BAGI PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA. Bagian Kedua, Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

PPATK E-LEARNING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Bagian 2: Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Modul E-Learning 2

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA

Bagian Kedua, Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 2.2 Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 2.2.1

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK. Terdapat beberapa istilah yang pada intinya merupakan pengertian dari PMPJ, seperti Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Know Your Customer Principle) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PMPJ). Penggunaan masing-masing istilah terutama untuk kesesuaian dengan karakteristik bisnis masing-masing Pihak Pelapor. Di samping itu, terdapat istilah yang sebenarnya bagian penting dari PMPJ yaitu customer due dilligence (CDD) dan enhanced due dilligence (EDD). 2.2.2

Latar Belakang Perlunya Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Manajemen Risiko 

Dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme



Dampak yang tidak bisa dihindari adalah meningkatnya risiko dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, terutama risiko hukum, risiko operasional, risiko transaksi dan risiko reputasi.



Penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 1 dari 11


a.

Risiko Reputasi Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis suatu industri, yang membutuhkan kepercayaan dari Pengguna Jasa atau nasabah. Publikasi negatif, entah akurat ataupun tidak, akan menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas industri yang bersangkutan. Dampak dari risiko Gambar 1 Risiko Reputasi

ini sangat dirasakan terutama bagi industri keuangan selaku lembaga kepercayaan.

b.

Risiko Operasional Risiko langsung maupun tidak langsung atas gagal atau terganggunya kegiatan operasional suatu industri karena ketidakcukupan proses internal baik karena sumber daya manusia dan sistemnya, atau pengaruh dari kejadian eksternal. Kebanyakan dari risiko operasional dalam konteks PMPJ berhubungan dengan kelemahan implementasi pengendalian prosedur yang tidak efektif dan kegagalan

Gambar 2 Risiko Operasional

dalam menjalankan due diligence. c.

Risiko Hukum Risiko kemungkinan adanya tuntutan hukum, keputusan institusi penegak hukum yang merugikan atau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini dapat menggangu atau merugikan bagi operasional atau kondisi industri yang bersangkutan. Keterlibatan dalam suatu kasus, berimplikasi pada biaya yang jauh lebih besar untuk bisnisnya daripada hanya biaya proses hukum. Gambar 3 Risiko Hukum

Risiko ini muncul terutama karena tidak efektifnya proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan (due diligence) terhadap

pengguna jasa. d.

Risiko Konsentrasi Risiko kehilangan aset atau sumber dana dalam jumlah signifikan dapat mengganggu likuiditas dan akhirnya dapat membahayakan operasional suatu industri yang bersangkutan. Pemutusan hubungan usaha secara tiba-tiba yang melibatkan aset atau dana dalam jumlah besar, terjadinya pemblokiran atau penyitaan aset oleh penegak hukum dalam jumlah Gambar 4 Risiko Konsentrasi


Hal 2 dari 11


besar, atau masalah hukum lainnya, berhubungan erat dengan konsentrasi usaha perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi pengguna jasa melalui penerapan PMPJ merupakan bagian terpenting untuk terhindar dari risiko konsentrasi ini.

Dalam hal Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik antara lain melalui Penerapan PMPJ, maka sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik pula dan akhirnya stabilitasnya tetap terjaga. Apapun jenis risiko yang muncul, bagi industri keuangan atau yang terkait dengan keuangan, dapat menyebabkan : 

Kerugian karena besarnya biaya yang dikeluarkan



Berkurangnya kesempatan membina hubungan usaha dengan pengguna jasa



Munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang muncul.

Pemenuhan Kewajiban Ketentuan Perundang-Undangan Pengundangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), merupakan landasan hukum yang utama untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam UU di atas, memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait, dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan, yaitu kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan bagi Pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) mengeluarkan regulasi berkenaan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan, dan aparat penegakan hukum berkewajiban menangani perkara tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) a.

Transparansi (Transparency) Melalui penerapan PMPJ, khususnya tersedianya informasi dan data pendukung dari Pengguna Jasa, bukan hanya akan diperoleh informasi yang material dan relevan, tetapi juga dapat menjadi dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan bagi Pihak Pelapor, apakah akan menolak atau membina hubungan usaha, memutus hubungan usaha dan menunda transaksi pengguna jasa.


Hal 3 dari 11


b.

Akuntabilitas (Accountability) Setiap organ dan jenjang manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab secara jelas, sejak penerimaan Pengguna Jasa, verifikasi, pemantauan, identifikasi dan pelaporan. Dengan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ/unit dalam organisasi Pihak pelapor berdampak pada pengelolaannya berjalan secara efektif.

c.

Pertanggungjawaban (Responsibility) Seluruh kegiatan atau prosedur penerapan PMPJ yang dijalankan, disesuaikan atau menyatu dengan kegiatan operasional Pihak Pelapor, sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.

d.

Independensi (Independency) Pengelolaan industri atau kegiatan usaha Pihak Pelapor dilaksanakan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

e.

Kewajaran (Fairness) Melalui penerapan PMPJ, maka akan terpenuhi pula rasa keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Insentif Dalam Membina Hubungan Dengan Pengguna Jasa atau Nasabah Banyaknya data dan informasi Pengguna Jasa atau nasabah yang dimiliki oleh Pihak Pelapor merupakan aset yang sangat berharga. Semakin banyak informasi yang dimiliki, Pihak Pelapor dapat menentukan berbagai pilihan layanan untuk ditawarkan kepada Pengguna Jasa. Dengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, akan memberikan nilai tambah bagi Pihak Pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yang prospektif, akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya. Memudahkan Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik, dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian (riset) termasuk dalam riset pengembangan usaha industri Pihak Pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahan penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan profesional.


Hal 4 dari 11


2.2.3

Pengertian Umum dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Gambar 5 Pengertian Umum dalam Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ)

Pencucian Uang Kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan agar nampak harta kekayaan dari kegiatan yang sah. Kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terutama menggunakan layanan dari Penyedia Jasa Keuangan dan/atau Penyedia barang dan atau Jasa lain. Pendanaan Terorisme Segala kegiatan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan yang diketahui atau diduga untuk kegiatan terorisme Pengguna Jasa Pihak yang menggunakan jasa atau melakukan jasa atau melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. Calon Pengguna Jasa Pihak yang menggunakan jasa atau menjalani hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. Walk in Customer (WIC) Pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor namun tidak memiliki rekening atau tidak memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Pihak Pelapor, namun tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi atas kepentingan Pengguna Jasa. PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 5 dari 11


Customer Due Diligence (CDD) Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Pihak Pelapor untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa. Enhanced Due Dilligence (EDD) Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pihak Pelapor pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed person (PEP), terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Beneficial Owner (BO)

Gambar 6 Beneficial Owner (BO)

Adalah setiap orang yang: a.

Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pihak Pelapor (ultimately own account)

b.

Mengendalikan transaksi Pengguna Jasa

c.

Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi

d.

Mengendalikan badan hukum, dan/atau

e.

Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian


Hal 6 dari 11


Negara Berisiko Tinggi (High Risk Country) Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat: a.

Terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang

b.

Dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense), dan/atau

c.

Dilakukannya aktivitas pendanaan Kegiatan Terorisme

PoliticallyExposed Person (PEP)

Gambar 7 Negara Berisiko Tinggi (High Risk Country)

Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraa Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. 2.2.4

Ketentuan Dalam Penerapan PMPJ

Gambar 8 Ketentuan dalam Penerapan PMPJ


Hal 7 dari 11


Kebijakan mengenai penerapan PMPJ Kebijakan mengenai penerapan PMPJ sekurang-kurangnya memuat: a.

Identifikasi Pengguna Jasa;

b.

Verifikasi Pengguna Jasa; dan

c.

Pemantauan transaksi Pengguna Jasa.

Kewajiban Menerapkan PMPJ PMPJ wajib dilaksanakan oleh Pihak Pelapor dalam hal: a.

Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

b.

Terdapat transaksi keuangan senilai Rp.100 juta atau lebih;

c.

Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan

d.

Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa atau Calon Pengguna Jasa.

Arti Penting Pelaksanaan PMPJ Sebagaimana telah diuraikan pada awal bagian ini, penerapan PMPJ secara khusus memiliki arti penting: a.

Dengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, akan memberikan nilai tambah bagi Pihak Pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yang prospektif, akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.

b.

Dapat menciptakan industri yang sehat, karena terhindar dari risiko operasional, hukum, dan reputasi, serta terkonsentrasinya transaksi

c.

Mampu melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.


Hal 8 dari 11


2.2.5

Peran Pelaku yang Terkait dalam Penerapan PMPJ

Gambar 9 Peran Pelaku yang Terkait dalam Penerapan PMPJ

Pengguna Jasa a.

Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor.

b.

Apa kewajiban Pengguna Jasa? i.

Memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor, sekurangkurangnya memuat:

ii.



Identitas diri



Sumber dana



Tujuan transaksi

Mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.

iii. Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka Pengguna Jasa harus menyertakan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut (beneficial

owner).

Pihak Pelapor a.

Pihak mana yang dimaksud dengan Pihak Pelapor? Pihak Pelapor yaitu: i.

Penyedia Jasa Keuangan (PJK): Pihak Pelapor; perusahaan pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara


Hal 9 dari 11


alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. ii.

Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ): perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang.

b.

Apa kewajiban Pihak Pelapor? i.

Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

ii.

Dalam menerapkan PMPJ, Pihak Pelapor wajib: 

Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain



Meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak lain



Menolak transaksi jika identitas dan/atau dokumen pendukung tidak lengkap



Menyimpan catatan dan dokumen identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha

iii. Khusus bagi Pihak Pelapor yang berbentuk Penyedia Jasa Keuangan, wajib: 

Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika: - Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi PMPJ - Meragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa



Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Lembaga Pengawas dan Pengatur LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor, yaitu: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan PPATK. PPATK PPATK menempati 3 posisi strategis, yaitu sebagai: 

LPP bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki LPP



LPP bagi Pihak Pelapor yang memiliki LPP namun belum menerapkan kewajibannya.



Lembaga intelijen keuangan (financial inteligence unit), yang diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.


Hal 10 dari 11


Instansi Terkait Lainnya Instansi terkait lainnya adalah instansi yang berdasarkan amanat UU TPPU wajib menyampaikan laporan ke PPATK. Instansi Pelapor ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC), yang berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain lintas batas negara. 2.2.6

Ringkasan

Industri keuangan dan yang terkait dengan keuangan semakin rentan terhadap risiko dimanfaatkannya pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme, oleh karena itu perlu melindungi dirinya dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, antara lain melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dalam Penerapan PMPJ ini disyaratkan adanya persepsi, perlakukan, dan sikap yang sama dari Pengguna Jasa, Pihak Pelapor (PJK dan PBJ), Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta pihak-pihak terkait lainnya. Efektifitas penerapan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui penerapan PMPJ ini akan menciptakan industri keuangan yang sehat dan akhirnya stabilitas keuangan dapat terjaga dengan baik pula.


Hal 11 dari 11

BAGI PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA. Bagian Kedua, Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Recommend Documents