...
119
KORUPSI DALAM PATOLOGI SOSIAL : SEBAB, AKIBAT DAN PENANGANANNYA UNTUK PEMBANGUNAN DI INDONESIA Ida Bagus Ketut Weda, S.H.,M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar (
[email protected]) Abstract One of the negative effects from the development is corruption criminal act. Indonesia is one of high rate corruption country. Almost all districts have corruption case and most of departments in this country have indication to corrupt. In other words, corruption in Indonesia is such contagious disease. If such condition still keeps going, it will obstruct the development and threaten the integration of this country, because corruption has implications to all sectors in our life, such as economic, politic, social and culture, and defence and security. Based on information above, it needs some efforts to fight against corruption criminal act, for example improving law instrument in institution regulation, the doer of law, and the activeness and the involvement of society. Further, the improvement of the morality is also important because morality is the principle from the mystically enlightened soul to support good government. Key words : Corruption, Development, Social Abstrak Salah satu dampak negatif dari pembangunan adalah tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hampir semua kabupaten memiliki kasus korupsi dan sebagian besar departemen di negeri ini memiliki indikasi untuk korup. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia adalah penyakit menular. Jika kondisi seperti itu masih terus terjadi, maka akan menghambat pembangunan dan mengancam integrasi negara ini, karena korupsi memiliki implikasi untuk semua sektor dalam kehidupan kita, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan informasi di atas, perlu beberapa upaya untuk memerangi tindak pidana korupsi, misalnya memperbaiki instrumen hukum dalam peraturan lembaga, pelaku hukum, dan keaktifan dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan moralitas juga penting karena moralitas adalah prinsip dari jiwa yang bersih untuk mendukung pemerintahan yang baik. Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan, Sosial yang melibatkan suatu penyalahgunaan
PENDAHULUAN Pesatnya
pertumbuhan
secara melawan hukum dari kekuasaan
perekonomian di Indonesia tidak saja
ekonomi (illegal abuses of economic
akan menimbulkan persoalan ekonomi,
power) maupun kekuasaan umum (illegal
tetapi juga persoalan lainnya seperti
abuses of public power) dimana pengaruh
kriminalitas dalam bentuk korupsi. Tindak
dari
pidana korupsi adalah suatu dimensi baru
konglomerat sangat erat kaitannya dengan
kejahatan dalam konteks pembangunan
kekuasaan
kekuasaan
ekonomi
umum
yang
dari
para
melekat
... kedudukan
pejabat
umum,
bentuk
120
media massa negeri ini karena kasus dan
kejahatan struktural ini yang memasukkan
ulasan-ulasan
format korupsi sebagai kejahatan yang
muncul setiap hari. Kasus korupsi mantan
teroganisir1. Korupsi di Indonesia sudah
Bupati Kutai Kartanagara
sedemikian mencengangkan. Berdasarkan
terkait
data Transparency Internasional 2007
pembangunan bandara Loa Kulu yang
Indonesia menempati peringkat 36 negara
menyeret juga
paling korup di dunia. IPK pada tahun
Vonnie AP, kasus Sekretaris Daerah
2007 adalah 2,3, IPK tersebut adalah
Bintan Azirwan terkait dugaan suap
persepsi korupi disektor publik pada 180
anggota DPR-RI Al- Amin Nasution
negara. Nilai IPK ini skalanya dari nol
mengenai alih fungsi hutan lindung dan
sampai
Nol
kasus Walikota dan Wakil Walikota
terhadap
Medan terkait kasus korupsi pengadaan
dengan
mengindikasikan
sepuluh. persepsi
tentang
korupsi
pembebasan
yang
Syaukani
tanah
untuk
Bupati Minahasa Utara
korupsi yang tinggi, sedangakan sepuluh
mobil
mengindikasikan tingkat korupsi yang
penyalahgunaan Anggaran Pendapatan
rendah. Sementara berdasarkan survey
dan Belanja Daerah (APBD) adalah
political and economic risk consultancy
sedikit kasus yang mewakili adanya
(PERC) pada Januari 2008 pada 13 negara
indikasi korupsi di dalam tubuh pelaksana
di Asia, Indonesia berada di posisi ketiga
pemerintahan
Negara terkorup dengan nilai 7,98. Survey
kasus suap lebih mendominasi penyebab
tersebut
memasukkan
terjadinya dugaan korupsi di kalangan
Myanmar dan Bangladesh yang terkenal
lembaga legislatif. Dugaan menerima
sangat korup2.
suap kepada anggota DPR-RI Yusuf Emir
sengaja
tidak
pemadam
kebakaran
(Eksekutif).
dan
Sementara
Hampir tiap daerah di Indonesia
Faishal terkait alih fungsi 600 hektar
memiliki kasus korupsi, dan hampir
hutan bakau di tanjung api-api, Bulyan
semua lembaga/institusi di republik ini
Royan
terindikasi korupsi, mulai dari eksekutif,
memuluskan
legislatif, dan yudikatif yang notabene
Departemen Perhubungan, dan kasus
pengawas dari law enforcement, sehingga
penyalahgunaan
saat ini kata korupsi seperti keyword di
Indonesia
1
Seno Adji Indriyanto, 2007, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, hal 24. 2 Suryadharma Ali, 25 Juni 2008, Membangun Parpol Anti Korupsi, Seputar Indonesia.
terkait
dugaan proyek
dengan
suap kapal
aliran
dana
tersangka
untuk patroli
Bank Hamka
Yandhu yang menyeret semua anggota komisi IX periode 1999-2004 termasuk di dalamnya Paskah Suzetta mantan Menteri
...
121
Perencanaan Pembangunan (PPN/Kepala
yang perwujudannya berupa kelompok
Bappenas) dan M.S Ka’ban mantan
manusia atau organisasi yakni individu
menteri kehutanan. Sementara indikator
atau manusia yang saling berinteraksi atau
korupsi di tubuh lembaga Yudikatif dapat
berhubungan secara timbal balik, dalam
dilihat melalui Kasus Jaksa Urip Tri
konsep terbaru hubungan yang dimaksud
Gunawan. Berdasarkan gambar situasi
disini bukan manusia atau manusia dalam
korupsi
arti fisik saja tetapi, dalam arti yang lebih
yang
kesimpulan
terjadi,
bisa
bahwasannya
diambil di
luas yaitu comunity atau masyarakat.
Indonesia sudah seperti sebuah penyakit
Maka pengertian dari patologi sosial
(patologi) yang sudah menyebar dan dapat
adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial
membahayakan
yang dianggap “sakit” disebabkan oleh
bagi
korupsi
kelangsungan
pembangunan di negeri ini.
faktor-faktor sosial atau Ilmu tentang asal
Secara etimologis, kata patologi
usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang
berasal dari kata Pathos yang berarti
berhubungan dengan
disease atau penderitaan atau penyakit
manusia dalam hidup masyarakat3.
dan Logos yang berarti berbicara tentang,
Tulisan
hakekat
ini
mencoba
atau pembahasan tentang atau ilmu
mendeskripsikan
tentang sesuatu. Jadi, patologi adalah ilmu
penyakit korupsi yang terkorelasi dengan
yang membicarakan tentang penyakit atau
instrument hukum dan rendahnya moral
ilmu tentang penyakit. Maksud dari
pelaku korupsi
pengertian di atas bahwa patologi adalah
masyarakat (bangsa) Indonesia, sehingga
ilmu yang membicarakan tentang asal
dengan mengetahui adanya kelemahan
usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep
dalam
ini bermula dari pengertian penyakit di
mengetahui seberapa pentingnya faktor
bidang ilmu kedokteran dan biologi yang
moral dalam persoalan korupsi, tindakan
kemudian
untuk
preventif bisa dilakukan untuk menekan
masyarakat, karena dalam pandangan
terjadinya korupsi dimasa yang akan
sosiolog masyarakat itu tidak berbeda
datang
dengan organisme atau biologi sehingga
pemerintahan yang bersih sebagai modal
dalam kehidupan bermasyarakat juga
utama pembangunan.
dikenal
diberlakukan
dengan
pula
konsep
suatu
dalam
tentang
adanya
mewabahnya
sebagai bagian dari
istrumen
rangka
hukum
dan
terwujudnya
penyakit.
Sedangkan kata sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia
3
Taufiq Winarno, 2011 Sejarah Patologi Sosial diakses 26 November 2013 dari http://www. wikipedia.com.
...
122
PEMBAHASAN
moralitas, karena lambat laun perbuatan
A.
itu seakan menjadi sebuah budaya.
Korupsi Dan Instrumen Hukum
Persoalan korupsi yang illegal
Dalam Tindak Pidana Korupsi Arti harfiah dari kata korupsi ialah
(melawan hukum) selalu ditujukan kepada
kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak
mereka yang memegang jabatan umum
jujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
(public office) ataupun kepada mereka
penyimpangan dari kesucian, kata-kata
yang mempunyai posisi khusus dalam
atau
kehidupan
ucapan
yang
menghina
atau
publik.
Bagi
Indriyanto
memfitnah seperti dapat dibaca dalam The
perbuatan penerimaan komisi oleh pejabat
Dictionary4.
adalah memenuhi unsur melawan hukum
Lexicon
Webster
Pengguanaan
istilah
yang
secara material/sebagai perbuatan yang
kementerian
dipandang tercela oleh masyarakat, karena
serangkai
penerimaan komisi akan selalu dikaitkan
dengan kata korupsi. Kata tindak lebih
dengan jabatan/kedudukan dari si pejabat
pendek dari perbuatan, tapi tindak tidak
dalam
menunjuk pada hal yang abstrak seperti
kekuasaan/kewenangannya,
sehingga
perbuatan,
tidaklah
diberikan
tumbuhnya
dari
kehakiman
sering
tindak
pihak
tapi
dipakai
hanya
menyatakan
menjalankan
mungkin
komisi
keadaan konkrit, sebagaimana halnya
kepada pegawai rendahan yang tidak ada
dengan
perbedaan
sangkut paut dengan jabatan/kedudukan.
bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah
Penerimaan komisi oleh pejabat itulah
laku, gerak-gerik atau tingkah jasmani
yang dikategorikan sebagai perbuatan
seseorang, hal mana lebih dikenal dalam
melawan hukum secara material, artinya
tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan
meskipun perbuatan itu tidak memenuhi
belakangan juga sering dipakai ditindak5.
rumusan pelanggaran suatu Wet/undang-
Korupsi merupakan masalah serius, tindak
undang tertulis, tetapi penerimaan komisi
pidana ini dapat membahayakan stabilitas
oleh pejabat merupakan perbuatan yang
dan
dianggap tercela/menyinggung rasa sopan
peristiwa
keamanan
membahayakan
dengan
masyarakat,
pembangunan
sosial
santun
dalam
kehidupan
ekonomi dan juga politik serta dapat
Korupsi
merusak
kejahatan yang sudah luar biasa/ordinary
4
nilai-nilai
demokrasi
dan
Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 52. 5 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 32.
sudah
masyarakat.
dianggap
sebagai
crime karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (high level economic) dan birokrasi kalangan atas
...
123
(high level beurocratic) baik birokrat
Hukum merupakan media yang
ekonomi maupun pemerintah. Selain itu
dapat menekan terjadinya penyimpangan
kehendak
dalam
adanya
pemberantasan
perilaku
masyarakat
terhadap
perbuatan itu nyata-nyata terkait dengan
korupsi, karena hukum dapat berfungsi
kepentingan kekuasaan yang mungkin
sebagai kontrol sosial dalam mengatur
melibatkan
pergaulan
para
sehingga
birokrasi
menjadi
tersebut
bentuk
yang
hidup
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat
untouchable by the law, oleh karena itu
menjalankan
korupsi
membutuhkan instumen (alat) berupa
memerlukan penanganan yang
luar biasa (extra ordonary enforcement). Dalam
kongres
PBB
ke
fungsinya
hukum
peraturan perundang-undanagan, institusi 6
hukum, dan lembaga penegak hukum
mengenai The Prevention of crime and
(pengadilan).
The Treatment of offenders pada tahun
korupsi yang menjadi institusi hukumnya
1980,
adalah: Jaksa, hakim, polisi, dan komisi
maka
diklasifikasikan
tindak
pidana
sebagai
korupsi
jenis
tindak
Dalam
pemberantasan
tindak
korupsi.
pidana
Sementara
pidana yang sangat sukar dijangkau oleh
pengadilan dalam tindak pidana korupsi
hukum (offences beyond the each of the
adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan
law). Hal ini terjadi karena aparat penegak
Tindak Pidana Korupsi.
hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis
B.
Korupsi
tindak pidana ini karena 2 alasan, yaitu:
Titik tolak perkembangan hukum
1.Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku (the high economic or political status of their perpretators), 2. Keadaan yang dibuat sedemikian sehingga
mengurangi
rupa
kemungkinan
mereka untuk dilaporkan atau dituntut (the circumstances under which they had been comitted werw such as the decrease the likehood of their reported and the prosecuted)6.
Faktor Penyebab Tindak Pidana
pidana
menitikberatkan
Arief Sritua, 1986, Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, hal 44.
konsep
kepentingan keseimbangan antara pelaku (dader) dan perbuatan (daad), bahkan dalam
perkembangan
hukum
pidana
modern, keseimbangan itu tidak hanya meliputi antara pelaku dan perbuatannya, tetapi adanya keseimbangan kepentingan itu dengan memperhatikan semua aspek, yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara sehingga
6
pada
asas keseimbangan
... kepentingan ini mempunyai daya jangkau
sumber
yang luas bagi pemenuhan rasa keadilan.
korupsi
Andi
Hamzah
atau
sebab
124
meluasnya
berpendapat
3. Manajemen yang kurang baik dan
penyebab korupsi adalah sebagai berikut:
kontrol yang kurang efektif dan
1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai
dibandingkan
dengan
efisien Terkenal ucapan Prof. Soemitro,
kebutuhan yang makin hari makin
bahwa
meningkat. Patut digaris bawahi
pelatihan tidak mempan bukan saja
kurangnya gaji pegawai dalam hal
untuk memberantas korupsi, tetapi
ini
juga untuk menguranginya.
jika
dibandingkan
dengan
kebutuhan yang semakin meningkat
usaha
pendidikan
dan
4. Modernisasi
sebagai akibat kemajuan teknologi,
Modernisasi ikut mengembangkan
jadi
gaji
korupsi karena korupsi membuka
kebutuhan
sumber-sumber baru, modernisasi
pokoknya. Sebagai contoh, sebelum
terutama di Negara-negara yang
tahun
memulai modernisasi memperbesar
bukan
pegawai
kaitan
antara
dengan
1981
Indonesia
banyak yang
daerah
belum
di
dapat
kekuasaan
pemerintah
dan
menikmati siaran televisi sehingga
melipatgandakan kegiatan-kegiatan
belum dibutuhkan pesawat televisi
yang diatur oleh peraturan-peraturan
di sana, akan tetapi ketika televisi
pemerintah.
sampai ke pelosok-pelosok tanah air,
kebutuhan
televisi
menjadi
kebutuhan yang mendesak sampai ke
desa-desa.
Demikian
juga
Adapun
Faktor
Penyebab
terjadinya Korupsi menurut Evi Hartanti antara lain : 1. Lemahnya Pendidikan dan Etika
kebutuhan lainnya terus melaju,
2. Kolonialisme.
misalnya barang-barang elektronik,
pemerintahan
hand phone, sepeda motor atau
menggugah
mobil
kepatuhan yang diperlukan untuk
yang
pada
umumnya
didambakan oleh para pegawai. Semua
ini
menambah
beban
kebutuhan pegawai negeri.
Suatu asing
tidak
kesetiaan
dan
membendung korupsi. 3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang
2. Latar belakang kebudayaan atau
kasus-kasus korupsi di Indonesia
kultur Indonesia yang merupakan
dilakukan oleh para pelaku yang
...
rezim-rezim yang bukan demokratik. 2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah 3. Kampanye-kampanye politik yang mahal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar 5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama 6. Lemahnya ketertiban hukum 7. Lemahnya profesi hukum 8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa 9. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum 10. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau sumbangan
memiliki intelektual yang tinggi, terpelajar
dan
terpandang
sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat. 4. Kemiskinan Pada
kasus
merebak
di
korupsi
yang
Indonesia,
para
pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan
melainkan
keserakahan,
sebab
mereka
bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat. 5. Tidak adanya sanksi yang keras. 6. Kelangkaan
lingkungan
yang
subur untuk pelaku anti korupsi. 7. Struktur Pemerintahan. 8. Perubahan Radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan muncul
radikal, sebagai
korupsi penyakit
transisional.
Indonesia kondisi
dalam
pendapat
penulis
yang
hukum dan adanya pengadaan proyek wikipedia
dengan biaya besar adalah beberapa
bahwa
embrio dari kasus korupsi yang sedang
mendukung
booming saat ini, dan faktor moral sangat
disebutkan
munculnya
tindak
pidana
korupsi, yaitu : 1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di 7
Menurut
kampanye yang mahal, lemahnya profesi
9. Keadaan masyarakat7. Sementara,
125
Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 60.
erat kaitannya terhadap terciptanya kasus korupsi
jenis
ini
dengan
indikator
rendahnya imunitas penyelenggara negara dalam menjalankan amanah. Sudah bukan rahasia lagi jika dalam kampanye baik dalam pemilihan kepala negara, kepala daerah ataupun lembaga legislatif selalu
... menelan
biaya
Walaupun
yang
pengaturan
cukup
besar.
tentang
dana
kebijakan
mengenai
126
tarif,
sistem
penegakan hukum, keamanan umum,
kampanye secara tegas telah diatur dalam
pelaksanaan
kontrak,
pengembalian
undang-undang tetapi masih sering kita
pinjaman dan hal-hal lain menyangkut
dengar tentang stigma miring terkait dana
prosedur sederhana8.
kampanye, seperti terungkapnya fakta
Kasus
korupsi
tidak
saja
dalam persidangan di mana seorang
berdampak buruk pada diri si pelaku dan
pejabat yang diduga melakukan korupsi
keluarganya dengan masuknya si pelaku
ternyata
hasil
ke penjara, tapi lebih daripada itu kasus
korupsinya ke bendahara partai politik
korupsi juga berdampak pada kehidupan
tertentu untuk mensukseskan partai politik
bernegara secara umum, seperti: ekonomi,
tersebut dalam pemilu.
politik, sosial, pertahanan dan keamanan.
mengalirkan
uang
Secara detail tentang akibat dari korupsi C.
Akibat Korupsi Penguasa
adalah sebagai berikut:
pemerintah
dihampir
1. Berkurangnya
setiap negara percaya bahwa tugas utama
terhadap pemerintah.
dari setiap pemerintahan apakah dia
Negara lain lebih mempercayai
demokratis atau otoriter adalah untuk
Negara yang pejabatnya bersih
menjamin agar negara dan bangsanya
dari korupsi, baik dalam kerjasama
tetap hidup dan berjaya. Tumbuhnya penyalahgunaan Fundamental
wewenang
di
atau
Uncontrolliability
hukum
yang
of
politik,
ekonomi,
ini akan mengakibatkan perubahan di segala bidang akan terhambat
berakibat
khususnya pembangunan ekonomi
lanjut terhadap posisi peradilan pidana
serta
dalam lingkaran problem sosial. Korupsi
mengganggu
perekonomian
ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di
bidang
ataupun dalam bidang lainnya. Hal
Criminal Justice System menimbulkan permasalahan
kepercayaan
stabilitas
Negara
dan
stabilitas politik. 2. Berkurangnya
atas kepentingan rakyat serta cita-cita
kewibawaan
pemerintah dalam masyarakat
yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan
menyangkut
penyalahgunaan
instrumen-instrumen kebijakan, apakah
8
OC Kaligis, 2006, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberabtasan Korupsi, PT. Alumni, Bandung, hal 40.
... Apabila
banyak
pemerintah
dari
yang
pejabat
melakukan
4. Rapuhnya
127
keamanan
dan
ketahanan Negara
penyelewengan keuangan Negara
Keamanan dan ketahanan Negara
masyarakat akan bersifat apatis
akan menjadi rapuh apabila para
terhadap
segala
pejabat pemerintah mudah disuap
tindakan
pemerintahan.
apatis
anjuran
masyarakat
dan Sifat
tersebut
karena
kekuatan
pengaruhnya
akan
Indonesia
dan
mengganggu
yang
hendak memaksakan ideologi atau
mengakibatkan ketahanan nasional rapuh
asing
terhadap akan
bangsa
munggunakan
stabilitas keamanan Negara. Hal
penyuapan sebagai sarana untuk
ini pernah terjadi pada tahun 1998
mewujudkan
cita-citanya.
lalu,
Pengaruh
juga
masyarakat
sudah
tidak
korupsi
mempercayai lagi pemerintah dan
mengakibatkan
menuntut agar Presiden Soeharto
loyalitas
mundur dari jabatannya karena
Negara.
dinilai
tidak
lagi
mengemban
dapat
berkurangnya
masyarakat
terhadap
5. Perusakan mental pribadi
amanat rakyat dan melakukan
Seseorang
berbagai tindakan yang melawan
penyelewengan
dan
hukum
penyalahgunaan
wewenang
menurut
kacamata
masyarakat.
melakukan
mentalnya akan menjadi rusak.
3. Menyusutnya pendapatan Negara Penerimaan
yang
Negara
Hal ini akan mengakibatkan segala
untuk
sesuatu dihitung dengan materi
pembangunan didapatkan dari dua
dan akan melupakan segala yang
sektor, yaitu dari pungutan bea
menjadi tugasnya serta hanya akan
dan penerimaan pajak. Pendapatan
melakukan
Negara dapat berkurang apabila
perbuatan yang bertujuan untuk
tidak
dari
menguntungkan dirinya ataupun
dan
orang lain yang dekat dengan
oknum
dirinya. Yang lebih berbahaya
pejabat pemerintah pada sektor-
lagi, jika tindakan korupsi itu
sektor
ditiru dan dicontoh generasi muda,
diselamatkan
penyelundupan penyelewengan
tersebut.
oleh
penerimaan
Negara
tindakan
ataupun
apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita
bangsa
untuk
...
128
mewujudkan masyarakat adil dan
kekhawatiran timbulnya gejolak sosial
makmur
yang eksplosif di dalam negeri. Ini
semakin
sulit
untuk
dicapai.
membuat kemampuan ekonomi Negara-
6. Hukum tidak lagi dihormati
negara dengan pemerintahan yang korup
Negara kita merupakan negara
sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-
hukum di mana segala sesuatu
tuntutan
harus didasarkan pada hukum.
pembangunannya,
Tanggung jawab pada hal ini bukan
hanya
terletak
masyarakat
Ketiga,
dalam
pergeseran
proses
pendapatan
pada
yang bersifat semakin regresif setelah
penegak hukum saja, namun juga
memperhitungkan pendapatan dari hasil
pada
negara
korupsi yang tidak tercatat. Pendapatan
untuk
dari hasil korupsi dan penyimpangan-
seluruh
Indonesia.
warga Cita-cita
menggapai tertib hukum tidak
penyimpangan
akan
terselubung
terwujud
penegak
apabila
hukum
para
melakukan
dalam
tidak dapat ditegakkan, ditaati
langsung.
tidak
diindahkan
oleh
9
yang
dan
bersifat
disembunyikan
menyebabkan pendapatan ini tidak masuk
tindakan korupsi sehingga hukum
serta
lain
jaringan
Keempat,
objek
perpajakan
penyempitan
masyarakat .
dalam
Menurut Sritua Arief, korupsi
sosial/barang dan jasa-jasa umum. Ini
menciptakan 4 efek negative yang telah
terjadi sebagai akibat berlangsungnya
melanda kehidupan sosial ekonomi
suatu proses penentuan harga barang jasa
Pertama, berkembangnya
pemanfaatan
jasa
sosial
harta-harta
naluri
yang tidak wajar dalam masyarakat yang
konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat
timbul dari adanya ketidakwajaran di segi
yang ditimbulkan oleh pelemparan uang
penyediaan dan permintaan10.
panas
atau pembelanjaan
pendapatan
gelap (black income) oleh para pelaku
D. Pencegahan
Kedua,
1. Hambatan pengalihan
sumber-
9
korupsi
disebabkan
Op Cit. Hartanti, Evi, hal 32
adanya
Sinergitas
Antar
Institusi Dalam Tindak Pidana Korupsi Tidak dapat dipungkiri bahwa
sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku
Penanganan
Korupsi
korupsi dan demonstration effect yang menyertainya.
Dan
KPK saat ini menjelma menjadi institusi 10
Op Cit. Sritua Arief, hal 76
... yang Super body dalam tugas dan
dalam
fungsinya memberantas korupsi, sehingga
penyidikan, dan penuntutan ( disamping
timbul kesan keberadaan KPK seperti
institusi lainnya seperti kehakiman dan
memarjinalkan keberadaan institusi lain
pengadilan)
seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan
penanganan
pengadilan
Tugas
yang
notabene
juga
ruang
dan
lingkup
129
kepada
penyelidikan,
KPK
terhadap
tindak pidana korupsi. wewenang
KPK
dalam
mempunyai tugas yang sama dalam usaha
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
pemberantasan
Terciptanya
penuntutan dalam tindak pidana korupsi
seperti ini tidak terlepas dari
adalah tidak pada tempatnya karena pada
Kondisi ketentuan
korupsi.
Perundang-undangan
yang
sebenarnya
kejaksaan masih mampu
memang memberikan kekuasaan besar
untuk
kepada KPK dalam memberantas korupsi.
dengan
Dalam penjelasan umum UU No. 30/2002
terhadap sepak terjang KPK ‘disinyalir’
memang dijelaskan
juga dialami oleh kepolisian saat ini.
memonopoli
tugas
bahwa KPK tidak dan
melaksanakan baik.
tugas
‘Wujud
tersebut
kekecewaan’
wewenang
Peristiwa yang baru saja terjadi, dua orang
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
anggota Polri yang ada dalam KPK yakni
KPK berfungsi sebagai pemicu dan
Brigjen
pemberdaya institusi yang telah ada,
Penyidikan KPK) dan AKBP. Akhmad
(trigger mechanism), menyusun jaringan
Wiyagus (Dir. Pengaduan masyarakat
kerja (networking) dan memperlakukan
KPK) ditarik dari KPK11. Terjadi silang
institusi-institusi
tersebut
sebagai
pendapat terhadap proses penarikan ini.
counterpatner
dalam
upaya
Peneliti Indonesian Corruption Watch
Bambang
pemberantasan korupsi. Jika ketentuan
(ICW) Emerson
tersebut
tidak
selanjutnya
maka
diikuti
ketentuan
pemindahan
dapat
dipastikan
merupakan
Widaryatno
(Dir.
Yuntho berpendapat
dua
orang
pembuangan
tersebut atau
keberadaan KPK tidak ‘berbenturan’/
menyingkirkan orang-orang yang punya
‘mengkebiri’ wewenang
institusi lain.
andil besar dalam penanganan kasus
sebagian
korupsi kelas kakap yang telah, sedang,
Permasalahannya, kalangan,
bagi
kewenangan
KPK
seperti
dan
akan
ditangani
KPK.
Pendapat
tercantum dalam Bab II UU No.30/2002
emerson didasari dengan kondisi saat itu
begitu besar, sehingga seolah-olah terjadi
dimana KPK sedang menangani mega
takeover dari tugas institusi lainnya khususnya kepolisian dan kejaksaan di
11
Seputar Indonesia, 2 Juni 2008 hal 8, “mutasi anggota kpk dipertanyakan”
...
130
skandal kasus korupsi BLBI (bantuan
nepotisme atau KKN12. Fakta bahwa
likuiditas bank Indonesia) dimana terlibat
pelayanan publik di Indonesia belum
di dalamnya keluarga terdekat Presiden
menunjukkan kinerja yang efektif sering
Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun
menjadi bahasan, baik dalam berbagai
pihak
dan
tulisan maupun penelitian permasalahan
mengatakan penarikan tersebut terkait
pelayanan publik yang tidak efektif ini
rotasi di tubuh Polri, tetapi banyak
dipicu oleh berbagai hal yang kompleks,
pendapat yang muncul dan sependapat
mulai dari budaya birokrasi yang masih
dengan
paternalistik, lingkungan kerja yang tidak
kepolisian
membantah
Emerson
tersebut
bahwa
merupakan
‘menggembosi’
KPK
penarikan
upaya
untuk
kondusif
secara
halus,
rendahnya
sehingga KPK akan kehilangan orangorang
nya
yang
kompeten
dan
terhadap
mekanisme
sistem
perubahan reward,
punishment
jaman,
lemahnya
bagi
aparat
13
birokrasi .
berkapasitas bagus. Dengan kehilangan
Tanggung jawab sosial merupakan
anggota-anggotanya tersebut KPK pada
suatu
konsekuensi
yang
sebaiknya
akhirnya hanya akan menjadi Institusi
dilakukan untuk menyangga beban sosial
yang Ompong dan mandul.
yang menyangkut sebagian/keseluruhan dari permasalahan maupun kerentanan
2. Tanggung Jawab Sosial Karakteristik
yang menimpa masyarakat, termasuk
Kepemerintahan
yang baik berdasarkan literature yang ada paling tidak memiliki 3 karakteristik utama
yaitu
(transparency),
:
Transparansi
supremasi/penegakan
hukum (rule of law) dan akuntabilitas (accountability).
Proses
demokritisasi
politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya
menuntut
profesionalitas
serta
kemampuan aparatur dalam pelayanan publik,
tetapi
secara
fundamental
tanggung jawab dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai manifestasi dari problem-problem sosial. Dalam kasus korupsi masyarakat mempunyai posisi yang cukup unik yakni sebagai pihak yang dirugikan (uang hasil korupsi adalah uang negara yang notabene juga milik rakyat/masyarakat
pada
umumnya)
sekaligus bisa menjadi pihak pelopor terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31
menuntut terwujudnya kepemerintahan 12
yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan
Sedarmayanti, 2004, Good Governance, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 24. 13 Lembaga Administrasi Negara, 2006, Kajian Tentang Pola Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jakarta
... Tahun
1999,
yaitu
sewaktu
131
masih
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,
berlakunya Undang-Undang Nomor 3
pasal 41 menyebutkan: Masyarakat dapat
Tahun 1971, dasar hukum dari peran serta
berperan
masyarakat membantu upaya pencegahan
pencegahan dan pemberantasan tindak
dan pemberantasan tindak pidana korupsi
pidana korupsi. Peran serta masyarakat
adalah ketentuan sebagai berikut :
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
serta
membantu
upaya
Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang
diwujudkan dalam bentuk : a. hak
menentukan bahwa setiap orang yang
mencari, memperoleh dan memberikan
melihat, menyaksikan dan/atau menjadi
informasi adanya dugaan telah terjadi
korban peristiwa yang merupakan tindak
tindak pidana korupsi, b. hak untuk
pidana,
untuk
memperoleh pelayanan dalam mencari,
pengaduan
memperoleh dan memberikan informasi
kepada penyelidik dan/atau penyidik, baik
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
lisan maupun tertulis. b.Pasal 108 ayat (3)
korupsi kepada penegak hukum yang
KUHAP yang menentukan bahwa setiap
menangani perkara tindak pidana korupsi,
pegawai
c. hak menyampaikan saran dan pendapat
mempunyai
mengajukan
laporan
negeri
hak atau
dalam
rangka
melaksanakan tugasnya, yang mengetahui
secara
tentang
yang
penegak hukum yang menangani perkara
merupakan tindak pidana, wajib segera
tindak pidana korupsi, d. hak untuk
melaporkan hal itu kepada penyelidik atau
memperoleh jawaban atas pertanyaan
penyidik.
tentang laporannya yang diberikan kepada
terjadinya
Sesudah
peristiwa
berlakunya
bertanggung
jawab
kepada
Undang-
penegak hukum dalam waktu paling lama
Undang Nomor 31 Tahun 1999, pembuat
30 (tiga puluh) hari, e. hak untuk
undang-undang memberikan kesempatan
memperoleh perlindungan hukum
yang seluas-luasnya kepada masyarakat
Pembenahan
masalah
moral
untuk membantu upaya pencegahan dan
membutuhkan waktu yang lama karena
pemberantasan tindak pidana korupsi dan
prosesnya yang panjang. Sesuatu yang
terhadap
yang
telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa
diberikan
oleh masyarakat sangat sulit jika tiba-tiba
perlindungan hukum dan penghargaan.
harus dianggap sebagia sesuatu yang luar
Ketentuan-ketentuan
mengatur
biasa. Sangat sulit sepertinya bagi bangsa
tentang peran serta masyarakat tersebut
ini untuk membangun moral yang baik
terdapat di dalam Pasal 41 dan Pasal 42
bagi seluruh elemen bangsa. Rasa malu,
berperan
anggota serta
masyarakat tersebut
yang
...
132
rasa takut, dan cinta pada tanah air yang
sangat diperlukan. Adapun maksud untuk
merupakan bagian dari moralitas elemen
memberi seragam kepada koruptor adalah
bangsa sepertinya sudah hilang dari
untuk memberikan efek jera dan rasa
semua
para
malu. Mungkin jika ini bisa diterapkan,
koruptor. Sebagai contoh kondisi moral
angka korupsi dapat berkurang, karena
koruptor di Indonesia. Saat ini sulit
fakta yang selama ini kita lihat, para
ditemui para koruptor yang drop kondisi
koruptor yang muncul di media massa,
phsycis-nya ketika kasus korupsi melekat
mereka seperti bukan koruptor yang
pada dirinya, mereka yang rata-rata
seharusnya
pejabat tetap tampil layaknya pejabat baik
pesakitan
dalam proses penyelidikan, penyidikan,
sebagai pertanggung jawabannya secara
pembacaan tuntutan, bahkan sampai di
moral
rumah tahanan fasilitas masih mereka
dilakukannya bagi negara ini dengan
dapatkan.
dengan
perilakunya yang korup, tapi yang justru
keluarganya, harta yang tidak seluruhnya
terjadi koruptor yang berpenampilan bak
disita masih dapat dinikmati untuk hidup
selebriti dengan pakaian mewah serta
di atas standar, dan masyarakat sebagai
senyum dan lambaian tangan saat diminta
bagian dari link pembentukan moralitas
komentar terkait kasus korupsi yang
terlihat
menimpa mereka.
anak
bangsa
Demikian
terutama
juga
apatis/cuek
pelaku/keluarga
terhadap
terhadap
ekspresi
menyesal
kejahatan
yang
Ada beberapa langkah terhadap
hukum secara adat atau apapun dan
peran sosiologis masyarakat dalam upaya
dimanapun di wilayah Republik ini yang
mengatasi
bereaksi seperti menjauhi para koruptor
mengubah paradigma, bahwa korupsi
dan keluarganya sebagai konsekuensi
bukan saja masalah hukum, tetapi sistem
moral. Padahal peran masyarakat begitu
sosial yang cacat, sehingga membentuk
besar
penyakit peradaban masyarakat manusia.
usaha
Tidak
dengan
seperti
ada
dalam
koruptor.
berpenampilan
pemberantasan
Diantaranya
‘Selain itu, hukuman sosial harus lebih
korupsi. Fenomena apatisme ini ditangkap oleh International
korupsi.
Corruption
ditonjolkan daripada hukuman denda atau
Watch
badan di samping perlunya rekayasa
(ICW), sehingga muncullah ide untuk
sosial guna merubah masyarakat yang
memberikan seragam kepada tahanan
korup serta perlunya merubah sistem
Komisi Pemberantasan Korupsi. ICW
politik dan sistem birokrasi yang korup.
menganggap seragam untuk tahanan KPK
... Bahkan
perlu
adanya
boikot
oleh
masyarakat internasional.
133
hukum lainnya seperti: polisi, jaksa, hakim ataupun KPK. Disamping usahausaha tersebut, terdapat satu hal yang patut
PENUTUP Persoalan
korupsi
diagendakan
dalam
upaya
adalah
pemberantasan korupsi yakni pembenahan
persoalan global, artinya hampir semua
moral bangsa. Moral adalah dasar dari
negara di dunia ini tidak ada yang tidak
sebuah tanggung jawab, jika semua
memiliki
termasuk
masyarakat suatu bangsa memiliki moral
Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia
yang rendah maka dapat dipastikan
begitu memprihatinkan, hampir tidak ada
tanggung jawab dalam kehidupannya juga
satu wilayah-pun dan suatu institusi
rendah, termasuk tanggung jawab dalam
manapun yang tidak terjangkit persoalan
menjalankan pekerjaan yang diembannya.
kasus
korupsi,
korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa
Semua
elemen
bangsa
harus
korupsi di Indonesia seperti sebuah
bergerak bersama untuk memberantas
penyakit menular..
korupsi. Produk hukum seperti undang-
Undang-undang korupsi,
jaksa,
tindak hakim,
pidana
undang yang masih menjadi kendala
komisi
efektifitas memberantas korupsi harus
pemberantasan korupsi, dan lembaga
diperbaiki,
peradilan adalah instrumen hukum yang
kinerja terhadap aparat penegak hukum
mempunyai
harus
peran
penting
dalam
terus
pembinaan/peningkatan
distimulus
termasuk
penanganan kasus tindak pidana korupsi.
pembinaan moral sebagai pembentuk hati
Secara
kuantitas
instrumen
hukum
nurani. Seperti patologi korupsi yang bisa
tersebut
sudah
representative
untuk
menyebar, maka moralitas yang baik juga
menangani tindak pidana korupsi. Tetapi
bisa menular dan memberikan aura positif
dengan semakin bertambahnya kasus
untuk menarik lingkungan di sekitarnya
korupsi bisa disimpulkan bahwa kinerja
guna melakukan hal yang sama. Produk
dari instrumen hukum tersebut tidak
undang-undang yang baik, aparat yang
berjalan
perlu
bermoral, dan masyarakat yang perduli
diagendakan untuk memperbaiki kualitas
dan peka terhadap nilai-nilai kebenaran,
kerja dari instrumen hukum tersebut
akan dapat mereduksi penyebaran dari
dengan perbaikan ketentuan peraturan
patologi korupsi yang sedang menjangkit
perundang-undangan
bangsa Indonesia saat ini.
efektif,
sehingga
tentang
korupsi
ataupun undang-undang terkait instrumen
...
134
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Thamrin., 23 Juni 2008 hal 8, Jaksa Agung Alchemist, Seputar Indonesia
Mochtar, Zaenal Arifin., 7 Agustus 2008, Ironi Pengadilan Tipikor, Sinar Indonesia, Jakarta
Alatas, Syed Hussein., 1983, Sosiologo Korupsi, LP3S, Jakarta
Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
Ali,
Ramelan, Prayitno., 23 Juni 2008 hal 6, Saat Kredibilitas Terancam, Seputar Indonesia
Suryadharma., 25 Juni 2008, Membangun Parpol Anti Korupsi, Seputar Indonesia
Arief, Barda Nawawi dan Muladi., 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung
Rusli,
Atmasasmita, Romli., 31 Juli 2008, Pro Kontra Komposisi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Seputar Indonesia
Sedarmayanti, 2004, Good Governance, CV. Mandar Maju, Bandung
Hamzah, Andi., 2005, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Seputar Indonesia, 23 Juli 2008, Melanggar, 18 Jaksa Diberi Sanksi
Hartanti, Evi., 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta Husein, Yunus., 11 Agustus 2008, Baju Khusus Para Koruptor, Seputar Indonesia Indriyanto, Seno Adji., 2007, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta Kaligis, OC., 2006, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberabtasan Korupsi, PT. Alumni, Bandung Kristiana Yudhi, 2006, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Lembaga Administrasi Negara, 2006, Kajian Tentang Pola Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jakarta
Muhammad., 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Seputar Indonesia, 2 Juni 2008 hal 8, mutasi anggota kpk dipertanyakan
Siagian P, Sondang., 1994, Patologi Birokrasi, Ghalia Indonesia Sritua, Arief., 1986, Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Thoha, Miftah., 2003, Birokrasi & Politik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ------------------, 2005, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Cemerlang, Jakarta Winarno, Taufiq. 2011 Sejarah Patologi Sosial diakses 26 November 2013 dari http:// Wikipedia. Wiyono, R, 2005, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
