam dalam memandang masalah poligami terletak penambahan syarat dan prosedur poligami dalam HPI. Dalam HPI disebutkan bahwa suami boleh poligami jika isteri pertama dalam kondisi tertentu dan persetujuan poligami dari pihak isteri serta persetujuan dari yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 – 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Buku I Bab IX pasal 55 sampai 59. Dengan kata lain, perbedaan dasar hukum poligami antara Hukum Islam dengan HPI sebenarnya terletak pada teknis operasionalnya saja.
BAB IV KRIMINALISASI POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Latar Belakang Larangan Poligami Bagi PNS di Indonesia Kasus pejabat negara, PNS, hingga anggota TNI dan polisi beristri lebih dari satu sudah sering terungkap. Padahal berpoligami sudah diatur ketat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 1983. "Kemenangan gerakan wanita di Indonesia adalah diundangkannya Undang-undang Perkawinan, UU No.1 tahun 1974. Ini tonggak sejarah kemajuan lagi daripada perjuangan wanita Indonesia khususnya, dan perjuangan kita semua pada umumnya. Ini tonggak sejarah untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita kita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa," kata Soeharto. Menurut Pak Harto, perjuangan mewujudkan UU Perkawinan itu merupakan rangkaian panjang sejak zaman penjajahan Belanda sampai di masa Orde Baru. UU Perkawinan itu, lanjut Pak Harto, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 bagi pegawai negeri yang menjadi penangkal bagi lestarinya proses kawin cerai. "Terhadap mereka yang memberi contoh tidak baik, kita harus mengambil tindakan. Tidak mungkin seorang pemimpin yang melakukan hal-hal yang tidak baik kita diamkan saja. Kalau kita biarkan saja, maka pengaruhnya pun dengan sendirinya tidak akan baik," tutur Soeharto. Meski begitu, Soeharto mengakui bahwa masalah perkawinan adalah masalah pribadi. "Dan saya pun paham, bahwa kita sebagai manusia tidak sempurna. Kesalahan atau 55
56
kekurangan pada kita selalu ada saja. Tetapi kita harus melihat hal itu menyangkut masalah prinsip. Undang-undang Perkawinan sudah merupakan masalah prinsip." "Maka untuk membantu agar mereka yang menjadi pemimpin itu bisa dicontoh, maka bukan atas dasar benci atau seolah saya sendiri sebagai orang yang lebih suci daripada yang lain, kita lalu lahirkan PP 10," imbuh Soeharto. Berikut beberapa aturan PP no. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil: Pasal 4 1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2. Pegawai
Negeri
Sipil
wanita
tidak
diizinkan
untuk
menjadi
istri
kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. 5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Aturan itu disempurnakan dalam PP 45/1990 yang meniadakan butir 3 pasal 4 dan di ayat (2) pasal 5. Sesuai pasal 15 PP 45/1990 sanksi untuk PNS yang berpoligami adalah:
57
1. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 3. Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.1 B. Faktor-faktor PNS Berpoligami Perkawinan Poligami khususnya di lingkungan Pegawai Negeri Sipil suatu perkawinan di bawah tangan, dalam hal ini tanpa di ketahui oleh atasan dan istriistrinya. Suami dalam Perkawinan Poligami ini harus dapat bertindak adil dalam menentukan hari gilir terhadap istri-istrinya baik secara lahir dan batin, dan dapat menjamin kesejahteraan anak baik sandang, pangan dan pendidikannya. Menurut Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Surya Chandra salah satu Magister Kenotariatan di Universitas Sumatra didalam tesisnya menyebutkan bahwa faktorFaktor yang menyebabkan seorang suami sebagai Pegawai Negeri Sipil melakukan
1
http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-asal-usul-pns-dilarang-poligami.html diakses pada tanggal 3 desember 2014.
58
perkawinan poligami adalah pertama, tidak mempunyai keturunan,kedua, ketidak cocokkan (kurang Harmonis) , ketiga pengaruh pihak Ketiga dan faktor Ekonomi. Namun bukan hanya faktor diatas saja mungkin pula PNS melakukan poligami disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: a. Apabila isterinya tidak dapat melahirkan anak dan mereka tidak mempunyai anak sama sekali. b. Apabila si isteri menderita sakit yang tidak mungkim melakukan hubungan suami isteri lagi antara kedua orang suami isteri. c. Apabila isteri satu-satunya berada didalam penjara. Maksud dan inti perkawainan tidak akan terpenuhi kalau suami isteri berdiam tidak serumah dan tidak bebas untuk bertemu. Keadaan isteri yang karena suatu sebab berada dalam penjara untuk beberapa tahun, katakanlah untuk lima tahun lebih, menyebabkan si suami menemui kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguhpun demikian undang-undang juga membuka kemungkinan beristeri lebih dari seorang dengen izin ke pengadilan. Pengadilan ini berarti pengadilan agama kalau untuk orang Islam. Kemungkinan-kemungkinan pemberian izin oleh pengadilan tersebut untuk dapatnya seoeang suami beristeri lebih dari seorang hanyalah apabila:2 a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2
Sajuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm.64.
59
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidaka dapat melahirkan keturunan. Kemudian didalam suatu penelitian di Indonesia dilakukaan menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh beberapa sebab atau alasan, diantaranya:3 a. Faktor agama: yaitu karena islam membolehkan poligami. b. Adanya kesempatan, kebutuhan biologis, dan adanya kondisi tertentu dimana lingkungan masyarakat mengizinkan. c. Faktor ekonomi dan status laki-laki yang kaya membuat perempuan mau dinikahai secara poligami. d. Adanya percekcokan antara suami siteri, sehingga suami perlu mencarai wanita lain. e. Karena tidak adanya keturunan. f. Karena faktor pekerjaan. Di dalam masyarakat modern, dimana peran ekonmi perempuan semakin meningkat dan karier mereka pun semakin maju, sehingga ketergantungan ekonomi pun tidak lagi kuat, maka sangat mungkin perempuan memilih bercerai dari pada
3
M. Ja‟far, Perkawinan Poligami Dalam Masyarakat Pidie. Penelitian pada lembaga ilmuilmu sosial Universitas Syiah Kuala lumpur, tahun 1988, hlm. 35-54.
60
hidup di madu. Dari sinilah dapat dilihat mengapa angka perceraian karena alsasn poligami semakin tinggi dipengadilan.4 C. Sanksi Bagi PNS Yang Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Dapat dipastikan bahwa poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah dibolehkan. Tidak ada satupun ketentuan yang terdapat di al-Qur‟an ataupun hadits yang secara tegas melarang dilakukannya poligami, justru sebaliknya beberapa ayat dan hadis yang diriwayatkan atau yang dikutip ulama menunjukan kebolehannya menikahi perempuan hingga empat orang.5 Namun pada kenyataannya poligami yang terjadi di Indonesia ini menjadikan suatu tindakan yang kriminal untuk Pegawai Negeri Sipil. Seperti yang terdapat pada PP No. 45 Tahun 1990 pasal 15 ayat 1 dan 2.6 Adapun ayatnya sebagai berikut: Ayat I: Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal l4, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ ketiga/ keempat dalam jangka waktu selambat- lambatnya satu tahun terhitung sejak
4
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
5
Husain Ibn Mas‟ud Al-farra, Abi Muhammad Al-bagawi, Ma‟alim At-tanzil, (ttp: tp, tth),
6
PP No. 45 Tahun 1990.
hlm. 223. hlm. 163.
61
perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Ayat 2: “Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” Adapun jenis dari hukuman yang dijatuhi oleh PNS yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat.7 Semua jenis hukuman ini telah diatur pada PP no. 53 tahun 2010. bukan hanya pp no. 45 tahun 1990, PP no 53 tahun 2010 saja yang mengatur tentang hukuman berat untuk PNS yang melakukan poligami tetapi didalam KUHP pasal 184 ayat 1 dicantumkan bahwa apabila seorang PNS melakukan poligami itu dapat di kenakan hukuman kurungan selama 9 bulan, dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan.8 Kemudian terdapat juga didalam dalam pasal 279 ayat 1 huruf ke 1,2 dan ayat 2, yang menyatakan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang
siapa
mengadakan
perkawinan
padahal
mengetahui
bahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
7
PP No. 53 tahun 2010.
8
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 73.
62
2.barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasar kan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 279 ayat 1 dan nomor 2 mengenai patner dalam perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki beragama Islam yang ia belum mempunyai 4 istri. Sebagai lanjutan dari pasal 279, oleh pasal 280 diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa yang kawin dan sengaja menyembunyikan kepada jodohnya bahwa ada penghalang sah untuk kawin ini, dan kemudian perkawinan ini dinyatakan batal karena penghalang itu.9 Dari pemaparan diatas maka mengenai kriminalisasi poligami dilihat dari sudut doktrin hukum konvensional setidaknya memerlukan dua segi tinjauan. Pertama, konsep kriminalisasi. Kedua, status hukum poligami. Segi yang pertama diarahkan pada kajian hukum jinayat pidana Islam, sementara segi yang kedua ditinjau dari kajian tafsir nas dan pandangan mazhab fikih. Identifikasi kedua sudut tersebut penting diungkapkan dalam rangka memahami seberapa jauh langkah kriminalisasi poligami punya keterkaitan atau tidak dengan doktrin hukum konvensional.10
9
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 111.
10
Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Perkawinan Hukum Islam Dalam Hukum Nasional, (Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 117.
63
Dalam kajian hukum jinayah, dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sanksi hukum, fuqaha umumnya mengklasifikasikan tindak pidana kepada tiga bagian: pertama, jarimah Hudud kedua, jarimah qisash-diyta ketiga, jarimah ta‟zir.11 Berikut ini gambaran umum mengenai ketiga bagian tersebut. Bagain pertama jarimah hudud adalah jenis hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh syara, terkait dengan hak Allah SWT atau demi kemaslahatan umum. Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai jarimah Hudud ada tujuh macam, yaitu: 1) perzinahan 2) melakukan tuduhan zina 3) mengonsumsi minuman keras 4) pencurian 5) perampokan 6) pindah agama 7) pemberontakan.12 Bagian kedua, qisas diyat, mencakup tindak pidana: 1) pembunuhan dengan sengaja 2) pembunuhan semi sengaja 3) pembunuhan yang keliru 4) penganiayaan secara sengaja 5) penganiayaan yang keliru. Bentuk sanksi hukum bagi tindak pidana qisas-diyat, secara variatif, meliputi: qisas diyat, kafarat, terhalang dari hak waris, terhalang dari hak wasiat. Bagian ketiga adalah pidana ta‟zir, suatu tindak pidana berupa perbuatan maksiat atau jahat yang dikenai sanksi hukuman yang tidak ditentukan oleh syara, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak hamba.13 Dengan kata lain
11
„Abdurrahman Al-jaziri, Al-fiqh „ala Al-mazahib Al-arba‟ah, jilid. V, (Lebanon: Dar alKutub Al-Ilmiyyah, Beirut), 1999, hlm. 12. 12
Abd al-Qadir Audah, At-tasyri‟ Al-Jinai Al-islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wasy, (Lebanon: ar-Risalah, 1997), hlm. 634. 13
Abdurrahman Al-jaziri, Al-fiqh „ala Mazahib Al-arba‟ah Bab At-ta‟zir, ( Lebanon: Dar Ibn Hauzi, 2014), hlm. 317.
64
hukuman ta‟zir adalah hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan jinayah selain kedua kategori di atas, yakni jarimah hudud dan jarimah qisas atau diyat. Kebijakan pidana ta‟zir sendiri merupakan otoritas pemerintah, dimana bentuk sanksi hukumannya bisa beragam, seperti pemukulan, penahanan, teguran, dan bentuk hukuman lainnya sesuai dengan pertimbangan kontekstual.14 Bahkan sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana yang dilakukan berulang kali, homo seksual, pelecehan agama, perbuatan sihir, dan perbuatan zindiq.15 Adapun mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenai ancaman hukuman kurungan, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah menetapkan hukuman kurungan dapat dikenakan pada semua jarimah ta‟zir. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak berlaku pada semua jarimah ta‟zir. Menurut mereka hanya delapan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman kurungan, yaitu: (1) percobaan pembunuhan (2) pelarian diri oleh budak (3) pengingkaran penunaian kewajiban (4) pengakuan palsu atas kebangkrutan (5) perbuatan maksiat (6) keengganan melaksanakan kewajiban sebagai muslim yang
14
Abdurrahman Al-jaziri, Al-fiqh „Ala Mazahib Al-arba‟ah Bab At-ta‟zir, ( Lebanon: Dar Ibn Hauzi, 2014), hlm. 318. 15
Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm. 146.
65
tidak dapat diwakilkan (7) pengakuan kepemilikan secara paksa (8) keengganan melakukan kewajiban ibadah kepada Allah SWT yang tak dapat diwakilkan.16 Sepanjang penelusuran pustaka oleh penulis dari ketiga jenis hukuman jinayat yang tercantum diatas maka kriminalisasi poligami termasuk tindak pidana yang terkena hukuman ta‟zir, oleh karena itu kriminalisasi poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) termasuk dalam kategori terkena hukuman ta‟zir. Dalam literatur mazhab fikih pada umumnya sama sekali tidak mempersoalkan kebolehan poligami. Hal yang diperdebatkan adalah lebih kepada persoalan jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami, sebagai akibat perbedaan dalam memahami ayat Alquran yang memuat persoalan poligami sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT:
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Qs. An-Nisa: 3) 16
Ibnu Rusyd, Bidayah Al-mujtahid Wa Nihayatu Al-muqtashid Juz II, (Lebanon: Dar elFikr, 2008), hlm. 316.
66
Berbagai ulasan fikih lebih cenderung memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami seperti kemampuan materi dan kewajiban berlaku adil kepada istri-istri mereka.17 Sikap yang relatif sama juga ditunjukkan oleh para mufassir kalangan klasik khususnya ketika memahami pernyataan nas tersebut. Berbagai uraian dalam masalah ini tampaknya terkait erat dengan pemahaman dan interpretasi mereka atas sejumlah pernyataan Alquran dan As-Sunnah.18 Di dalam Alquran, surat an-Nisa ayat 3 dinyatakan:
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Qs. An-Nisa: 3)
17
Ibnu Rusyd, Bidayah Al-mujtahid Wa Nihayatu Al-muqtasid Juz II, (Lebanon: Dar elFikr, 2008), hlm. 33. 18
409.
Ibnu Katsir Ad-dimasyqi, Tafsir Al-qur’an Al-‘azim, (Lebanon: Dar El-Fikr, 2011), hlm.407-
67
Para mufasir sepakat bahwa sebab turun ayat diatas berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Bagian berikutnya Allah SWT mengingatkan agar tidak berbuat aniaya terhadap diri (individu) anak-anak yatim tersebut. Allah SWT menegaskan “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim, di sisi lain kamu merasa cukup percaya diri dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain mereka, maka nikahi apa yang kamu senangi sesuai keinginanmu dan halal dari perempuan-perempuan tersebut, kamu dapat menikahi mereka dua, tiga, atau empat orang, tapi jangan lebih, dalam waktu bersamaan. Namun jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (dalam kebutuhan dan persoalan lahiriah, bukan dalam soal perasaan/cinta) apabila kamu mempunyai lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.” Yang demikian itu menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu pada keadilan.19 D. Analisis Membicarakan poligami berarti merujuk kepada pemahaman adil dan jumlah bilangan wanita yang dapat dipoligami yaitu 2, 3 dan 4, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa poligami yang terdapat dalam al-Qur‟an dibolehkan untuk seorang suami yang ingin melakukan poligami tetapi yang sangat ditekankan disini 19
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, vol. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 321.
68
bukan hanya poligaminya saja tetapi unsur keadilannya pula, seperti surat An-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman:
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Qs. An-Nisa: 3) Pada surat An-nisa ayat 3 tersebut menerangkan bahwa poligami bukan diwajibkan, tujuan Allah Swt memberikan kebolehan memiliki istri lebih dari seorang untuk suami yang ingin berpoligami semata-mata hanya untuk mencegah dari perbuatan yang Allah SWT murkai seperti melakukan perzinahan, pelacuran. Adapun hikmahnya Allah SWT membolehkan poligami adalah memberikan keturunan bagi istri yang ia nikahi tidak dapat memberikan keturunan, karena tujuan pernikahan adalah agar mendapatkan keturunan, dan lagi Allah SWT membolehkan seorang suami untuk berpoligamai agar menstabilkan jumlah perempuan ketika dalam keadaan perempuan lebih banyak jumlahnya ketimbang laki-laki. Namun pada realitanya yang terjadi pada dewasa saat ini poligami menjadi suatu tindakan yang
69
amat dilarang seperti yang terjadi di Indonesia pada saat ini. sebagaiman yang tercantum pada uu no. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 dan 2, PP no. 45 Tahun 1990: (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. PP no. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 1 dan 2: 1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2. Pegawai
Negeri
Sipil
wanita
tidak
diizinkan
untuk
menjadi
istri
kedua/ketiga/keempat. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. Pada ketentuan peraturan yang di buat oleh pemerintah seakan-akan melarang adanya poligami di Indonesia, yang mana kita tahu bahwa poligami yang telah ditentukan oleh Syari‟at itu halal-halal saja tidak sedikitpun Allah SWT melarang suami, tetapi dalam keadaan yang tertentu. Dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah ini maka maraklah fenomena-fenomena tindakan yang bersinyalir krimalisasi poligami. Realita membuktikan bahwa banyak kejadian-kejadian masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan suami memiliki 2 bahkan 4 isteri, tetapi yang mengherankan dari ketentuan Allah SWT yang semula membolehkan suami untuk beristeri lebih dari satu justru saat ini dilarang, bahkan sekalipun suami
70
ingin melakukan poligami harus mengajukan perizinan dahulu kepada hakim atau kepada pejabat-pejabat negara, prosedur tersebut tidaklah terekam di dalam surat annisa ayat 3. Dari ketentuan-ketentuan pemerintah tersebut maka undang-undang mengaturnya seperti yang terdapat pada uu no. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan PP no. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 1 tentang ketentuan poligami untuk PNS yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.” Namun dari ketentuan-ketentuan dari uu no 1 tahun 1974 dan pp no. 45 tahun 1990 karena sifatnya monogamy maka timbullah suatu larangan bagi siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dari pasal tersebut akan dikenakan sanksi misalkan seseorang yang melakukan poligami, tindakan ini diklaim
71
sebagai suatu tindakan yang bersifat terlarang dan menyimpang sebagaimana yang tercantum pada pasal 279 ayat 1 huruf ke 1,2 dan ayat 2 KUHP, yang menyatakan: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. 2. Jika yang melakukan perbuatan berdasar kan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kemudian PP no. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 larangan poligami untuk Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat” Dan pasal 15 ayat 1 dan 2:20 1. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat 1,ayat 2,Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1,Pasal l4, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat- lambatnya satu tahun
20
PP No. 45 Tahun 1990.
72
terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. “Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” Dari pasal-pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa tindakan poligami yang dilakukan oleh siapapun dan yang dilakukan oleh Pegawai negeri sipil khususnya di cap jelek dan bersifat kriminal, oleh karena itu penulis tidak setuju tentang laranganlarangan dan hukuman untuk PNS yang melakukan poligami dan yang dipoligami. Dari ketidaksetujuannya ini maka penulis meneliti bahwa peraturan tentang poligami tersebut menyimpang dengan beberapa alasan: Pertama, Dari ketentuan perundang-undangan di atas tentang sanksi yang diberikan kepada PNS yng berpoligami dapat diketahui bahwa peraturan perundangundangan tidak menyeluruh memperbolehkan poligami bagi PNS, bahkan ditegaskan bahwa PNS wanita yang dipoligami tidak diperbolehkan untuk dipoligami apabila ia dipoligami akan dikenakan hukumn berat, terlebih lagi pada pasal 279 ayat 1 huruf ke 1,
2 dan ayat 2 KUHP yang bersifat umum tersebut dapat dikenakan juga sanksi untuk PNS baik yang wnita maupun laki-laki karena pasal tersebut menunjukkan tindakan pelanggaran asusila. Oleh karena peraturan perundang-undangan hanya bersifat mengatur perkawinan dari sisi formalitasnya saja yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan
73
kepastian hukum. Maka poligami yang dilakukan oleh PNS mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan sanksi
hukum Sebagaima yang kita ketahui penduduk
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim pemerintah lebih menyeimbangkan atara hukum pemerintah dengan hukum syariat Islam secara aktual dan apa adanya, bukan melarang dan mengharamakan Syari‟at Islam yang sudah jelas-jelas Allah SWT halalkan, Allah SWT menghalalkan poligami semata-mata bertujuan agar umatnya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang Allah SWT murkai seperti perzinahan dan pelacuran, maka menurut penulis disinilah indahnya Islam membolehkan suami memiliki istri lebih dari satu bertujuan untuk membangun kembali tata kehidupan yang lebih ideal sosial masyarakatnya yang baik, terutama bagi kemaslahatan wanita itu sendiri, agar mereka terhindar dari segala godaan yang mengancam dirinya. Agar mereka tidak menghabiskan seluruh hidupnya sendirian tanpa suami yang selalu mengasihi dan menanggung hidupnya, agar mereka dapat merasakan hangatnya dalam keluarga bersama anak-anak dan suaminya tercinta. Jika dianalisis maka firman Allah SWT surat An-nisa Ayat 3 menitikberatkan pada pilihan aspek menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan maka sangatlah cocok dengan qoidah usul fiqh:
Kedua,
Menurut
penulis
peraturan-peraturan
pemerintah
tentang
ketidakbolehannya PNS untuk berpoligami merupakan pelanggaran terhadap HAM. Perlu diketahui
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap
74
manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya sebagaimana Islam sangat menjujung tinggi nilai-nilai itu semua terutama perempuan. Melihat definisi diatas maka penulis berkesimpulan poligami termasuk hak untuk siapapun ternasuk Pegawai Negeri Sipil. Karena poligami merupakan hak untuk didapatkan siapa saja selama masih ada ayat Allah SWT yang mengaturnya maka masih berlaku. Ketiga,
sebagaimana
yang
diketahui
bahwa
mentaati
pemerintah
merupakan perintah Allah SWT yang harus di laksanakan, begitupun mentaati kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Tetapi apabila pemerintah itu salah dan teledor dalam suatu peraturan maka masyarakat wajib untuk meluruskannya. Apabila kita fahami firman Allah SWT surat An-nisa ayat 59:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
75
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Menurut penulis apabila ayat tersebut kita tarik kedalam pemahaman ilmu balagoh disana lafaz Allah
dan Arrasul secara langsung memakai lafaz „Atiiu
sedangkan lafaz „ulil Amri tidak memakainya maka ini menunjukan bahwa mentaati perintah Allah dan Rasul harus lebih diutamakan dibandingkan mentaati ulil amri, sebab ulil amri biasa saja salah. Sekalipun ulil amri memberikan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami maka boleh bagi PNS untuk tidak mengikuti peraturan poligami yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tidaklah mungkin hokum yang berada di Al-qur‟an itu berubah-berubah selama belum dihapus maka hokum Allah SWT yang ada di Al-qur‟an tetap berlaku. Ini sejalan dengan qoidah ushul fikih yang mengatakan:
“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”. Keempat, apakah kriminalisasi poligami yang dilakukan PNS, berarti mengharamkan sesuatu yang telah Allah SWT halalkan? Allah SWT berfirman:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui
76
batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 87) Maksud ayat di atas bahwa sesuatu yang sudah Allah Swt halalkan tidaklah mungkin berubah hukumnya menjadi sesuatu yang haram, seperti halnya suatu pernikahan (poligami) tidaklah mungkin menjadi sesuatu yang haram. Jika kita amati seksama hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
Artinya: Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu „anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya.
21
Abu „Abdillah Ibn Idris Ibn „Abbas Ibn Usman, Al-musnad Juz 1 (Lebanon: Dar El Kutub „Alamiyah, 1990), hlm. 274. 22
Abu Al-Fadai Ibn Umar Ibn Katsir, Tafsir Al-qur‟an Al-Azim Juz 2, (Ttp: Dar El-Thayibah wa Al-Tauzi‟, 1999), hlm. 211
77
Artinya:“Dan menurut Abi Daud di dalam riwayatnya: Harits Ibn Qais Ibn „Umairah al-Asadi berkata: “Ketika aku sudah masuk Islam aku mempunyai delapan isteri kemudian aku mengadu kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW bersabda “pilihlah olehmu empat orang dari istri-isterimu” Bukankah hadits diatas menunjukkan hukum halal bagi siapa saja yang mampu berpoligami? Dan bukankah disana tidak ada unsur-unsur hukuman bagi siapa saja yang melakukan poligami? Jadi menurut penulis mungkin tujuan mendasar dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang kriminalisasi bagi PNS semata-mata hanya untuk tidak terjadi kezaliman terhadap kaum perempuan sebagi istri yang biasanya menjadi korban dan juga anak-anaknya serta keluarganya secara umum. Bukan untuk menentang hukum Allah SWT tentang diperbolehkannya poligami. Penulispun juga tidak dapat menyalahkan kepada pemerintah yang memberikan hukuman bagi PNS yang melanggar ketentuan-ketentuan poligami mungkin pemerintah berpatokan kepada perkataannya Al-imam Ibnu Qayim yang mengatakan:
Artinya; “Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”23 Poligami hanya sekedar boleh. Itupun dengan syarat harus dapat berlaku adil. Jadi kriminalisasi poligami tidak dimaksudkan oleh pemerintah untuk melarang 23
Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, I‟lam Al-muwaqqi‟in „an Rabbl Al-„alamin Juz ke-3, (Bayrût: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 3.
78
secara keras terhadap sesuatu yang telah dihalalkan Allah SWT, tetapi bertujuan untuk melindungi kaum wanita sebagai mahluk ciptaan Allah SWT yang biasanya mudah terzalimi oleh kaum laki-laki. Mungkin juga dikarenakan kejahatan yang dilakukan karena poligami yang mark terjadi saat ini mencerminkan kejelekan,oleh karena itu PNS dihukum bagi siapa saja yang melakukan poligami tanpa memakai prosedur yang benar.
BAB V Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan mengenai Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pandangan hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil belum relevan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang terdapat di dalam ajaran Islam, disebabkan karena hukum Islam sama sekali tidak mencantumkan hukuman bagi siapa saja yang ingin berpoligami hanya saja Islam mengatur bilangan maksimal berpoligami dan membicarakan panjang lebar tentang keadilan terhadap isteri-isteri yang dipoligami, sedangkan undang-undang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil di kenakan sanksi bagi siapa saja yang melakukan poligami, sebabnya adalah karena poligami merupakan sebuah tindakan ketidakadilannya terhadap kaum perempuan dan adanya tindakan deskriminasi terhadap perempuan. Jika dilihat dari hukum Jinayat tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami maka hukuman tersebut bersifat ta’zir, karena hukuman ta’zir itu di dalam Islam dapat dikeluarkan oleh pemerintah sedangkan PP no. 45 tahun 1990 buatan pemerintah yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan poligami sekalipun boleh maka harus memenuhi beberapa persyaratan. 79
80
Menurut hukum Islam PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang sanksi bagi PNS yang melakukan poligami itu berlandasan pada perkataan Ibnu Qayim al-Jauziyah yang mengatakan:
“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat. Kaidah diatas menggambarkan memungkinkan adanya perubahan hukum pada setiap zaman, Adanya sanksi untuk PNS yang berpoligami karena poligami pada zaman sekarang ini banyak menimbulkan kemafsadatan ketimbang kemaslahatan seperti kasus yang sering terjadi adalah pernikahan siri yang marak terjadi saat ini yaitu ketika istri yang dikawini meminta hak waris kepada suami tetapi suami tidak memenuhinya karena tidak ada pencatatan nikah di lembaga KUA, oleh karena itu maka poligami berubah hukum menjadi haram tergantung berubahnya keadaan yang dialaminya, kaidah inilah yang dipakai oleh PP No. 45 tahun 1990. 2. Poligami di dalam hukum Islam bukanlah suatu tindakan kriminal akan tetapi poligami yang terdapat di dalam hukum Islam bertujuan membantu bagi wanita agar dapat menyempurnakan hidupnya dengan jalan pernikahan, fungsi lainnya Islam membolehkan bagi suami untuk berpoligami adalah agar suami dan isteri
81
mendapatkan keturunan sebagaimana kita tahu bahwa mendapatkan keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan, terlebih lagi tujuan yang lainnya poligami di dalam ajaran Islam adalah terhindarnya dari perbuatan maksiat seperti kumpul kebo, perzinahan, seks bebas dan penyakit HIV/AIDS. B. Saran Menurut penulis seyogyanya pemerintah harus mengkaji ulang tentang undangundang yang mengatur PNS melakukan poligami. Karena jika melihat ke dalam nash Al-Qur’an poligami dibolehkan karena disana ada tujuan yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jika memang poligami itu menjadi suatu tindak kejahatan dan membawa kemafsadatan seyogyanya pemerintah menciptakan peraturanperaturan yang tidak merugikan untuk masyarakat khususnya untuk PNS.
82
DAFTAR PUSTAKA
A. Rahman, Bakri dan Subardja, Ahmad, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1981. Abdussalam, Kriminologi, Jakarta: Restu Agung, 2007. Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar, Syihabuddin, Ibanatu al-Ahkam Juz 3 Bab Nikah, Lebanon: Dar el Fikri, 2004. Al-Akkad, Abbas Mahmoud, Al-Mar’ah fi Al-Qur’an, Wanita Dalam al-Qur’an, Jakarta: Bulan Bintang, 1984. Al-Husain, Ahmad ‘Abd ‘Aziz, al-Marat’atu Wa Makanatuha Fi Al-Islam Maktabah Syamilah, tth. Al-Islami, Abdul Hamid Kisyik AL-Muhtar, Bina’ Al-Usrah Al-Muslimah: Mausu’ah Al-Zawaj Al-Islamiy, Terj. Ida Nursida, Jakarta: Hikmah, 2000. Al-Jawi, Muhammad Nawawi, Tafsir Munir Juz 1, Semarang: Karya Thoha Putra, ttp. Al-Jaziri, ‘Abdurrahman, Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah Jilid. V, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990. Al-Marogi, Ahmad Mustafa, Tafsir Al-Marogi Juz 2, Lebanon: Dar El Kutub, 2006. Hamzah, Andi, KUHP & KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Al-Qadir, ‘Abd, Audah, At-tasyri, Al-Jinai Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun, Lebanon Mu‘assat Ar-risalah, Beirut, 1997. Al-Saba’I, Mustafa, Al-Mar’ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun, Ttp: Nasy Tauzi alMaktabah Al-arabiyah Bi Halab, Tth Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003. Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Persepektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 2005. At-Tahabari, Abu Ja’far, Tafsir Atthabari Juz 7, Ttp, Muassasatu Ar-Risalah, 2000.
83
Audah, Abd al-Qadir, At-tasyri’ Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wasy, Lebanon: Ar-risalah, 1997. Az-Zuhaily, Wahbah, Al-fiqh Al-islami wa Adillatuh juz VII, Damaskus: Dar El-Fikr, 1997. Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990. Drajat, Zakiah, Membina Nilai-nilai Moral Di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1985. F.Z, Amak, Proses Undang-Undang Perkawinan, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976. Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000. Hartini, Sri, Hukum Kepegawaian, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Sudarsono, Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008. I. Doi, A. Rahman, Syari’ah The Islamic Law, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Ibn ‘Abbas Ibn Usman, Abu ‘Abdillah Ibn Idris, Al-Musnad Juz 1 Lebanon: Dar El Kutub ‘Alamiyah, 1990. Ibn Mas’ud al-Farra, Husain, Abi Muhammad Al-Bagawi, M’alim al-Tanzil, ttp: tp, tth. Ibn Umar Ibn Katsir, Abu Al-Fadai, Tafsir Al-Qur’an Al-Azim Juz 2, Ttp: Dar ElThayibah Wa Al-Tauzi, 1999. Ibn Hajar, Syihabuddin Ahmad Ibn ‘Ali, Ibanatu Al-Ahkam Juz 3 Bab An-nikah, Lebanon: Dar el Fikri, 2004. Ikmal,
dalam Hilang Kebahagiaan Dalam Poligami,
[email protected]., diakses pada tanggal 14 Juli 2014, pukul 20.00 WIB.
Ja’far, Muhammad, Perkawinan Poligami Dalam Masyarakat Pidie. Penelitian pada lembaga ilmu-ilmu social Universitas Syiah Kuala lumpur, tahun 1988.
84
Khan,Wahiddudin, Antara Islam dan Barat: Perempuan di tengan Pergumulan, Penerjemah Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001. Kharlie,Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Mohammed Taha, Mahmoud, The Second Message of Islam, Terj. Nur Rachman, Syari’ah Demokratik, Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996. Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, Abu Abdillah, Shahih Bukhari Bab An-nikah Juz 3, Lebanon: Dar el Fikri, 1981. Muchsan, Hukum Kepegawain, Jakarta: Bina Askara, 1982. Muliono, Anton, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997. Mutahhari, Murtadha, Hak-Hak Wanita Dalam Islam, Jakarta: PT. Lentera Baseitama, 2000. Muthahhari, Murtadha, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terjemahan M. Hashem, Jakarta: Lentera Hati, 1995. Nasution, Khoiruddin, Riba dan Poligami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Jakarta: Surya Kencana, 2008. Prajogo, Soesilo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Jakarta: Wacana Intelektual, 2007. Quraish Shihab, Muhammad, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur’an, vol. II, Jakarta: Lentera Hati, 2000. Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia Cet. Ke- III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998. Setiajeng, Hukum Kepagawaian, Jakarta: Gramedia, 2008. Sianturi, S.R dan Mompang L. Panggabean, Hukum penitensia di Indonesia, Jakarta: Alumni Ahaem- petehaen, 1996.
85
Supriyadi, Dedi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet. Ke- V, Bandung: PT. Alumni, 1997. Sudrajat, Tedy, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Suprapto, Bibit, Liku-liku Poligami, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990. Suten Ritonga, Muhammad, Poligami Dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2010. Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1986. Tholabi Kharlie, Ahmad, Hukum Keluarga Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Ulwan, Abdullah Nasih, Hikmah Poligami Dalam Islam, Jakarta: Studia Press, 1997. Umar, Nasaruddin, Fikih Wanita Untuk Semua, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
