Penandatanganan. Kontrak. Serentak

Penandatanganan

Kontrak Serentak

Kata Pengantar

S

elamat datang tahun baru 2017! Di awal tahun ini, kami bersegera melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Karena pada tahun 2017, pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu tumpuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. Selain itu, pekerjaan untuk meminimalisir dampak bencana banjir di Ibukota Jakarta terus kami lakukan. Tidak hanya kegiatan tanggap darurat, namun juga penanganan permanen di beberapa sungai. Majalah Air edisi kali ini juga memberitakan persiapan Hari Air Dunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret. Hari Air Dunia tahun ini mengambil tema Air dan Air Limbah. Akhir kata, selamat membaca dan tetap semangat bekerja!

M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

3

DAFTAR ISI

11

20

PEMBINA M. Basoeki Hadimoeljono PENGARAH • Imam Santoso • Lolly Martina Martief • Agus Suprapto Kusmulyono • Agung Djuhartono • Hari Suprayogi • Mochammad Mazid • Trisasongko Widianto • Muhammad Amir Hamzah • Ni Made Sumiarsih PENANGGUNG JAWAB Putranta Setyanugraha PEMIMPIN REDAKSI Lukmanul Hakim REDAKTUR PELAKSANA Kety Fillaily EDITOR • Tine Rosdiana • Trinanda Sitorus • M. Syaukani • Ersytra Tiara • Argie Rinaldy DESAIN Mayang Tathya DOKUMENTASI • M. Syaukani • Dedy Sandro Lubis SIRKULASI DAN DISTRIBUSI • Subbag Umum Bagian Keuangan dan Umum • Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air [email protected] sda.pu.go.id Ditjen SDA

06

14

Topik Utama

Liputan Khu s u s

Peran Penting Unsur Kesekretariatan

Tanggap Darurat Banjir Jakarta

17

08

Topik Utama

Penandatanganan Kontrak Secara Serentak

Liputan Khu s u s

Hari Air Dunia Tahun 2017

20

Rupa-r upa Infr a str u ktu r

12

Liputan Khusu s

Jaringan Irigasi Air Tanah Lampung Selatan diresmikan

Prasarana Sungai

28

Ragam Warta

Imam Santoro, Presiden NARBO

4

14


@DitjenSDA

31

Ragam Warta

HATHI diharapkan dukung Kementerian PUPR Membangun Infrastruktur untuk Negeri

32

24

Ragam Warta

DWP Kementerian PUPR dan Balai Besar POM Jakarta Edukasi Tentang Makanan Sehat

34

Ragam Warta

Ibu Joko Widodo Ajak DWP PUPR Lakukan Konservasi di Waduk Gondang

ditjensda

Penerbit Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat Redaksi Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Lt. 2 Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. & Fax 021-7398614

TOPIK UTAMA

Sambutan Sekretaris Ditjen SDA Lolly Martina Martief, bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas isu-isu dan permasalahan kesekretariatan yang terjadi pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) ataupun Balai Wilayah Sungai (BWS), kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi ini meliputi isu bidang Barang Milik Negara (BMN), fasilitasi lahan, umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan komunikasi publik. Isu-isu tersebut harus segera ditindaklanjuti dan ditemukan solusinya, karena dapat berpotensi menjadi permasalahan hukum sehingga berkembang menjadi perkara.

Peran Penting Unsur KESEKRETARIATAN

Beberapa permasalahan diantaranya adanya tenaga kerja baik PNS/Non-PNS yang dirasa kurang produktif, penatausahaan BMN Satker Ditjen SDA yang belum tertib dapat mempengaruhi opini BPK RI, keterlambatan penyediaan lahan yang berdampak terhadap penyelesaian pembangunan, belum terimplementasikannya produk hukum bidang SDA pasca putusan MK, dan belum

terselesaikannya pengaduan masyarakat. “Saya harapkan dari masing-masing desk pada saat penutupan nanti sudah dapat menghasilkan produk dan solusi dari setiap solusi yang ada dan tidak lupa saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa semua kegiatan harus berbasis pada SOP,” tutur Sekretaris Ditjen SDA. Turut hadir pada acara ini Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Setditjen SDA, Kepala Bagian dan Subbagian Tata Usaha di lingkungan Ditjen SDA. (arg/dan KompuSDA)

ASN terus dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada publik, baik internal maupun eksternal

S

aat ini tuntutan terhadap kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian publik. ASN terus dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada publik, baik internal maupun eksternal. Keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh ASN, yang identik dengan keberhasilan institusi tempat ASN tersebut bernaung, tidak bisa lepas dari sejauh mana institusi tersebut mampu me mberdayakan peran ke sekretariatan secara optimal. Karena unsur kesekretariatan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung hal teknis dan admistrasi demi kelancaran pembangunan infrastruktur untuk negeri yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Atas dasar inilah kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan untuk Wilayah Barat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dilangsungkan, di Yogyakarta (22/2). Setelah sebelumnya Rapat Koordinasi yang sama diselenggarakan untuk Wilayah Timur di Sentul, Jawa Barat (16/2).

6



7

TOPIK UTAMA

Basoeki mengatakan bahwa, “Penandatanganan kontrak secara serentak merupakan sebuah tindakan nyata Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Ia berharap hal ini dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan pembangunan, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya dari pilar industri jasa konstruksi.

Penandatanganan Kontrak Secara Serentak

KEMENTERIAN PUPR

“

Penandatanganan kontrak secara serentak merupakan sebuah tindakan nyata Kementerian PUPR dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air.” (Basoeki Hadimuljono – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)w

M

enteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimuljono menyaksikan penandatanganan secara serentak 68 kontrak yang ditandatangani oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dalam acara Rapat Kerja Kementerian PUPR yang bertempat di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (17/1). Basoeki Hadimuljono mengatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 menjadi salah satu tumpuan

8


pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. “Raker ini dikhususkan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR tahun 2017. Kita harus menyatukan niat kita dalam menjalankan amanah berat ini. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor utama, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur atau jasa konstruksi,” ujar Menteri Basoeki. Dalam sambutannya, Basoeki berharap pada akhir bulan Maret para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR dapat

Beberapa paket kontrak yang ditandatangani dalam bidang sumber daya air diantaranya kontrak paket Pembanguan Jaringan DI Irigasi Kelarik di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Perluasan Embung Konservasi Jakabaring di Palembang Sumatera Selatan dan pembangunan Jaringan Irigasi DI Air Cawang Kidau Kabupaten Kaur, Bengkulu. Paket kontrak bidang sumber daya air diantaranya Pembanguan Jaringan DI Irigasi Kelarik di Kepulauan Riau, Perluasan Embung Konservasi Jakabaring di Sumatera Selatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Air Cawang Kidau di Bengkulu. menyelesaikan pelelangan seluruh paket kontraktual. “Tahun 2017 ini saya perkirakan progres lelang dini akan lebih baik dari tahun lalu yang mencapai 6 Triliun pada akhir Januari 2016. Sementara pada akhir Januari 2017 diperkirakan akan ada sekitar 1523 paket pekerjaan dengan nilai Rp. 11.58 Triliun akan dapat ditandatangani kontraknya,” ungkap Menteri Basoeki.

Turut hadir dalam Raker tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Sobri Effendi Surya, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Administratur, Kepala Satker dan staf di lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Provinsi pada acara Raker Kementerian PUPR yang mengambil tema


9

TOPIK UTAMA

Progres lelang Ditjen SDA sudah mencapai 27,1%, angka tersebut lebih besar dari ratarata Kementerian PUPR sebesar 24,4%

“Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Pra Raker

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kementerian PUPR dalam dua tahun terakhir yang menurutnya sangat luar biasa, seperti terlihat dari progres pembangunan jalan tol dan bendungan.

Sehari sebelum Raker Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menggelar Pra-Raker yang dibuka oleh Direktur Jenderal SDA Imam Santoso (16/1). Dalam sambutannya, Imam Santoso mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para peserta atas kerja kerasnya dalam lelang dini.

Selanjutnya Ketua KPK meminta sistem pencegahan korupsi di Kementerian PUPR lebih diperkuat. Beberapa langkah pencegahan yang sudah dilakukan di Kementerian PUPR yakni pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pakta integritas, whistle blowing system, dan pelaporan gratifikasi.

“Saya sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu sekalian bahwa progres lelang kita sudah mencapai 27,1%, angka tersebut lebih besar dari rata-rata Kementerian PUPR sebesar 24,4%,” ujar Imam Santoso. Progres lelang Ditjen SDA sudah mencapai 27,1%, angka tersebut lebih besar dari rata-rata Kementerian PUPR sebesar 24,4%

dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Semua pejabat Satker dan PPK wajib menyampaikan (LHKPN), terhitung 3 bulan sejak pelantikan. Kealpaan dalam menyerahkan LHKPN akan berakibat pada jabatannya secara langsung,” ucap Imam.

memberikan keterangan terkait bencana yang terjadi.

Imam Santoso pun menegaskan bahwa Dipa bukan merupakan hak milik, melainkan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara transparan, akuntabilitas dan profesional.

Dalam kesempatan yang sama, Imam Santoso menyerahkan plakat dan piala bergilir kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas karena mencatatkan progres fisik dan keuangan terbaik, sedangkan untuk kategori Balai Wilayah Sungai (BWS) dimenangkan oleh BWS Maluku Utara yang diserahkan oleh Sekretaris Direktorat SDA, Lolly Martina Latief dan Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih.

Terkait bencana alam yang saat ini sering tejadi, Imam meminta kepada para Kepala Balai di daerah untuk mempersiapkan beberapa hal, salah satunya ialah posko bencana yang berfungsi selama 24 jam penuh. Selain posko yang beroperasi selama 24 jam, Imam mengharapakan para Kepala Balai juga harus dapat dihubungi selama 24 jam agar dapat

Acara yang mengangkat tema Membangun Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan kegiatan TA 2016, persiapan dan lelang dini TA 2017, usulan Proyek Strategis Nasional dan persiapan penyusunan RKP 2018. (arg/KompuSDA)

Dirjen SDA mengingatkan para Kepala Satuan Kerja

10



11

LIPUTAN KHUSUS

Jaringan Irigasi Air Tanah Lampung Selatan Diresmikan

Dirjen SDA Tinjau Embung di ITERA

D

alam kunjungan ke Kabupaten Lampung Selatan (17/02), Direktur Jenderal juga berkesempatan meninjau embung yang berada di area Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

Pembangunan 6 unit embung, sebagai konservasi sumber daya air dan sumber daya hayati dalam pembangunan kebun raya di wilayah kampus tersebut, mendapat dukungan anggaran dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA sejak tahun 2016.

P

entingnya irigasi dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan dalam pembangunan infrastruktur pengairan. Kebijakan ini diikuti dengan perluasan jaringan irigasi melalui peningkatan penyediaan air untuk irigasi pertanian dan dengan memelihara fungsi sumber air. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso dalam peresmian Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk masyarakat petani di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (17/2). Peresmian ini juga dihadiri oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil, serta tokoh masyarakat, kelompok tani dan masyarakat desa Rejomulyo. “Kegiatan air tanah dan air baku tersebut dilakukan melalui pemboran sumur produksi dan pembangunan JIAT Rejomulyo yang tersebar di empat lokasi di Desa Rejomulyo dengan debit pengambilan masingmasing sekitar 20 liter per detik, dan kedalaman sumur mencapai 100 – 145 meter persegi”, ujar Imam Santoso. Adapun luas daerah layanan jaringan irigasi mencapai 80 hektare dengan masing-masing lokasi sebesar 20 hektare. “Berdasarkan perhitungan kami, saat ini panen hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Kami berharap dengan adanya jaringan irigasi tersebut, panen bisa menjadi dua kali setahun”, lanjut Imam. Selama kurun waktu tahun 1991 hingga 2017,

12


Imam mengungkapkan, pada tahun 2017 anggaran pembangunan embung di ITERA akan ditingkatkan guna mendukung pekerjaan tahap dua yang meliputi penyempurnaan bentuk embung, perkuatan tebing, pembuatan pagar, jalan inspeksi, saluran drainase, pengurangan sedimentasi, penambahan pohon dan pembangunan konservasi serta ruang terbuka hijau. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung telah membangun JIAT sebanyak 179 unit yang tersebar di 17 Kabupaten di Provinsi Lampung. Di tahun 2017, sejumlah 20 unit JIAT telah dibangun dengan rincian Lampung Tengah 1 unit, Lampung Timur 7 unit dan Lampung Selatan 12 unit. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Dwi Sugianto mengatakan bahwa sebelum adanya sumur ini masyarakat hanya mengandalkan sungai untuk mendapatkan air. Pada musim kemarau, terlebih kemarau panjang, sungai kerap mengalami kekeringan hingga menyulitkan masyarakat. “Dua puluh liter per detik itu kalau untuk sawah bisa memenuhi kebutuhan hingga 20 hektare, dan untuk masyarakat bisa untuk 20.000 jiwa”, jelas Dwi. Dwi juga menghimbau agar masyarakat dapat turut serta dalam upaya merawat fasilitas yang sudah ada. Sebab, sistem pengelolaan sumur beserta biaya operasional diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, meskipun biaya pemeliharaan sumur akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian PUPR.

Rencananya, keenam embung ini masing-masing akan berfungsi sebagai konservasi tanaman air, konservasi ikan air tawar dan flora air, ruang publik mahasiswa, sarana pengelolaan air bersih serta sarana olahraga dayung. (ech/nan KompuSDA)

Perubahan tentunya tidak mudah dan cepat namun harus dimulai sekarang. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan peran seluruh pihak di lingkungan Ditjen SDA


13

LIPUTAN KHUSUS

Tanggap Darurat Banjir Jakarta Hujan deras yang mengguyur daerah Jakarta dan sekitarnya mebuat beberapa titik banjir kembali muncul di sejumlah tempat di Jakarta. Berdasarkan hasil pantauan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, salah satu titik banjir tertinggi terdapat di Kelurahan Cipinang, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir setinggi 50 cm sampai dengan 100 cm terjadi akibat luapan Kali Sunter.

“

Banjir ini terjadi karena luapan Kali Sunter, yang mengalami peningkatan debit air karena hujan turun sangat deras,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso ketika meninjau lokasi banjir di Cipinang (21/2) bersama dengan Kepala Balitbang Kementerian PUPR selaku koordinator penanggulangan bencana Danis Sumadilaga, PLT Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Lolly Martina Martief, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar beserta jajaran pelaksana teknis penanggulangan bencana. Namun banjir tidak semata terjadi karena tingginya curah hujan, Dirjen SDA menambahkan bahwa banjir terjadi karena backwater dari Kali Sunter ke pemukiman warga. “Backwater ini terjadi karena terdapat beberapa daerah yang belum dibebaskan lahannya untuk dilakukan normalisasi Kali Sunter. Bila sudah dilakukan normalisasi, lebar Kali Sunter yang melewati Cipinang seharusnya 18 meter, namun saat ini lebarnya hanya sekitar 6 meter.” Oleh karena itu terjadi ‘antrian’ air dari Kali Sunter menuju Banjir Kanal Timur (BKT). Air Kali Sunter yang belum sempat mengalir, sudah masuk kembali ke pemukiman warga (backwater).


Pembangunan Dua Bendungan Mencegah Banjir Jakarta dan Jawa Barat Tidak hanya melakukan tanggap darurat untuk meminimalisir bencana banjir Jakarta, Ditjen SDA juga melakukan penanganan jangka panjang. Dirjen SDA Imam Santoso menyampaikan ada dua bendungan yang akan dibangun untuk mengurangi banjir terutama di Jakarta, dan juga Jawa Barat. Dua bendungan tersebut adalah bendungan Ciawi dan Sukamahi. “Kita kan rencananya akan membangun dua bendungan di hulu. Ada Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Intinya, itu akan mengurangi banjir,” ujarnya saat melihat lokasi Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (21/2).

“Cipinang ini sebenarnya bottle neck air yang akan masuk ke BKT. Bila sudah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemda DKI, normalisasi bisa dilanjutkan untuk meningkatkan lebar sungai. Sehingga air dari Kali Sunter dapat lancar mengalir langsung ke BKT,” sebut Kepala BBWS Ciliwung Cisadane.

Dirjen SDA menyebutkan bahwa kedua bendungan itu nantinya akan dikhususkan untuk mengurangi dan mengendalikan banjir. “Dua bendungan ini khusus untuk pengendalian banjir, bukan bendungan seperti yang umumnya kita lihat di tempat lain. Terdapat bendungan untuk tampungan air, untuk bak, untuk irigasi, dan sebagainya. Tetapi ini tidak. Ini adalah bendungan kering,” jelasnya.

Selain penanggulangan banjir di Kali Sunter, BBWS Ciliwung Cisadane telah melakukan penanganan darurat banjir untuk beberapa titik lainnya dengan mengerahkan delapan mobile pump dari sembilan mobile pump yang dimiliki. Mobile pump disebar antara lain di wilayah Nasio Indah, Caman, Jatibening, Komplek IKIP, Bintara/Gereja dan Bojong Kulur/Cikeas.

Bendungan kering atau dry dam ini, menurut Imam Santoso, akan tetap kering saat musim kemarau. Namun, ketika musim hujan tiba, bendungan kering ini akan digunakan untuk menampung curah air hujan untuk sementara sebelum nantinya akan dialirkan secara perlahan.

Terdapat enam buah perahu karet dalam kondisi baik yang dimiliki oleh BBWS Ciliwung Cisadane. Dua buah sudah di lapangan, yaitu di Jatibening dan Bojong Kulur. “Satu mobile pump kami siagakan bila Istana Negara dalam keadaan darurat banjir,” imbuh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane. Selain itu, BBWS Ciliwung Cisadane juga memiliki enam belas pos piket banjir yang siaga selama 24 jam penuh di wilayah kerja BBWS.

14

Dalam tiga Tahun Anggaran, sejak 2014 hingga 2016, BBWS CIliwung Cisadane telah menggelontorkan anggaran sebesar 3 triliyun rupiah untuk penataan dan penanganan titik terdampak banjir di wilayah kerja BBWS Ciliwung Cisadane. (kty/nan KompuSDA)

“Jadi pada musim kemarau dia kering. Ketika musim hujan, kita menggunakan ini untuk menampung sementara air yang ada di hulu dan kita alirkan pelan-pelan begitu. Itu khusus untuk pengendalian banjir,” tegasnya. Imam menyampaikan bahwa pengerjaan dua bendungan ini masih dalam proses di mana pengerjaannya berada di bawah pengawasan BBWS Ciliwung Cisadane.


15

LIPUTAN KHUSUS

“Pembangunannya sedang dalam proses, sudah ditangani BBWS Ciliwung Cisadane. Kontraknya sudah, mereka siap kerja di lapangan, “ sebutnya. Pengerjaan dua bendungan ini merupakan bagian dari program 65 bendungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen SDA yang ditargetkan selesai pada 2019. Imam Santoso menyebut total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 930 miliar. “Targetnya selesai 2019. Anggarannya kalau tidak salah dua bendungan itu Rp 600 miliar untuk Ciawi dan Rp 350 untuk Sukamahi,” tutupnya.

Masalah Banjir Berkurang

Kampung

Pulo

Tidak terbayangkan sebelumnya, masalah banjir di pemukiman padat Kampung Pulo, Jakarta Timur akan berkurang. Setidaknya itulah yang ada di bayangan beberapa ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Kampung Pulo ketika ditemui oleh tim Majalah Air. “Baru setahunan lah kita enggak kebanjiran. Setelah Kali Ciliwung ditanggul,” jelas salah seorang ibu yang rumahnya tepat berada di pinggir jalan yang merupakan sempadan sungai yang di bangun oleh BBWSCC.

16


“Paling sekarang kalau hujan deras baru banjir, itu juga cuma banjir lokal yang meluap dari got. Untungnya ada pompa dari Balai, jadi bisa langsung disedot dibuang ke Kali Ciliwung,” ditambahkan oleh ibu lainnya yang mengaku rumahnya terletak di bagian belakang pemukiman di mana masih terdapat luapan air dari got yang mengalir di antara rumah-rumah warga. Menurut penduduk Kampung Pulo lainnya yang ditemui oleh Majalah Air, walaupun awalnya terdapat beberapa penolakan ketika rumah mereka akan digeser dan dipindahkan ke rumah susun, tetapi mayoritas warga pada akhirnya menerima proyek normalisasi yang sebelumnya langganan meluap itu, karena mereka sadar melakukannya demi kepentingan bersama. Normalisasi Sungai Ciliwung yang dilaksanakan oleh BBWSCC rencananya akan menormalisasi sungai sepanjang 24,17 km dan membangun tanggul sepanjang 39 km. Normalisasi sungai yang memiliki hulu di Gunung Pangrango ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal selebar 35-50 meter; membangun perkuatan tebing dan tanggul; mengfungsikan sempadan sungai sebagai jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter; meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m³/detik menjadi 570 m³/ detik, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. (kty/nan KompuSDA)

HARI AIR DUNIA TAHUN 2017 AIR DAN AIR LIMBAH

Tema “Air dan Air Limbah” merupakan kesempatan untuk mengonsolidasikan dan membangun simbiosis antara air dan air limbah dalam upaya untuk pembangunan berkelanjutan, dalam menjawab tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi.


17

LIPUTAN KHUSUS

Sejarah Hari Air Dunia

Kemudian ditangani oleh Ditjen Cipta Karya. Selain itu Ditjen SDA juga berkolaborasi dengan instansi lain dalam penanganan air terkait air limbah ini, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Hari Air Dunia (HAD) atau World Water Day adalah perayaan tahunan yang ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat dunia akan pentingnya air bagi kehidupan dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

Peringatan HAD XXV Tahun 2017 oleh Kementerian PUPR

Hari Air Dunia dirayakan setiap tanggal 22 Maret, pertama kali dicetuskan oleh United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) oleh PBB di Rio de Janeiro – Brasil tahun 1992. PBB menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 147/1993 yang menetapkan pelaksanaan peringatan HAD setiap tanggal 22 Maret dan mulai diperingati pertama kali tahun 1993. Sejak tahun 1994, peringatan HAD memiliki tema dan logo yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berikut adalah tema dua tahun terakhir yang pernah diangkat pada peringatan HAD yaitu; 2015 - dengan tema “Air dan Pembangunan berkelanjutan” dan 2016 dengan tema “Air dan Lapangan Pekerjaan”. Di bawah tema “Air dan Air Limbah” pada tahun 2017, kita diberikan kesempatan untuk mengonsolidasikan dan membangun simbiosis antara air dan air limbah dalam upaya untuk pembangunan berkelanjutan, dalam menjawab tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi.

Latar Belakang Tema Air dan Air Limbah Apabila air tercemar, maka akan terjadi penurunan kualitas air dan kerusakan lingkungan. Pencemaran air salah satunya disebabkan oleh air limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Namun air limbah dapat dianggap sebagai sumber daya yang berharga dari segi ekonomi.

18


Hal ini dapat terwujud bila dilaksanakan dengan pengelolaan yang tepat, maka air limbah akan menjadi investasi yang efisien bagi kesehatan manusia dan ekosistemnya. Peningkatan pengelolaan air limbah juga berarti peningkatan pada target dari Tujuan Pembangunan Air yang Berkelanjutan.

Dalam peringatan HAD XXV tahun 2017, Kementerian PUPR akan melaksanakan berbagai aktivitas untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat, terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat air limbah ke sumber air. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan diantaranya, di tingkat pusat akan dilakukan Lomba Karya Ilmiah Remaja, Seminar, Kampanye Publik,

Pameran, dan Dialog Nasional, dengan pesan untuk mengurangi dan mengelola limbah dengan bijaksana demi masa depan kita bersama. Khusus Dialog Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 dengan tema “Pengelolaan Air Limbah Bersama Masyarakat”, kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan Kementerian/ Lembaga terkait, untuk bersama membahas d an berkomitmen dalam kolaborasi pencarian solusi penanganan air limbah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pada saat yang bersamaan, seluruh Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai se-Indonesia akan melaksanakan Gerakan Aksi Daerah pada tanggal 22 Maret, antara lain kegiatan susur dan bersih sungai, penanaman pohon, lomba daur ulang sampah rumah tangga, edukasi kali bersih untuk usia dini, pembersihan saluran drainase dan pembentukan gerakan masyarakat peduli sungai. (Panitia Nasional HAD XXV 2017)

Sumber utama pencemar air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Selama ini, kebanyakan masyarakat salah mengira bahwa sumber utama pencemar sungai adalah limbah industri, padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan di sungai-sungai yang dijadikan titik pantau, limbah domestik adalah yang paling berperan sebagai pencemar air sungai. (Sumber: Kasubdit Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK) Dalam menangani permasalahan air limbah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil peran melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi air baku, untuk kemudian disalurkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-sehari seperti air minum.


19

RUPA - RUPA INFRASTRUKTUR

Prasarana Sungai Dalam upaya antisipasi banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal SDA melakukan sejumlah langkah yaitu: Pertama, melakukan pemetaan daerah rawan banjir dan bencana di seluruh Indonesia, Langkah Kedua, melakukan upaya non struktural seperti Pemberdayaan Pengelola dan Komunitas Peduli Sungai, Pengaktifan Posko Banjir, Kesiapan Bahan Banjiran dan Peralatan serta Early Warning System. Langkah selanjutnya ialah langkah struktural dengan cara membangun prasarana Sungai.

Batang Anai Lokasi : Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman Manfaat : Pengendalian daya rusak Batang Anai sepanjang 4,1 Km dari muara Batang Anai

20



21

B

erdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, infrastruktur / prasarana sungai dapat didefinisikan sebagai prasarana fisik yang dibangun untuk keperluan pengelolaan sungai termasuk fasilitas pendukungnya, antara lain berupa bangunan pengambilan air, bangunan pengendali banjir, bangunan pengendali sedimen, bangunan pelindung dan perkuatan tebing sungai, bangunan pengarah alur sungai, dan bangunan/ peralatan pemantau data hidroklimatologi. Disamping hal itu, fungsi pengawasan sungai juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan fungsi sungai serta pengendalian daya rusak sungai khususnya bencana banjir dan tanah longsor.

Batang Anai

Batang Anai

22



23


Lokasi : Sungai Bolango, Kab. Bone Bolango, Prov Sulawesi Utara Manfaat : Mengurangi dampak banjir pada Kota Gorontalo yang disebabkan meluapnya Sungai Bolango Sungai Bolango Kanal Tamalate

Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Panjang Saluran 2.850 m Lebar Tanggul 3 m Debit rencana tahunan 120 m3/detik Kanal Tamalate

24


Kanal Tamalate


25


Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya Debit Banjir : 419 m3/dtk Sungai Bolango

Wonokromo Revetment

L

angkah paling sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan banjir yaitu ikut memelihara dan menjaga infrstruktur yang sudah ada. Misalnya, tidak membangun di sepanjang sempadan sungai, membuang sampah kesungai dan saluran pembuangan air agar saat musim hujan tiba dapat berfungsi secara maksimal. Atau bisa membersihkan secara gotong royong sungai dan saluran – saluran air dilingkungan masing-masing. Dengan demikian masyarakat menjadi tahu bagaimana menjaga fasilitas umum yang berperan sebagai pengendali banjir. Upaya ini memang sederhana, namun jika diterapkan akan memiliki manfaat yang cukup besar. Wonokromo Revetment

26


Wonokromo Revetment


27

RAGAM WARTA SUMBER DAYA AIR

lokakarya, kunjungan penasehat, program beasiswa dan pertukaran kunjungan; pemberian saran teknis tentang perencanaan, konservasi, pengembangan, dan operasi yang tepat dan efisien dan pemeliharaan sumber daya air; juga membina kerjasama regional untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air di wilayah lintas batas.

Imam Santoso, Presiden NARBO 2017 - 2019

A

ir memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, populasi manusia terus naik sehingga kebutuhan akan air pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang mengalami kekurangan air. Bukan itu saja, pertumbuhan penduduk juga turut menuntut pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Buruknya, pembangunan yang telah dilakukan belum terlalu

28

memperhatikan keseimbangan alam. Akibatnya, muncul permasalahan baru yaitu banjir yang melanda beberapa kawasan akibat kurangnya daya resap tanah terhadap air hujan. Dua hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk segera diselesaikan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia terus berbenah diri dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Agar insfrastruktur yang akan dan sedang dibangun tersebut bisa tepat guna secara manfaat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun proaktif mengambil peran di berbagai organisasi yang ada kaitannya dengan sumber daya air, salah satunya adalah Network of Asian River Basin Organizations yang disingkat dengan NARBO. NARBO merupakan organisasi bagi negara-negara Asia yang menjadi wadah untuk bertukar pikiran tentang isu sumber daya


air. Organisasi ini resmi didirikan pada Februari 2004 oleh Basuki Hadimuljono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat itu, NARBO masih beranggotakan 9 negara. NARBO bertujuan untuk membantu mencapai pengelolaan sumber daya air terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh Asia. Beberapa lingkup kegiatan NARBO diantaranya advokasi untuk meningkatkan kesadaran, berbagi informasi, praktek yang baik dan pelajaran tentang pengelolaan sumber daya air terpadu melalui studi kasus dan publikasi; peningkatan kapasitas organisasi yang menangani DAS dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan meningkatkan tata kelola air melalui pelatihan,

Pemerintah Indonesia terus berbenah diri dalam membangun infrastruktur sumber daya air.

Tahun ini, tepatnya pada 22-24 Februari 2017 NARBO kembali menyelenggarakan The 6th NARBO General Meeting yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Acara ini dihadiri oleh 72 delegasi dari 19 negara anggota. Pada pertemuan NARBO di tahun keenam ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat isu ketahanan pangan dan penanganan banjir, yang salah satunya adalah pembangunan bendungan dan revitalisasi irigasi. Pertemuan keenam NARBO ini diawali dengan kegiatan penanaman pohon di hutan NARBO (NARBO Forest) yang terletak di sekitar Bendungan Ir. H. Juanda,

Purwakarta, Jawa Barat. “Hutan NARBO dibuat sejak tahun 2006, sebagai wujud kepedulian NARBO dan Perum Jasa Tirta II dalam menggalakkan program pemerintah yaitu Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air,” ujar Direktur Utama Perum Jasa Tirta Djoko Saputro saat menyambut para delegasi anggota NARBO. Setelah itu, para delegasi melakukan kunjungan ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau yang lebih dikenal dengan Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur dibangun tahun 1957 dan selesai tahun 1967 yang berlokasi di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bendungan utama dibangun dengan rockfill with inclined clay core dengan tinggi 105 m, panjang 1.220 m, elevasi puncak +114,5 m, dan volume urugan 9,1 juta m3. Bendungan ini memiliki manfaat yaitu penyediaan air untuk irigasi seluas 242.000 ha; menyediakan air baku DMI; pembangkitan listrik kapasitas 187,5

29


HATHI diharapkan dukung Kementerian PUPR Membangun Infrastruktur untuk Negeri

MW pada TMA +107 m; pengendalian banjir di Karawang dan sekitarnya; perikanan darat dan pengembangan pariwisata dan olahraga air. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Agus Suprapto turut mendampingi para delegasi. Selesai melakukan field trip, para delegasi kembali ke Jakarta dan berdiskusi mengenai isu sumber daya air yang dikemas dalam sesi workshop. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang hadir pada saat closing ceremony mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus mendukung setiap aktivitas NARBO yang nantinya bisa mendukung pengelolaan sumber daya air terpadu sehingga berdampak positif dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Pada acara penutupan The 6th NARBO General Meeting ini, turut dilakukan pemilihan Presiden NARBO yang baru yang nantinya akan memimpin organisasi ini selama tiga tahun kedepan. Dalam pemilihan tersebut, Imam Santoso yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR pun dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Presiden NARBO yang baru, setelah pada periode sebelumnya disandang oleh Malaysia.

Imam menyebutkan kedepannya NARBO akan melakukan pertukaran para engineer muda secara lebih intensif dengan harapan bisa saling bertukar pengalaman dan mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya bisa diterapkan di negara masing-masing. “Negara-negara di Asia biasanya memiliki topologi tanah dan sungai yang hampir mirip. Hal ini menjadi kesempatan yang baik bagi para negara anggota untuk saling bertukar pengalaman, apalagi saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air punya target untuk membangun 65 bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air di Indonesia. Di tahun 2017 saja, ada 111 embung yang akan siap dibangun dimana beberapa diantaranya terintegrasi dengan daerah aliran sungai. Melalui organisasi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan positif untuk keterpaduan pengelolaan sumber daya air di Indonesia,” jelas Imam kepada rekan media. (dro kompuSDA)

Ang gota HATHI yang tersebar di selur uh Indonesia mampu berdiri sejajar dan bersaing secara nasional maupun internasional khususnya di dalam dunia konstr uksi

D

alam Pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Ahli Teknik Hidraulika (HATHI) Indonesia periode 20162019, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelindung HATHI menyatakan bahwa himpunan yang sudah berdiri sejak tahun 1981 ini, diharapkan mendukung penuh tugas Kementerian PUPR membangun infrastruktur untuk negeri terutama melalui sertifikasi profesi para anggotanya dan pengembangan ilmu. “Kementerian PUPR atau jasa konstruksi mejadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi kita. Dan kedepan masih terus diharapkan pilar ini menjadi topangan pertumbuhan ekonomi juga untuk pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

30


selaku Pelindung HATHI. Oleh karena itu sertifikasi tenaga profesional jasa konstruksi penting adanya untuk menjamin tersedianya tenaga kerja dan jasa konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing. Sertikasi tenaga kerja konstruksi adalah kunci jawaban untuk meningkatkan daya saing sektor konstruksi. Oleh karena itu, Basuki menyatakan bahwa harus lebih banyak lagi tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi profesi. “Tantangan para pengurus baru untuk melayani anggotanya untuk mendapatkan sertifikasi itu sendiri. Saya harapkan ini menjadi program utama HATHI untuk bisa meningkatkan jumlah anggotanya yang sudah bersertifikasi,” ujar Menteri PUPR di Jakarta (20/1). Dalam pelantikan Pengurus Pusat HATHI periode 2016-2019, Direktur Jenderal Sumber Daya

Air Imam Santoso didapuk sebagai Ketua Umum. Dalam sambutannya Imam berharap bahwa 6.571 anggota HATHI yang tersebar di seluruh Indonesia akan bekerja sama dan membentuk jaringan akan mampu berdiri sejajar dan bersaing secara nasional maupun internasional khususnya di dalam dunia konstruksi. Selain itu, para anggota HATHI diharapkan lebih peka dengan permasalahan di lingkungannya. Juga para anggota HATHI diharapkan lebih proaktif memberikan kontribusi yang nyata bidang pengelolaan sumber daya air agar organisasi ini lebih diakui oleh masyarakat luas. Pelantikan Pengurus Pusat HATHI Periode 2016-2019 yang berlangsung di Jakarta (20/1) ini dihadiri oleh mantan Menteri PU Suyono Sosrodarsono dan Djoko Kirmanto, serta Ketua Umum HATHI Periode 2013-2016 Mudjiadi. (kty/ KompuSDA)


31


DWP Kementerian PUPR dan Balai Besar POM Jakarta Edukasi Tentang Makanan Sehat

ditubuh baru akan dirasakan jangka panjang sekitar delapan tahun. “Ada beberapa bahan kimia yang berbahaya bila digunakan kemakanan dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh,” sebut Yayan. Ditambahkan oleh Yayan, bahan kimia seperti formalin bisa menyebabkan kanker, kerusakan otak, hati dan paru-paru.

“

Yayan Syahyani memberikan beberapa tips dalam mengkonsumsi makanan yaitu masyarakat harus cermat dan mengecek kembali dalam membeli makanan khususnya makanan mentah, bila tercium dan secara fisik warnanya terlihat tidak wajar. Masyarakat harus cermat dan mengecek kembali dalam membeli makanan khususnya makanan mentah, bila tercium dan secara fisik warnanya terlihat tidak wajar

“

D

Balai Besar POM Jakarta menyebutkan jajanan terutama

32

M AYA A AIIR R ME ED DIIA A II N F O R M A S I S U M B E R D AYA

Senada dengan Yayan Syahyani, Ketua Bidang Ekonomi DWP Kementerian PUPR, Riana Syarief Burhanudin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh DWP Kementerian PUPR dengan Balai Besar POM Jakarta. “Ini merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat banyaknya pedagang makanan yang ada di Gedung Kementerian PUPR dan sekitarnya,” sebut Riana. Riana berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para pedagang dan konsumen di area Kementerian PUPR. “Kami berharap agar edukasi yang sedang kami lakukan dengan Balai Besar POM Jakarta dapat bermanfaat bagi para pedagang makanan disini, selain itu dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua tentang bahaya makanan yang mengandung zat-zat kimia. Semoga kita semua dapat lebih memperhatikan kesehatan dan terhindar dari makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut,” lanjut Riana.

Masyarakat harus cermat dan mengecek kembali dalam membeli makanan khususnya makanan mentah, bila tercium dan secara fisik warnanya terlihat tidak wajar

harma Wanita Persatuan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jakarta melakukan penyuluhan tentang keamanan pangan yang rawan akan zat-zat berbahaya pada kantin-kantin yang ada di Kementerian PUPR yaitu Kantin Gedung SDA, Kantin Gedung Utama dan Kantin Bina Marga, di Jakarta, pada 19 Desember 2016.

edukasi, melakukan evaluasi dan memonitor makananmakanan kantin yang disajikan apakah bebas dari zat-zat berbahaya atau tidak. Hal yang disayangkan oleh BPOM adalah kurangnya edukasi dan kesadaran pedagang jika makanan tersebut sudah terkontaminasi zat-zat berbahaya dan membahayakan konsumen.

di pinggir jalan, rawan akan pencampuran zat-zat kimia berbahaya seperti; formalin, boraks, methanil yellow, dan rhodamin B. Salah satu makanan yang menjadi antisipasi BPOM adalah tahu dan mie kuning sebagai target yang berpotensi menggunakan bahan kimia dikarenakan menjadi makanan favorit bagi banyak orang. Yayan Syahyani, Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM di Jakarta mengatakan bahwa dampak dari pada zat-zat berbahaya

Sedangkan boraks dapat menyebabkan gangguan saraf, ginjal dan hati. Terakhir methanil yellow dan Rhodamin B menyebabkan kerusakan hati serta ginjal, kanker kandung kemih dan gangguan hati. Yayan menekankan bahwa penyebab utama pemicu penyakit bukanlah pola hidup namun lebih kepada pola makan seseorang. Tujuan BPOM melakukan penyuluhan dan pengecekan makanan kantin di Kementerian PUPR adalah memberikan

Perhatikan pula Nomor Izin Edar (NIE) pada makanan sebelum membeli karena ada beberapa kode pada kemasan yang harus diketahui seperti kode huruf SD berarti Suplemen Makanan Lokal; SI berarti Suplemen Makanan Import dan SL berarti Suplemen Makanan Lisensi sehingga kita dapat mengetahui asal dari makanan tersebut. Kunci untuk keamanan pangan yaitu menjaga pangan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman, serta jagalah kebersihan air, selanjutnya pisahkan pangan mentah dari pangan matang, dan yang terakhir masaklah dengan benar. (nan/tin KompuSDA) M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

33


Ibu Joko Widodo Ajak DWP PUPR Lakukan Konservasi di Waduk Gondang Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) merupakan wadah komunikasi dan koordinasi untuk ikut mendukung dan berperan dalam mensukseskan program Kabinet Kerja. Organisasi yang digagas oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla ini terbentuk pada 27 Oktober 2014.

D

alam rangka mendukung visi “Mewujudkan Indonesia Berkarakter, Damai dan Sejahtera”, OASE KK menyelenggarakan serangkaian kegiatan di provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah kegiatan konservasi melalui penanaman 250 (dua ratus lima puluh) bibit pohon buah durian lokal (durian bawor, durian petruk, durian montong) di Waduk Gondang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 21 Februari 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla, para Ibu pengurus OASE KK, para Ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sejumlah tamu undangan.

34


Kegiatan penanaman pohon ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi sekaligus pengembangan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar waduk. Penanaman bibit pohon durian ini, selain karena kemampuannya untuk menyimpan cadangan air dan menahan struktur tanah untuk mengurangi erosi, durian merupakan buah unggulan di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian, masyarakat akan semakin terpanggil untuk turut serta menjaga kelestarian fungsi waduk.

Salah satu program prioritas Kabinet Kerja yakni pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya harus diimbangi pula dengan pembangunan mental dan sumber daya manusia. Sesuai dengan tujuan untuk mendukung gerakan yang bertemakan revolusi mental, kegiatan OASE KK ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan sosial budaya untuk membentuk masyarakat yang mandiri, produktif, kreatif, dan berkarakter.

ketahanan air dan kedaulatan pangan. Waduk Gondang direncanakan memiliki kapasitas total sebesar 9,15 juta m3 yang pembangunannnya telah dimulai sejak 2014 dan ditargetkan selesai pada 2018. Manfaat utama Waduk Gondang adalah penyediaan air irigasi seluas 4680 ha, suplai air baku debit 200 ltr/dtk, pengendali banjir, mikrohidro dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain penanaman pohon, juga diselenggarakan bazar pembagian sembako murah bagi masyarakat di sekitar lokasi waduk yang merupakan hasil kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Pemerintah Daerah Karanganyar. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat menuju arah mandiri, produktif, kreatif dan berkarakter. (dro kompuSDA)

Pembangunan Waduk Gondang merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung program prioritas nasional yakni 35

Penandatanganan. Kontrak. Serentak

Recommend Documents