KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 1. Apa pengertiannya Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSPadalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 2. Siapa yang mengkoordinir dan mensupervisi Tim penyusun KTSP di koordinir dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah. 3. Siapa yang menyusunnya SD, SMP, SMA dan SMK adalah guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. MI, MTs, MA dan MAK adalah guru, konselor, kepala madrasah, komite madrasah, dan nara sumber dengan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. SDLB,SMPLB, dan SMALB adalah guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. 4. Apa Saja Prinsip Pengembangan KTSP Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Beragam dan terpadu Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Relevan dengan kebutuhan kehidupan Menyeluruh dan berkesinambungan Belajar sepanjang hayat Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 5. Acuan Operasional Penyusunan KTSP Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan Tuntutan pembangunan daerah dan nasional Tuntutan dunia kerja Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Agama Dinamika perkembangan global Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Kondisi sosial budaya masyarakat setempat Kesetaraan Jender Karakteristik satuan pendidikan
Badarudin, S.Pd.
1
6. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Setiap tingkat satuan pendidikan dasar dn menengah memiliki tujuan pendidikan Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan Kalender Pendidikan Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi.
7. Kapan berlakunya Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat Propinsi untuk SMA dan SMK. Dokumen KTSP pada MI,MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh Madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan 8.
Struktur Kurikulum SD/MI Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 2. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
Badarudin, S.Pd.
2
f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu. Struktur kurikulum SD/MI disajikan pada Tabel 2 Tabel 2. Struktur Kurikulum SD/MI Komponen A. Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Matematika 5. Ilmu Pengetahuan Alam 6. Ilmu Pengetahuan Sosial 7. Seni Budaya dan Keterampilan 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan B. Muatan Lokal C. Pengembangan Diri Jumlah
Kelas dan Alokasi Waktu I II III IV, V, dan VI
3 2 5 5 4 3 4 4
26
27
28
2 2*) 32
*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 9. BEBAN BELAJAR Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan. Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket. Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut: a. SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit; Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut: a. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SD/MI/SDLB: 1) Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran; Badarudin, S.Pd.
3
2) Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagaimana tertera pada Tabel 25 Tabel 25. Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan adalah sbb:
Satuan Pendidikan
Kelas
I s.d. III
Satu jam pemb. tatap muka (menit)
35
Jumlah jam pemb. Per minggu
Minggu Efektif per tahun ajaran
Waktu pembelajaran per tahun
Jumlah jam per tahun (@60 menit)
884-1064 jam pembelajaran 26-28
34-38
(30940 – 37240
516-621
menit)
SD/MI/ SDLB*)
1088-1216 jam pembelajaran IV s.d. VI
35
32
34-38
(38080 - 42560 menit
635-709
Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur terdiri dari: Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SD/MI/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket adalah enam tahun untuk SD/MI/SDLB 10. KALENDER PENDIDIKAN Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. A. Alokasi Waktu Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Badarudin, S.Pd.
4
Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel 26. Tabel 26. Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan No Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan 1. Minggu efektif belajar Minimum 34 minggu Digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan maksimum 38 efektif pada setiap satuan pendidikan minggu 2. Jeda tengah semester Maksimum 2 minggu Satu minggu setiap semester 3. Jeda antarsemester Maksimum 2 minggu Antara semester I dan II 4.
Libur akhir tahun pelajaran
Maksimum 3 minggu
5.
Hari libur keagamaan
2 – 4 minggu
6.
Hari libur umum/nasional Hari libur khusus
Maksimum 2 minggu
Kegiatan khusus sekolah/madrasah
Maksimum 3 minggu
7. 8.
Maksimum 1 minggu
Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
B. Penetapan Kalender Pendidikan 1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. 2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 3. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuansatuan pendidikan. 4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.
Badarudin, S.Pd.
5
PENGEMBANGAN SILABUS A. Pengertian Silabus Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar B. Prinsip Pengembangan Silabus 1. Ilmiah Dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik. 3. Sistematis Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsisten Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan Kontekstual Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor). C. Apa saja komponennya standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar D. Apa jenisnya Pada prinsipnya ada 2 jenis atau format, yaitu format dalam bentuk kolom dan dalam bentuk uraian E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus 1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 2. Mengidentifikasi Materi Pokok 3. Mengembangankan Pengalaman Belajar 4. Merumuskan Indikator Keberhasilan Belajar 5. Penentuan Jenis Penilaian 6. Menentukan Alokasi Waktu 7. Menentukan Sumber Belajar
Badarudin, S.Pd.
6
CONTOH FORMAT SILABUS
A. Dalam bentuk kolom Model 1 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Standar Kompetensi
:........................................ :........................................ :........................................ Kompetensi Dasar
Model 2 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester
Materi Pokok /Pembelajaran
Badarudin, S.Pd.
Indikat or
Penil aian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Indik ator
Kegiatan Pembelajaran,
Materi Pokok /Pembelajaran
Penil aian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
:........................................ :........................................ :........................................ :........................................
Kompetensi Materi Pokok Dasar /Pembelajaran
Model 4 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator
Kegiatan Pembelajaran,
:........................................ :........................................ :........................................
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Model 3 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Standar Kompetensi
Materi Pokok /Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
:.......................................... :.......................................... :.......................................... :.......................................... :.......................................... :........................................... Kegiatan Pembelajaran
Penilaian
7
B. Dalam bentuk narasi Nama Sekolah :.......................................... Mata Pelajaran :.......................................... Kelas/Semester :........................................... ___________________________________________________________________________________ I. Standar kompetensi: II. Kompetensi Dasar: III. Materi Pokok/pembelajaran: IV. Kegiatan Pembelajaran: V. Indikator: VI. Penilaian: VII. Alokasi Waktu: VIII. Sumber Belajar: CONTOH FORMAT RPP Mata Pelajaran Kelas/Semester
:
Pertemuan ke
:
Alokasi Waktu
:
Standar Kompetensi
:
Kompetensi Dasar
:
Indikator
:
I.
Tujuan Pembelajaran
:
II. Materi Ajar (Materi Pokok)
:
III. Metode Pembelajaran
:
IV. Langkah-langkah Pembelajaran A. Kegiatan Awal
: :
B. Kegiatan Inti
:
C. Kegiatan Akhir
:
V. Alat dan Sumber Belajar
:
VI. Penilaian
:
Mengetahui, Kepala SD ..........
Bandung, …………………….. Guru Mata Pelajaran,
…………………………...
…………………………...
Badarudin, S.Pd.
8
TEKNIK PENILAIAN Ada tujuh teknik yang dapat digunakan: unjuk kerja, penilaian sikap, tes tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. A. UNJUK KERJA 1. Pengertian Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan atau kinerja siswa dalam melakukan sesuatu. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. 2. Teknik : Pengamatan. 3. Alat atau instrumen pengamatan: a. Daftar Cek Menggunakan daftar cek (ya - tidak). Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak dapat diamati. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah. b. Skala Rentang Menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai tengah. Misalnya, sangat kompeten – kompeten – agak kompeten – tidak kompeten. Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu orang agar faktor subjektivitas dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. 4. Contoh Kinerja siswa berikut : Bermain (game) Bermain peran Drama Memperagakan sesuatu Berolahraga Melakukan senam Memainkan alat musik Bernyanyi Pantomim Menari Dinamika kelompok Berdoa Memelihara tanaman Memelihara ternak Membaca puisi/deklamasi Berpidato/berkhotbah Diskusi Wawancara Debat Bercerita (story telling) menggunakan peralatan laboratorium mengoperasikan suatu alat.
Badarudin, S.Pd.
9
B. SIKAP 1. Pengertian Dalam perkembangan yang paling akhir, sebagian besar pakar sependapat bahwa sikap terdiri dari tiga komponen, yakni: komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu terhadap sesuatu objek. 2. Pentingnya Penilaian Sikap Domain afektif agak terabaikan sehingga menghasilkan lulusan yang kurang memiliki sikap positif sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penilaian sikap perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 3. Sikap dan Objek Sikap yang Perlu Dinilai Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut. Sikap terhadap materi pelajaran. Sikap terhadap guru/pengajar. Sikap terhadap proses pembelajaran. Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan dengan suatu materi pelajaran. (Kegiatan pelestarian/kasus perusakan lingkungan hidup). Misalnya, siswa memiliki sikap positif terhadap program perlindungan satwa liar. 4. Teknik Penilaian Sikap a. Observasi perilaku Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku cacatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan siswa selama di sekolah. Contoh format buku catatan tersebut sebagai berikut. Contoh halaman sampul Buku Catatan Harian: BUKU CATATAN HARIAN TENTANG SISWA ( nama sekolah ) Mata Pelajaran Nama Guru Tahun Pelajaran
: ______________ : _____________ : _____________ Bandung, 2006 CONTOH ISI BUKU CATATAN HARIAN :
No.
Badarudin, S.Pd.
Hari/tanggal
Nama Siswa
Kejadian (positif atau negatif)
10
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Contoh Format Penilaian Sikap dalam praktek IPA : Perilaku Daftar Cek Keterangan Bekerjasama ............... Berinisiatif ............... Penuh Perhatian ............... Bekerja Sistimatis ............... ............................. Jumlah Skor
b. Pertanyaan langsung Kita juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap seseoarng berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan siswa tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai "Peningkatan Ketertiban". c. Laporan pribadi Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, siswa diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, siswa diminta menulis pandangannya tentang "Kerusuhan Antaretnis" yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat oleh siswa tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. C. PENILAIAN PROYEK 1. Pengertian Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. 2. Kaidah Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: Kemampuan pengelolaan Kemampuan siswa dalam memilih topik dan mencari informasi serta dalam mengelola waktu pengumpulan data dan penulisan laporan. Relevansi Kesesuaian dengan mata pelajaran, dalam hal ini mempertimbangkan tahap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pembelajaran. Keaslian Mempertimbangkan kontribusi guru pada proyek siswa, dalam hal ini petunjuk atau dukungan.
3. Teknik Penilaian cara ini dapat dilakukan terhadap proses selama pengerjaan tugas atau terhadap hasil akhir proyek. Dengan demikian guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Pelaksanaan penilaian ini dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek (checklist) ataupun skala rentang (rating scale) 4. Contoh Beberapa contoh kegiatan siswa dalam penilaian proyek: a) penelitian sederhana tentang air di rumah; b) Penelitian sederhana tentang perkembangan harga sembako.
Badarudin, S.Pd.
11
D. PENILAIAN PRODUK 1. Pengertian Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. 2. Kaidah Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan penilaiannya: Tahap persiapan: merencanakan, mengembangkan gagasan. Tahap pembuatan (produk): menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Tahap penilaian (appraisal), meliputi: membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan. 3. Teknik Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Cara holistik yang berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Cara analitik terhadap aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. 4. Contoh Patung Kerajinan tangan Model Pesawat sederhana Alat Ternak Tanaman Simpul tali-temali Janur Hiasan buah-buahan E. PENILAIAN PORTOFOLIO 1. Pengertian Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada berbagai informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu, dapat berupa karya siswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh siswanya. 2. Kaidah Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan portofolio di sekolah, antara lain : Saling percaya antara guru dan siswa Kerahasiaan bersama antara guru dan siswa Milik bersama (joint ownership) antara siswa dan guru Kepuasan Kesesuaian Penilaian proses dan hasil Penilaian dan pembelajaran Badarudin, S.Pd.
12
3. Teknik Penilaian Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: Pastikan bahwa tiap siswa merasa memiliki portofolio. Dalam hal ini siswa perlu diberi penjelasan maksud penggunaan portofolio, yaitu tidak semata-mata merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh siswa sendiri. Dengan melihat portofolionya siswa dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi siswa untuk belajar meyakini hasil penilaian mereka sendiri. Tentukan bersama siswa, sampel karya apa saja yang akan dikumpulkan. Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap siswa dalam satu map atau folder. Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan siswa sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Tentukan kriteria penilaian sampel-sampel karya siswa beserta pembobotannya bersama para siswa agar dicapai kesepakatan. Mintalah siswa menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat membimbing siswa tentang bagaimana cara menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan atau kekurangan karya tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas portofolio. Setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan, kepada siswa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki lagi. Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika dianggap perlu, undanglah orang tua siswa. Orang tua perlu diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan portofolio sehingga mereka dapat membantu dan memotivasi anaknya. Contoh karya-karya yang dapat dimasukkan dalam penilaian portofolio. Puisi Karangan Gambar/tulisan Peta/denah Desain Paper Laporan observasi Laporan penyelidikan Laporan penelitian Laporan eksperimen Sinopsis Naskah pidato/kotbah Naskah drama Doa Kartu ucapan Surat Komposisi musik Teks lagu Resep masakan
Badarudin, S.Pd.
13
Landasan Kurikulum (SK dan KD) UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN 2003 BAB X KURIKULUM
Pasal 36 (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 38 (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Badarudin, S.Pd.
14
(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2005 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 14.Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 15.Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. BAB IV STANDAR PROSES Pasal 19 (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pasal 20 Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pasal 21 (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengem-bangkan budaya membaca dan menulis. Pasal 22 (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
Badarudin, S.Pd.
15
(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Pasal 23 Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pasal 24 Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. PERMENDIKNAS RI NOMOR 22 TAHUN 2006 Tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2006.
23 Mei
PERMENDIKNAS NO. 23 TAHUN 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah memutuskan: Pasal 1 (1) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2003.
23 Mei
PERMENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang Pelaksanaan Permen nomor 22 & 23 tahun 2006. Pasal 1 (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada : a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38; Badarudin, S.Pd.
16
(2) (3) (4) (5)
b.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; d.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Permendiknas no. 22 dan 23; Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP; Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah;
Pasal 2 (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Permendiknas no. 22 dan 23 mulai tahun ajaran 2006/2007; (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Permendiknas no. 22 dan 23 paling lambat tahun ajaran 2009/2010; (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permendiknas no. 22 dan 23 untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007; (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Menteri Permendiknas no. 22 dan 23 secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan : a.Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB): - tahun I : kelas 1 dan 4; - tahun II : kelas 1,2,4, dan 5; - tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6. b.Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) : - tahun I : kelas 1; - tahun II : kelas 1 dan 2; - tahun III : kelas 1,2, dan 3. (5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 3 (1) Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23 disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing. (2) Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23, untuk satuan pendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. (3) Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23, untuk satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 4 (1) BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23, pada tingkat satuan pendidikan, secara nasional. Badarudin, S.Pd.
17
(2)
BSNP dapat mengajukan usul revisi Permendiknas no. 22 dan 23 sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 5 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: a. menggandakan Permendiknas no. 22 dan 23, serta mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan secara nasional; b. melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006. Pasal 6 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: a. melakukan sosialisasi Permendiknas no. 22 dan 23 dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP, terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG); b. melakukan sosialisasi Permendiknas no. 22 dan 23 dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dewan pendidikan; c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Permendiknas no. 22 dan 23 melalui LPMP. Pasal 7 Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional: a. mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP; b. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif; c. mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus; d. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah; e. memonitor secara nasional penerapan Permeniknas no.22 dan 23, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri; f. mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006. Pasal 8 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: a. melakukan sosialisasi Permendiknas no. 22 dan 23, di kalangan lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK); b. memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK yang mendukung pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23; Pasal 9 Sekretariat Jenderal umum;
melakukan sosialisasi Permendiknas no.22 dan 23 kepada pemangku kepentingan
Pasal 10 Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan menengah : a. melakukan sosialisasi Permendiknas no. 22 dan 23 sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional; b. mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya mendukung pelaksanaan Permendiknas no. 22 dan 23; Badarudin, S.Pd.
18
c. melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Permendiknas no.22 dan 23 sesuai dengan kewenangannya. Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar; b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum; c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; dan d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa; dinyatakan tidak berlaku bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sejak satuan pendidikan dasar dan menengah yang bersangkutan melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 2 Juni 2006. GLOSARIUM 1.
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Badan Standar Nasional Pendidikan yang disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, mamantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
3.
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5.
Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
6.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
7.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.
Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
9.
Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
10. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. 11. Standar Kompetensi Mata Pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran tertentu.
Badarudin, S.Pd.
19
12. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. 13. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. 14. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 15. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik, materi pembelajaran, pendidik dan lingkungan. 16. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan, dan percepatan 17. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. 18. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan yang dimaksud. 19. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan matapelajaran-matapelajaran yang diikutinya setiap semester pada satuan pendidikan yang dimaksud. 20. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. 21. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. 22. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. 23. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. 24. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum (termasuk hari-hari besar nasional), dan hari libur khusus. 25. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Susunan mata pelajaran tersebut terbagi dalam lima kelompok yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika; jasmani, olahraga dan kesehatan.
Badarudin, S.Pd.
20
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DAN PENJELASANNYA
Oleh Badarudin, S.Pd.
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAKARYA
Badarudin, S.Pd.
21
