H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
WATI RISWATI
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Bogor, Februari 2009
Wati Riswati NRP E14104053
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
SUMMARY WATI RISWATI. E 14104053. The contribution of Forestry Sector to Garut District Revenue. Supervised by Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc.F.Trop. Forest function change in Garut District will inflict the district revenue, either direct or indirect. Latest regulation in forestry, such as the change in region regulation (Perda) about rural forest retribution also had a significant effect on Garut District revenue. It is essential to further analyze the contribution of forestry sector to the district revenue along with forestry problems of the district. This research is aimed at investigating contribution of forestry sector to Garut District revenue, both pre and post forest function change from production forest to protection forest. The research was carried out in June –August 2008 at KPH Garut, BKSDA of Garut District and Garut District Government Official. The research employed secondary data collected through information or references scouring such as research report or text book. Data analysis initiated by selecting Garut district revenues and classifying them into the region origin incomes and equilibrium fund, then their contribution to the total district revenue were computed. This research also performed content analysis to Region regulation of Garut District that concerning to forestry sector, in order to discover the mechanism of region retribution and taxes of forestry sector at Garut District. The calculation showed that forestry sector contributed only 0,009 – 0,119 % to Garut District revenue. Some factors contribute to this small forestry sector contribution, there are many of forest values that were unexploited yet (low price of ticketing to tourism object); also there are many of the forest value that flows to other sector (such as water value); and most of forest value such as environment services were unable to put into region origin incomes. In year of 2002, forestry sector contribution value was boosted up 495,73 %. This increasing was due to region autonomy enforcement (decentralization), particularly in forestry sector such as PP No.104 year of 2000 pasal 9 point 3, that mentioned the 32 % of region part from nation revenue PSDH was shared in the same portion to all other district/city in the particular province. This regulation has caused the big enough share of PSDH profit to Garut District that was assembled from other district/city in west Java Province. Meanwhile, the severely decreasing of forestry contribution was taken place in year of 2006 which is 67,86 %. The declining was due to forest area function change that production forest area was decreased and affected to wood production as the main forest revenue thus far. In related to, there was region regulation change about the forest private business organization that was uncollected the retribution of private wood business organization of forest products, thus impinge on the diminishing of forestry sector incomes. Although there was forest function change, PSDH accepted by the Garut District gave the biggest contribution to total district revenue than other forestry sector. It followed by the retribution of private wood business organization of forest products, tax of swallow nest, and the smallest contribution was presented by tourism forest retribution. Garut District nature tourism potential should be considered though it contribute the smallest to district incomes, because through seriously endeavor it will give the better endowment to Garut District revenue.
Keywords : Contribution, Forestry Sector, District Revenue
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
RINGKASAN WATI RISWATI. E 14104053. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Dibimbing oleh Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc.F.Trop. Terjadinya perubahan fungsi hutan di Kabupaten Garut diperkirakan akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut. Selain itu, munculnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang kehutanan khususnya di daerah Garut yaitu Peraturan Daerah (Perda) juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai besarnya kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintahan daerah Garut khususnya bidang kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung nilai kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pra dan pasca terjadinya perubahan fungsi hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2008 di KPH Garut, Seksi Konservasi Wilayah V BBKSDA Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran informasi atau pustaka berupa hasil atau laporan penelitian dan buku-buku teks. Kegiatan pengolahan data dimulai dengan menyeleksi jenis-jenis pendapatan daerah Kabupaten Garut yang termasuk ke dalam Sektor Kehutanan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta menghitung masing-masing kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut. Selain melakukan perhitungan kontribusi, juga dilakukan analisis isi (content analisys) terhadap peraturanperaturan yang terkait dengan penelitian guna mengetahui substansi dari masing-masing peraturan dan keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Analisis isi ini dilakukan dengan menyederhanakan isi dari masing-masing peraturan yang antara lain berupa objek, subjek, dan mekanismenya. Berdasarkan hasil perhitungan, Sektor Kehutanan memberikan kontribusi yang masih tergolong kecil terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yaitu berkisar 0,010-0,119 %. Kontribusi yang masih tergolong kecil ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih banyaknya manfaat hutan yang belum diambil secara maksimal, misalnya harga tiket masuk tempat wisata alam yang masih murah, banyak manfaat hutan yang masuk ke sektor lain, misalnya air dan sebagian besar manfaat hutan berupa jasa lingkungan yang tidak bisa dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2002, nilai kontribusi dari Sektor Kehutanan meningkat drastis yaitu mencapai peningkatan sebesar 495,73 %. Peningkatan kontribusi ini disebabkan karena berlakunya otonomi daerah (desentralisasi) terutama di bidang kehutanan, khususnya dengan adanya PP No.104 Tahun 2000 pasal 9 ayat 3 yang menyebutkan bahwa 32 % bagian daerah dari penerimaan negara PSDH dibagi dengan porsi yang sama besar untuk semua Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Peraturan ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Garut memperoleh bagi hasil yang cukup besar dari PSDH yang diperoleh dari Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Jawa Barat. Penurunan kontribusi yang paling drastis terjadi pada Tahun 2006 yaitu mencapai 67,86 %. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan fungsi kawasan hutan, yaitu berkurangnya luas hutan produksi yang secara otomatis berpengaruh terhadap produksi kayunya. Selain itu, adanya pergantian peraturan daerah tentang retribusi pengelolaan kayu milik hasil hutan, yaitu mulai Tahun 2006 pemerintah daerah Garut tidak memungut retribusi pengelolaan kayu milik hasil hutan, sehingga pendapatan daerah dari Sektor Kehutanan menjadi berkurang. Walaupun terjadi perubahan fungsi hutan, Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Garut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut jika dibandingkan dengan Sektor Kehutanan yang lainnya. Kemudian disusul oleh retribusi pengelolaan kayu milik hasil hutan, pajak sarang burung walet, dan yang kontribusinya paling kecil adalah dari bagi hasil pungutan masuk hutan wisata. Kata Kunci : Kontribusi, Sektor Kehutanan, Pendapatan Daerah
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
© Hak cipta milik IPB, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikrofilm, dan sebagainya
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
WATI RISWATI
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Manajemen Hutan
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
Judul Skripsi
: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Nama
: Wati Riswati
NRP
: E14104053
Menyetujui : Dosen Pembimbing,
Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc.F.Trop NIP. 131 878 491
Mengetahui : Dekan Fakultas Kehutanan IPB,
Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr NIP. 131 578 788
Tanggal Lulus :
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
c u-tr a c k
N y bu to k lic
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya bangsa Indonesia dalam membangun seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tujuan pembangunan Indonesia mencakup beberapa aspek yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, serta kelestarian sumberdaya. Pembangunan wilayah di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus memperhatikan aspek-aspek tujuan pembangunan nasional tersebut. Keberhasilan pembangunan di Indonesia menuntut kerjasama dan dukungan dari berbagai sektor dan peranan masing-masing sektor dalam pembangunan perekonomian sangat diperlukan. Salah satu sektor yang dapat diharapkan dalam menunjang tercapainya tujuan tersebut adalah Sektor Kehutanan. Luas hutan di Kabupaten Garut mencapai 107.865 hektar atau 33,88 % dari luas Kabupaten Garut. Berdasarkan Kepmenhut No.195/Kpts-II/2003 yang menggantikan Kepmenhutbun No.419/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat, terdapat perubahan fungsi hutan di Kabupaten Garut. Hutan lindung meningkat dari 50.768 Ha menjadi 75.572 Ha (naik 48,85 %), sedangkan kawasan hutan produksi mengalami penurunan dari 30.370 Ha menjadi 5.566 Ha (turun 81,67 %), terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 5.400 Ha dan hutan produksi tetap seluas 166 Ha. Luas kawasan hutan konservasi tidak mengalami perubahan yaitu 26.727 Ha. Selain itu, potensi hutan rakyat (luar kawasan hutan) adalah 22.647 Ha dan lahan kritis kesepakatan di luar kawasan hutan pada tahun 2004 tercatat seluas 69.115 Ha (Sangat kritis : 2.718 Ha, Kritis : 27.740,33 Ha, Agak Kritis : 26.807,36 Ha, dan Potensial Kritis 11.849,16 Ha). Prioritas penanganan lahan kritis yang dilakukan adalah seluas
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
N y .c
30.458,48 Ha yaitu jumlah lahan sangat kritis dan kritis (Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, 2006). Adanya perubahan fungsi hutan di Kabupaten Garut diperkirakan akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut. Selain itu, munculnya kebijakan-kebijakan baru dalam Sektor Kehutanan khususnya di daerah Garut dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) seperti adanya perubahan Perda mengenai retribusi hutan rakyat juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai besarnya kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut dengan berbagai masalah yang dihadapai oleh pemerintahan daerah Garut, khususnya Sektor Kehutanan. 1.2 Perumusan Masalah Kesinambungan hidup suatu bangsa dapat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perekonomian. Perkembangan perekonomian suatu bangsa juga ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pendapatan. Oleh sebab itulah masalah pendapatan sering disebut sebagai indikator tingkat pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, tidak terkecuali pendapatan daerah. Perbedaan pendapatan di berbagai daerah disebabkan karena tiap daerah mempunyai perbedaan karakteristik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pranata sosial dan unsur-unsur lain, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pengembangan wilayah tersebut. Berdasarkan informasi di atas, perlu kiranya diketahui apa saja yang termasuk pendapatan daerah dari sektor kehutanan, berapakah kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut pra dan pasca terjadinya perubahan fungsi hutan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dan pendapatan Sektor Kehutanan yang mana yang memberikan kontribusi paling besar serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut.
to k lic .d o
m o
o
c u-tr a c k
C w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
2 w
w
w
bu
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
H F-XC A N GE
H F-XC A N GE
N y .c
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1. Mengidentifikasi jenis-jenis pendapatan daerah Kabupaten Garut yang termasuk ke dalam Sektor Kehutanan. 2. Menghitung nilai kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut pra dan pasca terjadinya perubahan fungsi hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi mengenai nilai kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Garut yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait.
to k lic .d o
m o
o
c u-tr a c k
C w
w
w
.d o
m
C
lic
k
to
3 w
w
w
bu
bu
y
N
O W !
PD
O W !
PD
c u-tr a c k
.c
