KOTA SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI ACEH

Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

13 Pages

ISSN 2302 - 0172 pp. 76- 88

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI ACEH Sugiarto A. Santoso1, Abubakar Hamzah2, Mohd. Nur Syechalad3 1)

Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Syiah KualaBanda Aceh 2) Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Abstract: This studyaims to examinethe impact ofgovernment expenditure inhealth and education sectorsonHuman DevelopmentIndex(HDI) in Aceh. Source ofdata in this study usedpanel datathatcombine dataof government expenditure in health and educationsectors as independent variables, and HDI as dependent variable in local government in Aceh. Fivedistricts/municipalities did not participatein this study such as Aceh Jaya, Pidie Jaya,Langsa, Sabang, and Subulussalam. This isdue to thepurposiveselectiontobalancethe datafor 6years. This studyusesmultiple regression analysisaretestedthroughfour modelsestimatedby looking at theslopeandthe coefficient of variables ofboth individual andthe time series.At the end of the study found that local government expenditure on the health and education sectors in the province of Aceh affect the Human Development Index on each districts/municipalities.This is reflectedin theR2valueof 0.93, which means thatthe two independent variables(government expenditurein health and education) cansimultaneouslyexplain theeffect onthe HDIby 93percent, oronly7percentcould be explainedbyothervariables. In addition, the resulting value is 2.024 DW indicating that this model does not seem the autocorrelation, and this model is considered good models as a model equation. The findings have implications for the process of planning and management of government expenditure. Local Government needs to give special attention to both health and education sectors because itwillhave an impact onthe value ofthe HDIas anindicator ofthe welfare ofcitizens.House of RepresentativesDistricts/Municipalitiesandlocal governmentsneed towork togetherto determineprioritiesthat emphasizing a better quality of education rather than focusing the physical development. Involvement of communities and community organizations is also important to the achieve the quality of public services. Keywords:Government Expenditures, Government Expenditures for Health, Government Expenditures for Education, Human Development Index Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data panel yaitu menggabungkan data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan sebagai variabel bebas dan IPM sebagai variabel terikat. Lima kabupaten/kota tidak termasuk dalam penelitian yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Hal ini dikarenakan adanya seleksi secara purposif terhadap keseimbangan data selama 6 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diuji melalui empat model estimasi dengan melihat slope dan koefisien variabel baik individu maupun waktu. Pada akhir penelitian ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten/kota pada sektor kesehatan dan pendidikan di Provinsi Aceh berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini tercermin pada nilai R2 sebesar 0,93 yang berarti bahwa kedua variabel bebas (pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan) secara serempak dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap IPM sebesar 93 persen, atau hanya 7 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Selain itu, nilai DW yang dihasilkan sebesar 2,024 yang menunjukkan bahwa model ini tidak terjadi autokorelasi dan model ini dinilai baik untuk dijadikan model

Volume 1, No. 4, November 2013

- 76


persamaan. Temuan di atas berimplikasi pada proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan di pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota perlu memberi perhatian khusus pada pengeluaran sektor kesehatan dan pemerintah karena akan berdampak pada nilai IPM sebagai indikator kesejahteraan warga. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan pemerintah kabupaten/kota perlu bekerja sama menentukan skala prioritas dengan mengedepankan mutu dan kualitas pelayanan publik baik kesehatan maupun pendidikan daripada pengeluaran pemerintah yang bersifat pembangunan fisik. Keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat penting juga dilakukan agar pencapaian pelayanan publik yang bermutu dapat tercapai. Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui kuasa yang dimilikinya mengatur distribusi sumber daya secara adil dan wajar kepada

masyarakat

dengan

semangat

pelayanan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara agar kepemerintahan dapat

berjalan

tercapai.

dan

Relasi

kesejahteraan

kuasa

masyarakat

dapat dan

pemerintah ini harus berjalan secara seimbang dan saling menghargai. Dalam berbagai momentum relasi kuasa ini tidak berjalan dengan

baik.

Oleh

pembangunan menjembatani memberi

karenanya

ekonomi kedua

solusi

atas

pihak

ilmu

mencoba dengan

berbagai

cara

persoalan

ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan

pengelolaan

fiskal.

Fiskal

merupakan

kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah pada

sektor

kesehatan

dan

pendidikan.

Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada

kemakmuran. Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumbersumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah 77 -

mempunyai kewenangan besar dalam hal

Volume 1, No. 4, Agustus 2013

keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital-- sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai


input maupun output menyebabkan kesehatan

fasilitas pubik lainnya dibangun bahkan

dan

beberapa

pendidikan

sangat

penting

dalam

pembangunan ekonomi. (Todaro, 2002: 434). Stewart (2010) menggambarkan bahwa pembangunan

manusia

standar

internasional. Namun demikian persoalan yang muncul belakangan ini adalah pembangunan fisik semata nyatanya masih belum dapat

kesehatan dan pendidikan) telah menjadikan

mendongkrak kualitas dan mutu layanan

manusia sebagai pusat pembangunan baik

kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan

manusia sebagai pelaku maupun sasaran

angka IPM Aceh yang masih rendah dibanding

pembangunan. Pemerintah harus menyediakan

dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

sumber

Pada tabel di bawah ini dijelaskan mengenai

pembangunan

yang

manusia

hal

menerapkan

ini

pendanaan

(dalam

telah

cukup dalam

bagi bentuk

peningkatan

belanja

kesehatan

sasaran.

meningkat selama 6 tahun (2005 – 2010).

mulai

melakukan

Dukungan

melalui

pembangunan program

kembali. pemulihan

bencana gempa dan tsunami sangat besar sehingga memungkinkan terjadinya revitalisasi pada semua sektor pembangunan. Perjanjian perdamaian

yang

dikenal

dengan

MoU

Sebagai

pendidikan

sektor

kebijakan pengeluaran anggaran yang tepat

Pada 2005 Provinsi Aceh dapat dikatakan

dan

pemerintah

perbandingan

2010.

Nilai

peningkatan

pengeluaran

Tabel 1. Peningkatan pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/KotaSektor Kesehatan dan Pendidikan Periode 2005 – 2010 (dalam juta rupiah)

kondusif program pemulihan di Aceh. Dalam

Kesehatan 2005

2010

Aceh Barat

31.670

57.367

Aceh Barat Daya

11.870

34.445

Aceh Besar

37.440

Aceh Pidie

29.401

Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)

Aceh Selatan

melonjak drastis dari sekitar Rp 475 Miliar pada 2001 menjadi Rp 4 Triliun pada 2007, dan Rp 8 Triliun pada 2008. Dana-dana ini

ditampilkan

pemerintah dihitung berdasarkan tahun 2005.

Kabupaten/Kota

dana otonomi khusus yang sangat besar.

akan

terus

belanja pemerintah tahun 2005 dan tahun

Helsinky pada Agustus 2005 menambah

situasi seperti itu Aceh mendapat tambahan

yang



Pendidikan



2005

2010

81%

163.091

166.391

2%

190%

68.056

122.754

80%

65.663

75%

188.092

245.067

30%

80.938

175%

151.405

218.196

44%

19.015

43.885

131%

103.948

188.260

81%

Aceh Singkil

12.204

39.641

225%

25.506

76.839

201%

Aceh Tamiang

21.924

49.901

128%

87.112

154.318

77%

Aceh Tengah

22.653

56.136

148%

102.094

171.168

68%

Aceh Tenggara

15.169

42.753

182%

101.757

145.659

43%

belum termasuk bantuan donor dan BRR

Aceh Timur

33.588

65.129

94%

172.968

202.058

17%

Aceh-Nias saat rehab-rekon tsunami yang

Aceh Utara

95.250

88.448

-7%

490.505

313.113

-36%

diperkirakan mencapai Rp 80 Triliun.

Bener Meriah

9.424

25.616

172%

48.528

111.460

130%

Bireuen

23.076

65.464

184%

118.831

274.288

131%

Gayo Lues

20.272

47.529

134%

47.223

77.090

63%

Nagan Raya

25.982

44.759

72%

60.524

151.532

150%

baiknya penyediaan fasilitas pelayanan publik

Simeulue

24.003

32.987

37%

55.915

87.347

56%

utamanya kesehatan dan pendidikan. Gedung-

Kota Banda Aceh

18.883

47.218

150%

165.533

247.871

50%

gedung sekolah, puskesmas, rumah sakit dan

Kota Lhokseumawe

11.870

28.879

143%

68.056

132.972

95%

Dengan

penambahan

dana

yang

meningkat drastis tersebut berpengaruh pada


- 78

Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Sumber: PECAPP, diolah

pegawai masih lebih besar dari belanja publik

KAJIAN KEPUSTAKAAN

(Sugiarto, 2009:16).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kesehatan adalah bagian dari kehidupan

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan

Pendidikan mempunyai peranan penting

kualitasnya sebagai pendukung manusia yang

dalam peningkatan sumber daya manusia.

produktif. Untuk menjamin kualitas kesehatan

Pendidikan

masyarakat terjaga dengan baik pemerintah

pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini bukan

mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai

saja karena pendidikan akan berpengaruh

item

terhadap

seperti

tenaga

medis,

obat-obatan,

mempengaruhi

produktivitas,

secara

penuh

tetapi

puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya.

berpengaruh

(Covey, 1990).

kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan

Pengeluaran Pemerintah untuk sektor

terhadap

juga

fertilitas

(angka

menjadikan sumber daya manusia lebih cepat

Belanja kesehatan pada hakikatnya adalah

mengerti

meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan di

perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi,

Provinsi Aceh. Secara umum, telah terjadi

pada umumnya pendidikan diakuai sebagai

perbaikan

hal

investasi sumber daya manusia. Pendidikan

ketersediaan fasilitas, utamanya di daerah-

memberikan sumbangan yang besar terhadap

daerah yang mengalami rehabilitasi pasca

perkembangan

tsunami. Namun hal ini tidak secara langsung

melalui

dapat memperbaiki kondisi kualitas kesehatan.

keterampilan,

Bila ditelisik lebih mendalam pada anggaran

produktivitas.

pengeluaran pemerintahnya maka Pemerintah

biaya

Aceh masih menggunakan paradigma sakit

dipandang sebagai salah satu investasi (human

ketimbang

paradigma

ini

investment) dalam hal ini, proses pengetahuan

ditunjukkan

oleh

yang

dan keterampilan melalui pendidikan bukan

dikeluarkan untuk rumah sakit ketimbang

merupakan suatu bentuk konsumsi semata,

alokasi untuk Dinas Kesehatan dalam upaya-

akan tetapi merupakan suatu investasi.

yang

signifikan

dalam

sehat,

besarnya

hal

biaya

dan

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

dan

meghadapi

sosial

ekonomi

pengetahuan,

kecakapan,

sikap

serta

Dalam hubungannya dengan manfaat,

pendidikan

dapat

urusan, pengeluaran Pemerintah Aceh pada 2008

mencapai

dibandingkan

diharapkan

kehidupan

peningkatan

untuk kasus di Banda Aceh masih belum yang

dalam

Berdasarkan analisis belanja menurut

upaya preventif. (Yuniver, 2009).

target

siap

yaitu

untuk

urusan

pendidikan

dengan

belanja

minimal 10% dari total Anggaran Pendapatan

memperlihatkan

dan Belanja Kota Banda Aceh. Apabila

pemerintah Aceh untuk sektor pendidikan baru

pengeluaran pemerintah ini ditelusuri lebih

mencapai 12 persen. Ini artinya belanja urusan

lanjut, maka terlihat bahwa alokasi belanja

pendidikan masih dibawah alokasi 20 persen

79 -


bahwa

total

jika

pengeluaran


sebagaimana diamanat dalam Undang-Undang

dan

Sistem Pendidikan Nasional (Yuniver, 2009).

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang

Pengeluaran

pemerintah

kemampuan

daya

beli

masyarakat

sektor

dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per

pendidikan di Kota Banda Aceh untuk tahun

kapita sebagai pendekatan pendapatan yang

2008 mendapatkan alokasi anggaran sebesar

mewakili capaian pembangunan untuk hidup

35,08% dari total APBK Banda Aceh tahun

layak.

2008 yang berjumlah Rp. 500.040.754.837.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah

Anggaran ini sudah sesuai dengan regulasi jika

rata-rata

kita mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2006

ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka

tentang Pemerintahan Aceh dimana anggaran

harapan

untuk penyelenggaraan pendidikan paling

pendekatan

sedikit 20%. Namun demikian, sebagian besar

estimation).

dari anggaran tersebut tersedot untuk Belanja

digunakan dalam penghitungan angka harapan

Tidak Langsung sehingga tidak berdampak

hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan

langsung

Anak Masih Hidup (AMH).

terhadap

perbaikan

kualitas

perkiraan

hidup

banyak

tahun

dihitung

tidak Ada

menggunakan

langsung dua

yang

jenis

(indirect data

yang

pelayanan dasar. Salah satu faktor yang

Besarnya nilai maksimum dan nilai

menyebabkan besarnya alokasi anggaran untuk

minimum untuk masing-masing komponen in

Belanja Tidak Langsung yaitu sebaran jumlah

merupakan nilai besaran yang telah disepakati

guru yang tidak merata di Provinsi Aceh, yang

oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada

mana hanya terpusat di Kota Banda Aceh.

komponen

angka

Ditambah lagi bahwa di dalam komponen

tertinggi

sebagai

Belanja

oleh

penghitungan indeks di pakai 85 tahun dan

insentif, biaya perjalanan dinas dan konsumsi

terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil

yang menambah kecil peruntukan ril belanja

dari standar UNDP.

Langsung

masih

terbebani

publik (Sugiarto, 2009:13).

harapan batas

hidup,

angka

atas

untuk

Untuk mengukur dimensi pengatahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu ratarata lama sekolah dan angka melek huruf.

Indeks Pembangunan Manusia Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

lama

sekolah

menggambarkan

capaian

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk

sejumlah

usia 15 tahun ke atas dalam menjalani

komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung

pendidikan formal. Sedangkan angka melek

berdasarkan data yang dapat menggambarkan

huruf adalah persentase penduduk usia 15

keempat komponen yaitu angka harapan hidup

tahun ke atas yang dapat membaca dan

yang mewakili bidang kesehatan; angka melek

menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur

Proses

capaian pembangunan di bidang pendidikan;

tersebut

pembangunan

mengukur

Rata-rata

manusia

berbasis

penghitungannya, digabung

setelah


kedua

indikator

masing-masing - 80


diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi

penghitungan PPP diubah dan disepakati

bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi

menjadi Rp.360.000,-.

bobot dua per tiga. Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua

batasan

dipakai

sesuai

kesepakatan

Penelitian Sebelumnya Utami

(2007)

melakukan

beberapa negara. Batas maksimum untuk

mengenai

angka melek huruf, adalah 100 sedangkan

Pemerintah Daerah (Kab/Kota) di Bidang

batas

Pendidikan & Kesehatan Terhadap Indeks

minimum

adalah

0.

Hal

ini

Analisis

penelitian

menggambarkan kondisi 100 persen atau

Pembangunan

semua masyarakat mampu membaca dan

dihasilkan

menulis, dan nilai 0 mencerminkan kondisi

signifikan

sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk

terhadap IPM.

rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas

minimum

adalah

0

tahun.

Pengaruh Pengeluaran

Manusia.

adalah antara

Waluyo

ada

Temuan

yang

pengaruh

yang

pengeluaran

(2010)

pemerintah

meneliti

kembali

Batas

mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah

maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat

Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap

pendidikan maksimum setara lulus Sekolah

Peningkatan

Pembangunan

Menengah Atas.

Pengurangan

Kemiskinan.

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran

sangat

layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup

peningkatan

layak menggambarkan tingkat kesejahteraan

pengurangan kemiskinan.

semakin

membaiknya

ekonomi.

Hasil

dan

temuan

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah

kualitas hidup manusia adalah standar hidup

yang dinimati oleh penduduk sebagai dampak

Manusia

berpengaruh

siginifikan

pembangunan

terhadap

manusia

dan

Sodik (2007) melakukan penelitian yang

UNDP

bertujuan mengetahui pengaruh pengeluaran

mengukur standar hidup layak menggunakan

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil

nasional dengan menggunakan data dari 26

yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam

propinsi

menghitung standar hidup layak menggunakan

Penelitiannya

rata-rata pengeluaran per kapita riil yang

(General Least Square) dengan data panel.

disesuaikan dengan formula Atkinson.

Menurutnya,

untuk

periode

menerapkan

1993-2003. metode

faktor-faktor

GLS

yang

Penghitungan indeks daya beli dilakukan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah

berdasar 27 komoditas kebutuhan pokok.

adalah investasi swasta, investasi pemerintah,

Batas maksimum daya beli adalah sebesar

konsumsi

Rp.737.200,- sementara sampai dengan tahun

Kemudian dia juga mengidentifikasi faktor-

1996 batas minimumnya adalah Rp.300.000,-.

faktor

Pada tahun 2002 dengan mengikuti kondisi

pertumbuhan

pasca

tersebut adalah tingkat keterbukaan ekonomi

81 -

krisis

ekonomi

batas

minimum


pemerintah,

lain

yang

dan

dapat

ekonomi

tenaga

kerja.

mempengaruhi

regional.

Variabel


di tingkat Provinsi. Hasilnya, ditemukan

banyak yang pakai sepeda motor, punya rumah

pertumbuhan ekonomi regional untuk periode

tembok, dan menikmati listrik PLN, punya

1993-2003

radio dan televisi.

dipengaruhi

oleh

investasi

pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja

dan

keterbukaan

ekonomi

tingkat

provinsi. Namun, investasi swasta berpengaruh

terhadap

METODE PENELITIAN

Cakupan penelitian meliputi realisasi

tidak

pertumbuhan

penggunaan

dana

APBK

(Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan

perekonomian daerah. Listianto (2007) melakukan penelitian

nilai IPM masing-masing kabupaten/kota.

mengenai IPM di Indonesia. Dia menemukan

Wilayah penelitian adalah kabupaten/kota di

adanya

di

Provinsi Aceh, kecuali 5 kabupaten/kota antara

Indonesia. Hasil pengamatannya menunjukkan

lain Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie

adanya perbedaan angka-angka IPM dari

Jaya, Kota Langsa, Kota Sabang dan Kota

berbagai provinsi, ternyata kesenjangan antar-

Subulussalam.

kesenjangan

antar

provinsi

provinsi tidak terlampau jauh. IPM maksimum

Penelitian ini memberi perhatian pada

dicapai oleh Jakarta (72,5), dan IPM hampir

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan

terendah dicapai oleh Irian Jaya (56,7), atau

pendidikan sementara sektor lainnya dianggap

IPM Jakarta adalah 1,2 kali lipat dari Irian

konstan

Jaya. Ketimpangan yang tajam terjadi apabila

pemerintah yang dimaksud meliputi biaya-

angka maksimum berlipat mendekati 2 atau 3

biaya

kali dari angka minimum. Misalnya pada

memenuhi

tahun 1999, IPM Kota Jakarta Selatan hampir

terakumulasi

2 kali lipat IPM Kabupaten Paniai, Irian Jaya,

Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) bidang

yaitu 43,6 di Paniai dan 75,1 di Jakarta

kesehatan dan pendidikan.

(cateris

yang

paribus).

telah

kedua pada

Pengeluaran

dibelanjakan

untuk

sektor

tersebut

yang

setiap

Satuan

Kerja

Selatan, atau 1.72 kali. Variasi Antar-Provinsi

Penelitian ini menggunakan data sekunder

bila dihitung dalam standar deviasi dan

yang bersumber dari Badan Pusat Statistik

koefisien variasi berkisar antara 5,9 (9,3

Aceh dan PECAPP (Public Expenditure

persen) tahun 1990, 4,1 (6,0 persen) tahun

Analysis

1996, dan 3,6 (5,6 persen) tahun 1999.

Program). Jenis data utama yang digunakan

Disamping kesenjangan antar-provinsi yang

dalam penelitian ini adalah data realisasi

tidak terlalu mencolok, kecenderungannya

pengeluaran pemerintah kabupaten/kota dan

juga semakin mendekat antara IPM satu

Indeks

provinsi dengan provinsi yang lain. Dilihat

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Keseluruhan

dari angka IPM antar-provinsi, pemerataan

data

pembangunan manusia semakin mendekat.

merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh

Tampaknya orang desa sekarang juga sudah

pemerintah

and

Capacity

Pembangunan

tersebut

bersifat

Strengthening

Manusia

kuantitatif

di

dan

provinsi,

pemerintah


- 82


kabupaten/kota ataupun Badan Pusat Statistik

(2011: 229) menyebutkan bahwa panel data

yang berkedudukan di Aceh. Pemerintah

seimbang adalah jika setiap unit cross section-

provinsi yang dimaksud adalah Bappeda Aceh

nya memiliki jumlah observasi time series

dan Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh.

yang sama. Penelitian ini memilih sumber data

Sumber data yang digunakan dalam

baik secara cross section maupun time series

penelitian ini adalah data panel. Data panel

selama 6 tahun (2005 – 2010) secara seimbang

adalah penggabungan antara data yang bersifat

pada

time series dan cross section. Data time series

penjelasan beberapa kabupaten/kota tidak

adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke

diikutsertakan

waktu

suatu

ditemuinya kekosongan data pada tahun-tahun

perkembangan atau pertumbuhan. Data cross

tertentu pada Kota Langsa, Kota Sabang dan

section adalah data yang dikumpulkan pada

Aceh Jaya. Kedua, daerah ini termasuk

waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan

kabupaten/kota pemekaran sehingga tidak

waktu itu.

cukup data untuk 6 tahun seperti Kabupaten

untuk

menggambarkan

Data yang berhubungan dengan variabel bebas

setiap

variabel

sebagai

bebasnya.

berikut.

Adapun

Pertama,

Pidie Jaya dan Kota Subulussalam.

yaitu HASIL PEMBAHASAN

pengeluaran

Berdasarkan kajian estimasi model data

pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan dikumpulkan

panel untuk hubungan antara variabel bebas

selama 6 tahun yaitu tahun 2005 hingga tahun

dan terikat diperoleh model persamaan dengan

2010. Data berhubungan dengan IPM sebagai

asumsi bahwa konstanta konstan dengan

variabel terikat dikumpulkan sejak 2006

koefisien

hingga 2011. Variabel bebas pada tahun 2005

kabupaten/kota. Hasil perhitungan regresi

dilihat dampaknya (IPM) pada tahun 2006 dan

model persamaan dengan asumsi tersebut

seterusnya hingga 2010 dilihat dampaknya

diperoleh persamaan sebagai berikut:

bervariasi

untuk

setiap

pada 2011. Teknik pengumpulan data seperti ini lazim digunakan pada penelitian yang melihat

dampak

dari

intervensi

dengan

minimal menggunakan lag 1 tahun. Beberapa

kabupaten/kota

tidak (2)

diikutsertakan dalam penelitian ini seperti Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota

Langsa,

Kota

Sabang

dan

Kota

Subulussalam dengan alasan keseimbangan data.

Peneliti

menggunakan

panel

data

seimbang (balanced panel) dimana Suliyanto 83 -


Dimana: IPM= Indeks pembangunan manusia PPK = Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan PPP= Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan DABD = Variabel dummy KabupatenAceh Barat Daya DABes=Variabel dummy Kabupaten Aceh Besar DAPid=Variabel dummy Kabupaten Aceh Pidie DASel= Variabel dummy Kabupaten Aceh Selatan

Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DASing= Variabel dummy Kabupaten Aceh Singkil DATam= Variabel dummy Kabupaten Aceh Tamiang DATeng= Variabel dummy Kabupaten Aceh Tengah DAGara= Variabel dummy Kabupaten Aceh Tenggara DATim= Variabel dummy Kabupaten Aceh Timur DATara = Variabel dummy Kabupaten Aceh Utara DBMeriah = Variabel dummy Kabupaten Bener Meriah DBireuen = Variabel dummy Kota Bireuen DGalus = Variabel dummy Kabupaten Gayo Lues DNagan = Variabel dummy Kabupaten Nagan Raya DSim = Variabel dummy Kabupaten Simeulue DBanda = Variabel dummy Kota Banda Aceh DLhok = Variabel dummy Kota Lhokseumawe

tabel yaitu 3,0828. Tabel di atas juga menjelaskan bahwa nilai sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat error 0,05. Dengan

perhitungan

dengan

model

persamaan ini dapat dijelaskan di bawah ini: Tabel 2. Hasil Perhitungan Model Persamaan R

R2

0,967

0,936

Model 2

Adjusted R square 0,922

SEE 0,72095

Durbin Watson 2,024

Pada Tabel (1) nilai R Square (R2) atau koefisien determinasi sebesar 0,936 atau 93,6 persen. Nilai R Square ini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model regresi ini (PPK

dan

PPP)

dapat

menjelaskan

pengaruhnya terhadap variabel terikat (IPM) sebesar 93,6 persen. 6,4 persen sisanya dikontribusikan di luar variabel bebas. Hasil

perhitungan

pada

tabel

tersebut maka maka model dapat dikatakan cocok atau fit atau persamaan regresi yang terbentuk mampu menggambarkan keadaan yang

Hasil

melihat

sesungguhnya.

Selanjutnya

hasil

perhitungan nilai t hitung sebagai berikut. Tabel4. Nilai T Hitung dan Signifikansi Model

T

Sig.

(constant) PPK PPP DABD

193,046 6,000 -0,640 -0,243 5,288 1,248 -1,403 -3,395 0,556 6,055 3,797 -0,734 -0,215 1,273 6,460 -4,928 -3,289 -2,315 16,079 13,741

0,000 0,000 0,524 0,809 0,000 0,215 0,164 0,001 0,580 0,000 0,000 0,465 0,830 0,206 0,000 0,000 0,001 0,023 0,000 0,000

DABes

DAPid DASel DASing DATam DATeng DAGara DATim DATara DBMeriah DBireuen DGalus DNagan DSim DBanda DLhok

Collinearity Statistics Tolerance VIF 0,221 0,169 0,519 0,489 0,489 0,529 0,495 0,522 0,518 0,526 0,524 0,314 0,515 0,524 0,500 0,521 0,491 0,467 0,523

4,523 5,915 1,926 2,044 2,046 1,891 2,019 1,915 1,931 1,902 1,910 3,180 1,943 1,907 1,999 1,919 2,037 2,141 1,912

perhitungan ini juga menunjukkan tidak terjadi Pada tabel (3) dijelaskan bahwa variabel

autokorelasi dimana diperoleh nilai DW sebesar 2,024. Dengan demikian spesifikasi

pengeluaran

model ini dapat dikatakan cukup baik.

(PPK) memiliki t hitung sebesar 6,000. Nilai t-

Hasil uji terhadap F dapat dilihat pada

Tabel 3. ANOVA Regresion Residual Total

19 88 107

Mean Square 35,224 0,520

kesehatan

hitung ini lebih besar t tabel yaitu 1,644. Nilai

0,05 Df

sektor

sig. 0,000 atau lebih kecil dari tingkat error

tabel ANOVA berikut ini.

Model

pemerintah

F 64,768

Sig. 0,000

sehingga

variabel

PPK

memiliki

pengaruh positif terhadap IPM.

Variabel

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPP) memiliki t hitung sebesar -0,640 nilai ini lebih kecil dari t tabel yaitu 1,644. Variabel ini

Tabel (2) di atas menunjukkan bahwa nilai F

mempunyai signifikansi sebesar 0,524, atau

hitung sebesar 64,768, lebih besar dari nilai F

lebih besar dari tingkat error 0,05 sehingga Volume 1, No. 4, November 2013

- 84


variabel PPP memiliki pengaruh negatif terhadap IPM.

Dengan

demikian

dapat disimpulkan

bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten/kota

Berdasarkan perhitungan yang terdapat

sektor kesehatan dan pendidikan mempunyai

pada Tabel (1), Tabel (2) dan Tabel (3) dapat

pengaruh yang signifikan terhadap angka IPM

dinyatakan bahwa model persamaan dengan

di masing-masing kabupaten/kota.

asumsi bahwa slope konstan namun koefisien

Berdasarkan

model

persamaan

yang

bervariasi untuk setiap kabupaten/kota lebih

diperoleh maka pengeluaran pemerintah sektor

baik

kesehatan menunjukkan hubungan yang positif

dari

model

memasukkan

persamaan

pengaruh

dengan

waktu.

Hal

ini

terhadap

variabel

terikat

IPM.

Hal

ini

ditunjukkan oleh nilai R square yang tinggi

ditunjukkan oleh nilai koefisien PPK sebesar

serta nilai DW yang berada pada angka 2.

3,65.

Oleh karena itu model persamaan ini fit atau

pemerintah sektor pendidikan menunjukkan

cocok untuk dijadikan model persamaan dalam

hubungan negatif terhadap variabel IPM yang

penelitian.

ditunjukkan

Selanjutnya

oleh

nilai

pengeluaran

koefisien

-1,27.

Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat

Kolmogorov-Smirnov

dikatakan bahwa setiap terjadi pertambahan

Test. Berdasarkan test tersebut diperoleh nilai

pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan

sig. (2-tailed) sebesar 0,770 > 0,05. Oleh

sebesar 1 persen dari total pengeluaran

karena itu dapat dikatakan bahwa nilai residual

pemerintah akan menaikkan IPM sebesar 3,65.

terstandarisasi dinyatakan menyebar secara

Sementara

normal.

pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

one-sample

Pengujian

apabila

terjadi

pertambahan

menggunakan

sebesar 1 persen akan menurunkan IPM

Chow Test. Hipotesis dalam uji chow sebagai

sebesar 1,30. Model ini setidaknya berlaku

berikut:

pada 18 kabupaten/kota yang menjadi objek

H0

selanjutnya

uji

variabel

normalitas

dengan

dilakukan

Koefisien

: Menerima model kuadrat terkecil

penelitian.

atau

Temuan lain dari penelitian ini adalah

pooled least square

menghitung prosentase pengeluaran kedua

H1

sektor terhadap total Anggaran Pendapatan

: Menolak model pooled least square Berdasarkan hasil perhitungan dengan

dan

Belanja

Kabupaten/Kota.

Maka

rumus Chow diperoleh nilai F sebesar

didapatkan diagram berikut ini.

1170,373 yang artinya lebih besar dari nilai F-

Diagram 1. Rata-Rata Prosentase Pengeluaran

tabel sebesar 3,0828. Dengan demikian H0

Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan

dinyatakan

Terhadap APBK 2005 – 2010.

tidak

diterima

dan

model

persamaan yang fit adalah model persamaan dengan asumsi slope konstan dan koefisien bervariasi untuk setiap kabupaten/kota. 85 -



Sementara 15 kabupaten lainnya berada di bawah AvgPK 10%. Berdasarkan dapat disimpulkan terjadi disparitas pengeluaran pemerintah dua sektor yang cukup besar. Hal ini mendukung temuan dalam model regresi di atas bahwa ternyata pada satu sisi terjadi peningkatan prosentase pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang sangat besar. Dalam hal ini bisa dikatakan hampir dua kali dari minimal yang

 

Avg PP = rata-rata prosentase pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam kurun waktu 6 tahun (2005 – 2010) Avg PK = rata-rata prosentase pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam kurun waktu 6 tahun (2005 – 2010)

ditargetkan,

sementara

pengeluaran

pemerintah

kondisi

prosentasi

sektor

kesehatan

masih sangat jauh dari minimal target yang ditetapkan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Sumber: PECAPP, diolah.

1. Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota Berdasarkan tabel di atas, Avg PP selama

sektor kesehatan dan pendidikan secara

6 tahun adalah lebih dari 20% total realisasi

serempak berpengaruh signifikan terhadap

APBK lebih dari 20%. Lihat misalnya Kota

nilai Indeks Pembangunan Manusia di

Banda Aceh dan Aceh Besar, rata-rata

masing-masing kabupaten/kota di Provinsi

prosentasinya

40%.

Aceh. Hal ini dibuktikan oleh nilai F-

Sementara Simeulue, Gayo Lues dan Aceh

hitung yaitu 64,768 yang lebih besar dari

Singkil belum mencapai 20%. Dan 13

F-tabel yaitu 3,0828.

kabupaten/kota

hampir

lainnya

mencapai

sudah

mencapai

2. Kedua variabel bebas yaitu pengeluaran

ketentuan undang-undang yaitu melewati dari

pemerintah

sektor

kesehatan

dan

nilai paling sedikit 20%.

pendidikan terbukti dapat menjelaskan AvgPP

pengaruhnya terhadap IPM dengan sangat

kabupaten/kota banyak yang sudah mencapai

meyakinkan. Pembuktiannya pada hasil

prosentase

angka

sementara

AvgPK

Seperti

disebutkan

bahwa

yaitu

20%,

perhitungan nilai R square yaitu 93 persen.

kabupaten/kota

justru

Hanya

minimal

mengalami sebaliknya. Hanya tiga daerah yang memenuhi AvgPK minimal 10% yaitu Aceh Tengah, Aceh Pidie dan Aceh Besar.

7

persen

pengaruh

tersebut

dijelaskan oleh variabel lainnya. 3. Pengaruh karakteristik individu atau unit kabupaten/kota

sangat

signifikan.

Sementara pengaruh karakteristik waktu Volume 1, No. 4, November 2013

- 86


dapat dikatakan lemah. Hal ini dibuktikan

belanja

dalam mengestimasi model persamaan

prosentase untuk sektor ini tidak melulu

data panel yang cocok untuk penelitian ini.

ditujukan untuk pembangunan fisik tetapi

4. Peningkatan pemerintah

prosentase sektor

pengeluaran

kesehatan

dapat

meningkatkan IPM sementara peningkatan prosentase pengeluaran pemerintah sektor

tidak

langsung.

Disarankan

mulai memperhatikan kualitas dan mutu pendidikan.

Dengan

demikian

angka

prosentase tersebut dapat ditekan. 3. Dalam

hal

perencanaan

IPM

dapat

pendidikan dapat menurunkan IPM. Hal

dijadikan parameter oleh semua pihak

ini ditunjukkan oleh model persamaan

yang

yang dihasilkan dimana koefisien untuk

pembangunan di Aceh agar perencanaan

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

yang disusun nantinya dapat lebih optimal

positif sebesar 3,65 sedangkan untuk

dan efisien.

berkepentingan

terhadap

pendidikan bernilai negatif yaitu -1,27. 5. Berdasarkan

perbandingan

rata-rata

prosentase selama 6 tahun diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata prosentase pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di banyak kabupaten/kota jauh melebihi jumlah minimal yang ditargetkan yaitu 20%,

sementara

dalam

hal

sektor

kesehatan banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi target minimalnya yaitu 10%.

Saran 1. Pemerintah

perlu

memperhatikan

pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dengan target prosentase pengeluaran pemerintah mencapai lebih dari 10% di semua

kabupaten/kota

untuk

sektor

kesehatan. 2. Secara simultan, pemerintah diharapkan memperketat

prosentase

pengeluaran

pemerintah sektor pendidikan dengan cara memeriksa kembali pengeluaran belanja langsung (yang bersifat pelayanan) dan 87 -


DAFTAR KEPUSTAKAAN Agung, W., 2010. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan. Tesis.Prodi Magister Ekonomi FEUI. Ananta, A., 1990. Kesehatan, Sumber daya Manusia dan pembangunan Ekonomi. Prisma th XIX (6) 1990,-- p.: 21 – 32. Arsyad, L., 1999.Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia.Yati Sumiharti (editor). Cet. 5. Jakarta: Penerbit Erlangga. Gujarati, D. N., 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga Mashuri dan Syarif Hidayat, 2001.Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah. PT. Pamator. Sihombing, T., 2003. Dana Otonomi Khusus Sektor Kesehatan Yang Merupakan Jumlah Alokasi Sektor Kesehatan Dibagi Dengan Total Dana Otonomi khusus Pemerintah Kabupaten/Kota. Tesis. Prodi Pasca Sarjana USU Medan. Suliyanto, 2011. Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS. Ed ke-1. CV. Yogyakarta: Andi Offset. Sapha A.H, 2010. Analisis Pengaruh Belanja Kesehatan Oleh Pemerintah Terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Aceh. Jurnal. FE-Unsyiah. Darussalam Banda Aceh. 2010. Sodik, J., 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Jurnal


Ekonomi Pembangunan. Vol. 12. No. 1 April 2007 hal. 27-36. UVN Veteran Yogyakarta.


- 88

KOTA SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI ACEH

Recommend Documents