LAPORAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM OLEH TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK) KABUPATEN/KOTA KEPADA SATUAN PENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT KURIKULUM 2008
KATA PENGANTAR
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memberi penegasan bahwa penyusunan kurikulum menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Kebijakan ini merupakan suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini menuntut kesiapan yang matang dari seluruh lapisan pemangku kepentingan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi yaitu sumber daya manusia (SDM) di setiap satuan pendidikan masih bervariasi kemampuannya dalam hal pengembangan kurikulum. Berkaitan dengan pentahapan implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan paling lambat pada tahun 2009/2010, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung kebijakan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan dalam hal pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pendampingan ini dilakukan dengan maksud untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten/kota agar mereka dapat melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wiliyahnya. Sebagaimana diketahui bahwa KTSP merupakan perwujudan dari implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Dalam kegiatan pendampingan KTSP ini diperlukan adanya suatu panduan yang akan memberi kejelasan arah pelaksanaan dan persepsi bagi Tim Pusat dan TPK kabupaten./kota dalam pemberdayaan TPK Kabupaten/Kota yang akan melakukan pendampingan ke satuan pendidikan di daerahnya masing-masing.
Jakarta, Kepala Pusat Kurikulum ttd. Diah Harianti
1
Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu indikator keberhasilan dalam “Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009” untuk Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional adalah pendampingan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 33 tahun 2007 tentang sosialisasi dan pelatihan KTSP, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan masing-masing. Pengembangan KTSP oleh satuan pendidikan (sekolah/madrasah) didasarkan pada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Oleh karenanya tidak lagi dikenal apa yang disebut Kurikulum Nasional yang pada periode sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pada saat ini pemerintah pusat hanya bertanggung jawab dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang antara lain mencakup Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Dalam implementasi kebijakan tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Kemampuan mereka sangat beragam yang tentunya akan berdampak pada keragaman kualitas KTSP setiap satuan pendidikan. Dengan telah terbentuknya TPK di setiap kabupaten/kota perlu dilakukan pemberdayaan dalam bentuk pendampingan pengembangan KTSP di satuan pendidikan agar semua satuan pendidikan dapat mengembangkan dan menerapkan KTSP sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan satuan pendidikan. Pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kabupaten/kota tidak hanya memfokuskan pada bagaimana cara mengembangkan KTSP akan tetapi juga menggali permasalahan-permasalahan yang muncul pada setiap satuan pendidikan yang mungkin bervariasi terhadap baik pengembangan dan penerapan KTSP.
B. Tujuan Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya.
2
Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah agar TPK Kabupaten/Kota dapat: 1. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di kabupaten/Kota melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. 2. Menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan. 3. Memfasilitasi TPK kab./kota dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan. 4. Membahas dan melakukan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. C. Ruang Lingkup Lingkup kegiatan pendampingan pengembangan dan workshop KTSP oleh TPK kepada satuan pendidikan mencakup: 1. Lingkup materi: Strategi implementasi kurikulum Kebijakan pengembangan kurikulum Konsep dasar KBK Pengembangan KTSP termasuk diversifikasi kurikulum Pengembangan silabus-RPP Penilaian kelas Model tematis Model IPA dan IPS terpadu Model muatan lokal Model pengembangan diri Model belajar aktif Action plan 2. Lingkup peserta: Unsur PAUD Unsur Dinas Dikdas Unsur Dinas Dikmen Pengawas Kepala Sekolah dan guru Dewan Pendidikan Unsur lain terkait
D. Hasil Yang Diharapkan Dari kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kabupaten/kota kepada satuan pendidikan ini diharapkan dapat: 1. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum di masing-masing Kabupaten/Kota yang terdiri dari PAUD, SD,SMP, SMA, SMK, PLB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota atau Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
3
2. Terkumpulnya informasi tentang kebijakan implementasi KTSP di masingmasing Kabupaten/Kota. 3. Terselenggaranya pendampingan kepada satuan pendidikan oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota. 4. Tersusunnya program kerja Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota. 5. Daftar persoalan, kendala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP di wilayah TPK berada. 6. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dengan lampiran contoh-contoh dokumen KTSP sebagai hasil workshop dan pendampingan
4
Bab II PELAKSANAAN KEGIATAN Pendampingan pengembangan kurikulum oleh tim pengembang kurikulum (TPK) kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk layanan untuk memberdayakan TPK agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara terus menerus kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya TPK diberikan pembekalan yang berisi materi-materi berkaitan dengan pengembangan dan implementasi kurikulum sehingga diharapkan dari pengalaman tersebut mereka dapat mengimplementasikan secara langsung bagaimana mengembangkan kurikulum kepada satuan pendidikan. A. Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan pendampingan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan dilakukan oleh tim pengembang kurikulum (TPK) kabupaten/kota dilakukan oleh tim Pusat sebanyak 3 orang dan 50 orang TPK, serta 100 orang peserta pendampingan sebagai responden. Responden terdiri dari unsur guru-guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang dipilih dengan kriteria belum mendapatkan sosialisasi kurikulum baik dari pusat maupun daerah. Sedangkan TPK yang dipilih ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan ataupun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kriteria pemilihan anggota TPK diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh daerah masing-masing terutama yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan. Unsur TPK terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan 2. Pengawas sekolah 3. Kepala Sekolah 4. Guru, dan 5. Dewan Pendidikan B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pendampingan kurikulum dilakukan mulai bulan Juli s.d Desember 2008. Tanggal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Laporan setiap kabupaten/kota. C. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Secara umum kegiatan ini dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya: pleno presentasi, workshop, dan diskusi. Pada sesi pleno, tim menyajikan beberapa materi yang dianggap masih perlu pendalaman. Hal ini dilakukan melalui presentasi yaitu memberikan penjelasan baik kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum serta berkaitan dengan materi pelatihan kepada semua peserta disertai dengan tanya jawab terhadap isu-isu aktual yang memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Strategi workshop dan diskusi dilakukan dengan harapan agar TPK memiliki pengalaman, wawasan dan kemampuan dalam mengembang KTSP baik secara mandiri maupun kelompok yang pada akhirnya mereka dapat melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan di wilayahnya. Sementara untuk menindaklanjuti kegiatan dalam rangka pengembangan dan implementasi
5
KTSP dilakukan pula workshop penyusunan rencana kerja (action plan) yang memprogramkan kegiatan-kegiatan lebih lanjut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperdalam wawasan TPK dalam merencanakan pengembangan dan mengimplementasikan KTSP di wilayahnya. Di samping itu, untuk melihat sejauhmana kemampuan TPK dalam mengembangkan KTSP, maka pada saat yang sama juga dilakukan pendampingan kepada guru-guru dari TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang terpilih sebagai responden untuk dibimbing menyusun KTSP serta mendalami berbagai permasalahan yang dihadapi langsung oleh guruguru pada satuan pendidikan. Kegiatan ini dimaksudkan agar TPK mengalami langsung bagaimana mengembangkan kurikulum dan memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Secara umum strategi kegiatan pendampingan dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:
Hari ke-1
Tim Pusat menuju Kab/Kota Pembukaan Pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum dari tim pusat kepada TPK dan satuan pendidikan
Hari ke-2
Pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum dari tim pusat kepada TPK kab./kota dan satuan pendidikan
Hari ke-3
Pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum dari tim pusat kepada TPK kab./kota dan satuan pendidikan
Hari ke-4,5
Pendampingan pengembangan kurikulum oleh TPK Kab/kota ke satuan pendidikan Penutupan Tim Pusat kembali ke Jakarta
D. Kendala yang dihadapi Kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh tim pengembang kurikulum (TPK) kabupaten/kota kepada satuan pendidikan pada Bidang Kurikulum Pendidikan Khusus direncanakan dilaksanakan di 109 kabupaten pada 10 provinsi. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota sebagaimana telah ditentukan dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena situasi dan kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan berkaitan dengan kenaikan harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan situasi perekonomian tidak kondusif. Dari 109 kabupaten/kota yang direncanakan hanya dapat dilakukan pada 52 kabupaten/kota dari 9 provinsi. Kesembilan provinsi tersebut adalah meliputi: (1) provinsi Kalimantan Barat, (2) Sumatera Selatan, (3) Sumatera Barat, (4) Bengkulu, (5) Maluku Utara, (6) Sulawesi Tengah, (7) Bali, (8) Banten, dan (9) NTT, sedangkan provinsi DKI Jakarta tidak dilakukan karena diasumsikan bahwa keberadaan TPK
6
provinsi DKI Jakarta lebih maju ketimbang daerah lain sehingga untuk tahun 2008 ini tidak dilakukan. Permasalahan yang kedua adalah belum semua kabupaten/kota membentuk TPK sehingga dalam pelaksanaannya sekaligus melakukan pembentukan TPK bagi kabupaten/kota yang belum membentuk TPK. Ketiga, adalah belum didukung oleh anggaran dari masing-masing kabupaten/kota yang memadai sehingga cakupan sebaran satuan pendidikan yang dilakukan pendampingan masih terbatas.
E. Tahapan Kegiatan, Tempat dan Hasil yang dicapai No
Tahapan Kegiatan
Tempat
1
Perencanaan kegiatan
Cisarua
2
Pelaksanaan pendampingan KTSP 52 kabupaten/ oleh TPK kabupaten/kota kota (lihat laporan masingmasing kab/kota)
3
Penyusunan laporan
Cisarua
Hasil yang dicapai - Program kerja - Proposal kegiatan - Instrumen - Pedoman pelaksanaan - SK pembentukan TPK - Sejumlah TPK kab/kota - Dokumen KTSP - Program kerja (action plan) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pendampingan
7
Bab III HASIL KEGIATAN Kegiatan pendampingan pengembangan kurikulum oleh TPK kabupaten/kota kepada satuan pendidikan yang dilakukan Bidang Kurikulum Pendidikan Khusus pada tahun 2008 ini dari rencana sebanyak 109 kabupaten/kota baru terealisir sebanyak 52 kabupaten/kota. Permasalahan utama mengapa tidak terealisasi sebanyak kabupaten/kota sebagaimana direncanakan adalah adanya kebijakan pemotongan anggaran khususnya pada Pusat Kurikulum sehingga mempengaruhi target pencapaian. Namun demikian, kegiatan yang dilakukan tetap menekankan pada kualitas hasil yang diperoleh. Secara ringkas hasil kegiatan setiap kabupaten/kota dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kota Bukit Tinggi Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu wilayah di provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi alam sangat elok karena menjadi salah satu tujuan wisata di wilayah itu. Untuk mencapai kota tersebut tidaklah sulit dan bisa ditempuh kurang lebih 2-3 jam perjalanan dari kota Padang. Kegiatan ini dibuka dan ditutup oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Drs. Yunis Faizal, SH., MM, dan beliau mengikuti kegiatan secara penuh. Hal ini menunjukkan kepeduliannya pada pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembang KTSP di Kota Bukit Tinggi. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak banyak mengalami hambatan yang berarti. a. Upaya antisipasi Beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ini adalah: (1) penjelasan tentang penilaian dalam raport perlu diperdalam agar tidak menimbulkan salah tafsir, (2) hambatan dari peserta adalah pemahaman peserta dalam hal menentukan bentuk evaluasi yang tepat dalam silabus maupun dalam silabus dan RPP, (3) persepsi terhadap pengembangan diri yang dipahami sebagai tanggung jawab BK/BP, sehingga kegiatan pengembangan diri hanya berbentuk konseling saja, (4) menentukan KKM untuk SMK khusus untuk mata pelajaran produktif, dan (5) sekolah masih kesulitan dalam menentukan mata pelajaran muatan lokal. Berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui diskusi dan tanya jawab sehingga peserta mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap penyusunan KTSP. Berdasarkan hambatan yang ditemui di lapangan (1) perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Pusat Kurikulum dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah agar materi sosialisasi KTSP dapat diterima peserta dengan persepsi yang sama, dari pusat hingga daerah, (2) tidak terlalu banyak paparan dari instruktur, akan tetapi perlu dilakukan penjajakan terhadap peserta tentang bagian mana dari penyusunan KTSP yang belum dipahami. Dengan demikian kegiatan lebih banyak menekankan pada worshop (berorientasi produk) daripada paparan yang disampaikan oleh instruktur, (3) perlu dilakukan kegiatan simulasi dari peserta bagaimana melakukan TOT pada teman sejawat. Kegiatan ini perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kesiapan dan percaya diri peserta ketika melakukan TOT di lapangan.
8
b. Tindak Lanjut Kegiatan pendampingan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan evaluatif. Kegiatan evaluatif dilakukan untuk mengevaluasi dampak kegiatan pendampingan dan melihat sejauh mana action plan yang dibuat oleh TPK kabupaten/kota dapat direalisasikan dan mendapat dukungan dari bupati dan kepala dinas pendidikan. Di samping itu kegiatan evaluatif juga bertujuan untuk melihat sejauh mana pendampingan yang dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan atau sekolahsekolah di wilayahnya. c. Harapan terhadap Hasil yang telah dicapai Dari hasil kegiatan yang dicapai diharapkan TPK Kota Bukit Tinggi segera melakukan kegiatan sesuai dengan rencana TPK yang telah disusun. Kegiatan ini didukung oleh SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi Nomor PK.420/1129/IV/2008 tentang Penetapan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bukit Tinggi tertanggal 18 April 2008. Melalui SK tersebut dapat dialokasikan dana untuk kegiatan TPK, sehingga dapat segera menjalankan fungsinya melakukan pendampingan ke satuan pendidikan atau sekolah di wilayahnya. 2. Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak lebih kurang 4 tahun lalu. Wilayah kabupaten Ogan Ilir yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Palembang ini, merupakan dataran rendah yang subur dengan komoditas utama karet dan kelapa sawit. Penduduknya mayoritas beragama Islam dengan seni budaya tradisionalnya yang dikenal dengan nama kosidah. Penduduk di wilayah ini tergolong masih jarang atau belum padat dan bermatapencahrian sebagai petani yang sebetulnya bisa lebih makmur jika sumber daya alam yang subur dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Wilayah ini dibelah oleh jalan provinsi yang menghubungkan Palembang- Lampung dan tranportasi di wilayah ini umumnya dalah kendaraan roda empat, roda dua, dan perahu getek yang digunakan di sungai dan rawa. Jarak antara kota Palembang dengan pusat kantor pemerintah kabupaten ini berjarak sekitar 50 km atau sekitar 1 jam perjalanan dengan kendaraan. Sekolah (SD - SMA/SMK) di wilayah ini telah melaksanakan KTSP sejak tahun 2007. Hingga saat ini sekolah yang telah melaksanakan KTSP mencapai sekitar 95% (kata Kepala Dinas Pendidikan saat pembukaan acara pendampingan ini). Namun dari interaksi dengan para peserta selama kegiatan ini berlangsung diperoleh informasi bahwa para guru dan kepala sekolah belum merasa puas terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah masing-masing karena mereka masih merasa belum mantap pemahamannya tentang konsep KTSP. Selain itu, mereka juga merasa masih sangat sedikit memperoleh contoh-contoh kongkrit dalam pelaksanaan KTSP, lebih khusus lagi hal-hal yang berkenan dengan pengembangan indikator dan model pembelajaran yang sesuai. Untuk mendukung pelaksanaan KTSP di kabupaten ini, telah diselenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Dinas
9
Pendidikan di tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan, bahkan pada tingkat gugus juga telah diselenggarakan pelatihan secara swasembada. Selain itu juga telah banyak yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan di tingkat provinsi maupun di luar provinsi atau Jakarta. Dari peserta yang mengikuti pelatihan tersebut umumnya masih merasa belum jelas benar tentang bagaimana misalnya mengembangan SK dan KD untuk Muatan Lokal, Mereka juga masih belum paham benar bagaimana mengembangkan indikator dalam silabus yang sesuai dengan karakteristik KD-nya. Sehingga akibatnya, dokumen KTSP untuk sekolahnya masih merupakan hasil 'copy paste' dari sekolah lain (di luar kabupaten). Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di gedung SMPN 1 Indralaya, Ogan Ilir mulai tanggal 17 s.d 20 September 2008, kira-kira satu jam perjalanan dari kota Palembang. Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini meliputi seluruh anggota TPK, namun yang hadir hanya 41 orang dari 50 orang jumlah keseluruhan. Guru yang diundang 100 orang dan hadir semua. Sedangkan Tim Puskur yang terlibat dalam kegiatan ini: Sudiyono, Yuli Cahyono, dan Resti. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan metode diskusi, pemberian tugas dan presentsi dan secara keseluruhan berjalan lancar. Kegiatan pendampingan ini boleh dikatakan berhasil karena telah mencapai hasil seperti yang telah ditargetkan sebelumnya. Selain itu, dalam kegiatan pendampingan ini terdapat beberapa hal positif yang bisa dijadikan sebagai aset penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pendampingan oleh TPK kepada guru/kepala sekolah satuan pendidikan. Beberapa hal positif tersebut antara lain: (1) Kepala Dinas yang membuka kegiatan ini; (2) Kepala Dinas dan Kasi Dikdas dan dua kasi lainnya (Pak Yusrizal, dkk) terus menyemangati peserta selama kegiatan berlangsung; (3) Para peserta kelihatan antusias dan berperan aktif dalam diskuisi dan bertanya (walau sedang berpuasa); (4) Ada beberapa anggota TPK yang telah menguasai dengan cukup baik bidang-bidang tertentu dalam KTSP, sehingga kalau disatukan merupakan tenaga TPK yang potensial untuk membina guru dan sekolah; (5) TPK yang berjumlah 50 orang telah terbentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas; (6) Panitia juga bekerja dengan cepat dan efektif; (6) dalam kegiatan ini guru hadir 100%. Pada saat penutupan acara kegiatan pendampingan ini, pihak Dinas menyampaikan perasaan pusas terhadap Tim Puskur yang datang dan mengucapkan terima kasih, karena merasa telah diberi bekal yang jelas dan lengkap. Bahkan dalam sambutan penutupan, Pak Yusrizal (seorang Kasi di Dinas) mengatakan bahwa belum pernah kita orang Dinas dan TPK mendapat Pendidikan dan Pelatihan yang memberi informasi dan contoh kongkrit yang begitu lengkap dan jelas sehingga sangat bermanfaat untuk mmeningkatkan pemahaman kita semua di sini. Oleh karena itu, sekarang pihak Dinas dan TPK merasa mantap untuk melangkah ke depan dalam melaksanakan KTSP (yang mencakup penyempurnaan dokumen KTSP dan mengembangkan model pembelajaran yang selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan KTSP. Namun demikian pihak Dinas masih merasa perlu sekali lagi Tim Puskur ini untuk datang lagi ke daerah ini untuk pemantapan TPK dan guru dalam melaksanakan KTSP. Semoga harapan ini bisa terlaksana.
10
3. Kabupaten Musi Rawas Standar isi yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar bersama standar kompetensi lulusan telah disebarkan melalui berbagai media cetak dan elektronik serta berbagai institusi turut serta mensosialisasikan standar nasional pendidikan. Penyusunan dan implementasi delapan standar dari standar nasional pendidikan sudah tentu memerlukan proses dan waktu dalam penerapannya dan sudah itu hasilnyapun belum tentu memberi pemahaman yang sama kepada pelaku pendidikan sebagai pelaksana operasional dalam sistem pendidikan. Gaung Standar Nasional Pendidikan seyogyanya dapat didengar, dilihat, dipahami dan diterapkan dalam tingkat satuan pendidikan yang paling pelosok sampai pada tataran pembelajaran sesungguhnya dimana guru dan siswa berinteraksi dalam proses internalisasi nilai pendidikan yang bermuara pada siswa sebagai pelaku utama sekaligus target pendidikan. Sebagai daerah pengembangan baru Musi Rawas yang baru berusia sekitar 5 tahun berpenduduk sekitar lebih kurang 200.000 orang sebenarnya telah mempunyai asset yang cukup baik dan memadai dalam hal sumberdaya alam yang ada serta Sumber Daya Manusianya, tingkat kemakmuran penduduk pun pada tingkat yang berimbang dimana tidak adanya pengemis di Musi Rawas, dan ini cukup memadai untuk menunjang perkembangan pendidikan yang berkualitas pada masa-masa yang akan datang. Dalam segi SDM nya jika dilihat dari komposisi Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Musi Rawas hampir semua tim pengembang kurikulum yang berjumlah 50 orang berlatar belakang pendidikan S1 atau 47 (94%)orang tenaga pengembang Kurikulum adalah berlatar belakang pendidikan S1 terlepas dari disiplin ilmu yang dimilikinya. Sedangkan dari 33 orang hanya 32 (97%) orang guru Sekolah Menengah (SMA &SMK) dan Kepala sekolah berlatar belakang pendidikan S1. Dari 23 orang guru SMP ada 20 (87%) orang guru berlatar belakang pendidikan S1. Pada pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Khusus masih dirasakan kurang bahkan sangat minim dimana masing-masing jenjang dan jenis pendidikan ini hanya memiliki 1 orang guru yang berlatar belakang S1. Namun demikian mendasarkan pada pengamatan tim Puskur pada kegiatan Pendampingan oleh TPK Musi Rawas pada satuan pendidikan dilihat dari segi kompetensi gurunya dalam berinteraksi ketika diskusi dan pelatihan penulisan naskah KTSP , silabus dan RPP hampir semua peserta (TPK Musi Rawas) mempunyai kemampuan menerima dan melatihkan kembali materi yang diberikan secara baik. Yang menjadi masalah ialah sulitnya akses informasi yang mereka terima dari Pusat maupun dari beberapa sumber. Keterbatasan sumber bacaan sebagai acuan kerja guru di semua jenjang dan jenis pendidikan dirasakan sangat minim adanya. Program-program Kejuruan yang terstandar sedikit sekali yang mereka miliki. Keberadaan SKKNI (Standar Kompetensi Kejuruan Nasional Indonesia) yang dibawa oleh Pusat Kurikulum sangat memberi arti bagi keberlangsungan pendidikan Kejuruan di Musi Rawas. Akses para guru mendapatkan buku elektronik pun sebagai bahan ajar mengalami kesulitan. Dalam pengembangan model kurikulum mungkin tidak bermasalah, namun menjadi bermasalah ketika mereka hendak mengembangkan program-program pembelajaran pada masa-masa setelah pelatihan usai. Untuk itu Pusat Kurikulum pada program pendampingan mendatang lebih baik juga menyiapkan buku-buku elektronik sebagai bahan ajar yang telah di rekam melalui CD untuk disebarkan pada sekolah-sekolah di daerah pendampingan disamping bahan-
11
bahan pengembangan kurikulum yang dimiliki oleh Pusat Kurikulum. Kelengkapan dan paduan antara materi pendampingan yang mencakup implementasi 8 standar yang dicontohkan dalam model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimiliki oleh Pusat Kurikulum dengan bahan ajar merupakan pasangan bahan pendampingan yang ideal dalam Pendampingan Pengembangan KTSP oleh TPK Kabupaten/Provinsi pada Satuan Pendidikan. Dua kegiatan (pemahaman pada TPK dan pendampingan pada Satuan Pendidikan) yang dilakukan dalam selang waktu yang sama ada baiknya, namun perlu dipikirkan keterbatasan waktu yang tersedia demi tercapainya efektifitas program pendampingan itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan itu sendiri dilakukan pada tanggal 30 Juni s.d 4 Juli 2008.
4. Kabupaten Alor Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 20 Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur, letaknya bagian utara dan ujung timur NTT. Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau, 9 pulau yang telah dihuni penduduk, yakni : Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Tereweng, Ternate, Kepa, Pulau Buaya, Pulau Kangge dan Pulau Kura. 11 Pulau lainnya tidak berpenghuni, masingmasing, Pulau Sikka, Pulau Kapas, Pulau Batang, Pulau Lapang, Pulau Rusa, Pulau Kambing, Pulau Watu Manu, Batu Bawa, Pulau Batu Ille, Pulau Ikan Ruing dan Pulau Nubu. Sebagai daerah kepulauan paling timur NTT, Kabupaten Alor berbatasan bagian Timur dengan wilayah kepulauan Maluku Tenggara Barat, bagian Barat dengan Selat Lomblen Kabupaten Lembata Utara dengan Laut Flores, dan Selatan dengan Selat Ombay dan Timor Leste. Jenis tanah di Kabupaten Alor temasuk Vulkanik muda sehingga kaya unsur hara, struktur tanah gembur dan subur. Solum tanah sedang sampai dalam, sehingga tanah lebih stabil, dengan kemampuan menahan air tinggi dan dapat diusahakan berbagai jenis tanaman. Luas wilayah daratan 2.864,64 Km2 dan luas perairan 10.773,62 Km2, panjang garis pantai 287,10 km. Kondisi geografi Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda, dan sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi. Penerbangan yang hanya ada 1 hari 1 kali dengan tengang waktu begitu pendek membuat frekwensi bantuan dari luar daerahpun menjadi sedikit pula. Pelatihan dan pendampingan pada TPK Kabupaten Alor dilakukan pada tanggal 25 s.d 30 Nopember 2008 dalam rangka memberikan penguatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sebagaimana diketahui , bahwa sejauh ini secara formal Pusat Kurikulum belum pernah melakukan pendampingan pada Kabupaten Alor, meskipun demikian memang tidak tertutup kemungkinan bahwa di hampir setiap anggota TPK Kabupaten Alor telah mendapat informasi tentang KTSP dari berbagai sumber baik itu yang dari sumber yang relevan atau tidak, berkewenangan atau tidak. Kondisi ini dapat dianggap sebagai kondisi saat ini yang berlaku dimana pemahaman yang dimiliki peserta sangat beragam. Hal ini dapat diketahui tentang pemahaman mereka tentang komponen-komponen KTSP yang dipersepsikan secara amat beragam. Pemahaman muatan lokal diartikan sebagian
12
kelompok sebagai yang tidak menentukan kenaikan kelas dan pengembangan diri sebagai contohnya diartikan sebagai turut menentukan kenaikan kelas. Demikian juga tentang pemahaman 8 standar belum sepenuhnya dipahami oleh TPK Kabupaten Alor. Pada umumnya pemahaman mereka tetang KTSP pun baru sebatas kopi paste belaka. TPK Kab Alor ditetapkan dalam surat keputusan Bupati. Permasalahan lain dalam pengembangan kurikulum di daerah Kab Alor ialah kecepatan mereka mengakses informasi yang seperti yang berkenaan dengan buku elektronik maupun maupun informsi lainnya di bidang pendidikan. Disamping itu medan yang kurang menguntungkan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi proses penyebaran KTSP pada satuan pendidikan. Penyebaran bagaimana pelaksanaan KTSP harus dilakukan dan seyogyanya itu diikuti dengan monitoring dan bantuan supervisi pada satuan pendidikan. Pelatihan dan pendampingan seyogyanya harus diikuti dengan Monitoring dan evaluasi guna melihat sejauh apa program yang dirancang dapat terlaksana. Bantuan berupa bahan-bahan ajar seperti buku teks sebagai sarana minimal belajarpun tidak dapat diakses sebagaimana yang diharapkan.oleh karena itu jika pada masa mendatang hendaknya dibuka kemungkinan agar tim bantuan teknis tidak sekedar membawa bahan-bahan teknis model yang teoritis saja namun perlu dibawakan bahan2 dasar guna menunjang proses pembelajaran. Standar Nasional Pendidikan, Buku elektronik, model kurikulum dan SKKNI, buku –buku pendidikan khusus dan TK/PAUD akan menjadi bahan atau oleh-oleg yang sangat diharapkan oleh pelaksana pendidikan di Kabupaten Alor. 5. Kabupaten Banggai Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No.33 tahun 2007 tentang Sosialisasi KTSP, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) kabupaten/kota yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan masing-masing. Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Dalam implementasi kebijakan tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Dengan adanya Tim Pengembang Kurikulum (TPK) perlu dilakukan pemberdayaan dalam pendampingan pengembangan KTSP di satuan pendidikan agar semua satuan pendidikan dapat mengembangkan dan menerapkan KTSP sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan satuan pendidikan. Dalam kaitan ini, Pusat Kurikulum akan melakukan kegiatan bantuan teknis Tim Pengembang Kurikulum daerah yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan sekolah dalam rangka melaksanakan Permendiknas. Kemudian setelah dilakukan pembinaan, selanjutnya Tim Pengembang Kurikulum melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Selain itu
13
untuk memantapkan TPK di Kabupaten Banggai melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya, menjaring informasi tentang kebijakan implementasi pada masing-masing satuan pendidikan, memfasilitasi TPK di Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan, serta membahas dan melakukan verifisaki terhadap satuan pendidikan yang sudah menyusun KTSP. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Banggai yang terdiri dari berbagai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB, terkumpulnya informasi tentang kebijakan implementasi KTSP di Kabupaten Banggai, terselenggaranya pendampingan di satuan pendidikan oleh TPK di Kabupaten Banggai, tersusunnya program kerja TPK Kabupaten Banggai, daftar persoalan serta kendala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP di wilayah TPK Kabupaten Banggai, contoh-contoh KTSP yang disusun oleh TPK dan satuan pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Banggai ini melibatkan unsur guru, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan setempat, serta pihak lain yang terkait. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh Tim Pusat kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Setelah itu dilakukan workshop pengembangan kurikulum antara lain: (1) TPK menyusun program kerja, (2) TPK menyusun/mengembangkan KTSP sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing, (3) TPK mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, dan kemudian dilanjutkan presentasi dimana TPK memaparkan hasil workshop serta kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pendampingan. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini antara lain terbentuknya TPK yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kabupaten Banggai, contoh-contoh KTSP yang disusun oleh TPK dan satuan pendidikan, program kerja (action plan) TPK Kabupaten Banggai, kendala dan permasalahan yang dihadapi pada saat pendampingan, serta hasil diskusi dan tanya jawab. TPK Kabupaten Banggai telah terbentuk pada tahun 2007 dan seiring dengan perjalanannya terjadi perubahan dalam keanggotaannya. Akan tetapi belum semua TPK telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan kurikulum sehingga perlu dilakukan pemerataan. 6. Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang secara geografis wilayahnya berupa kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Sulawesi. Sesuai dengan namanya, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah kepulauan terdiri dari Pulau Peleng (luas 2.340 km²), Pulau Banggai (268 km²), Pulau Bangkurung (145 km²), Pulau Salue Besar (84 km²), Pulau Labobo (80 km²) dan 118 pulau-pulau kecil lainnya. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat ditempuh melalui transportasi laut dengan kapal motor atau ferry dari kota Luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai), dengan waktu tempuh selama 4-5 jam namun hanya sekali pada malam hari pukul 20.00 WITA dan sebaliknya dari Salakan (ibukota Kab Bangkep) ke Luwuk pada sore hari pukul 16.00, atau pada hari tertentu
14
ada kapal ferry namun dengan waktu tempuh lebih lama sampai 9-10 jam. Sedangkan untuk mencapai kota Luwuk dapat dilakukan melalui transportasi udara dengan pesawat terbang dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, namun jadwal penerbangan Makassar-Luwuk masih sangat kurang dan sehari hanya tersedia sekali penerbangan. Selain itu, untuk ke Banggai Kepulauan dapat dicapai melalui jalan darat dari Kota Palu menuju Luwuk. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 25-29 Nopember 2008, bertempat di Aula SMPN 1 Tinangkung, Jalan KRI. Imam Bonjol No. 01, Salakan, Telp. (0462) 21712. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: a. Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Basnggai Kepulauan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 427.5.1093/DIKPORABANGKEP/2008 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan. b. Hasil workshop, meliputi: Analisis Dokumen KTSP (SMP dan SDLB), Action Plan dari masing-masing kelompok Identifkasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok Analisis data pre-post tes serta Umpan balik dari peserta Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena beberapa kelompok satuan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan telah memiliki dokumen KTSP, meskipun masih pada taraf adopsi dan adaptasi. Oleh sebab itu, masih perlu diadakan pembinaan dan pelatihan dalam penyusunan KTSP secara kontinyu. Selain itu, TPK Kabupaten Banggai Kepulauan masih ditandatangani oleh Kepala Dinas, namun dijanjikan akan ditindaklanjuti dengan penetapan melalui SK Bupati. 7. Kabupaten Belu Kegiatan pendampingan KTSP oleh TPK kabupaten Belu dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belu dan ditutup oleh Drs. Sebastianus Manek Kasi Kurikulum. Hal ini menunjukkan kepeduliannya pada pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembang KTSP di Kabupaten Belu. Strategi pelaksanaan diantara dilakukan melalui diskusi, pleno, dan workshop. Diskusi dan
15
tanya jawab dilakukan pada setiap kegiatan paparan materi yang mencakup: Strategi Implementasi KTSP, Kebijakan Pengembangan Kurikulum, Konsep Dasar KBK, Pengembangan KTSP, Pengembangan Silabus dan RPP, Penilaian Kelas, Model Kurikulum Tematis, Model Kurikulum IPA dan IPS Terpadu SMP, Pengembangan Diri, Muatan Lokal, dan Pembelajaran Aktif. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak banyak mengalami hambatan yang berarti. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ini adalah: (a) terdapat bahan tayangan dari membekalan (TOT) instruktur tidak sesuai dengan permendiknas yang ada sehingga dipertanyakan oleh peserta, (b) hambatan dari peserta adalah pemahaman peserta dalam hal menentukan bentuk evaluasi yang tepat dalam silabus maupun dalam RPP, (c) persepsi terhadap pengembangan diri yang dipahami sebagai tanggung jawab BK/BP, sehingga kegiatan pengembangan diri hanya berbentuk konseling saja, (d) menentukan KKM untuk SMK khusus untuk mata pelajaran produktif, (e) sekolah masih kesulitan dalam menentukan mata pelajaran muatan lokal, dan (f) kontinuitas layanan penggunaan daya listrik. Berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui diskusi dan tanya jawab sehingga peserta mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap penyusunan KTSP. Berdasarkan hambatan yang ditemui di lapangan dikemukakan saran dan tindak lanjut sebagai berikut: (a) perlu dilakukan pencermatan kembali atau revisi terhadap tayangan yang akan ditampilkan. Tayangan yang mengutip dari sumber tertentu harus dicantumkan sumbernya sehingga peserta dapat melacak kembali jika mereka memerlukan informasi yang lebih lengkap, (b) agar kegiatan lebih efektif, tidak terlalu banyak paparan dari instruktur, akan tetapi perlu dilakukan penjajakan terhadap peserta tentang bagian mana dari penyusunan KTSP yang belum dipahami . Dengan demikian kegiatan lebih banyak menekankan pada worshop (berorientasi produk) daripada paparan yang disampaikan oleh instruktur. (c) perlu dilakukan kegiatan simulasi dari peserta bagaimana melakukan TOT pada teman sejawat. Kegiatan ini perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kesiapan dan percaya diri peserta ketika melakukan TOT di lapangan. Tindak Lanjut Kegiatan pendampingan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan evaluatif. Kegiatan evaluatif dilakukan untuk mengevaluasi dampak bantuan teknis pengembangan dan worshop dan melihat sejauh mana action plan yang dibuat oleh TPK kabupaten/kota mendapat dukungan dari bupati dan kepala dinas pendidikan. Di samping itu kegiatan evaluatif juga bertujuan untuk melihat sejauh mana pendampingan yang dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan atau sekolahsekolah di wilayahnya. Harapan terhadap Hasil yang telah dicapai Dari hasil kegiatan yang dicapai diharapkan TPK Kabupaten Belu segera melakukan kegiatan sesuai dengan rencana TPK yang telah disusun. Kegiatan ini didukung oleh SK Kepala Dinas Pendidikan Kab Belu Nomor PK.420/1129/IV/2008 tentang Penetapan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Belu tertanggal 18 April 2008. Melalui SK tersebut dapat dialokasikan dana untuk kegiatan TPK, sehingga dapat segera menjalankan fungsinya melakukan pendampingan ke satuan pendidikan atau sekolah di wilayahnya.
16
8. Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI) Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Selatan. Apabila berangkat dari bandara Sultan Badarudin Mahmud II Palembang dapat ditempuh antara 2 – 3 jam dengan taksi, baik melalui lintas timur yang terkenal macet karena merupakan jalan provinsi, banyak dilalui bus-bus besar atau truk besar yang datang dari Lampung, juga Jambi dan Padang, maupun jalan alternatif yang sepi tetapi lebih jauh daripada jalan lintas timur. Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah melaksanakan dan memilikinya. Hanya KTSP mereka masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Berkaitan dengan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan tanggal 9 – 13 September 2008 di aula SMP Negeri 6 Kayuagung, mereka nampak lebih percaya diri karena pelatihan pengembangan KTSP, ditulis sendiri untuk setiap kelompok, lalu dipresentasikan untuk mendapat masukan dari kelompok lain. Selain itu, mereka senang sekali menerima CD dari Puskur. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru, kepala sekolah, maupun pengawas sangat serius dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore. Tampak dari seringnya bertanya, serius dalam diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas lainnya. Apalagi dibagi surat keputusan TPK dari Bupati OKI lebih bersemangat dalam mengikuti pendampingan. Lebih – lebih pelaksanaan ini ditempatkan di aula SMP, sehingga ruangan yang digunakan TPK untuk memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan lebih luas dapat menampung sejumlah 100 responden. Pemberdayaan TPK kabupaten OKI waktu terlalu singkat untuk menguasai materi bagi pendamping/pelatih pengembang kurikulum, meskipun mereka telah dibekali dengan CD. Karena bagi mereka tidak ada waktu untuk merefleksikan diri atau mengendapkan informasi. Bagi peserta yang dari SMA, SMK, dan SMP masih agak “menguasai” komputer karena umumnya memiliki komputer/laptop, sekurangkurangnya satu kelompok ada laptopnya, sedangkan SD, SLB, dan PAUD lemah dalam penguasaan komputer. Disamping mereka pada umumnya tidak memiliki laptop. Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali. 9. Kabupaten Bengkayang Bengkayang salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Singkawang. Kabupaten Bengkayang terletak berdekatan dengan Kabupaten Landak dan laut Natuna. Dilihat dari pendapatan masyarakatnya adalah berdagang dan nelayan, serta sebagian pegawai pemerintahan. Berhubung kabupaten baru, masih banyak pejabatpejabat pemerintah termasuk Dinas Pendidikan masih tinggal di Singkawang yang relatif jauh dan memerlukan waktu kurang lebih 2 jam menuju Bengkayang, maka banyak sekali urusan pemerintahan terhambat oleh banyaknya pejabat yang datang kesiangan menuju kantor. Berkaitan dengan itu pelaksanaan pendampinganpun banyak sekali terhambat waktunya.
17
Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 5 hari yaitu pada tanggal 8 s/d 13 September 2008 bertempat di SMAN I Bengkayang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas dan dihadiri oleh unsur Kabid, UPT, pengawas, kepala sekolah, dan guru. TPK belum terbentuk oleh karena itu pada hari pertama lebih banyak diskusi tentang pembentukan TPK. Berdasarkan informasi dari calon TPK, bahwa sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sudah sering dilakukan, oleh karena itu bukan hal baru lagi. Namun kenyataannya tidak semua jenjanng. Peserta calon TPK dan Guru pada satuan pendidikan sangat antusias mengikuti pendampingan, karena selama ini belum pernah ada kegiatan dari Pusat yang melibatkan semua unsur dari PAUD s/d SMA dan SMK. Semangat dan antusias mereka kurang dibarengi oleh semangat dari pejabat Diknasnya. Mereka merasa apatis apakah TPK dapat berjalan dengan baik. Hasil yang diperoleh selama kegiatan adalah : 1. Rencana Program 2. Penyempurnaan KTSP yang telah disusun (SMP, SMA, dan SMK) 3. Penyusunan draf awal KTSP PAUD dan SD Secara keseluruhan pelaksanaan pendampingan berjalan dengan baik, walau SK TPK belum tersusun. SDM calon TPK sangat berharap ada tindak lanjut dari kegiatan ini, serta mengharapkan sekali dukungan moral dari pihak Puskur untuk memberi penguatan dengan pejabat-pejabat diknas kabupaten Bengkayang.
10. Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu Selatan berjarak sekitar 200 km dengan waktu tempuh dengan kendaraan sekitar 4 jam. Posisi yang demikian tidak mengakibatkan sekolah-sekolah di sini kesulitan dalam menerima informasi, khususnya berkaitan dengan kebijakan dan pembaharuan pendidikan. Hal ini terbukti bahwa ha,pir semua sekolah telah memperoleh bahan informasi tentang KTSP dan beberapa standar-standar pendidikan lainnya. Di samping itu, para pengelola pendidikan di Bengkulu Selatan ini cukup proaktif sehingga semua informasi tentang pembaharuan dan kebijakan pendidikan tersebut cepat meluas. Berdasarkan kondisi tersebut, secara umum pelaksanaan kegiatan pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota kepada Satuan Pendidikan Kegiatan dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh beberapa hal, antara lain. Sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sudah berjalan sejak tahun 2007, bahkan hampir semua sekolah sudah menyusun kurikulumnya meskipun masih adopsi/adaptasi/modifikasi, sehingga masih sangat perlu informasi/pelatihan pengembangan dan implementasi KTSP. Motivasi peserta sangat tinggi terbukti dari beberapa peserta yang berasal dari sekolah yang cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi dan akomodasi. Komitmen panitia dari Pemerintah Daerah, Khususnya Dinas Pendidikan, sangat tinggi. Meskipun demikian, dari beberapa hasil diskusi selama pendampingan di lakukan, masih terdapat sejumlah persoalan berkaitan dengan implementasi KTSP. Menurut informasi yang diperoleh, semua sekolah telah memiliki dokumen KTSP, namun sebagian besar masih dalam tahap adopsi. Hal ini wajar karena satuan
18
pendidikan belum memahami sepenuhnya makna KTSP. Keliahatan mereka masih ragu-ragu untuk mengembangkan KTSP yang berbeda dengan sekolah lain. Pada dasarnya satuan pendidikan masih “takut” untuk berbeda. Sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: Masihnya kurangnya tenaga pendidik tingkat PAUD. Rata-rata hanya tamatan SMA Pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan PAUD masih rendah. (Di BS : TK 32, RA 2, PAUD NF 116 lembaga). Terbatasnya SDM untuk tingkat SD Pemahaman guru dan perangkatnya masih kurang sehinga guru menggunakan dokumen siap saji /instan Masih banyak SD yang belum punya Permendiknas Terbatasnya dana dalam sosialisasi KTSP Fasilitas pembelajaran masih kurang Keterampilan guru dalam implementasi KTSP masih lemah, terutama dalam penilaian Kesulitan menentukan indikator agar tepat membidik SKL Kelemahan dalam merencanakan penilaian yang terencana Melengkapi perangkat yang dibutuhkan Melaksanakan analisis Kurang kreatif Kecintaan thd profesi kurang Kesulitan menentukan SK/KD Kurang fasilitas Kurang tenaga ahli di bidangnya Pembiayaan Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penangan secara terus-menerus. Akan tetapi, melihat antusiasme para anggota TPK, sejumlah persoalan tersebut akan dapat ditasi walaupun secara bertahap. Di akhir sesi pendampingan dapat disimpulkan bahwa semua satuan pendidikan siap melaksanakan KTSP paling lambat pada tahun pelajaran 2009 mendatang. 11. Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km, dan memiliki luas secara keseluruhan 1.365,88 Km2 atau 24,25 % dari luas Propinsi Bali yaitu hampir 1/3 luas Pulau Bali. Kabupaten Buleleng terbagi atas 9 kecamatan yaitu Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan, Buleleng, Sukasada, Banjar, Busungbiu, Seririt dan Gerokgak, serta terdiri atas 127 desa, 19 kelurahan dan 166 buah desa adat. Secara geografis wilayah Kabupaten Buleleng terletak di ujung utara Pulau Bali dan memiliki wilayah pegunungan dan pantai utara Bali. Jarak dari Denpasar (Ibukota Provinsi Bali) ke Kabupaten Buleleng kurang lebih 90 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan kondisi jalan baik, yang dapat dicapai melalui jalur Danau Bedugul atau Kintamani. Penduduk Buleleng berasal dari etnis Bali, Jawa dan
19
lain-lain. Kegiatan ekonomi penduduk pada umumnya pertanian dan perkebunan cengkeh. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 16 s.d 20 September 2008. bertempat di Aula Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan Buleleng, Dinas Pendidilkan Kabupaten Buleleng, Jalan Tekukur, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buleleng, Kepala UPP, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: (a) Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Buleleng melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Nomor: 300.8/1539/2008, (b) Hasil workshop, meliputi: (1) dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB), dan (2) action plan dari masing-masing kelompok. Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena Kabupaten Buleleng telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Walaupun demikian ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah SK TPK Kabupaten Buleleng ditandatangani oleh Kepala Dinas dan unsur atau komposisi kepengurusannya baru mengakomodir SD/SMP dan SMA/SMK, sedangkan unsur PAUD dan SLB belum ada. Selain itu, ada kelompok satuan pendidikan khususnya SLB yang belum pernah memperoleh kesempatan mengikuti sosialisasi atau pelatihan/bimbingan teknis. 12. Kota Cilegon Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52'24" - 6°04'07" LS, 105°54'05" - 106°05'11" BT. Secara administratif wilayah berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999, Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu (Kabupaten Serang)
20
Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah ± 17.550 Ha terbagi atas 8 Kecamatan berdasarkan Perda No.15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 kecamatan berubah menjadi 8 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Cilegon Kecamatan Ciwandan Kecamatan Pulomerak Kecamatan Cibeber Kecamatan Grogol Kecamatan Purwakarta Kecamatan Citangkil Kecamatan Jombang Secara umum fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi telah tersedia di Kota Cilegon walaupun sebarannya relatif belum merata. Untuk fasilitas pendidikan dasar sebarannya hampir merata di setiap kelurahan di Kota Cilegon, namun fasilitas pendidikan menengah ke atas sebarannya relatif belum merata, karena fasilitas tersebut umumnya masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota dan pusat-pusat kecamatan saja. Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah mengembangkan dan melaksanakannya. Hanya masih banyak yang masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. TPK nampak lebih percaya diri karena selama kegiatan KTSP, ditulis sendiri untuk setiap kelompok, lalu dipresentasikan untuk mendapat masukan dari kelompok lain. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru dan kepala sekolah serius, hanya sebagian pengawas kurang serius dalam mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore. 13. Kabupaten Dharmasraya Kabupaten/kota Dharmasraya, Sumatra Barat, terletak hampir mendekati kota Jambi, adapun jarak dari kota Padang ke Dharmasraya + 200 km, sehingga membutuhkan 6 jam, apabila menggunakan transport darat. Kondisi jalan sudah banyak yang perlu perbaikan dan jalannya berkelok-kelok serta menanjak. Letak antara sekolah yang satu dengan yang lain cukup jauh, dan transportasi untuk mencapai sekolah masih kurang. Ciri khas daerah Dharmasraya banyak perkebunan sawit dan karet, penduduk umumnya 50% transmigrasi dari pulau jawa yang di mulai Sejak tahun 1975. Adapun sekolah yang ada di Kabupaten/kota Dharmasraya sbb: (a) PAUD = 113, TP = 122, SD = 149, SMP = 27, MTs = 38, SMA = 7, MA = 10, dan SMK = 3 sekolah. Kabupaten Dharmasraya sejak awal 2007 telah mensosialisasikan SI dan SKL, serta perangkat-perangkat lainnya baik melalui Swadana, LPMP dan Dinas untuk semua sekolah. Penerapan KTSP masih dalam proses, karena di Dharmasraya Sangat terbatas sekali jumlah pengawas dan perhatian Dinas Pendidikan terhadap pengembangan Kurikulum Belum maksimal, terutama pada tingkat SD implementasi KTSP masih belum maksimal. Pelaksanaan pendampingan di selenggarakan: Tempat : SMA Negeri 1 Sitiung, Koto Agung Dharmasraya Tanggal : 15 September s.d. 19 September 2008.
21
Peserta
: Seluruhnya 150 orang, yang terdiri dari: 50 orang TPK. 100 orang peserta pendampingan oleh TPK. Pelaksanaan Pendampingan dibuka oleh kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota Dharmasraya dan dihadiri para staf dari Dinas Pendidikan, Pengawas, para Kepala Sekolah serta guru-guru dari berbagai satuan pendidikan. Selama penyelenggaraan pendampingan 2hari bagi Tim Pengembang Kurikulum, yang berjumlah 50 orang mereka sangat antusias, terlihat dari kehadiran selama kegiatan hanya berkurang + 1%. Pemahaman tentang kurikulum satuan pendidikan dari beberapa anggota cukup baik, permasalahan yang kurang dipahami metodologi pembelajaran dan penilaian. TPK telah dibentuk setahun lalu, hanya selama ini belum pernah difungsikan dan SK baru ditandatangani Kepala Dinas, karena kondisi Bupati sedang sakit sehingga belum dapat ditandatangani beliau. Bagi kepanitiaan cukup baik. Pelaksanaan pendampingan TPK kepada 100 guru yang terdiri dari satuan pendidikan yang berbeda, terlaksana dengan baik, terutama untuk kelompok SMA dan SMK. Output yang diharapkan dapat selesai, baik dari TPK, maupun 100 guru dari berbagai satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Dharmasraya mengharapkan akan lebih sering lagi untuk bisa berkolaburasi dalam meningkatkan pengembangan dan penambahan wawasan bagi SDM di lingkungan kota Dharmasraya 14. Kabupaten Ende Latar Belakang Peraturan Pemerintah (PP) no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Implikasi yang dimaksud adalah pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga professional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Surat Edaran Mendiknas No 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, mengamanatkan bahwa Tim Sosialisasi KTSP di Kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim terdiri atas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota tersebut yang memiliki kemampuan untuk menyusun KTSP dan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Untuk itu Pusat Kurikulum melakukan kegiatan bantuan teknis Tim Pengembang Kurikulum daerah yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan sekolah. Pelaksanaan a. Waktu dan Tempat Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 9 s.d 12 juni 2008 di Aula SMA Katolik Santo Petrus, Jalan Gatot Subroto, Kel. Mautapaga -Kabupaten Ende. b. Peserta Peserta kegiatan terdiri dari unsur : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh = 6 orang, Pengawas = 5 orang, Guru dan Kepala PAUD = 6 orang, Guru dan Kepala SD = 5 orang, Guru dan Kepala SMP = 6 orang, Guru dan Kepala SMA = 8
22
orang, Guru dan Kepala SMK = 5 orang, Guru dan Kepala SLB = 5 orang, Panitia = 4 orang, Jumlah = 50 orang c. Hasil yang diperoleh: Terbentuknya TPK di Kabupaten Ende yang terdiri dari unsur PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan Keputusan Kepala Dinas. Terjadinya persamaan persepsi tentang pengembangan dan implementasi KTSP pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB di antara Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan Dinas Pendidikan. Contoh-contoh KTSP sebagai hasil workshop. Program kerja TPK Kabupaten. Daftar persoalan, kendala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP di wilayah TPK berada, diantaranya: Pelaksanaaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan Sebagian besar peserta memiliki spirit untuk maju sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan hadirnya sebagian mengerjakan tugas dan diskusi dengan fasilitator terhadap bahasan yang masih belum terpahami dengan baik. SK TPK yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ende, yang dalam waktu dekat akan diajukan ke Bupati untuk ditandatangani (SK Terlampir) Pada awal peserta belum memiliki pengalaman melakukan pengembangan KTSP, hal ini ditandai dari pertanyaan tentang pernah atau belum menyusun KTSP. Dari sisi pengetahuan melalui hasil Pre Test, peserta memiliki pengetahuan yang cukup memadai sebagai modal dasar TPK tingkat Kabupaten. Setelah dijelaskan peserta melalui: paparan, tanya jawab dan diskusi kelompok serta pengerjaan tugas berkaitan dengan teknis penyusunan KTSP, Silabus dan RPP, maka sebagian besar peserta mendapat keyakinan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai TPK. Sebagian besar peserta memiliki kemampuan sebagai pengembang kurikulum yang ditandai dengan kemampuan menyusun dokumen KTSP, silabus dan sesuai jenjang pendidikan yang menjadi bidang pekerjaannya. Hasil kegiatan ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pengembangan KTSP sebagai upaya pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah. 15. Kabupaten Flores Timur (Larantuka) Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis wilayahnya berupa kepulauan yang terletak di ujung timur Pulau Flores. Wilayah Kabupaten Flores Timur sebagian berada di daratan Pulau Flores bagian timur dan beberapa pulau di sekitarnya, antara lain pulau Adonara dan Solor. Wilayah Kabupaten Flores Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Flores Timur dapat ditempuh dengan transportasi udara atau laut. Transportasi udara dengan pesawat dapat dicapai melalui 23
Kota Kupang dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, namun jadwal penerbangan Kupang-Larantuka masih sangat kurang dan hanya tersedia pada hari-hari tertentu, yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 17 s.d 21 Nopember 2008, bertempat di Aula SMAN 1 Larantuka, Jalan Diponegoro, Batuata, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Flores Timur, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: a. Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Flores Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor: 65 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tingkat Kabupaten Flores Timur. b. Hasil workshop, meliputi: Analisis Dokumen KTSP (SMP dan SDLB), Action Plan dari masing-masing kelompok Identifkasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok Analisis data pre-post tes serta umpan balik dari peserta Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena Kabupaten Flores Timur telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah SK TPK Kabupaten Flores Timur yang masih ditandatangani oleh Kepala Dinas, belum ditetapkan melalui SK Bupati. 16. Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar propinsi Bali menjadi salah satu daerah pendampingan yang dipilih oleh Bidang Pendidikan Khusus – Pusat Kurikulum pada tahun 2008 ini. Kabupaten Gianyar termasuk daerah yang mudah dijangkau dari Kota Denpasar dengan jarak tempuh kurang lebih satu jam perjalanan dengan taksi. Tidak sulit untuk sampai pada kabupaten Gianyar karena kabupetan ini memiliki potensi sebagai daerah wisata yang dikenal dengan “Ubud” sebagai pusat kebudayaan dan kerajinan. Potensi daerah ini sangat mungkin dikembangkan mengingat didaerah tersebut terdapat banyak peninggalan sejarah seperti “istana Tampak Siring”, musium pelukis ternama seperti “Antonio Blanko”, “rumah adat”, dan sebagainya sehingga nama “UBUD” lebih dikenal ketimbang kabutapen Gianyar itu sendiri.
24
Potensi TPK kabupaten Gianyar Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Gianyar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar nomor 176 tahun 2008 tertanggal 1 April 2008. Dilihat dari komposisi TPK (PAUD, SD, SMP, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang berjumlah 50 orang, latar belakang pendidikan TPK sebagian besar adalah tamatan sarjana (S1) dan didukung oleh anggota TPK dari unsur guru berprestasi serta unsur pengawas dan dewan pendidikan. Sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, dalam pengarahannya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sangat menaruh harapan banyak kepada TPK bahwa warna pendidikan khususnya di kabupaten Gianyar menjadi tugas dan tanggung jawab TPK guna meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga apa yang dikuasai peserta didik benarbenar menjadi kebutuhannya. KTSP merupakan kurikulum operasional bagi sekolah maka gurulah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan potensi apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan daerah. Melihat dari komposisi TPK yang sebagian besar berlatarbelakang sarjana (S1) tidaklah sulit apabila harapan tersebut dapat tercapai sejalan dengan kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana program kerja Dinas Pendidikan dan TPK. Namun sayangnya harapan yang dituangkan dalam program kerja belum didukung oleh anggaran daerah sehingga tugas dan fungsi TPK secara organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini diakui oleh Dinas Pendidikan setempat bahwa program kerja TPK direncanakan untuk diusulkan ke pemerintah daerah pada tahun 2009 guna mendapatkan pendanaan agar pelaksanaan Permen Diknas Nomor 24 tentang Satndar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan khususnya dapat terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Harapan yang diinginkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan adalah adanya kesinambungan pembinaan terhadap TPK oleh pusat baik menyangkut substansi teknis maupun non-teknis yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan KTSP. Sejalan dengan harapan tersebut, pengarahan Kepala Dinas Pendidikan setempat memberikan penekanan kepada keberadaan TPK kabupaten agar senantiasa bekerja keras dan mempelopori kesuksesan pelaksanaan Permen Diknas sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan sekolah, serta potensi daerah agar tidak kalah dengan daerah lain.
17. Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo) Profile daerah. Kabupaten Maluku Utara dengan Ibu kota Tobelo, 138 mil laut dari Kota Ternate, Luas: 24.983 km² (total); 19.536,02 km² (laut) dan 5.447,30 km² (darat). Jumlah penduduk = 220.765 jiwa (2005), tingkat kepadatan rata-rata 4 jiwa/km². Pertambahan penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003 tercatat sebanyak 165.326 jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2005 berjumlah 220.765 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara secara keseluruhan, maka tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Tobelo yakni 57.42 jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Morotai Selatan Barat yakni 24.83 jiwa/km². Sebaran Sebaran tertinggi berada di Kecamatan Tobelo (20,72%) sedangkan terendah berada di Kecamatan Malifut (4,69%). Faktor yang mempengaruhi tidak meratanya sebaran penduduk adalah:
25
1. topografi wilayah 2. kurangnya aksesibilitas jalan darat 3. peluang ekonomi Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan TPK yang berlangsung di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) berlangsung dengan cukup memadai baik dilihat dari perencanaan maupun pelaksanaannya. Dari berbagai pengamatan yang dilakukan pada dasarnya peserta mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena banyak diantara peserta menerima pelatihan KTSP dengan pola dan isi yang mungkin berbeda sehingga ada sedikit perbedaan pemahaman. Permasalahan utama ialah adanya kesulitan peserta dalam menterjemahkan kompetensi dasar menjadi indikator. Saat ini Kabupaten Halut belum mempunyai Kepala Dinas Pendidikan. Plh Kepala Dinas Pendidikan dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang agak sulit membuat keputusan. Segala sesuaunya harus dikon sulitasikan dengan Bupati Halut. Disamping itu ialah teidak adanya kantor yang menetap pada Kantor Dinas Pendidikan Halut, sehingga suatu saat dapat saja jika hendak meninndak lanjuti suatu kegiatan seperti kegiatan Bimtek Puskur ini , kantor Diknas Kabupaten tidak dapat dihubungi , karena kantornya telah pindah. Seringnya berpindah karena tidak mempunyai kantor dinas Pendidikan Kabupaten Hulut mengindikasikan lemahnya pengelolaan sistem administrasi dan sistim pembinaan secara teknis dalam tataran oprasional di sekolah maupun guru-gurunya. Agar pelaksanaan implementasi KTSP berjalan dengan baik seyogyanya monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus mengingat karena daerahnya cukup terisolir tentunya membutuhkan bantuan yang tidak hanya bersifat bimbingan saja tetapi diikuti juga dengan dukungan sarana dan prasarana seperti buku sebagai bahan ajar dan standar nasional pendidikan. Penjabaran pelatihan dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) kedalam proses pembelajaran sesungguhnya didukung dengan buku elektronik tentunya akan semakin memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang KTSP
18. Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Secara geografis luas wilayah Kabupaten Jembrana 14,94 persen dari luas pulau Bali dengan jumlah penduduk 263.791 jiwa pada tahun 2007. Kebijakan pendidikan dibawah pimpinan Bupati I Gede Winasa, sangat patut diteladani dengan konsep dan komitmen pada program pendidikan yang berpihak kepada masyarakat. Hal ini terlihat dengan program jangka pendek, menengah, dan panjang. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Jembrana ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 16-20 September 2008, bertempat di SMPN 1 Negara, Jembrana Bali. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang
26
KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: Surat Keputusan (SK) Bupati Jembrana Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kabupaten Jembrana Tahun 2008. Hasil workshop, meliputi: Identifkasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok Analisis Dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA,dan SMK), Action Plan dari masing-masing kelompok Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena semua pihak sangat responsive, bijak, terbuka, dan demokrasi hal ini terlihat dari awal pertemuan dengan didahului pemantapan TIM TPK yang lama dan yang sekarang dengan SK Bupati. Sebagian TPK sudah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan yang menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Walau demikian masih perlu pemantapan konsep-konsep yang dianggap peserta masih perlu diberikan agar KTSP yang disusun oleh sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. 19. Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu termasuk salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah yang sangat luas dan potensi alam yang sangat besar yaitu berupa hutan yang belum tergarap secara memadai, termasuk masih dihuni oleh suku terasing. Masyarakatnya di perkotaan sangat heterogin sedangkan di pedesaan masih didominasi oleh salah satu suku dan komunitas tertentu. Dalam kegiatan bantuan teknis tim pengembang kurikulum di Kab Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, tim petugas menggunakan beberapa metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, penugasan dan kuis. Ceramah digunakan untuk menyampaikan sebagian materi yang berkaitan dengan KTSP dalam bentuk power point. Diskusi digunakan untuk melatih peserta memahami secara mendalam penyusunan berbagai model KTSP di semua jenjang pendidikan. Penugasan dilakukan untuk peserta menyusun action plan TPK Kabupaten Kapuas Hulu. Hasilhasil dari kegiatan pembelajaran itu bisa dirangkum sebagai berikut: (1) pemberian materi dalam bentuk CD untuk semua peserta (46 buah), (2) Model KTSP untuk PLB, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Permasalahan Penerapan penjaringan informasi tentang efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan teknis TPK di Kab. Kapuas Hulu yang diperoleh melalui wawancara dengan peserta, antara lain adalah: (1) adanya kegiatan pendampingan KTSp oleh tim pengembang kurikulum yang telah dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum Depdiknas, peserta merasa gambaran tentang hakekat KTSP semakin jelas dan langkah-langkah pelaksanaannya juga semakin dipahami, (2) cakupan materi yang dibahas selama kegiatan bantuan teknis tim pengembangan kurikulum sesuai dengan harapan peserta dan terbentuknya Tim TPK lengkap, (3) peserta berharap program kegiatan bantuan
27
teknis tim pengembang kurikulum semacam ini terus dilakukan khususnya dalam bentuk workshop KTSP sehingga semua silabus, kompetensi dasar dan RPP bisa dibimbing pembuatannya secara lebih intensif, (4) alokasi waktu yang diberikan dalam program kegiatan bantuan teknis tim pengembang kurikulum dirasakan tidak mencukupi untuk membahas semua secara menyeluruh, sehingga masih banyak hal ingin dipertanyakan oleh peserta kepada nara sumber namun waktu tidak mencukupi. Secara lebih rinci permasalahan yang dapat didiskusikan menyangkut beberapa hal yaitu: a. Bagaimanakah sebenarnya implementasi KTSP di sekolah? Mengapa sekolah tidak diberi pelatihan KTSP? Dan tidak ada dukungan dari pemerintah daerah? b. Materi yang disajikan dalam pelatihan KTSP sebaiknya merevisi KTSP yang sudah ada karena kami sudah memiliki KTSP? c. Bagaimana melibatkan komite sekolah dan unsur lain yang bisa membantu sekolah dalam KTSP? d. Kurikulum itu hanya baik untuk jamannya. Pasti akan ada perubahan kurikulum lagi nantinya. Bagaimana? e. Apakah dengan KTSP maka mutu pendidikan kita akan meningkat? f. Bagaiamana keterkaiatan KBK dengan KTSP? g. Dengan KBK saja kita dulu (guru/sekolah) sudah kelebihan beban. Sekarang ini bahkan IPA/IPS terpadu harus diajarkan sehingga jam mengajar semakin padat? Dan juga apakah Fisika, Kimia, Biologi benar-benar bisa diterapkan? h. Bagaimanakah sekolah membuat KTSP yang baik? i. Ada 2 format dalam penulisan silabus, ada yang indikator di kolom dua, dan ada yang indikator di kolom empat. Mana yang benar? j. Beberapa SK/KD yang diajarkan di sekolah tidak bisa diterapkan di Dunia Industri? k. Sekolah sudah punya KTSP, mengapa harus ada UN? l. Bagaimana menghitung KKM yang cepat? m. Bagaimana pelaporan pengembangan diri? n. Muatan lokal di Kapuas Hulu belum ada silabus dan RPPnya, baaimana mengembangkannya? o. Guru tidak mampu mengajar dengan PAKEM karena tidak mampu, tidak tahu dan terkendala. Bagaimana? p. Apakah profil sekolah harus ada di dokumen KTSP? q. Bagaimana menghitung jam teori, praktek di sekolah dan di DUDI? Terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan KTSP dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat baik bagi Dinas Pendidikan maupun TPK yang tergabung dalam tim, antusiasme peserta dan tim TPK terhadap kegiatan ini sangat besar, dan dapat meningkatnya minat, persepsi TPK akan menunjang semangat untuk bekerja menyempurnakan KTSP di sekolah-sekolah khususnya di Kab. Kapuas Hulu. 20. Kabupaten Karang Asem Karangasem merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali. Apabila berangkat dari bandara Ngurah Rai, Bali dapat ditempuh antara 2 – 3 jam dengan taksi melalui By Pass. Nampaknya dunia pariwisata secara perlahan tetapi pasti telah pulih kembali di pulau Dewata ini, dengan hilir mudiknya para turis mancanegara.
28
Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah melaksanakan dan memilikinya. Hanya KTSP mereka masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Berkaitan dengan hal itu, kegiatan pemberdayaan TPK kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan tanggal 15 – 19 September 2008 di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem. Kegiatan pendampingan untuk satuan pendidikan SMA dan SMK tetap berada di aula Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan PAUD, SD, SDLB serta SMP berada di SMP Negeri 3 Amlapura. Sekolah tersebut terletak di samping kantor Dinas Pendidikan. Berhubung para pejabatnya sedang ada pelantikan di kantor Kabupaten, maka pembukaannya diwakilkan kepada pengawas. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru, kepala sekolah, maupun pengawas cukup serius dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore. Tampak dari seringnya bertanya, serius dalam diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas lainnya. Apalagi bagi kelompok TPK, mereka merasa telah tercantum namanya pada surat keputusan TPK dari Bupati Karangasem lebih bersemangat dalam mengikuti pendampingan. Pemberdayaan TPK kabupaten Karangasem waktu terlalu singkat untuk menguasai materi bagi pendamping/pelatih pengembang kurikulum, meskipun mereka telah dibekali dengan CD. Karena bagi mereka tidak ada waktu untuk merefleksikan diri atau mengendapkan informasi. Bagi peserta yang dari SMA, SMK, dan SMP masih agak “menguasai” komputer karena umumnya memiliki komputer/laptop, sekurang-kurangnya satu kelompok ada laptopnya, sedangkan SD, SLB, dan PAUD lemah dalam penguasaan komputer. Disamping mereka pada umumnya tidak memiliki laptop. Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali.
21. Kabupaten Kaur Kaur adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia yang Pusat Pemerintahannya terletak di Bintuhan . Kota Kabupaten ini terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, Kaur mempunyai luas tanah sebesar 2.369,05 km² dan dihuni sedikitnya 110.428 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Warga Kaur tersebar di 119 desa dan tiga kelurahan dan 4 Kecamatan. Waktu yang diperlukan dalam mencapai jarak tersebut diperlukan 5 – 6 jam dari kota Bengkulu. Kabupaten Kaur yang baru lahir sekitar 4 – 5 tahun belakangan ini merupakan daerah pengembangan baru yang cukup terisolir dalam jangkauan sosialisasi termasuk dalam mengakses informasi melalui Internet, koran. Namun demikian komunikasi dengan Kaur dari Jakarta tidak begitu bermasalah khususnya dalam komunikasi seluler meskipun terputus-putus, di kota Bintuhan sendiri sebagai Ibukota Kabupaten Kaur masih belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, sehingga kendaraan pengantar maupun penjemput harus menyediakan bahan bakar untuk pulang pergi Bengkulu - Kaur - Bengkulu. Kabupaten Kaur secara umum tidak menunjukkan dinamika ekonomi yang hidup, akses pada ATM (Anjungan Tunai
29
Mandiri) belum ada. Meskipun demikian menurut Kasi Kurikulum Pendidikan menengah ada rintisan untuk lapangan terbang di Kabupaten Kaur sebagai pembuka akses ekonomi dari luar ke Kabupaten Kaur. Dalam kaitan penerapan KTSP, Kab Kaur pada beberapa peserta telah memahami tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bahkan beberapa peserta baik Tim Pengembang Kurikulum yang berjumlah 50 orang maupun peserta 100 orang yang didampingi TPK dalam memahami KTSP itu telah melaksanakan KTSP. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dikemukakan bahwa hampir semua sekolah telah melaksanakan KTSP, bahkan SMA, SMK dan SLB sudah semua melaksanakan KTSP sedangkan SD hanya 7% saja yang belum mengikuti KTSP, namun demikian pada pelaksanaan pendampingan dan dalam bimbingan teknis oleh Puskur masih sebagian besar peserta belum memahami KTSP itu sendiri, pemahaman mereka terhadap KTSP beragam sekali dari yang tidak mengerti sama sekali (ini porsi terbesar) sampai dengan mengerti sekali (ini porsinya sangat kecil). Komposisi TPK 32% (16 orang) bukan sarjana, inipun tentu mempengaruhi kinerja TPK jika tim ini harus bekerja untuk mendampingi 255 sekolah yang terdapat pada Kabupaten Kaur yang guru-gurunya relatif miskin dalam informasi. Kegiatan pendampingan oleh Pusat Kurikulum dilakukan dalam menjawab permasalahan KTSP pada tataran implementasi langsung pada satuan pendidikan. Sebagaimana diinformasikan oleh pihak Dinas Pendidikan, Kabupaten Kaur belum pernah menerima suatu bentuk pelatihan penyusunan KTSP serinci apa yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum. Pemberian materi oleh institusi lain yang sudahsudah menurut TPK dan guru-guru yang didampingi TPK Kab Kaur diberikan secara umum dan garis besar sekali, Komponen-komponen kurikulum seperti muatan lokal, penilaian, pengembangan diri dan lainnya tidak tersentuh dalam pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh institusi lain itu. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa waktu yang diberikan dalam suatu pelatihan tidak cukup memadai bagi peserta untuk mengendapkan pemahaman materi yang mereka terima selama pelatihan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusat Kurikulumpun dapat saja berdampak seperti apa yang dilakukan oleh institusi lain di luar Puskur dimana dampak pelatihan tidak terasa oleh TPK maupun guru-guru dan kepala sekolah. Sehingga mereka dapat saja lupa atau melupakan apa yang sudah diberikan. Untuk itu perlu ada pembinaan, monitoring yang berkelenjutan agar KTSP menjadi bagian dari sistem pendidikan di Kabupaten Kaur. 22. Kabupaten Ketapang Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh TPK kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat kepada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 6 Desember 2008. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Barat, terletak di antara garis 0º 19‟00” - 3º 05‟ 00” LS dan 108º 42‟ 00” - 111º 16‟ 00” BT. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai, yang merupakan muara sungai, berupa rawa – rawa. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau, Sebelah Barat: Berbatasan dengan
30
Selat Karimata, Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur: Berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang. Daerah Kabupaten ketapang mempunyai luas wilayah 35.809 Km² (± 3.580.900 Ha) yang terdiri dari 33.209 Km² wilayah daratan dan 2.600 Km² wilayah perairan. Kecamatan: Benua Kayong, Air Upas, Delta Pawan, Hulu Sungai, Jelai Hulu, Kendawangan, Manis Mata, Marau, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Nanga Tayap, Pemaham, Sandai, Simpang Dua, Simpang Hulu, Singkup, Singkup, Sungai Laur, Sungai Melayu Raya, dan Tumbang Titi Sebagian besar Kab Ketapang sudah mengembangkan dan melaksanakan KTSP, meski hanya mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Namun ada juga sekolah di daerah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten yaitu kecamatan nanga tayap yang masih menggunakan kurikulum 1994. hal ini dikarenakan sekolah itu termasuk daerah pelosok. Sedangkan PAUD memang belum ada landasan hukumnya untuk mengembangkan KTSP, namun pada acara ini kelompok PAUD sangat antusias sekali mengikuti kegiatan. Pihak Dinas Pendidikan setempat berupaya keras agar semua sekolah yang berada di lingkungan kabupaten Ketapang dapat melaksanakan KTSP. Untuk itu Kepala Dinas menghimbau agar peserta yang hadir untuk optimal mengikuti kegiatan. Semua peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan sangat antusias. Hal ini tidak dapat ditemui oleh penulis di daerah lain. Mereka saling mengisi dan bekerja sama selama kegiatan. Semua permasalahan dapat diselesaikan bersama. Sehingga setiap kelompok memiliki percaya diri selama pelatihan. Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali. 23. Kabuaten Klungkung Keadaan geografis Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kodya di Bali. Kabupaten ini terletak diantara 115 ° 27 ' - 37 '' 8 ° 49 ' 00 ''. Lintang Selatan dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Bangli. Sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kabupaten Gianyar, dan sebelah Selatan Samudra India, dengan luas : 315 Km ². Wilayah kabupaten Klungkung sepertiganya ( 112,16 Km ²) terletak diantara pulau Bali dan dua pertiganya ( 202,84 Km ² lagi merupakan kepulauan yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Menurut penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung terdiri dari lahan sawah 4.013 hektar, lahan kering 9.631 hektar, hutan negara 202 hektar, perkebunan 10.060 hektar dan lain-lain 7.594 hektar. Kabupaten Klungkung merupakan dataran pantai sehingga potensi perikanan laut. Panjang pantainya sekitar 90 Km yang terdapat di Klungkung daratan 20 Km dan Kepulauan Nusa Penida 70 Km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus. Hanya sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah diatas 40 % (terjal) adalah seluas 16,47 Km2 atau 5,32 % dari Kabupaten Klungkung. Bukit dan gunung tertinggi bernama Gunung Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida. Sumber air adalah mata air dan sungai hanya terdapat di wilayah daratan Kabupaten Klungkung yang mengalir sepanjang tahun.
31
Kabupaten Klungkung terdiri dari empat kecamatan, yaitu: (1) kecamatan Klungkung, (2) kecamatan Banjarangkan, (3) kecamatan Dawan, dan kecamatan Nusapenida. Kecamatan Nusa Penida sama sekali tidak ada sungai. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida dalah mata air da air hujan yang ditampung dalam cubang oleh penduduk setempat. Kabupaten Klungkung termasuk beriklim tropis. Bulanbulan basah dan bulan-bulan kering antara Kecamatan Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung daratan sangat berbeda. Gambaran kecamatan Nusapenida terdiri dari tiga kepulauan yaitu pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan dan Pulau Ceningan, terdiri dari 16 Desa Dinas, Dengan Jumlah Penduduk 46,749 Jiwa (8.543 KK). Pulau Nusa Penida bisa ditempuh dari empat tempat yaitu lewat Benoa dengan menumpang Quiksilver/Balihai ditempuh +1 jam perjalanan, lewat Sanur dengan menumpang perahu jarak tempuh + 1,5 Jam perjalanan. Lewat Kusamba dengan menumpang Jukung jerak tempuh +1,5 jam perjalanan. sedangkan kalau lewat Padangbai dengan menumpang Kapal Boat yang jarak tempuh + 1 jam perjalanan. Secara umum kondisi Topografi Nusa Penida tergolong landai sampai berbukit. Desa - desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0- 3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3-8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8-15% dan 15-30% dengan kondisi tanah bergelombang dan berbukit. Mata pencaharian penduduk adalah pertanian dan sektor perikanan merupakan mata pencaharian utama oleh 6,68% tersebar pada desa-desa pesisir yaitu Suana, Batununggul, Kutampi Kaler, Ped dan Desa Toyapakeh. Di Pulau Lembongan 16,80% penduduk bergerak dibidang perikanan, dan Ceningan 12,88% mengingat kondisi dan topografi daerah maka yang cocok dikembangkan adalah Sektor Pertanian, dan Sektor Pariwisata. Kegiatan pendampingan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Klungkung dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 September 2008 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, Jalan Ngurah Rai, Semarapura; Telp. (0366) 21197; http://www.disdikklungkung.net; Email:
[email protected]; Fax: (0366) 25877. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, pengamatan terhadap unjuk kerja peserta dalam workshop, dan berbagai pertanyaan dan harapan yang dikemukakan oleh peserta, serta pembicaraan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa pejabat di bawahnya dapat disimpulkan hal-hal berikut: (1) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung berpotensi baik untuk melaksanakan perannya. (2) Action Plan yang telah disusun sangat feasible sehinga mereka akan bisa melaksanakannya dengan baik. (3) Kepala Dinas Pendidikan beserta seluruh jajarannya siap untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengembang Kurikulum. Memperhatikan berbagai persoalan yang dikemukakan oleh beberapa anggota TPK kabupaten kabupaten Klungkung adalah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat agar melakukan analisis terhadap potensi guru dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksinya sebagai agent of change di sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Di samping
32
itu, lebih memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui berbagai kegiatan akademis, seperti seminar, diskusi dan workshop yang berkaitan dengan tupoksi mereka sebagai pengembang kurikulum. 24. Kabupaten Kupang Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten tersebut telah memekarkan Kota Kupang, sebagai implikasinya pemerintahan kabupaten Kupang pindah kira-kira 30 kilometer dari kota Kupang, termasuk kantor Dinas Pendidikan kabupaten Kupang. Menurut kasi kurikulum, yakni bapak John Geli, tahun 2009 menurut rencana akan pindah ke kantor yang baru bersama-sama dengan kantor dinas yang lain. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pendampingan KTSP masih menggunakan kantor lama yang keberadaannya masih di dalam kota Kupang. Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah melaksanakan dan memilikinya. Hanya KTSP mereka masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Berkaitan dengan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan tanggal 17 – 21 November 2008 di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, mereka nampak lebih percaya diri karena pelatihan pengembangan KTSP, ditulis sendiri untuk setiap kelompok, lalu dipresentasikan untuk mendapat masukan dari kelompok lain. Selain itu, mereka senang sekali menerima materi-materi yang dikemas dalam CD dari Puskur. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru, kepala sekolah serius, hanya sebagian pengawas kurang serius dalam mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore. Pemberdayaan TPK kabupaten Kupang waktu terlalu singkat untuk menguasai materi bagi pendamping/pelatih pengembang kurikulum, meskipun mereka telah dibekali dengan CD. Karena bagi mereka tidak ada waktu untuk merefleksikan diri atau mengendapkan informasi. Bagi peserta yang dari SMA, SMK, dan SMP masih agak “menguasai” komputer karena umumnya memiliki komputer/laptop, sekurangkurangnya satu kelompok ada laptopnya, sedangkan SD, SLB, dan PAUD lemah dalam penguasaan komputer. Disamping mereka pada umumnya tidak memiliki laptop. Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali. 25. Kabupaten Landak Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Pontianak sejak kurang kebih 5 tahun yang lalu. Sebagai salah satu kabupaten baru, maka pembangunan dalam bidang pendidikan sedang melakukan penataan ke arah pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini tercermin melalui berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah, misalnya membangun sekolahsekolah yang mengalami kerusakan dan mendirikan sekolah baru, serta mengatur pendistribusian guru. Secara kuantitas, jumlah guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan masih kurang dilihat dari jumlah sekolah yang ada. SLB baru dirintis pada tahun ini sehingga baik jumlah guru dan peserta didiknya juga masih terbatas. Kabupaten Landak menjadi salah satu daerah pendampingan yang dipilih oleh Bidang Kurikulum Pendidikan Khusus – Pusat Kurikulum pada tahun 2008 ini,
33
sehingga untuk provinsi Kalimantan Barat jumlah kabupaten yang dilakukan pendampingan berjumlah 6 kabupaten. Kabupaten Landak termasuk daerah yang mudah dijangkau dari Kota Pontianak dengan jarak kurang lebih 400 km, dan tempuh kurang lebih 5 jam perjalanan darat. Tidak sulit untuk sampai pada kabupaten Landak karena kabupetan ini memiliki potensi sebagai daerah industri, pertanian, dan perkebunan yang menjadi salah satu pemasok pendapatan daerah yang utama. Kabupaten Landak juga merupakan jalur utama menuju Entikong dan Kuching Malaysia sehingga sangat strategis untuk dikembangkan menjadi daerah transit atausebagai daerah “Trans Kalimantan Barat”. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan boleh dikatakan sangat tinggi mengingat Bupati Kepala Daerah dan kepala Dinas Pendidikan setempat sangat konsern terhadap kemajuan pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal. Guna menciptakan tujuan tersebut, dibentuklan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dalam rangka menindaklanjuti Permen Diknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 serta perubahannya. Program-program yang mengarah kepada terciptanya kualitas pendidikan juga telah disusun yang salah satunya melalui pengembangan kurikulum dan penerapan kurikulum, memberdayakan guru melalui guru kunjung, bea siswa bagi guru dan siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Semua itu mendapatkan dukungan anggaran APBD yang cukup memadai. Pendirian sekolah-sekolah berstandar nasional (SSN) juga sedang dirintis baik SMP maupun SMA dan SMK. Potensi TPK kabupaten Landak Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Landak masih dlam taraf mengajuan ke Bupati Kepala Daerah untuk mendapatan pengesahan secara yuridis. Dilihat dari komposisi TPK (PAUD, SD, SMP, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang berjumlah kurang lebih 50 orang, maka yang bertindak sebagai TPK adalah sebanyak 40 orang saja, selebihnya diisi oleh pejabat struktural dan panitia. Latar belakang pendidikan TPK sebagian besar adalah tamatan sarjana (S1) dan didukung oleh anggota TPK dari unsur unsur pengawas. Dilihat dari komposisi dan latar belakang pendidikan TPK, maka dapat diharapkan bahwa pelaksanaan Permen Diknas dapat berjalan sesuai dengan rencana. Karena anggota TPK sendiri diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan. Sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, dalam pengarahannya Kepala Dinas Pendidikan menaruh harapan banyak kepada TPK bahwa warna pendidikan khususnya di kabupaten Landak menjadi tugas dan tanggung jawab TPK. Artinya mutu layanan pendidikan terletak dipundak TPK sebagai ujung tombak dalam pengelolaan kurikulum dan persekolahan. Kurikulum harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga apa yang dikuasai peserta didik benar-benar menjadi kebutuhannya. KTSP merupakan kurikulum operasional bagi sekolah maka gurulah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan potensi apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan daerah. Melihat dari komposisi TPK yang sebagian besar berlatar belakang sarjana (S1) tidaklah sulit apabila harapan tersebut dapat tercapai sejalan dengan kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana program kerja Dinas Pendidikan dan TPK.
34
Namun sayangnya harapan yang dituangkan dalam program kerja belum didukung oleh anggaran daerah sehingga tugas dan fungsi TPK secara organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini diakui oleh Dinas Pendidikan setempat bahwa program kerja TPK direncanakan untuk diusulkan ke pemerintah daerah pada tahun 2009 guna mendapatkan pendanaan agar pelaksanaan Permen Diknas Nomor 24 tentang Satndar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan khususnya dapat terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Sejalan dengan harapan tersebut, pengarahan Kepala Dinas Pendidikan setempat memberikan penekanan kepada keberadaan TPK kabupaten agar senantiasa bekerja keras dan mempelopori kesuksesan pelaksanaan Permen Diknas tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, serta potensi daerah agar tidak kalah dengan daerah lain.
26. Kabupaten Lebong Daerah Lebong merupakan daerah Pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong kurang lebih empat tahun yang lalu. Untuk mencapai daerah ini dari Jakarta naik pesawat, dan penerbangan Setelah dari Bengkulu, naik kendaraan umum memakan waktu antara 4-5 Jam. Ada 2 jalur utara dan selatan untuk sampai ke kabupaten ini. Daerahnya merupakan daerah pengunungan, tepatnya di kaki bukit Barisan. Pada musim hujan rawan akan Longsor. Pendapatan Asli Daerah adalah pertanian. Pelaksanaan kegiatan pendampingan KTSP oleh TPK kabupaten kepada satuan pendidikan pada tanggal 15 s.d 19 September 2008 bertempat di aula SLB Negeri Lebong, karena Dinas Pendidikan setempat belum mempunyai Aula. Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas, beliau mengucapkan terima kasih pada Pusat Kurikulum, dan Beliau berharap peserta agar serius mengikuti ini, karena nantinya akan diinformasikan kembali kepada teman-teman guru yang lebih meluas. Kegiatan berjalan dengan lancar, jajaran dinas sangat mendukung dalam kegiatan serta peserta semua hadir baik TPK maupun peserta 100 orang yang lain. TPK Di-SK-kan oleh Kepala Dinas yang akan diteruskan Ke Bupati. Beliau membaca surat edaran yang kami berikan dan menggaris bawahi hal yang berkaitan dengan Pembentukan TPK di kabupaten. Pihak Dinas melalui Kepala Bidang Dikdas akan minta bantuan ke Puskur kalau alokasi dana yang mereka rencanakan sudah ada dalam rangka pemantapan TPK kabupaten Lebong. Hasil yang dicapai dari kegiatan pendampingan dan workshop pengembangan KTSP mencakup: (a) SK. Tim Pengembang Kurikulum yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, (b) Daftar pertanyaan, serta (c) Dokumen KTSP selama kegiatan mencakup: a. Dokumen TK b. Dokumen I SD Negeri Muara Aman beserta silabus dan RPP c. Dokumen I SMP Lebong Utara yang telah dikritisi bersama antara TPK bersama satuan Pendidikan d. Silabus SMA e. Silabus SMK f. Dokumen 1 SLB dan Silabus g. Hasil Pendampingan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK
35
27. Kabupaten Lembata Letak Geografis: Lembata adalah sebuah pulau gugusan kepulauan Solor yang terletak dalam Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Secara geografis Lembata terletak pada posisi : 8°10' - 8°11' LS dan 123°12' - 123°57' BT. Batas Wilayah: Secara geografis Pulau Lembata terletak di sebelah timur pulau Flores dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Utara : Laut Flores; Selatan : Laut Sawu; Timur : Selat Alor; Barat : Selat Boleng dan Lamakera.dan memiliki luas wilayah 1.266,39 Km2. Kabupaten Lembata yang beribukota di Lewoleba ini memiliki 9 kecamatan, yaitu: Nubatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Omesuri, Buyasuri, Atadei, Nagawutung, dan Wulandoni. Jumlah desa: 137 Desa. Jumlah kelurahan: 7 Kelurahan. Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di pulau Lembata, dengan ibu kota, Lewoleba. Inilah salah satu kabupaten dari sepuluh kabupaten/kota yang penulis kunjungi yang agak”alot”dalam proses menuju ke kota tersebut. Penerbangan satu-satunya hanya dari Kupang dan menggunakan pesawat Merpati, jenis Casa yang memuat kurang lebih 20 orang. Penerbangan menuju ke Lewoleba hanya dua kali penerbangan dalam seminggu, yakni hari Selasa dan hari Kamis Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan pada tanggal 24 – 28 November 2008. Mengenai pelaksanaan KTSP, pada umumnya mereka telah melaksanakan dan memilikinya. Hanya KTSP mereka masih mengadopsi dan mengadaptasi dari sekolah lain. Berkaitan dengan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kepada satuan pendidikan yang dilaksanakan tanggal 24 – 28 November 2008 di aula SD Negeri, Lewoleba, mereka nampak lebih percaya diri karena pelatihan pengembangan KTSP, ditulis sendiri untuk setiap kelompok, lalu dipresentasikan untuk mendapat masukan dari kelompok lain. Selain itu, mereka senang sekali menerima CD dari Puskur. Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru dan kepala sekolah serius, hanya sebagian pengawas kurang serius dalam mengikuti kegiatan pendampingan ini dari pagi sampai sore. Padahal Kepala Dinas Pendidikan telah memberikan pengarahan dan mewajibkan kepada seluruh peserta untuk serius mengikuti pelatihan KTSP ini sampai selesai. Segala pekerjaan atau yang berkaitan tugas dengan Dinas Pendidikan untuk sementara ditunda terlebih dahulu. Kehadiran nara sumber dari Pusat Kurikulum adalah peristiwa langka. Oleh karena itu, manfaatkanlah kegiatan ini untuk menggali segala informasi agar permasalahan dalam penyusunan KTSP di kabupaten Lembata ini dapat tuntas. Saran tindak lanjut, mereka sangat mengharapkan kehadiran Pusat Kurikulum untuk memantau kemajuan KTSP sekurang-kurangnya setahun sekali. 28. Kabupaten Manggarai (Ruteng) Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², termasuk pulau Komodo, dengan penduduk ±600.000 jiwa. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², termasuk pulau Komodo, dengan penduduk ±600.000 jiwa. Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur terdiri dari 12 Kecamatan yaitu:
36
Cibal • Elar • Kota Komba • Lambaleda • Langke Rembong • Mborong • Ponco Ranaka • Reo • Ruteng • Sambi Rambas • Satarmese • Wae Rii. Besarnya Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan kondisi letak geografis dan jumlah penduduk yang cukup besar untuk suatu kabupaten yang menyebar menuntut kekuatan tim kerja yang satu padu dan utuh yaitu dimana TPK untuk mempunyai kemampuan substansi dan daya kerja yang kuat guna dapat memberikan pelayanan pendidikan yang merata bagi tenaga pendidik dan kependidikan.permasalahan Kabupaten Manggarai ialah terbatasnya sumberdaya manusia dan juga ketersediaan saran adan prasarana baik buku maupun peralatan pada dihampir semua jenis dan jenjang pendidikan yang memadai guna memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Tantangan dunia pendidikan membentang dihadapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melawan keterbatasan sarana & prasarana guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Pelatihan yang benar-benar mengandalkan komputer baik dalam mengembangkan maupun mendapatkan informasi darinya nampaknya perlu dilihat kembali . Kondisi yang beragam diantara peserta juga mengindikasikan bahwa sebagian peserta belum pernah mendapatkan informasi maupun pemahaman tentang KTSP yang utuh, meskipun pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum pun belum menjawab semua permasalahan yang ada di tingkat satuan pendidikan khususnya dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam komponen-komponen kurikulum yang akan atau sudah dikembangkan di satuan pendidikan. Strategi penyampaian dan pelatihan dalam bentuk workshop perlu dipikirkan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Kemauan pihak dinas untuk memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum khususnya dalam menangani permasalahan derahnya secara mandiri perlu direspon dengan memberikan bantuan teknis yang memang belum memadai yang dimiliki oleh TPK Manggarai. Apa yang telah dilakukan Pusat kurikulum mungkin tidak dapat berhenti disitu saja namun harus ada tindak lanjut yang lebih oprasional lagi guna melengkapi kemampuan-kemampuan yang mungkin belum dimiliki sepenuhnya oleh TPK Kabupaten Manggarai. Monitoring dan evaluasi mungkin tidak lagi dilakukan dengan memangil mereka di tingkat Provinsi, tetapi monitoring dan evaluasi seyogyanya dilakukan oleh Pusat Kurikulum sudah sampai pada tingkat bantuan dan supervisi utuh pada tingkat satuan pendidikan bahkan sampai dengan guru. Daerah Manggarai mungkin perlu dilihat , dicermati, dibina secara lebih khusus karena alasan keterbatasan itu. Tim Pusat tidak hanya memberikan bantuan-bantuan yang bersifat teoritis lagi tetapi harus sudah pada tataran oprasional memberikan contoh, memberikan pendampingan yang dibutuhkan didaerah dalam menjawab tuntutan implikasi dari implementasi standar nasional pendidikan. 29. Kabupaten Manggarai Barat (Lab Bajo) Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Manggarai Barat Bupati Manggarai Barat dalam pidato sambutan pembukaan kegiatan menegaskan bahwa factor utama untuk peningkatan mutu pendidikan adalah pembinaan budi pekerti siswa. Pada zaman orde baru pembinaan budi pekerti dilakukan melalui pendidikan pancasila, penataran P4 dan ada badan khusus yang menanganinya, yaitu
37
BP7. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pola pembinaan seperti itu dianggap sudah tidak sesuai lagi karena bersifat indoktrinasi. Orang-orang pintar memandang cara indoktrinasi tersebut sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Seiring dengan hal tersebut, pendidikan moral dan budi pekerti seakan “hilang” dan tidak lagi menjadi penentu ketercapaian hasil belajar siswa. Belakangan ini kita merasakan situasi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi “kacau”. Mahasaiswa sudah sering “bolos” karena sibuk turun ke jalan, kekerasan di mana-mana, orang-orang mulai merasakan ketidaknyamanan, sedikit-sedikit bentrok, dan kekerasan dianggap cara yang paling ampuh untuk menyelsaikan masalah. Anakanak sekolah menengah ke bawah juga ikut-ikutan. Kondisi semacam ini membuat kita prihatin, khususnya bagi masyarakat Manggarai Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Manggarai Barat menegaskan bahwa pendidikan budi pekerti harus ditingkatkan pelaksanaanya. Tim pengembang kurikulum ini diharapkan mampu menampung dan meuwujudkan pesan moral masyarakat yang demikian. Bupati mensinyalir, persolan lain dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Manggarai Barat terletak di sikap mental guru. Pada umumnya guru-guru kita “enggan” untuk mengubah pola pikir dan strategi mengajar. Akibatnya, pembaharuan dalam pendidikan sulit dilakukan. Di samping itu, kreatifitas guru juga rendah karenanya guru lebih suka menjalankan apa yang diinstruksikan. Semua ini mengakibatkan kreatifitas menjadi tidak berkembang. Jika kreatifitas guru tidak berkembang, tentunya siswa juga demikian. Guru yang tidak kreatif lebih cenderung mendorong siswa untuk tidak kreatif. Pemberdayaan TPK dalam Pendampingan Satuan Pendidikan Sesuai dengan surat edaran Mendiknas Nomor 33 tahun 2007, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat telah menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang pengesahannya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati. Surat Keputusan itu saat ini sedang dalam proses. Anggota TPK yang berjumlah 52 orang yang pada umumnya terdiri dari tenaga-tenaga yang telah mengikuti berbagai pelatihan sejak KBK dan KTSP baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Di samping itu, sebagian besar anggota tim (pengawas dan guru senior) ini juga sudah sering ditugasi untuk melakukan berbagai pelatihan terhadap satuansatuan pendidikan guru-guru baik di sanggar-sanggar seperti MGMP, MKKS, dan gugus. Namun demikian, tugs-tugas yang dilakukan Tim tersebut belum ditunjang dengan program kerja TPK yang tersusun secara terjadwal dikarenakan belum ditunjang dengan pendanaan yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, belum semua sekolah yang menerapkan KTSP. Sebagian sekolah masih bingung, karena belum ada informasi yang jelas, informasi yang diterima selalu berbeda setiap ada yang ikut pelatihan. Berbeda narasumber, berbeda juga informasi yang disampaikan. Sampai saat ini masih sering terjadi perdebatan terutama dalam hal menjabarkan SK dan KD menjadi indicator, penetapan materi pokok strategi pembelajaran, dan penilaian. Khusus untuk penilaian, belum ada kesepakatan dan format yang baku. Pada umumnya guru ingin ada format yang baku dan petunjuk yang lengkap dari pusat sehingga tidak bingung lagi untuk menerapkannya.
38
Karena masih banyak satuan pendidikan yang masih kebingungan, maka sebagian dari mereka menunda untuk menerapkan KTSP. Alasan lain mengapa mereka belum menerapkan KTSP adalah kurangnya sarana pendukung seperti bahan ajar, sarana dan prasaran belajar lainya, termasuk mata pelajaran muatan local. Program Kerja TPK ke Depan Beberapa program yang mendesak, yaitu membuat draft Peraturan Daerah untuk pelajaran Budi Pekerti. Peraturan daerah tersebut harus disertai pedoman penyelanggaraan dan bahan ajarnya. Secara internal, TPK membutuhkan pelatihan tentang pengembangan model-model penilaian yang praktis digunakan oleh guru di samping pemantapan pemahaman tentang KTSP secara keseluruhan. Secara eksternal, beberapa kegiatan yang telah direncanakan antara lain melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang dilakukan secara bertahap di setiap kecamatan. Ada kemungkinan akan dibentuk sub TPK di tingkat kecamatan mengingat persebaran lokasi satuan pendidikan yang berjauhan. Program kerja tersebut akan menggunakan biaya APBD tahun 2009, tahun ini belum ada biaya. Beberapa Persoalan yang Perlu Dituntaskan 1. Kesimpangsiuran pemahaman tentang format silabus dan RPP, termasuk menafsirkan SK dan KD menjadi indicator, materi pokok, kegiatan pembelajaran dan penilaian. 2. Pemahaman tetang pelajaran tematik yang sering keliru, yaitu memposisikan tema sebagai tujuan pembelajaran sehingga kompetensinya sering terabaikan. 3. Pemilihan kata kerja operasional dalam merumuskan indicator, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran sering campur aduk dan rancu. 4. Guru belum terampil menggunakan dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan KTSP. 5. Guru masih banyak yang bingung dalam menetapkan alokasi belajar tatap muka di SMK. 30. Kabupaten Morowali Pemerintah daerah Kabupaten Morowali telah mentapkan Agribisnis sebagai unggulan daerah. Persoalannya bagaimana potensi unggulan ini dapat ditindaklanjuti melalui pengembangan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini, proses pembelajaran dilaksanakn di samping mencapai standar nasional, juga perlu diarahkan untuk pengembangan potensi unggulan tersebut. Pelaksanaan KTSP sebagaimana yang diatur melalui Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 sudah menjadi komitmen semua satuan pendidikan di Kabupaten Morowali. Di satu sisi, satuan pendidikan ingin konsisten dengan aturan tersebut terutama aturan yang menyatakan bahwa paling lambat tahun 2009 semua satuan pendidikan sudah menerapkan KTSP. Dalam rangka menyongsong hal ini, masingmasing satuan pendidikan berusaha untuk mempersiapkan diri. Untuk tahap awal, kepala satuan pendidikan dan semua unsure sekolah mencoba mempelajari dan mengadopsi KTSP yang ada, terutama yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Secara umum, informasi dan berbagai dokumen sudah sampai di sekolah, namun untuk memahaminya membutuhkan waktu yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan juga sudah memprogramkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pelatih, namun pendanaannya masih dalam
39
perjuangan ke Pememrintah Daerah dan DPRD. Namun demikian, sebagian besar dari peserta bantuan professional TPK sudah memperoleh sosialisasi baik di tingkat local maupun eional. Namun sangat disayangkan, dalam proses sosialisasi belum semua unsur warga sekolah yang dilibatkan. Umumnya terkonsentrasi kepada guru itupun guru bidang studi tertentu padahal KTSP adalah milik semua warga sekolah yang harus dipahami oleh semu awrga sekolah. Akibat sosialisasi yang tidak utuh (parsial) pemahaman semua komponen warga sekolah menjadi tidak sama. Kondisi ini mengakibatkan kesiapan sekolah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan KTSP menjadi berkurang. Contoh-contoh yang diberikan dalam pelatihan tidak konkrit dan tidak aplikatif, sebagai contoh, selama ini kami menerima informasi dalam berbagai pelatihan tentang penyusunan silabus bukan mendapatkan ilmu melainkan kesan yang mengakibatkan tugas guru semakin rumit dan berat. Akibatnya, guru hanya karena “terpaksa‟ menyusun silabus, bukan karena kebutuhan. Selama ini masih terjadi, maka selama itu pula antara silabus dan proses pembelajaran tidak terkait secara utuh. Silabus dibuat sebagai kelengkapan administrasi, namun proses pembelajaran tidak didasarkan atas silabus tersebut. TPK dan guru-guru perlu dibekali dengan pelatihan penyusunan silabus yang konkrit dan aplikatif. Sejumlah persoalan yang belum mampu dijawab antara lain: (1) Apakah IPS terpadu di SMP merupakan keharusan atau pilihan. Jika keharusan mengapa dalam contoh/model pembelajaran IPS dikatakan pembelajaran IPS secara terpadu merupakan pilihan. Jika pilihan, mengapa nama mata pelajaran di struktur kurikulum dicantumkan IPS bukan geografi, sejarah, dan ekonomi. (2) bagaimana cara mudah menerapkan pembelajaran tematis di SD. Guru mengalami kebingungan ketika harus mengevaluasi. Yang terjadi dilapangan, umumnya guru melakukan pembelajaran memposisikan tema sebagai tujuan pembelajaran sehingga yang dievaluasi bukan kompetensi yang mengacu kepada indicator masing-masing mata pelajaran. Yang dievaluasi temanya. Akibatnya sulita untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa sebagainya yang dituangkan dalam Standar isi Pendidikan. (3) Apakah ada ketentuan bahwa yang menyusun SK dan KD serta menetapkan jenis muatan yang akan diterapkan di sekolah adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Jika demikian, bagaimana dengan kondisi dan potensi daerah yang beragam, apakah muatan lokalnya harus tetap sama? Sejumlah persoalan lain yang muncul selama dalam proses kegiatan adalah: Apa makna pengembangan diri ekivalen 2 jam pelajaran seminggu? Apa bedanya mata pelajaran oleh raga sebagai pelajaran biasa (regular) dengan kegiatan olehraga dalam rangka pengembangan diri. Penrapannya di sekolah sering tumpang tindih, bagaimana merancang pembelajaran agar tidak tumpang tinidih?. Belum semua guru paham tentang komponen KTSP karena belum semua guru dilibatkan dalam sosialisasi. Indikator yang disusun tidak seimbang dengan ketersediaan waktu, bagaimana caranya agar proses pembelajaran efektif? Apakah langkah-langkah dalam menetapkan KKM? Apakah KKM harus sama untuk semua mata pelajaran, bisakah KKM berubah di tengah jalan?,
40
berapakah angka KKM terndah yang dibolehkan? Berapakali maksimim remedial dilakukan? Bagaimana cara menyusun SK dan KD Muatan Lokal.? Semua persoalan tersebut telah didiskusikan bersama-sama, umumnya peserta merasa puas karena di samping membahas secara pleno, masing-masing peserta berkesempatan membahas di kelompok secara lebih mendalam. Sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat. 31. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan dengan ibu kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ±25.664 km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pahri Azhari yang dilantik pada tanggal 29 Juli 2008 menggantikan Alex Noerdin. Kecamatan: Babat Toman • Sanga Desa • Batang Harileko • Keluang • Lais • Sekayu • Sungai Keruh • Plakat Tinggi • Sungai Lilin • Bayung Lencir • Lalan KTSP dimulai Tahun Pelajaran 2007/2008 sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik negeri maupun swasta dalam lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, bagi sekolah yang mampu dapat menyusun sendiri kurikulumnya sementara bagi sekolah yang belum mampu dapat menginduk ke sekolah yang telah mampu. Proses penyusunan kurikulum biasa dilakukan dengan cara adopsi, adaptasi, atau menyusun sendiri tetapi diharapkan pada akhirnya masing masing sekolah dapat menyusun kurikulum dengan cara menyusun sendiri mengingat karakteristik masing masing sekolah sangat variatif sehingga dibutuhkan sosok kurikulum yang cocok dengan lingkungannya. Di bawah ini disampaikan kekuatan, kelemahan, permasalahan, tantangan, dan upaya antisipasi. Kekuatan : Tersedianya sumberdaya yang dapat difungsikan sebagai narasumber KTSP diantaranya : para pengawas, guru, dan instruktur; tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang keterlaksanaan KTSP; Tersedianya dana terkait baik yang dikelola oleh sekolah atau diknas pendidikan kab Muba yang dapat difungsikan untuk pelaksanaan KTSP; Tersedianya dokumen rujukan KTSP; Apresiasi yang tinggi dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin. Kelemahan : Terbatasnya kemampuan Kepala Sekolah da Guru memahami konsep KTSP, menyusun dokumen KTSP, dan melaksanakan KTSP di ruang kelas; Terbatasnya sarana dan sarana yang tersedia dalam menunjang keterlaksanaan KTSP; Terbatasnya dana yang tersedia untuk memperlancar pelaksanaan KTSP, Permasalahan : Keterlaksanaan KTSP dalam Kabupaten Musi Banyuasin masih belum maksimal karena disebabkan berbagai faktor diantaranya ketersediaan dana, sarana , prasarana,dan ketrampilan mengajar guru, Tantangan : Lemahnya Ketrampilan Mengajar Guru yang sesuai dengan konsep KTSP; Belum ada perubahan paradigma dari pembelajaran konservatif menuju pembelajaran yang sesuai dengan konsep KTSP dalam diri Kepala Sekolah dan para guru; Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar pelaksanaan KTSP,
41
Antisipasi : Peningkatan kualitan ketrampilan mengajar guru; Penyediaan dokumen rujukan KTSP dalam jumlah memadai; Penyiapan dana yang memadai untuk kelancaran KTSP; Membantu melengkapi penyiapan sarana dan prasarana 32. Kabupaten Ngada Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Pemberdayaan daerah atau sekolah ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan mutu serta pemerataan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Oleh karena itu melalui kegiatan bantuan teknis TPK dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan sekolah dalam rangka melaksanakan Permendiknas. Sehingga diharapkan TPK mampu mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK di Kabupaten Ngada agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk dan memantapkan TPK, serta tersusunnya program kerja TPK Kabupaten Ngada. Peserta yang terlibat adalah yang termasuk sebagai TPK sejumlah 50 orang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas, kepala sekolah, dan guru, serta sebanyak 100 orang peserta sebagai responden (yang didampingi) dari jenjang dan jenis PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus. Kegiatan pendampingan oleh TPK kepada satuan pendidikan di kabupaten Ngada diawali dengan pemberian pre test kepada TPK untuk mengetahui sejauh mana pemahaman TPK mengenai pengembangan kurikulum. Dilanjutkan dengan pemaparan materi secara pleno, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan kerja kelompok menurut jenis satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB. Setelah itu TPK mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Selain itu TPK menyusun rencana tindak (action plan) dan kemudian hasil workshop tersebut di presentasikan oleh masing-masing kelompok. Tim Pengembang Kurikulum sudah sebagian paham mengenai pengembangan kurikulum. Yang perlu ditekankan yaitu perlunya kesinambungan antar silabus dan RPP yang disusun oleh guru-guru karena terkadang SK, KD, indikator, dll yang ada pada silabus dan RPP berbeda. Tidak semua TPK pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai KTSP. Untuk itu perlu adanya pemerataan bagi yang mengikuti pelatihan atau sosialisai tentang kurikulum dan perlunya penyebaran informasi mengenai kebijakan kurikulum yang terbaru. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya koordinasi antara TPK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada dalam hal pengembangan kurikulum. 33. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Ogan Komering Ulu terletak sebelah selatan kota Palembang dengan ibu kotanya Baturaja. Kota Batu Raja, tempat kegiatan berlangsung berjarak 200 kilometer dari kota Palembang. Secara umum, hamppir semua sekolah telah menyusun KTSP,
42
namun setelah dilakukan anlisis terhadap beberapa KTSP oleh TPK kabupaten OKU sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan masing-masing dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masih dalam tahap adopsi, sebagian sekolah telah menguraikan secara lengkap tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh satuan pendidikan setempat. Menurut Kepala seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten OKU, sudah semua satuan pendidikan mendapat sosialisasi KTSP, tetapi belum melibatkan semua guru. Dengan juga dengan pengembangan dan pelaksanaan KTSP. Sudah semua satuan yang menyusun dan melaksanakannya, namun belum semuanya sesuai dengan harapan. Sebagian besar masih belum memperlihatkan kekhasan, terutama dalam keunggulan-keunggulan lokal yang dapat dikembangkan baik yang dikembangkan melalui bahan ajar lokal atau muatan lokal. Persoalannya adalah, umunya TPK belum menerima pelatihan tentang pengembangan muatan local dan bahan ajar local. Untuk itu, TPK dan satuan pendidikan membutuhkan bantuan teknis berupa workshop dan pelatihan yang bersifat teknis. Kegiatan Banprof dan pendampingan ini diawali dengan penyampaian informasi oleh Kepala Dinas Pendidikan tentang perkembangan pendidikan di kabupaten OKU, khususnya KTSP. Kepala Dinas Pendidikan menekankan bahwa pola-pola bantuan professional dan pendampingan ini sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Selama ini yang dilatih hanya orang-orang tertentu saja, namun dengan pola “turun ke bawah”, maka peluang untuk melibatkan sebanyak mungkin peserta menjadi terbuka, sehingga proses sosialisasi semakin cepat. Selanjutnya, Tim Pusat menyampaikan beberapa kebijakan terkini tentang KTSP dan kaitannya dengan peran TPK kabupaten OKU. Selanjutnya, masing-masing satuan pendidikan berkelompok membahas berbagai permasalahan sehubungan dengan penyusunan dan implementasi KTSP. Kegiatan berikut adalah pleno membahas semua persoalan-persoalan satu persatu. Pada hari terakhir, TPK Kabupaten OKU melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang diawali dengan “need assessment dengan menghimpun berbagai persoalan kemudian dibahas di masing-masing kelompok. Hal-hal positif yang ditemui di antaranya adalah ternyata sosialisi KTSP di OKU berjalan sejak tahun 2004 pada saat KBK diimplementasikan secara terbatas. Kemudian, pada tahun 2005 dan sampai sekarang terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dana, yaitu APBN melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pusat, APBD, dan swadaya sekolah. Pola ini mempercepat pemahaman. Ke depan, Dinas Pendidikan telah memprogram kegiatn lanjuta, tahun 2008 ini sudah direncakan melakukan workshop untuk 225 orang guru dari semua satuan pendidikan yang didukung oleh biaya APBD. Hal positif lainnya, TPK yang baru dibentuk ini sebagian besar anggotanya telah lama aktif sebagai instruktur. Hanya sebagian kecil yang belum terlatih, terutama untuk pendidikan khusus, Pakt A, Paket B, dan Paket C kesetaraan, dan TPA. Untuk pendidikan usia dini dan TK, sudah cukup maju, hanya saja persoalan yang sering muncul adalah pandangan masyarakat yang keliru tentang pendidikan usia dini, akibatnya mereka selalu menuntut hal-hal yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anaknya. Sebagai contoh, seorang anak yang berusia di bawah 5 tahun seharusnya masuk TK “0” kecil, orangtuanya memkasa agar anaknya masuk ke TK besar. Demikina juga dalam hal pembelajaran, umumnya orang tua menuntut anaknya sudah diajari membaca sejak dini.
43
Dalam penyelenggaraan kegiatan, semua pihak berperan aktif sehingga proses pelaksanaan berjalan lancer. Pada saat pendampingan, masing-masing anggota TPK berperan secara katif menggali berbagai permasalahan dari peserta, dan berupaya semaksimal mungkin membantu mencarikan jalan keluarnya. Berdasarkan kondisi yang ada, baik TPK, peserta dari satuan pendidikan, mapun Dinas Pendidikan sangat berharap dukungan professional dari Pusat terutama Pusat Kurikulum Bentuk dukungan professional yang diharapkan bukan lagi sekedar sosialisasi atau penataran dengan metode satu arah, melainkan workshop-workshop atau bengkel-bengkel yang yang mendorong atau merangsang tumbuhnya kreatifitas guru. Sebelum terjun lebih jauh lagi, TPK berharap bahwa jaringan komunikasi antara Tim Pusat dengan TPK kabupaten OKU terus terjalin sehingga hal-hal yang perlu diatasi dapat dikonsultasikan secara rutin. 34. Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Banten yang secara geografis terletak di selatan kota Serang. Kabupaten ini juga memiliki kekayaan alam yang dapat dikembangkan menjadi sentra industri, misalnya pertanian, perkebunan (melinjo), dan juga perikanan. Tidak terlalu sulik untuk menuju ke kabupaten Pandeglang karena bisa ditempuh melalui kota Serang ataupun melalui kabupaten Lebak. Keberadaan TPK kabupaten pada dasarnya mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaaan dari peserta terutama dalam pelaksanaan KTSP, mulai dari kurangnya sarana prasarana, penentuan indikator, penilaian, penentuan KKM, remedial, ulangan/ujian, raport, metode belajar, dan sebagainya. Semua masalah tersebut dapat diatasi dan dicarikan jalan keluarnya dengan baik. Pada beberapa guru masih ada paradigma bahwa KTSP adalah dokumen yang sudah jadi dan apabila sudah dilaksanakan maka tidak dapat diubah walaupun terjadi keasalahan. Menurut mereka perubahan pada silabus dan RPP hanya dapat dilakukan secara bersama-sama dalam MGMP dan tidak dapat dilakukan secara individual. Padahal hakikat dari KTSP adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh sekolah yang disusun bersama oleh warga sekolah (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah), sehingga apabila ada kekeliruan sekolah (guru) yang bersangkutan dapat langsung merubahnya tanpa perlu mengadakan pertemuan dengan MGMP. Pada penentuan KKM, ada semacam kebingungan peserta dalam menentukan KKM dikaitkan dengan kondisi real sekolah. Beberapa guru menyatakan tidak sesuai dengan target KKM yang ditentukan sekolah yang terlalu tinggi, padahal kemampuan intake siswa yang masuk jauh di bawah ketentuan sekolah. Selanjutnya ketika KKM ditinggikan dan siswa dapat mencapai lebih tinggi dari KKM nya, ternyata setelah ujian nasional ternyata nilainya sangat rendah dibandingkan dengan KKM sekolah, hal ini membuat guru kebingungan, sehingga guru sulit menentukan KKM. Pada kegiatan ini telah dijelaskan secara panjang lebar dan tuntas kaitan antara standar kompetensi, penilaian, KKM, remedial, dan ujian. Kegiatan pendampingan KTSP oleh TPK kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 27 September 2008. Dalam pelaksanaannya sendiri tidak mengalami hambatan berarti karena TPK yang direkrut sering mengikuti pelatihan
44
dan workshop baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah sehingga tidak terlalu sulit untuk menyamakan persepsi mereka dalam hal kebijakan terutama tentang KTSP. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengumpulkan peserta per satuan pendidikan di sekolah dan menyajikan materi serta mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan metode diskusi, workshop, dan presentasi. Tim Pusat melakukan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum kepada TPK kab./kota dan satuan pendidikan TPK kab./kota mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan KTSP dan berdiskusi dengan tim pusat mencari solusinya TPK kab./kota melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dalam menyusun KTSP Satuan pendidikan menyusun dokumen KTSP TPK kab./kota mempresentasikan hasil pendampingan
35. Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Donggala sejak kurang kebih 6 tahun yang lalu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 400 km ke arah Utara perbatasan propinsi Gorontalo dan sebelah selatan ke perbatasan dengan kabupaten Poso. Sebagai salah satu kabupaten baru, maka dalam bidang pendidikan sedang dilakukan penataan ke arah yang lebih baik. Secara kuantitas, jumlah guru yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan masih kurang, jika dilihat dari jumlah sekolah yang ada. Kemudian, kabupaten Parigi merupakan daerah yang sangat strategis dilihat dari segi geografi karena sebagai daerah perlintasan ke arah kabupaten-kabupaten lain. Sebagai kabupaten baru, maka penataan insfastruktur juga sedang giat-giatnya dibangun, dimana kabupaten ini memiliki PAD yang sangat besar terutama dari sektor perkebunan, pertanian, kelautan, dan lainnya. Kabupaten Parigi Moutong menjadi salah satu daerah pendampingan yang dipilih oleh Bidang Pendidikan Khusus – Pusat Kurikulum pada tahun 2008 ini, sehingga untuk provinsi Sulawesi Tengah jumlah kabupaten yang mendapatkan pendampingan sebanyak 6 kabupaten, yaitu: kabupaten Parigi Moutong, kabupaten Morowali, kabupaten Banggai, kabupaten Kepulauan Banggai, kabupaten Toja Una-una, dan kabupaten Poso. Kabupaten Parigi Moutong termasuk daerah yang mudah dijangkau dari Kota Palu dengan jarak lebih kurang 95 Km yang dapat ditempuh selama 2-3 jam perjalanan dengan kendaraan. Tidak sulit untuk sampai pada kabupaten Parigi Moutong karena kabupetan ini memiliki potensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu pemasok pendapatan daerah yang utama. Kabupaten Parigi Moutong juga merupakan jalur utama menuju kabupaten Morowali, Poso, Banggai, Banggai Kepulauan, Toja Una-una, Luwu, Donggala, dan Gorontalo di sebelah Utara. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan boleh dikatakan sangat tinggi mengingat Kepala Daerah (Bupati) sangat konsern terhadap kemajuan pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal. Hal ini ditunjukkan dengan direnovasinya beberapa sekolah yang mengalami kerusakan. Guna menciptakan tujuan tersebut, dibentuklan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dalam rangka menindaklanjuti Permen Diknas nomor 22, 23, dan 45
24 tahun 2006 serta perubahannya. Program-program yang mengarah kepada terciptanya kualitas pendidikan juga telah disusun yang salah satunya melalui pengembangan kurikulum dan penerapan kurikulum, memberdayakan guru melalui guru kunjung, bea siswa bagi guru dan siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Semua itu mendapatkan dukungan anggaran APBD yang cukup memadai. Potensi TPK kabupaten Parigi Moutong Tim Pengembang Kurikulum (TPK) kabupaten Parigi Moutong masih dalam taraf usulan ke Bupati Kepala Daerah untuk mendapatan pengesahan secara yuridis. Dilihat dari komposisi TPK (PAUD, SD, SMP, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang berjumlah kurang lebih 50 orang sudah terwakili. Namun dari 50 orang tersebut hanya 38 orang yang bertindak sebagai TPK dengan berbagai latar belakang pendidikan. Dilihat dari latar belakang pendidikan yang sebagian besar tamatan sarjana (S1), maka dapat diasumsikan tidak terlalu sulit TPK dalam melaksanakan program-program yang telah disusun. Keterlibatan unsur pengawas menjadi TPK menambah kekuatan tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan potensi yang dimiliki TPK, dalam pengarahannya Kepala Dinas Pendidikan menaruh harapan banyak kepada TPK dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Parigi Moutong. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga apa yang menjadi kebutuhan peserta didik betul-betul dapat dikuasainya. KTSP merupakan kurikulum operasional bagi sekolah maka gurulah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan potensi apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan daerah. Keberadaan TPK dalam melaksanakan aktivitasnya belum ditunjang oleh pendanaan yang memadai sehingga program-program yang telah dirancang belum berjalan optimal. Permasalahan ini diakui oleh Dinas Pendidikan setempat bahwa program kerja TPK direncanakan untuk diusulkan ke pemerintah daerah pada tahun 2009 guna mendapatkan pendanaan agar pelaksanaan Permen Diknas Nomor 24 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dapat terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Di samping itu, luasnya wilayah dan jumlah sekolah yang ada memungkinkan kurangnya pengawasan baik oleh Dinas Pendidikan maupun oleh TPK itu sendiri. Sebagai contoh, jumlah sekolah PAUD/TK sebanyak 227 sementara yang sudah menerapkan kurikulum baru sebanyak 125 sekolah. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB sudah 100% mengacu pada KTSP. SLB sudah 100% karena jumlah sekolah yang ada hanya 1 sekolah. Seiring dengan permasalahan yang dihadapi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan setempat memberikan penekanan kepada keberadaan TPK kabupaten agar senantiasa bekerja keras dalam rangka memajukan mutu pendidikan di kabupaten Parigi Moutong, karena kabupaten Parigi Moutong ini memiliki potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan Visi kabupaten Parigi Moutong dua dasawarsa ke depan, yaitu menjadi kabupaten yang paling maju di Sulawesi Tengah. Ketercapaian Visi ini, menurut Kepala Dinas Pendidikan, sangat ditentukan oleh mutu pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
46
Sekolah Menengah Atas, hingga Sekolah Menengah Kejuruan. Perencanaan Kurikulum yang didesign sendiri secara benar oleh guru/sekolah, diikuti dengan implementasi, assessnment dan tindak lanjut yang efektif diharapkan dapat mencetak tamatan (output-outcome) yang berkualitas, profesional dan tentunya menjadi aset daerah dalam memajukan kabupaten Parigi Moutong dalam segala bidang/aspek kehidupan.
36. Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan ibukotanya Curup. Kabupaten Rejang Lebong berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi di sebelah utara, Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah selatan, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan ketahun, Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah barat, dan berbatasan dengan Kabupaten Rawas Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak di daerah pegunungan Kaba, yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Bukit Barisan. Sehingga wilayah Kabupaten Rejang Lebong berhawa sejuk dengan curah hujan yang cukup tinggi. Obyek wisata yang ada antara lain Danau Mas Harun Bestari, pemandian/sumber Suban air panas, dan pada waktu tertentu muncul bunga Raflesia di hutan. Jarak dari Ibukota Provinsi Bengkulu ke Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih 85 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan kondisi jalan baik namun menanjak. Penduduk Rejang Lebong berasal dari etnis Rejang, Serawai, Minang, Jawa dan lain-lain. Kegiatan ekonomi penduduk pada umumnya pertanian dan perkebunan kopi. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 10 sampai dengan 14 September 2008 bertempat di Aula Dewan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Suprapto, Talang Rimbo Lama, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong, Kepala Cabang Dinas/UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: a. Surat Keputusan (SK) Pembentukan TPK Kabupaten Rejang Lebong melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 163 Tahun 2008. b. Hasil workshop, meliputi: Dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB), dan Action Plan dari masing-masing kelompok. Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancer karena didukung, antara lain TPK sudah terbentuk melalui SK Bupati, sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Walaupun demikian ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan
47
perhatian, antara lain ada beberapa kelompok satuan pendidikan (PAUD, SD, dan SLB) masih kurang kesempatan mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis. Meskipun TPK Kabupaten Rejang Lebong telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, namun dilihat dari struktur kepengurusan dan keanggotaan belum mencerminkan panduan/rambu-rambu dan juga belum mengakomodir kepentingan setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, SK TPK tersebut perlu direvisi dari aspek kepengurusan dan keanggotaannya. 37. Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan antar negara yaitu antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk sampai diperbatasan diperlukan waktu 2 Jam melalui darat. Daerah ini merupakan daerah pertanian. Waktu tempuh sekitar 6 jam darat dari kota Pontianak. Semula ini merupakan Kota kabupaten dengan ibu kota Singkawang. Kemudian daerah tersebut dimekarkan dan singkawang berdiri sendiri. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 13 September 2008 bertempat di SMP Negeri 1 Sambas. Kegiatan dibuka oleh kepala Dinas. Kebijakan daerah untuk satuan pendidikan semua SD sudah melaksanakan/menerapkan KTSP masuk tahun ke dua begitu juga untuk SMP untuk SMA dan SMK belum semua menerapkan KTSP dan untuk SLB Belum, mereka masih mengumpulkan informasi. Dari SLB menanyakan KTSP-nya, masing-masing jenis kelainan, atau model lain. Selama kegiatan berlangsung baik dan juga didukung oleh panitia/pihak sekolah. Ruang yang digunakan ruang kelas. Dan saat kegiatan kelompok dalam pendampingan memakai beberapa ruang Kelas. Kegiatan ditutup oleh Kabid Dikmen, beliau merasa senang dan pola-pola yang disampaikan akan dikembangkan, dan berharap kegiatan pendampingan seperti ini perlu diteruskan sehingga sekolah dapat mengembangkan progamnya maksimal. Hasil dari kegiatan tersebut berupa KTSP dan model silabus dari masing-masing satuan pendidikan, program TPK ke depan, juga hasil isian format pendampingan yang isinya antara lain permasalahan yang berkenaan dengan penyusunan KTSP, kendala dalam pelaksanaan, solusi yang diberikan oleh kelompok, juga saran yang diberikan oleh tim pendamping. Kesimpulan dari kegiatan pendampingan KTSP tersebut bahwa sudah sebagian besar satuan pendidikan menggunakan KTSP namun masih dalam tahap adaptasi dan bahkan adopsi. Oleh karena itu, dalam pendampingan ini ditekankan agar TPK dapat menyusun KTSP secara mandiri serta dapat melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. 38. Kabupaten Seluma Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Pemberdayaan daerah atau sekolah ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan mutu serta pemerataan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Oleh karena itu melalui kegiatan bantuan teknis TPK dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan
48
sekolah dalam rangka melaksanakan Permendiknas. Sehingga diharapkan TPK mampu mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK di Kabupaten Seluma, Bengkulu agar dapat melakukan pembinaan serta pendampingan secara kontinyu kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk dan memantapkan TPK, serta tersusunnya program kerja TPK Kabupaten Seluma. Peserta yang terlibat adalah yang termasuk sebagai TPK sejumlah 50 orang dan satuan pendidikan lainnya sebanyak 100 orang dari jenjang dan jenis PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus. Kegiatan pendampingan oleh TPK kepada satuan pendidikan di kabupaten Seluma diawali dengan pemberian pre test kepada TPK untuk mengetahui sejauhmana pemahaman TPK mengenai pengembangan kurikulum. Dilanjutkan dengan pemaparan materi secara pleno, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan kerja kelompok menurut jenis satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB. Setelah itu TPK mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Selain itu TPK menyusun rencana tindak (action plan) dan kemudian hasil workshop tersebut di presentasikan oleh masingmasing kelompok. TPK Kabupaten Seluma sudah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kabupaten Seluma. Dan sementara ini sedang dibuatkan draft agar SK tersebut dapat ditandatangani oleh Bupati. Tim Pengembang Kurikulum sudah sebagian besar paham mengenai pengembangan kurikulum. Dari hasil workshop tentang penyusunan KTSP (silabus dan RPP), RPP yang disusun masih samar-samar, belum terbaca apabila digunakan oleh orang lain. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak semua TPK pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai KTSP. Untuk itu perlu adanya pemerataan bagi yang mengikuti pelatihan atau sosialisai tentang kurikulum dan perlunya penyebaran informasi mengenai kebijakan kurikulum yang terbaru. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya koordinasi antara TPK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dalam hal pengembangan kurikulum. 39. Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah Tingkat II di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Flores, dengan ibukotanya di Maumere. Kabupaten Sikka sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ende, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi menjadi 8 Kecamatan, dan memiliki obyek wisata berupa Taman wisata alam laut gugus Teluk Maumere, Pantai Nangahure, Pantai Waliti, dan lain-lain. Kabupaten Sikka juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang transportasi diantaranya Bandara Wai Oti. Kegiatan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum dan workshop pengembangan kurikulum di Kabupaten Sikka dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2008 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Mawar No. 2 Maumere. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas
49
Pendidikan Kabupaten Sikka, Kepala UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Melalui kegiatan bantuan teknis ini diperoleh hasil, antara lain: (a) Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka No.: Pend. 421/43/2008 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. (b) Hasil workshop, meliputi: Dokumen KTSP (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB), dan Action Plan dari masing-masing kelompok. Analisis Pre dan Post Test Kegiatan dapat berjalan lancer karena didukung beberapa hal, yaitu: Sebagian besar peserta sudah beberapa kali mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum dan perangkatnya baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Adanya kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka yang telah menyusun tim dan program kerja untuk menyusun silabus di beberapa kelompok satuan pendidikan, yaitu penyusunan Silabus untuk sekolah dasar di wilayah Kabupaten Sikka dan bahkan untuk SLB telah disusun silabus untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur Namun demikian kegiatan ini kurang memperoleh hasil maksimal karena bersamaan dengan beberapa kegiatan, antara lain: Menghadapi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung pada hari Sabtu, 14 Juni 2008. Pelantikan bupati yang baru saja berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini, ternyata pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka (Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa pejabat lain) sedang ada kegiatan kunjungan ke daerah. Bersamaan dengan kegiatan ini ternyata di Dinas juga sedang melaksanakan kegiatan Pelatihan SD dan SMP satu atap. 40. Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota Sintang. Secara geografis wilayah Kabupaten Sintang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serawak (Malaysia Timur), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapus Hulu, sebelah barat berbatasan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi. Wilayah Kabupaten Sintang dilalui Sungai Kapuas yang melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang dan Kentungau, sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai, sampai Ambalau dan menuju ke Propinsi Kalimantan Timur. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Sintang dapat ditempuh melalui transportasi darat dengan kendaraan Bis Malam. Sebenarnya untuk mencapai wilayah Kabupaten Sintang dapat dilalui dengan pesawat terbang karena memiliki Bandar Udara, namun sudah beberapa tahun tidak beroperasi lagi. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 1-5 Desember 2008, bertempat di Aula Kampus STAN (Yayasan Melati Sintang), Jalan M. Saad No. 3, Sintang 78611, 50
Provinsi Kalimantan Barat. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang, ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain: Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor 136 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008. Hasil workshop, meliputi: Identifkasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok Analisis Dokumen KTSP (SMP dan SDLB), Action Plan dari masing-masing kelompok Analisis data pre-post tes serta umpan balik dari peserta Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena Kabupaten Sintang telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan KTSP sejak tahun 2007 dan sudah banyak sekolah pada beberapa jenjang dan jenis pendidikan sudah menyusun dokumen KTSP dan melaksanakannya. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah SK TPK Kabupaten Sintang yang masih ditandatangani oleh Kepala Dinas, belum ditetapkan melalui SK Bupati. 41. Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan yang berjuluk "Seribu Rumah Gadang" (karena masih banyaknya rumah tradisional Sumsel yang masih ada sampai saat ini) merupakan kabupaten baru hasil pemekaran (empat tahun lalu) dari Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan yang berhawa sejuk ini mempunyai semboyan "Sarantau Sasurambi" yang menggambarkan sejarah asal usul nenek moyang penduduk di kabupaten ini, merupakan daerah perbukitan yang subur dan kaya sumber daya alam seperti gas alam, tambang emas, biji besi namun belum digali secara optimal, karena kurangnya tenaga SDM yang kompeten. Ibarat gayung bersambut, jika sekolah daerah ini berhasil melaksanakan KTSP dengan benar, niscaya akan mampu menghasilkan SDM yang dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam dan membangun daerah ini dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Bila demikian, pada akhirnya kabupaten ini menjadi lebih makmur dan sejahtera rakyatnya. Daerah ini tidak hanya sebagai lumbung beras dan terkenal dengan beras Soloknya yang enak dan mahal harganya, tapi juga berkembang menjadi daerah yang penghasil gas alam dan juga tambang biji besi dan batu mulia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal dengan kebun sawit dan karet serta tehnya.
51
Wilayah kabupaten ini penduduknya masih relatih sedikit dengan daya dukung sumber daya alam dan kesuburan tanahnya, terlihat aman tenteram dan damai. Jumlah seluruh guru di wilayah ini sekitar 1600 orang, sekitar 30%-nya telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan KTSP yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah seperti LPMP, Direktorat, Puskur, Perguruan Tinggi, dan sebagainya. Sedangkan tim TPK kabupaten yang berjumlah sekitar 50 orang sudah seluruhnya mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan berbagai instansi pemerintah. Walaupun semua anggota tim TPK Kabupaten telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan KTSP, namun pemahaman mereka belum kokoh baik secara konsep maupun praktek pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat pada nilai pre dan pos tes yang diselenggarakan Puskur dan hasilnya masih kurang dari 50%, yang artinya mereka hanya menguasai materi pre dan pos tes kurang dari setengah pengetauan dan keterampilan yang seharusnya mereka kuasai. Namun demikian, ada beberapa guru yang nampaknya telah menguasai secara konsep maupun peraktek pelaksanaan dalam beberapa aspek KTSP. Di awal kegiatan setelah dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan (Videl Effendi) mulai terlihatlah aspek-aspek mana dalam KTSP dan silabus yang mereka masih belum paham baik secara konsep maupun dalam pelaksanaannya. Hal tersebut nampak pada pertanyaan yang mereka ajukan, antara lain: (1) Bagaimana bentuk LHB atau Rapor yang baku? Soalnya mereka menerima penjelasan dari Tim LPMP Provinsi berbeda lagi dari yang mereka terima sebelumnya?; (2) Bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan tematik? Soalnya dia mendengar katanya kalau mengajar dengan menggunakan pendekatan tematik, nama mata pelajaran tidak terlihat lagi, mana yang benar?; (3) Bagaimana caranya menyusun SK dan KD untuk mata pelajaran Muatan Lokal?; (4) Bagaimana cara menentukan KKM? Kalau tuntutan UN saja hanya 5.50, apakah tepat kalau menentukan angka KKM juga sekitar 5,50? Tim Puskur menjawab pertanyaan butir 1: Seharusnya dengan informasi atau penjelasan yang berbeda-beda dari berbagai pihak akan semakin memperkaya dan memantapkan Tim TPK untuk menetapkan bentuk Rapor yang terbaik bagi wilayah ini. Ini era otonomi, di mana sekolah mempunyai hak untuk menentukan sendiri bentuk Rapor yang dipakai, yang penting mampu meberi alasan yang rasional atas manfaat yang diperoleh bagi siswa, orangtua, guru, pihak Dinas, dan juga masyarakat pada umumnya, serta bagi jaminan masa depan siswa dan masyarakat dan bangsa ini. Sekarang bukan lagi zamannya aparat daerah terus menerus minta petunjuk kepada pemerintah pusat. Pertanyaan lain dijawab atau dijelaskan dengan memberikan contoh kongkrit yang dibangun dari peserta sendiri. Dari penjelasan yang diberikan Tim Puskur, mereka nampaknya puas, bahkan salah seorang kepala seksi Dinas Pendidikan merasa optimis untuk melangkah ke depan dalam menyusun dan melaksanakan KTSP walaupun tahun depan merupakan batas akhir tahun pelaksanaan KTSP seperti tertuang dalam Permen Diknas Nomor 24/2006. Pada sesi selanjutnya Tim Puskur menyajikan materi KTSP dengan penekanan pada bagian yang mereka masih belum memahami dan memberikan contoh-contoh kongkrit sehingga membantu pemahaman mereka.
52
Kegiatan pendampingan ini boleh dikatakan berhasil karena telah mencapai hasil seperti yang telah ditargetkan sebelumnya. Selain itu, dalam kegiatan pendampingan ini terdapat beberapa hal positif yang bisa dijadikan sebagai aset penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pendampingan oleh TPK kepada guru/kepala sekolah satuan pendidikan. Beberapa hal positif tersebut antara lain: (1) Kepala Dinas sendiri (Bpk Videl Effendi) yang membuka kegiatan ini dan menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan KTSP dengan sungguh-sungguh walau secara efektif baru mulai tahun 2008 ini; (2) Dua Kasi dari Dinas (Pak Suwirman dkk) terus menyemangati peserta selama kegiatan berlangsung; (3) kegiatan ini diselenggarakan di ruang sidang suatu hotel yang cukup megah, mungkin saja ini menambah semangat atau antusiasme peserta dan berperan aktif dalam diskuisi dan bertanya (walau sedang berpuasa); (4) Ada beberapa anggota TPK yang telah menguasai dengan cukup baik dalam pembelajaran tematik, pengembangan kurikulum Mulok, sehingga kalau disatukan merupakan tenaga TPK yang potensial untuk membina guru dan sekolah; (5) TPK yang berjumlah 50 orang telah terbentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah (bpk Bupati); (6) Panitia juga bekerja dengan cepat dan efektif; (6) dalam kegiatan ini guru hadir 100%. Sambutan Kepala Dinas pada penutupan kegiatan ini, memberikan peringatan agar semua pihak yang terkait harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan KTSP yang merupakan kebijakan Depdiknas. Walaupun kabupaten ini baru mulai melaksanakan saat ini, insya Allah dengan kerja keras kita semua, akan dapat melaksanakan KTSP di seluruh sekolah yang ada di wilayah ini. Seandainya nanti di tahun 2009 masih ada satu sekolah saja yang belum melaksanakan KTSP, pihak Dinas akan dibuat repot karena harus mengurus izin untuk menyelenggaarakan sekolah yang belum melaksanakan KTSP. Kepala Dinas minta semua pihak untuk saling bahu membahu dalam melaksanakan KTSP ini. Dengan pembekalan yang dilaksanakan oleh Tim Puskur, Kepala Dinas merasa optimis sekolah akan dapat melaksanakan KTSP. Kepala Dinas menantang kesediaan Puskur untuk datang kalau nanti diundang untuk memantapkan TPK dalam melaksanakan pembinaan di wilayah ini. Terima kasih atas kerja sama ini. 42. Kabupaten Sumba Barat Kegiatan bantuan teknis ini dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 14 Juni 2008 bertempat di gedung SMA Negeri 1 Waikabubak. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya antara lain bahwa bantuan teknis ini sangat berarti dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. KTSP pada hakekatnya sama dengan KBK. Berkaitan dengan otonomi daerah yang berimbas kepada otonomi pendidikan mesti harus dilaksanakan oleh sekolah. Pengembangan KTSP beserta lampirannya seperti silabus dan rpp harus dibuat dan dilaksanakan oleh sekolah. Perlu diketahui, bahwa TPK Kabupaten Sumba Barat anggotanya tinggal satu orang sedangkan sisanya ke Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai akibat pemekaran daerah dan akhirnya kepada peserta diharapkan untuk mengikuti secara sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, ini adalah kesempatan yang langka apalagi ini penyelenggaranya dari Pusat(Pusat Kurikulum).
53
Kegiatan ada dua tahapan. Tahap pertama kelompok TPK yang berjumlah 50 orang yang mendapat materi pemberdayaan untuk membina melatih kepada satuan pendidikan yang belum pernah mendapat sosialisasi dari lembaga terkait. Ini dilaksanakan pada hari pertama dan kedua, sedangkan hari ketiga digunakan kelompok TPK guna mendampingi kelompok 100 seratus guna dibina dan dilatih menyusun KTSP. Strategi kegiatan disampaikan melalui berbagai metode diantaranya: ceramah dengan menggunakan powerpoin dengan variasi diskusi, tanya jawab, workshop, dan sebagainya. Ceramah digunakan karena hampir semua peserta belum memiliki informasi hakekat KTSP, Silabus, dan RPP, termasuk teknik penilaiannya. Profil Daerah Kabupaten Sumba Barat terletak di pulau Sumba. Di pulau tersebut ada empat kabupaten yakni: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Dua yang terakhir adalah kabupaten pemekaran. Keempat kabupaten itu merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkenaan dengan hal itu, setelah berbincang-bincang dengan pihak dinas, berdiskusi, dan mengatur jadwal, mereka telah membentuk TPK Kabupaten Sumba Barat. Mereka mengirimkan wakil pada saat rapat persiapan dengan para Kepala Dinas Pendidikan se Indonesia di Yogyakarta tanggal 4 – 6 Maret 2008. Konon katanya perwakilan yang hadir tidak mengikuti penuh hanya datang dua hari alasannya dipanggil oleh kepala dinas. Menurut informasi kepala dinas, bahwa TPK sudah terbentuk, hanya karena sebagian besar anggota TPK mengikuti/menginduk kabupaten pemekaran yakni kabupaten Sumba Barat Daya, maka TPK kabupaten Sumba Barat perlu diganti. Masalah/Kendala Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah yang terisolasi dari segi geografis, informasi, ekonomi, dan sebagainya. SDM di dinas pendidikan umumnya masih rendah. Staf umumnya tidak menguasai/mengoperasikan komputer. Pengetikan surat tugas baik kelompok 50 orang yang merupakan TPK Kabupaten Sumba Barat dan surat tugas kelompok 100 orang diketik sendiri oleh Kepala Bidang Ketenagaan hingga pukul 22.00 WITA. Dari kegiatan bantuan teknis itu yang memiliki komputer/laptop hanya satu orang. Jika ada yang memiliki flasdisk umumnya banyak virusnya. Hal Positif yang Ditemukan Selama kegiatan berlangsung umumnya para peserta baik guru maupun pengawas sangat serius dan antusias mengikuti kegiatan bantuan teknis ini dari pagi sampai sore. Tampak dari seringnya bertanya, serius dalam diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas lainnya. Mereka sangat senang diberi satu keping CD yang berisi antara lain: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta model-model KTSP dari Pusat Kurikulum per peserta secara gratis, biasanya mereka membeli. Sebagai Tim Pengembang Kurikulum
54
tingkat kabupaten mereka sangat bangga, yang akan bertugas mensosialisasikan, melatih, dan membina KTSP di wilayahnya. 43. Kabupaten Sumba Timur Dalam kegiatan pendampingan penyusunan KTSP di Kab Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim petugas menggunakan beberapa metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan penugasan. Ceramah digunakan untuk menyampaikan sebagian materi yang berkaitan dengan KTSP dalam bentuk power point. Diskusi digunakan untuk melatih peserta memahami secara mendalam penyusunan berbagai model KTSP di semua jenjang pendidikan. Penugasan dilakukan untuk peserta menyusun KTSP dengan merivisi KTSP yang sudah ada. Hasil-hasil dari kegiatan pembelajaran itu bisa dirangkum sebagai berikut: (a) Pemberian materi, (b) Model KTSP untuk PLB, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing 1 dokumen. Permasalahan Penerapan KTSP Di Kab. Sumba Timur Hasil penjaringan informasi tentang efektifitas pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan KTSP di Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini kami sampaikan hasil wawancara dengan peserta, antara lain: a. Dengan adanya kegiatan pendampingan penyusunan KTSP yang telah dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum Depdiknas, peserta merasa gambaran tentang hakekat KTSP semakin jelas dan langkah-langkah pelaksanaannya juga semakin dipahami. b. Cakupan materi yang dibahas selama kegiatan pendampingan tim pengembangan kurikulum kurang sesuai dari sisi waktu. c. Peserta berharap program kegiatan pendampingan penyusunan KTSP semacam ini terus dilakukan khususnya dalam bentuk workshop KTSP sehingga semua silabus, kompetensi dasar dan RPP bisa dibimbing pembuatannya secara lebih intensif. d. Alokasi waktu yang diberikan dalam program kegiatan pendampingan penyusunan KTSP dirasakan tidak mencukupi untuk membahas semua secara menyeluruh, sehingga masih banyak hal ingin dipertanyakan oleh peserta kepada nara sumber namun waktu tidak mencukupi. Dari hasil kegiatan pendampingan penyusunan KTSP di Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa disimpulkan bahwa: a. Kegiatan pendampingan penyusunan KTSP yang telah dilakukan oleh Pusat Kurikulum bermanfaat bagi sekolah dan guru peserta pada semua jenjang pendidikan yang tergabung dalam tim pembuat KTSP di sekolahnya masingmasing. b. Banyaknya pertanyaan yang masih ada menunjukkan antusiasme peserta dan terhadap kegiatan ini, dan c. Meningkatnya minat, persepsi peserta menunjang semangat untuk bekerja menyempurnakan KTSP di sekolah-sekolah di Kab. Sumba Timur. 44. Kabupaten Tabanan Pembangunan Pendidikan di Tabanan 55
Dalam sambutan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, ditekankan bahwa pelaksanaan bendidikan harus berbasis potensi dan kebutuhan local. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan kondisi geografis, potensi daerah Tabanan adalah daerah agraris (pertanian). Untuk itu, dalam rangka membangun kehidupan masyarakat kabupaten Tabanan khususnya, kita perlu mengarahkan pembangunan pada pertanian atau industri agraris. Selama ini terjadi “pembelokkan” arah pembangunan ke industri-industri non agraris. Pembangun industri non agraris tersebut pada akhirnya menimbulkan banyak masalah karena umumnya pembangunan industri tersebut menggusur lahan pertanian yang subur. Lama kelamaan lahan-lahan produktif menjadi habis menjadi bangunan pabrik, sementara pabrik tersebut tidak sesuai dengan potensi daderah. Atas dasar iru, kegiatan bantuan teknis dan pendampingan tim pengembang kurikulum (TPK) kabupaten Tabanan ini sangat strategis mengingat kemampuan pengembangan kurikulum masih belum memadai. Peraturan pememrintah secara nasional menyatakan bahwa masing-masing satuan pendidikan harus mengembangkan kurilumnya sendiri sehingga sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah sekitarnya. Kurikulum merupakan penentu arah pendidiakn, oleh karena itu, apabila kurikulum dikembangkan mengacu kepada potensi dan kebutuhan masyarakat dan daerah setempat, tentunya hasil yang dipeoleh lebih dapat diberdayakan secara maksimal. Kondisi ini pula akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan tingkat kekerasan, karena produk pendidikan menghasilkan manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas tidak akan melakukan hal-hal yang merasahkan orang lain. Dampak selanjutnya, para generasi muda akan mampu menyeleksi perilaku apa yang harus mereka tampilkan dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Tayangan televise, peredaran narkoba, dan pergaulan bebas yang “berkeliaran” di sekitar kehidupan anak muda akan mudah mereka kendalikan. “Semua itu boleh lewat, tetapi tidak akan pernah singgah”, kata ketua Dewan Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan. Sehubungan dengan fungsi pendidikan dalam membangun karakter profesionalisme seseorang, maka pendidikan usia dini harus memperoleh prioritas pembinaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil belajar. Dikatakan demikian, karena usia dini adalah masa-masa pendting dalam membangun karakter peserta didik. Apabila karakter sudah dibangun sejak kecil, untuk membangun kemampuan akademik tidak sulit. Namun apabila, siswa hanya menguasai pengetahuan dan keterampilan dengan baik, tetapi tidak memiliki karakter dan sikap yang kondusif, maka kemungkinan mereka akan mengalami kegagalan dalam kehidupan. Persoalan kita saat ini banyak PUD yang diproyekan, artinya mereka hidup dan bias jalan karena ada proyek, begitu proyek habis, habis kegiatannya. Untuk itu ke depan, Dewan Pendidikan akan memperjuangkan agar anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan, paling tidak 20% dari total anggaran. Pendidikan usia dini akan diprioritaskan. Hal ini untk menjaga agar dunia pendidikan jangan salah dalam mengarahkan anak, terutama di usia dini. Dengan demikian diharapakn kita konsisten dalam menciptakan layanan yang berkualitas kepada peserta didik degan melengkapi sarana prasarana dan peningkatan kualitas atau profesionalisme guru. Guru harus
56
professional, sehingga pembangunan masyarakat yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dapat diwujudkan. Dalam hal kualitas layanan pemerataan pendidikan, tingkat melanjutkan pendidikan terutama pendidikan dasar dapat dikatakan telah tuntas, hal ini dibuktikan dengan APK yang mencapai 106 % , ini berarti di atas target nasional, yaitu 95%. Hanya saja, pemerintah daerah belum berani mencanangkan apalagi mewujudkan pendidikan gratis. Secara keseluruhan, ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan, namun ada beberapa anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya budaya kawin muda, tamat SD, terutama anak perempuan sudah dikawinkan oleh orang tua mereka. Penyebab lain adalah motivasi untuk melanjutkan pendidikan rendah, sehingga dengan sengaja mereka tidak mau sekolah. Ini yang kita sebut sebagai „orang-orang yang tercecer‟. Untuk kelompok masyarakat yang demikian, diperlukan pendekatan budaya agar timbul kesadaran bahwa pendidian itu penting. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah telah melaksanakan pembangunan kelas-kelas jauh untuk tingkat SMP. Saat ini kelas-kelas jauh ini sudah dibangun terutama tempat-tempat yangh membutuhkan layanan pendidikan SMP. Untuk mendukung itu semua, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Dalam kaitan untuk menghasilkan pendidik yang professional itu, TPK kabupaten Tabanan harus profesional. TPK kabupaten Tabanan sudah dibentuk dan saat ini SK Bupati sedang dalam proses penandatangan. Dalam SK tersebut disebutkan tugas pokok dan funsgi TPK dan kewajiban pemerintah daerah dalam upaya mendukung kelancaran kegiatan TPK dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang terdiri Pejabat structural di Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala Sekolah, dan guru dari semua jenjang dan satuan pendidikan, yaitu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sesuai dengan tujuan secara umum, yaitu mempersiapkan TPK yang professional, dalam kegiatan bamibingan dan pendampingan dilakukan workshop, diskusi dan presentasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman ril kepada TPK dalam menyempurnakan dokumen KTSP yang telah disisun. Dalam proses diskusi di kelompok masing-masing terungkap bahwa dokumen KTSP, baik dokumen 1 maupun dokumen 2 baru tahap adopsi. Setelah dilakukan kajian, disimpulkan bahwa dokumen yang ada belum dapat “dikatakan” sebagai KTSP, karena belum ada sama sekali unsure-unsur yang melihatkan kekhasan satuan pendidikan yang bersangkutan, termasuk silabus dan RPP-nya. Hal ini wajar, karena beberapa waktu yang lalu, Dinas Pendidikan baru memberikan instruksi untuk membuat, sementara para pengembang KTSP di masing-masing satuan pendidikan belum dibekali dengan pemahaman yang benar tentang KTSP itu sndiri. Demikian juga dengan silabus dan RPP, umumnya masih bersifat „adopsi”, guru belum “berani” menyusun silabus dan RPP yang berbeda dengan contoh yang dikembangkan oleh Pusat, dan bahkan bahan ajarpun belum disesuaikan dengan konteks setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, TPK kabupaten Tabanan harus terus menindaklanjuti dengan berbagai program pelatihan dan workshop agar setiap satuan pendidikan memiliki rasa percaya diri dalam menyusun KTSP yang benar-benar milik mereka sendiri dengan kekhasannya masing-masing. Dalam kegiatan juga terungkap bahwa, kegiatan ini adalah kegiatan pertama yang melibatkan semua jejang pendidikan, selama ini pembekalan dilakukan secara terpisah, dan yang paling aktif
57
hanya kelompok SMA, sementara pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan khusus hamper tidak terjamah. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilakukan selama lima hari dengan rincian kegiatan, hari pertama pembahasan strategi kegiatan dan persiapan secara administrasi an kelengkapan pelatihan. Hari kedua penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Sesi ini juga diikuti dengan diskusi dan yenta jawab serta kerja kelompok membahas persoalan-persoalan yang dialami oleh guru dalam pengembangan KTSP. Hari Ketiga workshop untuk melakukan kajian terhadap KTSP yang sudah disusun berdasarkan analisis konteks sehingga dapat disimpulkan bahwa KTSP yang disusun belum kontekstual. Hari kempat presentasi kelompok, dan hari kelima menyusun laporan kegiatan. 45. Kabupaten Timur Tengah Selatan Surat Edaran Mendiknas No 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, mengamanatkan bahwa Tim sosialisasi KTSP di Kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim terdiri atas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota tersebut yang memiliki kemampuan untuk menyusun KTSP dan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Tim bertugas: a) melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota; b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayah kabupaten/kota. Pemberdayaan daerah atau sekolah disamping untuk memenuhi tuntutan dari UU tersebut juga ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan mutu serta pemerataan pendidikan. Dalam kaitan ini Pusat Kurikulum akan melakukan kegiatan bantuan teknis Tim Pengembang Kurikulum daerah yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan sekolah dalam rangka melaksanakan Permendiknas. Tujuan dari kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan kurikulum ini antara lain membentuk dan memantapkan Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya diharapkan TPK dapat melakukan pendampingan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayahnya. Melalui kegiatan ini diharapkan menghasilkan SK TPK kabupaten Timor Tengah Selatan, Program Kerja TPK Kabupaten Timor Tengah Selatan, Contoh-contoh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dibuat oleh TPK dan yang dibuat oleh satuan pendidikan pada saat TPK mendampingi dalam pengembangan kurikulum. Kegiatan ini melibatkan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdiri dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB serta satuan pendidikan yang akan didampingi oleh TPK dalam mengembangkan kurikulum. Strategi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemaparan materi, diskusi serta tanya jawab, workshop antara lain: 1) menyusun program kerja TPK Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk masing-masing satuan pendidikan, 2) TPK mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan jenjang
58
pendidikan masing-masing, 3) TPK mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum per jenjang pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh TPK mengenai hasil workshop yang dikerjakan. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini antara lain, terbentuknya Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Timor Tengah Selatan ditandai dengan adanya SK, program kerja yang dibuat oleh TPK Kabupaten Timor Tengah Selatan, Contoh-contoh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dibuat oleh TPK dan satuan pendidikan sebagai hasil workshop, dan hasil pre test serta post test. Kegiatan bantuan teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di propinsi Timor Tengah Selatan telah terselenggara sesuai dengan rencana walaupun pada saat kegiatan berlangsung, Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan sedang mengalami masalah intern, sehingga dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan tidak terlalu sering mendampingi Tim Pusat. TPK yang telah terbentuk diharapkan untuk melakukan koordinasi kerja sebagai kelanjutan kegiatan bantuan teknis TPK untuk menyamakan persepsi tentang konsep KTSP dan pengembangannya, kemudian TPK melakukan pendampingan kesekolah-sekolah guna menyusun KTSP. Selain itu perlu adanya komunikasi antara pihak dinas pendidikan dan TPK dalam pengembangan kurikulum. 46. Kabupaten Timur Tengah Utara Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di Pulau Timor. Secara geografis wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah daratan dan pada umumnya berbukit-bukit. Adapun batas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu dan Republic Democratic Timor Leste (Ocusi), di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Belu, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Untuk mencapai wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditempuh dengan transportasi darat dari Kota Kupang, dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada satuan pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan selama 5 hari dari Tanggal 3-8 Juli 2008, bertempat di Aula SD Kenari, Jalan Basuki Rachmad, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Pimpinan dan Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Flores Timur, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan antara lain melalui presentasi/pemaparan, diskusi, dan workshop dalam bentuk kerja kelompok. Presentasi/pemaparan dan diskusi dilakukan oleh tim Puskur berkaitan dengan kebijakan departemen pendidikan nasional tentang KTSP. Workshop melalui kerja kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi hasil dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan. Kegiatan Pendampingan Pengembangan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum kepada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Utara, ini menghasilkan beberapa dokumen, antara lain:
59
Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara No: Pend. 421.9/655/TK-SD/TTU/2008 tentang Pembentukan TPK Kabupaten Timor Tengah Utara (sementara ditandatangani oleh PLH Kepala Dinas) Hasil workshop, meliputi: Analisis Dokumen KTSP (SMP dan SDLB), Action Plan dari masing-masing kelompok Identifkasi Masalah/Kendala dan Solusi masing-masing kelompok Analisis data pre-post tes serta umpan balik dari peserta Namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah SK TPK Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih ditandatangani oleh PLH Kepala Dinas, belum ditetapkan melalui SK Bupati. 47. Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli terletak diantara 115' 13' 48" sampai 115' 27' 24" Bujur Timur dan 8' 8' sampai 8' 31' 87" Lintang Selatan. Posisinya berada ditengah-tengah Pulau Bali sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki pantai/laut. Luas Kabupaten Bangli sebesar 520,81 Km atau 9,25% dari luas Propinsi Bali, ketinggian dari permukaan laut antar 100 – 2152 meter sehingga tanaman apa saja bias tumbuh di daerah ini. Secara fisik dibagian Selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi sekitar 40 km. Luas wilayah yang ada sekitar 2.855 Ha. Kabupaten Bangli sebagian besar daerahnya merupakan dataran tinggi. Batas Wilayah Kabupaten Bangli Sebelah Utara:Berbatasan dengan Kabupaten Buleleng Sebelah Timur:Berbatasan dengan Kabupaten Karangasem Sebelah Barat:Berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Badung Sebelah Selatan:Berbatasan dengan Kabupaten Gianyar Luas 520,81 km² Jumlah Penduduk 197.210 jiwa dengan kepadatan 378,6 jiwa/km² Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan TPK yang berlangsung di Kabupaten Bangli sebenarnya telah mengalami beberapa kali pemunduran jadwal .Tanggapan pemerintah Kabupaten Bangli sendiri cukup baik. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kaitannya dengan peserta; sebagian kecil nampak kurang antusias dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan. Terkesan para peserta kurang konsentrasi, banyak yang tidak hadir. Bagi mereka yang hadir mengikuti kegiatan, mereka sering meninggal kan kegiatan dengan alasan tertentu; misalnya mengikuti kegiatan di kabupaten, mengikuti upacara adat ngaben, dan sebagainya. Sejumlah peserta terasa kurang yakin terhadap realisasi peran TPK Kabupaten dalam oprasionalisasinya ke depan. Nampaknya masih belum ada kesadaran dari pihak dinas bahwa TPK merupakan kebutuhan mereka dan bukan kebutuhan Puskur, oleh karena itu mereka masih mengharap-harap bantuan lagi dari Puskur.Hal ini dapat dipahami karena dari apa yang dialami dan diceritakan peserta bahwa dari yang sudah-sudah sejumlah perencanaan kandas ditengah jalan. Jaringan Kurikulum yang pernah ada hilang begitu saja. Untuk itu TPK Kabupaten Bangli perlu penguatan-penguatan , dukungan-dukungan baik dari Pusat maupun daerah yang dapat memberikan keyakinan dan semangat pada anggota TPK pada keberadaan
60
dan peran TPK dalam menyebarkan dan memberikan bantuan teknis kepada Satuan Pendidikan dan guru di lapangan. Dalam verifikasi surat keputusan yang berhubungan dengan keberadaan dan peran keanggautaan TPK Kabupaten Bangli semula ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan ditingkatkan menjadi keputusan Bupati, dan usulan inipun disepakati oleh Kepala Dinas Kabupaten Bangli. Dalam hal penyampaian materi pada saat pelatihan berlangsung proses pemahaman berlangsung cukup sulit mengingat materi yang diberikan ayng dalam beberapa hal dirasa baru oleh sebagian peserta. 48. Kabupaten Pagar Alam Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Pemberdayaan daerah atau sekolah ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan mutu serta pemerataan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara mandiri. Oleh karena itu melalui kegiatan bantuan teknis TPK dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di jajaran dinas pendidikan dan sekolah dalam rangka melaksanakan Permendiknas. Sehingga diharapkan TPK mampu mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan TPK di Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Dari kegiatan ini diharapkan dapat membentuk dan memantapkan TPK, serta tersusunnya program kerja TPK Kabupaten Pagar Alam. Peserta yang terlibat adalah yang termasuk sebagai TPK sejumlah 50 orang dan satuan pendidikan lainnya sebanyak 100 orang dari jenjang dan jenis PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus. Kegiatan pendampingan oleh TPK kepada satuan pendidikan di kabupaten Pagar Alam diawali dengan pemberian pre test kepada TPK untuk mengetahui sejauh mana pemahaman TPK mengenai pengembangan kurikulum. Dilanjutkan dengan pemaparan materi secara pleno, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan kerja kelompok menurut jenis satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB. Setelah itu TPK mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Selain itu TPK menyusun rencana tindak (action plan) dan kemudian hasil workshop tersebut di presentasikan oleh masing-masing kelompok. Sebelum penutupan TPK diberikan instrumen post test. Tim Pengembang Kurikulum sudah banyak yang memahami tentang pengembangan kurikulum. Yang perlu ditekankan yaitu perlunya kesinambungan antar silabus dan RPP yang disusun oleh guru-guru karena terkadang SK, KD, indikator, dll yang ada antara silabus dan RPP tidak sama. Tidak semua TPK pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai KTSP. Untuk itu perlu adanya pemerataan bagi yang mengikuti pelatihan atau sosialisai tentang kurikulum. TPK juga harus selalu saling berkoordinasi khususnya dalam hal membahas kebijakan terbaru mengenai kurikulum agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu juga perlu ditingkatkan koordinasi antara TPK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pagar Alam dalam hal pengembangan kurikulum sehingga rencana kerja (action plan) yang sudah
61
dibuat TPK dapat terlaksana serta mendapat dukungan dari dinas pendidikan Kabupaten Pagar Alam. Peserta juga berharap agar kegiatan pelatihan dan sosialisasi seperti ini sering diadakan dan ditindaklanjuti secara terpogram. 49. Kota Palembang Pendampingan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) oleh Tim Pengembang Kutikulum (TPK) kabupaten/kota kepada satuan pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada tim pengembang kurikulum (TPK) kabupaten/kota untuk dapat melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Implikasi dimaksud adalah pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 dan 23 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan memberikan arahan dalam penyusunan KTSP bagi satuan pendidikan. Sosialisasi KTSP dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Edaran Mendiknas nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengamanatkan bahwa Tim Sosialisasi KTSP dibentuk oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim terdiri atas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang memiliki kemampuan dalam menyusun KTSP bagi satuan pendidikan. Tim bertugas untuk: a) melakukan sosialisasi Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006 kepada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di wilyah kabupaten/kota; dan b) melatih dan membina secara terus menerus dalam pengembangan KTSP kepada satuan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota. Kota Palembang merupakan salah satu daerah tingkat dua yang dipilih sebagai daerah pendampingan pengembangan KTSP. Daerah ini dipilih karena keberadaan TPK telah terbentuk. Keberhasilan pelaksanaan KTSP sebagaimana diamanatkan dalam Permen Diknas No. 24 tahun 2007 menjadi kebanggaan TPK dimana kota Palembang sebagai barometer terwujudnya pendidikan yang bermutu sesuai dengan visi Dinas Pendidikan kota Palembang. Sebagian besar satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, dan PAUD/TK) di wilayah ini telah menerapkan KTSP. Hingga saat ini sekolah-sekolah yang telah melaksanakan KTSP dapat dikatakan sudah mencapai kurang lebih 99%. Menurut informasi bahwa dokumen KTSP yang dimiliki sekolah-sekolah masih dalam taraf adaptasi model-model kurikulum, tetapi juga tidak sedikit sekolah-sekolah yang berupaya untuk menyusun KTSP secara mandiri. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di aula SMK Negeri 6, jalan Mayor Ruslan kota Palembang. SMK Negeri 6 ini merupakan salah satu sekolah kejuruan dengan unit produksi yang telah berjalan yaitu bidang keahlian Tata Boga dan Perhotelan sehingga segala keperluan kegiatan dapat terlayani dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan KTSP di kota Palembang, telah diselenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di tingkat kota sampai tingkat kecamatan, bahkan pada tingkat gugus juga
62
telah diselenggarakan pelatihan secara swasembada. Selain itu sebagian besar TPK telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan di tingkat provinsi maupun pusat. Namun demikian, dilihat dari peserta yang mengikuti pendampingan pada umumnya masih merasa belum jelas benar tentang bagaimana mengembangan SK dan KD untuk Muatan Lokal, Mereka juga masih belum paham benar bagaimana mengembangkan indikator dalam silabus yang sesuai dengan karakteristik KD-nya, sehingga dokumen KTSP yang dimiliki sekolah masih merupakan hasil 'copy paste' dari sekolah lain. Hal tersebut merupakan salah permasalahan tersendiri pada era transisi perubahan kurikulum. Permasalahan lain yang juga tidak kalah penting yaitu menyangkut bagaimana merumuskan indikator, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan belum padunya persepsi TPK terhadap KTSP serta kebijakan lain yang menyangkut Ujian Nasional. Harapan yang diinginkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan adalah adanya kesinambungan pembinaan terhadap TPK oleh pusat baik menyangkut substansi teknis maupun non-teknis yang terkait dengan pengembangan dan inovasi kurikulum. 50. Kabupaten Poso Kegiatan ini dibuka dan ditutup oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso. Pada acara pembukaan beliau menekankan perlunya guru mengembangkan profesionalisme melalui kegiatan ini. Kabupaten Poso masih cukup tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, diharapkan para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kegiatan ini sebagai salah satu media pengembangan tersebut. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak banyak mengalami hambatan yang berarti. Beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ini adalah: (1) tempat pembukaan dan kegiatan hari pertama di SMP Negeri 4 tidak memadai untuk kegiatan pada malam hari, karena itu kegiatan hari ke dua dipindah ke gedung PGRI yang cukup representatif, (2) hambatan dari peserta adalah pemahaman peserta dalam hal menentukan bentuk evaluasi yang tepat dalam silabus maupun dalam RPP, (3) persepsi terhadap pengembangan diri yang dipahami sebagai tanggung jawab BK/BP, sehingga kegiatan pengembangan diri hanya berbentuk konseling saja, (4) menentukan KKM untuk SMK khusus untuk mata pelajaran produktif, dan (5) sekolah masih kesulitan dalam menentukan mata pelajaran muatan lokal dan sedang dirintis muatan lokal yang mengajarkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang harus dipahami bersama untuk menghindari konflik horisontal. Berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui diskusi dan tanya jawab sehingga peserta mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap penyusunan KTSP. Beberapa materi yang didiskusikan dalam forum kegiatan pendampingan KTSP adalah sebagai berikut: a. Bagainana jika UN tidak dimasukkan dalam penentuan kelulusan? Standar Kompetensi Lulusan tiap mata pelajaran sudah diterima oleh guru, mengapa soal pada UN hanya sedikit bahkan tidak ada dalam SKL? b. Bagaimana hubungan KTSP dengan ujian nasional? Kurikulum dibuat sekolah, akan tetapi ujian dilakukan oleh pemerintah. Apa keterkaitan antara Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau sering disebut Kurikulum 2004 dengan KTSP?
63
c. Di kelas saya ada 30 orang siswa, terdapat dua orang yang bila saya ajar hanya melongo saja (lambat belajar), bagaimana sikap saya terhadap siswa tersebut mengingat sudah berbagai metode mengajar sudah saya diterapkan? d. Beban belajar dalam SKS diberlakukan untuk SMP atau SMA? e. Untuk SMK, SK/KD mata pelajaran produktif diambil dari mana? f. Penulisan laporan hasil belajar siswa menurut standar penilaian pendidikan dalam bentuk satu nilai. Menurut edaran direktorat mencakup tiga hal: pengetahuan, sikap, dan psikomotor, mana yang betul? g. Siapa yang menyusun KTSP? Berapa lama berlakuknya KTSP? Apakah KTSP satu sekolah boleh sama dengan KTSP sekolah lain? h. Apakah sekolah boleh menambah mata pelajaran? i. Apa yang dimaksud dengan IPA terpadu? Apa yang dimaksud dengan IPS terpadu? Berapa banyak bidang seni yang dapat diajarkan pada mata pelajaran seni budaya? Apa yang dimaksud dengan mata pelajaran muatan lokal? j. Siapa yang membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal? k. Berapa jenis muatan lokal yang dapat diselenggarakan oleh sekolah? l. Pengembangan diri meliputi kegiatan apa saja? Bagaimana cara menentukan program pengembangan diri? Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengembangan diri? Siapa yang membimbing kegiatan pengembangan diri? Berapa jam alokasi waktu pengembangan diri? Bagaimana penilaian pengembangan diri dilakukan? Siapa yang melakukan penilaian pengembangan diri? m. Siapa yang menentukan KKM? Bolahkah KKM diubah? n. Apakah penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk jurusan IPA, Bahasa, dan IPS dibedakan? Karena berdasarkan pengalaman, siswa IPA mampu mencapai KKM sedangkan siswa IPS dan Bahasa tidak ada separuh siswa yang mampu mencapai KKM o. Bagaimana perlakuan terhadap peserta didik yang belum tuntas dan yang sudah tuntas? Bagaimana menentukan teknik penilaian? Teknik penilaian dan bentuk instrumen apa saja yang dapat digunakan dalam penilaian? p. Bagaimana menentukan butir soal dalam kolom contoh instrumen pada format silabus? q. Bagaimana tujuan pembelajaran dalam RPP dirumuskan? Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi TPK dan guru di lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu: (1) dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Pusat Kurikulum dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah agar materi sosialisasi KTSP dapat diterima peserta dengan persepsi yang sama, dari pusat hingga daerah, (2) kegiatan lebih efektif, disarankan tidak terlalu banyak paparan dari instruktur. Akan tetapi perlu dilakukan penjajakan terhadap peserta tentang bagian mana dari penyusunan KTSP yang belum dipahami . Dengan demikian kegiatan lebih banyak menekankan pada worshop (berorientasi produk) daripada paparan yang disampaikan oleh instruktur, (3) kegiatan workshop perlu dilakukan kegiatan simulasi dari peserta bagaimana melakukan TOT pada teman sejawat. Kegiatan ini perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kesiapan dan percaya diri peserta ketika melakukan TOT di lapangan.
64
Tindak Lanjut Kegiatan pendampingan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan evaluativ. Kegiatan evaluatif dilakukan untuk mengevaluasi dampak kegiatan pendampingan dan melihat sejauh mana action plan yang dibuat oleh TPK Kabupaten Poso dapat direalisasikan dan mendapat dukungan dari bupati dan kepala dinas pendidikan. Di samping itu kegiatan evaluativ juga bertujuan untuk melihat sejauh mana pendampingan yang dilakukan oleh TPK kepada satuan pendidikan atau sekolahsekolah di wilayahnya. Harapan terhadap Hasil yang telah dicapai Dari hasil kegiatan yang dicapai diharapkan TPK Kabupaten Poso segera melakukan kegiatan sesuai dengan rencana TPK yang telah disusun. Kegiatan ini didukung oleh SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso Nomor 188.45/3307/2008 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Poso tertanggal 2 Juni 2008. Melalui SK tersebut dapat dialokasikan dana untuk kegiatan TPK, sehingga dapat segera menjalankan fungsinya melakukan pendampingan ke satuan pendidikan atau sekolah di wilayahnya. 51. Kabupaten Tuja Una-una Kegiatan pendampingan pengembangan KTSP oleh TPK kabuoaten/kota di Kabupaten Tojo Una-una , Provinsi Sulawesi Tengah 13 – 19 september 2008. Ampena Kota adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Una Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat. Kabupaten / Kota : Kab.Tojo Una- Una Nama Resmi :Kabupaten Tojo Una-Una Ibukota :Ampana Provinsi :Sulawesi Tengah Batas Wilayah : Utara : Teluk Tomini Selatan: Kabupaten Morowali Barat : Kabupaten Poso dan Teluk Tomini Timur : Teluk Tomini, Kabupaten Banggai Luas Wilayah : ± 5.721,15 km2. Jumlah Penduduk :99.866 Jiwa (Sensus Penduduk 2000) Wilayah Administrasi. Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Kabupaten Tojo Una-Una perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sebagai pejabat baru di sebuah Kabupaten Baru Tojo Una-Una, Drs. Damsik Ladjalani (52 tahun) merasa prihatin dengan keadaan di daerahnya. Selain tingkat rata-rata pendidikan yang jauh tertinggal, pendapatan perkapita ekonomi yang masih rendah, juga pembangunan infra struktur yang menurutnya kurang memadai untuk sarana penduduknya.
65
Kota Ampana adalah ibu kota kabupaten Tojo Una-Una (Touna) yang berjarak kurang lebih 400 km dari Kota Palu, ibukota provinsi Sulawesi Tengah. Tim Puskur setelah mendarat di Pelabuhan Udara Mutiara berangkat ke Kabupaten Tojo Una-una (kota Ampana) dengan kendaraan travel, waktu yang dihabiskan adalah 12 (dua belas jam), berangkat pkl 13.00 dari Palu sampai di Ampana Kabupaten Tojo Una-una pukul 01.15. Perjalanan dari Palu sampai Poso jalan yang dilalui sempit, berkelok.kelok di daerah pegunungan dan pada beberapa ruas jalan rusak dan bergelombang serta ada 3 tempat yang membuat perjalanan terhenti karena tanah longsor, sehingga menunggu peralatan berat untuk membersihkan dulu jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan. Sedangkan perjalanan dari Poso ke Ampana jalan sempit , banyak berlubang serta pada beberapa ruas jalan tidak jelas apakah yang dilalui itu jalan atau sungai, sehingga perjalanananpun menjadi lebih lama lagi, karena kendaraan harus berjalan perlahan agar tidak terperosok. Dari 50 TPK hanya 6 orang yang tidak sarjana, hal ini cukup untuk mengindikasikan bahwa tim ini cukup memadai paling tidak dari segi pengetahuan umumnya tentang pendidikan , bahkan beberapa diantaranya telah menempuh S2 baik dari dalam dan luar negeri. Namun demikian tingkat pemerataan pemahaman KTSP pada di sebagian besar tingkat satuan pendidikan nampaknya belum seperti yang diharapkan. Keterbatasan dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi di Tojo una-una khususnya dalam mendapatkan informasi pendidikan baik itu melalui media elektronik maupun cetak, sehingga bantuan dari Puskur pun nampaknya tidak cukup memadai dalam menunjang proses belajar jika hanya diberikan berupa contoh bagi pengembangan komponen-komponen kurikulum, tetapi bahan ajar , sarana dan prasaranapun pun menjadi penting karena sering menjadi kendala bagi daerah ini guna menjalankan KTSP nya. Untuk itu perlu dirancang oleh Puskur untuk tidak sekedar menyiapkan bahan-bahan model saja dalam pendampingan masa mendatang. Aspek-aspek sarana penunjang seperti buku elektronik , standar nasional pendidikan pun disertakan dan merupakan bagian dari pelatihan dalam pendampingan. 52. Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Provinsi Jawa Barat di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Luas wilayahnya 3.120 km², dan jumlah penduduknya 1,1 juta jiwa (2003). Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Dari segi akses informasi pendidikan Kabupaten Lebak relatif mudah, sehingga peluang untuk meningkatkan kemampuan baik dalam substansi maupun pengelolaan pendidikan dapat dilakukan dengan relatif mudah. Pemahaman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan oleh beberapa peserta pada beberapa komponen kurikulum di Kabupaten Lebak masih masih dipandang secara terpusat sebagaimana pada kurikulum terdahulu. KTSP dalam pelaksanaannya masih
66
dianggap sebagian peserta sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan pada tingkat Pusat. Pihak Dinas nampaknya masih memandang bahwa pembentukan Tim Pengembang Kurikulum tingkat Kabupaten merupakan kebutuhan Pemerintah Pusat (bukan kebutuhan Kabupaten) sehingga nuansa ketergantungan daerah dengan Pusat sangat terasa pada awal-awal Pelatihan dilakukan. Semangat untuk menghidupkan TPK belum begitu terasa. Meskipun demikian hampir sebagian besar peserta memahami apa dan mengapa KTSP itu meskipun dalam pemahaman yang kurang memadai. Merekapun sudah cukup banyak mendapatkan berbagai pelatihan dari berbagai instansi. Namun demikian dalam pengembangannya belum terlihat pada tataran sekolah dalam hal ini ialah gurunya, hal ini terlihat dari proses pendampingan yang dilakukan TPK pada 100 orang guru dari berbagai jenis jenjang pendidikan, seperti pemahaman indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar seperti yang tercantum dalam standar proses. bahkan beberapa peserta TPK memahami indikator boleh hanya satu dan bahkan ada indikator dijabarkan dari materi atau pembelajaran. Pemahaman mereka tentang keberadaan 8 Standar Nasional Pendidikan hanya sebatas dapat menyebutkan 8 standar itu, tetapi apa yang termuat dalam standar-standar itu (kecuali standar isi dan standar kompetensi lulusan) tidak dipahami. Ketidak pahaman itu dapat dikarenakan oleh tidak dimilikinya dokumen SNP oleh sebagian besar peserta. Sosialisasi dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan pada TPK seyogyanya dilengkapi dengan pembekalan, pemberian bahan berupa dokumen Standar Nasional Pendidikan, Buku Sekolah Elektronik, SKKNI, Bahan-bahan TK/PAUD, Pendidikan Khusus dan contoh berbagai model pengembangan Kurikulum. Keberadaan bahan ajar pelatihan ini sangat membantu proses pelatihan dalam memahami Kurikulum secara utuh.
67
Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari sejumlah kabupaten/kota yang telah dilakukan kegiatan pendampingan pengembangan KTSP dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sebagian besar kabupaten/kota telah membentuk TPK namun pengesahannya masih bervariasi yaitu ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat. 2. Program kerja TPK rata-rata belum disusun karena awal pembentukan TPK pada setiap kabupaten/kota baru dibentuk pada tahun berjalan yaitu tahun 2008 3. Pemahaman TPK terhadap materi sajian masih sangat beragam sehingga persepsi masing-masing TPK kadang tidak sejalan 4. Permasalahan yang dihadapi TPK maupun rensponden (guru yang didampingi) sangat beragam tetapi pada dasarnya terletak pada bagaimana menyusun indikator, penilaian, kriteria ketuntasan minimum (KKM) mata pelajaran. 5. Pendanaan belum maksimal 6. Pada umumnya sebagian besar satuan pendidikan telah menggunakan KTSP meskipun baru pada taraf adaptasi dan bahkan ada yang masih mengadopsi
B. Saran 1. Seiring terbentuknya TPK pada setiap kabupaten/kota maka TPK perlu diberdayakan 2. Program kerja TPK agar segera disusun agar TPK dapat melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disusun 3. Permasalahan yang dihadapi TPK perlu diidentifikasi agar TPK dapat memprioritaskan kegiatan apa yang harus dilakukan lebih awal 4. Perlu pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan materi berorientasi pada permasalahan yang dihadapi TPK kabupaten/kota 5. Dinas Pendidikan hendaknya mengalokasikan anggaran guna menunjang program kerja TPK yang telah disusun 6. Hendaknya TPK membangun kemitraan yang solid baik antar tim maupun dengan instansi terkait agar dalam penyusunan dan implementasi KTSP lebih optimal
68
