Kota di Provinsi Bali

MediaTrend 12 (1) 2017 p. 24-34

Media Trend

Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Putu Yusi Pramandari1,*, David Kaluge2 1,2

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bawijaya

Informasi Artikel

ABSTR ACT

Sejarah artikel: Diterima Februari 2017 Disetujui Maret 2017 Dipublikasikan Maret 2017

Economic growth is one of the goals of national development. The decentralization policy implemented Indonesia currently provides opportunity for each region to develop the potential of the area, so that each region is able to achieve an economic growth rate that make walfare for community analysis used in this paper is a multiple linear regression with panel data (pooling data) 9 (nine) districts in Bali Province 2009-2015. Year period of data analysis showed that Pendapan Asli Daerah and Dana Perimbangan affect the economic growth of the district in the province of Bali. Pedapatan Asli Daerah (PAD) and a real positive influence on economic growth district in Bali Province, Dana Perimbangan partially negatively affect economic growth in the district in the province of Bali during the period from 2009 - 2015 increased economic growth in an era of fiscal decentralization have not fully followed by the distribution of economic growth districs in Bali Province. This is evidenced by the Williamson index value stood at 0,687, which means there is still inequality regional GDP per capita among districts in Bali Province. Still there is an imbalance between districts shows that the achievement of development objectives are not yet capable of prospering society.

Keywords: Decentralization, Growth, PAD, inequality

Penulis korespondensi: E-mail: [email protected] DOI: http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2633 2460-7649 © 2016 MediaTrend. All rights reserved.

© 2017 MediaTrend

Desentralisasi Fiskal dan....... MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

Pendahuluan kan dengan efektif dan efisien (Khusaini­, Pengeluaran pemerintah yang tidak 2006). Hal ini berdasarkan asumsi bahwa berlebihan dan memikirkan subsidi antara pemerintah kabupaten dan kota memipusat dan daerah dengan tujuan yang baik liki pemahaman yang lebih baik mengememiliki hubungan yang positif dan kuat nai kebutuhan dan aspirasi masyarakat terhadap pertumbuhan (Yushkov, 2015). daerahnya­dibandingkan pemerintah Dilain sisi Thornton (2006) menyatakan pusat. Kabupaten dan kota merupakan bahwa hasil penelitiannya pada 19 negara daerah ujung tombak pelaksanaan pemanggota OEDC menunjukkan hasil yang bangunan dan diharapkan mampu mengberbeda dimana ketika ukuran dari desen- gali potensi daerah yang pada akhirnya tralisasi fiskal yang terbatas dari kelebihan mampu meningkatkan local accountability pendapatan yang pemerintah daerah mi- pemerintah daerah terhadap rakyatnya. liki pada otonomi penuh memiliki dampak Pertumbuhan ekonomi yang diyang tidak signifikan secara statistik pada harapkan adalah peningkatan PDRB pertumbuhan. yang mampu menunjukkan keberhasilan Desentralisasi fiskal dapat dilaku- pembangunan daerah. Sejalan dengan­ kan untuk mengurangi ketimpangan­pem- pencapaian tujuan tersebut, maka perbangunan yang mana dengan pemanfaatan tumbuhan yang diharapkan adalah peryang baik di era otonomi daerah­. Meskipun­ tumbuhan yang mampu ditunjang oleh desentralisasi fiskal tidak dengan­ cepat peningkatan­Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi disparitas pemban- (PAD) dan peningkatan­PDRB yang gunan regional untuk lebih merata (Song, disertai­pemerataan­ . Pertumbuhan yang 2013). Otonomi daerah­dan desentralisasi seperti ini menunjukkan bahwa pertumbufiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. han daerah­telah mampu ditunjang oleh Hal tersebut sudah diatur dalam Undang kualitas kemampuan pembiayaan daeUndang Republik Indonesia­ No. 5 tahun rah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan pada masing – masing kabupaten/kota di daerah. Otonomi daerah berjalan dengan­ telah menghasilkan pencapaian yang berberlandaskan pada Undang Undang No. beda – beda. Hal ini berhubungan dengan 22 tahun 1999 dan Undang Undang No. 32 keunggulan yang dimiliki oleh masing – Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. masing kabupaten/kota serta potensi ekoDesentralisasi fiskal baru dijalankan pada nomi yang dimilikinya­. Jadi tidak dapat di1 Januari 2001 berdasarkan Undang Un- pungkiri bahwa proses pembangunan baik dang No. 25 tahun 1999 yang disempur- di Provinsi Bali maupun di wilayah lainnya nakan dengan Undang Undang No. 33 ta- telah menghasilkan perbedaan – perbehun 2004 tentang Perimbangan Keuangan daan antar satu wilayah dengan wilayah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah lainnya. Daerah­. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “Money­ Landasan Teori Follows Functions”, yaitu fungsi pokok Desentralisasi fiskal merupelayanan publik didaerahkan­ , dengan­ pakan varian dari pelaksanaan desendukungan­pembiayaan­pusat melalui pe- tralisasi yang ditempuh suatu negara. nyerahan sumber-sumber penerimaan ke- Desentralisasi­ fiskal ini dapat didefinisipada daerah­(Waluyo, 2007:2). kan sebagai devolusi (penyerahan) tang Salah satu tujuan kebijakan de- gung jawab fiskal dari pemerintah pusat sentralisasi adalah untuk menjadikan kepada tingkatan pemerintahan yang ada pemerintah­lebih dekat dengan rakyat, se- dibawahnya, sub-national levels of govhingga pelayanan pemerintah dapat dilaku- ernment, seperti negara bagian, daerah, 25

Putu Yusi Pramandari, dkk. MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

propinsi, distrik, dan kota (Lutfi, 2002). Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyaknya­jenis barang dan jasa kepada penduduknya (Kuznet dalam Jhingan, 1999). Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukan. Todaro (2000) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua bentuk investasi yang ditanamkan baik pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Model pertumbuhan ekonomi Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu (Menkiw, 2003). Kenaikan tingkat tabungan yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi perekonomian akan mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan. Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat kaidah emas. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai hasil pendapatan daerah­ dilihat dari outputnya. Secara teori produksi, apabila penerimaan daerah berupa sumber-sumber dana pembangunan (PAD dan dana perimbangan) merupakan­input pembangunan maka output dari proses tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Lembaga yang mengkoordinasikan transformasi berbagai input untuk menghasilkan output tersebut disebut persahaan (Nicholson­, 2001). Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pertumbuhan ini pemerintah adalah perusahaan yang mengelola­, mengalokasikan­, dan mengeluarkan kebijakan berkaitan proses tersebut. Teori produksi menyebutkan bahwa 26

terdapat hubungan yang positif antara faktor produksi dan output yang dalam penelitian ini adalah sumber-sumber dana pembangunan­(PAD dan dana perimbangan) dan pertumbuhan ekonomi. Davoodi dan Zou (1998) meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 46 negara berkembang dan sedang berkembang. Peneliti menggunakan model­ pertumbuhan endogen yang menunjukkan bagaimana tingkat dari desentralisasi fiskal memiliki efek pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada hasil penelitian ini, rata-rata negara berkembang lebih mandiri dibandingkan negara sedang berkembang serta memiliki GDP perkapita dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kneller, dkk (1999) meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 22 negara anggota organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan­(OECD) periode tahun 1970-1995, dengan melakukan analisis random effect model. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan pajak pendapatan dan keuntungan, pajak keamanan sosial, pajak upah tenaga kerja, dan pajak kekayaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan­penerimaan pajak atas barang dan pelayanan domestik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pengeluaran pemerintah yang non produktif berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode Penelitian Objek dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 menurut 9 (sembilan) kabupaten/ kota di Provinsi Bali selama Tahun 2009-2015. Laju pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat (Y) sedangkan PAD (X1) dan Dana Perim-

Desentralisasi Fiskal dan....... MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

bangan (X2) adalah variabel bebas. Data dimasukan­dalam persamaan regresi; yang digunakan adalah data sekunder β1 dan β2= Koefisien regresi parsial; μi= yang diperoleh dari Badan Pusat Statis- Tingkat kesalahan (gangguan) stokastik. tik Provinsi Bali, Biro Keuangan Provinsi Bali, dan dinas lain yang terkait. Metode Hasil dan Pembahasan pengumpulan data yang digunakan dalam Restricted F-test adalah dengan menggunakan metode ob- Untuk mengetahui model Pooled servasi non perilaku. Metode observasi Least Square (PLS) atau Fixed Effect non prilaku adalah metode pengumpulan Model­ (FEM) yang akan dipilih untuk esdata yang diambil dari dokumentasi yaitu timasi data dapat dilakukan dengan uji Fpengumpulan data dengan cara memba- test. PLS adalah restricted model dimana ca, menyalin dan mengolah dokumen dan ia menerapkan intercept yang sama untuk catatan tertulis yang ada. seluruh individu. Dari hasil perhitungan­di Analisis yang digunakan dalam peroleh bahwa Fhitung= 6,58195 > F(0,05)(4)(51) penulisan ini adalah regresi linier berganda = 2,53. Ini berarti bahwa model yang diolah dengan data panel (pooling data) 9 (sem- dengan Fixed Effect (Unrestricted) lebih­ bilan) kabupaten/ kota di Provinsi Bali peri- baik dibandingkan dengan model yang ode tahun 2009-2015. Untuk mengetahui­ diolah dengan Model Pooled Least Square model panel yang digunakan, terlebih da- (Restricted). hulu digunakan Uji Restricted F-test serta Uji Random dan Fixed Effect. Analisis Uji Random dan Fixed Effect regresi linier berganda digunakan untuk Setelah diketahui bahwa mengetahui pengaruh Pendapatan Asli unrestricted­ model lebih baik digunakan Daaerah (PAD) dan dana perimbangan­ter- dibandingkan dengan restricted model, hadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ maka selanjutnya untuk melihat apakah kota di Provinsi Bali periode tahun 2009- unrestricted model mengikuti random ef2015. Persamaan regresinya sebagai­beri- fect atau fixed effect dengan Hausman kut. test (Sanjoyo, 2007). Dari hasil pengolaY= α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + μi han data dengan menggunakan Eviews Keterangan : Y= Laju pertumbuhan eko- 6.0 diperoleh bahwa p-value= 0,0000 < α nomi 9 (sembilan) kabupaten/kota di = 0,05. Ini berarti model Fixed effect lebih Provinsi Bali periode tahun 2009 – 2015; baik digunakan untuk melakukan analisis LnX1= Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9 data panel dibandingkan dengan model (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali Random effect. periode tahun 2009-2015; LnX2= Dana perimbangan 9 (sembilan) kabupaten/ Hasil Uji Asumsi Klasik kota di Provinsi Bali periode tahun 2003; Pengujian asumsi klasik meleα= Intersep yang menggambarkan rata- wati tiga tahap pengujian yang harus dirata pengaruh dari bebagai variabel/faktor lakukan terhadap variable untuk mengyang mempengaruhi Y akan tetapi tidak hindari multikolinearitas, autokorelasi Tabel 1 Hasil Perhitungan VIF dan TOL Variabel Bebas

27

Putu Yusi Pramandari, dkk. MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

Y= 8,185 + 0,201 LnX1 - 0,427 LnX2

dan heteroskedastisitas seperti berikut. Uji Multikolinearitas Setelah melakukan pengujian melalui program Eviews 6.0, diperoleh nilai VIF sebesar 1,018 dan 1,026 nilai TOL sebesar 0,982 dan 0,975. Ini berarti dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas, karena multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan TOL lebih kecil dari 0,10.

Uji Serempak Pengujian secara simultan atau menyeluruh bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel terikat yaitu laju pertumbuhan ekonomi (Y) dengan variabel bebas yaitu PAD (X1) dan dana perimbangan (X2). Hasil uji serempak diperoleh nilai Fhitung (7,792) > Ftable­ (2,76) maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa PAD dan dana perimbangan secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam era desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini mendukung hasilpenelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang juga menyimpulkan bahwa sumber-sumber dana pembangunan secara serempak berpengaruh­terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Uji Autokorelasi Autokorelasi dapat dilihat pada hasil Model Fixed Effect White Heteroscedasticity Consistence Variance dengan bantuan program Eviews 6.0 dimana didalamnya terdapat nilai yang menjadi tolak ukur autokorelasi yaitu nilai uji Durbin Watson. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa du = 1,70 < d-hitung = 2,033153 < 4-du = 2,30. Ini berarti d-hitung berada pada daerah bebas autokorelasi.

Uji Parsial Dalam Uji Parsial, maka diperoleh beberapa hal, yaitu: (a) Pengaruh PAD (X1) terhadap laju pertumbuhan ekonomi 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y): Oleh karena thitung (4,558) > ttable (1,671) maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam era desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan­ penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang menyimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah (yang merupakan komponen utama PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Semakin besar PAD yang mampu dihasilkan oleh kabupaten/ kota maka semakin besar sumber pendanaan pembelanjaan daerah yang dimiliki. Meningkatnya­PAD berarti meningkatnya modal pembangunan dan sekaligus membuktikan semakin tingginya­tingkat kemandirian daerah dalam menggali potensi

Uji Heteroskedastisitas Karena estimasi model hasilnya harus menggunakan fixed effect maka perlu dilakukan uji LM (Lagrang Multiplier) untuk pemilihan estimator struktur heterokedatstik­dan homokedastik. Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa LM-test = 30,50945 > χ (8;0, 05 ) =15,5073, sehingga dapat disimpulkan adanya heteroskedastik­pada model. Untuk menghilangkan gejala heteroskedastisitas tersebut, estimasi model fixed effect yang akan digunakan adalah dengan Model Fixed Effect White Heteroscedasticity Consistence Variance yang sudah tersedia di dalam program Eviews Student Lite 9.5 (Nachrowi­dan Usman­, 2006). Hasil Persamaan Regresi Penelitian menggunakan program Eviews Student Lite 9.5. Hasil pengolahan data dengan model fixed effect menghasilkan­persamaan sebagai berikut: 28

Desentralisasi Fiskal dan....... MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

daerah demi mencapai peningkatan­ pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi utama dalam PAD; (b) Pengaruh dana perimbangan (X2) terhadap laju pertumbuhan ekonomi 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y): Oleh karena thitung (-1,929) > ttable (-1,671) maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sri Wahyuni yang menyimpulkan­bahwa Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adanya hubungan yang negatif antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ini menunjukkan bahwa seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini, meningkatnya kemampuan daerah dalam menghimpun dana pembangunan melalui dana perimbangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan alokasi dana perimbangan tidak sepenuhnya terfokus pada peningkatan produktifitas laju

seperti pemberian intensif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sektor pertanian atau agribisnis yang mampu memberikan devisa bagi daerah, sektor industri dan perdagangan serta sektor ekonomi lainnya yang sesuai dengan potensi daerahnya. Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dalam Era Desentralisasi Fiskal Disparitas atau ketimpangan regional­dapat dilihat melalui indikator PDRB per kapita. Alasan utamanya karena PBRB per kapita merupakan indikator kesejahteraan­suatu masyarakat. Terjadinya disparitas selalu mengikuti arah pembangunan­ , apabila dikaitkan dengan hipotesis Kuznets dimana saat titik awal pembangunan disparitas akan semakin tinggi hingga pada kurun waktu tertentu akan mengalami penurunan yang menyerupai­titik U terbalik (Tumbunan, 2001 : 73). Ilustrasi tersebut menyiratkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi tinggi akan menyebabkan terjadinya gejala disparitas pendapatan antar daerah. Fenomena tersebut terjadi karena daerah kaya akan terus mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan daerah miskin akan mengalami keterbelakangan.

Tabel 2 Efek Individu dengan Model Fixed Effect White Heteroscedasticity Consistence Variance

pertumbuhan ekonomi. Dana anggaran untuk pembangunan seharusnya diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat produktif

Efek individu yang dihasilkan oleh model fixed effect merupakan gambaran dari heterogenitas setiap daerah. 29

Putu Yusi Pramandari, dkk. MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

Heterogenitas­antar daerah yang dihasil- kan yang lebih modern dan mempunyai kan mencerminkan adanya faktor-faktor/ pengalaman dalam mengikuti pelatihanvariabel lain yang dimiliki satu daerah tetapi pelatihan dalam bidang pekerjaannya, tidak dimiliki oleh daerah lain. Dengan­kata sehingga mampu meningkatkan kualilain, suatu daerah yang memiliki keung- tas kemampuan tenaga kerja. Menurut gulan dalam variabel lain (diluar variabel Wicken­ (undated), kontribusi tenaga kerja bebas dalam model). Apabila diasumsikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak variabel bebas tidak berubah, maka deter- akan sebesar kontribusi perbaikan kualiminan dari pertumbuhan ekonomi suatu tas tenaga kerja. Pengembangan dalam daerah hanya akan tergantung dari efek kualitas angkatan kerja dapat diciptakan individu (heterogenitas antar daerah). melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi Hasil estimasi menunjukkan bah- dan mungkin lebih penting adalah melalui wa Kota Denpasar mempunyai nilai in- pelatihan-pelatihan pekerjaan. Intensitas tersep yang paling tinggi, relatif terhadap pekerjaan yang dapat dilakukan per jam daerah­lain (Tabel 3). Artinya adalah bah- oleh tenaga kerja menjadi kurang penting wa heterogenitas­antara Kota Denpasar dibandingkan dengan peningkatan kuaitas dengan­daerah-daerah lain dapat mendo- tenaga kerja. Analisis ini sangat kuat menrong pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar­ dukung pendapat umum tentang pentinglebih tinggi dibandingkan dengan­daerah­ nya pendidikan dan pelatihan modern saat lain. Salah satu variabel yang dapat ini. Hal yang tidak kalah penting adalah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adanya kesinambungan dalam proses Kota Denpasar relatif lebih baik (ceteris pendidikan dan training untuk peningkatan­ Tabel 3 Nilai Indeks Williamson Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2015

paribus­, variabel bebas = 0) dibandingkan dengan daerah lain adalah tenaga kerja yang mempunyai latar belakang pendidi-

kualitas tenaga kerja (Farid, 2007). Ketimpangan dalam penyediaan­ infrastruktur antar kabupaten/kota di 30

Desentralisasi Fiskal dan....... MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

Provinsi Bali juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya­ perbendaan dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Kota Denpasar yang merupakan ibukota dari Provinsi Bali tentunya memiliki infrastruktur yang lebih banyak­ dan jauh lebih memadai dibandingkan­ dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Selain pentingnya ketersediaan infrastruktur fisik, ketersediaan soft infrastructure juga sama pentingnya. Era otonomi seperti sekarang ini, menyebabkan setiap daerah mempunyai otonomi pada bidang-bidang tertentu, sehingga dimungkinkan kebijakan pemerintah daerah­ akan berbeda. Padahal dalam kaitannya dengan investasi, kepastian hukum merupakan pertimbangan utama bagi para investor. Hal ini lah yang menyebabkan juga terjadinya disparitas perekonomian di daerah­saat ini (Farid, 2007). Pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan dari Trilogi Pembangunan. Adanya pembangunan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga diikuti dengan tingkat pemerataan merupakan suatu cermin kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan mengenai nilai indeks Williamson per kabupaten/kota di Provinsi Bali selama era desentralisasi fiskal. Tabel 3 menunjukkan bahwa sampai tahun 2015 nilai indeks Williamson atau ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota di Provinsi Bali adalah sebesar 0,687. Nilai dari koefisien Williamson ini adalah terletak antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati 0 berarti disparitas pendapatan semakin ringan, dan semakin mendekati 1 disparitas pendapatan adalah semakin berat. Dari kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa disparitas pendapatan dengan menggunakan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali relatif stabil pada pariode desentralisasi­ fiskal ini. Walupun demikian keadaan tersebut belum menunjukkan adanya­pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di 31

Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal belum mampu menciptakan pemerataan­pendapatan antar kabupaten/ kota di provinsi Bali. Beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan ketimpangan ini diantaranya­perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh kabupaten/ kota serta perbedaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memicu kualitas SDM yang mampu meningkatkan pembangunan kabupaten/kota serta infrastruktur yang tersedia. SDA yang dimili oleh Provinsi Bali memang tidak semelimpah provinsi lain seperti Aceh dengan gas alamnya ataupun Irian Jaya dengan tembaganya. Provinsi Bali bergantung pada SDA yang mendukung sektor wisata yang menjadi sumber PAD tertinggi provinsi ini. Akan tetapi tidak semua kabupaten/kota memiliki sumber SDA yang sama yang mampu menarik minat wisatawan ataupun investor untuk berinvestasi. Hal ini yang menyebabkan hanya Kabupaten Badung yang memiliki PAD tertinggi setelah desentralisasi yang kemudian diikuti oleh Kota Denpasar. Kota Denpasar sebagai pusat pemeritahan menjadi lahan pekerjaan utama yang dilirik oleh penduduk Bali. Hal ini yang menjadikan pembangunan di Kota Denpasar lebih pesat dibandingkan kabupaten lainnya. Keadaanya sama seperti ibukota Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Denpasar menarik para pencari kerja dan menjadikannya sebagai sumber SDM berkualitas. Faktor-faktor inilah yang seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan daerahnya, sehingga tujuan dari otonomi dan desentralisasi fiskal mampu menjadikan daerah lebih mandiri yang berarti daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara merata. Bagaimana setiap kabupaten/kota mampu memanfaatkan SDA maupun SDM yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Perbaikan pendapatan

Putu Yusi Pramandari, dkk. MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang berarti peningkatan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan­. Dengan tercapainya kesejahteraan ini barulah dapat dikatakan tercapainya tujuan dari pembangunan nasional.

desentralisasi­ . Peningkatan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; (c) Dana perimbangan sebagai­salah satu sumber dana pembangunan­daerah hendaknya dapat Penutup dialokasikan untuk membantu pendanaan Berdasarkan hasil dan pemba- daerah. Reorientasi dana perimbangan dihasan yang telah dilakukan, dapat diambil perlukan dalam melaksanakan fungsinya­ simpulan sebagai berikut: (a) Pendapa- menyediakan pelayanan publik yang nantitan Asli Daerah (PAD) dan dana perim- nya diharapkan dapat menjadi intensif bangan secara serempak berpengaruh daerah untuk meningkatkan pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi kabu- ekonomi; (d) Pertumbuhan yang tinggi di paten/kota di Provinsi Bali; (b) Secara Provinsi Bali harus mampu menciptakan parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerataan pertumbuhan bagi kabupaten/ berpengaruh­positif terhadap pertumbuhan kota, untuk itu pemerintah daerah diharapekonomi kabupaten­/kota di Provinsi Bali, kan dapat melakukan upaya perbesasedangkan­dana perimbangan berpenga- ran anggaran pembangunan serta memruh negatif terhadap pertumbuhan ekono- berikan prioritas kebutuhan bagi daerah mi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (c) Per- dengan­PDRB rendah; (d) Pengembangan tumbuhan ekonomi yang meningkat dalam investasi fisik hendaknya diarahkan pada era desentralisasi fiskal belum mampu kabupaten dengan infrastruktur yang lebih diikuti oleh pemerataan pertumbuhan eko- rendah, sehingga investasi tidak hanya nomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal terpusat pada Kabupaten Badung dan ini terbukti dengan nilai indek Williamson­ Kota Denpasar, selain itu alokasi investasi yang berada pada angka 0,645, yang be- harus dilihat berdasarkan potensi daerah rarti masih adanya ketimpangan PDRB yang belum diupayakan sehingga mampu per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi memberikan nilai tambah yang baru terBali. hadap pembentukan PDRB daerah yang Saran yang dapat diberikan ber- berujung pada peningkatan PDRB per dasarkan simpulan yang telah disampai- kapita. kan adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah­ daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali Daftar Pustaka sekiranya dapat mempertimbangakan secara mendalam peranan Pendapatan Asli _________.2004. Undang-Undang Nomor Daerah (PAD), dana perimbangan dan laju 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan pertumbuhan penduduk sebagai modal Keuangan Pusat dan Daerah. Sekrepembangunan dalam rangka meningkattariat Negara, Jakarta. kan laju pertumbuhan ekonomi melalui reBadan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. orientasi penggunaan sumber pendanaan­ Bali Membangun 2009 - 2015 pembangunan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk; (b) Upaya-upaya Bendesa, IKG. 2007. Hand Out Mata Kuliah Ekonometrika Program Magister peningkatan penerimaan daerah sebagai­ Ekonomi Pembangunan Universitas sumber dana pembangunan­harus seUdayana. Denpasar. makin ditingkatkan demi tercapainya­ kemandirian daerah sesuai­dengan tujuan 32

Desentralisasi Fiskal dan....... MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

Departermen Dalam Negeri RI.2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

http://publik.brawijaya.ac.id/simple/ us/jurnal/pdffile/4empirik-lutfi-DESENTRALISASI%20FISKAL.pdf.Menkiew, N.Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.

Farid, Miftah. 2007. Pengaruh Disparitas Antar Daerah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Data Panel Propinsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.

Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis: Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Gujarati, Damodar. (Sumarno Zain; penterjemah).1997. Ekonometrika Dasar Cetakan Pertama, Erlangga. Jakarta.

Nicholson, Water. 2001. Teori Ekonomi Mikro, Prinsip Dasar dan Pengembangannya. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Davoodi, Hamid dan Henmg-Fu Zou. 2000. Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Cross-Country Study. Journal Of Urban Economics 43:244.

Republik Indonesia. 2004. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Indrastuti, Dewi. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, 1983 – 2002, Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

. 2004. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah

Irawan, dan M Suparmoko. 2002. Ekonomi Pembangunan, Edisi Keenam. BPFE. Yogyakarta.

Sanjoyo. 2007. Analisis Data Panel. Situs resmi: http://sanjoyo55.wordpress.com

Indrawati, Yulia. 2007. Panel Data Regression Model. Jakarta.

. 2007. Struktur Model II (Fixed & Random Effect). Situs resmi: http:// sanjoyo55.wordpress.com

Jhingan, M.L.1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

.2007. Model III- Heterogenity Coefisient. Situs resmi: http://sanjoyo55. wordpress.com

Kneller, Richard, Michael F. Blaney and Norman Gemmel. 1999. Fiscal Policy and Growth : Evidence from OECD Countries, Journal of Public Economics. 74:171-190.

Sri Wahyuni, Ni Ketut. 2008. Pengaruh Sumber – Sumber Dana Pembangunan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dalama Era Desentralisasi Fiskal. Tesis Program Magister Ekonomi Pembangunan pada Program Pasca Sarjana FE UNUD, Denpasar.

Kuncoro, M. 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Ketiga. UPP-AMP-YKPN. Yogyakarta. Khusaini, Muhamad, 2006. Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, BPFE Unbraw, Malang

Wang Yong.2013. Fiscal Desentralization, Endogeneous Policy and Foreign Direct Investment Theory and Evidence from China and India. Journal of Development Economics 103 (2013)

Lutfi, Achmad. 2002. Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 oleh Pemda Untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Studi Di Kota Bogor.

Yushkov, Andrew. 2015. Fiscal Decentralization and Regional Economics Growth: 33

Putu Yusi Pramandari, dkk. MediaTrend 12 (1) 2017 p.24-34

Theory, Empirics, and The Russian Experience. Russian Journal of Economics I (2005).

34