Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia_Tunisia) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: DINDA CHOERUL UMMAH 1110044100005
PROGRAM STUDI PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M
ABSTRAK Kriminalisasi Poligami Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia_Tunisia) Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, jurnal, maupun sumber lainnya. Teknik dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedang pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan normatif serta filosofis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks Al-Qur’an, Al-Hadis serta pendapat ulama yang berkaitan dengan poligami. Pendekatan filosofis dengan memahami masalah tersebut dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum. hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perbandingan hukum keluarga Islam ini sangat penting di Indonesia, karena seringkali kita memperdebatkan sesuatu hal yang orang lain di Negara lain telah menyelesaikan masalah itu puluhan tahun sebelumnya. Meskipun kriminalisasi poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika kriminalisasi poligami di Indonesia juga dapat ditelaah lebih dekat, dan melihat bagaimana sebagian negara Muslim lain memberlakukannya, kemudian dikomparasikan satu sama lain dalam konteks doktrin Hukum Islam konvensional, antar negara, dan posisinya sebagai salah satu citra dinamisasi dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga Negara Muslim modern. Seperti halnya di Negara Tunisia yang penduduknya hampir 97% memeluk Agama Islam tetapi dalam hal poligami negara tunisia ini mutlak melarang dan menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku poligami dengan kurungan penjara selama 1 tahun dan denda 240.000 Malim. Pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini undangundang perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin pengadilan agama, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam rancangan undang-undang hukum materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008), ng hingga saat ini masih belum diputuskan.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kenikmatan, terutama nikmat jasmani berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada jungjungan kita, tauladan kita, yaitu baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita semua akan menjadi salah satu bagian dari ummat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis jumpai tapi syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, kesungguhan kerja keras, do’a, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bapak Prof. DR. Komarudin Hidayat, MA.
2.
Bapak Dr. Phil. JM. Muslimin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
vi
3.
Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA., dan Ibu Hj. Rosdiana, M.A., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4.
Segenap Bapak dan Ibu dosen, pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis duduk di bangku kuliah.
5.
Bapak Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing skripsi.
6.
Pimpinan dan staf Perpustakaan umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum atas pelayanan dan penyediaan bukubukunya.
7.
Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak H. Muchobar HAS dan Hj. Oyok Masruhah yang telah banyak membantu penulis baik berupa materi dan spirit utamanya do’a serta tak bosan-bosan memberikan semangat tuk terus belajar, yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
8.
H. Ahmad Tahsinul Faiz Syarofi, S.S.I. seseorang yang selalu memberikan semangat serta pengalaman tentang “Apa Arti Hidup” semoga harapan kita kan tercapai.
9.
Teman-teman Peradilan Agama dan sahabatku Aidah Nur’arafah, Fadhilatunnisa, Sahro Batubara, Iku Den Yu’fa, Occa, teh Eni, ka Lia, ka Ayu,
yang selalu
menemani dan membantu penulis dalam suka dan duka serta tak pernah bosan dalam memberikan motivasi pada penulis. vii
Semoga amal baik mereka dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang budiman. Kritik serta saran atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penyempurna atas karya ilmiah ini.
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL................................................................................................ i PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .................................................................. iii LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... iv ABSTRAK .............................................................................................................. v KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................................ 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................................... 9 D. Tinjauan Pustaka ......................................................................................... 10 E. Metode Penelitian ........................................................................................ 12 F. Sistematika Penulisan .................................................................................. 14 BAB II: POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TUNIASIA A. Sekilas Tentang Kriminalisasi Praktik Poligami ......................................... 15 1. Pengertian Kriminalisasi Praktik Poligami ........................................... 15 2. Sekilas Tentang Poligami ...................................................................... 15 B. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia
ix
1. Sekilas Gambaran Umum Hukum Islam di Indonesia .......................... 18 2. Poligami di Indonesia ............................................................................ 19 3. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .............. 23 a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .................................... 23 b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ...................................................................................... 25 c. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ...................................... 27 d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP NO. 10 Tahun 1983 ......................................................................... 32 e. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) .......................................................................................36 f. KUHPer (BW) ..................................................................................38 C. Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Tunisia 1. Sekilas tentang Negara Tunisia ............................................................. 39 2. Poligami di Tunisia ............................................................................... 42 3. Poligami dalam Regulasi Perundang-undangan di Tunisia................... 44 BAB III: KOMPARASI PEMBERLAKUAN SANKSI POLIGAMI ANTARA INDONESIA DAN TUNISIA A. Sejarah Terbentuknya Aturan Poligami di Indonesia .................................. 47 1. Poligami dalam UUD No. 1 Tahun 1974 ..............................................47
x
2. Poligami dalam PP No. 9 Tahun 1975 ..................................................49 3. Poligami dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 ....49 4. Poligami dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ...........................................................................................51 B. Sejarah Terbentuknya Aturan Poligami di Tunisia ..................................... 57 C. Komparasi Sanksi Poligami Antara Indonesia dan Tunisia ........................ 61 BAB IV: PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................................. 66 B. Saran-saran .................................................................................................. 69 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 70
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka untuk menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami. Persoalan yang muncul biasanya mencakup tiga hal yaitu kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan.1 Poligami merupakan salah satu pembahasan penting yang mendapatkan perhatian khusus. Karena itu tidak mengherankan jika pembahasan masalah poligami diletakkan di awal surat An-Nisa`[4] ayat ketiga. Sebagaimana bisa 1
Repository.usu.ac.id/Latar Belakang Masalah Perkawinan, artikeldiakses pada 19 November 2013. Dari http://repository.usu.ac.id/bitstream.html.
1
dilihat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam at-tanzil yang membicarakan masalah ini, akan tetapi para mufasir dan para ahli fiqih, terkadang seringkali telah mengabaikan keterkaitan erat asbabun nuzul dengan kontek sosial historis serta sosiologis atas masalah poligami. Beberapa pemikir muslim kontemporer, seperti Muhammad Abduh seorang ulama reformis dari Mesir berpendapat bahwa praktek poligami adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharamkan jika tujuannya untuk kesenangan dan hanya pemenuhan kebutuhan seksual.Sebab, jika manusia mempertuturkan hasrat biologis ini harkat manusia tidak berbeda dengan sikap binatang.2 Poligami
mengandung
pandangan
yang
kontroversial.Poligami
merupakan masalah problematik tersendiri, krusial dan kontroversial dalam masyarakat modern di berbagai negara khususnya Indonesia. Para fuqaha klasik Imam Syafi‟i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa persyaratan apapun.Bagi as-Syafi‟i poligami diperbolehkan secara mutlak selama jumlahnya tidak melebihi empat orang, tidak menyinggung tentang keadilan maupun hak isteri terhadap suaminya kecuali penggiliran isteri-isteri, nafkah dan warisan.Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa keadilan suami pada isteri lebih ditekankan pada masalah lahiriah, seperti pembagian giliran, makanan, dan pergaulan.Akan tetapi suami tidak dituntut
2
Anif Rahmawati, ”Kriminalisasi Praktek poligami di Indonesia”. Artikel diakses pada 19 November 2013 dari http://Aneifrahmawati.blogspot.com/2011_11_archive.html.
2
berlaku adil dalam hal yang berkaitan kepuasan psikis, misalnya dalam hubungan seks. Dalam konteks Negara Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 3 dari Undang-undang tersebut bahwa pada prinsipnya asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan yang memutus boleh tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu, apabila memenuhi syarat tertentu. Izin poligami akan diberikan oleh pengadilan apabila: 1.
Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri
2.
Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3.
Isteri tidak bisa memberikan keturunan Pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan
alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami melihat dari kenyataan perilaku masyarakat yang berubah sehingga ketentuan poligami di Indonesia diperketat agar ketika seseorang hendak melakukan poligami akan lebih berfikir ulang daripada konsekuensinya. Sebelum pemberlakuan UU Perkawinan No. 1/1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Secara substansial Hukum Perkawinan merubah keadaan ini, namun sesungguhnya masih bersifat
3
mendua.Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari UU Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, UU tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.3 Ketentuan yang sama tetap dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991. Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik UU No. 1 /1974 maupun KHI tidak mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi poligami baru dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974, disebutlkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-.Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-. Selain itu, hukuman yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami di luar ketentuan yang ditetapkan. Disebutkan dalam
3
Ibid., hal. 3
4
Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Meskipun kini perkawinan poligami telah dan agaknya akan menjadi hal yang jarang terjadi di Indonesia, namun efektifitas hukum yang mengatur poligami kelihatannya masih diragukan. Di antara faktor penyebabnya adalah sanksi hukum atas pelanggaran UU ini, denda Rp. 7.500,- atau kurungan 3 bulan, sudah dianggap tidak sesuai kondisi saat ini. Hukuman tersebut tidak cukup keras mencegah pelanggaran hukum tersebut. Selain itu masih terjadinya dualisme hukum di Indonesia: Hukum Islam tradisional versus hukum negara, mengakibatkan para pelaku poligami lebih memilih berlindung pada hukum Islam tradisional yang mengabsahkan poligami tanpa khawatir akan dijatuhi hukuman seperti yang diberlakukan oleh Hukum Islam “produk negara”. Sedangkan pemberlakuan sanksi bagi PNS meskipun cukup berat namun disayangkan hanya untuk kalangan terbatas.4 Walaupun
sudah
diatur
dalam
berbagai
peraturan,
nampaknya
masyarakat Indonesia belum mematuhi peraturan ini sebagaimana meskinya.
4
Ibid., hal. 5.
5
Namun kenyataannya dilapangan, masih banyak orang Islam yang melakukan poligami liar dengan berbagai alasan dan kepentingan.5 Salah satu trend reformasi hukum keluarga di Dunia Islam modern adalah diberlakukannya sanksi hukum (kriminalisasi). Keberanjakan dari hukum klasik yang cenderung tidak memiliki sanksi hukum, misalnya, beralih kepada aturan-aturan dan hukum produk negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengkategorikan suatu masalah seputar
hukum
keluarga
sebagai
perbuatan
kriminal.
Seperti
dalam hal poligami, meskipun kriminalisasi poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika kriminalisasi poligami di Indonesia juga dapat ditelaah lebih dekat, dan melihat bagaimana sebagian negara Muslim lain memberlakukannya, kemudian dikomparasikan satu sama lain dalam konteks doktrin Hukum Islam konvensional, antar negara, dan posisinya sebagai salah satu citra dinamisasi dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga Negara Muslim modern.6
5
Yayan Sopyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional), Jakarta , PT. Wahana Semesta Intermedia, cet. Kedua, hal. 166. 6 Zaki Saleh, “Kriminalisasi Trend Reformasi Hukum Islam”. Artikel diakses pada 19 November 2013 dari http://publik-syariah.blogspot.com/2011/04/Kriminalisasi-trend-reformasi.html.
6
Pengetahuan perbandingan hukum keluarga Islam ini sangat penting di Indonesia, karena seringkali kita memperdebatkan sesuatu hal yang orang lain di Negara lain telah menyelesaikan masalah itu puluhan tahun sebelumnya. Walaupun agak distinctive, apa yang ditetapkan di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru. Di beberapa negara Muslim, praktik poligami juga masih boleh
dilakukan
dengan
beberapa
pembaharuan
dalam
praktik
atau
pemberlakuannya. Di Mesir misalnya, poligami masih diperbolehkan untuk dilakukan sesuai ketentuan dan syarat yang telah diberlakukan.7 Turki dan Tunisia adalah dua di antaranegara-negara berpenduduk mayoritas beragama Islam yang melakukan pelarangan terhadap kaum prianya melakukan poligami. Melalui Majallah al-ahwal-Sykhsiyyah No. 66 tahun 1956 (dimodifikasi pada tahun 1959,1964,1981 dan 1993), Tunisia melarang praktik poligami secara mutlak. Dan, melalui UU civil Turki Tahun 1926, Turki juga secara jelas melarang praktik poligami.8 Namun tidak diberlakukannya sanksi hukum. Berbeda dengan Negara Tunisia. Negara Tunisia mutlak melarang poligami dan diberlakukannya sanksi hukum terhadap pelaku poligami. Inilah yang menarik dari Negara Tunisia. Apa yang melatar belakangi negara Tunisia melakukan sanksi terhadap pelaku poligami yang memang bukan isu baru dalam wacana dan perdebatan hukum islam.
7
Asep Saeupuddin Jahar,dkk, Hukum Keluarga, Pidana&Ekonomi, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, fikih dan Hukum Internasional, Jakarta, Kencana, 2003, Cet. Pertama, hal. 33. 8 Ibid., hal. 34.
7
Untuk itu penulis tertarik dengan masalah tersebut di atas maka penulis akan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Kriminalisasi Poligami Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia_Tunisia)” B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Meniadakan adanya kajian yang menjadi luas dan tidak terbatas, disebabkan terlalu banyaknya negara Islam yang ada di dunia ini, maka penulis
membatasi
permasalahan
dan
akan
menjelaskan
mengenai
kriminalisasi terhadap pelaku poligami di Indonesia dan Tunisia. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah untuk menemukan jawaban-jawaban di atas: “Dalam teks syari‟ah maupun fiqh terdapat perbedaan untuk berpoligami, sekalipun tingkat kebebasan dan kemutlakannya berbeda di kalangan ulama. Dalam peraturan hukum keluarga Tunisia mutlak dilarang dan menerapkan sanksi
hukum
terhadap
pelaku
poligami,
sedang dalam
peraturan
perundangan Indonesia diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Untuk inilah penulis ingin menelusuri lebih jauh analisis perbandingan terhadap peraturan perundangan Hukum keluarga Tunisia dan Indonesia”.
8
2. Perumusan Masalah Rumusan tersebut di atas dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: a.
Bagaimana poligami menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Tunisia?
b.
Bagaimana bentuk sanksi pelaku poligami di Indonesia dan Tunisia?
c.
Apa perbedaan dan persamaan sanksi poligami di Indonesia dan Tunisia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Untuk mengetahui poligami menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Tunisia
b.
Untuk mengetahui bentuksanksi pelaku poligami di Indonesia dan Tunisia
c.
Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi poligami di Indonesia dan Tunisia
2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: a.
Bagi peneliti/penulis sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ini.
9
b.
Penulisan skripsi ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah khazanah keilmuan dibidang hukum islam khususnya bidang perkawinan.
c.
Penelitian ini diharapkan akan menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya.
d.
Memberikan sumbangan kepada mahasiswa atau siapa saja yang konsen dengan permasalahan ini.
D. Tinjauan Pustaka Setelah penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah (skripsi) yang ada, terdapat beberapa skripsi yang membahas aturan poligami namun hanya terdapat satu yang membahas poligami dalam hukum keluarga di dunia muslim tentunya mempunyai hubungan dengan judul skripsi ini. Di antaranya adalah : 1. Aris Munandar, Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia-Turki), Fakultas Syariah dan Hukum, 2007. Skripsi ini lebih ditekankan dalam hal perbandingan poligami di negara Indonesia_Turki dengan studi perbandingan hukum keluarga Indonesia No 1 Tahun 1974 (Indonesia : The Law On Marrieg 1974). Dan Turkey : Fifty Years of Personal Reform 1915-1965 (Turki : 50 Tahun Pembaharuan Hukum Tentang Pribadi 1915-1965) .
10
Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini lebih menekankan dalam hal kriminalisasi terhadap pelaku poligami yang dikomparasikan dengan negara Tunisia. 2. Arifin, Kontroversi atas Wacana Revisi Aturan Poligami di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum, 2008. Skripsi ini membahas
Kontroversi publik antara yang pro dan kontra
terhadap aturan poligami di indonesia Perbedaan dengan skripsi ini yaitu melihat dari adanya pro dan kontra dari aturan poligami dan dari kenyataan poligami di Masyarakat Indonesia sehingga perlunya melihat aturan hukum di negara muslim lainnya yakni penulis khususkan mengenai negara Tunisia yang mutlak melarang poligami. 3. Eri Prima, Kritik Feminisme Terhadap Aturan Poligami di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010. Skripsi ini menekankan pada Aturan Poligami di Indonesia ditinjau dari Perspektif Feminisme. Yakni dalam aturan yang ada, peluang untuk berpoligami masih terbuka walau tidak terlalu besar. Namun pada kenyataan di lapangan masihmelahirkan kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga. Perbedaan dengan skripsi ini yakni skripsi ini lebih menekankan pada hal aturan sanksi hukum terhadap pelaku poligami di Indonesiayang di komparasikan dengan negara Tunisia.
11
E. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa aspek metode penelitian yang akan digunakan yaitu: 1. Jenis Penelitian Penelitian skripsi ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Reseach) yaitu dengan meneliti berbagai buku, majalah, surat kabar, artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini. 2. Data Penelitian a. Sumber Data Undang-undang perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. Dan The Code Of Personal Status and Supplementari Laws 1956-1981 ( Tunisia: Kitab Undang-undang Hak Pribadi dan Hukum-hukum Tambahan 1956-1981). b. Jenis Data Ada dua jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. 1) Data Primer: yaitu data yang berasal dari al-Qur‟an, kitab hadis, dan buku-buku yang membahas masalah poligami dan aturan poligami. 2) Data Sekunder: yaitu data yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat dalam majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan tema dalam skripsi ini.
12
c. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi naskah atau pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data yang membahas tentang poligami, Undang-undang poligami, serta sanksi poligami di negara Indonesia-Tunisia. d. Teknik Pengolahan Data Setelah data terkumpul dari berbagai sumber maka penulis akan memaparkan data tersebut, kemudian penulis analisa. Secara teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” tahun 2007 cet.1. e. Analisis data Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.
Penelitian
ini
dilakukan
untuk
membandingkan
persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
13
F. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah memahami isi skripsi, maka penulis membagi isi skripsi ini ke dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut: Bab Pendahuluan. Yang terdiri atas uraian latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Sekilas tentang kriminalisasi praktik poligami, Poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Poligami dalam hukum keluarga di Tunisia. Bab III Berisi tentang sejarah terbentuknya aturan poligami di Indonesia, Sejarah terbentuknya aturan poligami di Tunisia, Komparasi sanksi poligami antara Indonesia dan Tunisia. Bab IV Kesimpulan dan penutup.
14
BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TUNIASIA
A. Sekilas Tentang Kriminalisasi Praktik Poligami 1. Pengertian Kriminalisasi Praktik Poligami Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.9 Dengan demikian kriminalisasi praktik poligami di sini dipahami sebagai sikap yang mengategorikan praktik/perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (crime), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.10 2. Sekilas Tentang Poligami Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari dua kata yakni “poli” atau “polus” yang artinya banyak, dan kata “gamein” atau “gamos” yang artinya kawin atau perkawinan [Webster:1974). Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari definisi ini, maka sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak. 9
Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. hal. 600. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hal. 5.
10
15
Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu “poligini”. Kata ini berasal dari “poli” atau “polus” artinya banyak dan “gini” atau “gene” artinya istri, jadi poligini artinya beristeri banyak. Dalam bahasa arab, poligami disebut ta’addud az-zaujat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan poligami atau poligini adalah suatu sistem perkawinan di mana seorang pria mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.11 Poligami memang
bukan isu baru dalam wacana dan perdebatan
hukum Islam. Namun karena aturan-aturannya terus berkembang di beberapa negara, termasuk di Indonesia, dan karena perbedaan cara pandang dari para ulama dan ahli hukum terkait dengan hukumnya,
isu poligami menjadi
menarik dan penting untuk didiskusikan. Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (fiqh), poligami merupakan bentuk pernikahan
yang
diperbolehkan.
Mayoritas
ulama
memperbolehkan
pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat al-Qur‟an yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga, dan empat wanita yang baik, seperti tercantum dalam ayat keempat Surat an-Nisa:
11
Yayan Sopyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam danal Hukum Nasional), hal. 139.
16
ْسطُوا فِي الْ َيتَامَى فَا ْو ِكحُوا مَا طَابَ َل ُكمْ ِمهَ ال ّىِسَاءِ َمثْىَى َو ُثلَاثَ وَرُبَاعَ فَ ِإن ِ خفْ ُتمْ َأَلّا تُ ْق ِ َْوإِن َ ح َدةً أَ ْو مَا َمَل َكتْ أَ ْيمَا ُوكُ ْم َذِل ِ خِفُْتمْ َأَلّا َتعْ ِدلُوا َفوَا ك َأدْوَى َأَلّا َتعُولُوا “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. Ayat tersebut dipahami sebagai sebuah aturan kebolehan pernikahan poligami, meskipun turunnya ayat tersebut dilatari oleh praktik pernikahan yang dilakukan laki-laki dengan motivasi penguasaan harta anak dan atau perempuan yatim. Tidak menghendaki adanya pernikahan dengan motivasi tersebut, Allah menurunkan ayat tersebut untuk menghalangi praktik tersebut. Namun, ayat tersebut kemudian dipahami sebagai sebuah dasar pembolehan praktik pernikahan poligami secara umum. Meskipun beberapa kalangan menafsirkan kebolehan dengan penekanan pada kalimat berikutnya yang menyinggung tentang keadilan yang harus dipenuhi suami, mayoritas ulama menganggap keharusan berlaku adil tersebut tidak terlalu penting mengingat keadilan merupakan hal yang sangat abstrak. Para ulama Sunni-Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, menegaskan bahwa dalam poligami
17
tidak disyaratkan keadilan hati dan cinta. Terlebih, keadilan dalam masalah nafkah juga tidak ditekankan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan cara berfikir tentang perlindungan hak-hak individu manusia, aturan poligami yang ditemukan dalam buku-buku fikih mengalami penafsiran ulang dan pembaharuan baik di Indonesia maupun di negara muslim lainnya.12 B. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia 1. Sekilas Gambaran Umum Hukum Islam di Indonesia Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar13. Pancasila adalah dasar ideal negara dan Undang-undang
Dasar
1945
adalah
dasar
struktural
negara
yang
menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menghormati kehidupan beragama. Sampai saat sekarang ini di negara Republik Indonesia berlaku berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam serta hukum Barat (baik itu civil law maupun common law atau hukum anglo sakson). Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi mayoritas penduduknya 12
Asep Saeupuddin Jahar,dkk, Hukum Keluarga, Pidana&Ekonomi, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, fikih dan Hukum Internasional, hal. 29-30 13 Pasal 1 UUD 1945
18
menganut agama Islam. Secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia, sebab sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian berlaku pada masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, sebagian hukum Islam telah dilaksanakan. Namun, perlu diketahui penerapan prinsip berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia.14 2. Poligami di Indonesia Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar, menerapkan hukum poligami relatif lebih longgar dibandingkan negara-negara muslim lain.15 Ini disebabkan karena masih adanya praktik kawin bawah tangan yang biasa dikenal dengan nikah siri, yakni nikah yang hanya dilaksanakan secara Islam, tetapi tidak dicatat di KUA. Nikah seperti ini dianggap sah menurut agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.16Masyarakat menganggap perkawinan ini sah secara agama, meskipuntidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia dalam hal poligami dibatasi dengan ketat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang 14
Supriyadi, Dedi dan Mustofa. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam ( Bandung: Pustaka Al-Fikriis) 2009, hal. 183-184. 15 Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9-10. 16 H.M. Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 211.
19
perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasan-alasan yaitu (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut ini bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan-penggunaan alasan tersebut diserahkan kepada hakim.17 Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syaratsyarat tertentu secara kumulatif yaitu (1) persetujuan dari istri atau istriistrinya, kalau ada harus diucapkan di muka majelis hakim; (2) kemampuan dari material dari orang bermaksud menikah lebih dari satu orang; (3) jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila ia sudah menikah, jaminan
17
Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 9-10.
20
berlaku adil ini dibuat dalam persidangan majelis hakim. Apabila syaratsyarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 45 undang-undang perkawinan. Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan isteri muda (madunya istri tua) menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini terjadi biasanya kalau ayah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara
ketat
pelaksanaan
perkawinan
yang
demikian
itu,
dengan
mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat
21
tertentu.
Undang-undang perkawinan
memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanankan itu betulbetul membawa manfaat kepada mereka yang melaksanakannya.18 3. Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia a. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kendatipun UUP perkawinan menganut asas monogami. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami didalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasalpasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.19 Dalam Pasal 4 UUP dinyatakan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas 18
Ibid., hal. 10. Nuruddin, Amir dan Akma, Azhari. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004, hal. 161.
19
22
yang dianut UU perkawinan bukanlah asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan di status hukum yang darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).20 Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat 2 di katakan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada sorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan ayat ini, jelas sekali UUP telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang. Di dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan bahwa: “Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”. Berkenaan dengan pasal 4 di atas setidaknya menunjukan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami.
20
Ibid., hal. 162.
23
Ternyata UU Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 UUP, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah: 1) Adanya persetujuan dari istri. 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedanagkan pasal 5 adalah persyaratan komulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Pada pasal 5 ayat 2 kembali di tegaskan bahwa: Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hukum pengadilan.
24
b. PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat dalam PP No. 9 th 1975. Pada pasal 40 dinyatakan bahwa: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan.Sedangkan tugas pengadilan diatur dalam pasal 41 PP No. 9 th 1975 sebagai berikut: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi. 2) Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus di ucapkan di depan sidang pengadilan. 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: a) Surat
keterangan
mengenai
penghasilan
suami
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja. b) Surat keterangan pajak penghasilan. c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
25
yang
4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan kejelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selam 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.21 Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 43 yang berbunyi: Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Selain menjelaskan tentang prosedur permohonan untuk beristri lebih dari seorang dalam PP ini juga diatur tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal-pasal tersebut diatas. Pasal 45 menyebutkan:
21
Pasal 42 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975: Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
26
Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 atau 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah). c. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Secara umum pernikahan dan perceraian bagi seluruh warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975. Selain itu khusus bagi warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan dan perceraian juga harus tunduk pada ketentuan lain, ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abadi negara, dan abadi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27
Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan tauladan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian termasuk juga pegawai bulanan disamping pegawai pensiun, pegawai bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha
28
Milik Daerah, dan Kepala Desa, perangkat desa serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah desa. Dalam PP tersebut pasal yang mengatur tentang poligami terdapat dalam pasal 4, 9, 10 dan 1122. disebutkan: Pasal 4 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 3) Pegawai
Negeri
Sipil
wanita
yang
akan
menjadi
isteri
kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. 5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
22
www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 09 Januari 2014.
29
Pasal 9 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasanalasan
yang
dikemukakan
dalam
surat
permintaan
izin
dan
pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. 3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat. Pasal 10 1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. 2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
30
b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah a) Ada persetujuan tertulis dari isteri; b) Pegawai
Negeri
Sipil
pria
yang
bersangkutan
mempunyai
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;dan c) ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila : d) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; e) tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); f) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau h) ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
31
Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama atau Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan (PP No. 10 Tahun 1983 pasal 2)23. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat caranya permintaan izin harus diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dan harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari keinginan beristri lebih dari seorang. d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 Tahun 1983 Dalam penjelasan PP No. 45 tahun 1990 terdapat beberapa alasan mengapa PP tersebut harus diubah diantaranya: dalam pelaksanaannya ada beberapa peraturan yang tidak jelas, PNS tertentu yang seharusnya terkena PP No 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu adakalanya pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidak jelasan rumusan
23
Ahmad Sutarmadi dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2006), hal. 44.
32
ketentuan PP No. 10 Tahun 1983.24 Dalam PP ini aturan tentang poligami diatur dalam pasal 4, 9, 12, dan 15. Pasal 4 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 9 Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat pemintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
24
Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hal. 496.
33
Pasal 12 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut." Pasal 15 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka
waktu
selambat-lambatnya
satu
tahun
terhitung
sejak
perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
34
3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat caranya permintaan izin harus diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki oleh yang bersangkutan, dan harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari keinginan beristri lebih dari seorang (PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 1,3,4, sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk mempunyai istri kedua/ketiga/keempat (PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat2). Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan, mulai tanggal ia meneria permintaan izin tersebut. Sedangkan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung dari menerima permintaan dimaksud.
35
Sebelum mengambil keputusan pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat izin. Jika alasan yang dikemukakan kurang meyakinkan maka pejabat tersebut harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak yang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan meyakinkan. Untuk memberikan rasa adil maka Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan yang dimuat dalam PP No 45 Tahun 1990 akan dijatuhi salah satu disiplin berat dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tergantung faktor pelanggarannya. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4
ayat
2
(menjadi
istri
kedua/ketiga/keempat)
dijatuhi
disiplin
pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. e. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, beristri lebih dari satu orang yang diungkap dari pasal 55 sampai 59.25 Pasal 55 dinyatakan:
25
Nuruddin, Amir dan Akma, Azhari. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI., hal. 167.
36
1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. 2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan: 1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. 2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975. 3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 57 dijelaskan: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
37
Pasal 58 menegaskan: (1) Selain syarat utama yang disebut Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agamadalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.26 Lebih lengkap bunyi pasal tersebut sbb: Dalam hal istri tidak dapat memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding ataupun kasasi. f. KUHPer (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur adanya perkawinan poligami karena asas dalam KUHPer adalah monogami. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 bab perkawinan disebutkan
26
Ibid., hal. 168.
38
“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai sumainya”.27 Sebenarnya pasal ini hampir sama dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yeng memberikan definisi tentang perkawinan. perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa). Definisi ini sebenarnya memberikan pemahaman perkawinan adalah akad antara seorang pria dan wanita yang disimpulkan ini prinsip monogami. C. Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Tunisia 1. Sekilas tentang Negara Tunisia Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Algeria, Utara dan Timur dengan Mediterania dan selatan Libya. Tunisia termasuk kepulauan Karkunna untuk daerah Timur, sementara di bagian Tenggara termasuk kepualauan Djerba. Tunisia mempunyai penduduk 7.424.000 (data tahun 1986), dan hampir 97% memeluk agama Islam. Negara yang memiliki luas wilayah 163.610 km memperoleh kemerdekaan pada tahun1956. Tunisia merupakan negara
27
Subekti dan Tjicrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradya Pramitra, 1996), hal. 8.
39
berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden. Dengan presiden pertama Habib Bourguiba, yang membawahi 23 propinsi. Sebelumnya, Tunisia merupakan wilayah Otonom dari Pemerintahan Turki Usmani dan pada tahun 1883 menjadi negara persemakmuran Perancis berdasarkan perjanjian la marsa, dan pada tahun 1956 Tunisia memperoleh status merdeka.28 Mayoritas masyarakatnya (sekitar 98 %) adalah muslim Sunni, bermazhab Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab tersebut sama-sama dipergunakan. Namun banyak di antara berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Tunisia baik asing maupun asli Tunisia memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti Dinasti Syi‟ah Fatimiyah sekitar abad X. Setelah dinasti ini tumbang, praktisi kaum Syi‟ah menjadi kelompok minoritas. Demikian pula mazhab Hanafi yang membentuk minoritas kecil di Tunisia, namun memberi pengaruh penting di negeri ini sampai protektorat Perancis datang pada tahun 1883.29 Langkah nasionalisme bangsa Tunisia dipelopori gerakan kalangan elit intelektual yang dikenal dengan Young Tunisans, yang bertujuan mengasimilasi (memadukan) peradaban Perancis sampai akhirnya mereka
28
M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 83. 29 Zaki Saleh, “Kriminalisasi Trend Reformasi Hukum Islam”.
40
dapat mengatur negara mereka sendiri. Mereka menggerakkan semangat egalitarisme, namun Perancis tidak menanggapinya secara serius. Langkah yang lebih serius dalam gerakan dasar nasionalis yang terjadi hanya sesaat sebelum dan sesudah Perang Dunia I dalam sebuah gerakan yang dipimpin oleh Abd al-Aziz Thaalbi. Langkah ketiga datang pada tahun 1930-an saat seorang pengacara muda, Habib Bourguiba, memutuskan hubungan dengan DESTOUR PARTY dan memproklamasikan Neo-Destour. Prancis mengakui otonomi Tunisia pada tahun 1955 dan kemerdekaannya pada Maret 1956. Pada tahun 1957 negara Tunisia memilih Bourguiba sebagai presiden pertamanya.30 Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang kontroversial. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami. Majallat
itu sendiri mencakup materi hukum
perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak, yang berbeda dengan ketetapan hukum Islam klasik. Pada perkembangan selanjutnya, Majallat atau Undang-Undang Status Personal tahun 1956 ini telah mengalami beberapa
30
Ibid., hal. 40.
41
kali perubahan, penambahan, dan modifikasi lebih jauh melalui amandemen Undang-undang sampai dengan tahun 1981. Selanjutnya pemerintah Tunisia pada saat itu membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syeikh alIslam yaitu Muhammad Ju„ayad untuk memberlakukan undang-undang secara resmi. Syekh Universitas Zaituna juga ikut berpartisipasi dalam komite tersebut. Dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh, dari hasilhasil komite Lai‟hat, hukum keluarga ala Mesir, Yordania, Syiria, dan Turki Utsmani. Komite tersebut mengajukan rancangan undang-undang hukum keluarga kepada pemerintah, dan akhirnya diberlakukanlah undang-undang tersebut pada tahun 1956.31 2. Poligami di Tunisia Pasal 18 Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula, undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah, dan nikahnya belum putus secara hukum, menikah lagi, dapat diancam hukuman penjara satu (1) tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 Malim. Adapun dasar larangan poligami yang digunakan Pemerintah Tunisia, menurut John L. Esposito, adalah: (1) bahwa poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan instituti yang selamanya tidak dapat diterima 31
Ibid.,hal. 41.
42
mayoritas umat manusia di manapun; (2) Ideal al-Qur‟an tentang perkawinan adalah monogami. Di sini, menurut Esposito, pandangan Muhammad Abduh tentang ayat poligami dirujuk oleh pemerintah Tunisia. Menurut Abduh, alQur‟an (IV:3) memberi izin utuk beristeri 4 orang secara serius telah dibatasi oleh al-Qur‟an sendiri (IV:129). Dengan demikian, ideal al-Qur‟an adalah monogami, lebih dari itu, syarat yang diajukan, supaya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi dengan sepenuhnya.32 Sebelum kehadiran hukum ini para kadi di Tunisia terdiri dari kadikadi bermazhab Hanafi dan bermazhab Maliki, meskipun rakyat pada umumnya menganut mazhab Maliki. Namun sekarang hukum baru yang bercorak eklektik ini justru dinyatakan berlaku bagi semua orang Islam (dan lebih lanjut telah diterima oleh dan dinyatakan berlaku bagi orang-orang Yahudi), sehingga semua mahkamah dijadikan satu jenis dan semua jurisdiksi peradilan berada di tangan pengadilan-pengadilan nasional. Presiden Bourguiba secara terang-terangan menyatakan bahwa “ide-ide yang berlaku di masa lampau, pada saat sekarang ternyata bertentangan dengan hati nurani manusia—misalnya tentang poligami dan perceraian yang sekarang diatur dengan hukum baru itu, dan juga semua masalah yang muncul dalam kehidupan modern saat ini.” Ia menyatakan bahwa Islam telah membebaskan 32
M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab fikh, hal. 84.
43
jiwa dan menyuruh manusia untuk meninjau kembali hukum-hukum agama sehingga mereka dapat menyesuaikannya dengan kemajuan yang dicapai manusia. Pernyataan ini jelas jauh berbeda dengan pandangan-pandangan dari kalangan Salaf.33 Selain itu, para reformis di Tunisia menegaskan bahwa di samping seorang suami harus memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi para istri, Alquran juga mensyaratkan pelaku poligami harus dapat berlaku adil kepada mereka. Aturan Alquran ini juga harus ditafsirkan, tidak hanya sekedar sebuah desakan moral, namun merupakan preseden kondisi hukum bagi poligami, dalam artian bahwa tidak satupun perkawinan kedua dapat diizinkan kecuali dan sampai terbukti dapat berlaku sama (egaliter) dimana para istri diperlakukan dengan adil.
Namun melihat kondisi sosial dan
ekonomi modern sepertinya sikap adil merupakan suatu hal yang mustahil. Ketika kondisi dasar poligami tidak dapat terpenuhi Hukum Tunisia secara singkat menyatakan “poligami adalah dilarang.34 3. Poligami dalam Regulasi Perundang-undangan di Tunisia Hukum keluarga Tunisia telah direformasi dan dikodifikasi setelah negeri itu memperoleh kemerdekaan. Pada akhir tahun empat puluhan, beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan
33 34
Zaki Saleh, “Kriminalisasi Trend Reformasi Hukum Islam”. Ibid., hal. 5.
44
fusi terhadap mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial Tunisia. Sekelompok ahli hukum mengajukan catatan perbandingan antara dua sistem hukum, Hanafi dan Maliki, dan dipublikasikan dibawah judul Laihat Majallat al Ahkam al Syar’iyyah (Draft Undang-Undang Hukum Islam). Akhirnya, pemerintah membentuk sebuah komite dibawah pengawasan Syekh Islam, Muhammad Ja‟it, guna merancang Undang-Undang secara resmi. Bersumber dari Laihat dan Undang-Undang Hukum keluarga Mesir, Jordania, Syiria dan Turki Usmani, panitia tersebut mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga kepada Pemerintah. Rancangan tersebut akhirnya diundangkan di bawah judul Majallah al Ahwal al Syahsiyyah (Code of Personal Status) 1956, berisi 170 pasal, 10 buku dan diundangkan keseluruh wilayah Tunisia pada tanggal 1 januari 1957.Undang-undang tersebut berisi tentang perkawinan diantaranya mengenai (usia untuk menikah, perjanjian perkawinan, poligami, pernikahan yang tidak sah (invalid), perceraian, talak tiga (Tripel Divorce), nafkah bagi isteri, pemeliharaan anak), hukum waris, ketentuan wasiat (Bequest).Namun, dalam perjalannya, undang-undang ini mengalami modifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui UU No. 70/1958, UU No. 41/1962,
45
UU No. 1/1964, UU No. 77/1969, dan terakhir, menurut catatan Tahir Mahmood, mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui UU No. 1/1981. Perlu dicatat pula bahwa walaupun secara umum berlandaskan mazhab Maliki, UU ini memasukkan pula beberapa prinsip yang berasal dari mazhab-mazhab hukum Islam lain. Lagi pula, jika dibanding dengan negaranegara Arab lain, reformasi bidang hukum yang diintroduksikan di Tunisia lebih revolusioner.35
35
M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab fikih , hal. 85-86.
46
BAB III KOMPARASI PEMBERLAKUAN SANKSI POLIGAMI ANTARA INDONESIA DAN TUNISIA
A. Sejarah Terbentuknya Aturan Poligami di Indonesia Sejarah terbentuknya aturan poligami di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan tentang perkawinan, hal ini disebabkan poligami merupakan bagian integral dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia aturan poligami termuat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983, dan yang selanjutnya adalah Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 1. Poligami dalam UUD No. 1 Tahun 1974 Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dan perkawinan. Masalahmasalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah
47
masalah: (1) perkawinan paksa; (2) poligami (3) Talak yang sewenangwenang.36 Tahun 1950 pemerintah RI telah berusaha memenuhi dengan membentuk panitia yang membuat RUU Perkawinan kemudian dibahas dalam sidang DPR pada tahun 1958/1959, tapi tidak berhasil berwujud undang-undang. Tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU tersebut kepada DPR dan setelah mendapatkan tanggapan pro dan kontra akhirnya dicapailah satu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya sehingga tercapai kata mufakat di antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, pemerintah mengundangkan undang-undang perkawinan tanggal 02 januari 1974. Pada 01 April 1975, setelah satu tahun 3 bulan undang-undang perkawinan diundangkan, lahir peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksana undang-undang perkawinan tersebut. Dan dengan demikian, mulai 1 oktober 1975 undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif. Pasal 3 ayat (2) RUU ini menyatakan bahwa, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari 36
Zuhriah Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.127-128.
48
seorang,
apabila
dikehendaki
oleh
pihak-pihak
yang
bersangkutan.
Berdasarkan rumusan pasal (3) ayat 2 dan menjelaskan pasal 73 ayat 2 RUU perkawinan ini jelas jelas bahwa masalah perkawinan akan menjadi wewenang pengadilan umum.37 2. Poligami dalam PP No. 9 Tahun 1975 PP No. 9 tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Dalam hal ini, PP No 9 tahun 1975 berperan penting dalam menyokong pelaksanaan UU Perkawinan. PP No 9 tahun 1975 diundangkan pada tanggal 1 april 1975 yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan undang-undang tersebut secara efektif. PP ini memuat beberapa bab yang memuat pasal-pasal yang masih berkaitan erat dengan perkawinan. Namun, PP ini lebih spesifik mengatur tentang prosedural perkawinan itu dan dijelaskan secara spesifik dan terperinci. 3. Poligami dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 PP No. 10 tahun 1983 ini mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil . PP No. 10 tahun 1983 ini mengatur secara terperinci tentang prosedur perkawinan dan perceraian dikalangan Pegawai
37
Djalil Basiq, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syriat Islam Aceh (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 83.
49
Negeri Sipil (PNS).38 PP ini dibuat sebagai pelaksana dari undang-undang perkawinan. Dalam PP ini diatur Pegawai Negeri Sipil yang berniat bercerai atau menikah lagi harus memperoleh izin dari atasannya, pegawai negeri juga dilarang
“hidup
bersama
diluar
nikah”
bila
dilanggar
sangsinya
pemecatan.39PP ini terbit tanggal 21 April 1983. Sedangkan PP No. 45 tahun 1990 terbit pada tanggal 6 september 1990 yang bertujuan memperkuat PP No. 10 tahun 1983. PP ini dinilai tidak banyak manfaatnya, karena dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil perempuan dilarang sama sekali menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat hal ini dianggap memperlemah posisi pegawai perempuan bila dihadapkan pada situasi harus menjadi istri kedua suatu hal yang sering tak terhindarkan.40 Pada tanggal 5 desember 2006 Presiden berencana memberlakukan PP No. 10 tahun 1983 dan PP No.45 tahun 1990 untuk seluruh masyarakat, tak hanya Pegawai Negeri Sipil, rencana rencana ini ditentang oleh sejumlah tokoh Islam. presiden kemudian minta agar masalah perkawinan
dan
poligami ini dikembalikan ke UU dan PP yang ada.
38
Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, (Bandung: Mizan, 1993), hal . 359. 39 Nunuy Nurhayati, “Pasang Surut Aturan Poligami, Tempo, (Desember 2006), hal. 110. 40 Nurhayati, Pasang Surut Aturan Poligami, hal. 110.
50
4. Poligami dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kebutuhan akan adanya KHI bagi pengadilan agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Usaha dalam penyusunan KHI adalah merupakan bagian upaya kita dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fiqih yang bersifat kontekstual, maka proses ini telah berlangsung lama sekali sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Menurut Bustanul Arifin seorang ketua Hakim Agung mengatakan bahwa ide-ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yudistial Pengadilan Agama. Dari upaya-upaya tersebut ada beberapa tahapan-tahapan sehingga lahirnya KHI: a. Periode awal sampai tahun 1945 Pada zaman penjajahan VOC kedudukan Hukum Islam dalam bidang kekeluargaan diakui bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan frever Compendium (1760 M). Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, Makasar. Di Indonesia kita mengenal adanya hukum adat dimana hukum adat menjadi sebuah patokan sehingga timbulnya hukum Islam.
51
Belakangan aliran hukum adat yang dipelopori oleh Voller Hoven, Ferhar dan juga Snouck Hourgrounye, menentang teori Receptie In Complexu. Dengan teori resepsinya yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diberlakukan bagi pribumi apabila sudah diterima oleh hukum adat. Mereka berhasil memasukan prinsip teori itu kedalam UUD Hindia Belanda yang baru (IS-Indisches Staatregeling 1919) dalam pasal 134 ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 membentuk sebuah komisi untuk meninjau kedudukan dan wewenang dari priesterrad. Diketuai oleh wakil penasehat urusan pribumi dan Islam, dua orang bupati, dua orang penghulu, seorang tokoh pergerakan Islam dan juri Belanda (Terhater). Setelah bekerja selama empat tahun maka pada tahun 1926 komisi itu menyampaikan hasil kerjanya, berupa sebuah rancangan ordonansi tentang penghoeleogerecht (pengadilan penghulu) yang baru diumumkan dengan stb. 1931 No. 153. Kemudian pada saat yang bersamaan penguasa Hindia Belanda melakukan tindakan yang dapat diambil manfaatnya oleh Al-Tasyrifil
52
Munakahat yaitu mempertegas kebiasaan pencatatan nikah, talak, rujuk (NTR) dengan adanya berbagai ordonansi. b. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985 Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dnegan yang lain. Pada tanggal 22 November 1946 di Linggarjati (Cirebon) oleh presiden RI ditetapkan UU No. 22 tahun 1946 tentang penyatuan pencatatan NTR (Nikah, Talaq, Cerai) menggantikan ordonansi-ordonansi perkawinan yang sebelumnya. Ini merupakan undang-undang pertama dalam sejarah kemerdekaan, yang jelas menyangkut pelaksanaan syariat Islam, sekalipun belum memasuki materi hukum perkawinannya sendiri. Pada saat itu dipisahlah fungsi penghulu selaku kepala pencatat nikah dengan hakim atau ketua pengadilan agama dengan penetapan menteri No. 6 tahun 1947 atas usul konferensi jawatan urusan agama se-Jawa dan Madura tanggal 12-16 Desember 1947 di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan dengan terbentuknya RIS serta Negara kesatuan. Pelaksanaan UU No.22 tahun 1946 tentang pencatatan NTR ini. Diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 tahun 1954. Pada tahun 1970 dalam pola pembangunan nasional sementara berencana disebutkan adanya lingkungan peradilan yang harus didasarkan
53
pada kriteria zakelijk yaitu (a) Umum (b) Agama dan (c) Militer yang kemudian ditambah dengan saran MPRS tentang diadakannya peradilan administrasi dan pokok fikiran yang disusun oleh para praktisi hukum. Penyusuan perundang-undangan semasa orde lama itu ternyata dapat bertahan sampai orde baru, sehingga lahirnya UU No. 14 tahun 1970 yang menegaskan adanya empat lingkungan peradilan. Proses penyusuan undang-undang perkawinan 1974 merupakan sebuah uji coba bagi pemerintah orde baru dan Golkar tentang pandangan dan penilaian mereka terhadap Islam. maka setelah presiden Soeharto menegaskan pendiriannya (Isra Mi‟raj di Masjid Istiqlal 26 agustus 1973) bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau pemerintah mengajukan yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesian dan bahwa tidak benar RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah itu bertentangan dnegan agama Islam. Maka tidak ada lagi perbedaan pandangan diantara anggota yang beragama Islam baik ia Golkar, PPP, PDI, atau ABRI. Menjelang akhir tahun 1987 telah terbentuk instansi Peradilan Agama di seluruh Indonesia (kecuali Timor Timur). Sesuai dengan pemekaran daerah tingkat II, dan hampir di semua ibukota propinsi sudah dibentuk Pengadilan Tinggi Agama yang secara fisik sekitar 92% telah menempati gedungnya sendiri. Adapun penyusunan RUU Peradilan
54
Agama sampai pada pengesahan di Forum DPR merupakan hasil kerja sama yang kompak sekali antara Departemen Agama, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman suatu suasana yang tidak mungkin terbayangkan dapat tejadi pada masa orde lama. c. Periode 1985 sampai sekarang Periode ini dimulai sejak ditandatangani surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 DAN No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta. Di dalam bukunya Bustanul Arifin mengatakan bahwa ide KHI timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Berdasarkan keterangan tersebut telah tampak bahwa ide untuk mengadakan KHI ini memang baru muncul sekitar tahun 1985 dan kemunculannya ini merupakan hasil kompromi antara pihak Mahkamah Agung dengan
Departemen Agama. Tugas
pembinaan ini didasarkan pada UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 11 ayat 1 yang mengatakan bahwa orgnaisasi administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing. Sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh MA. Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama
55
oleh Mahkamah Agung terasa adanya beberapa kelemahan antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Melalui keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 No. 25 tahun 1985 tentang penunjukkan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu dan tahun. Menurut lampiran surat keputusan bersama tanggal 21 maret 1985 ditentukan bahwa tugas-tugas proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. seperti yang sudah diketahui Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdiri atas tiga buku. Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, Buku III tentang perwakafan. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis, aktualisasi hukum Islam di bidang poligami, keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami
56
didasarkan atas alasan ketertiban umum.41Hukum poligami adalah boleh, dan kebolehan itupun harus ditelusuri sejarah digantungkan, pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam.42 B. Sejarah Terbentuknya Aturan Poligami di Tunisia Latar belakang terjadinya reformasi dan kodifikasi hukum Islam di Tunisia, tidak banyak berbeda dengan proses yang terjadi di Mesir dan negaranegara Timur Tengah lain. Sebelum dominasi Turki Usmani di Tunisia, sebagian besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam menurut mazhab Maliki. Akan tetapi setelah secara resmi pemerintah Turki mengadopsi mazhab Hanafi untuk wilayah Tunisia, akhirnya mazab Hanafi pun berpengaruh juga di Tunisia. Konsekuensinya kasus-kasus tertentu harus diputuskan menurut sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan. Karena itu, dalam lembaga peradilan terdapat dua majlis hakim, yaitu dari mazhab Hanafi dan dari mazhab Maliki yang berwenang terhadap yurisdiksi masing-masing. Sejak tahun 1883, Tunisia berada dalam dominasi politik Prancis, yang ternyata berpengaruh pula dalam bidang hukum. Selama periode ini, budaya hukum di Tunisia mengalami pem-Barat-an secara luas. Hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang dan hukum Acara yang berlaku sampai tahun 1956 41
Dadan Muttaqien, dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.101. 42 Ibid.,hal. 101.
57
menggambarkan secara jelas prinsip-prinsip yurisprudensi dan Hukum Perdata Prancis. Alam kemerdekaan membawa Tunisia mempunyai kesempatan memodifikasi beberapa ketentuan hukum pra kemerdekaan di samping membuat hukum-hukum baru, baik hukum perdata maupun hukum pidana.43 Ada sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, yaitu:
1) Untuk menghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki; 2) Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri; 3) Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim; 4) Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik; 5) Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas; Undang-Undang Tunisa tersebut berlaku bagi semua warga negara Tunisia, khususnya setelah tercapai kesepakatan dengan Perancis pada 1 Juli 1957.dari berbagai pembaharuan yang terdapat dalam UU baru ini, ada dua hal yang (awalnya) mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan, yaitu larangan poligami dan keharusan perceraian di pengadilan.
43
M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab fikih, hal. 85.
58
Berkaitan dengan kriminalisasi poligami di Tunisia, pasal 18 menyatakan: 1) Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. 2) Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama. 3) Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama. UU mengenai Status Perorangan tahun 1957 Tunisia di atas secara tegas menetapkan bahwa poligami dilarang. Larangan ini konon mempunyai landasan hukum pada ayat lain dalam Alquran, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki wajib menikah dengan seorang istri jika dia yakin tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya (Q.S. an-Nisa [4] : 3). Ternyata, baik dari pengalaman maupun pernyataan wahyu (Q.S. an-Nisa [4]: 129), keadilan yang dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Akan tetapi perlu ditambahkan bahwa para fuqaha’ salaf, dengan alasan cukup masuk akal, menyatakan bahwa Alquran tidak dapat
59
begitu saja dianggap bertentangan dengan diri sendiri; dan, karena itu, keadilan yang dituntut oleh “ayat poligami” tersebut harus ditafsirkan sebagai hal-hal yang dapat dilakukan oleh suami, dan bukan perasaan batin (cinta)nya.44 Pelarangan poligami ini terkait dengan prinsip pernikahan yang diperdebatkan kalangan ulama Tunisia dan para pembaharu di negeri itu. Menurut para pembaharu
Tunisia, prinsip pernikahan dalam Islam adalah
monogami, bukan poligami. Praktik poligami di Tunisia, menurut para pembaharu
Tunisia, selalu menyuguhkan fenomena kehidupan yang tidak
menyenangkan. Banyak kaum perempuan dan anak-anak yang terlantar. Karena itu, beberapa negara Islam seperti Maroko, Aljazair, dan Mesir memperketat praktik poligami. Tunisia bahkan secara tegas melarangnyadan menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan atau denda dengan sejumlah uang.45 Tunisia dapat dianggap contoh terdepan bagaimana, pasca 1945, pembaruan cenderung lebih didasarkan pada hal yang dinyatakan sebagai hak negara Muslim, lewat penguasanya, untuk berijtihad. Tunisia menghapus hak poligami melalui Pasal 18 UU Status Personal Tunisia 1956, yang didasarkan pada penafsiran ulang Surat an-Nisa ayat 3. Tunisia menyamakan keadilan tidak saja dengan nafkah (topangan finansial), namun juga dengan cinta dan kasih sayang. Dinyatakan pula bahwa hanya Nabi saw. yang dapat berlaku adil kepada 44 45
Zaki Saleh, “Kriminalisasi Trend Reformasi Hukum Islam”. Supriyadi, Dedi dan Mustofa. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hal. 110.
60
dua orang istri dengan cara demikian; oleh karena itu, dalam kondisi sekarang, anggapan tak terbantahkannya adalah bahwa seorang suami muslim tidak mungkin memenuhi persyaratan Alquran. Apa yang dilakukan oleh Tunisia dengan menerapkan UU tersebut, menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Fauzul Iman, bukan berarti telah keluar dari hukum Islam, akan tetapi lebih dilihat dari apa yang melatarbelakangi lahirnya UU tersebut.46 C. Komparasi Sanksi Poligami Antara Indonesia dan Tunisia Dari uraian di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa langkah kriminalisasi poligami di dua negara muslim Indonesia dan Tunisia di atas telah menunjukkan suatu keberanjakan Hukum Keluarga dari aturan doktrin hukum Islam konvensional. Pemberlakuan sanksi hukum menjadi salah satu ciri dalam UU hukum keluarga di negara-negara Muslim modern. Salah satu langkah reformasi Hukum Keluarga di negara-negara Muslim modern adalah meninjau kembali sejumlah ketentuan hukum Islam klasik yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan tuntutan perubahan modern. Demikian pula halnya dalam masalah poligami. Aturan fikih konvensional yang menjadi referensi selama berabad-abad kini ditinjau kembali
46
Ibid., hal. 5.
61
dan digantikan dengan produk legislasi yang tampaknya diarahkan pada upaya mengangkat status wanita dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.47 Begitupun di Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar, dalam hal poligami sangat diperketat dengan sejumlah alasan yang disusun dalam Undang-undang. Beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Asas yang dianut UU Perkawinan di Indonesia yakni asas monogami. Menurut Yahya Harahap monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan di status hukum yang darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). Hal ini bertujuan mengatur, membatasi dan berusaha lebih melindungi dan menjamin hak-hak kaum perempuan yang sering berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam hal sanksi Sampai saat ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 memang belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang menikah lagi tanpa izin Pengadilan Agama (PA).48 Ada ketentuan sanksi yang khusus diatur hanya untuk kalangan tertentu yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil)/atasan ketentuan inidiatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 47
Ibid., hal. 32. Lia Noviana, Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam,ejournal.umum.ac.id/.../1184_umum_Screntific_journal. Diakses pada 09 januari 2014 jam 18:59 48
62
No.1/1974, disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-.49 Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.50 Ketentuan sanksi baru akan ditetapkan dalam draf Rancangan UndangUndang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. RUU itu memuat ketentuan pidana (pasal 143-153) hukuman pidana tersebut mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.51 Sedangkan di Tunisia, poligami menjadi barang terlarang bagi pria. Ketentuan yang melarang poligami di Tunisia diatur dalam Undang-Undang Status Perorangan (The Code of Personal Status) tahun 1956 pasal 18. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa poligami dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun dinyatakan sebagai hal yang terlarang dan siapa yang melanggarnya maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 24.000 Francs. Presiden Bourguiba secara terang-terangan menyatakan bahwa “ide-ide yang berlaku di masa lampau, pada saat sekarang ternyata bertentangan dengan hati nurani manusia” Ia menyatakan bahwa Islam telah membebaskan jiwa dan 49
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 1975 Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerinta Pasal 45 ayat (2) 51 Nasional.Kompas, “Program Legislasi Nasional”, artikel ini diakses pada 24 februari 2014 dari http//:Nasional.Kompas.Com. 50
63
menyuruh manusia untuk meninjau kembali hukum-hukum agama sehingga mereka dapat menyesuaikannya dengan kemajuan yang dicapai manusia. Selain itu, para reformis di Tunisia
menegaskan bahwa di samping
seorang suami harus memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi para istri, Alquran juga mensyaratkan pelaku poligami harus dapat berlaku adil kepada mereka. Aturan Alquran ini juga harus ditafsirkan, tidak hanya sekedar sebuah desakan moral, namun merupakan preseden kondisi hukum bagi poligami, dalam artian bahwa tidak satupun perkawinan
kedua dapat diizinkan kecuali dan
sampai terbukti dapat berlaku sama (egaliter) dimana para istri diperlakukan dengan adil. Namun melihat kondisi sosial dan ekonomi modern sepertinya sikap adil merupakan suatu hal yang mustahil. Ketika kondisi dasar poligami tidak dapat terpenuhi Hukum Tunisia secara singkat menyatakan “poligami adalah dilarang. Tabel Komparasi poligami No Komparasi Indonesia Poligami Diperketat dengan persyaratan alternatif dan 1 komulatif yang ditentukan dalam UU Sanksi Hanya berlaku untuk 2 PNS/TNI/POLRI UUD yang PP No. 9 tahun 1975 tentang 3 mengatur pelaksanaan UU No. 1/1974 Pasal 45 Hukuman Denda Rp 7.500,- dan 4 kurungan penjara maks. 3 bulan
64
Tunisia Mutlak dilarang
Berlaku untuk semua warga Tunisia Majallah al-ahwal alsyahsiyyah (code of personal status) 1956 Pasal 18 Denda 240.000 Maliin dan kurungan penjara selama satu tahun
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Dari Uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari bagian penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Pertama, Poligami menurut aturan hukum di Indonesia dibatasi dengan ketat. Beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Asas yang dianut UU Perkawinan di Indonesia yakni asas monogami. Menurut Yahya Harahap monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan di status hukum yang darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). Hal ini bertujuanmengatur, membatasi dan berusaha lebih melindungi dan menjamin hak-hak kaum perempuan yang sering berada dalam posisi yang lebih lemah.Pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami melihat dari kenyataan perilaku masyarakat yang berubah sehingga ketentuan poligami di Indonesia diperketat agar ketika
65
seseorang hendak melakukan poligami akan lebih berfikir ulang daripada konsekuensinya. Sedangkan di Negara Tunisia, Poligami mutlak dilarang. Adapun dasar larangan poligami yang digunakan Pemerintah Tunisia, menurut John L. Esposito, adalah: (1) bahwa poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan instituti yang selamanya tidak dapat diterima mayoritas umat manusia
di
manapun; (2) Asas mendasar Al-Qur‟an tentang perkawinan adalah monogami. Di sini, menurut Esposito, pandangan Muhammad Abduh tentang ayat poligami dirujuk oleh pemerintah Tunisia. Menurut Abduh, Al-Qur‟an (IV:3) memberi izin utuk beristeri 4 orang secara serius telah dibatasi oleh Al-Qur‟an sendiri (IV:129). Praktik poligami di Tunisia, menurut para pembaharu Tunisia, selalu menyuguhkan fenomenakehidupan yang tidak menyenangkan. Banyak kaum perempuan dan anak-anak yang terlantar. Karena itu, Tunisia secara tegas melarang praktik poligami dan menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan atau denda dengan sejumlah uang. Kedua, Di Indonesia, ketentuan poligami termuat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983, dan yang selanjutnya adalah Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan di Tunisia Ketentuan yang melarang poligami diatur dalam Majallah al Ahwal al Syahsiyyah (Code of
66
Personal Status) 1956, berisi 170 pasal, 10 buku dan diundangkan keseluruh wilayah Tunisia pada tanggal 1 januari 1957.UU mengenai Status Perorangan tahun 1957 pasal 18 secara tegas menetapkan bahwa poligami dilarang dan menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku poligami. Ketiga, sampai saat ini, di Indonesia UU Nomor 1 Tahun 1974 memang belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang menikah lagi tanpa izin Pengadilan Agama. ketentuan sanksi di Indonesia hanya berlaku untuk kalangan tertentu yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil)/atasan. ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974, disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-. Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.Sedangkan di Tunisia aturan sanksi poligami berlaku bagi seluruh warga Tunisia, aturan ini diatur dalam pasal 18 yang menyatakan, (1) Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. (2) Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman
67
yang sama. (3) Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama. B. Saran-saran Sebagai catatan akhir maka penulis akan memberikan saran: Aturan poligami di Indonesia atau dalam hal ini aturan perkawinan ke depan diharapkan bisa menampung semua aspirasi berbagai pihak terutama pihak perempuan. Masalah denda atau hukuman bagi pelanggar aturan poligami perlu ditinjau kembali, selama ini denda atau hukuman bagi pelaku poligami yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku terlalu kecil. Sedangkan kalau kita perhatikan praktik poligami banyak sisi negatifnya, karena poligami sering menimbulkan masalah dalam keluarga, selain itu sebagai negara hukum kepastian hukum harus ada dan supermasi hukum harus benarbenar ditegakkan dan hukum bukan hanya sebagai hiasan belaka. Pengetahuan Perbandingan Hukum Keluarga Islam ini sangat penting di Indonesia, karena seringkali kita memperdebatkan sesuatu hal yang oranglain di Negara lain telah menyelesaikan masalah ini puluhan tahun. RUU MPA yang sudah mengatur tentang Kriminalisasi Poligami hendaklah segera
diajukan
untuk
disahkan
menjadi
Undang-Undang,
kelengkapam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 68
sebagai
Daftar Pustaka
Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) Ahmad Sutarmadi, Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2006 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Anif Rahmawati,”Kriminalisasi Praktek poligami di Indonesia”, Artikel diakses pada 19 November 2013darihttp://Aneifrahmawati.blogspot.com/2011_11_archive.html. Asep Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), Cet Pertama Dadan Muttaqien, dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2000). Djalil Basiq, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) da;am Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syriat Islam Aceh. (Jakarta : Kencana, 2010) H.M. Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: AMZAH, 2013) Kitab Undang-Undang Dasar 1945
69
Lia
Noviana,
Persoalan
Praktik
Poligami
dalam
Masyarakat
Islam,
ejournal.umum.ac.id/.../1184_umum_Screntific_journal. Diakses pada 09 januari 2014 jam 18:59 M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitabkitab fikih Nunuy Nurhayati, “Pasang Surut Aturan Poligami, Tempo, (Desember 2006). Nuruddin, Amir dan Akma, Azhari. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004 Repository.usu.ac.id/Latar Belakang Masalah Perkawinan, artikeldiakses pada 19 November 2013, dari http://repository.usu.ac.id/bitstream.html Saeupuddin Jahar,dkk, Hukum Keluarga, Pidana&Ekonomi, Kajian PerundangUndangan Indonesia, fikih dan Hukum Internasional, Jakarta, Kencana, 2003, Cet. Pertama Subekti dan Tjicrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradya Pramitra, 1996) Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, (Bandung: Mizan, 1993)
70
Supriyadi, Dedi dan Mustofa. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009 Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Yayan Sopyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional), Jakarta , PT. Wahana Semesta Intermedia, cet. Kedua Zaki Saleh, “Kriminalisasi Trend Reformasi Hukum Islam”. Artikel diakses pada 19 November 2013 dari http://publiksyariah.blogspot.com/2011/04/Kriminalisasi-trend-reformasi.html Zuhriah Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.127-128 Nasional.Kompas.Com/read/.../sitemap.artikel ini diakses pada 24 februari 2014, dari http//:Nasional.Kompas.com www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 09 Januari 2014
71
