BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Salah satu aktivitas penting dinas daerah Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah adalah
pelayanan
publik
kepada
masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, pandapat tersebut menunjukan bahwa kompleksitas layanan publik dan alokasi sumberdaya
yang
Kabupaten/Kota
terbatas
untuk
merupakan
tantangan
mengendalikan kinerja
pemerintah
instansi-instansi
daerah dinasnya.
Kemampuan pemda merespons tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan terselenggaranya berbagai layanan publik yang berkualitas, berujung pada kebutuhan pemda terhadap informasi kinerja dinas-dinasnya (Pembelus:2010). Tantangan nyata pemda Kabupaten/Kota adalah maksimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat dengan harga terjangkau dengan peningkatan kehematan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah oleh dinas daerah. Perbaikan dinas daerah dapat dilakukan jika pemda mempunyai informasi yang memadai tentang keekonomisan, efisiensi dan efektivitas serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam penggunaan anggaran daerah oleh dinas daerah (Pembelus:2010). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005: “Laporan keuangan pemda merupakan gabungan laporan keuangan dan kinerja dari unit-unit yang ada termasuk dinas daerah.”
1
Perkembangan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah setidaknya tercermin dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berikut ini: Tabel. 1.1. Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat NO.
ETINTAS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
PROVINSI JAWA BARAT
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
2
KABUPATEN BOGOR
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
3
KOTA BOGOR
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
4
KABUPATEN SUKABUMI
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
5
KOTA SUKABUMI
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
6
KABUPATEN CIANJUR
WDP
TMP/DSCM
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
7
KOTA DEPOK
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
8
KABUPATEN PURWAKARTA
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
9
KABUPATEN KARAWANG
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
10
KABUPATEN SUBANG
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
11
KABUPATEN BEKASI
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
12
KOTA BEKASI
WDP
WDP
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
13
KABUPATEN KUNINGAN
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
14
KABUPATEN MAJALENGKA
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
15
KABUPATEN INDRAMAYU
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
16
KABUPATEN CIREBON
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
17
KOTA CIREBON
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
18
KABUPATEN BANDUNG
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
19
KABUPATEN BANDUNG BARAT
WDP
WDP
20
KOTA BANDUNG
WDP
WDP
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
21
KABUPATEN SUMEDANG
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
22
KABUPATEN GARUT
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
23
KABUPATEN TASIKMALAYA
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
24
KOTA TASIKMALAYA
WDP
TMP/DSCM
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
25
KABUPATEN CIAMIS
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
26
KOTA BANJAR
WDP
WTP
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
27
KOTA CIMAHI
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
28
KABUPATEN PANGANDARAN JUMLAH WTP :
TMP/DSCM TMP/DSCM TMP/DSCM
-
-
-
-
-
-
-
0 (0%)
1 (3,85%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (11,11%)
3 (11,11%)
Sumber: Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Cirebon Tahun 2013.
2
Dari 28 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang telah di Periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat/TMP (Disclaimer) selama lebih dari 1 kali adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur (sebanyak 2 kali) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (sebanyak 3 kali) dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah pemekaran baru berdiri sehingga penulis mengambil studi pada Pemerintah Kabupaten Cianjur (Sumber: Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Cirebon Tahun 2013.). Tabel. 1.2. Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur Keterangan
2008
2009
2010
Tahun Pemeriksaan 2011
2012 2013 2014 Opini BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tidak Tidak Wajar Dengan Wajar Dengan Wajar Dengan Wajar Dengan Wajar Dengan terhadap Laporan Memberikan Memberikan Pengecualian Pengecualian Pengecualian Pengecualian Pengecualian Keuangan Pendapat/TMP Pendapat/TMP (WDP) (WDP) (WDP) (WDP) (WDP) Pemerintah Daerah (Disclaimer ) (Disclaimer ) (LKPD) Kabupaten Cianjur
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II TA 2014.
Pencapaian opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur pada tahun 2008 mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat/TMP (Disclaimer), sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan opini yaitu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
3
setelah itu pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu kembali mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat/TMP (Disclaimer), akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II TA 2014). Kualitas laporan keuangan dapat dicerminkan dari laporan audit, Sukrisno Agoes (2012:75) menyatakan bahwa opini diberikan atas kewajaran dari laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini audit tidak memberikan pendapat (TMP) disebabkan karena laporan keuangan mengandung salah saji material atau disusun tidak sesuai SAK/ETAP/IFRS (Sukrisno Agoes, 2012:77). Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (TMP) selama 2 tahun yaitu tahun 2008 dan 2010 (Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II TA 2014). Banyaknya temuan BPK yang material dalam laporan keuangan pemda tersebut memberikan gambaran tingginya tingkat masalah konflik kepentingan terhadap penggunaan anggaran di berbagai instansi milik pemda termasuk dinas serta mengindikasikan lemahnya pengendalian intern di berbagai instansi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sehingga berimbas pada kerugian keuangan
daerah
dan
rendahnya
mutu
pelayanan
kepada
masyarakat
(Pembelus:2010), seperti yang terdapat dalam tabel rekapitulasi berikut ini:
4
Tabel. 1.3. Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Auditama/Perwakilan BPK Entitas
REKAPITULASI TAHUNAN MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI : Perwakilan Provinsi Jawa Barat : Kabupaten Cianjur Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Jumlah No Tahun LHP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Jumlah
1 2 2 2 1 2 2 4 2 2 20
Temuan Pemeriksaan
Jml 9 36 30 24 39 37 49 52 10 27 313
Nilai (Rp) Jml 1,175,343,647.78 32 3,702,457,562.75 92 6,680,175,618.50 65 15,954,883,950.36 65 7,750,023,380.50 76 5,875,614,825.64 73 4,763,102,447.55 88 3,391,706,177.84 82 5,675,202,439.00 10 8,854,344,923.51 45 63,822,854,973.43 628
Rekomendasi Belum ditindaklanjuti Sesuai dengan Belum sesuai dengan Rekomendasi Rekomendasi Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) 1,175,343,647.78 3 149,208,706.59 24 610,670,941.19 5 415,464,000.00 1,707,321,004.88 27 1,435,381,578.38 26 271,939,426.50 39 6,577,434,017.50 24 4,610,498,731.00 28 1,571,625,663.00 13 395,309,623.50 1,614,239,549.36 19 312,864,448.65 23 819,450,931.00 23 481,924,169.71 3,095,731,700.50 31 570,447,734.70 33 2,525,283,965.80 12 5,875,614,825.64 5 431,684,926.00 14 2,484,807,344.06 54 2,959,122,555.58 2,757,516,447.55 39 306,862,077.00 32 1,267,213,434.55 17 1,183,440,936.00 2,135,763,067.84 34 889,844,650.20 31 1,079,667,542.64 17 166,250,875.00 152,125,139.00 3 5 152,125,139.00 2 8,754,344,923.51 4 126,149,374.54 15 260,349,277.35 26 8,367,846,271.62 33,845,434,323.56 189 8,832,942,227.06 231 11,043,133,665.09 208 13,969,358,431.41
Nilai penyetoran Tidak dapat Aset atau penyetoran ditindaklanjuti Uang ke Kas dengan alasan Negara/Daerah/Perus yang sah ahaan Jml Nilai (Rp) 0 149,208,706.59 0 1,435,381,578.38 0 4,610,498,731.00 0 381,984,448.65 0 1,771,143,734.70 0 431,684,926.00 0 1,958,942,827.00 0 889,844,650.20 0 112,750,000.00 0 126,149,374.54 0 11,867,588,977.06
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II TA 2014.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berjumlah 313 temuan pemeriksaan dengan nilai Rp.63.822.854.973,43 sedangkan jumlah rekomendasi yaitu sebanyak 628 rekomendasi dengan nilai Rp.33.845.434.323,56 dari jumlah rekomendasi tersebut ada yang telah ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi yaitu sebanyak 189 rekomendasi dengan nilai 8.832.942.227,06, sedangkan yang telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 231 rekomendasi dengan nilai Rp.11.043.133.665,09 dan untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah sebanyak 208 dengan nilai Rp.13.969.358.431,41 (Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II TA 2014). Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, manajemen dalam hal ini pemerintah
daerah
berkepentingan
agar
5
LKPD
berkualitas,
untuk
itu
diselenggarakan sistem pengendalian internal (Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008), laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai, apabila didukung dengan sistem pengendalian internal yang efektif. Sedangkan efektivitas sistem pengendalian internal akan tercapai apabila didukung dengan fungsi audit internal yang berkualitas. Audit internal yang berkualitas akan mampu mendeteksi penyimpangan dan menginformasikan secara tepat kepada manajemen, dan manajemen dapat merespons atau menindaklanjuti adanya kelemahan tersebut secara tepat, sehingga kelemahan dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali atau terjadi peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal sehinga dapat terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas (Dityatama:2012). Namun demikian, kualitas informasi akuntansi (laporan keuangan) Pemerintah Kabupaten Cianjur belum menunjukkan kualitas yang memadai yang diindikasikan dengan opini BPK atas Laporan Keuangan yang belum wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak tahun 2005 s.d 2014, dan masih terdapat berbagai kelemahan sistem pengendalian internal. Hal tersebut menimbulkan keraguan tentang pengaruh kualitas audit internal dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal (Dityatama:2012).
6
Tabel. 1.4. Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur Sampai Dengan Tahun 2013 STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 Status Temuan No
Hasil Pemeriksaan
Temuan Pemeriksaan
Jml Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 473 2 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 477 3 Temuan Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis (3E) 71 Jumlah 1021 1
Selesai Ditindaklanjuti
Nilai (Rp)
Jml
1,932,304,568.00 366 129,399,780.00 425 17,930,757.00 68 2,079,635,105.00 859
Nilai (Rp)
Dalam Proses dan Belum ditindaklanjuti Jml
Nilai (Rp)
1,608,555,112.00 107 323,749,456.00 129,399,780.00 52 17,930,757.00 3 1,755,885,649.00 162 323,749,456.00
Sumber: Laporan Hasil Inventarisasi Temuan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur sampai dengan Tahun 2013 (Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur).
Temuan hasil pemeriksaan/audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 1021 temuan pemeriksaan dengan nilai Rp.2.079.635.105,00 sedangkan untuk status temuan tersebut adalah 859 temuan pemeriksaan dengan nilai Rp.1.755.885.649,00 selesai ditindaklanjuti dan 162 temuan pemeriksaan dengan nilai Rp.323.749.456,00 dalam proses dan belum ditindaklanjuti (Sumber: Laporan Hasil Inventarisasi Temuan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur sampai dengan Tahun 2013). Selain audit internal yang berperan dalam mengawasi penggunaan keuangan dinas daerah akan tetapi kompetensi staf akuntansi dinas yang kompeten diharapkan akan meningkatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
7
Tabel. 1.5. Daftar Pegawai/Staf Akuntansi (Pejabat Penatausahaan Keuangan-OPD/PPK-OPD) pada OPD Pemerintah Kabupaten Cianjur No Nama 1 JENAL MUTAKIN, SH 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
OPD BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN BAGIAN KEAGAMAAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH HANA ROSANA, SH RAGA ANDI HAKIM, S.Sos BAGIAN HUMAS DAN KEPROTOKOLAN BAGIAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN DANDAN SETIAWAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAGIAN SOSIAL KESEHATAN KETENAGAKERJAAN DAN LILIS LISMAYATI TRANSMIGRASI BAGIAN PERTANIAN, PERHUTANAN PERIKANAN DAN TATANG YUDHA PERMANA, SIP PETERNAKAN SANNY ANDARI, S.Sos BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTDA BAGIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN ENDANG JUMENA, S, SE LINGKUNGAN HIDUP YUKY BAHTIAR MUFTHI, SH, MH BAGIAN HUKUM JAENUDIN BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN ASEP GUNAWAN, SE BAGIAN ORGANISASI RIMA SARI FEBIANI, S.Hut BAGIAN KOPDAGINPAR RELLA NURLELA, S.STP, MSi BAGIAN PEMERINTAHAN DESA Hj. Dewi Rosita, SE, MM
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
EKA SUBIARTI JUNAEDI ARDY PRIMARDIANSYAH, ST. YOYON SOFYAN NURDIN, SH Dra. Heni Maesaroh TUBAGUS EKALALANA, SH. HASANUDIN
BPMD & KPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BKBPP KABUPATEN CIANJUR BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PPTPM
EUIS ANDRIANI, SE HERI HERMAWAN SAMUDRA WIRA P, S.Ipem ANDI JUANDI, SH Rudy Alfiansyah, AM.Ak ELAN SUHERLAN ELIYANI WIJAYA PEPEP SUHERMAN, SH ASEP BUDIAWAN, SH ANDIANSYAH, SE TETTI MULYANTI, SE Wawan Ruswandi, SKM
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN BAPPEDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI AKADEMI KEPERAWATAN INSPEKTORAT DAERAH DINAS PSDAP DINAS BINA MARGA DINAS KESEHATAN DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
34 SUKARLAN 35 Drs. DEDE NURDIN
Catatan:
Kompetensi Bidang Hukum Bidang Hukum Bidang Sosial Non Sarjana Non Sarjana Ilmu Pemerintahan Bidang Sosial Bidang Akuntansi Bidang Hukum Non Sarjana Bidang Akuntansi Bidang Kehutanan Ilmu Pemerintahan Bidang Ekonomi (Manajemen) Non Sarjana Non Sarjana Bidang Tehnik Bidang Hukum Bidang Sosial Bidang Hukum Non Sarjana Bidang Ekonomi (Manajemen) Non Sarjana Ilmu Pemerintahan Bidang Hukum Bidang Kesehatan Non Sarjana Non Sarjana Bidang Hukum Bidang Hukum Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi Bidang Kesehatan Non Sarjana Bidang Sosial
Masa Kerja (Tahun) 5 6 7 10 20 10 3 5 4 6 15 2 13 27 18 6 2 19 20 23 23 5 20 21 3 8 10 23 21 19 3 20 4 21 20
* Selain OPD tersebut di atas peran PPK-OPD dijabat rangkap oleh Kasubag Keuangan yang kompetensinya bukan Bidang Akuntansi * Pada 32 Kecamatan peran PPK dijabat rangkap oleh Sekretaris Camat yang kompetensinya bukan Bidang Akuntansi
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
8
Dari daftar Pejabat Penatausahaan Keuangan-OPD (PPK-OPD)/staf akuntansi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebanyak 35 pegawai hanya sebanyak 4 pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi selebihnya/sisanya sebanyak 31 pegawai tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang notabennya berasal dari sarjana (S1) non akuntansi, seperti bidang hukum, sosial, ilmu pemerintahan, tehnik, manajemen dan kesehatan bahkan ada juga yang masih non sarjana (Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur). Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didikung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Pembelus:2010).
9
Berdasarkan situasi, kondisi dan fenomena-fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan tema sentral dari penelitian ini yaitu “Audit internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota dan kompetensi staf akuntansi dinas diduga akan mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”. Sejauh mana pengaruh peran audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dan kompetensi staf akuntansi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”. 1.2
Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang penelitian
adalah sebagai berikut : 1.
Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur?
2.
Seberapa besar pengaruh kompetensi staf akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur?
3.
Seberapa besar pengaruh audit internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur secara simultan?
10
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1. Maksud Penelitian Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran berupa fakta-fakta empiris yang dapat dijadikan indikator mengenai audit internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur. 1.3.2. Tujuan Penelitian Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 1.
Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur.
2.
Untuk mengetahui pengaruh kompetensi staf akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur.
3.
Untuk menganalisis pengaruh audit internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cianjur secara simultan.
1.4
Kegunaan Penelitian Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:
11
1.4.1
Kegunaan Teoritis (Keilmuan) a.
Kegunaan teoritis dalam hal ini dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan pengembangan teori-teori yang telah ada, mengenai ilmu Akuntansi Pemerintahan, Audit Sektor Publik dan Good Government Governance.
b.
Bagi pendidikan tinggi dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam melengkapi bahan bacaan/literature bidang akuntansi dan audit.
1.4.2
Kegunaan Praktis (Guna Laksana) a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dpat menjadi masukan sejauh mana pengaruh audit internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). b. Bagi peneliti sendiri adalah menjadi tambahan pengetahuan empiris tentang pengaruh audit internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). c. Acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
12
1.5.
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi
Jawa Barat. Sedangkan untuk waktu penelitiannya akan dilakukan saat bersamaan dengan dilaksanakannya penelitian ini.
13
