KONTRAK KATALOG P
eny ediaan
Pe
rlengkapan P emnngutan Suat a
Nomor:
?t1 'Iai,-rt
l,otl,
KONTRAK KATALOG ini berikut *mt;a lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dtbuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Nopember tzhun Dua tibu enam belas [29-11-2016J antara:
Dr.
AGLIS PMBOWO, selaku Kepala lrmbaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung LKPP, Komplek Ra.suna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot llB,Jak ta Selatan, selanjutnya disebut "PIllAK PERTAMA"dan ABDIJL AZIZ, selaku Project Adm. yanS bertindak untuk dan atas nama PT.lntimas Wisesa berdasakan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 2311ISK-TSJ/MW /Xl/ 2016
yang berkedudukan di Jl. Raya Narogong Krn 14.5 Limusnunggal, Cileungsi, Bogor 1682O berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Nomor 28 tanggal 1,2 Nopember 199O dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 15, tanggal 16 Maret 2016, relanjulnya disebut "PIHAK KEDUA', MENGINGATBAHWA: (a) PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Perlengkapan Pemungutan Suaru *bagaimana diterangkan dalam Syarut-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini; (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan Perlengkapan PemunSutan Suara sesuai dengan WrsymatAn dan ketenbtan dalam Kontrak ini; (c) PIIIAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d PIHAK PTRTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa xhubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantrasa dibedkan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patat; 3) telah menrbaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) k,lah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yan8 terkait.
lru, PIHAK FERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bercepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: L. n1lai dalam Y.atalogHarga termasuk perhitunganbiaya-biaya sebagai berikut: a. biaya produksi; b. biaya pengepakan; c. biaya instalasi (apablla ada); d. biaya testing (apablla ada); e. biaya pelatlhan (apabila aAa); f. biaya asesoris (apabila ada); t. p ajak- p ajak (termasuk PPN) ;
MAKA oLEH KARENA
a/
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTMK KATALOG
berikut: PIHAKPERTAMA: Nama Barang/ J asa Pemerintah
Namat Telepon Website Faksimili
Wakil Sah
kmbaga Kebljakan Pengadaan Gedung LKPP, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 7 I B, J ak^rtA klatan 7 29 4 O (021) 299 12450 http: / /www.lkpp.go.id (o21) 299 12451 Direktur P engembangan Sistem Katalog
PITIAK KEDUA:
Nama
Namat Telepon Website Faksimili
e-mail Wakil Sah
Tanggal
Berlaku
PT. Intimas Wisesa Jl. Raya Narogong Km 14.5
Limusnunggal, Cileungsi, Bogor 1.6820 (021) 8230031/32
(021) 8236176
[email protected] Project Adm.
Kontrak mulai berlaku sejak tanggal dilandatanganinya
Kontrak
Kontrak sampai dengan 30 Juni 2017
Harga Ibntrak
Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Sutat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti
.
Perjanjian pada Kementerian/lrmbaga/Sanlan Kerja PerangkatDaerch/Institusi.
D. Penyesuaian Harga.
PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan pentbahan harga dalam Katalog Elektronik kepada PIHAK PERTAMA sefiap 6 bulan sekali.
E. ladwal Pengiriman Jadwal pengiriman barung/ pelal<sanaan peke4jaan oleh Barcng/Pelaksna PIIIAK KEDUA diatw dalam Surat Pesanan antara PIHAK
f.
anPeke4aan
KEDUA dengan Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementeri an/ lrmbaga/ Satuan Ke{a P erungkat Daerahl Institusi.
Pengiriman
Ketentuan mengenai pengiriman banng/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan
Banng/Pelaksna anPeke4aan
antar^ PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandztangan/ Pengesahan Tanda Buli:ti Perjanjian paAa Kementerian/lrmbaga/Sataan Kerja Percngkat DaerahlInstifusi.
h.
bea; retribusi; dan dan pungutan resmi lain yang sah. 2. pefistrlahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki afii dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampfuan Kontrak ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Kontrak (apabila ada); fus1 b. Kontrak meliputi: 1) pokok pedanjran; dan 2) lampiran -lampir anny a sebagai berikut: a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; b) Syarat-Syarat Umum Kontrak; c) Surat Peaetap^n batang/ jasa pada Katalog Elektronik; dan d) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
i. j.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sarna lain dan jlka teqadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas. 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk: Hak 1) Menerima keteranSan-ketetangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA. 2) Mendapatkan laporan/ data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suzra; dan 3) Mengenakan sanksi kepada PIHAK KIDUA sesuai dengan Wratutan penndang- undangan dan SSUK. Kewajiban Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
b.
PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk: Hak 7) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 2) Mendapatkan kesempatan yanS memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait; Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan pt^sarana dari PIHAK 3) PERTAMA unhrk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada
Kementerian/I€mbaga/Satuan Kerja Perangkat Daetah/lnst'ttusi tidak menindaklanjuti hasil negosiasi ant a Pejab^t Pemesan dengan PIHAK KEDUA selamb at-lambatnya 14 (emp4t belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan
/)
5) PIHAK KEDUA dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud
pada
angka 4) kepada PIHAK PERTAMA.
Kewajiban Kementerian/ lrmbaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstttusi dalam transaksi melalui e-Purchasing paling lambal 3 (tiga) hari kerja; Memenuhi pesanan Kementerian/lr mbaga/ SaIuan Kerja Perungk^t Daerahllnstitusi untuk menyediakan Perlengkapan Pemungutan Suara dengan spesifikasi teknis dan gambar sefta hatg sebagaimana tercantum p ada Katz'lo9 Elektronik; Menjamin kualitas Perlengkapan Pemungutan Sluara (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa); Menyampalkan informasi ketersediaan stok Perlengkap^n Pemvngutan Suara (untuk barang) ataukapasitas layanan (untukjasa); Tidak membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ at^t keterangan lain yang trdak benar untuk memenuhi Wrsyarutan IOtaloS Elektronik; Tidak menjual barang/ jasz melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/ jasa yar.g dijual selain ePurchasing pada periode penjuzlan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persya ratan yang sama; Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada PIHAK PERTAMA; Memberikan keterangan-keterangan yan9 diperlukan untuk pemeriksaan pelalaanaan peke $aan y ang dilakukan Kementeria n / lrmbaga / Satuan Kerja Perangkat DaerahlInstitusi terkait; dan Wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari *gala tuntutan atau Haim dari pihak ketiga yang disebabkan Wnggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh PIHAK KEDUA.
1) Menanggapi Wsanan
2)
3)
4) 5)
6)
7)
8)
9)
melalui
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung *jak tanggal yang ditetapkan. DENGAN DENIIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Wraturan perundang-un dangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas n nla Pemerintah Republik Indonesia PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas r.ama Penyedia PT. INTIMAS WISESA
)rW.t*Tlrsr$r ABDUL AZIZ PROJECT
ADM.
,?
SYARAT-SYARAT UMUM KONTMK KATAIOG
A.
KETENTUANUMUM
1.
Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arl:t atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Katalog Elektronik atat E-Cablogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, ienis,
spesifikasi teknis
dan harga Perlengkapan
Pemungutan Suara.
1.2 E-hrrchasirA adalah tat^ cara
pembelian Katalog Elektronik. sistem melalui Barang/lasa
7.3
PIHAK PERTAMA adalah Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barung/ Jasa Pemerintah yanS d^lam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pedkatan Kontrak Katalog penyediaan Perlengkapan PemunSutan Suara.
.4
PIHAK KEDUA aAalah Proiect Adm. yang da\am hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Intimas Wisesa yang memiliki kewajiban menyediakan Perlengkapan Pemungutan Suara kepada Kementerian/1-embaga/Satuan Kerja Percngkal
7
DaerahlInstitusi.
1.5
Kontrak Katalog yang selanjutnya disebut Kontrak aAalah perlanjian kerjasama untuk Wncantuman Barutg/Jasa dalam K^talog Elektronik sebagai dasar melakukan e - Purc hasi ng.
1.6
Masa Ifuntrak adalah jangka waktu berlakunya
Konfrak ini
terhitung sejak
tz:n3g.al
pnandatanganan Kontrak sampai dengan
terselesaikannya seluruh pekerjaan.
Bahasdan Hukum
2.7 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 2.2 Hulr:urm yang, digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
3.
Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
3.7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 TentanS Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi xbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
20 Tahun 2OOl dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO Tentang Pengadazn Nomor
Barang/ lasa Pemerintah *bagaimana telah diubah dengan Perutaran Presiden Nomor 4 Tahun 2075, PIHAK PERTAMA atau PIHAK Kf,DUA dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menetima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempeng aruhi siapapun yang diketahui
//
alau pahlt dapat diduga betkaitan
b.
dengan pengadaan ini; dan membuat dan/ atau menyampalkan xcaru tidak benar dokumen dan/ atau keterangan lain yang disyarutkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
3.2 YIFttX KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan dan subpenyedi anya/ distributor (1ika ada) Edak akan melakukan tindakan yang dllarang diatas.
3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan larangan-larangan diat^s, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak; dan b. Penurunan Wncantvman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik.
3.4 PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Wrafifian perundangundangan.
4.
Korespondensi
4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/ atau faksimili dengan alamat tujuan PIHAK PERTAMA atan PIHAK KEDUA *bagaimana tercanfrlm dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan,
atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tedulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jlka telah divmpaikan secara langsung kepada wakil sah PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA *bagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/ atat faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6.
Wakil Sah Para Pihak
Senap nndakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan ataiu dlbuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
Petpajakan
PIHAK KEDUA dan subpenyedia/ distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA gika add, dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan prpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. dianggap telah Semua pengeluaran perpajakan
ini
c
termasuk dalam Nilai Kontrak.
7.
Pengalihan dan/ atqt Subkontrak
7
.'I
7.2
8.
Penyedia
Mandiri
Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan hal terdzpat prgantian nama PIIIAK Kf,DUA, balk x.bagai alobat peleburan (merget), konsolidasi, atau pemisahan. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengalihan rebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/ jasa yang bersifat standar dllakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari PIHAK KEDUA kepada Kementerian/Lembaga/ Sa|l.tan Kerja Perangkat DaerahlInstitusi; dan b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/ jasz yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain xbagainya.
dalam
Penyedia berdasarkan Kontrak
ini
bertanggung jawab
Wnvh tethad^p personil dan subpenyedia/distributor
yang ditunjuk PIHAK KEDUA fiika ada) serta pekerjaan yang dllal
9.
Santsi
9.1
PIIIAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdaszrkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatzngan/ Pengesahan Tanda Bukfi Pefianjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementeian/Lembag /Safi;o:n Kerja Perangkat Daerah/lnstttusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasiPlHAK PERTAMA, jika PIHAK KEDUA: a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui e-Purchasing paling lambat 3 (tiga) hari
kerja; b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima; c. Menjual Barangfiasa melalui pros€s e-hrchasing dengan harga yang leblh mahal dan harga Barungfiasa yang dijual selain melaluie-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan Wrsyaratan yanS samal dan/ atau d. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang trdak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
9.2
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian / Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/kmbaga/Safiian Kerja Percngkat
Daerahllnstitusi menyampalkan laporan tertulis
n
sebagaimana dimaksud pad,a angka 9.1 setelah Pejabat Penandat^ngan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahllnstitusi mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat PerinSatan ll, dan denda kepada PIHAK KEDUA, namun PIHAK KEDUA tetap fidak memperbaiki alau ttdak merespon sanksi-sanksi tersebut.
9.3
PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi atas trndakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa: a. Pemutusan Kontrak;
b. Penghenfian s€mentara dalam sistem e-
c
9.4
B.
.
htrchasing, dan/ atau
Penurunan Wncanf'f,man
dai
transaksi
Katalog Elektronik.
Tata Cata Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud padA 9.1,, 9.2, dan 9.3 mengacu p^da ^ngka pengenan sanksi sebagaimana diatur ketentuan dalam Peratsran Kepala LKPP tentang e-Fbrchasing.
PERTJBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK
lO. Perwbahan Kontrak
1O.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan)Kontrak.
10.2 Usulan adendum Kontrak dapat dllakukan dal^m hal:
a. penambahan item barang/ jasa; b. perubahan spesifikasi tekais barang/ jasa; c. pertbahan harga; d. penurunan pencantuman balk *,bagian maupun
seluruh item
barang/
jasa dari
l
Ilektronik; e. Wrubahan lainnya yang bersifat substansial;
dan/ alau pe.rubahan lainnya yang bersifat administratif. 1O.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 1O.l dan 1,O.2 mengacv pad^ ketentuan perubahan KontrakKatalos sebagaifiana diafin dalam Peratnran Kepala LKPP. f
17. Keaj'zzn Kzhar
.
77.7 yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suafil keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi
hdakdapatdipenuhi.
77.2 Dalam hal terjadt Keadaan Kahar,, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadrnya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya
a
yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling
lambat 1,4 (empat belas) hari kalender
sejak
terjaAinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Wrnyataan Keadaan Kahar yan9 dikehnrkan oleh pihaklinstansi yang berwenang sesuai ketentuan Wr alrtr an perundang-undangan. 1
1.3 Tidak termasuk Keadaan l(ahar adalah hal-hal merugikan yang direba:bkJ'n oleh Wrbuatan atan kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
1,1.4 Keterlambatan pelaksanaan Wkerjaan yang
dial
17.5 Pada s*.at |rljadinya Keadaan Kahar, Konhak ini akan dlhenhkan sementara hingga Keadaan Kahar
beruWir, kecuali PIHAK
PERTAMAdanPIHAK
KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini. 1
1.6
Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIIIAKPERTAMA
dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituzngkan dalam aAendum Kontrak.
17.7 Apabila Etjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertangangsavnban atas beban kerugian tersr.bfi fDisepal
12. Pengltentan Kontrak
Penghentian kontrak dapat dilakukan karcna pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
13. Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak
14. Pemutusan Ibntrak oleh
14.1
PITHKFERTAMA
dapat dilakrtkan oleh PIHAK PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan PERTAMA atau yang diaf'n dalam Kontrak. Menyimpang dari Pasal 7266 dan 1267 Kitz,b Hukum Perdata, krdasarkan
Undang-U ndang
lapotan
tertulis
dad Tanda
Pejabat Bukti Penandatangan/ Pengesahan masing-masing Perjanjian / Pejabat Pemesanpada K/L/D /l,PilHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pembe dtahuzn tertuliskepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal *bagai
berikut:
A.
PIHAK KEDUA lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajlbannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
b. c. d.
PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak ga4al memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang dlberikan dalam jangka wakla yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
PIHAK ffiDUA terbu*:ti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengad aan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/ atau pengaduan tentang penyimpangan proredur, dugaan dan/atas pelanggaran pervingan sehat dalam pelaksanaan pengadzan dinyatakan benar oleh instansi
KKN
yangberwenang.
74.2
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi berupa: a, Penghenttan sementara dalam sistem transaksi
e-frrchasirg;
ataLt
b. Penutunan Wncantltmzn
dari
Katalog
Elekkonik.
15. Pemutusan Konkak oleh PIHAK KEDUA
15.1
PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a. akrbat keadaan kahar sehingga PIHAK IGDUA ttdak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak; b. PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihanl atau c. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban ebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
15.2 Pemutusan Kontrak *bagaimana dimaksud pada
angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pembefitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya
C.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN danlatau pelanggaran persaingan rehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.
FE\IYELESAIANPXRSELISIHAN
17. Penyelesaian Perselisihan
17.1 PIIIAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan *cara damai semua perselisih an yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya relama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
17.2
Penyelesaian perselisihan atau sengketa antzra PtIAK ERTAMA dan PIIIAK KEDUA dalam Kontrak dilaktkan melalui musy aw aruh.
17.3
Jila dalam waktu 30 (ti8a puluh) hari kalender hdak didapat penyelesaian secata musyawatah
unhrk mencapai mufakat, maka PIIIAK IERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemutus SenSketa.
G.
TanggwgJawab
PIHAK KEDUA bertanggang jawab atas ttap-hap kesalahan ata:a kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/ drsfributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.
