KOPERASI KARYAWAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERUSAHAAN WORKER COOPERATIVE AS A MEANS TO IMPROVE WELFARE OF EMPLOYEES

KOPERASI KARYAWAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERUSAHAAN (Nana Sutisna)

KOPERASI KARYAWAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERUSAHAAN WORKER COOPERATIVE AS A MEANS TO IMPROVE WELFARE OF EMPLOYEES Nana Sutisna Direktur / Peneliti pada Indonesia Cooperative Research Institute (ICR) email : [email protected] Abstraksi Undang Undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 101, 102, 103, 104 menegaskan tentang keberadaan Koperasi Karyawan (Kopkar) yang dibangun dan dikembangkan dalam Badan Usaha Perseroan. Kopkar sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki oleh seluruh karyawan perusahaan dituntut fungsi dan perannya untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi permasalahan dan/atau konflik yang berkepanjangan antara karyawan dengan perusahaan. Kopkar harus memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan beserta keluarganya sebagai akar masalah terjadinya konflik tersebut. Pengelolaan Kopkar secara profesional dapat menjawab tuntutan demo buruh yang sudah berlangsung belasan tahun dengan menyampaikan tuntutan yang sama, yaitu menuntut kenaikan upah buruh, menuntut kesehatan yang layak, menuntut jaminan hari tua serta menuntut penghapusan outsourcing. Memperhatikan dampak demo buruh yang sangat besar terhadap kerugian negara, maka pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menko Ekuin Wasbang telah diterbitkan surat nomor : SE-05/M.EKUIN/1991 tentang Kepemilikan saham perusahaan oleh Kopkar dengan tujuan akhir untuk menangani demo buruh terhadap perusahaan. Hasilnya dapat dilihat sampai sekarang bahwa perusahaan perusahaan besar yang sudah membangun Kopkar secara profesional dapat menciptakan perasaan nyaman, aman serta mendapatkan kepastian dalam jangka panjang. Dengan strategi tersebut buruh pada perusahaan tersebut tidak melakukan aksi turun ke jalan secara masal. Kata Kunci : Sinergi program perusahaan dengan Kopkar untuk menanggulangi konflik antara perusahaan dengan pekerja/buruh Abstract The Law of 13 Year 2013 article 101, 102, 103, 104 stating the presence of Employee Cooperation (Kopkar) which was established & developed within the company. Kopkar as an economic organization is demanded to perform function & role as one of the alternatives to solve problem and /or potential prolonged conflict between employee and company. Kopkar should be able to encourage the economic needs of employees and their families as the root causes of such conflict Kopkar management sgould be able to answer the demand of the labour demonstration which has happened for years with the same demand, which is increase of labour wage, better health cover, pension fund and stop outsourcing. As labour demo resulted in huge loss for the country, in the President Soeharto administration via Menko Ekuin Wasbang has issued Letter no: SE-05/M.EKUIN/1991 re: The Ownership of company shareholder by the Kopkar with the purpose to manage the labour demo. The result 55

infokop Volume 26 NO. 1 - Desember 2016 : 55-75

is that those big companies already managed the labour activities feel convenience and obtain safety & security in the longer term. This strategy proved that labour in the company can be better managed. Based on this exposure, Government cq Cooperatives Ministry and UKM need to rebuild and continuously socialize & communicate the Kopkar to be established and developed within the company. This proves to give strategic effect towards the labour chaos which has happened for some years. Key Words : Synergise the company program and Kopkar to anticipate conflict between company and employee. 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Peringatan hari buruh nasional atau sering disebut dengan istilah Mey day seringkali dijadikan sebagai sarana bagi buruh untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah. Begitupun juga dengan peringatan Mey Day tahun 2015, empat Serikat Pekerja (SP) seperti KSPI, KSPSI, KSBSI, KP KPBI bergabung melakukan aksi demo masal turun ke jalan untuk menyampaikan 10 (sepuluh) tuntutan kepada Pemerintah, adalah : (1). Tolak politik upah murah dengan menuntut kenaikan UMP/K sebesar 32 % (juga menolak kenaikan upah 5 tahun sekali dan mendesak pemerintah untuk merubah KHL menjadi 84 item dari 60 Item KHL), (2). Mendesak pemerintah unt menjalankan jaminan pensiun buruh wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60% hingga 75 % dari gaji terakhir (seperti PNS), (3). Mendesak Pemerintah untuk menambah anggaran Jaminan Kesehatan (Jamkes) sebesar Rp. 30 T dari APBN, (4). Mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja Outsourcing khususnya di BUMN, (5). Menolak kenaikan harga BBM,Elpiji,TDL sesuai harga pasar, (6).Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok, (7). End Coorporate Greed, (8). Mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tentang Objek Vital dan Stop tindakan Union Busting dan kekerasan terhadap aktivis buruh, (9). Angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa test lagi, (10). Syahkan RUU PRT dan Revisi Undang Undang perlindungan TKI (http://www.kspi.or.id) 56

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis, tuntutan buruh melalui demo masal tersebut bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan Jokowi-JK saja, akan tetapi sudah berlangsung sejak lama melewati lima masa Pemerintahan sebelumnya. Pada ahir masa Pemerintah SBY, dampak kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat aksi demo buruh di DKI Jakarta mencapai angka yang cukup besar. Kerugian tersebut disebabkan oleh berhentinya aktifitas administrasi kantor pusat di DKI Jakarta yang basis produksinya beroperasi di Kawasan Industri di DKI Jakarta, Karawang, Cikarang, Purwakarta dan Balaraja Tanggerang. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap berhentinya aktifitas pendukung lainnya, seperti kegiatan transportasi, pengadaan pasokan bahan baku industri, dst (http://www.beritasatu.com). Selain berdampak kerugian pada kawasan industri di DKI Jakarta, demo buruh itupun juga menimbulkan dampak kerugian secara financial di luar wilayah DKI Jakarta, misalnya Kawasan Muka Kuning Batam mencatat kerugian akibat demo masal sebagai impas dari gerakan demo buruh turun ke jalan di DKI Jakarta yaitu mencapai angka sebesar US$ 40 Juta (http:// www.haluankepri.com/batam). Bahkan data dan informasi resmi yang diterbitkan oleh Kemenperin RI bahwa aksi demo buruh secara besar besaran telah menimbulkan dua dampak kerugian bagi banyak pihak yaitu kerugian financial mencapai angka US$ 20 miliar atau sekitar Rp 190 triliun dan kerugian


non financial diperkiraan puluhan ribu orang telah kehilangan mata pencahariannya (www.// kemenperin.go.id). Penulis sangat prihatin atas kondisi demo buruh masal yang terus berlangsung sepanjang tahun tersebut dengan menyuarakan tiga tuntutan yang sama secara terus menerus setiap tahun, yaitu (a). tuntutan kenaikan upah buruh Kabupaten / Kota (UPM), (b). Menolak status outsourcing, serta (c). Progam Jaminan kesehatan bagi pekerja. Pemerintah JokowiJK yang baru saja berbenah dipastikan akan menanggung biaya sosial yang sangat besar apabila masalah buruh tersebut belum atau tidak segera diselesaikan dengan langkah langkah pencegahan secara kongkrit dan nyata. Penulis menduga akan terjadi potensi penurunan kinerja perusahaan dan kinerja karyawan di perusahaan sebagai akibat aksi demo buruh masal yang dilakukan pada tahun tersebut. Penulis melihat bahwa 3 (tiga) tuntutan dari sepuluh tuntutan buruh tersebut dipandang kurang tepat dan tidak realistis, mengingat perusahaan sedang dalam kondisi yang menurun (Declining). Akan tetapi penulis tetap memaklumi bahwa aktifitas demo buruh tersebut merupakan jalan pintas untuk menyuarakan keinginannya agar didengar dan dapat direalisasikan oleh manajemen perusahaan melalui tekanan lanngsung kepada Pemerintah. Buruh menggunakan demo masal sebagai media resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 thn 2003 ttg Ketenagakerjaan. Pasal 104 UU 13/2003 mempertegas bahwa “Serikat Pekerja / Federasi maupun Konfederasi mempunyai kedudukan yang kuat untuk menekan manajemen perusahaan apabila dipandang terdapat kondisi yang tidak menguntungkan bagi pekerja / buruh dalam situasi dan kondisi apapun termasuk dalam kondisi sulit seperti sekarang ini”. ‎ Bagian Kedua tentang Serikat Pekerja, Pasal 104 menjelaskan bahwa : (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB).

(2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja (SP) /Serikat Buruh (SB) berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. (3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan. Lebih lanjut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefiniskan Serikat Pekerja adalah : “organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di Perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”. Sedangkan tujuan mendirikan Serikat Pekerja/buruh (SP), Federasi maupun Konfederasi adalah sebagai berikut : a.

Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja

b.

Wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja

c.

Sarana menciptakan hubungan industri

d.

Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya

e.

Perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/ buruh.

f.

Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Memperhatikan fakta nyata dilapangan, penulis berpendapat bahwa faktor yang paling menyulitkan bagi perusahaan adalah adanya tekanan dari pekerja/buruh melalui kegiatan demo masal yang dimobilisasi oleh Serikat Pekerja (SP) untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kesejahteraan bagi para karyawan 57


pada waktu terjadinya penurunan kinerja perusahaan. Untuk itu manajemen perusahaan perlu menyusun strategi alternatif yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan saat ini dan dalam jangka panjang. Alternatif strategi yang dibangun dan dikembangkan adalah mengoptimalkan fungsi dan peran Koperasi karyawan (Kopkar) sebagai wadah ekonomi milik anggota dengan fokus kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota beserta keluarganya.

akan lebih dominan dalam menanggulangi permasalahan kesenjangan khususnya dalam pemenuhan ekonomisasi kebutuhan anggota beserta keluarganya. Diyakini oleh penulis bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan primer anggota beserta keluarga nya tersebut secara langsung akan mampu meminimalkan gejolak yang pada akhirnya mendorong keinginan buruh untuk melakukan demo masal turun ke jalan menyuarakan aspirasinya kepada perusahaan melalui pemerintah.

Program Kopkar dirancang mampu memberikan dampak positif bagi kedua belah, masing masing bagi Perseroan sebagai induk perusahaan dimana Kopkar dibangun dan dikembangkan serta bagi karyawan sebagai pekerja perusahaan sekaligus sebagai memilik dari Kopkar tersebut. Perusahaan dan karyawan membutuhkan kenyamanan dan kepastian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kopkar beserta program program nya harus dituntut mampu untuk bersinergi dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menanggulangi kemungkinan timbulnya konflik antara perusahaan dengan karyawan yang disebabkan oleh isue kesenjangan yang terus menerus dipersoalkan sepanjang tahun. Dengan sinergi program tesrebut akan mampu mewujudkan tujuan “long life employment” pada perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Melalui Program Unit Simpan Pinjam (USP) Kopkar, maka kebutuhan keuangan anggota beserta keluarganya dapat dipenuhi dari unit tersebut sedangkan program toko harus mampu memenuhi pemenuhan kebutuhan barang barang konsumsi anggota beserta keluarganya tersebut. Kedua program layanan tersebut yaitu USP dan Toko secara langsung dapat memperkecil kesenjangan (gap) atas penghasilan (sallary) yang diterima oleh pekerja / buruh setiap bulan dengan biaya konsumsi rata rata per bulan melalui program program yang dibangun oleh Kopkar. Diharapkan fungsi dan peran Kopkar

58

Sebagai dasar pendukung terhadap fungsi dan peran strategis Kopkar beserta programnya dalam perusahaan, pada tahap awal penulis melakukan pra survai terhadap Koperasi Karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg) di wilayah DKI Jakarta yang pabriknya tersebar di kawasan industri Pulo Gadung (Jakarta), kawasan industri Jababeka, Cikarang, Karawang, Cibitung (Jawa Barat), dan kawasan industri Manis dan Balaraja (Banten). Hasil pra tersebut dapat disajikan pada tabel 1 dibawah ini :

lebih dominan dalam menanggulangi Pulo Gadung (Jakarta), kawasan industri permasalahan kesenjangan khususnya dalam Jababeka, Cikarang, Karawang, Cibitung pemenuhan ekonomisasi kebutuhan anggota (Jawa Barat), dan kawasan industri Manis KOPERASI KARYAWAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MENINGKATKAN beserta keluarganya. Diyakini oleh penulis dan Balaraja (Banten). KARYAWAN Hasil pra PERUSAHAAN tersebut KESEJAHTERAAN bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dapat disajikan pada tabel 2 dibawah ini(Nana : Sutisna) primer anggota beserta keluarga nya tersebut Tabel 1 : Data survey awal terhadap anggota Kopkar, karyawan perusahaandan di wilayah DKIperusahaandan Jakarta Tabel 1 : Data survey manajamen awal terhadapperusahaan anggota Kopkar, karyawan manajamen perusahaan di wilayah DKI Jakarta NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 1. Menurut Bapak / Ibu, Apakah keberadaan Seluruh responden menjawab bahwa Kopkar Kopkar di perusahaan diperlukan ? sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomisasi karyawan sebagai anggota Kopkar 2. Manurut Bapak/ I bu, apakah program Seluruh responden menjawab bahwa program Kopkar bermanfaat bagi Bapak / Ibu selaku Kopkar sangat bermanfaat bg anggota sbgi anggota Koperasi karyawan 4. Menurut Bapak / Ibu, Apakah mgt Sebagian besar responden menjawab bahwa Perusahaan mendukung ke beradaan manajemen perusahaan mendukung Kopkar ? keberadaan Kopkar 5. Menurut Bapak / Ibu, Apakah kualitas Sebagian besar responden menjawab bahwa layanan dari Kopkar sudah sesuai dgn kualitas layanan Kopkar perlu untuk di harapan bapak/Ibu ? tingkatkan lagi 6. Menurut Bapak / Ibu, Apakah Bapak/Ibu Sebagian besar responden menjawab bahwa puas dengan program dr Kopkar ? belum puas dengan program Kopkar dan perlu untuk di tingkatkan lagi Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut serta memperhatikan hasil pra survey kepada anggota Kopkar/Kopeg, karyawan perusahaan dan perwakilan manajemen perusahaan tersebut, penulis menduga bahwa terdapat peran dan keikutsertaan yang signifikan dari Koperasi Karyawan (Kopkar) / Koperasi Pegawai (Koppeg) dalam mendorong terciptanya produktifitas kerja karyawan di perusahaan. Bahkan Penulis dapat menegaskan bahwa pada saat perusahaan mendapat tekanan yang luar biasa dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, maka manajemen perusahaan dapat “menggunakan” Koperasi karyawan (Kopkar) sebagai wadah ekonomi milik karyawan (anggota) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan beserta keluarganya. Koperasi karyawan dapat menyelenggarakan program programnya secara independen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan perusahaan sebagai pemilik dari Koperasi karyawan (Kopkar).

Memperhatikan lima butir hasil analisis pra survai serta menyimak latar belakang penelitian diatas bahwa fakta dasar terjadinya demo buruh masal di DKI Jakarta merupakan penomena yang menjadi faktor pendorong bagi perusahaan perusahaan besar PMA untuk meninggalkan beberapa kawasan industri tersebut. Hal yang sangat esensial sebagai akar masalah terhadap hengkangnya perusahaan perusahaan besar tersebut adalah bahwa telah terjadinya kesenjangan (Gap) antara penghasilan (atau upah) yang diterima oleh pekerja / buruh perusahaan dengan biaya kebutuhan hidup sehari hari (cost of living) dari karyawan beserta keluarganya. Dalam kondisi seperti inilah, maka Kopkar /Koppeg sangat berperan penting untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota/karyawan beserta keluarganya melalui penyelenggaraan program Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Unit Toko. Keberadaan Kopkar dalam badan usaha Perseroan beserta programnya dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan beserta keluarganya.

59

akang l pra Kopeg, akilan penulis dan perasi gawai ptanya ahaan. bahwa n yang l dan jemen perasi onomi menuhi beserta dapat amnya menuhi sahaan yawan

nalisis akang dasar akarta faktor sahaan berapa sangat hadap besar adinya n (atau buruh hidup yawan seperti sangat menuhi yawan melalui impan radaan beserta mampu yawan


Gbr. 2 Gbr. : 1 Kondisi sebelum : Kondisi sebelumdan dan setelah setelah Kopkar dibangun badan Kopkar dibangun dalam dalam badan usaha usaha Perusahaan Perusahaan

Sumber : Nana Sutisna, 2016 Sumber : Nana Sutisna, 2016 Dalam gambar 2 dapat dijelaskan bahwa gambar 1setiap dapat dijelaskan gaji yangDalam diterima bulan bahwa oleh gaji yang diterima setiap bulan oleh karyawan karyawan akan sama sebelum dan setelah akan sama sebelum dan setelah Kopkar di Kopkar di bangun dan dikembangkan dalam bangun dan dikembangkan dalam badan usaha badanPerseroan. usaha Perseroan. Yang membedakan Yang membedakan adalah program adalahKopkar program Kopkar akan mampu untuk akan mampu untuk mengurangi mengurangi pengurangan (Cost Reduction pengurangan (Cost Reduction Program) Program) melalui daridan Kopkar dan melalui layananlayanan dari Kopkar setiap akhir setiap tahun akhiranggota tahun anggota selaku karyawan selaku karyawan perusahaan perusahaan akan memperoleh akan memperoleh pendapatan pendapatan melalui Sisa HasilSisa Usaha (SHU) yang (SHU) dibagikanyang oleh melalui Hasil Usaha Kopkar setiap tahun.setiap tahun. dibagikan oleh Kopkar Untuk Untuk itu, Penulis dapat menyimpulkan itu, Penulis dapat menyimpulkan sementara sementarabahwa bahwa produktifitas produktifitas kerja kerja karyawan perusahaan dapat dibangun karyawan perusahaan dapat dibangun melalui melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan oleh Koperasi beserta program karyawan olehKaryawan Koperasi(Kopkar) Karyawan (Kopkar) programnya yang bermanfaat bagi karyawan beserta program programnya yang yang padabagi akhirnya dapat membangun bermanfaat karyawan yang loyalitas pada anggota terhadap Kopkar. Penulis menduga akhirnya dapat membangun loyalitas anggota bahwa masalah Penulis kesenjangan upah terhadap Kopkar. menduga bahwa yang diterimaupah dengan biaya kebutuhan masalah kesenjangan karyawan sehari hari dapat oleh yang diterima dengan biayadipenuhi kebutuhan Kopkar yang hari dibangun dikembangkan karyawan sehari dapatdandipenuhi oleh secara bersama sama dengan perusahaan. Kopkar yang dibangun dan dikembangkan secara bersama sama dengan perusahaan. 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan bahasan pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan 60berikut : sebagai

1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan bahasan pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1.

Demo buruh masal yang dimobilisasi oleh Serikat Pekerja (SP) terjadi karena adanya kesenjangan (gap) pendapatan / gaji beserta tunjangan lain yang diterima oleh pekerja / buruh setiap bulan dengan biaya hidup (cost of living) yang dibutuhkan oleh pekerja / buruh beserta keluarganya setiap bulan.

2.

Masih banyak perusahaan yang masih belum menfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Kopkar dalam perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh dua aspek diantaranya adalah bahwa (a). kehadiran Kopkar dalam perusahaan masih dianggap sebagai beban (liabilities) bagi perusahaan, serta (b). masih ada anggapan dari manajemen perusahaan bahwa ketersediaan Kopkar dalam perusahaan menjadi “tidak produktif” (un productive). Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan Kopkar dalam perusahaan masih dijadikan sebagai tempat berkumpulnya karyawan untuk “kongkow kongkow” baik pada waktu istirahat maupun waktu jam sibuk untuk bekerja.

1.3. Tujuan Tujuan penelitian ini adalah : 1.

Menyusun dan menetapkan model Kopkar yang ideal untuk dibangun dan dikembangkan dalam badan usaha Perseroan, sehingga keberadaan Kopkar tersebut mampu memberikan manfaat dan nilai tambah (value added) bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi karyawan beserta keluarganya. Diharapkan konflik yang berkepanjangan antara karyawan dengan manajemen


perusahaan dapat diminimalisir dengan hadirnya program program pemenuhan kebutuhan ekonomisasi karyawan beserta keluarganya yang diselenggarakan oleh Kopkar. 2.

3.

Membuka wawasan dan paradigma bagi manajemen perusahaan bahwa Kopkar sebagai badan usaha akan mampu berperan penting dalam mendukung terciptanya produktifitas kerja karyawan di perusahaan melalui program ekonomisasi kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Memberikan masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Tenaga Karya untuk menghidupkan kembali program pembangunan Kopkar yang sudah dilakukan dengan baik oleh Dirjen PHI

1.4. Manfaat Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha Perseroan dengan hadirnya program program Kopkar khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomisasi anggota beserta keluarganya. Perusahaan tidak akan direpotkan lagi dengan urusan pemenuhan kebutuhan keuangan berupa kas bon untuk memenuhi kebutuhan harian anggota beserta keluarga. Kebutuhan tersebut dapat diambil alih oleh kehadiran Kopkar dalam perusahaan. II.

PENDEKATAN TEORI

Untuk memudahkan dalam pembahasan, berikut pengertian tentang Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Tenaga Kerja / Karyawan, yaitu : a.

Undang Undang nomor 25 tahun 1992 mendefinisikan “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. b.

Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang Undang nomor 40 tahun 2007 didefinsikan adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

c.

Undang Undang 13 tahun 2003, Bab I, pasal 1, ayat 1, mendefinisikan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pasal 2 mendefinisikan Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tiga pengertian tersebut diperlukan sebagai pemahaman awal dalam menganalisis strategi membangun dan mengembangkan Koperasi Karyawan (Kopkar) sebagai badan hukum (UU 25/92) dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum (UU 40/2007) untuk melayani obyek pekerja sebagai obyek hukum juga (UU nomor 13/2003). Ketiganya perlu dirumuskan pendekatan strategis yang tepat dan akurat untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya konflik antara karyawan dan perusahaan berujung pada terjadinya demo buruh masal yang merugikan secara financial dan non financial yang sangat besar sepanjang tahun. Berdasarkan tiga pengertian dari tiga Undang Undang tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan strategi yang tepat dengan tetap memperhatikan prinsip dasar Koperasi yaitu “dari, oleh dan untuk” anggota. Keberadaan Kopkar harus bermanfaat untuk tiga stakeholder, yaitu (a).

61


bagi karyawan sebagai pemilik Kopkar dapat menerima manfaat berupa kemudahan dalam mendapatkan pemenuhan ekonomisasi setiap bulan, (b). bagi perusahaan sebagai tempat dibangun dan dikembangkannya Kopkar dimana karyawan berkumpul dapat menerima manfaat berupa kenyamanan dan kepastian produktifitas kerja karyawan di perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang, serta (c). bagi Kopkar sebagai wadah ekonomi anggota dapat menerima manfaat berupa kepastian keberadaannya dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian tersebut Kopkar dapat dibangun dalam perusahaan berdasarkan prinsip “base on cost oriented” tidak “profit oriented”. Hal tersebut berdampak harga atau bunga atau yang ditawarkan oleh Kopkar kepada anggotanya akan selalu sama atau lebih rendah atau dibawah harga yang ditawarkan oleh pelaku ekonomi di pasar. Prinsip dasar itulah yang harus menjadi arah kebijakan membangun dan mengembangkan Kopkar dalam badan usaha Perseroan. Sama halnya dengan Serikat Pekerja (SP), keberadaan Koperasi qq. Koperasi karyawan (Kopkar) dalam perusahaan juga mempunyai landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang Undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 101, ayat 1,2,3 dan 4 yang mengamanatkan untuk membangun dan mengembangkan Kopkar / Koppeg dalam Perseroan.

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. •

Pasal 4 : Upaya upaya untuk menumbuhkembangkan Koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah

Menghadapi tuntutan pekerja/buruh yang sudah berlangsung lama tersebut dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Kopkar dalam Perseroan, sebenarnya pada tahun 1991, era Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Radius Prawiro sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Industri dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin dan Wasbang) Republik Indonesia sdh menerbitkan surat nomor : SE-05/M.EKUIN/1991 tentang pemilikan saham oleh Koperasi. Beberapa poin penting dalam surat tersebut dijelaskan sebagai berikut : A.

Landasan Koperasi

pemilikan

saham

oleh

1.

Tiga kekuatan ekonomi nasional yang diisyaratkan oleh Garis Garis Besar Haluan Negara ialah badan usaha milik negara, Koperasi dan usaha swasta tidak kita pandang sebagai komponen yang saling berbenturan. Ketiga tiganya dikembangkan menjadi komponen komponen yang saling mendukung dan terpadu didalam sistem ekonomi nasional

Selengkapnya bunyi pasal 101 tersebut adalah : •

Pasal 1 : untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh, dibentuk Koperasi pekerja/buruh dan usaha usaha produktif di perusahaan

2.

Kegiatan dunia usaha yang besar perlu dikembangkan sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat

•

Pasal 2 : Pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja / serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan Koperasi pekerja/buruh dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

3.

Sesuai dengan amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, Koperasi dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan sekaligus wadah untuk mewujudkan pemerataan menuju keadilan sosial

•

Pasal 3 : Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

4.

Penjualan saham perusahaan pada masyarakat, termasuk pada

62


Koperasi merupakan salah satu cara memeratakan pembangunan dan untuk membuat dunia usaha kita lebih terbuka dan lebih sehat. Namum pembelian saham perusahaan dewasa ini masih terbatas pada sebagian anggota masyarakat yang keuangannya relatif sudah baik. Sebaliknya, golongan ekonomi lemah belum banyak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilikan modal saham. saham

Koperasi primer yang berada di sekitar lokasi kerja perusahaan (KUD KUD)

c.

Koperasi yang mempunyai kaitan pekerjaan, kaitan produksi serta kaitan distribusi dengan perusahaan yang bersangkutan

d.

Koperasi lainnya

primer

(KUD

KUD)

7.

Pemberian kesempatan kepada Koperasi untuk memiliki saham perusahaan dilakukan secara sukarela oleh para pengusaha sebagai ungkapan kesadaran akan panggilan jiwa dan semangat Pancasila atas dasar penghayatannya pada amanat pasal 33 UUD 1945.

B.

Gagasan Koperasi

1.

Koperasi primer perlu diberi kesempatan untuk ikut memiliki saham dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang sehat

8.

Yang diutamakan adalah perusahaan swasta sebab badan badan usaha milik negara pada hakekatnya adalah juga milik seluruh rakyat

Pemilihan saham dilakukan secara bertahap sesuai dengan semangat Pancasila pengusaha serta kemampua Koperasi yang bersangkutan

9.

Karena maksud utama program pemerataan ini adalah menumbuh kembangkan Koperasi, maka perusahaan perusahaan yang selama ini telah mengikutsertakan karyawannya di dalam kepemilikan sahamnya melalui yayasan atau bentuk bentuk lain, diharapkan menyesuaikan pelaksanaannya dengan gagasan dasar ini.

2.

pemilikan

b.

oleh

3.

Koperasi disarankan tidak melakukan partisipasi modal didalam perusahaan swasta berbentuk firma dan CV ( Commanditaire Vennootschap) karena tanggungjawab renteng pemilik firma dan mitra aktif dalam CV terhadap hutang hutang perusahaan.

4.

Mengenai perusahaan dalam rangka Undang Undang Penanaman modal asing, maka dengan berpegang pada ketentuan ketentuan undang undang, jika pihak asing menjual sahamnya kepada mitra Indonesia, maka prioritas dapat diberikan pada Koperasi

5.

Yang diberi kesempatan memiliki saham adalah Koperasi sebagai kesatuan, bukan pengurus Koperasi

6.

Koperasi yang diberi kesempatan memiliki saham perusahaan adalah : a.

Koperasi karyawan perusahaan yang bersangkutan ;

10. Semua instansi yang bersangkutan memberikan bantuan sepenuhnya C.

Tujuan pemilikan saham oleh Koperasi

1.

Mewujudkan unsur “pemerataan” dari Trilogi Pembangunan ;

2.

Meningkatkan “rasa iku memiliki” para anggota Koperasi di dalam perusahaan yang sahamnya dimiliki Koperasinya dan selanjutnya menumbuhkan tekad membela kelangsungan hidup perusahaan ;

3.

Mengurangi kesenjangan sosial yang terlalu menyolok yang dapat melahirkan

63


kecemburuan sosial dan pada gilirannya dapat menimbulkan gejolak gejolak sosial ; 4.

Meningkatkan solidaritas dan persatuan nasional ;

Memperhatikan landasan pemilikan saham oleh Koperasi yang sudah hampir 25 tahun tersebut, penulis berpendapat bahwa seharusnya masalah perburuhan sudah mulai dapat diminimalisir secara bertahap walaupun era Pemerintahan sudah saling berganti. Hal tersebut dapat dilihat pada butir (B) diatas bahwa gagasan pemilikan saham oleh Koperasi diberikan kepada “Koperasi karyawan perusahaan yang bersangkutan” (butir 6A) ; dengan tujuan tercantum pada butir C yaitu “Meningkatkan “rasa ikut memiliki” para anggota Koperasi di dalam perusahaan yang sahamnya dimiliki Koperasinya dan selanjutnya menumbuhkan tekad membela kelangsungan hidup perusahaan” (pada butir C.2), dan “Mengurangi kesenjangan sosial yang terlalu menyolok yang dapat melahirkan kecemburuan sosial dan pada gilirannya dapat menimbulkan gejolak gejolak sosial” (pada butir C.3). Tiga point tersebut kalau di terapkan secara konsisten dan berkelanjutan di perusahaan. Maka penulis menyakini bahwa gejolak buruh tersebut dapat diminimalkan secara bertahap seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Kopkar dalam badan usaha Perseroan. Kesungguhan Presiden Soeharto untuk mengatasi tuntutan buruh dapat dilihat dengan membentuk Dewan Pengawas Saham berdasarkan Surat Keputusan Presiden yang menugaskan Departemen Keuangan, Departemen Koperasi, Departemen Tenaga Kerja, Perum PKK, Bank Indonesia, Perum Astek, KADIN/APINDO dan Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar) dengan tugas pokok mengeluarkan rekomendasi kredit, mengawasi penggunaan saham dan pembagian deviden. Presiden Soeharto waktu itu menyimpulkan bahwa terjadinya gejolak perburuhan disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial antara buruh dengan perusahaan. Untuk 64

itu, dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang sulit seperti sekarang ini, maka strategi alternatif yang tepat adalah dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Kopkar dalam perusahaan sebagai wadah ekonomi milik seluruh karyawan dengan atau tanpa dengan pemilikan saham perusahaan. Target yang ingin dicapai adalah dapat meminimalkan konflik antara manajemen perusahaan dengan karyawan yang difasilitasi oleh Serikat Pekerja melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi anggota beserta keluarganya. Bahkan Menteri Koperasi pada era Presiden Soeharto yaitu Bustanil Arifin mempertegas pada sambutan seminar pemilikan saham oleh Koperasi karyawan di perusahaan swasta pada tanggal 11 Februari 1988 mengatakan bahwa “di Amerika Serikat, perusahaan yang dimiliki oleh karyawan ternyata dapat meraih keuntungan rata rata 50 persen lebih besar daripada perusahaan yang tidak dimiliki oleh karyawannya, sedangkan produktifitas karyawan naik tiga kali (3x) lebih besar dari sebelum perusahaan itu dimiliki oleh karyawan dan konflik antara pemilik, manajemen dan karyawan serta tuntutan perbaikan gaji dan fasilitas umumnya dapat teratasi dengan baik. Bustanil memberikan contoh dari berbagai perusahaan di Amerika Serikan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki karyawan adalah Pan AM (13%), Western Airlines (32%), Chrysier Corporation (12%), US Sugar – pabrik gula terbesar di AS (43%), publik supemarket (100%) dan banyak perusahaan lainya” Mempertegas terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Soeharto dan Bustanil Arifin, pakar ekonomi Koperasi yaitu Dr. Sri Edi Swasono dalam makalahnya berjudul Pemilikan saham oleh karyawan dalam sistem ekonomi nasional Indonesia pada tanggal 11 Februari 1988 menjelaskan bahwa di Malaysia target minimal sampai 30% dari saham perusahaan yang lebih ditekankan pada pemilikan bagi Bumiputra daripada bagi Koperasi. Tentu saja tidak menutup kemungkinan mencapai tingkat 50% atau lebih


atau bahkan 100%. Lebih lanjut Sri Edi Swasono mengatakan bahwa beberapa ahli (seperti Piklai dan Gyllenhammer) mengusulkan pemikiran agar sebesar 33,3% saham dalam perusahaan diperuntukan bagi buruh, sebesar 33,3% bagi pemilik modal awal dalam perusahaan dan sebesar 33,3 % bagi kalangan netral (TechnoStructure) di dalam perusahaan yang dianggap tidak berpihak kepada buruh maupun kepada pemilik modal awal, pemberian saham tidak bersifat cuma cuma (gratis). Usulan mereka atas penjualan saham tersebut sekarang telah menjadi Ketetapan nomor 5 Parlemen Eropa yang dikenal dengan Article 5 European Company Law yang dijuluki dengan Triangular formula representation 2”. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah menjadi keharusan bagi Koperasi Karyawan (Kopkar) dalam Perseroan untuk mampu memenuhi kebutuhan anggota beserta keluarganya melalui aktifitas usaha dibidang, yaitu : (1). Layanan Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota beserta keluarganya, serta (2). Layanan Unit Usaha Toko dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan barang barang konsumsi anggota beserta keluarganya. Kedua program layanan usaha Kopkar tersebut berorientasi kepada kemanfaatan bagi kedua belah pihak, yaitu : (1). Manfaat bagi karyawan berupa adanya jaminan kesejahteraan selain melalui upah yang diterima juga memperoleh kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan keuangan dan barang barang konsumsi melalui layanan dari Kopkar yang dibangun dan dikembangkan, serta (2). Manfaat bagi perusahaan berupa adanya jaminan untuk tumbuh dan berkembang

dalam jangka panjang melalui sistem kerja yang kondusif dan nyaman. Target akhir yang ingin dicapai dengan keberadaan Kopkar dalam perusahaan adalah : (a). Memperoleh karyawan yang berkualitas, (b). Membangun kehidupan karyawan yang berkualitas, Kedua aspek tersebut secara umum mampu mempertahankan untuk selama mungkin Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bekerja di perusahaan (long life employment) dengan sasaran akhir untuk mewujudkan kinerja karyawan perusahaan yang optimal. Dalam kondisi krisis ekonomi, Kopkar dapat diandalkan dan mampu tampil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota beserta keluarganya, tanpa harus menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan melalui aksi demo masal turun ke jalan pada saat perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang negatif. Kehadiran Kopkar lebih memberikan solusi terhadap permasalahan internal perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan dari program Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan unit usaha Toko. Undang Undang nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan tersebut selain dijadikan sebagai landasan hukum untuk membangun Serikat Pekerja (SP), dapat juga dijadikan sebagai landasan hukum bagi pembentukan Koperasi karyawan (Kopkar) dalam Badan Usaha Perseroan. Untuk itu diperlukan langkah koordinatif antara pemrakarsa pendirian Koperasi karyawan (Kopkar) dengan manajemen Perusahaan yang diwakili oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sasaran akhir mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yakni bagi karyawan dan bagi pekerja/buruh. Fungsi strategis membangun Koperasi karyawan (Kopkar) dalam perusahaan dapat dilihat dalam gambar 2 dibawah ini 1.

1. Koperasi karyawan (Solusi alternatif dalam menanggulangi konflik antara karyawan dengan Perusahaan), sebagai Nana Sutisna, 2016

65

diantaranya berupa alokasi dana sosial dan alokasi dana pembangunan wilayah kerja yang disisihkan dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Keduanya secara tidak langsung akan mampu menahan gejolak Gbr. 1 : Sinergi program antara karyawan melalui aksi demo buruh masal Gbr. 2 :Perusahaan Sinergi program antara Manajemen dengan Koperasi menahan yang gejolak sering karyawan terjadi. melalui aksi demo Manajemen Perusahaan dengan Koperasi buruh masal yang sering terjadi. Karyawan Karyawan III. LANGKAH STRATEGIS MEMBANGUN KOPKAR DALAM III. LANGKAH STRATEGIS PERUSAHAAN MEMBANGUN KOPKAR DALAM 3.1. PEMAHAMAN TERHADAP PERUSAHAAN KOPERASI, PERSEROAN DAN 3.1. PEMAHAMAN TERHADAP KARYAWAN KOPERASI, PERSEROAN DAN Memperhatikan latar belakang serta KARYAWAN dampak positif atas keberadaan Kopkar Memperhatikan latar belakang serta dalam Usaha Kopkar Perseroan dampak positifBadan atas keberadaan dalam untuk menanggulangi buruh masal yang Badan Usaha Perseroandemo untuk menanggulangi berlangsung tahun. Perlusetiap ditetapkan demo buruh masalsetiap yang berlangsung Sumber : Nana Sutisna, 2016 tahun. Perlu ditetapkan untuk Sumber : Nana Sutisna, 2016 langkah strategislangkah untukstrategis membangun dan membangun dan mengembangkan Kopkar mengembangkan Kopkar dalam Perseroan Gambar 1 menjelaskan bahwa dalam diri dalam Perseroan dengan memperhatikan dengan memperhatikan faktor eksternal dan Gambar 2 menjelaskan bahwa dalam diri karyawan terdapat 2 (dua) fungsi, yaitu faktor eksternal dan internal internal perusahaan. Berikutperusahaan. disajikan urutan karyawan terdapat 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi disajikan urutan proses secara lengkap fungsi pertama sebagai Berikut pertama sebagai pekerja/buruh/karyawan proses secara lengkap Bagaimana Koperasi Bagaimana Koperasi Karyawan (Kopkar) atau pekerja/buruh/karyawan (employee) (employee) yang bekerja di perusahaan yang dan Karyawan (Kopkar) atau Koperasi Pekerja Pekerja (Koppeg) dapat dibangun bekerja perusahaan dan sebagai pemilik Koperasi sebagaidi pemilik (the owner) dari Koperasi (Koppeg) dapatdalam dibangun dikembangkan dikembangkan badandan usaha lain (thekaryawan owner)yang daridibangun Koperasi yang dan dalam dankaryawan dikembangkan badan usaha lain berbentuk Perseroan Perseroan Terbatas (PT). Para oleh seluruh karyawan. Karyawan dibangun dan dikembangkan oleh sebagai seluruh berbentuk Terbatas perlu (PT).menganalisis Para pemrakarsa pemrakarsa dan/atau perlu pekerja dibayar berdasarkan berdasarkan karyawan. Karyawan sebagai pekerja memahami terlebih dan/atau dahulu landasan hukumterlebih menganalisis memahami besar kecilnya kontribusi keahlian (Skill) dibayar berdasarkan berdasarkan besar yangdahulu berkaitanlandasan dengan ketiga subyek tersebut, hukum yang berkaitan dan pengetahuan (Knowledge) dimiliki kecilnya kontribusi keahlianyang (Skill) dan masing masing yaitu : dengan ketiga subyek tersebut, masing oleh karyawan melalui mekanisme sistem pengetahuan (Knowledge) yang dimiliki oleh : Perlunyayaitu pemahaman terhadap remunerasi dan konpensasi. Perusahaan • masing karyawan melalui mekanisme sistem landasan hukum yang mengatur Badan mampu membayar berdasarkan pertumbuhan Perlunya pemahaman terhadap landasan remunerasi dan konpensasi. Perusahaan Usaha Koperasi, hal tersebut dapat keuangan perusahaan yang diberikan oleh hukum yang mengatur Badan Usaha mampu membayar berdasarkan disajikan secara dalamdapat Undang karyawan tersebut. Sedangkanpertumbuhan karyawan Koperasi, hallengkap tersebut disajikan keuangan perusahaan yang diberikan oleh Undang nomor 25 tahun 1992 tentang sebagai pemilik Koperasi karyawan disamping secara lengkap dalam Undang Undang Perkoperasian memperoleh kemudahan karyawan tersebut. Sedangkan karyawan nomor 25 tahun 1992 tentang sebagaimelalui pemilik Koperasi karyawan Perlunya pemahaman terhadap landasan layanan usaha Kopkar, juga setiap • Perkoperasian disamping memperoleh kemudahan hukum yang mengatur Badan Usaha tahun akan memperoleh Sisa Hasil Usaha Perlunya pemahaman terhadap landasan melalui Kopkar,pertumbuhan juga setiap Perseroan Terbatas (PT), hal tersebut (SHU) layanan sebagai usaha konsekwensi hukum yang mengatur Badan Usaha dapat disajikan secara lengkap dalam Kopkar yang dikembangkannya. Fakta Usaha dasar tahun akan memperoleh Sisa Hasil Perseroan Terbatas Undang Undang nomor 40(PT), tahun hal 2007tersebut tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan keberadaan (SHU) sebagai konsekwensi dapatPerseroan disajikan secara dalam tentang Terbatas (PT),lengkap serta Kopkar dalam Badan Usaha Perseroan Kopkar yang dikembangkannya. Faktadapat dasar Undang Undang nomor 40 tahun 2007 memberikan manfaat financial melalui layanan tersebut menunjukan bahwa keberadaan • Perlunya pemahaman terhadap landasan tentang Perseroan Terbatas (PT), serta Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Toko hukum yang mengatur Tenaga kerja Kopkar dalam Badan Usaha Perseroan dapat serta manfaat non financial dua diantaranya Perlunya pemahaman terhadap landasan dan Ketenagakerjaan, hal tersebut dapat memberikan berupa alokasimanfaat dana sosialfinancial dan alokasimelalui dana hukumsecara yang lengkap mengatur Tenaga kerja dan disajikan dalam Undang layanan Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) pekerja/buruh. Fungsi strategis membangun Koperasi karyawan (Kopkar) dalam perusahaan dapat infokop Volume 26 NO. 1 - Desember 2016 dilihat dalam gambar 1 dibawah ini1 : 55-75

pembangunan wilayah kerja yang disisihkan dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 1 Koperasi (Solusi alternatif dalam Keduanyakaryawan secara tidak langsung akan mampu

menanggulangi konflik antara karyawan 66

Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dengan Perusahaan), sebagai Nana Sutisna, 2016


Pemahaman mendalam terhadap ke 3 (tiga) aspek landasan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu “faktor penentu keberhasilan / Key Succes Factors (KSF)” dalam membangun dan mengembangkan Kopkar/Koppeg dalam badan usaha lain berbentuk Perseroan. Undang Undang nomor 25 tahun 1992 Bab I, pasal 1, mendefinisikan bahwa “Koperasi adalah Badan usaha2 yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan definisi Koperasi secara umum tersebut serta keterkaitannya dengan keberadaan Koperasi Karyawan (Kopkar) secara khusus maka sangat jelas bahwa Koperasi Karyawan (Kopkar) atau Koperasi Pekerja (Koppeg) merupakan badan usaha ( entity business ) yang dikembangkan dalam badan usaha lain yaitu Perseroan yang Kepemilikannya mengikutsertakan seluruh karyawan yang bekerja dalam perusahaan berdasarkan syarat dan ketentuan berlaku. Berdasarkan definisi tersebut sudah jelas bahwa Perseroan dan Koperasi keduanya merupakan badan usaha (entity business) yang keberadaanya syah berdasarkan Undang Undang. Perseroan dibangun dan dikembangkan dengan manajemen sendiri yang mempekerjakan seluruh karyawan/ buruh/pekerja yang bergabung berdasarkan hubungan perikatan kerja seperti diatur dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan Kopkar dibangun dan dikembangkan oleh seluruh karyawan Perseroan dengan manajemen sendiri berdasarkan ketentuan Undang Undang nomor 25 tahun 1992. Secara prinsip keberadaan Kopkar dan Perseroan dibangun secara terpisah dan dikembangkan otonom berdasarkan Undang Undang yang berbeda. Akan tetapi mengingat keberadaan karyawan tersebut

terikat dengan aturan dengan Perseroan, maka tanpa disadari keberadaan Kopkar sebagai organisasi ekonomi milik karyawan sangat menyelaraskan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perseroan tersebut. Karyawan tersebut selain menjadi pekerja dalam badan usaha Perseroan Terbatas (PT) juga bertindak sebagai pemilik (the owner) dari Kopkar / Koppeg yang akan dibangun dan dikembangkan. Dalam literatur Koperasi dua fungsi karyawan tersebut dikenal dengan prinsip “dual identity” yaitu anggota sebagai pemilik dari Kopkar/Koppeg yang dibangun sekaligus anggota tersebut sebagai pelanggan dari semua program layanan yang diberikan oleh Koperasi. Undang Undang nomor 40 tahun 2007, Bab I, pasal 1, tentang Perseroan Terbatas (PT) mendefinisikan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan definisi tersebut sangat jelas bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha ( entity business ) yang Kepemilikannya mengikutsertakan satu atau dua orang dengan tujuan untuk memperoleh laba (profit) dengan menterapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan (profit) sebesar besarnya dengan nilai pengorbanan yang sekecil kecilnya. Dua Undang undang tersebut yaitu Undang undang nomor 25/92 dan nomor 40/2007 menegaskan bahwa Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha (entitas business) dengan garis besar perbedaan yang sangat prinsip terletak pada 3 (tiga) aspek, masing masing yaitu :

2. Badan hukum Koperasi adalah Koperasi sekunder yang terdiri atas Pusat Koperasi, Gabungan Koperasi dan Induk Koperasi

67

rletak pada tu : nsip untuk it) melalui


•

Dalam “tata cara” dan prinsip untuk memperoleh keuntungan (profit) melalui berbagai unit usaha,

•

Dalam tata cara keuntungan kepada saham, serta

•

Dalam hak untuk bersuara pada Rapat Pemegang Saham (RUPS)/ Rapat Anggota (RA).

mendistribusikan para pemegang

Sedangkan Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” Memperhatikan dan mempertimbangkan ketiganya sebagai obyek hukum, maka diperlukan strategi yang tepat agar diperoleh manfaat yang besar dengan membangun sinergi yang mutualistis diantara ketiganya. Dengan demikian masing masing pihak akan memberi fungsi dan peran masing masing dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan secara bersama sama. Karyawan akan memperoleh kesejahteraannya melalui berbagai program yang disiapkan oleh Perusahaan dan Kopkar sedangkan Perusahaan akan memperoleh pertumbuhan labanya melalui karyawan yang loyal dan produktif. Keduanya difasilitasi oleh keberadaan Koperasi karyawan.

Hasil analisis terhadap tiga (3) landasan hukum tersebut, secara langsung Penulis dapat merumuskan definisi Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg), yaitu “Badan usaha Koperasi yang beranggotakan seluruh karyawan perorangan (tenaga kerja) yang dibangun dan dikembangkan dalam badan usaha lain (Perseroan) dengan melaksanakan kegiatannya dengan tujuan untuk mewujudkan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota dan badan usaha Perseroan dimana karyawan tersebut bekerja” Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan Koperasi Karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg) dalam badan usaha lain (Perseroan), yaitu : a.

Koperasi Karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg) adalah badan usaha (sesuai dengan UU nomor 25/92) harus dibangun dan dikembangkan dalam badan usaha lain (badan usaha Perseroan) ( sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2007 ) dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan karyawan sebagai tenaga kerja ( sesuai dengan UU nomor 13 / 2003).

b.

Diperlukan adanya kesamaan pandangan antara pemrakarsa proyek berdirinya Kopkar dengan manajemen Perusahaan dalam membangun dan mengembangkan Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi pekerja (Koppeg) sebagai badan usaha dalam badan usaha lain Perseroan. Sejak awal para Pemrakarsa proyek pendirian dan pengembangan Kopkar/Koppeg perlu secara sungguh sungguh memahami visi badan usaha Perseroan dalam membangun kesejahteraan pekerjanya. Visi Perseroan itulah yang harus diterjemahkan kedalam bentuk visi pengembangan Kopkar / Koppeg dalam jangka panjang.

c.

Dalam kaitannya dengan pengembangan Kopkar/Koppeg dalam badan usaha lain (Perseroan), maka karyawan sebagai

Gambar 3 : Fungsi dan kedudukan karyawan, Koperasi karyawan (Kopkar) dan Perseroan ( UU NO 13/2003 )

Tentang Ketenagakerjaan

BURUH/ PEKERJA

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPEG/BURUH YANG TEPAT

BADAN USAHA PERSEROAN

stribusikan pemegang

pada Rapat )/ Rapat

nomor 13 agakerjaan ga Kerja mampu nghasilkan

( UU NO 40/2007 ) Ttg : Perseroan Terbatas

KOPERASI PEKERJA/BURUH ( Ttg Koperasi ) ( UU NO 25/1992 )

Sumber : Nana Sutisna, 2016 Sumber : Nana Sutisna, 2016 68 Hasil analisis terhadap tiga (3) landasan hukum tersebut, secara langsung Penulis dapat merumuskan definisi Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg), yaitu “Badan usaha Koperasi

langsung terhadap tingkat pertumbuhan c. Dalam kaitannya dengan pengembangan Perseroan khususnya pencapaian KOPERASI KARYAWAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MENINGKATKAN Kopkar/Koppeg dalam badan usaha lain profitabilitas yang tinggi. KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERUSAHAAN (Perseroan), maka karyawan sebagai (Nana Sutisna) tenaga kerja mempunyai dua (2) status Gambar 4 Gambar 4 tenaga kerja mempunyai dua (2) status Kekaryawan yaitu sebagai karyawan / Prosedure pengembangan Kekaryawan yaitu sebagai karyawan / Prosedure pengembangan Kopkar/Koppeg tenaga kerja di perusahaan serta sebagai Kopkar/Koppeg dalam dalam Perseroan tenaga kerja di perusahaan serta sebagai pemilik (anggota)pemilik dari Koperasi karyawan Perseroan (anggota) dari Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi (Koppeg) (Kopkar)pekerja / Koperasi pekerja (Koppeg) yang didirikan. yang didirikan. d.

Strategi membangun & mengembangkan

d. Strategi membangun & mengembangkan Koperasi karyawan (Kopkar)/Koperasi pekerja (Koppeg) dalam badan usaha Koperasi karyawan (Kopkar)/Koperasi Perseroan sesuaiusaha dengan arah pekerja (Koppeg) dalamharus badan dan kebijakan (Company Policy) Perseroan harus sesuai dengan arah dan pengembangan kesejahteraan karyawan kebijakan (Company Policy) perusahaan dalam jangka panjang pengembangan kesejahteraan karyawan e. Sinergi diantara karyawan sebagai tenaga perusahaan dalam jangka panjang kerja (pekerja), Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi pekerja (Koppeg)

e. Sinergi diantara dan karyawan badan sebagai usaha tenaga Perseroan (PT) faktor karyawan kunci keberhasilan kerja (pekerja),merupakan Koperasi dalam membangun dan mengembangkan (Kopkar) / Koperasi pekerja (Koppeg) dan Kopkar / Koppeg dalam Perusahaan. badan usaha Perseroan (PT) merupakan dalam membangun dan faktor kunci Tahapan keberhasilan dalam Sumber : Nana Sutisna, 2016 mengembangkan Kopkar / Koppeg dalam Sumber : Nana Sutisna, 2016 membangun dan mengembangkan Perseroan tersebut dipandang sangat penting Kopkar / Koppeg dalam Perusahaan. untuk dilaksanakan oleh Pemrakarsa, hal a. PENETAPAN VISI, MISI DAN AIM a. PENETAPAN VISI, MISI DAN AIM MENGEMBANGKAN KOPERASI tersebut dimaksudkan untuk memperoleh KARYAWAN (KOPKAR)KOPERASI DALAM Tahapan dalam membangun dan Kopkar/ MENGEMBANGKAN hasil yang optimal dalam mendirikan KARYAWAN (KOPKAR) DALAM PERSEROAN. Koppeg yang bermanfaat karyawan dan mengembangkan Kopkar / Koppegbagidalam PERSEROAN. Perseroan. Perseroan tersebut dipandang sangat penting Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi untuk dilaksanakanDiharapkan oleh Pemrakarsa, hal strategi Pekerja (Koppeg) merupakan badan usaha dengan penetapan yang dimiliki oleh seluruh atau sebagian karyawan (Kopkar) / Koperasi yang jelas serta alur pentahapan proses (flow Koperasi ersebut dimaksudkan untuk memperoleh karyawan Perseroan yang mendaftar secara process) yang tepat dalam mendirikan dan Pekerja (Koppeg) merupakan badan usaha hasil yang optimal dalam mendirikan syah menjadi anggota Kopkar. Untuk itu mengembangkan Kopkar/Koppeg dalam badan yang dimiliki oleh seluruh atau sebagian Kopkar/Koppegusahayang bermanfaat bagi Perseroan dapat memberikan hasil yang dalam merumuskan visi, misi dan aim Kopkar karyawan Perseroan yang mendaftar secara karyawan dan Perseroan. optimal terutama dalam memujudkan kondisi / Koppeg dalam Perseroan tidak bisa terlepas syah menjadi anggota Kopkar. Untuk itu Diharapkan Kopkar denganyangpenetapan kuat, tangguhstrategi dan bermanfaat dalam unsur-unsur yang terkait dengan dalamkeberadaan merumuskan Koperasi visi, sebagaimisi badan dan usaha.aim dan Perseroan. Dengan cara yang jelas serta bagi alur karyawan pentahapan proses (flow itulah Kopkar / Koppeg dapat berperan aktif dalam memajukan ekonomi karyawan yang berdampak kepada peningkatan kualitas kerja dan produktifitas kerja karyawan dalam Perseroan. Pada akhirnya keberadaan Kopkar/ Koppeg tersebut akan berdampak langsung terhadap tingkat pertumbuhan Perseroan khususnya pencapaian profitabilitas yang tinggi.

Disamping itu selain Kopkar / Koppeg dimiliki oleh karyawan, keberadaannya tetap berada dalam lingkungan Perseroan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perumusan strategi pengembangan Kopkar/Koppeg dalam badan usaha Perseroan.

Untuk mempertegas penyusunan Visi, Misi dan cita cita (Aim) serta hal lain di Kopkar/ Koppeg, lazim menggunakan acuan dasar yang

69


tercantum pada Total Quality Management (TQM) 3, secara rinci sebagai berikut : 1.

PENYUSUNAN VISI KOPKAR KOPPEG DALAM PERSEROAN

2.

PENYUSUNAN MISI KOPKAR / KOPPEG DALAM BADAN USAHA PERSEROAN Misi pendirian Kopkar/Koppeg dalam badan usaha Perseroan antara lain :

/

Visi pengembangan Koperasi karyawan / Koperasi Pekerja (Koppeg) dalam badan usaha Perseroan adalah : Menjadi Badan Usaha professional dan mandiri yang dapat memberikan nilai tambah bagi karyawan selaku anggota Koperasi dan Perseroan dimana koperasi karyawan didirikan.

a.

Mengembangkan usaha-usaha (bussiness unit) yang bermanfaat dan menguntungkan bagi anggota dan Perseroan

b.

Mewujudkan organisasi Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg) yang tangguh kuat dan professional sehingga dapat memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus Koperasi bersama sama dengan manajemen Perusahaan.

c.

Menjalin kerjasama yang harmonis dengan pihak lain untuk mewujudkan Kopkar / Koppeg dalam Perseroan yang tangguh dan profesional

d.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya yang lain untuk mendukung sasaran Kopkar / Koppeg dalam Perseroan.

e.

Meningkatkan skill dan knowledge anggota melalui program pendidikan dan latihan secara berkelanjutan

f.

Menggaplikasikan System Information dan Technology (IT) yang dapat mempercepat proses pertumbuhan Kopkar / Kopkar dalam Perseroan.

Dalam enetapan visi pengembangan Kopkar/Koppeg dalam badan usaha Perseroan tersebut terdapat beberapa pengertian antara lain : a.

b.

c.

3

70

Koperasi karyawan (Kopkar)/ Koperasi Pekerja (Koppeg) harus terus menerus didorong menjadi Badan usaha ( entity business ) yang keberadaanya sejajar dengan badan usaha Perseroan, untuk itu diperlukan perumusan konsep kemitraan (sinergi) yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang. Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg) dalam Perseroan harus menjadi Badan usaha (entity business) yang mandiri dan professional, sehingga mampu menjadi badan usaha yang bermanfaat khususnya bagi anggota dan umumnya bagi Perseroan. Koperasi karyawan (Kopkar)/ Koperasi Pekerja (Koppeg) yang didirikan dalam badan usaha Perseroan harus mampu memberikan nilai tambah ( value added ) bagi peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan produktifitas kerja karyawan umumnya.

3.

Menentukan aim (cita-cita) Kopkar / Koppeg dalam Perseroan Aim (cita-cita) pendirian Kopkar/Koppeg dalam badan usaha Perseroan adalah ingin mewujudkan Kopkar/Koppeg yang mandiri dan professional sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi karyawan dan Perseroan. Cita-cita (aim) ini

Total Quality Management / Manajemen Mutu Terpadu, M.N Nasution, 2010


penting dijadikan sebagai pendorong bagi terwujudnya Kopkar / Koppeg seperti yang dicita-citakan sebelumnya. 4.

Menentapkan factor-faktor kunci keberhasilan (Key Succes Factor / KSF) Untuk mendukung keberhasilan pengembangan Kopkar/Koppeg dalam Perseroan, maka dipandang perlu untuk lebih mengenali factor-faktor kunci keberhasilan dalam mengembangkan Kopkar / Koppeg dalam badan usaha Perseroan, antara lain : a.

Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional

b.

Mempunyai dukungan yang kuat dari manajemen Perseroan ( management support )

c.

Mempunyai jaringan yang kuat (strong Net working) baik dengan pihak internal perseroan maupun pihak eksternal perseroan khususnya dengan pihak LKB / LKBB, departemen terkait, dan lain-lain )

d.

Mempunyai system Information Technology ( IT ) untuk mempercepat proses pada bagian bagian yang dikembangkan oleh Kopkar/Koppeg.

e.

Membangun Organisasi Kopkar/ Koppeg yang kuat dan solid

f.

Didukung dengan kualitas manajemen Kopkar yang memadai

g.

Mempunyai dukungan pendanaan yang kuat (strong financial resources)

Tahapan-tahapan dalam merancang pengembangan Kopkar / Koppeg dalam badan usaha Perseroan tersebut merupakan hal yang perlu dilalui dalam upaya untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Dapat dikatakan bahwa proses dalam tahapan tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan Kopkar/

Koppeg yang mandiri dan professional serta bermanfaat bagi karyawan dan Perseroan. b.

PENGEMBANGAN KOPERASI PEKERJA (KOPPEG/KOPKAR) YANG BERMANFAAT BAGI PERSEROAN.

Karyawan merupakan asset utama dan berharga dalam Perseroan atau sering disebut dengan istilah human invesment, sehingga pencapaian target / sasaran Perseroan dalam memaksimumkan profitablitas perusahaan dapat diwujudkan melalui fungsi, peran serta kontribusi yang optimal dari seluruh karyawannya. Kedudukan karyawan selaku pribadi dan Perseroan selaku institusi merupakan posisi yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Keduanya membangun hubungan yang baik (simbiosis mutualisme) dan saling menguntungkan melalui wadah badan usaha Perseroan. Karyawan dengan keahlian (skill) dan pengetahuannya (knowledge) yang dimilikinya dapat berperan aktif dalam mengoptimalisasi pencapaian profit bagi Perusahaan, begitupun juga dengan badan usaha Perseroan terus menerus membayar upah/gaji dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan prestasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan kepada Perseroan. Untuk itulah agar kerjasama antara karyawan dengan Perseroan tersebut dapat berjalan dengan baik dan harmonis, maka selain telah dibuat dan disepakati suatu Perjanjian Kerja dalam Jangka Waktu yang mengikat berupa PKWT dan/atau dalam bentuk Perjanjian Kerja sebagai Karyawan permanen (tetap), maka perlu juga dipikirkan langkah-langkah strategis untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis serta saling menguntungkan antara karyawan dengan manajemen Perseroan. Fungsi dan peran untuk mengoptimalkan keberadaan karyawan tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh manajemen Perseroan melalui fungsi dan peran Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) / Human Resources Development, 71


akan tetapi bagian ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar karyawan dan keluarganya, akan tetapi lebih terfokus terhadap sosok karyawan dan produktifitas kerja yang dilakukan oleh karyawan terhadap Perseroan. Untuk itu agar diperoleh hasil yang optimal dalam memberdayakan (enpowering) karyawan selaku asset dalam Perseroan maka perlu dibentuk badan lain yang dirancang sebagai kepanjangan tangan dari Departemen PSDM sekaligus dapat dipergunakan sebagai “kendaraan” untuk mewujudkan sasaran Perseroan dalam jangka panjang. Wadah yang sesuai dengan aspek legal adalah dengan mendirikan Kopkar/Koppeg yang programnya perlu dirancang dengan program Ke-HRD-an untuk kemanfaatan Perseroan dan karyawan dalam jangka panjang. Setiap bulan seluruh karyawan di semua tingkatan (atas, menengah dan bawah) mendapat upah sesuai dengan prestasi kerjanya dalam badan usaha Perseroan. Dengan penghasilan yang diterima karyawan mampu membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan upaya penghematan yang dilakukan, karyawan berusaha untuk menyisihkan sebagian upah penghasilannya dalam bentuk tabungan (saving). Siklus tersebut secara terus menerus berlangsung sampai dengan kondisi karyawan tersebut memasuki usia tidak produktif dimasa pensiun dalam badan usaha Perseroan. Terdapat dua kondisi yang berbeda dalam siklus bulanan tersebut, yaitu : •

72

Kondisi karyawan golongan bawah di tingkatan teknis operasional, mereka dituntut untuk dapat bekerja baik dan produktif dengan penghasilan yang sangat terbatas (dengan batasan Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Kabupaten (UMK) / Kebutuhan Hidup Layak (KHL)) . Untuk memenuhi kebutuhan hidup Pada tingkatan golongan ini, mereka selalu mencari alternatif untuk dapat bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan layak.

•

Kondisi karyawan pada golongan menengah dan atas pada tingkatan manajerial di Perusahaan. Secara langsung kelompok ini tidak menghadapi kendala yang serumit pada kelompok teknis operasional. Jumlah penerimaan penghasilan per bulan pada golongan ini relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah pengeluaran setiap bulannya. Untuk itu dengan jumlah penghasilan yang diterima tersebut karyawan mampu menyisihkan untuk berinvestasi dalam bentuk pembelian rumah dan barang-barang kebutuhan lainnya, disamping mereka juga mampu menyisihkan dana tabungan (saving) setiap bulan. Kondisi yang sangat kondusif pada tingkatan golongan tersebut sangat mendukung terhadap konsentrasi dalam bekerja pada Perseroan, dampak langsung yang ditimbulkan dari kondisi karyawan tersebut adalah loyalitas dan produktifitas yang dapat mendorong pertumbuhan Perseroan kedalam kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Karyawan kelompok manajerial tersebut mampu memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran dan strategi dalam memperbesar skala usaha Perseroan, hal tersebut karena kebutuhan primer dari karyawan tersebut dapat dipenuhi dengan baik oleh Perseroan. Secara umum hal inilah yang menjadi sumber utama pemicu konflik antara karyawan dengan Perseroan, pengalaman menunjukan bahwa biasanya konflik dipicu oleh karyawan golongan bawah dengan kondisi kehidupan yang sangat terbatas. Kelompok golongan operator inilah yang selalu mencari celah untuk mendapatkan pemuas kebutuhan seharihari melalui kegiatan-kegiatan yang kontra produktif dengan tuntutan Perseroan. Untuk itulah badan usaha Perseroan perlu mencari jalan keluar sebagai solusi terbaik untuk tetap menjaga keharmonisan antara karyawan golongan bawah dengan Perseroan umumnya serta dengan karyawan golongan manajerial.


Salah satu alternatif yang dapat membantu menanggulangi masalah tersebut adalah melalui pembentukan Koperasi Pekerja (Koppeg) / Koperasi karyawan (Kopkar) dalam badan usaha Perseroan. Dengan tidak mengabaikan kelompok karyawan golongan menengah dan atas, Koperasi Pekerja (Koppeg) harus mampu meredam keresahan karyawan yang sudah menjadi anggota koperasi. Sehingga tahap awal program-program yang dibuat harus dapat memenuhi kebutuhan konsumsi karyawan golongan bawah yang secara tidak langsung dapat meredam konflik vertical dan horizontal dalam Perseroan. Kesemua program Kopkar/ Koppeg tersebut diarahkan untuk menjawab bagaimana dapat menciptakan kondisi yang saling membutuhkan, saling menguntungan antara pihak karyawan selaku pekerja dengan pihak manajemen Perseroan selaku pengelola perusahaan atau dengan perkataan lain telah diupayakan suatu alternatif penyelesaian yang win-win solution bagi semua pihak yang terkait dalam mewujudkan kepentingan secara bersama.

untuk mengembangkan Kopkar/Koppeg dalam badan usaha Perseroan. c.

Manajemen Perseroan dapat memanfaatkan keberadaan Koperasi Karyawan (Kopkar/Koppeg) untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan akses yang tidak diperoleh melalui Perseroan, sehingga Perseroan dapat dengan mudah memanfaatkan peluangpeluang tersebut, Perseroan dapat menciptakan kondisi yang harmonis dalam bentuk pelayanan kebutuhan karyawan Perseroan melalui keberadaan Koperasi Karyawan (Kopkar/Koppeg). Dengan strategi tersebut secara langsung berdampak kepada likuiditas modal untuk perluasan usaha yang dikelola oleh Perseroan.

d.

Koperasi karyawan (Kopkar/Koppeg) harus dikelola dengan manajemen yang terpisah dengan manajemen Perseroan, sehingga pengawasan dan evaluasi dari manajemen Perseroan tidak bersifat “campur tangan” atau intervensi, akan tetapi lebih kepada program pembinaan & pendampingan untuk mengembangkan Koperasi Karyawan (Kopkar/ Koppeg) dalam Perseroan.

e.

Karyawan yang menjadi anggota Kopkar/ Koppeg harus diberikan pelatihan dan pembinaan yang memadai untuk memantapkan keberadaannya dalam Perseroan, sehingga dengan cara tersebut akan dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) karyawan terhadap Perseroan dan Koperasi. Biasanya karyawan ini akan lebih loyal dan produktif serta mampu bertahan dalam membangun keberadaan Perseroan dalam jangka panjang.

Strategi pengembangan Koperasi Pekerja (Koppeg/Kopkar) dalam badan usaha Perseroan antara lain : a.

b.

Koperasi Karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg) yang didirikan di dalam badan usaha Perseroan harus dapat memberikan nilai tambah ( value added ) bagi kepentingan karyawan dan Perseroan, sehingga pendirian Kopkar/ Koppeg dalam Perseroan tersebut tidak semata-mata menjadi beban (liabilities) terhadap badan usaha Perseroan, akan tetapi kehadirannya dapat menjadi asset bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang Manajemen Perseroan harus merumuskan strategi dan kebijakan (policy) yang tepat dan cermat dalam membangun dan mengembangkan Koperasi Pekerja (Koppeg), termasuk untuk menempatkan susunan personalia yang ditugaskan

Arah dan kebijakan serta strategi tersebut dapat dijabarkan kedalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana serta dapat diaplikasikan dalam mendirikan Kopkar / Koppeg dalam Perseroan. Untuk memantapkan konsep serta mematangkan rencana mengembangkan

73


Koperasi karyawan (Kopkar) / Koperasi Pekerja (Koppeg) dalam badan usaha Perseroan, maka pihak manajemen Perseroan perlu menetapkan target dan sasaran yang jelas antara sebelum dan setelah Koperasi karyawan didirikan dalam di badan usaha Perseroan. Selanjutnya harus dirancang strategi pendirian Koperasi Karyawan (Kopkar) yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi badan usaha Perseroan beserta program-program yang akan dikembangkannya.

2.

Antara Koppeg/kopkar dengan perusahaan adalah mitra yang dapat saling membantu dalam meningkatnya kesejahteraan anggota kopkar, maka akan berdampak pada kemungkinan meningkatnya produkrivitas karyawan di perusahaan

3.

Kopkar/koppeg bersifat otonom yang dibangun dan dikembangkan secara terpisah dengan manajemen Perusahaan, tetapi kehadiran Kopkar di lingkungan perusahaan karena anggotanya merupakan karyawan perusahaan tersebut.

4.

Dalam Kopkar di kenal prinsip dual identity, yaitu pemilik sama dengan pelanggan, dalam pengembangan Kopkar, maka karyawan sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan dari program program Kopkar

IV. PENUTUP Koperasi Karyawan (Kopkar) merupakan badan usaha Koperasi yang kedududukannya syah berdasarkan Undang Undang nomor 25 tahun 1992. Begitupun juga dengan Badan Usaha Perseroan dan tenaga kerja (pekerja). Keduanya menjadi sangat penting karena dilindungi masing masing dengan UU nomor 40 tahun 2007 (tentang Perseroan Terbatas) dan Undang Undang nomor 13 tahun 2013 (Tentang Ketenagakerjaan). Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dalam membangun dan mengembangkan Kopkar sebagai badan hukum dalam dua subyek hukum lainnya. Beberapa point penting dalam penelitian ini adalah : 1.

74

Kopkar/koppeg yang didirikan oleh karyawan perusahaan atau lembaga ekonomi lainnya merupakan lembaga ekonomi milik karyawan dan dalam rangka meningkatkan kepentingan ekonomi anggota sebagai karyawan perusahaan

Berdasarkan pengamatan penulis, keberadaan Kopkar dalam badan usaha Perseroan sudah terbukti mampu meminimalkan konflik antara pekerja/buruh dengan manajemen Perusahaan. Untuk itu, para pemangku kepentingan perlu menghidupkan kembali Kopkar dalam Perseroan atau lembaga lain melalui gerakan nasional menuju kebangkitan ekonomi Indonesia. Penulis meyakini bahwa dengan membangun Kopkar secara profesional dalam badan usaha Perseroan akan meminimalkan konflik buruh yang berkepanjangan antara pekerja dengan manajemen Perusahaan yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kesejahteraan bersama.


Daftar Pustaka 1.

Antonio Fici (et.al), 2013, International Handbook of Cooperative Law, London, Springer

2.

Nana Sutisna, 2016, Koperasi Karyawan, solusi alternatif antara buruh/pekerja dengan manajemen Perusahaan, Bandung.

3.

Undang Undang nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian

4.

Undang Undang nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

5.

Undang Undang nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan

6.

Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang BPJS

7.

Http://www.kspi.or.id/10-tuntutan-buruhsaat-may-day-2015.html, diakses tanggal 30 Februari 2016, pukul 20.17 WIB

8.

H t t p : / / w w w. b e r i t a s a t u . c o m / e k o n o m i / 111 3 5 8 - d e m o - a k i b a t k a n kerugian-ratusan-miliar.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 08 WIB

9.

H t t p : / / w w w. h a l u a n k e p r i . c o m / batam/35252-kerugian-akibat-democapai-us-40-juta.html, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 10 WIB

10. Http/:www.kemenperin.go.id, hari Rabu tanggal 3/10/2013, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 10 WIB

75

KOPERASI KARYAWAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERUSAHAAN WORKER COOPERATIVE AS A MEANS TO IMPROVE WELFARE OF EMPLOYEES

Recommend Documents