KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
MUHAMMAD KHOIRUL MUFID
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Februari 2016
Muhamaad Khoirul Mufid NIM E14110115
ABSTRAK MUHAMMAD KHOIRUL MUFID. E14110115. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dibawah bimbingan HARDJANTO Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Salah satu penyumbang keanekaragaman hayati tersebut adalah hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan mampu memberikan kontribusi baik bagi individu maupun kepada pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pendapatan daerah sektor kehutanan di pemerintah daerah Kabupaten Jember dan menghitung kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Data penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari sepuluh instansi. Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2007-2014 berasal dari tiga jenis pendapatan diantaranya retribusi ijin penebangan pohon di luar kawasan hutan, provisi sumber daya hutan (PSDH) dan sumbangan pihak ketiga dari penjualan kayu. Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jember memiliki persentase yang sangat kecil yaitu diantara 0.05482%–0.11449% dan perkembangan setiap tahunnya fluktuatif. Kata kunci : Hutan, Kontribusi, Pendapatan
ABSTACT MUHAMMAD KHOIRUL MUFID. E14110115. Contribution of The Forestry Sector Against Revenue District Jember. Supervised by HARDJANTO Indonesia occupies the second highest level of biodiversity in the world after Brazil. The forest is one of the benefactors of biodiversity. The forest of Indonesia has a huge potential and to contribute both to the individual and Government. This research aims to identify the kinds of income forestry regions in the Area of Government of the Regency of Jember and calculating its contribution to regional income. The secondary data of this research were obtained from ten agencies. The forestry sector's contribution to regional revenue Jember during 2007-2014 were obtained from three kinds of income levy logging licenses including trees outside forest areas, provision of forest resources (PSDH) and third-party contributions from the sale of timber. The forestry sector's contributes to regional revenue Jember had a very small percentage in which its development fluctuated between 0.05482% -0.11449%. Keywords: Forest, Contributions, Revenue
KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
MUHAMMAD KHOIRUL MUFID
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Manajemen Hutan
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016
PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Ayahanda Sunyoto, Ibunda Juarni, Adinda Yuni Lutfian Sari dan seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan baik moral maupun material, 2. Prof. Dr. Ir. Hardjanto, MS atas kesediaan dan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah ini, 3. Kementerian Agama RI yang telah memberikan beasiswa PBSB kepada penulis, 4. Jajaran staf di sepuluh instansi Kabupaten Jember diantaranya BPS Jember, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember, KPH Jember, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Kantor Pariwisata Kabupaten Jember, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Jember dan Taman Nasional Meru Betiri atas bantuan data-data penelitian, 5. Teman-teman CSS MoRA IPB, CSS 48, Fahutan 48 dan MNH 48 yang telah memberi dukungan kepada penulis. Penulis berharap karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi pihak yang membutuhkan dan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua saran, dukungan serta nasehat-nasehatnya.
Bogor, Februari 2016
Muhammad Khoirul Mufid
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
VII
DAFTAR GAMBAR
VII
DAFTAR LAMPIRAN
VII
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Perumusan Masalah
2
Tujuan
2
Manfaat Penelitian
2
METODE PENELITIAN
3
Waktu dan Tempat
3
Jenis dan Sumber Data
3
Metode Pengolahan Data
4
KONDISI UMUM
5
Keadaan Geografis
5
Penggunaan Lahan
5
Topografi
6
Iklim dan Curah Hujan
6
Demografi
6
Kondisi Perekonomian
8
HASIL DAN PEMBAHASAN Kawasan Hutan
8 8
Potensi Sumber Daya Hutan Kayu Kabupaten Jember
10
Potensi Sumber Daya Hutan Non Kayu Kabupaten Jember
12
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
14
Pendapatan Daerah Sektor Kehutanan Kabupaten Jember
17
Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten Jember
21
SIMPULAN DAN SARAN
22
Simpulan
22
Saran
23
DAFTAR PUSTAKA
23
LAMPIRAN
26
RIWAYAT HIDUP
34
DAFTAR TABEL 1. Sumber dan jenis data 2. Batas wilayah Kabupaten Jember 3. Penggunaan lahan Kabupaten Jember 4. Ketinggian wilayah 5. Kemiringan lereng 6. Jumlah penduduk Kabupaten Jember 7. Pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas 8. Luas kawasan hutan 9. Kawasan konservasi BKSDA Kabupaten Jember 10. Luas kawasan hutan KPH Jember 11. Produksi kayu KPH Jember 12. Produksi kayu hutan rakyat 13. Produksi getah pinus KPH Jember 14. Produksi kopi KPH Jember 15. Pengunjung Taman Nasional Meru Betiri pintu Kabupaten Jember 16. Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Jember 17. Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember 18. Pendapatan retribusi izin penebangan pohon di luar kawasan hutan 19. Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kabupaten Jember 20. Realisasi PSDH yang dikeluarkan KPH Jember 21. Pendapatan sumbangan pihak ketiga dari penjualan kayu jati 22. Pendapatan sektor kehutanan Kabupaten Jember
3 5 5 6 6 7 7 9 9 10 11 11 12 12 14 15 16 18 19 19 20 21
DAFTAR GAMBAR 1. Presentase PDB Sektor Kehutanan 2. Jumlah pengunjung PAPUMA 3. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Jember 4. Perkembangan kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Jember
1 13 17 22
DAFTAR LAMPIRAN 1. Luas menurut kecamatan 2. Banyaknya kelurahan/desa, dusun, RW dan RT menurut kecamatan 3. Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Jember
27 28 29
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara mega biodiversity tertinggi kedua di dunia setelah Brasil (Wahyono dan Shalahuddin 2010). Menurut Wahyono dan Shalahuddin (2010) yang mengacu kepada hasil penelitian dari Dr. Campbell Owen Webb dari Havard University, Indonesia menempati urutan pertama jika yang diperhitungkan tidak hanya keanekaragaman hayati daratan (terrestrial biodiversity) namun juga keanekaragaman hayati laut (marine biodiversty). Salah satu penyumbang keanekaragaman hayati daratan (terrestrial biodiversity) di Indonesia adalah hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan mampu memberikan kontribusi atau manfaat baik bagi individu maupun memberi manfaat bagi lembaga pemerintahan. Salah satu contoh kontibusi kehutanan terhadap lembaga pemerintahan ialah kontribusi di bidang perekonomian negara seperti contohnya dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase PDB cenderung menurun setiap tahunnya. Berikut data BPS (2015) tertera pada Gambar 1 dalam bentuk grafik. Presentase PDB Sektor Kehutanan 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 2010
2011
2012
2013
2014
PDB
Gambar 1. Presentase PDB Sektor Kehutanan Penurunan PDB sektor kehutanan menjadi masalah bagi dunia kehutanan di Indonesia sehingga pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat desentralisasi berupa penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah dan terdapat otonomi daerah yang memberikan hak kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah dalam mengelola sumberdaya hutan sehingga akan terlihat kreatifitas daerah dalam mengelola sumberdaya hutan.
2
Perumusan Masalah Otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus berkreasi dalam menyejahterakan masyarakat. Tujuan kesejahteraan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan dana dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Sumber dana pemerintah daerah ialah pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai sektor seperti seperti sektor peternakan, sektor perikanan dan salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah ialah sektor kehutanan. Pendapatan daerah di berbagai daerah memiliki angka yang berbeda, salah satu penyebab perbedaan pendapatan daerah ialah setiap daerah memiliki karakteristik sumberdaya alam seperti hutan yang berbeda baik dari segi letak geografis, kesuburan tanah dan ketinggian dari permukaan laut. Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan pendapatan daerah ialah luasan kawasan hutan diberbagai daerah yang berbeda. Perkembangan PDB sektor kehutanan menurut BPS (2015) setiap tahunnya menurun berbeda halnya dengan PDRB Kabupaten Jember yang tercantum dalam BPS Jember (2015), bahwa PDRB sektor kehutanan di Kabupaten Jember memiliki perkembangan fluktuatif dengan nilai presentase dalam kurun waktu 2010 – 2014 berturut-turut 0.90%, 0.87%, 0.85%, 0.85% dan 0.86% (BPS Jember 2015). Perkembangan pendapatan sektor kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember setiap tahunnya belum diketahui begitu juga dari segi kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Jember terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan pernyataan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 1. Bagaimana komposisi pendapatan daerah Kabupaten Jember yang termasuk ke dalam sektor kehutanan ? 2. Berapakah kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Jember terhadap pendapatan daerah ? Tujuan Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi jenis-jenis pendapatan daerah Kabupaten Jember yang termasuk ke dalam Sektor Kehutanan. 2. Menghitung Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jember. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Jember terhadap pendapatan daerah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan khususnya kehutanan di pemerintah daerah Kabupaten Jember.
3
METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – November 2015 yang bertempat di beberapa Instansi Kabupaten Jember antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember, Kantor Pariwisata Kabupaten Jember, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) Jember, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, KPH Jember, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Jember dan Taman Nasional Meru Betiri.
Jenis dan Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari lembaga terkait sektor kehutanan dan sektor pendapatan Kabupaten Jember dan tidak terdapat data primer. Sumber data dan jenis data tertera pada Tabel 1. Tabel 1. Sumber dan jenis data No Sumber Data 1 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember
2
3 4
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember Dinas Pendapatan
5
Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember KPH Jember
6
Sekretariat Daerah
7
Kantor Pariwisata
Jenis Data 1. Kondisi demografi Kabupaten Jember 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember 1. Produksi hasil hutan rakyat Kabupaten Jember 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember 1. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jember 1. Peraturan Daerah Provinsi tentang Sumbangan Pihak Ketiga
1. Luas Kawasan Hutan KPH Jember 2. Perkembangan produksi hasil hutan kayu KPH Jember 3. Perkembangan produksi getah pinus KPH Jember 4. Perkembangan produksi kopi KPH Jember 5. Potensi Hutan Wisata 6. Besarnya PSDH yang dikeluarkan oleh KPH Jember 1. Peraturan Daerah terkait Kehutanan dan Pendapatan 1. Wawancara potensi hutan wisata
4
No 8
9
10
Sumber Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Jember Taman Nasional Meru Betiri
Jenis Data 1. Penggunaan lahan Kabupaten Jember beserta luasnya 2. Peta tata guna lahan Kabupaten Jember 1. Luas Kawasan Konservasi yg dikelola oleh BKSDA 1. Luas Kawasan TNMB yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Jember 2. Jumlah pengunjung TNMB
Metode Pengolahan Data Tahap awal dalam pengolahan data dengan menyeleksi komposisi pendapatan daerah yang masuk ke dalam sektor kehutanan Kabupaten Jember. Data pendapatan daerah yang berasal dari sektor kehutanan tersebut di kelompokkan berdasarkan sumber pendapatan daerah tersebut, termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah atau Dana Perimbangan atau lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kontribusi sektor kehutanan terhadap di setiap sumber pendapatan daerah dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: %KSH =
PADSK/DPSK/LLPDSK PAD/DP/LLPD
x 100%
Kontribusi sektor kehutanan secara keseluruhan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : PDSK = PADSK + DPSK + LLPDSK %KSH = Keterangan
: PDSK PADSK PAD DPSK DP LLPDSK LLPD PD % KSH
PDSK Kab. Jember PD Kab. Jember
x 100%
= Pendapatan Daerah Sektor Kehutanan = Pendapatan Asli Daerah Sektor Kehutanan = Pendapatan Asli Daerah = Dana Perimbangan Sektor Kehutanan = Dana Perimbangan = Lain-Lain Pendapatan Daerah Sektor Kehutanan = Lain – Lain Pendapatan Daerah = Pendapatan Daerah Kabupaten Jember = % Kontribusi Sektor Kehutanan
5
KONDISI UMUM Keadaan Geografis Data Bapekab. Jember (2014) menyebutkan bahwa letak geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7°59’6” - 8°33’56” LS dan 113°16’28” - 114°03’42” BT. Kabupaten Jember memiliki luas 329 334 ha (3 293.34 km2), dengan luasan tersebut Kabupaten Jember secara administratif terdiri dari 31 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan, 972 Dusun, 4 216 RW dan 14 213 RT (BPS 2015). Luas Kabupaten Jember menurut kecamatan dan banyaknya kelurahan/desa, dusun, RW dan RT menurut kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Kabupaten Jember memiliki batas wilayah administratif dengan pemerintah daerah lain, batas wilayah tertera pada Tabel 2. Tabel 2. Batas wilayah Kabupaten Jember Wilayah Batas Wilayah Utara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo Timur Kabupaten Banyuwangi Selatan Samudera Indonesia Barat Kabupaten Lumajang Sumber: Bapekab. Jember 2014
Kabupaten Jember dikelilingi oleh empat pemerintah daerah diantaranya Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lumajang serta wilayah selatan terdapat Samudera Indonesia.
Penggunaan Lahan Kawasan Hijau mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Jember yang terdiri dari hutan, sawah, tegal dan perkebunan dengan persentase keseluruhan 86.76%. Persentase terbesar ialah hutan dengan persentase sebesar 36.75% . Secara rinci penggunaan lahan di Kabupaten Jember tertera pada Tabel 3. Tabel 3. Penggunaan lahan Kabupaten Jember No Penggunaan Lahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hutan Sawah Tegal Perkebunan Perkampungan Tanah Rusak / Tandus Tambak Semak / Padang Rumput Rawa Lain – Lain
Sumber: Bapekab. Jember 2014
Luas Luas (ha) 121 039.61 86 568.18 43 522.84 34 590.46 31 877.00 1 469.26 368.66 289.06 35.62 9 576.26
Persen (%) 36.75 26.29 13.22 10.50 9.68 0.45 0.11 0.09 0.01 2.91
6
Topografi Ketinggian Kabupaten Jember dari permukaan laut berada pada 0–3 300 mdpl. Sebagian besar Kabupaten Jember didominasi oleh ketinggian antara 100– 500 mdpl dengan luas 124 308 ha dengan persentase 37.75% dari total luas wilayah Kabupaten Jember dan ketinggian dengan persentase terkecil ialah diatas 1 000 mdpl dengan persentase 7.80%. Secara rinci ketinggian wilayah dari permukaan laut tertera pada Tabel 4. Tabel 4. Ketinggian wilayah No Ketinggian (meter) 1 0 – 25 2 25 – 100 3 100 – 500 4 500 – 1000 5 >1000
Luas Luas (ha) 59 120 68 168 124 308 52 043 25 695
Luas (km2) 591.20 681.68 1 243.08 520.43 256.95
Persen (%) 17.95 20.70 37.75 15.80 7.80
Sumber: Bapekab. Jember 2014
Kabupaten Jember memiliki kelas lereng yang beragam. Kemiringan lereng yang mendominasi ialah kemiringan lereng Datar yang berada pada kelerengan antara 0–2% dengan luas 120 547 Ha dengan persentase 36.60%. Kemiringan lereng Kabupaten jember dapat di lihat pada Tabel 5. Tabel 5. Kemiringan lereng No Kelas Kategori Lereng 1 0–2% Datar 2 2 – 15 % Landai 3 15 – 40 % Agak Curam 4 >40 % Sangat Curam
2
Luas (km ) 1 205.47 673.76 384.03 1 030.07
Luas Luas (ha) 120 547 67 376 38 403 103 007
Persen (%) 36.60 20.46 11.66 31.28
Sumber: Bapekab. Jember 2014
Iklim dan Curah Hujan Iklim Kabupaten Jember sama dengan pemerintah daerah lain di Indonesia dengan memiliki iklim tropis. Temperatur di daerah Kabupaten Jember memiliki Temperatur diantara 23°C sampai 31°C. Curah Hujan Kabupaten Jember memiliki angka pada kisaran 1 969 mm sampai 3 394 mm dengan musim hujan yang terjadi pada bulan September sampai Januari dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus (Bapekab. Jember 2014). Demografi Data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jember setiap tahunnya mengalami peningkatan. Secara rinci data sensus penduduk tertera pada Tabel 6.
7
Tabel 6. Jumlah penduduk Kabupaten Jember Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah (jiwa) (jiwa) (jiwa) 1961 1971 1980 1990 1995 2000 2005 2010
738 254 843 064 923 195 1 010 225 1 043 054 1 075 916 1 113 073 1 146 856
760 565 863 207 957 459 1 052 329 1 062 449 1 111 741 1 148 404 1 185 870
1 498 819 1 706 271 1 880 654 2 062 554 2 105 503 2 187 657 2 261 477 2 332 726
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km2) 455 518 571 626 639 664 687 708
Sex Ratio (%) 96.98 97.61 96.28 95.32 98.14 96.67 96.82 96.60
Sumber: BPS Jember 2010
Keadaan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya dan luas areal yang tetap menyebabkan kepadatan penduduk dalam setiap kilo meter persegi meningkat setiap tahunnya. Terlihat pada rentan waktu 2005–2010, kepadatan penduduk pada tahun 2005 ialah 687 jiwa/km2 menjadi 708 jiwa/ km2 atau bertambah menjadi 21 jiwa/ km2. Penduduk Kabupaten Jember mayoritas memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, kehutanan dan Perikanan, hal ini diperkuat dengan data tertera pada Tabel 7. Tabel 7. Pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas No Lapangan Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Utama (jiwa) (jiwa) 1 Pertanian, Kehutanan 347 185 153 261 dan Perikanan 2 Industri Pengolahan 50 053 71 940 3 Bangunan 95 964 3 011 4 Perdagangan Besar, 92 803 101 898 Rumah Makan dan Hotel 5 Angkutan, Pergudangan 25 077 dan Komunikasi 6 Keuangan, Asuransi, 14 315 2 864 Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 7 Pertambangan dan 12 941 801 Penggalian 8 Listrik, Gas dan Air 9 Jasa Kemasyarakatan, 84 109 47 577 Sosial dan Perorangan Total 722 447 381 332 Sumber: BPS Jember 2015
Jumlah (jiwa) 500 446 121 993 98 975 194 701
25 077 17 179
13 742 131 666 1 103 779
8
Tabel 7 menunjukkan bahwa pekerjaan di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Jember. Persentase pekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan ialah 45.34% dari total penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja. Kondisi Perekonomian Salah satu indikator perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bersih suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dan timbul akibat dari aktivitas ekonomi (BPS 2015). Menurut BPS (2015), terdapat beberapa kegunaan Produk Domestik Regional Bruto diantaranya untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, mampu menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dan mampu mengetahui peranan setiap kategori ekonomi suatu wilayah. Sektor pertanian secara global baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan merupakan penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Jember. Menurut data BPS (2015) pada tahun 2010 sektor pertanian secara global mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp. 10 643.31 miliar dan naik menjadi Rp 15 056.70 miliar pada tahun 2014. Dalam sektor pertanian secara global tersebut terdapat bagian-bagian sektor lain diantaranya ialah tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor kehutanan merupakan penyumbang PDRB terkecil setelah jasa pertanian dan jika dibandingkan penyumbang PDRB secara keseluruhan, sektor kehutanan hanya unggul dengan lapangan usaha listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, jasa perusahaan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nilai PDRB sektor kehutanan tersebut memiliki nilai Rp. 299.00 miliar pada tahun 2010 dan meningkat pada 2014 menjadi Rp. 445.80 miliar.
HASIL DAN PEMBAHASAN Kawasan Hutan Hutan secara hukum dipaparkan dalam Pasal 1 UU. 41 Tahun 1999 memiliki pengertian hamparan lahan di dalam suatu kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya dan antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Indrayanto (2006) menambahkan bahwa hutan memiliki keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak (Pasal 5 UU. 41 Tahun 1999). Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 1 UU. 41 Tahun 1999). Kawasan hutan merupakan suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 UU. 41 Tahun 1999). Kawasan hutan Kabupaten jember memiliki luas lebih sepertiga luas Kabupaten Jember. Luas Kawasan Hutan tertera pada Tabel 8.
9
Tabel 8. Luas kawasan hutan No Kawasan Hutan 1 2 3
Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Konservasi Total
Luas (ha) 32 020.74 39 504.40 48 079.40 119 604.54
Persen Terhadap Luas Wilayah (%) 9.72 11.99 14.59 36.31
Sumber: KPH Jember 2015, BKSDA Jember 2015 dan Taman Nasional Meru Betiri 2013
Kawasan hutan di Kabupaten Jember memiliki luasan 119 604.54 ha atau 36.31% luasan wilayah Kabupaten Jember. Kawasan dengan fungsi konservasi di Kabupaten Jember memiliki luasan terbesar dengan luasan mencapai 48 079.40 ha atau 14.59% luas wilayah Kabupaten Jember, sedangkan luasan terbesar selanjutnya ialah hutan lindung dengan luasan 39 504.40 ha atau 11.99% luas total wilayah Kabupaten Jember dan luas kawasan hutan yang terendah ialah hutan produksi dengan luas 32 020.74 ha dengan persentase sebesar 9.72% luas wilayah Kabupaten Jember. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaraman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU. 41 Tahun 1999). Hutan konservasi di Kabupaten Jember dikelola oleh dua lembaga yaitu Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) dan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jember. Taman Nasional Meru Betiri mengelola kawasan seluas 58 000 ha yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Jember seluas 37 585 ha (Taman Nasional Meru Betiri 2013). Hutan Konservasi di Kabupaten Jember juga dikelola oleh BKSDA Jember dengan luasan 10 494.4 ha, kawasan konservasi BKSDA tertera pada Tabel 9. Tabel 9. Kawasan konservasi BKSDA Kabupaten Jember No Nama Kawasan Luas (ha) Keterangan 1 Cagar Alam Curah Manis Sempolan 17.30 2 Cagar Alam Nusa Barong 6 100.00 3 Cagar Alam Watangan Puger 2.10 4 Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang 4 375.00 Dari Luas Total Selatan 14 177 ha Total 10 494.40 Sumber: BKSDA Jember 2015
Cagar Alam Nusa Barong memiliki areal paling luas diantara kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Jember di wilayah administratif Kabupaten Jember dengan luas 6 100.00 ha dan luasan terluas kedua ialah Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang Selatan dengan luas sebesar 4 375.00 ha dari luas 14 177 ha. Kawasan hutan selanjutnya ialah kawasan hutan dengan fungsi pokok produksi dan lindung. Hutan produksi merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan, sedangkan hutan lindung merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ( Pasal 1 UU. 41 Tahun 1999). Kawasan
10
hutan dengan fungsi lindung dan fungsi produksi dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember dengan luas total 71 525.14 ha. KPH Jember memiliki tiga kelas perusahaan diantaranya ialah kelas perusahaan jati, kelas perusahaan mahoni dan kelas perusahaan pinus. Luas kawasan hutan yang dikelola KPH Jember berdasarkan kelas perusahaan tertera pada Tabel 10: Tabel 10. Luas kawasan hutan KPH Jember No BKPH Kawasan Hutan (ha) Hutan Produksi Hutan Lindung 1. Kelas Perusahaan Jati 13 929.70 14 564.60 1. BKPH Ambulu 5 492.70 5 493.00 2. BKPH Mayang 4 755.70 6 667.70 3. BKPH Wuluhan 3 681.30 2 403.90 2. Kelas Perusahaan Mahoni 10 889.24 13 836.30 1. BKPH Lereng Yang Barat 8 596.83 1 509.90 2. BKPH Lereng Yang Timur 2 292.41 12 326.40 3. Kelas Perusahaan Pinus 7 201.80 11 103.50 1. BKPH Sempolan 3 739.10 7 619.00 2. BKPH Sumberjambe 3 462.70 3 484.50 Total 32 020.74 39 504.40 Sumber: KPH Jember 2015
Kelas perusahaan jati merupakan kelas perusahaan terluas jika dibandingkan dengan kelas perusahaan lain baik berdasarkan kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi maupun kawasan hutan dengan fungsi perlindungan terhadap pencegahan banjir, pengendalian erosi dan sebagai pengatur tata air (hidrologi). Selanjutnya kelas perusahaan yang memiliki wilayah terluas kedua ialah kelas perusahaan mahoni dan yang terakhir ialah kelas perusahaan pinus. Sedangkan berdasarkan luasan BKPH, BKPH yang memiliki kawasan hutan dengan fungsi produksi terluas ialah BKPH Lereng Yang Barat yang terletak di kelas perusahaan mahoni dengan memiliki luasan 8 596.83 ha, sedangkan BKPH terluas pada kawasan hutan dengan fungsi perlindungan ialah BKPH Lereng Yang Timur dengan luasan mencapai 12 326.40 ha.
Potensi Sumber Daya Hutan Kayu Kabupaten Jember Kayu merupakan manfaat hutan yang yang secara langsung dapat dinikmati oleh manusia. Manfaat kayu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan rumah dan sebagai bahan baku perkakas (Djajapertjunda dan Djamhuri 2013). Potensi kayu di Kabupaten Jember terdapat di kawasan hutan atau hutan negara dan terdapat di luar kawasan hutan atau hutan rakyat. Berikut perkembangan produksi kayu di Kabupaten Jember: Hutan Negara Kayu merupakan produk yang dihasilkan oleh hutan. Hutan negara di Kabupaten Jember yang dikelola oleh KPH Jember menghasilkan beberapa jenis kayu. Perkembangan produksi KPH Jember tertera pada tabel 11.
11
Tabel 11. Produksi kayu KPH Jember Jenis Kayu Produksi Kayu / Tahun (m3) 2010 2011 2012 2013 Jati 9 406.17 13 554.33 16 454 12 596.18 Mahoni 7 345.89 7 439.29 13 827 22 241.58 Pinus 4 250.92 8 542.07 12 396 17 177.89 Damar 0.00 347.77 8 50.58 Sengon 508.16 2 757.91 3 698 143.08 Rimba 116.76 1 061.43 4 964 1 549.01 Campuran Total 21 627.90 33 729.80 51 347 53 758.32 Persen Peningkatan 55.95 52.23 4.70 (%)
2014 24 240.42 14 129.12 12 587.28 1 571.45 388.75 1 838.53 54 755.55 1.85
Sumber: KPH Jember 2015
Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, jenis kayu yang menjadi andalan KPH Jember ialah Jati, Mahoni dan Pinus. Jenis Jati, Mahoni dan Pinus memiliki produksi yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 produksi kayu KPH Jember terus mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 55.95%, Peningkatan tersebut dari 21 627.90 m3 pada tahun 2010 menjadi 33 729.80 m3 pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 12 101.90 m3. Meskipun setiap tahunnya produksi kayu mengalami peningkatan namun persentase peningkatan tersebut mengalami penurunan. Hutan Rakyat Hutan rakyat di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun mengalami peningkatan produksi hal ini merupakan bentuk semangat masyarakat Kabupaten Jember untuk membangun hutan rakyat dan bentuk kepercayaan masyarakat dalam menyokong ekonomi rumah tangga. Jenis kayu yang diminati oleh masyarakat Kabupaten Jember ialah sengon. Perkembangan produksi hutan rakyat Kabupaten Jember tertera pada Tabel 12. Tabel 12. Produksi kayu hutan rakyat Jenis Kayu Produksi Kayu / Tahun (m3) 2012 2013 Jati 5 019.20 6 893.40 Mahoni 3 858.97 7 085.54 Sengon 191 438.43 314 854.76 Rimba Campuran 19 307.92 4 366.27 Total 219 624.52 333 199.97 Persen Peningkatan (%) 51.71
2014 10 942.22 11 831.18 355 484.50 9 713.60 387 971.50 16.43
Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember 2015
Produksi kayu hutan rakyat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat dari tabel diatas dalam kurun waktu 2012 – 2014, peningkatan sebesar 113 575.45
12
m3 terjadi pada tahun 2013 atau sebesar 51.71% dari tahun sebelumnya sedangkan peningkatan tahun 2014 mengalami penurun peningkatan yaitu hanya meningkat 16.43% atau hanya meningkat 54 771.53 m3 dari tahun 2013. Jenis kayu yang paling diminati untuk di tanam di hutan rakyat ialah jenis kayu sengon.
Potensi Sumber Daya Hutan Non Kayu Kabupaten Jember Hasil hutan non kayu atau hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon (Djajapertjunda dan Djamhuri 2013). Terdapat beberapa potensi hasil hutan bukan kayu yang terdapat di Kabupaten Jember diantaranya ialah getah pinus, kopi, hutan wisata dan Taman Nasional Meru Betiri. Getah Pinus Getah pinus merupakan salah satu potensi hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan oleh KPH Jember. Terdapat tiga BKPH yang menghasilkan getah pinus diantaranya ialah BKPH Lereng Yang Barat, BKPH Sempolan dan BKPH Sumberjambe. Perkembangan produksi getah pinus di Kabupaten Jember tertera pada Tabel 13. Tabel 13. Produksi getah pinus KPH Jember BKPH Produksi/Tahun (kg) 2010 2011 2012 2013 Lereng Yang 104 649 184 086 113 270 99 978 Barat Sempolan 1 805 885 1 411 249 1 240 704 1 033 582 Sumberjambe 1 214 216 2 515 100 2 316 947 2 003 755 Total 3 124 795 4 110 435 3 670 921 3 137 315
2014 124 089 1 824 516 963 055 2 911 660
Sumber: KPH Jember 2015
Terlihat dari tabel diatas bahwa produksi getah pinus KPH Jember selama kurun waktu 2010–2014 fluktuatif. Produksi pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 4 110 435 kg yang sebelumnya pada tahun 2010 hanya berproduksi 3 124 795 kg namun peningkatan pada tahun 2011 menjadi puncak produksi getah pinus, pada tahun selanjutnya terus menerus mengalami penurunan. Kopi Hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan oleh KPH Jember tidak hanya berupa getah pinus akan tetapi potensi lain hasil hutan bukan kayu KPH Jember ialah kopi. Perkembangan produksi kopi di KPH Jember tertera pada Tabel 14. Tabel 14. Produksi kopi KPH Jember Tahun Produksi (kg) 2011 6 288 2012 7 771 2013 8 895 2014 13 050 Sumber: KPH Jember 2015
Jumlah Peningkatan (kg) 1 483 1 124 4 155
13
Berdasarkan tabel diatas, produksi kopi KPH Jember setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan paling tajam ialah pada tahun 2014 mencapai peningkatan 4 155 kg dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi kopi di KPH Jember ini berbanding terbalik dengan produksi getah pinus yang fluktuatif dan mengalami penurun terus-menerus pada 2012 sampai dengan 2014. Hutan Wisata Masyarakat yang bekerja di kota dengan lingkungan hidupnya sudah penuh polusi sangat mendambakan menemukan tempat udara yang segar, dengan situasi seperti ini peranan hutan dibidang rekreasi sangat terasa (Djajapertjunda dan Djamhuri 2013). Kawasan hutan lindung yang menawarkan keindahan alam mampu menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu kawasan lindung yang memiliki potensi tersebut ialah Pantai Putih Malikan Kabupaten Jember (PAPUMA). Jumlah pengunjung Pantai Putih Malikan setiap tahunnya tertera pada Gambar 2. Pengunjung 400000 300000 200000
181758
213572
233409
249426
2011
2012
2013
298730
100000 0 2010
2014
Pengunjung
Gambar 2. Jumlah pengunjung PAPUMA (KBM Wijasling Tanjung PAPUMA 2015) Berdasarkan grafik diatas, jumlah pengunjung hutan wisata Pantai Putih Malikan dari tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan secara terus menerus, jumlah pengunjung tahun 2010 sebanyak 181 758 pengunjung menjadi 298 730 pengunjng pada tahun 2014. Peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya menjadi indikator bahwa Pantai Putih Malikan diminati oleh wisatawan, akan tetapi promosi Pantai Putih Malikan perlu ditingkatkan agar jumlah pengunjung dari luar Kabupaten Jember terus menerus mengalami peningkatan. Pantai Putih Malikan berkontribusi terhadap pendapatan daerah berupa pembayaran pajak hiburan dan pajak parkir kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember. Pasal 21 dan Pasal 52 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan besar kontribusi pajak hiburan dan pajak parkir ialah 10% dari penjualan tiket masuk pada pajak hiburan ketangkasan dan 20% dari pajak parkir kendaraan. Data sekunder besarnya pajak yang dibayarkan KBM Wijasling Pantai Putih Malikan yang berhasil dikumpulkan ialah hanya pada tahun 2014, data sekunder besarnya pajak yang dibayarkan pada tahun 2007 – 2013 sudah tercampur dengan pajak hiburan lainnya seperti pajak hiburan tontonan film, pajak hiburan pagelaran seni dan lain sebagainya sehingga data tersebut tidak bisa ditelusuri.
14
Wisata Alam Taman Nasional Meru Betiri Hutan konservasi di Kabupaten Jember memiliki potensi sebagai tempat rekreasi, pendidikan dan penelitian. Jumlah pengunjung Taman Nasional Meru Betiri dari pintu masuk Ambulu Kabupaten Jember setiap tahunnya tertera pada Tabel 15. Tabel 15. Pengunjung Taman Nasional Meru Betiri pintu Kabupaten Jember Tahun Pengunjung (orang) Rekreasi Pendidikan Penelitian Total 2008 606 817 0 1 423 2009 816 1 250 0 2 066 2010 1 089 1 401 0 2 490 2011 979 1 807 0 2 786 2012 573 1 262 12 1 847 2013 1 405 1 560 5 2 970 2014 1 662 1 798 6 3 466 Sumber: Taman Nasional Meru Betiri 2015
Taman Nasional Meru Betiri pintu masuk Kabupaten Jember yang dijadikan andalan oleh pihak Taman Nasional Meru Betiri ialah wisata alam Pantai Bandealit yang memiliki pesona sunrise dan sunset yang sangat indah sehingga mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi pantai tersebut. Berdasarkan Tabel 15 diatas terlihat bahwa pengunjung Taman Nasional Meru Betiri pintu masuk Kabupaten Jember setiap tahunnya terjadi peningkatan kecuali pada tahun 2012 mengalami penurun, Penurunan pengunjung dari 2 786 pengunjung pada tahun 2011 menjadi 1 847 pengunjung pada tahun 2012 atau berkurang sebesar 939 pengunjung. Pengunjung yang mendominasi ialah pengunjung terkait pendidikan dan rekreasi, kunjungan terkait penelitian sangat minim, hal ini menjadi indikasi bahwa informasi ilmiah dari Taman Nasional Meru Betiri sangat minim, perlu adanya penelitian-penelitian di Taman Nasional Meru Betiri agar memberi informasi ilmiah pada masyarakat dan berpeluang mendapatkan temuan baru sehingga mampu berpotensi mengundang jumlah pengunjung berdatangan. Taman Nasional Meru Betiri secara ekonomis sudah tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jember. Hasil penjualan tiket masuk Taman Nasional Meru Betiri pada tahun 2007 – 2014 disetorkan 100% kepada pemerintah pusat. Hasil penjualan tiket masuk Taman Nasional Meru Betiri sebelum tahun 2007 di bagi dengan persentase 40% untuk pemerintah daerah Kabupaten Jember, 30% untuk pemerintah provinsi Jawa Timur, 15% untuk Dirjen PHKA (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) dan 15% BUN (Bendaharawan Umum Negara).
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam menjalankan program-program dalam pelaksanaan desentralisasi yang telah direncanakannya menggunakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
15
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (Pasal 1 UU. 33 Tahun 2004). Pasal 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri tiga sumber peneriman daerah diantaranya ialah: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Sumber pendapatan daerah dari tiga sumber penerimaan daerah memiliki komposisi pendapatan yang berbeda-beda. Jumlah komposisi dalam kurun waktu 2007–2014 tertera pada Tabel 16. Tabel 16. Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Jember No Sumber Pendapatan Komposisi Pendapatan 1.
2.
3.
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Jumlah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Lain-Lain Pendapatan Pendapatan Hibah Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyusuain Otonomi Khusus Dana Darurat Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lain Dana Bagi Hasil Retribusi Jumlah Jumlah Komposisi
Jumlah Jenis Pendapatan 10 35 5 6 56 4 8 1 16 29 2 6 10 1 1 3 23 108
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2015
Pendapatan daerah Kabupaten Jember terdiri dari 108 komposisi atau jenis pendapatan. Sumber pendapatan daerah yang mendominasi berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah komposisi sebanyak 56 jenis pendapatan. Jumlah komposisi pendapatan daerah terbanyak ialah Retribusi Daerah dengan jumlah sebanyak 35 komposisi pendapatan. Sumber dan komposisi pendapatan daerah Kabupaten Jember secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5. Besar realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember berdasarkan sumber pendapatan selama kurun waktu 2007–2014 dan grafik perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 17 dan Gambar 3.
136 470 706 867.88
135 022 286 377.97
153 802 037 792.42
182 494 390 158.79
255 804 775 083.72
308 383 350 304.68
441 605 617 222.69
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2015
78 000 265 431.68
2007
Pendapatan Asli Daerah
1 746 847 365 217.00
1 588 889 984 736.00
1 484 110 400 708.00
1 250 834 951 524.00
1 130 522 874 074.00
1 085 595 479 231.00
1 071 183 738 010.00
982 794 847 439.00
Dana Perimbangan
Tabel 17. Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember Tahun Pendapatan (Rp)
610 159 181 762.00
469 097 504 490.00
406 175 043 069.00
448 954 440 924.00
258 531 190 807.00
117 960 906 338.00
73 120 126 807.00
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 49 762 815 458.00
2 798 612 164 201.69
2 366 370 839 530.68
2 146 090 218 860.72
1 882 283 782 606.79
1 542 856 102 673.42
1 338 578 671 946.97
1 280 774 571 684.88
1 110 557 928 328.68
Total Pendapatan Daerah (Rp)
16
17
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 3.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 500.000.000.000,00 0,00 2007
2008
PAD
2009 DP
2010 LLPD
2011
2012
2013
2014
PD
Gambar 3. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Jember Terlihat dari tabel dan grafik diatas bahwa pendapatan daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2007–2014 terus menerus mengalami peningkatan. Sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar pada kurun waktu 20072014 ialah Dana Perimbangan sedangkan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terendah pada kurun waktu 2007–2009 ialah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan pada kurun waktu 2010–2014 ialah Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember lebih kecil kontribusinya dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Baihaqi 2011).
Pendapatan Daerah Sektor Kehutanan Kabupaten Jember Sektor kehutanan berperan dalam masa awal pembangunan di Indonesia (Suhendang 2013). Kontribusi hutan sangat penting dalam modal untuk melaksanakan pembangunan bangsa Indonesia secara berkelanjtan. Modal untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari hasil ekspor sumber daya alam Indonesia seperti minyak bumi, gas, barang tambang selain bumi dan gas dan hasil hutan terutama kayu (Suhendang 2013). Kontribusi hutan tidak hanya mampu menambah pendapatan pemerintah pusat akan tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah daerah seperti berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jember. Sektor kehutanan Kabupaten Jember memiliki peran dalam menambah pendapatan daerah Kabupaten Jember. Peran tersebut ada pada ketiga sumber pendapatan, baik pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun LainLain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan yang termasuk ke dalam pendapatan sektor kehutanan dari Pendapatan Asli Daerah ialah Retribusi Izin Penebangan
18
Pohon di Luar Kawasan Hutan (Hutan Rakyat), sedangkan pendapatan sektor kehutanan yang termasuk kedalam Dana Perimbangan ialah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari kawasan hutan produksi dan yang termasuk pendapatan yang termasuk kedalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ialah Sumbangan Pihak Ketiga dari Penjualan Jati (Bagi Hasil Retribusi Penjualan Kayu Jati) yang berasal dari Divisi Komersial Kayu Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Retribusi Izin Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Hutan di luar kawasan hutan atau lebih dikenal dengan hutan rakyat tidak hanya memiliki manfaat secara ekologis akan tetapi juga mampu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah seperti peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Jember dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan Retribusi Izin Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan tertera pada Tabel 18. Tabel 18. Pendapatan retribusi izin penebangan pohon di luar kawasan hutan Tahun RIPP (Rp) Kontribusi (%) PAD PD 2007 35 130 350.00 0.04504 0.00316 2008 35 036 750.00 0.02567 0.00274 2009 2 794 950.00 0.00207 0.00021 Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2015
Terlihat dari tabel diatas bahwa kontribusi Retribusi Izin Penebangan Pohon berkisar antara 0.00207%-0.04504% terhadap PAD dan 0.00021%-0.00316% terhadap Pendapatan Daerah, angka ini tergolong kecil dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2010–2014 Retribusi Izin Penebangan Pohon tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena perubahan kebijakan daerah atau Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati. Pada tahun 2007–2009 yang menjadi dasar hukum Retribusi Izin Penebangan Pohon ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengendalian Penebangan Pohon yang Tumbuh di Luar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Jember dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 70 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 1997. Sedangkan pada tahun 2009 – 2014 yang menjadi dasar hukum ialah tiga Peraturan, tiga peraturan tersebut diantaranya ialah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember, meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah ini akan tetapi Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penebangan pohon atau Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2002 masih berlaku. Peraturan yang menjadi dasar hukum selanjutnya ialah Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, dalam peraturan ini memerintahkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember untuk bertanggung jawab menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008. Peraturan selanjutnya terkait diberhentikannya Retribusi Izin Penebangan Pohon ini ialah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember, pada peraturan pelaksanaan ini sudah tidak disebutkan tarif retribusi izin penebangan
19
pohon yang disebutkan mekanisme mendapatkan izin penebangan pohon atau memperoleh Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat - Kayu Rakyat (SKSKB-KB) atau Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) sehingga dalam menebang pohon yang terletak di hutan rakyat tidak dikenakan retribusi lagi. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Hutan negara memiliki peran penting dalam menambah kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hutan rakyat atau hutan hak memberikan kontribusi dalam bentuk retribusi ke sumber Pendapatan Asli Daerah, lain halnya dengan hutan negara yang memberikan kontribusi melalui sumber Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang tercantum dalam UU. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan. Presentase Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Provisi Sumber Daya Hutan dibagi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan presentase 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah. Selanjutnya 80% dibagi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi, dengan rincian 16% untuk Pemerintah Provinsi, 32% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten penghasil dan 32% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dalam satu Provinsi. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tertera pada Tabel 19. Tabel 19. Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kabupaten Jember Tahun PSDH (Rp) Kontribusi (%) DP PD 2007 834 279 963.00 0.08489 0.07512 2008 1 360 421 112.00 0.12700 0.10622 2009 641 302 361.00 0.05907 0.04791 2010 796 385 587.00 0.07044 0.05162 2011 1 400 146 480.00 0.11194 0.07439 2012 1 846 285 164.00 0.12440 0.08603 2013 1 390 450 317.00 0.08751 0.05876 2014 2 438 338 972.00 0.13959 0.08713 Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2015
Dalam kurun waktu 2007–2014 penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan fluktuatif, begitu juga dengan kontribusinya terhadap Dana Perimbangan maupun Pendapatan Daerah penyebabnya ialah PSDH yang diterima oleh Pemerintah Daerah tergantung dari PSDH yang dikeluarkan oleh KPH Jember. PSDH yang dikeluarkan oleh KPH Jember dalam kurun waktu lima tahun tertera pada Tabel 20. Tabel 20. Realisasi PSDH yang dikeluarkan KPH Jember Tahun PSDH yang Dikeluarkan (Rp) 2010 1 964 868 613.00 2011 3 428 221 371.00 2012 5 146 936 873.00 2013 3 246 201 791.00 2014 4 053 259 340.00 Sumber: KPH Jember 2015
20
Terlihat dari tabel diatas Realisasi PSDH yang dikeluarkan KPH Jember dalam kurun waktu 2010–2014 fluktuatif. Realisasi PSDH yang dikeluarkan oleh KPH Jember terjadi penurunan pada tahun 2013 hal ini sama dengan penurunan penerimaan PSDH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Penurunan ini dipengaruhi oleh produksi kayu KPH Jember, meskipun dalam kurun waktu 2010– 2014 produksi kayu KPH Jember terus menerus mengalami peningkatan akan tetapi jenis kayu Jati di KPH Jember pada tahun 2013 mengalami penurunan produksi sebesar 3 857.82 m3, kayu Jati memiliki daya jual yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis kayu lain yang ada di KPH Jember sehingga hal ini juga sangat berpengaruh terhadap realisasi PSDH yang dikeluarkan oleh KPH Jember dan secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan PSDH oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Sumbangan Pihak Ketiga Dari Penjualan Kayu Jati / Dana Bagi Hasil Retribusi Penjualan Kayu Jati Kabupaten Jember Terdapat penerimaan berupa sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi penerimaan provinsi dan jika sumbangan tersebut berupa barang maka dimasukkan dalam inventaris milik pemerintah provinsi (Peratutran Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2004). Sumbangan pihak ketiga dari penjualan Kayu jati atau dana bagi hasil retribusi penjualan kayu jati ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 41 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang telah direvisi dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penerimaan Subangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Pehutani Unit II Jawa Timut. Besaran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi ini tergantung dari kesepakatan bersama antara Perum Perhutani Unit Jawa Timur dan Mitra Kerja Perum Perhutani Unit II Jawa Timur (Para Pembeli Kayu) dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 41 Tahun 2011). Hasil penerimaan yang disetorkan pihak ketiga ke kas pemerintah daerah provinsi Jawa Timur nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebesar 30% dengan pertimbangan pembagian 15% berdasarkan potensi dan 15% selanjutnya berdasarkan pemerataan (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 41 Tahun 2011). Besaran yang di terima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2007 – 2014 tertera pada Tabel 21. Tabel 21. Pendapatan sumbangan pihak ketiga dari penjualan kayu jati Tahun SPK (Rp) Kontribusi (%) LLPD PD 2007 63 403 608.00 0.12741 0.00571 2008 70 901 157.00 0.09697 0.00554 2009 99 195 187.00 0.08409 0.00741 2010 49 449 733.00 0.01913 0.00321 2011 162 186 703.00 0.03613 0.00862
21
Tahun 2012 2013 2014
SPK (Rp) 156 292 648.00 167 462 203.00 343 816 978.00
Kontribusi (%) LLPD PD 0.03848 0.00728 0.03570 0.00708 0.05635 0.01229
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2015
Dalam kurun waktu 2007–2014 penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga Dari Penjualan Kayu Jati ini sangat fluktuatif begitu juga dalam hal kontribusi terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun Pendapatan Daerah penyebabnya ialah sumbangan pihak ketiga dari penjualan kayu jati ini bergantung dari hasil kesepakatan antara pihak Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dengan Mitra Kerja Perum Perhutani Unit II Jawa Timur (Para Pembeli Kayu) mengenai berapa besaran yang akan disumbangkan kepada pemerintah daerah.
Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten Jember Terdapat tiga jenis pendapatan sektor kehutanan, ketiganya tersebar kedalam ketiga sumber pendapatan daerah Kabupaten Jember diantaranya Retribusi Izin Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang masuk ke dalam Dana Perimbangan (DP) dan Sumbangan Pihak Ketiga dari Penjualan Kayu Jati (Dana Bagi Hasil Retribusi Penjualan Kayu Jati) yang masuk ke dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Total pendapatan sektor kehutanan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah tertera pada Tabel 22. Tabel 22. Pendapatan sektor kehutanan Kabupaten Jember Tahun Sektor Kehutanan 2007 932 813 921.00 2008 1 466 359 019.00 2009 743 292 498.00 2010 845 835 320.00 2011 1 562 333 183.00 2012 2 002 577 812.00 2013 1 557 912 520.00 2014 2 782 155 950.00
Kontribusi (%) 0.08400 0.11449 0.05553 0.05482 0.08300 0.09331 0.06584 0.09941
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2015
Pendapatan sektor kehutanan dalam kurun waktu 2007–2014 tergolong fluktuatif begitu juga berdasarkan segi kontribusi terhadap pendapatan daerah tergolong fluktuatif. Perkembangan kontribusi sektor kehutanan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.
22
Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten Jember 0,14000 0,12000 0,10000 0,08000 0,06000 0,04000 0,02000 0,00000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gambar 4. Perkembangan kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Jember Terlihat dari grafik diatas kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah berkisar diantara 0.05482%–0.11449%. Persentase tergolong kecil dan fluktuatif. Presentase kontribusi yang kecil dan fluktuatif tergantung dari sumber daya hutan seperti produksi hasil kawasan hutan yang di kelola oleh KPH Jember, selain hal tersebut faktor lainnya ialah jumlah sumbangan pihak ketiga dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur beserta mitra kerjanya yang disumbangkan kepada pemerintah daerah. Faktor kebijakan daerah juga memiliki peran penting dalam penambahan pendapatan sektor kehutanan dan kontribusi sektor kehutanan. Pada tahun 2008–2009 terdapat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menghapus Retribusi Izin Penebangan Pohon sehingga kontribusi sektor kehutanan pada tahun 2010 terhadap PAD turun drastis.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Pendapatan daerah Kabupaten Jember yang termasuk ke dalam sektor kehutanan dalam kurun waktu 2007–2014 diantaranya ialah retribusi ijin penebangan pohon di luar kawasan hutan, provisi sumber daya hutan (PSDH) dan sumbangan pihak ketiga dari penjualan kayu jati (dana bagi hasil retribusi penjualan kayu jati). Ketiga jenis pendapatan sektor kehutanan tersebut memiliki kontribusi di setiap tahunnya kecuali retribusi ijin penebangan pohon di luar kawasan hutan yang hanya berkontribusi dalam kurun waktu 2007–2009 penyebabnya ialah terdapat perubahan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan mekanisme ijin penebangan pohon di luar kawasan hutan. 2. Kontribusi sektor kehutanan terdapat di ketiga sumber pendapatan daerah Kabupaten Jember dan memiliki presentase yang sangat kecil yaitu diantara 0.05482%–0.11449% dan perkembangan setiap tahunnya fluktuatif. Besar nilai pendapatan sektor kehutanan ini bergantung dari produksi hasil hutan
23
seperti produksi hasil hutan kayu yang ada di hutan produksi dan bergantung dari pemberian atau sumbangan pihak ketiga (Perhutani dan mitra kerjanya) dalam memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah. Saran 1. Pengembangan potensi hutan yang mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jember agar mampu meningkatkan nilai kontribusi sektor kehutanan di Kabupaten Jember 2. Penelitian lanjut mengenai potensi hutan khususnya hutan wisata alam dan nilai ekonominya di Kabupaten Jember 3. Penelitian lanjut di daerah lain agar mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan daerah khususnya kebijakan mengenai sektor kehutanan
DAFTAR PUSTAKA Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu [Jurnal Akuntansi] Vol. 1 No. 3 246 – 266. Bengkulu (ID): Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. [Bapekab. Jember] Badan Perencanaan Kabupaten Jember. 2014. Profil Hasil Pembangunan Kabupaten Jember. Jember (ID): Bapekab Jember. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Distribusi Produk Domestik Bruto seri 2010 Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen). http://bps.go.id [diakses pada 8 Desember 2015 14.13] [BKSDA Jember] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Jember. 2015. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja Bidang KSDA Wilayah III Jember Yang Masuk Kabupaten Jember. Jember (ID): BKSDA Wilayah III Jember. [BPS Jember] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2010. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Kabupaten Jember Tahun 1961 – 2010. http://jemberkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/55 [diakses pada 24 November 2015; 10:21]. [BPS Jember] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2015. Kabupaten Jember Dalam Angka Jember In Figures 2015. Jember (ID): BPS Jember. [BPS Jember] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2014. Jember (ID): BPS Jember. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. 2015. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2007 – 2014. Jember (ID): Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember. 2015. Data Statistik Produksi Hutan Rakyat Jember. Jember (ID): Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Djajapertjunda S, Djamhuri E. 2013. Hutan dan Kehutanan Indonesia Dari Masa Ke Masa. Bogor (ID): IPB Press. Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Jakarta (ID): Bumi Aksara.
24
[KBM Wijasling Tanjung Papuma Jember] Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata Jasa Lingkungan Tanjung Pantai Putih Malikan Kabupaten Jember. 2015. Jumlah Pengunjung 2010 – 2014. Jember (ID): KBM Wijasling Papuma Jember. [KPH Jember] Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Jember. 2015. Data Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) KPH Jember. Jember (ID): KPH Jember. [KPH Jember] Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Jember. 2015. Evaluasi Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2014 KPH Jember. Jember (ID): KPH Jember. [KPH Jember] Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Jember. 2015. Laporan Kemajuan Produksi Non Kayu Tahun 2010 – 2014. Jember (ID): KPH Jember. [KPH Jember] Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Jember. 2015. Produksi Kopi Tahun 2011 – 2014. Jember (ID): KPH Jember. [KPH Jember] Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Jember. 2015. Rekapitulasi Laporan Bidang Tebangan 2010 – 2014. Jember (ID): KPH Jember. Pemerintah Kabupaten Jember. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember. Jember (ID): Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabuapaten Jember. Jember (ID): Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember. 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Jember. Jember (ID): Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jember (ID): Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2004. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Surabaya (ID): Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2011 TentangPeneriman Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Dari Perum Perhutani Unit II Jawa TImur. Surabaya (ID): Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Republik Indonesia.1999. Undang Undang Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta (ID): Pemerintah Republik Indonesia. Suhendang E. 2013. Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor (ID): IPB Press. Taman Nasional Meru Betiri. 2015. Data Jumlah Pengunjung Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2008 – 2014. Jember (ID): Taman Nasional Meru Betiri.
25
Taman Nasional Meru Betiri. 2013. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri Periode 2015 – 2024 Kabupaten Jember – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Jember (ID): Taman Nasional Meru Betiri. Wahyono S, Shalahuddin L. 2010. Direktori Penelitian Asing di Indonesia. Jakarta (ID): Sekretariat Perizinan Penelitian Asing 2011 Biro Hukum dan Humas, Kementrian Riset dan Teknologi.
26
LAMPIRAN
27
Lampiran 1. Luas menurut kecamatan No Kecamatan Luas Wilayah (km2) 1 Kencong 65.92 2 Gumukmas 82.98 3 Puger 148.99 4 Wuluhan 137.18 5 Ambulu 104.56 6 Tempurejo 524.46 7 Silo 309.98 8 Mayang 63.78 9 Mumbulsari 95.13 10 Jenggawah 51.02 11 Ajung 56.61 12 Rambupuji 52.80 13 Balung 47.12 14 Umbulsari 70.52 15 Semboro 44.43 16 Jombang 54.30 17 Sumberbaru 166.37 18 Tanggul 199.99 19 Bangsalsari 175.28 20 Panti 160.71 21 Sukorambi 60.63 22 Arjasa 43.75 23 Pakusari 29.11 24 Kalisat 53.48 25 Ledokombo 146.92 26 Sumberjambe 138.24 27 Sukowono 44.04 28 Jelbuk 65.06 29 Kaliwates 24.94 30 Sumbersari 37.05 31 Patrang 36.99 Kabupaten Jember 3 293.34 Sumber: BPS Jember 2015
Persentase (%) 2.00 2.52 4.52 4.17 3.17 5.92 9.41 1.94 2.89 1.55 1.72 1.60 1.43 2.14 1.38 1.65 5.05 6.07 5.32 4.88 1.84 1.33 0.88 1.62 4.46 4.20 1.34 1.98 0.76 1.12 1.12 100
28
Lampiran 2. Banyaknya kelurahan/desa, dusun, RW dan RT menurut kecamatan No Kecamatan Desa / Dusun RW RT Kelurahan 1 Kencong 5 24 123 526 2 Gumukmas 8 24 159 453 3 Puger 12 37 288 658 4 Wuluhan 7 25 126 719 5 Ambulu 7 27 200 637 6 Tempurejo 8 29 109 441 7 Silo 9 41 213 622 8 Mayang 7 24 109 347 9 Mumbulsari 7 26 86 463 10 Jenggawah 8 36 97 536 11 Ajung 7 33 113 491 12 Rambupuji 8 42 150 517 13 Balung 8 27 110 368 14 Umbulsari 10 28 153 450 15 Semboro 6 14 114 326 16 Jombang 6 17 134 402 17 Sumberbaru 10 36 166 599 18 Tanggul 8 24 140 507 19 Bangsalsari 11 41 253 569 20 Panti 7 29 91 423 21 Sukorambi 5 16 78 258 22 Arjasa 6 25 64 249 23 Pakusari 7 26 96 293 24 Kalisat 12 53 151 473 25 Ledokombo 10 38 147 422 26 Sumberjambe 9 58 103 426 27 Sukowono 12 27 142 403 28 Jelbuk 6 42 78 236 29 Kaliwates 7 32 152 490 30 Sumbersari 7 33 152 505 31 Patrang 8 38 119 404 Jember 248 972 4 216 14 213 Sumber: BPS Jember 2015
Retribusi Daerah
Lampiran 3. Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Jember No Sumber Pendapatan Daerah Komposisi Pendapatan 1. Pendapan Asli Daerah Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C / Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum / Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan 6. Retribusi Pelayanan Pasar 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penyedotan dan Penyediaan Kakus 10. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Pendapatan
29
No
Sumber Pendapatan Daerah
Komposisi Pendapatan
Jenis Pendapatan 12. Retribusi Sewa Rumah Dinas Guru / Karyawan Pemda 13. Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten 14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 15. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 16. Retribusi Tempat Pelelangan 17. Retribusi Terminal 18. Retribusi Tempat Khusus Parkir 19. Retribusi Tempat Penginapan/Villa 20. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 21. Retribusi Tempat Rekreasi 22. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 24. Retibusi Izin Gangguan 25. Retribusi Izin Trayek 26. Retribusi Izin Usaha Perikanan 27. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 28. Retribusi Izin Penebangan Pohon di Luar Kawasan Hutan 29. Retribusi Izin Pengelolaan Pertambangan dan Energi 30. Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 31. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 32. Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) 33. Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi 34. Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) 35. Retribusi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
30
2.
No
Dana Perimbangan
Sumber Pendapatan Daerah
Dana Alokasi Umum
Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Komposisi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.
3.
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
Jenis Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perusahaan Daerah Perkebunan PT. Bank Jatim Perusahaan Daerah Apotik Perusahaan Daerah Patra Bumi Argopuro Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Fasilitas Sosial dan Umum Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) Penerimaan Lain-Lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 29 WPOP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil Cukai Tembakau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap / Landrent Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi Pungutan Pengusahaan Perikanan Pungutan Hasil Perikanan Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Alam Pertambangan Panas Bumi Dana Alokasi Umum (DAU)
31
3.
No
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Sumber Pendapatan Daerah
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
Pendapatan Hibah
Komposisi Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Jenis Pendapatan 1. DAK Bidang Pendidikan 2. DAK Bidang Kesehatan 3. DAK Bidang Pelayanan Rujukan 4. DAK Bidang Pelayanan Dasar 5. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 6. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 7. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi 8. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 9. DAK Bidang Pertanian 10. DAK Bidang Lingkungan Hidup 11. DAK Bidang Keluarga Berencana 12. DAK Pelayanan Bidang Farmasi 13. DAK Bidang Perdagangan 14. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 15. DAK Bidang Kehutanan 16. DAK Perumahan dan Pemukiman 1. Pendapatan Hibah Dari PT. ASKES 2. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan (ABT/AP) 5. Pajak Air Permukaan 6. Pajak Rokok 1. Dana Penyusuaian Tunjangan Pendidikan 2. Pendapatan DP Tambahan Penghasilan Guru PNS 3. Pendapatan Tunjangan Profesi Guru PNSD
32
Sumber Pendapatan Daerah
Komposisi Pendapatan
Dana Darurat Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemda Lain Dana Bagi Hasil Retribusi
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2015
No
1. Dana Bagi Hasil Retribusi IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) 2. Dana Bagi Hasil dari Bea Tera Kemeterologian 3. Dana Bagi Hasil Retribusi Penjualan Kayu Jati / Sumbangan Pihak Ketiga dari Penjualan Jati
1. Dana Penanggulangan Korban Bencana 1. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jatim
Jenis Pendapatan 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 5. Danan Percepatan Pemb. Infra. Prasarana Daerah (Pelayanan Kesehatan Rujukan) 6. Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Pendidikan 7. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (Jalan dan Jembatan) 8. Dana Alokasi Cukai 9. Dana Insentif Daerah 10. Dana LOAN WISMP 2
33
34
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jember pada tanggal 12 Juni 1993 dari pasangan Sunyoto dan Juarni. Penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara. Tahun 2011 penulis lulus dari SMA Nurul Islam (NURIS) Jember dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) di Departemen Manajemen Hutan melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dengan sponsor Kementerian Agama RI atau lebih dikenal dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Aktivitas penulis selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif di organisasi komunitas beasiswa PBSB yaitu CSS MoRA IPB sebagai staf Departemen Minat dan Bakat Kabinet Berprestasi untuk masa jabatan 2012-2013. Masa jabatan selanjutnya yakni 2013-2014 penulis berada di Departemen yang samas yakni Departemen Minat dan Bakat Kabinet Inspirasi CSS MoRA IPB. Kegiatan kepanitiaan yang diikuti penulis ialah kepanitiaan di hampir semua programprogram CSS MoRA IPB selama masa jabatan 2012-2014, beberapa diantaranya yakni Ketua CSS League 2013 dan Wakil Ketua CSS CUP 2014. Praktek lapang yang pernah penulis ikuti diantaranya Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) jalur Papandayan – Sancang Kabupaten Garut, Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi dan Praktek kerja Lapang di HTI PT. INHUTANI II Unit Pulau Laut Kalimantan Selatan.
