PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA TUJUAN Dalam modul ini anda dipandu untuk mampu memahami bagaimana Pihak Pelapor dan pihak lain dapat memenuhi kewajiban pelaporan dalam program anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. PENDAHULUAN Modul ini akan membantu Anda untuk memahami beberapa hal berkaitan dengan : Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); pemenuhan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor; identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi; pendekatan berbasis risiko dan perlakuan bagi Politically exposed person (PEP); pelaporan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia. Modul ini berisi beberapa materi, yang meliputi: A. 5 bagian modul yang terurai dalam 5 tema yang mencakup : Bagian kesatu – Prinsip Mengenali Pengguna Jasa : 1. Latar belakang Prinsip mengenali Pengguna Jasa; 2. Pengertian umum; 3. Ketentuan Prinsip mengenali Pengguna Jasa; 4. Peran Pelaku dalam Penerapan PMPJ Bagian kedua – Pelaporan : 1. 2. 3. 4. 5.
Kewajiban Pelaporan Identifikasi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; Laporan Transaksi Keuangan Tunai; Laporan transaksi transfer masuk atau keluar Indonesia; Laporan Transaksi oleh Penyedia Barang dan atau Jasa;
Bagian ketiga – Identifikasi, Verifikasi dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa : 1. 2. 3. 4.
Identifikasi pengguna jasa; Verifikasi pengguna jasa; Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; Pemantauan transaksi Pengguna Jasa;
Bagian keempat – Pendekatan Berbasis Risiko : 1. Pendekatan berbasis risiko; 2. Pihak yang berisiko tinggi 3. perlakuan bagi Politically exposed person (PEP); Bagian kelima- Laporan pembawaan uang atau instrumen pembayaran keluar masuk wilayah RI : 1. Kewajiban setiap orang; 2. Kewajiban Ditjen Bea dan Cukai; 3. Kewenangan PPATK;
4.
Pengenaan sanksi.
B. Quiz untuk setiap akhir bagian modul. C. Tes pendahuluan dan tes akhir modul. TES PENDAHULUAN Berikut adalah Tes Pendahuluan. Pada bagian ini Anda akan diminta menjawab 12 (dua belas) pertanyaan sebagai pengantar sebelum Anda mengikuti modul ini. Pertanyaan 1. Apa alasan yang mendasar bagi Pihak Pelapor dalam menerapkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) ? a. b. c. d.
Adanya kesadaran bahwa semua industri dari Pihak Pelapor menghadapi risiko pemanfaatan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme Sebagai bagian dari sistem perekonomian, mau tidak mau juga harus mengikuti dinamika nasional, regional, bahkan global dalam memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme Peraturan perundang-undangan mewajibkan Pihak Pelapor untuk memenuhi ketentuan PMPJ Jawaban a, b, dan c benar
Tanggapan 1. Benar
: Benar !
Pertanyaan 2. Jenis risiko apa yang umumnya dihadapi industri keuangan selaku Pihak Pelapor ketika tidak menerapkan ketentuan PMPJ secara efektif? a. b. c. d.
Risiko kredit dan risiko pasar Risiko hukum, risiko reputasi, risiko konsentrasi, dan risiko operasional Risiko likuiditas dan risiko solvabilitas Jawaban a, b, dan c salah
Tanggapan 2. Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Risiko yang dihadapi ketika tidak menerapkan ketentuan PMPJ secara efektif adalah risiko hukum, risiko reputasi, risiko konsentrasi, dan risiko operasional Benar
: Benar !
Pertanyaan 3. Semua laporan berikut ini wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kecuali : a. b. c. d.
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai (LTKT) Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
Tanggapan 3. Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Laporan yang bukan merupakan laporan yang wajib disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan.
Benar
: Benar !
Pertanyaan 4. Pihak-pihak di bawah ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, kecuali : a. b. c. d.
Penyedia Jasa Keuangan, seperti Pihak Pelapor, perusahaan perasuransian, perusahaan di bidang pasar modal, dana pensiun, pedagang valuta asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Penyedia Barang dan atau Jasa, seperti balai lelang, perusahaan properti, pedagang emas, pedagang barang seni dan antik Masyarakat, dalah hal mengetahui terjadinya tindak pidana Direktorat Jenderal Bea dan cukai berkaitan dengan laporan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain yang dilakukan oleh setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia.
Tanggapan 4. Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Pihak-pihak yang memiliki kewajiban melaporkan kepada PPATK adalah Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan atau Jasa, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Benar
: Benar !
Pertanyaan 5. Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK sering dikenal dengan istilah: a. b. c. d.
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Know Your Customer Principle) Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence Jawaban a, b, dan c benar
Tanggapan 5. Benar
: Benar !
Pertanyaan 6. Berikut ini merupakan kebijakan yang harus ada dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, kecuali : a. b. c. d.
identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; pemantauan transaksi Pengguna Jasa. Melakukan pemblokiran rekening atau harta kekayaan Pengguna Jasa
Tanggapan 6. Benar
: Benar !
Pertanyaan 7. Lembaga mana saja yang menjadi pihak terkait langsung dalam penerapan Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme? a. b.
PPATK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, berperan menerima beberapa laporan dari Pihak Pelapor yaitu LTKM, LTKT, dan LTK transfer dana dari dan ke luar negeri Lembaga Pengawas dan Pengatur, seperti Bank Indonesia ( bagi Bank, BPR, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dan pedagang valuta asing) dan Otoritas Jasa Keuangan (Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non
c. d.
Bank, dan Bank Umum pada tahun 2014), diantaranya mengeluarkan Pedoman Penerapan PMPJ dan melakukan audit kepatuhan. Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang kasus tindak pidana pencucian uang Jawaban a, b, dan c benar.
Tanggapan 7. Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Lembaga yang menjadi pihak terkait langsung dengan PMPJ adalah PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Aparat Penegak Hukum Benar : Benar ! Pertanyaan 8. Apa yang anda ketahui mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ? a. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana d. Jawaban a, b, dan c semua benar. Tanggapan 8. Benar
: Benar !
Pertanyaan 9. Pengertian Transaksi Keuangan Tunai yang paling tepat adalah : a. b. c. d.
Transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Transaksi dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara melalui Penyedia Jasa Keuangan Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan atau uang logam Transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai melalui Penyedia Jasa Keuangan
Tanggapan 9. Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Benar
: Benar !
Pertanyaan 10. Pernyataan berikut ini benar, kecuali : a. b. c.
Untuk menjadi Pengguna Jasa atau pengguna jasa dari Penyedia Jasa keuangan, berkewajiban memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi Pengguna Jasa adalah raja, maka apakah memberikan atau tidak memberikan identitas dan informasi adalah pilihan Pengguna Jasa. Untuk menjadi Pengguna Jasa atau pengguna jasa dari Penyedia Jasa keuangan, wajib mengisi form data
d.
atau informasi Pengguna Jasa yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukungnya. Penyedia Jasa Keuangan wajib mengetahui apakah Pengguna Jasa yang bertransaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain
Tanggapan 10. Benar
: Benar !
Pertanyaan 11. Berikut ini adalah kewajiban Penyedia Barang dan atau Jasa, kecuali : a. b. c. d.
Memenuhi transaksi pengguna jasa sepanjang memiliki dana yang cukup Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain Meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak lain Menolak transaksi jika identitas dan atau dokumen pendukung tidak lengkap
Tanggapan 11. Salah : Silahkan ulangi dan pilih jawaban yang lebih tepat. Walaupun pengguna jasa memiliki dana yang cukup untuk bertransaksi, namun pengguna jasa tetap berkewajiban menyampaikan identitas dan dokumen pendukungnya. Benar
: Benar !
Pertanyaan 12. Berkaitan dengan pendanaan terorisme, yang termasuk unsur Tranksai Keuangan Mencurigakan adalah : a. b. c. d.
Transaksi pembelian bahan peledak di toko kimia oleh teroris untuk kegiatan terorisme Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Jawaban b dan c benar
Tanggapan 12. Benar
: Benar!
Selamat, Anda telah menjawab seluruh pertanyaan dengan baik.
BAGIAN PERTAMA : PENGENALAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA 1.1. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) 1.
MANAJEMEN RISIKO
Dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme Dampak yang tidak bisa dihindari adalah meningkatnya risiko dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, terutama risiko hukum, risiko operasional, risiko transaksi dan risiko reputasi. Penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko
reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan. a. Risiko Reputasi Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis suatu industri, yang membutuhkan kepercayaan dari Pengguna Jasa atau nasabah. Publikasi negatif, entah akurat ataupun tidak, akan menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas industri yang bersangkutan. Dampak dari risiko ini sangat dirasakan terutama bagi industri keuangan selaku lembaga kepercayaan. b. Risiko Operasional Risiko langsung maupun tidak langsung atas gagal atau terganggunya kegiatan operasional suatu industri karena ketidakcukupan proses internal baik karena sumber daya manusia dan sistemnya, atau pengaruh dari kejadian eksternal. Kebanyakan dari risiko operasional dalam konteks PMPJ berhubungan dengan kelemahan implementasi pengendalian prosedur yang tidak efektif dan kegagalan dalam menjalankan due diligence. c. Risiko Hukum Risiko kemungkinan adanya tuntutan hukum, keputusan institusi penegak hukum yang merugikan atau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi. Kondisi ini dapat menggangu atau merugikan bagi operasional atau kondisi industri yang bersangkutan. Keterlibatan dalam suatu kasus, berimplikasi pada biaya yang jauh lebih besar untuk bisnisnya daripada hanya biaya proses hukum. Risiko ini muncul terutama karena tidak efektifnya proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan (due diligence) terhadap pengguna jasa. d. Risiko Konsentrasi Risiko kehilangan aset atau sumber dana dalam jumlah signifikan dapat mengganggu likuiditas dan akhirnya dapat membahayakan operasional suatu industri yang bersangkutan. Pemutusan hubungan usaha secara tiba-tiba yang melibatkan aset atau dana dalam jumlah besar, terjadinya pemblokiran atau penyitaan aset oleh penegak hukum dalam jumlah besar, atau masalah hukum lainnya, berhubungan erat dengan konsentrasi usaha perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi pengguna jasa melalui penerapan PMPJ merupakan bagian terpenting untuk terhindar dari risiko konsentrasi ini. Dalam hal Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik antara lain melalui Penerpan PMPJ, maka sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik pula dan akhirnya stabilitasnya tetap terjaga. Apapun jenis risiko yang muncul, bagi industri keuangan atau yang terkait dengan keuangan, dapat menyebabkan : - kerugian karena besarnya biaya yang dikeluarkan - berkurangnya kesempatan membina hubungan usaha dengan pengguna jasa - munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang muncul. Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Manajemen Risiko Dalam PMPJ
Risiko Konsentrasi
Risiko Opersional
2.
PEMENUHAN KEWAJIBAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pengundangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ( UU TPPT), merupakan landasan hukum yang utama untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam UU di atas, memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait, dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan, yaitu kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan bagi Pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) mengeluarkan regulasi berkenaan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan, dan aparat penegakan hukum berkewajiban menangani perkara tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tanggungjawabnya. 3.
SESUAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
a. Transparansi (transparency) Melalui penerapan PMPJ, khususnya tersedianya informasi dan data pendukung dari Pengguna Jasa, bukan hanya akan diperoleh informasi yang material dan relevan, tetapi juga dapat menjadi dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan bagi Pihak Pelapor, apakah akan menolak atau membina hubungan usaha, memutus hubungan usaha dan menunda transaksi pengguna jasa. b. Akuntabilitas (accountability) Setiap organ dan jenjang manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab secara jelas, sejak penerimaan Pengguna Jasa, verifikasi, pemantauan, identifikasi dan pelaporan. Dengan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ/unit dalam organisasi Pihak pelapor berdampak pada pengelolaannya berjalan secara efektif. c. Pertanggungjawaban (responsibility) Seluruh kegiatan atau prosedur penerapan PMPJ yang dijalankan, disesuaikan atau menyatu dengan kegiatan operasional Pihak Pelapor, sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. d. Independensi (independency) Pengelolaan industri atau kegiatan usaha Pihak Pelapor d ilak sanak an secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. e. Kewajaran (fairness) Melalui penerapan PMPJ, maka akan terpenuhi pula rasa keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. INSENTIF DALAM MEMBINA HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA JASA ATAU NASABAH Banyaknya data dan informasi Pengguna Jasa atau nasabah yang dimiliki oleh Pihak Pelapor merupakan aset yang sangat berharga. Semakin banyak informasi yang dimiliki, Pihak Pelapor dapat
menentukan berbagai pilihan layanan untuk ditawarkan kepada Pengguna Jasa. Dengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, akan memberikan nilai tambah bagi Pihak Pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yang prospektif, akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.
5.
MEMUDAHKAN MANAJEMEN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik, dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian (riset) termasuk dalam riset pengembangan usaha industri Pihak Pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahan penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan profesional. 1.2.
PENGERTIAN UMUM DALAM PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)
PENCUCIAN UANG Kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan agar nampak harta kekayaan dari kegiatan yang sah. Kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terutama menggunakan layanan dari Penyedia Jasa Keuangan dan atau Penyedia barang dan atau Jasa lain. PENDANAAN TERORISME Segala kegiatan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan yang diketahui atau diduga untuk kegiatan terorisme PENGGUNA JASA Pihak yang menggunakan jasa atau melakukan jasa atau melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. CALON PENGGUNA JASA Pihak yang menggunakan jasa atau menjalani hubungan usaha dengan Pihak Pelapor . WALK IN CUSTOMER (WIC) Pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor namun tidak memiliki rekening atau tidak memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Pihak Pelapor, namun tidak termasuk pih ak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi atas kepentingan Pengguna Jasa. CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Pihak Pelapor untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa. ENHANCED DUE DILLIGENCE (EDD)
Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pihak Pelapor pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atu Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed person (PEP), terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. BENEFICIAL OWNER (BO) Adalah setiap orang yang: a. b. c. d. e.
Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pihak Pelapor (ultimately own account) Mengendalikan transaksi Pengguna Jasa Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi Mengendalikan badan hukum, dan/atau Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK. Terdapat beberapa istilah yang pada intinya merupakan pengertian dari PMPJ, seperti Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Know Your Customer Principle) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PMPJ). Penggunaan masing-masing istilah terutama untuk kesesuaian dengan kharakteristik bisnis masing-masing Pihak Pelapor. Di samping itu, terdapat istilah yang sebenarnya bagian penting dari PMPJ yaitu customer due dilligence (CDD) dan enhanced due dilligence (EDD).
NEGARA BERISIKO TINGGI (HIGH RISK COUNTRY) Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat: a. b. c.
Terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang Dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense), dan/atau Dilakukannya aktivitas pendanaan Kegiatan Terorisme
POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan public diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraa Negara, dan/ atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. 1.3.
KETENTUAN DALAM PENERAPAN PMPJ
KEBIJAKAN MENGENAI PENERAPAN PMPJ Kebijakan mengenai penerapan PMPJ sekurang-kurangnya memuat : a.
identifikasi Pengguna Jasa;
b.
verifikasi Pengguna Jasa; dan
c.
pemantauan transaksi Pengguna Jasa.
identifikasi
PMPJ pemantauan
verifikasi
KEWAJIBAN MENERAPKAN PMPJ PMPJ wajib dilaksanakan oleh Pihak Pelapor dalam hal : a.
melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
b.
terdapat transaksi keuangan senilai Rp.100 juta atau lebih;
c.
terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan
d.
Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa atau Calon Pengguna Jasa.
ARTI PENTING PELAKSANAAN PMPJ : Sebagaimana telah diuraikan pada awal bagian in, penerapan PMPJ secara khusus memiliki arti penting: a.
b. c.
Dengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, akan memberikan nilai tambah bagi Pihak Pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yang prospektif, akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya. Dapat menciptakan industri yang sehat, karena terhindar dari risiko operasional, hukum, dan reputasi, serta terkonsentrasinya transaksi Mampu melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Manfaat Penerapan PMPJ
industri sehat mampu melaporkan TKM bina hubungan baik dengan Pengguna Jasa
1.4.
PERAN PELAKU YANG TERKAIT RKAIT DALAM PENERAPA PENERAPAN PMPJ
1. PENGGUNA JASA a.
Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau korpor korporasi asi yang melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor. b. Apa kewajiban Pengguna Jasa ? 1) memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor, sekurangsekurang kurangnya memuat : a) Identitas diri b) Sumber dana c) Tujuan transaksi 2) Mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. 3) Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka Pengguna Jasa harus menyertakan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut (beneficial owner). PERAN PENGGUNA NGGUNA JASA (PERORANGAN DAN KORPORASI)
Memberikan identitas dan informasi
Mengisi formulir dan melampirkan data pendukung
•Identitas diri •Sumber dana •Tujuan transaksi
•Pengguna jasa •Beneficial owner
2. PIHAK PELAPOR a.
Pihak mana yang dimaksud dengan Pihak Pelapor ? Pihak Pelapor yaitu : i. Penyedia Jasa Keuangan euangan (PJK) : Pihak Pelapor; perusahaan pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-money money dan/atau e-wallet; koperasi yang melakukan kegiatan simp simpan pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. ii. Penyedia Barang arang dan/atau Jasa lain (PBJ): perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang.
b.
Apa kewajiban Pihak Pelapor? i. Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) ii. Dalam menerapkan PMPJ, Pihak Pelapor wajib : Mengetahui engetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain Meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa atau pihak lain Menolak transaksi jika identitas dan atau dokumen pendukung tidak lengkap Menyimpan pan catatan dan dokumen identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha iii. Khusus bagi Pihak Pelapor yang berbentuk Penyedia Jasa Keuangan, wajib : Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika : - Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi PMPJ - Meragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Kewajiban Pihak Pelapor
Kewajiban Pihak Pelapor
Penerapan PMPJ, Pihak Pelapor Wajib
Khusus Pelapor PJK
3.
•menerapkan menerapkan PMPJ yang ditetapkan Lembaga Pengawas dan Pengatur
•mengetahui kepemilikan atas Pengguna jasa •meminta identitas dan dokumen pendukung •menolak menolak transaksi, apabila pendukung tidak lengkap •menyimpan menyimpan dokumen identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha •memutuskan memutuskan hubungan usaha jika pengguna jasa tidak mematuhi PMPJ dan meragukan informasi yang disaimpaikan pengguna jasa •melaporkan melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai TKM
LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR (LPP) LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor,, yaitu : Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangaan Berjangka angka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Menengah), dan PPATK
4. PPATK PPATK menempati 3 posisi strategis, yaitu sebagai : LPP bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki LPP LPP. LPP bagi Pihak Pelapor yang memiliki LPP namun belum menerapkan kewajibannya. Lembaga intelijen keuangan (financial inteligence unit), yang diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
INSTANSI TERKAIT LAINNYA NNYA Instansi terkait lainnya adalah instansi yang berdasarkan amana amanatt UU TPPU wajib menyampaikan laporan ke PPATK. Instansi Pelapor ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC), yang berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain lintas batas negara.
• memberikan data identitas dan informasi lengkap dan benar
• identifikasi, verifikasi, memantau transaksi, dan melaporkan
Pengguna Jasa
• Mengeluarkan kebijakan PMPJ • mengawasi
1.5.
Lembaga Pengawas dan Pengatur
Pihak Pelapor (PBJ dan PJK)
PMPJ
Stabilitas tabilitas Sistem Keuangan Terjaga Dengan Baik
PPATK • Sebagai LPP, Koordinasi , analisa Laporan
RINGKASAN
Industri ndustri keuangan dan yang terkait dengan keuangan semakin rentan terhadap risiko dimanfaatkannya pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme terorisme, oleh karena itu perlu melindungi dirinya dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, antara lain melalui pener penerapan apan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dalam Penerapan PMPJ ini disyaratkan adanya persepsi, perlakukan, dan sikap yang sama dari Pengguna Jasa, Pihak Pelapor (PJK dan PBJ), Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta pihak pihak-pihak pihak terkait lainnya. Efektifitas Efektifita penerapan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui penerapan PMPJ ini akan menciptakan industri keuangan yang sehat dan akhirnya stabilitas keuangan dapat terjaga dengan baik pula.
1.6.
QUIZ
1.
Mengapa penerapan PMPJ bagi Pihak Pelapor sangat dibutuhkan? a. Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme b. Agar Pihak Pelapor mampu mengelola risiko c. Agar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal Pengguna Jasa asa tetapi dapat menggali peluang dalam pengembangan bisnis. d. Jawaban a, b, dan c benar.
2.
Berikut adalah alasan mengapa kebijakan dalam penerapan PMPJ terus disempurnakan, kecuali : a. Memenuhi kebutuhan Pengguna Jasa sebagai bentuk pelayanan prima. b. Dinamika nasional, asional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi Pihak Pelapor
c. d.
Adanya penyesuaian standar internasional seperti 40 rekomendasi + 9 rekomendasi khusus dari FATF. Munculnya kesadaran memenuhi kebutuhan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
3.
Pernyataan di bawah ini semua benar, kecuali : a. Penerapan PMPJ merupakan beban tersendiri dan menciptakan kerugian bagi Pihak Pelapor b. Penerapan PMPJ membutuhkan sumber daya, tetapi apabila dihitung nilainya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh c. Penerapan PMPJ bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan Prinsip Good Corporate Governance d. Penerapan PMPJ penting, disamping dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat untuk membina hubungan baik dengan Pengguna Jasa
4.
Apa dampak ketidakcukupan penerapan PMPJ oleh Pihak Pelapor? a. Menyebabkan kerugian berupa biaya yang signifikan pada Pihak Pelapor, misalnya : melalui penarikan dana oleh deposan, pemutusan fasilitas, klaim terhadap Pihak Pelapor, biaya investigasi, penyitaan dan pembekuan harta, dan kehilangan pinjaman b. Munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang muncul. c. Jawaban a dan b benar d. Jawaban a dan b salah
5.
Jenis risiko apa yang paling mungkin ketika Pihak Pelapor tidak cukup dalam merapkan PMPJ? a. Reputasi b. Hukum c. Konsentrasi dan operasional d. Semua jawaban benar
6.
Pernyataan berikut ini berkaitan dengan risiko reputasi, kecuali : a. Pihak Pelapor tidak mampu memenuhi kewajiban Pengguna Jasa yang jatuh tempo. b. Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis Pihak Pelapor yang membutuhkan kepercayaan depositor, kreditor dan pasar secara umum c. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelapor, entah akurat ataupun tidak, akan menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas Pihak Pelapor yang bersangkutan d. Pihak Pelapor sering terlibat dalam urusan hukum karena diduga memberikan fasilitas terjadinya pencucian uang
7.
Berikut ini merupakan risiko hukum : a. Risiko kemungkinan adanya tuntutan hukum, keputusan badan penegak hukum yang merugikan atau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi b. Risko atas ketidakmampuan Pihak Pelapor dalam melakukan mitigasi kondisi atau perkembangan pasar c. Risiko akibat adanya perubahan ketentuan perundangan yang berlaku d. Risiko karena ketidakcukupkan sumber daya manusia
8.
Manakah dari pernyataan di bawah ini berkaitan dengan risiko operasional a. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelapor b. Penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, kredit dalam jumlah besar yang bermasalah karena pelunasan tiba-tiba atau masalah hukum lainnya berhubungan erat dengan konsentrasi pendanaan suatu Pihak Pelapor. c. gagal atau terganggunya kegiatan operasional Pihak Pelapor karena ketidakcukupan proses internal
d.
baik karena sumber daya manusia dan sistemnya atau pengaruh dari kejadian eksternal adanya tuntutan hukum, keputusan badan penegak hukum yang merugikan atau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi
9.
Risiko kehilangan dana dalam jumlah signifikan sehingga membahayakan operasional Pihak Pelapor karena dapat terganggunya likuiditas Pihak Pelapor yang bersangkutan merupakan risiko : a. Hukum b. Konsentrasi c. Reputasi, d. Operasional
8.
Pihak yang secara langsung tidak terlibat dalam penerapan PMPJ adalah: a. Pengguna Jasa b. Aparat Penegak Hukum c. Lembaga Pengawas dan Pengatur d. Pihak Pelapor
9.
Berkaitan dengan penerapan PMPJ, berikut ini pernyataan yang tepat, kecuali : a. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan PMPJ b. Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh LPP c. Pihak Pelapor berhak menentukan sikap dalam menerapkan PMPJ d. Pihak Pelapor wajib mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain
10. Berikut ini merupakan kewajiban dari pengguna jasa terhadap Pihak Pelapor, kecuali : a. memberikan identitas dan informasi yang benar, memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi b. Mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. c. Karena pengguna jasa sudah dikenal baik oleh petugas Pihak Pelapor, informasi dan identitas belum menjadi prioritas untuk diberikan d. Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka harus disertai informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. 11. Kewajiban Pihak Pelapor : a. Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain b. Meminta informasi identitas dan dokumen pendukun dari pengguna jasa atau pihak lain c. Menolak transaksi jika identitas dan atau dokuemn pendukung tidak lengkap d. Jawaban a, b, dan c benar 12. Khusus bagi Pihak Pelapor berbentuk Penyedia Jasa Keuangan, wajib : a. Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi PMPJ b. Memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika meragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa c. Melaporkan kepada PPATK mengenai pemutusan hubungan usaha sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. d. Jawaban a, b, dan c benar 13. Kebijakan mengenai penerapan PMPJ, sekurang-kurangnya memuat: a. identifikasi Pengguna Jasa, dan verifikasi Pengguna Jasa b. identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa.
c. d.
identifikasi Pengguna Jasa,, verifikasi Pengguna Jasa, pemantauan transaksi Pengguna Jasa, Jasa dan pelaporan transaksi. Tidak ada jawaban yang benar
14. Berikut adalah waktu dimana Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ, kecuali a. berdasar penilaian Pihak Pelapor dirasakan perlu menerapka menerapkan PMPJ b. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa Jasa, dan atau terdapat transaksi keuangan senilai Rp.100 juta atau lebih; c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan Mencurigakan, dan atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa. d. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan BAGIAN KEDUA : PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR
1.1.
KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR
PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: 1. 2. 3.
Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Transaksi Keuangan Tunai (TKT) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKTD).
PBJ wajib : menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilai Rp500 juta atau lebih kepada PPATK
PJK
• TKM • TKT • TKTD
PBJ
• Transaksi >Rp 500 jt • TKM jika ditemukan atau diminta melaporkan
Dijten Bea Cukai 1.2.
• Laporan pembawaan uang dan instrumen keluar atau masuk wilayah RI
LAPORAN TRANSAKSI KE KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
PENGERTIAN TKM SESUAII UU TPPU (UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang) a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. d. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Menyimpangi profil, kebiasaan pola transaksi dan kharakteristik bisnis Pengguna Jasa
Menghindari pelaporan TKT, Transaksi Keuangan Transfer Dana, dan Transaksi Keuangan senilai Rp.500 jt atau lebih
Unsur TKM
Diduga menggunakan harta hasil tindak pidana
diminta PPATK
PENGERTIAN TKM SESUAI UU TPPT (UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/ atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. PENJELASAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) Pada umumnya, TKM diawali dari transaksi antara lain : -
tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/ atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau aktivitas Transaksi Pengguna Jasa di luar kebiasaan dan kewajaran.
Pihak Pelapor diberikan keleluasaan untuk melakukan judgement secara profesional dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM atau tidak. Untuk membantu mengidentifikasi dan menetapkan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, berikut ini diuraikan penjabaran unsur-unsurnya : a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. 1) Profil adalah deskripsi Pengguna Jasa yang antara lain mencakup identitas, pekerjaan, kegiatan usaha, tujuan transaksi, termasuk sumber dan jumlah penghasilan. Semua data dan informasi ini akan mengarahkan kewajaran Pengguna Jasa melakukan transaksi dalam batasan jumlah tertentu apakah sesuai atau diluar profilnya. 2) Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus dari transaksi Pengguna Jasa, yang dapat membedakan Pengguna Jasa atau kelompok Pengguna Jasa satu dengan lainnya, tergantung dari bisnis Pengguna Jasa yang bersangkutan. Kharakteristik transaksi bisnis Pengguna Jasa antara lain ditunjukkan dengan : - jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan
- siapa dan dimana counterparty atau lawan transaksinya - waktu pelaksanaan transaksi 3) Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pola transaksi Pengguna Jasa ditunjukan antara lain berupa frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebetan,, penarikan atau penyetoran, penutupan atau pembukaan pembukaan. Transaksi saksi Pengguna Jasa bisa memiliki pola namun juga banyak yang tidak berpola. b.
Transaksi Keuangan euangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi,, maksudnya adalah pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT),, Transaksi Transfer Dana masuk atau keluar negeri, atau transaksi senilai Rp. 500 juta atau lebih, dengan cara pemecahan nilai pertransaksi kurang dari Rp 500 juta juta, namun apabila pabila diakumulasikan dalam 1 (satu) hari kerja, nilai transaksi tunai tersebut mencapai jumlah Rp 500 juta atau lebih.
c.
Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dila dilakukan kukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Yang termasuk dalam kategori transaksi ini adalah : - Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum terhadap pengguna jasa dengan melakukan penundaan transaksi, pemblokiran pemblokiran, penyitaan, dan permintaan keterangan - Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana - Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang melakukan fraud yang menghasilkan uang atau harta kekayaan, seperti auditor internal menemukan adanya karyawan yang menggelapkan dana perusahaan dan ternyata karyawan bersangkutan memiliki rekening. - Terdapat calon Pengguna Jasa/ pengguna jasa atau Pengguna Jasa/ pengguna jasa yang tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen penduk pendukung ung termasuk pula Pengguna Jasa yang memberikan informasi palsu. - Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimilki oleh orang, badan usaha, atau organisasi yang diduga atau diketahui terlibat dalam tindak pidana terorisme (Harta Kekayaan bersumber dari hasil kejahatan atau kegiatan yang sah).
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. PELAPORAN TKM Penyampaian laporan TKM dilakukan seseg sesegera era mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan pejabat yang berwenang, misalnya untuk Pihak Pelapor Bank adalah Direktur Kepatuhan.
Pelaporan TKM
Paling lama (3) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM keputusan adanya unsur TKM saat adanya persetujuan pejabat berwenang
TATA CARA PENYAMPAIAN N LAPORAN Ketentuan Penyampaian Laporan: a. Penyampaian laporan TKM termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa, baik yang menolak memenuhi PMPJ maupun ketika PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan. b. Penyampaian ampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secana non elektronis. c. PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkap d. PJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama lam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penyeampaian laporan kepada PPATK.
Tata Cara Penyampaian Laporan
penyampaian laporan termasuk laporan pemutusan hubungan usahaTata Cara Penyampaian Pelaporan
1.3.
Penyampaian laporan wajib secara elektronis, dalam hal tertentu dilakukan secara non elektronis
mengisi laporan secara benar dan lengkap
menyampaikan data pendukung dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kepada PPATK
LAPORAN TRANSAKSI KE KEUANGAN TUNAI (LTKT)
PENGERTIAN Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/ atau logam dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 0 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Bilamana ada perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai maka akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK. PELAPORAN Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukannya dengan cara: a.
Manual, yaitu mengirimkan hardcopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai ; atau
b.
Elektronis, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara on on-line line dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan user id dan password yang ditentukan oleh PPATK.
PJK yang akan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara Elektronis, harus terlebih dahulu mengajukan “Permohonan Pelaporan Secara Elektronis” melalui e e-mail ke alamat:
[email protected].
[email protected]
PPATK akan memberikan user id, password dan alamat server Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara individual kepada masing-masing masing PJK. Sepanjang PJK belum menerima user id dan password maka penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai dilakukan secara Manual. TRANSAKSI TUNAI YANG DIKECUALIKAN TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan yaitu terhadap : a.
TKT yang dilakukan oleh PJK dengan Pemerintah dan Pihak Pelapor sentral;
b.
TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun;
c.
TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK
d. TKT lain ain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui oleh PPATK JENIS USAHA YANG DIK ECUALIKAN DARI PELAP ORAN TKT Jenis enis usaha yang dikecualikan dari pelaporan TKT adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
usaha perkebunan pengelola jalan tol supermarket, hypermarket, department store, dan usaha sejenis dengan nama lain pengelola jasa perparkiran stasiun pengisian bahan bakar umum maskapi penerbangan perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan lembaga pendidikan formal operator telekomunikasi pengelola rumah sakit penyedia tenaga listrik perusahaan air minum atau yang sejenis
KETENTUAN PENTING TE RKAIT TKT -
PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Apabila ada unsur TKM, wajib melaporkan TKT yang dikecuali dikecualikan sebagai TKM PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasa PJK menyimpan dokumen TKT yang dikecualikan Pelanggaran ketentuan n dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan oleh LPP.
Ketentuan Terkait TKT melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM membuat dan menyimpan daftar dan transaksi nasabah memelihara dan mengkinikan profil nasabah menyimpan dokumen TKT yang dikecualikan pelanggaran ketentuan dikenai sanksi adminsitratif oleh LPP
1.4.
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI/IFTI
UU TPPU mengatur pula mengenai pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri. Dalam hal ini, Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan Transaksi transfer dana tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Adapun Pelaksanaan kewajiban pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun setelah UU TPPU diundangkan tanggal 22 Oktober 2010 Pengertian transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dana.
Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri/ IFTI
penyampaian laporan transaksi paling lama 14 hari kerja sejak tanggal transaksi
1.5.
pelaksanaan kewajiban pelaporan dilaksanakan paling lama 5 tahun setelah UU TPPU diundangkan
LAPORAN TRANSAKSI OLEH PBJ
KEWAJIBAN PBJ PBJ wajib menyampaikan : 1. 2.
Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Laporan TKM berdasarkan permintaan PPATK
Tata Cara Pelaporan (Peraturan Kepala PPATK No.: PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya) TATA CARA PELAPORAN 1.
PBJ melakukan registrasi dengan mengisi registrasi, bisa dengan web registrasi atau sistem manual.
2.
PBJ wajib mengisi laporan Transaksi dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan.
3.
PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronis atau manual.
4.
Penyampaian laporan Transaksi wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
5.
Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan dari PPATK.
TATA CARA PELAPORAN PBJ
melakukan registrasi secara online mauapun manual mengisi laporan Transaksi secara benar dan lengkap menyampaikan laporan secara elektronis atau manual penyampaian laporan paling lama 14 hari terhitung tanggal transaksi penyampaian laporan TKM dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya surat dari PPATK
1.6.
RINGKASAN
Pihak Pelapor terdiri dari Penyedia Jasa keuanga keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan atau Jasa lain (PBJ). PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang m meliputi eliputi :Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); Transaksi Keuangan Tunai (TKT); dan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKTD). Sedangkan PBJ wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa laporan Transaksi Pengguna Jasa senilai Rp500 juta atau lebih. Untuk bisa menyampaikan laporan TKM, Pihak Pelapor harus menerapkan PMPJ secara efektif. Apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, didasarkan pada profesional judgement Pihak Pelapor. Tanpa pemahaman atau keahlian yang cukup, laporan TKM yang disampaikan kepada PPATK kualitasnya rendah. Keseluruhan laporan tersebut disampaikan kepada PPATK sesuai ketentuan tata cara pelaporan. Disamping laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, PPATK juga menerima laporan dari Ditjen Bea dan Cukai mengenai genai laporan pembawaan uang senilai Rp. 100 juta atau lebih yang keluar atau masuk wilayah RI.
1.7. 1.
2.
QUIZ Apa yang anda ketahui tentang Customer Due Diligence (CDD) ? a. Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa suatu transaksi transak Pengguna Jasa sesuai dengan profilnya b. Kegiatan berupa penelusuran asset untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan asset yang dimiliki profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa c. Kegiatan berupa penggalian informasi yang mendalam dan d dokumen okumen otentik dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan profil Pengguna Jasa atau WIC d. Kegiatan mencari informasi untuk memperoleh kepastian apakah Pengguna Jasa sebagai pelaku pidana atau bukan Apa yang anda pahami mengenai Enhanced Due Diligence (EDD) a. Tindakan penelusuran asset Pengguna Jasa pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme
b.
3.
Tindakan CDD lebih mendalam pada saat berhubungan denan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme c. Tindakan untuk mencari informasi dan dokumen otentik kepada pihak lain pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan uang dan pendanaan terorisme d. Semua jawaban benar Siapa yang termasuk dalam kategori Beneficial Owner ? a. Pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pihak Pelapor (ultimately own account) b. Pengendali transaksi pengguna jasa c. Pemberi kuasa untuk melakukan transaksi d. Pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian e. Jawaban a, b, dan c benar
4. Berikut adalah kriteria suatu negara dinilai sebagai negara berisiko tinggi (high risk country), kecuali : a. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang b. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai pusat transaksi internasional c. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau d. Negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme 5. Siapa saja yang tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP) ? a. Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan public (pejabat publik) b. Orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik c. Jawaban a dan b benar d. Jawaban a dan b salah 6. Bagaimana Kebijakan dan Prosedur PMPJ harus dibuat dan dilaksanakan ? a. Harus diintegrasikan ke dalam aktivitas Pihak Pelapor sehari-hari b. Tidak harus terintegrasi dengan aktivitas Pihak Pelapor sehari-hari c. Dipisahkan dengan Prosedur Standar Operasi d. Semua jawaban salah 7.
Siapa sajakah yang berkewajiban menerapkan PMPJ? a. b. c. d.
Pihak yang berhubungan langsung dengan Pengguna Jasa Para manager Semua karyawan/pegawai Bagian back office
8. Berikut ini merupakan unsur TKM, kecuali Transaksi Keuangan yang : a. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. b. dilakukan dalam jumlah besar terutama bagi Pengguna Jasa berisiko tinggi. c. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan TKT d. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 9. Berikut ini termasuk unsur TKM, kecuali :
a. b. c. d.
Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme Transaksi yang melibatkan pondok pesantren Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai TKM
10. Berikut ini merupakan pernyataan berkaitan dengan TKM, kecuali : a. Dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, perlu judgement secara profesional b. Apakah transaksi dikategorikan sebagai TKM atau bukan, tergantung pada kesiapan dan kemampuan Penyedia jasa Keuangan. c. Pada umumnya, TKM diawali dari transaksi antara lain tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas d. Petugas Pihak Pelapor perlu memahami unsur-unsur TKM sehingga mampu menetapkan suatu transaksi sebagai TKM. 11. Dalam memahami unsur TKM, apa yang anda ketahui tentang profil? a. Profil adalah deskripsi tentang informasi mengenai identitas, sumber dana dan tujuan transaksi dari Pengguna Jasa b. Profil adalah deskripsi mengenai catatan kriminal dari Pengguna Jasa c. Profil adalah deskripsi mengenai latar belakang bisnis dari Pengguna Jasa d. Tidak ada jawaban yang benar. 12. Batasan yang biasa pergunakan untuk memahami unsur karakteristik, kecuali : a. Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus dari transaksi Pengguna Jasa, yang dapat membedakan Pengguna Jasa atau kelompok Pengguna Jasa satu dengan lainnya. b. kharakteristik Pengguna Jasa sebagai faktor pembeda adalah bisnis dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. c. Jenis dan cakupan bisnis akan mengarahkan pada transaksi apa dan bagaimana transaksi Pengguna Jasa yang wajar dilakukan, seperti jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan, siapa dan dimana counterparty atau lawan transaksinya, kapan transaksi dilaksanakan. d. Tidak ada jawaban yang benar. 13. Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pola transaksi Pengguna Jasa biasanya ditunjukan oleh : a. adanya frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebetan. b. Trasaksi Pengguna Jasa ada yang terpola namun juga banyak yang tidak terpola. c. Dalam periode tertentu, transaksi Pengguna Jasa baru dapat ditentukan pola transaksi nya, namun tidak jarang transaksi Pengguna Jasa sulit ditentukan polanya. d. Jawaban a, b, dan c benar 14. Berikut adalah batasan atau indikator Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, kecuali : a. Terdapat pelaksanaan kewenangan penundaan transaksi, pengehentian sementara transaksi, pemblokiran, atau permintaan keterangan b. Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana c. Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar. d. Pengguna jasa yang tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen pendukung termasuk pula Pengguna Jasa yang memberikan informasi palsu. 15. Beberapa hal berkaitan dengan pelaporan TKM, kecuali :
a. b. c. d.
Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan dari direktur Kepatuhan Pihak Pelapor. Jawaban a dan b benar Jawaban a dan b salah
16. Berikut mengenai tata cara penyampaian laporan TKM, sebagai berikut : a. Penyampaian laporan TKM wajib dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secana non elektronis. b. PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkap c. PJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penyeampaian laporan kepada PPATK. d. Semua jawaban benar 17. Berkaitan dengan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), berikut ini adalah pernyataan yang benar : a. Transaksi dengan menggunakan uang tunai senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. b. PPATK berwenang menetapkan perubahan besarnya nilai TKT dengan Keputusan Kepala PPATK. c. Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. d. Semua jawaban benar 18. TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan yaitu terhadap : a. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan Bank sentral; b. TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan c. TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK d. semua jawaban benar 19. Jenis usaha yang dikecualikan dari pelaporan TKT adalah : a. usaha perkebunan, pengelola jalan tol, supermarket, hypermarket, department store, dan usaha sejenis dengan nama lain b. pengelola jasa perparkiran, stasiun pengisian bahan bakar umum, maskapi penerbangan, perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, dan penyeberangan c. lembaga pendidikan formal, operator telekomunikasi, pengelola rumah sakit, penyedia tenaga listrik, dan perusahaan air minum atau yang sejenis d. semua jawaban benar 20. Beberapa ketentuan terkait dengan TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, kecuali : a. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM, wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM b. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM tidak wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM c. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT d. PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasa 21. Berikut ini merupakan ketentuan di bidang pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri, kecuali : a. Kewajiban penyampaian laporan Transaksi transfer dana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
b. c. d.
Adapun Pelaksanaan kewajiban pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun setelah UU TPPU diundangkan yaitu tanggal 22 Oktober 2010 Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dana. Semua jawaban benar.
BAGIAN KETIGA : IDENTIFIKASI, VERIVIKASI DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA 3.1 IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA PENERIMAAN PENGGUNA JASA Pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Pihak Pelapor wajib meminta informasi dan dokumen pendukung kepada Pengguna Jasa (profil Pengguna Jasa), dengan memberikan formulir yang memuat isian sekurang-kurangnya mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pengguna jasa. Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka Pengguna Jasa harus menyertakan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN Beberapa tahapan dalam permintaan informasi dan dokumen oleh Pihak Pelapor : a. b. c.
Pihak pelapor mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengguna jasa dalam kelompok perorangan atau perusahaan Memastikan pengguna jasa yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Beneficial Owner Identitas Calon Pengguna Jasa harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung
CHECK LIST JENIS INF ORMASI DAN DOKUMEN Jenis informasi dan dokumen Perorangan 1.
identitas (KTP,SIM,Paspor, KIMS/KITAP) -
Nama lengkap termasuk alias Nomor dokumen identitas alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada tempat tanggal lahir kewarganegaraan pekerjaan (surat pengangkatan, jika perlu) jenis kelamin status perkawinan (surat nikah, jika perlu)
Identitas BO, jika pengguna jasa mewakili BO (KTP,SIM,Paspor, KIMS/KITAP)
Perusahaan 1. identitas (AD, SITU, TDP, SIUP, identitas pengurus, dan BO) nama perusahaan nomor izin usaha dari instansi berwenang bidang usaha alamat kedudukan perusahaan tempat dan tanggal pendirian perusahaan bentuk badan hukum perusahaan identitas Beneficial Owner apabila calon pengguna jasa memiliki Beneficial Owner identitas dan dokumen pengendali akhir (diluar perusahaan go public)
2.
sumber dana (slip gaji, jika ada)
3.
perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahu tahun
4.
maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Pengguna Jasa
5.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6.
Informasi lain
2.
sumber dana
3.
perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu ) tahun (laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon lon pengguna Jasa
4. 5.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6.
Informasi lain (struktur manajemen, dokumen identitas anggota direksi)
3.2 VERIFIKASI PENGGUNA JASA Verifikasi terhadap calon Pengguna Jasa, antara lain dengan : 1. Meneliti kebenaran informasi dan dokumen 2. Jika ragu, wajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon Pengguna Jasa, dengan cara antara lain : a. wawancara dengan calon Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen b. meminta eminta dokumen identitas sah atau resmi lainnya c. mengkonfirmasi konfirmasi kebenaran beneficial owner, jika calon Pengguna Jasa bertindak untuk pihak lain (beneficial owner) 3. Melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi yang disampaikan 4. Verifikasi lebih ketat (enhanced enhanced due diligence diligence) dilakukan jika calon Pengguna Jasa dan atau Beneficial Owner tergolong berrisiko risiko tinggi tinggi, Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari: a. Latar belakang atau profil calon Pengguna Jasa dan pengendali calon Pengguna Jasa J yang termasuk oran yang popular secara politis ((politically exposed person)) atau Pengguna Jasa yang berisiko tinggi (high risk customer) b. Bidang usaha calon Pengguna Jasa yang termasuk usaha yang berisiko tinggi ((high high risk business) business c. Negara atau teritori asal calon Pengguna Jasa, domisili calon Pengguna Jasa, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang berisiko tinggi ((high risk countries) d. Pihak-pihak pihak yang tercantum dalam daftar nama nama-nama teroris
Verifikasi Pengguna Jasa
meneliti kebenaran dokumen memastikan kebenaran informasi dan indentitasdengan cara wawancara, mengkonfirmasi kebenaran Beneficial Owner, dan meminta dokumen resmi lainnya melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi EDD (Enhanced Due Diligence)
3.3 PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA SAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI
a.
b.
c.
Pihak pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha atau melaksanakan transaksi dengan Calon Pengguna Jasa dalam hal: 1) Diketahui dan/atai patut diduga menggunakan dokumen palsu 2) Menyampaikan informasi yang diragukan kebe kebenarannya, dan/atau Pihak Pelapor por wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dalam hal: 1) Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu 2) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, dan/atau 3) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana Kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atau WIC: 1) Mendokumentasikan 2) Melaporkan sebagai TKM apabila tra transaksinya mencurigakan 3) Ketentuan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dicantumkan dalam perjanjian hubungan usaha dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa 4) Memberitahukan secara tertulis kepada pengguna jasa mengenai penutupan hubungan usaha.
Penutupan Hubungan Usaha atau Menolak Melakukan Transaksi
Calon Pengguna Jasa
•diketahui dan/atau atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; •menyampaikan menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau dan
Pengguna Jasa
•diketahui dan/atau atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; •menyampaikan menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau dan •memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
Kewajiban Pihak Pelapor
• Mendokumentasikan • Melaporkan sebagai TKM • Ketentuan untuk menolak, membatalkan dan/atau atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dicantumkan dalam perjanjian hubungan usaha dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa. • memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha.
3.4 PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA PENGKINIAN DATA : 1. Mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen serta menatausahakannya 2. Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen pengguna jasa 3. Menyusun laporan rencana dan realisasi pengkinian data yang disetujui pengurus/direksi
4. Memelihara database Daftar Teroris PEMANTAUAN OLEH PJK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PJK wajib memiliki system informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai transaksi Pengguna Jasa System informasi yang ada, dapat digunakan untuk menelusuri setiap transaksi dan data Pengguna Jasa Memantau secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Pengguna Jasa dengan profil Pengguna Jasa dan menatausahakan pemantauannya Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa Jika meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa, harus memperhatikan ketentuan anti tipping-off Melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Pengguna Jasa yang berasal dari Negara yang berisiko tinggi dan/atau Pihak Pelapor yang berkedudukan di Negara yang berisiko tinggi Melakukan CDD terhadap Pengguna Jasa sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) apabila: a. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan b. Terdapat perubahan profil pengguna jasa yang bersifat signifikan c. Informasi pada profil Pengguna Jasa yang tersedia dalam Customer Identification File belum dilengkapi dengan dokumen pendukung Dapat Mengidentifikasi
Dapat Menyediakan Laporan
Sistem Informasi
Dapat Menganalis
Dapat Memantau
PEMANTAUAN OLEH PBJ 1. 2.
memperhatikan tata cara pembayaran transaksi misalnya pembayaran tunai atau non tunai, pelaku transaksi, nominal Transaksi dan/atau tanggal transaksi. pemantauan terhadap pelunasan transaksi Pengguna Jasa, apakah dilakukan oleh Pengguna Jasa yang bersangkutan atau pihak lain. 3.5 RINGKASAN
Kegiatan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksinya merupakan inti dari PMPJ. Pengumpulan data atau profiling mengenai informasi dan dokumen pendukung dari Pengguna Jasa merupakan hal terpenting dalam PMPJ. Atas data yang telah diidentifikasi dan verifikasi itulah Pihak Pelapor mampu melakukan pemantauan transaksi yang akhirnya dapat menetapkan keputusan, apakah menutup hubungan usaha, menunda untuk melaksanakan transaksi dan atau melaporkan TKM kepada PPATK. Profiling identitas Pengguna Jasa merupakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh karena datanya dinamis. Kegiatan pengkinian harus dilakukan secara terencana dan terukur.
3.6 QUIZ 1.
Berikut adalah contoh melakukan verifikasi identitas pada waktu proses pembukaan hubungan usaha : a. Membandingkan foto dalam kartu identitas dengan orang yang ada didepan anda b. Membandingkan tanda tangan dalam kartu identitas dengan tanda tangan yang ada pada dokumen lain (seperti Surat Kuasa, SIM dll) c. Membandingkan nama dalam kartu identitas dengan nama yang ada pada dokumen lain d. Jawaban a dan b benar
2.
Dokumen apa yang diperlukan Pihak Pelapor apabila melakukan hubungan usaha untuk ekspatriat yang menggunakan passport sebagai dokumen identitas, tetapi di passport tersebut tidak terdapat cap yang sah dari pemerintah/badan yang mengeluarkannya ? a. Visa diplomatik b. Visa dinas c. Izin kerja d. Jawaban a, b, dan c benar
3.
Bagaimana cara anda mengenali kartu identitas palsu yang diberikan Pengguna Jasa ? a. Membandingkan antara nama yang tertera dalam kartu identitas dengan nama yang tertera pada dokumen lain b. Menanyakan kepada pihak yang mengeluarkan kartu identitas c. Membandingkan foto yang ada dalam kartu identitas dengan calon Pengguna Jasa pemilik kartu tersebut serta membandingkan tanda tangan dengan kartu identitas lain d. Memeriksakan ke laoratorium forensic
4.
Bagaimana bisa meyakini bahwa keterangan informasi sumber pendapatan yang diberikan Pengguna Jasa perusahaan itu benar ? a. Meminta fotokopi atau salinan laporan keuangan b. Meminta fotokopi mengenai jumlah asset perusahaan c. Meminta pernyataan dari Direksi perusahaan d. Tidaka ada jawaban yang benar
5.
Bagaimana cara mengidentifikasi apakah Pengguna Jasa bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili pihak lain (beneficial owner) ? a. Melakukan wawancara b. Membandingkan antara sumber pendapatan dengan transaksi yang akan dilakukan c. Membandingkan antara pekerjaan Pengguna Jasa dengan tujuan dan besarnya transanksi d. Jawaban a, b, dan c benar
6.
Apa yang harus dilakukan Pihak Pelapor sehubungan dengan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah (PEP) yang membuka rekening dengan setoran awal dalam jumlah besar yang sepertinya tidak sesuai dengan pekerjaan PEP tersebut ? a. Meminta informasi dari PEP tentang sumber dana dari setoran awal tersebut b. Melakukan Enhansed Due Dilligence c. Dalam hal Pihak Pelapor tidak memperoleh keyakinan tentang sumber dana Pengguna Jasa PEP tersebut, Pihak Pelapor melaporkan ke PPATK sebagai TKM d. Jawaban a, b, dan c benar
7.
Bagaimana sikap Pihak Pelapor dalam melakukan hubungan usaha dengan partai politik ? a. Melakukan CDD, karena tidak ada bedanya dengan Pengguna Jasa lain. b. Menerapkan EDD selama pembukaan rekening dan melakukan pemantauan karena termasuk
c. d.
Pengguna Jasa berisiko tinggi Melaporkan ke PPATK sebagai TKM Menolak hubungan usaha.
8.
Apa yang dilakukan Pihak Pelapor apabila rekening dibuka tanpa dokumen identitas yang lengkap dan Pengguna Jasa berjanji akan melengkapi informasi tersebut tetapi kemudian ternyata Pengguna Jasa menolak untuk melengkapi informasi tersebut ? a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut b. Tetap melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut c. Melaporkan Pengguna Jasa tersebut pada manager d. Memblokir rekening Pengguna Jasa tersebut
9.
Kegiatan apa yang perlu dilakukan Pihak Pelapor pada saat kartu identitas Pengguna Jasa habis masa berlakunya ? a. Memberitahukan Pengguna Jasa melalui berbagai sarana, seperti adanya alert transaksi atau transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak dapat diproses. b. Meminta Pengguna Jasa mengganti Kartu identitas Pengguna Jasa yang baru c. Memanfaatkan peluang saat menyerahkan kartu identitas, Pengguna Jasa diminta memperbaiki data profil Pengguna Jasa d. Jawaban a, b, dan c benar
10. Bagaimana jika calon Pengguna Jasa hanya membawa salinan dokumen yang dibutuhkan tanpa membawa dokumen asli pada saat melakukan hubungan usaha ? a. Pihak Pelapor tetap melayani Pengguna Jasa tersebut b. Pihak Pelapor wajib menunda hubungan usaha sampai dengan informasi dan dokumen pendukung asli yang dibutuhkan telah disiapkan c. Pihak Pelapor menolak secara tegas dalam membina hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang bersangkutan. d. Semua jawaban salah 11. Apa yang harus dilakukan apabila seorang pejabat senior Pihak Pelapor meminta staf yang bertugas untuk tidak menanyakan banyak hal pada calon Pengguna Jasa yang direferensikan oleh pejabat senior tersebut? a. Menuruti keinginan pejabat tersebut b. staf harus meneruskan masalah ini ke pengawas/manajer dan/atau ke Direktur Kepatuhan Pihak Pelapor apabila menemui kesulitan. c. Petugas Pihak Pelapor tetap menjalankan prosedur CDD atau EDD yang berlaku d. Petugas Pihak Pelapor menyerahkan pekerjaannya kepada petugas lainnya. 12. Jawaban seperti apa yang harus diberikan oleh staf Pihak Pelapor ke calon Pengguna Jasa apabila mereka menanyakan kenapa Pihak Pelapor harus mendapatkan informasi yang begitu banyak ? a. merupakan praktik perPihak Pelaporan dan pelayanan Pengguna Jasa yang baik b. memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku c. jawaban a dan b benar d. jawaban a dan b salah 13. pedoman pelaksanaan PMPJ memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup : a. permintaan informasi dan dokumen b. verifikasi dokumen, pengkinian dan pemantauan c. penatausahaan dokumen dan pelaporan kepada PPATK d. jawaban a, b, dan c benar
14. berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan PMPJ, kecuali : a. memiliki pedoman pelaksanaan b. menerapkan pedoman pelaksanaan PMPJ c. memiliki pedoman pelaksanaan PMPJ yang disetujui Dewan Komisaris d. berpedoman pada ketentuan Lembaga Pengawas dan Pengatur yang mengatur penerapan manajemen risiko dalam hal melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian. 15. Kapan pihak Pelapor wajib melakukan prosedur CDD : a. Pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan WIIC b. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa, Penerima kuasa, dan atau Beneficial Owner c. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme d. Jawaban a, b, dan c benar 16. Pihak pelapor wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dengan melakukan analisis yang paling kurang mencakup : a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa Perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa Perusahaan b. Lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa Perusahaan c. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa d. Tidak ada jawaban yang benar 17. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, berlaku ketentuan : a. Identitas Calon Pengguna Jasa tidak harus seluruhnya dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung b. Pihak pelapor dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif c. Pihak pelapor wajib melakukan pertemuan langsung dengan Calon Pengguna Jasa d. Pihak pelapor wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berasal atau terkait dengan Negara yang terg0long berisiko tinggi 18. Dalam kegiatan verifikasi dokumen, berikut ini adalah apa yang dilakukan Pihak Pelapor, kecuali : a. Meneliti kebenraran dokumen pendukun dan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya b. Memastikan bahwa data yang disampaikan adalah data terkini dan legal, antara lain melalui wawancara dengan calon Pengguna Jasa c. Dalam kondisi apapun Pihak Pelapor tidak dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai d. Menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Pengguna Jasa dan Beneficial Owner sebelum membina hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan WIC 19. Dalam hal Calon Pengguna Jasa atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, maka sikap Pihak Pelapor : a. Pihak Pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC b. Pihak pelapor boleh meminta kepada Calon Pengguna Jasa atau WIC untuk mengganti dokumen asli
c. d.
Pihak pelapor meneruskan hubungan usaha dengan memberikan nasihat kepada Calon Pengguna Jasa atau WIC untuk memenuhi dokumen asli Tidak ada jawaban yang benar
20. Pihak pelapor wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dalam hal : a. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu b. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya c. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut didugga berasal dari hasil tindak pidana d. Jawaban a, b, dan c benar 21. Beberapa kegiatan berikut ini berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atau WIC, kecuali : a. Mendokumentasikan dan melaporkan sebagati TKM apabila transaksinya mencurigakan b. Ketentuan kewajiban Pihak Pelapor untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa c. Karena dilaporkan sebagai TKM, maka tidak ada kewajiban bagi Pihak Pelapor untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa atas penutupan hubungan usaha d. Memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha 22. Pihak pelapor dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagai lembaga keuangan, dengan syarat : a. Memiliki kerja sama dengan pihak pelapor dalam bentuk kesepakatan tertulis b. Tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang c. Bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera d. Jawaban a, b, dan c benar 23. Kewajiban pihak pelapor dalam penanganan Pengguna Jasa berisiko tinggi : a. Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dengan membuat daftar tersendiri. b. Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dilaporkan kepada PPATK sebagai TKM c. Menutup hubungan usaha terhadap Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP d. Jawaban a, b, dan c salah 24. Bagi pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC yang dinilai sebagai pihak terkait dengan PEP adalah : a. Menggunakan produk yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris b. Melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara berisiko tinggi c. Transaksi yang dilakukan oleh pejabat public d. Melakukan transaksi dalam jumlah besar 25. Pihak Pelapor wajib melakukan beberapa tindakan terhadap Pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC berisiko tinggi, kecuali : a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait b. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa tersebut
c. d.
Pejabat senior yang ditunjuk diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan, dan membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha Melaporkan transaksi Beneficial Owner, dan WIC berisiko tinggi sebagai TKM kepada PPATK
26. Berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan pengkinian data Pengguna Jasa, Kecuali : a. Mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen semua Pengguna Jasa serta menatausahakannya b. Menyusun laporan rencana dan realisasi pengkinian data yang disetujui Direksi c. Memastikan secara berkala nama-nama Pengguna Jasa yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris d. Jawaban a, b, dan c benar 27. Berikut adalah kondisi dimana Pihak Pelapor wajib melakukan CDD terhadap Pengguna Jasa sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach), kecuali : a. terdapat transaksi Pengguna Jasa meningkat b. Terdapat perubaha profil pengguna Jasa yang bersifat signifikan c. Informasi pada profil Pengguna Jasa yang tersedia dalam Customer Identification File belum dilengkapi dengan dokumen pendukung d. Menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggu nakan nama fiktif 28. Berikut adalah ketentuan mengenai kewajiban Pihak Pelapor dalam menatausahakan dokumen Pengguna Jasa atau WIC, kecuali : a. Dokumen terkait dengan data Pengguna Jasa atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi atau ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha b. Dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang dokumen c. Dokumen yang ditatausahakan mencakup: identitas, dan informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi d. Pihak pelapor diberi keleluasaan untuk memberikan atau tidak memberikan informasi dan/atau dokumen kepada Pihak Pelapor Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang pada saat diperlukan.
BAGIAN KEEMPAT : PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DAN PERLAKUAN BAGI PEP
4.1 PENDEKATAN BERBASIS RISIKO 1. 2.
Pihak pelapor wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup: a. identitas b. lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan c. Profil Pengguna jasa d. Jumlah transaksi e. Kegiatan usaha Pengguna Jasa f. Struktur Kepemilikian bagi Pengguna Jasa perusahaan g. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa
Pengelompokan Tingkat Risiko -Profil Pengguna Jasa -Identitas -Jumlah Transaksi
Kegiatan usaha Lokasi usaha
Struktur kepemilikan
4.2 PIHAK YANG BERISIKO TINGGI (HIGH RISK) HIGH RISK COUNTRY Lokasi geografis potensial berisiko tinggi dapat ditemukan di beberapa daftar yang dikeluarkan FATF, PBB, dan organisasi internasional lainnya. Daftar berikut ini disediakan untuk membantu mengidentifikasi lokasi- lokasi tersebut: Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti FATF, APG, CFATF, MONEYVAL, ESAAMLG, EAG, GAFISUD, GIABA atau MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan RekomendasiFATF. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Negara yang memiliki tingkat good governance yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank. -
Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Inde
HIGH RISK BUSINESS - Jasa keuangan, seperti money changer (Pedagang Valuta Asing), - money remittance (Usaha Jasa Pengiriman Uang) - Offshore company termasuk PJK yang berlokasi di tax and/or secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF; - Dealer mobil; - Agen perjalanan - Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga; - Perusahaan perdagangan ekspor/impor; - Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa; - Penjual grosir (wholesalers) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas); - Pengacara, akuntan atau konsultan keuangan; - Dealer barang antik dan seni; - Agen properti. HIGH RISK PERSON Pihak-pihak yang dianggap sebagai nasabah berisiko tinggi adalah: 1.
Orang yang populer secara politis (Politically Exposed Persons/”PEP”), adalah individu yang merupakan atau dipercayakan dengan fungsi-fungsi yang dikenal umum di suatu negara asing, misalnya
kepala negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, petugas pengadilan atau militer, eksekutif senior BUMN, partisan, partai politik besar. Hubungan usaha dengan anggota keluarga atau sejawat terdekat PEP melibatkan risiko reputasi nama baik yang sama dengan dirinya sendiri. Definisi ini tidak termasuk ranking menengah atau individu yang lebih junior dalam kategori sebelumnya. Hal ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara asing. Contoh dari PEP adalah :
2. 3. 4. 5.
a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; c. Pejabat setingkat Menteri; d. Eksekutif Senior perusahaan negara: Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN); e. Eksekutif dan ketua partai politik; f. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian; g. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung; h. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden; i. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas; dan j. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan PJK dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai PJK. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar PBB atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.
HIGH RISK PRODUCT a.
b. c. d. e.
Mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas. - perbankan seperti Traveller Cheque, cek, valuta asing - pasar modal seperti saham, obligasi, SUKUK - Perusahaan perasuransian seperti unit link Mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan usul dana, dalam perbankan seperti transfer dana Prosedur tidak memerlukan tatap muka, dalam perbankan seperti internet banking, ATM, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (ATMK), Privacy Oriented, dalam perbankan seperti Safe Deposit Box, Layanan Prima Produk barang, seperti emas, barang antik, kendaraan bermotor
4.3 PENANGANAN PEP Ketentuan umum : • •
Pihak Pelapor melakukan verifikasi yang lebih ketat (extensive due dilligence) terhadap calon Pengguna Jasa yang diklaksifikasikan sebagai high risk countries, high risk business dan high risk person Pihak Pelapor membuat daftar high risk countries, high risk business dan high risk customer sesuai dengan
policy internal Pihak Pelapor Kewajiban Pihak Pelapor : 1. 2. 3.
Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri. Bagi Pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC yang memenuhi kriteria : menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana sa pencucian uang atau pendanaan teroris; melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi; melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; atau merupakan pihak yang terkait dengan PEP; Wajib dilakukan: a. EDD secara berkalaa paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak pihak- pihak yang terkait; dan b. pemantauan yang lebih ketat.
4.
Penanganan calon Pengguna Jasa PEP : a. Pihak Pelapor wajib menunjuk pejabat senior yan yang g bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa tersebut. b. Pejabat senior berwenang untuk : 1) memberikan persetujuan atau penolakan 2) membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau Beneficial cial Owner yang tergolong PEP.
Pengguna Jasa, BO, atau WIC Menggunakan produk high risk
Transaksi tidak sesuai profil
Bertransaksi dengan pihak dari high risk country
termasuk PEP atau High Risk Person
Kewajiban Pihak Pelapor EDD secara berkala
Pemantauan lebih ketat (EDD)
Pejabat Senior Pihak Pelapor Menangani Calan pengguna Jasa high risk
Memutuskun untuk meneruskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
4.4 RINGKASAN Untuk efektifitas identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa, Pihak Pelapor berkewajiban untuk mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam hal Pengguna Jasa tergolong high risk, maka harus dilakukan EDD. Terdapat 3 kelompok high risk, yaitu high risk country, high risk isk business, high risk person.
4.5
QUIZ
1.
Kewajiban Pihak Pelapor dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa adalah : a. mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. b. menolak melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi c. melakukan tindakan yang sama apakah Pengguna Jasa memiliki risiko tinggi, sedang atau rendah. d. Jawaban a, b, dan c salah
2.
Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup: a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan; profil pengguna jasa b. Jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa c. Struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa Perusahaan d. Jawaban a, b, dan c benar
3.
Berikut adalah jenis atau kelompok high risk customer, kecuali : a. High risk country b. High risk person c. High risk transaction d. High risk business
4.
Politically Exposed Person (PEP) tergolong dalam : a. High risk country b. High risk person c. High risk transaction d. High risk business
5.
Berikut ini pernyataan yang benar berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor : a. melakukan verifikasi yang lebih ketat (extensive due dilligence) terhadap calon Pengguna Jasa yang diklaksifikasikan sebagai high risk countries, high risk business dan high risk person b. membuat daftar high risk countries, high risk business dan high risk customer sesuai dengan policy internal Pihak Pelapor c. jawaban a dan b benar d. jawaban a dan b salah
6.
pihak Pelapor wajib melakukan EDD dalam hal pengguna jasa memenuhi criteria : a. menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris b. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara berisiko tinggi c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil d. jawaban a, b, dan c benar
7.
Bagaimana penanganan calon Pengguna Jasa PEP? a. Penanganan dilakukan oleh pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan PEP b. Penangananya sama dengan Pengguna Jasa lainnya c. CDD dilakukan oleh petugas front liner d. Jawaban a, b, dan c salah
BAGIAN KELIMA :
LAPORAN PEMBAWAAN UA UANG NG ATAU KELUAR/ MASUK REPUB REPUBLIK INDONESIA
INSTRUMEN
PEMBAYARAN PE
5.1 KEWAJIBAN SETIAP ORANG Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila : a. membawa suatu uang dan atau instrumen pembayaran senilai paling sedikit Rp100 juta dalam bentuk: uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro a. dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. 5.2 KEWAJIBAN DITJEN BEA DAN CUKAI Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban : a.
membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
b.
menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari ker kerja ja sejak diterimanya pemberitahuan.
5.3 KEWENANGAN PPATK Kewenangan PPATK Disamping menerima laporan dari Ditjen Bea dan Cukai, PPATK berwenang meminta informasi tambahan dari Ditjen Bea dan Cukai mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain. Laporan yang diterima PPATK dari Ditjen Bea dan Cukai adalah : 1)
laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
2) laporan mengenai pengenaan sanksi administratif.
Setiap Orang masuk atau keluar RI, Lapor jika : •bawa uang atau instrumen pembayaran •senilai Rp.100 juta atau lebih
Ditjen Bea dan Cukai
PPATK
Menerima dan memeriksan laporan •Menyusun Laporan •Menyampaikan ke PPATK
•Bahan Bahan analisis •menambah menambah data base
5.4 PENGENAAN SANKSI Pelanggaran terhadap kewajiban se setiap tiap orang untuk memberitahukan pembawaan uang tunai dan/ atau instrumen pembayaran lain dikenakan sanksi administratif
JENIS PELANGGARAN 1. pelanggaran karena tidak memberitahukan : a. dikenai sanksi denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus perseratus)) dari seluruh jumlah uang tunai dan/ atau instrumen pembayaran lain yang dibawa; b. jumlah denda dihitung paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Pelanggaran karena adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diberitahukan diber : a. dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan; b. jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
TATA CARA PENGENAAN SANKSI Pengaturan pengenaan sanksi denda administrati administratiff dalam bentuk pembawaan uang tunai adalah sebagai berikut : 1. Diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif. 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.
Pelanggaran Tidak Melaporkan
Pelanggaran Laporan Selisih
denda 10% dari jumlah yang dibawa
denda 10% dari kelebihan
Maksimum Rp.300 juta
maksimum Rp.300 juta
5.5 RINGKASAN Kewajiban memberitahukan mengenai uang atau instrumen lain yang nilainya Rp.100 Rp. juta atau lebih kepada petugas Diten Bea dan Cukai pada saat ke luar atau masuk wilayah RI, merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagi Negara Indonesia yang memiliki banyak pintu keluar dari dan masuk ke w wilayah ilayah RI, cukup rentan juga untuk penyelundupan uang bahkan dapat juga mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pemantauan dari Ditjen Bea dan Cukai sangat penting. Untuk efektifitasnya, Ditjen Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk mengenakan enakan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan sekaligus kewenangan melakukan penyidikan dalam hal ada indikasi pidana pencucian uang. 5.6 QUIZ 1. Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila :
a. membawa suatu kebendaan senilai paling sedikit Rp100 juta b. kebendaan dalam bentuk uang tunai dan/atau instrumen pembayaran c. dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia d. jawaban a, b, dan c benar 2. Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban : a. membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain b. menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan c. Mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran laporan setiap orang yang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain d. jawaban a, b, dan c benar 3. Berikut adalah jenis pelanggaran berkaitan dengan laporan pembawaan uang atau instrumen pembayaran lain : a. pelanggaran karena tidak memberitahukan dan adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diberitahukan b. pelanggaran karena salah menulis isian form custom declaration c. pelanggaran karena melaporkan informasi yang seharusnya tidak perlu dilaporkan d. pelanggaran karena tidak memberikan dokumen pendukung laporan 4. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggar adalah: a. denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa; b. dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan; c. jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). d. semua jawaban benar
TES AKHIR MODUL Penilaian ini akan mengukur tingkat pemahaman anda mengenai materi Modul Kedua ini. Pada halaman terakhir, Anda akan diminta untuk mengirim semua jawaban yang telah dipilih. Periksalah kembali semua jawaban sebelum mengirimkannya, karena anda tidak dapat mengubah jawaban setelah tombol dikirim diklik. 1.
Berkaitan dengan kebutuhan Pihak pelapor dalam penerapan PMPJ, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? a. Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme b. Agar Pihak Pelapor mampu mengelola risiko c. Agar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal Pengguna Jasa tetapi dapat menggali peluang dalam pengembangan bisnis. d. Jawaban a, b, dan c benar.
2.
Berikut ini tidak termasuk yang melatarbelakangi pentingnya penerapan PMPJ:
a. b. c. d.
Upaya untuk mengendalikan risiko Agar sesuai dengan Prinsip GCG yang sangat dibutuhkan semua stake holder Meningkatkan perolehan pendapatan (profit) bagi Pihak pelapor. Secara internal, membantu manajemen untuk kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan pelayanan bagi Pengguna Jasa.
3.
Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan alasan perlunya penyempurnaan kebijakan penerapan PMPJ: a. Mengikuti trend sesuai perkembangan industri sejenis. a. Dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi Pihak Pelapor b. Adanya penyesuaian standar internasional seperti 40 rekomendasi + 9 rekomendasi khusus dari FATF. c. Munculnya kesadaran memenuhi kebutuhan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
4.
Pernyataan di bawah ini semua benar, kecuali : a. Penerapan PMPJ merupakan beban tersendiri dan menciptakan kerugian bagi Pihak Pelapor b. Penerapan PMPJ membutuhkan sumber daya, tetapi apabila dihitung nilainya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh c. Penerapan PMPJ bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan Prinsip Good Corporate Governance d. Penerapan PMPJ penting, disamping dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat untuk membina hubungan baik dengan Pengguna Jasa
5.
Apa dampak ketidakcukupan penerapan PMPJ oleh Pihak Pelapor? a. Pihak Pelapor menghadapi berbagai risiko, karena digunakan sebagai sasaran atau sarana pencucian uang b. Usaha Pihak Pelapor dapat berkembang dengan baik. c. Pengguna Jasa akan memutus hubungan usaha dengan Pihak pelapor d. Biaya kecil maka keuntungan meningkat.
6.
Berikut adalah dampak yang langsung dirasakan Pihak Pelapor atas terjadinya risiko ketidakcukupan dalam menerapkan PMPJ, kecuali : a. Citra Pihak Pelapor bisa meningkat karena pemberitaan media cukup gencar. b. Menyebabkan kerugian karena biaya yang signifikan, misalnya : melalui penarikan dana oleh depositor, pemutusan fasilitas inter-Pihak Pelapor, klaim terhadap Pihak Pelapor, biaya investigasi, penyitaan dan pembekuan harta, dan kehilangan pinjaman c. Munculnya kebutuhan waktu dan energi dari manajemen untuk memecahkan masalah yang muncul d. Sanksi administratif dari Lembaga Pengawas dan Pengatur.
7.
Risiko apa yang dihadapi Pihak Pelapor ketika tidak menerapkan PMPJ secara efektif? a. Risiko kredit dan risiko pasar b. Risiko likuiditas dan risiko solvabilitas c. Risiko hukum, risiko reputasi, risiko konsentrasi, dan risiko operasional d. Risiko krdit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko solvabilitas
8.
Adanya kelemahan implementasi dari program Pihak Pelapor, pengendalian prosedur yang tidak efektif dan kegagalan dalam menjalankan due diligence dalam konteks PMPJ, berkaitan erat dengan : a. Risiko hukum b. Risiko reputasi c. Risiko operasional
d.
Risiko konsentrasi
9.
Kemungkinan adanya tuntutan hukum, gugatan hukum, keputusan badan penegak hukum yang merugikan, atau kontrak yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi akibat Pihak Pelapor lemah dalam menerapkan PMPJ, berkaitan dengan jenis risiko : a. Risiko hukum b. Risiko reputasi c. Risiko operasional d. Risiko konsentrasi 10. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelapor, entah akurat ataupun tidak, akan menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas Pihak Pelapor yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bagi Pihak Pelapor merupakan : a. Risiko hukum b. Risiko reputasi c. Risiko operasional d. Risiko konsentrasi 11.
Semua laporan berikut ini wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kecuali : a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) b. Laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai (LTKT) c. Laporan Semesteran dan Laporan Bulanan d. Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
12.
Pihak Pelapor adalah pihak yang memiliki kewajiban pelaporan kepada PPATK. Yang manakan berikut ini bukan sebagai Pihak Pelapor? a. Profesi, seperti advokat, notaris, konsultan keuangan, dan akuntan publik. b. Penyedia Jasa Keuangan, seperti Pihak Pelapor, perusahaan perasuransian, dan perusahaan di bidang pasar modal c. Penyedia Barang dan atau Jasa, seperti balai lelang, perusahaan properti, Deale kendaraan bermotor, pedagang emas dan permata, pedagang barang seni dan antik d. Penyedia Jasa Keuangan, seperti dana pensiun, pedagang valuta asing, dan Usaha Jasa Pengiriman Uang.
13.
Inti dari istilah yang kita kenal dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Know Your Customer Principle), atau Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence adalah : a. Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada PPATK. b. Prinsip yang diterapkan oleh pemeriksa (auditor) untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa dari pihak yang diperiksa c. Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui jenis-jenis Pengguna Jasa yang berisiko tinggi. d. Jawaban a, b, dan c salah
14.
Kebijakan mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, sekurang-kurangnya memuat: a. Identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, serta pemantauan transaksi Pengguna Jasa. b. Penerimaan dan pemutusan hubungan usaha Pengguna Jasa, penatausahaan dokumen, dan pemusnahan dokumen c. Penundaan transaksi, pemenuhan perintah untuk penghentian sementara transaksi dan pemblokiran d. Menentukan nasabah berisiko tinggi dan melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK
15.
Lembaga berikut terkait langsung dengan penerapan PMPJ, kecuali: a. PPATK berperan menerima laporan TKM, TKT, dan TK transfer dana dari dan ke luar negeri, selanjutnya dianalisis. b. Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit bagi Pihak Pelapor Pemerintah. c. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur, diantaranya mengeluarkan Pedoman Penerapan PMPJ dan melakukan audit kepatuhan. d. Pengguna Jasa dengan kewajiban memberikan data dan informasi mengenai identitas, tujuan transaksi, dan sumber dana
16. Berikut unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), kecuali: a. Transaksi dengan nominalnya besar. b. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan c. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK d. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana 17.
Transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau logam senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, merupakan pegertian dari : a. Transaksi Keuangan Tunai b. Transaksi Keuangan Mencurigakan c. Transaksi keuangan transfer dana d. Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan
18. Pernyataan berikut ini benar, kecuali : a. Untuk menjadi Pengguna Jasa Pihak Pelapor, setiap orang wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi b. Pengguna Jasa adalah raja, maka apakah memberikan atau tidak memberikan identitas dan informasi adalah pilihan Pengguna Jasa. c. Untuk menjadi Pengguna Jasa Pihak Pelapor, setiap orang wajib mengisi form data atau informasi Pengguna Jasa yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. d. Pihak Pelapor wajib mengetahui apakah Pengguna Jasa yang bertransaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain 19. Yang manakah pernyataan dibawah ini bukan merupakan wewenang dan kewajiban dari Penyedia Jasa Keuangan: a. Memenuhi permintaan Pengguna Jasa atau pihak lain untuk membuka pemblokiran dari aparat penegak hukum b. Memenuhi permintaan PPATK untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan c. Memenuhi permintaan PPATK untuk melakukan Pengentian Sementara Transaksi Pengguna Jasa d. Melakukan Penundaan Transaksi Pengguna Jasa atas inisiatif Pihak Pelapor atau memenuhi perintah Penundaan Transaksi Pengguna Jasa oleh aparat penegak hokum 20. Berkaitan dengan pendanaan terorisme, transaksi manakah yang termasuk unsur Tranksai Keuangan Mencurigakan adalah : a. Transaksi pembelian bahan peledak di toko kimia oleh teroris untuk kegiatan terorisme b. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk
c. d.
melakukan tindak pidana terorisme Transaksi yang melibatkan setiap orang yang tercatat sebagai debitur bermasalah. Transaksi yang dilakukan pengguna jasa dalam jumlah besar
21. Pernyataan berikut bukan merupakan alasan mengapa Pihak Pelapor menerapkan PMPJ a. Agar Pihak Pelapor tidak dijadikan sarana dan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme b. Agar Pihak Pelapor mampu mengelola risiko c. Agar Pihak Pelapor mampu mengembangkan bisnis yang lebih sehat bukan hanya karena mengenal Pengguna Jasa tetapi dapat menggali peluang dalam pengembangan bisnis. d. Agar Pihak Pelapor tidak dikenai sanksi administratif oleh Lembaga Pengawas dan pengatur. 22. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan risiko reputasi, kecuali : a. Pihak Pelapor tidak mampu memenuhi kewajiban Pengguna Jasa yang jatuh tempo. b. Risiko reputasi berkaitan dengan sifat dari bisnis Pihak Pelapor yang membutuhkan kepercayaan depositor, kreditor dan pasar secara umum c. Publikasi negatif mengenai praktik bisnis Pihak Pelapor, entah akurat ataupun tidak, akan menyebabkan kehilangan kepercayaan atas integritas Pihak Pelapor yang bersangkutan d. Pihak Pelapor sering terlibat dalam urusan hukum karena diduga memberikan fasilitas terjadinya pencucian uang 23. Berkaitan dengan penerapan PMPJ, berkut ini pernyataan yang tepat, kecuali : a. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan PMPJ b. Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh LPP c. Pihak Pelapor berhak menentukan sikap dalam menerapkan PMPJ d. Pihak Pelapor wajib mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain 24. Berikut ini merupakan kewajiban dari pengguna jasa terhadap Pihak Pelapor, kecuali : a. memberikan identitas dan informasi yang benar, memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi b. Mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. c. Karena pengguna jasa sudah dikenal baik oleh petugas Pihak Pelapor, informasi dan identitas belum menjadi prioritas untuk diberikan d. Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka harus disertai informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. 25. Kewajiban Pihak Pelapor : a. Mengetahui pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain b. Meminta informasi identitas dan dokumen pendukun dari pengguna jasa atau pihak lain c. Menolak transaksi jika identitas dan atau dokuemn pendukung tidak lengkap d. Jawaban a, b, dan c benar 26. Bagaimana sikap anda selaku pejabat Pihak Pelapor ketika Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi PMPJ? a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa b. Dalam upaya memenuhi target funding, hubungan dengan Pengguna Jasa tetap dipelihara c. Hubungan terus dilanjutkan dengan mengupayakan agar Pengguna Jasa memenuhi ketentuan PMPJ d. Jawaban a, b, dan c benar 27. Apa yang harus dilakukan ketika anda meragukan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa? a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan melaporkan kepada PPATK sebagai
b. c. d.
Transaksi Keuangan Mencurigakan. Menggali informasi sebanyak-banyaknya sampai ada keyakinan atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan Tetap memelihara hubungan usaha dengan mempertimbangkan hubungan baik dan target funding. Jawaban a, b, dan c benar
28. Kebijakan mengenai penerapan PMPJ, sekurang-kurangnya memuat: a. identifikasi Pengguna Jasa, dan verifikasi Pengguna Jasa b. identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa. c. identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, pemantauan transaksi Pengguna Jasa, dan pelaporan transaksi. d. Tidak ada jawaban yang benar 29. Berikut adalah waktu dimana Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ, kecuali a. berdasar penilaian Pihak Pelapor dirasakan perlu menerapkan PMPJ b. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, dan atau terdapat transaksi keuangan senilai Rp.100 juta atau lebih; c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa. d. Terdapat TKM 30. Berikut ini merupakan unsur TKM, kecuali Transaksi Keuangan yang : a. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. b. dilakukan dalam jumlah besar terutama bagi Pengguna Jasa berisiko tinggi. c. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan TKT d. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 31.
Yang tidak termasuk unsur TKM terkait pendanaan terorisme adalah: a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme b. Transaksi yang melibatkan amal c. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai TKM
32. Berikut ini merupakan pernyataan berkaitan dengan TKM, kecuali : a. Dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi unsur TKM, perlu judgement secara profesional b. Apakah transaksi dikategorikan sebagai TKM atau bukan, tergantung pada kesiapan dan kemampuan Penyedia jasa Keuangan. c. Pada umumnya, TKM diawali dari transaksi antara lain tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas d. Petugas Pihak Pelapor perlu memahami unsur-unsur TKM sehingga mampu menetapkan suatu transaksi sebagai TKM. 33. Dalam memahami unsur TKM, apa yang anda ketahui tentang profil? a. Profil adalah deskripsi tentang informasi mengenai identitas, sumber dana dan tujuan transaksi dari Pengguna Jasa b. Profil adalah deskripsi mengenai catatan kriminal dari Pengguna Jasa c. Profil adalah deskripsi mengenai latar belakang bisnis dari Pengguna Jasa d. Tidak ada jawaban yang benar.
34. Pernyataan berikut berkaitan dengan unsur TKM berupa karakteristik transaksi Pengguna Jasa: a. kharakteristik transaksi Pengguna Jasa sangat tergantung pada bisnis dari Pengguna Jasa yang bersangkutan b. Karakteristik transaksi merupakan ciri-ciri khusus dari transaksi Pengguna Jasa, yang dapat membedakan transaksi Pengguna Jasa atau kelompok Pengguna Jasa satu dengan lainnya. c. Jenis dan cakupan bisnis akan mengarahkan pada transaksi apa dan bagaimana transaksi Pengguna Jasa wajar dilakukan, seperti jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan, siapa dan dimana counterparty atau lawan transaksinya, dan kapan transaksi dilaksanakan. d. Jawaban a, b, dan c benar. 35. Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pola transaksi Pengguna Jasa biasanya ditunjukan oleh : a. frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebetan. b. Tidak semua trasaksi Pengguna Jasa memiliki pola yang teratur. c. Kebiasan Pengguna Jasa dalam melakukan transaksi penarikan atau penyetoran d. Jawaban a, b, dan c benar 36. Berikut adalah batasan atau indikator Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, kecuali : a. Terdapat pelaksanaan kewenangan penundaan transaksi, pengehentian sementara transaksi, pemblokiran, atau permintaan keterangan b. Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana c. Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar. d. Pengguna jasa yang tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen pendukung termasuk pula Pengguna Jasa yang memberikan informasi palsu. 37. Beberapa hal berkaitan dengan pelaporan TKM, kecuali : a. Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM. b. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan dari direktur Kepatuhan Pihak Pelapor. c. Jawaban a dan b benar d. Jawaban a dan b salah 38. Bagaiaman tata cara penyampaian laporan TKM?: a. Dilakukan secara elektronis atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secana non elektronis. b. PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkap c. PJK wajib menyampaikan data pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penyeampaian laporan kepada PPATK. d. Semua jawaban benar 39. Berkaitan dengan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), berikut ini adalah pernyataan yang benar : a. Transaksi dengan menggunakan uang tunai senilai Rp 500 juta atau lebih, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. b. PPATK berwenang menetapkan perubahan besarnya nilai TKT dengan Keputusan Kepala PPATK. c. Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan TKT paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. d. Semua jawaban benar
40. Dalam hal terdapat TKT yang dikecualikan, namun ternyata memenuhi unsur TKM, apa tindakan Pihak Pelapor? a. Karena TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, maka tidak perlu dilaporkan ke PPATK sebagai TKM b. Walaupun termasuk TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, namun Pihak Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan tersebut sebagai TKM ke PPATK c. Karena terdapat kewajiban untuk menatausahakan data TKT yang dikecualikan, maka TKM tersebut cukup ditatausahakan secara baik d. Biar aman, seluruh TKT yang dikecualikan tetap dilaporkan sebagai TKT, sementara TKM nya juga dilaporkan kepada PPATK 41.
TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan yaitu terhadap : a. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan bank sentral, pembayaran gaji atau pensiun; dan TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK b. TKT yang dilakukan oleh pegawai PPATK, pembayaran honor konsultan; dan TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK c. TKT yang dilakukan oleh pegawai OJK, pembayaran gaji atau pensiun; dan TKT lain sesuai keputusan manajemen Pihak Pelapor. d. TKT yang dilakukan oleh nasabah prima, pembayaran angsuran kredit; dan TKT lain sesuai keputusan manajemen Pihak Pelapor.
42. Yang manakah di bawah ini yang tidak termasuk dalam jenis usaha yang dikecualikan dari pelaporan TKT: a. usaha perkebunan, pengelola jalan tol, supermarket, hypermarket, department store, dan usaha sejenis dengan nama lain b. pengelola jasa perparkiran, stasiun pengisian bahan bakar umum, maskapi penerbangan, perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, dan penyeberangan c. lembaga pendidikan formal, operator telekomunikasi, pengelola rumah sakit, penyedia tenaga listrik, dan perusahaan air minum atau yang sejenis d. usaha perikanan, pengelola reksa dana, pasar tradisional, dan jasa kurir 43. Beberapa ketentuan terkait dengan TKT yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, kecuali : a. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM, wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM b. PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala, dan apabila ada unsur TKM tidak wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM dengan syarat tetap didokumentasikan. c. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT d. PJK wajib memelihara dan mengkinikan profil pengguna jasa 44. Berikut ini merupakan ketentuan di bidang pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri, kecuali : a. Kewajiban penyampaian laporan Transaksi transfer dana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. b. Adapun Pelaksanaan kewajiban pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri dilaksanakan paling lama tanggal 22 Oktober 2015 c. Jawaban a dan b salah. d. Jawaban a dan b benar
45. Apa yang anda ketahui tentang Customer Due Diligence (CDD)? a. kegiatan berupa penulusuran aset untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan dengan aset yang dimiliki profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa b. kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa suatu transaksi Pengguna Jasa sesuai dengan dengan profilnya. c. kegiatan berupa penggalian informasi yang mendalam dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa suatu transaksi sesuai dengan dengan profil Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa d. tidak ada jawaban yang benar 46. Apa yang anda pahami mengenai Enhanced Due Dilligence (EDD)? a. Tindakan penulusaran aset Pengguna Jasa pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme b. Tindakan CDD lebih mendalam pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. c. Tindakan untuk mencari informasi kepada pihak lain pada saat berhubungan dengan Calon Pengguna Jasa, WIC, atau Pengguna Jasa yang tergolong Berisiko tinggi, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme d. Semua jawaban benar. 47. Berikut adalah kriteria suatu negara dinilai sebagai negara berisiko tinggi (high risk country), kecuali : a. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang; b. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai pusat transaksi internasional c. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau d. negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme. 48 Siapa berikut ini yang termasuk dalam kategori Beneficial owner? a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Pihak Pelapor (ultimately own account); dan atau mengendalikan transaksi Pengguna Jasa; b. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan atau mengendalikan badan hukum; dan/atau c. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. d. Jawaban a, b, dan c benar 49. Siapa berikut ini yang tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP)? a. orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan public. b. orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik c. jawaban a dan b benar d. jawaban a dan b salah. 50. Bagaimana Kebijakan dan Prosedur PMPJ harus dibuat dan dilaksanakan? a. Harus diintegrasikan ke dalam aktivitas Pihak Pelapor sehari-hari b. Tidak harus terintegrasi dengan aktivitas Pihak Pelapor sehari-hari c. Harus berada dalam Prosedur Standar Operasi d. Dipisahkan dengan Prosedur Standar Operasi
51.
Pengawasan secara aktif oleh Direksi Pihak Pelapor berkaitan dengan PMPJ, meliputi: a. mengusulkan kebijakan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris; b. memastikan penerapan program APU dan PPT c. membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat; d. jawaban a, b, dan c benar.
52. Setelah Pihak Pelapor memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ, apa kewajiban direksi Pihak Pelapor? a. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT; b. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki UKK dan memiliki: pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT. c. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Pihak Pelapor serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan d. jawaban a, b, dan c benar 53. Pejabat UKK atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib: a. menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi; b. memastikan adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT c. memastikan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Pihak Pelapor, kegiatan dan kompleksitas usaha Pihak Pelapor, dan volume transaksi Pihak Pelapor; d. jawaban a, b, dan c benar 54. Secara teknis, berikut merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pejabat UKK, kecuali : a. Memberikan persetujuan atau keputusan apakah suatu transaksi tergolong TKM b. Memantau pengkinian profil Pengguna Jasa dan profil transaksi Pengguna Jasa; c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Pengguna Jasa; d. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag), dari unit kerja terkait, menganalisis dan menyusun laporan TKM 55. Berikut adalah contoh melakukan verifikasi identitas pada waktu proses pembukaan rekening: a. Membandingkan foto dalam kartu identitas dengan orang dekatnya b. Mencocokkan kartu identitas, apakah asli atau palsu c. Membandingkan nama dalam kartu identitas dengan nama yang ada padakartu nama d. Membandingkan foto dan tanda tangan dalam kartu identitas dengan orang atau pengguna jasa yang ada didepan anda 56. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan produk dan jasa yang berisiko tinggi? a. Wire Transfer b. Hubungan private Pihak Pelaporing c. PerPihak Pelaporan Elekronis d. Standing instruction 57. Bagaimana cara anda mengenali kartu identitas palsu yang diberikan Pengguna Jasa? a. Membandingkan antara nama yang tertera dalam kartu identitas dengan nama yang tertera pada dokumen lain b. Menanyakan kepada pihak yang mengeluarkan kartu identitas c. Membandingkan foto yang ada dalam kartu identitas dengan calon Pengguna Jasa pemilik kartu tersebut serta membandingkan tanda tangan dengan kartu identitas lain
d. Memeriksakan ke laoratorium forensic 58. Bagaimana bisa meyakini bahwa keterangan informasi sumber pendapatan yang diberikan Pengguna Jasa perusahaan itu benar? a. Meminta fotokopi atau salinan laporan keuangan b. Meminta fotokopi mengenai jumlah asset perusahaan c. Meminta pernyataan dari Direksi perusahaan d. Tidaka ada jawaban yang benar 59. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah Pengguna Jasa bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili pihak lain (beneficial owner)? a. Melakukan wawancara b. Membandingkan antara sumber pendapatan dengan transaksi yang akan dilakukan c. Membandingkan antara pekerjaan Pengguna Jasa dengan tujuan dan besarnya transanksi d. Jawaban a, b, dan c benar 60. Apa yang harus dilakukan Pihak Pelapor sehubungan dengan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah (PEP) yang membuka rekening dengan setoran awal dalam jumlah besar yang sepertinya tidak sesuai dengan pekerjaan PEP tersebut? a. Meminta informasi dari PEP tentang sumber dana dari setoran awal tersebut b. Melakukan Enhansed Due Dilligence c. Dalam hal Pihak Pelapor tidak memperoleh keyakinan tentang sumber dana Pengguna Jasa PEP tersebut, Pihak Pelapor melaporkan ke PPATK sebagai TKM d. Jawaban a, b, dan c benar 61. Bagaimana sikap Pihak Pelapor dalam melakukan hubungan usaha dengan partai politik? a. Melakukan CDD, karena tidak ada bedanya dengan Pengguna Jasa lain. b. Menerapkan EDD selama pembukaan rekening dan melakukan pemantauan karena termasuk Pengguna Jasa berisiko tinggi c. Melaporkan ke PPATK sebagai TKM d. Menolak hubungan usaha. 62. Apa yang dilakukan Pihak Pelapor apabila rekening dibuka tanpa dokumen identitas yang lengkap dan Pengguna Jasa berjanji akan melengkapi informasi tersebut tetapi kemudian ternyata Pengguna Jasa menolak untuk melengkapi informasi tersebut? a. Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut b. Tetap melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut c. Melaporkan Pengguna Jasa tersebut pada manager d. Memblokir rekening Pengguna Jasa tersebut 63. Kegiatan apa yang perlu dilakukan Pihak Pelapor pada saat kartu identitas Pengguna Jasa habis masa berlakunya? a. Memberitahukan Pengguna Jasa melalui berbagai sarana, seperti adanya alert transaksi atau transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak dapat diproses. b. Meminta Pengguna Jasa mengganti Kartu identitas Pengguna Jasa yang baru c. Memanfaatkan peluang saat menyerahkan kartu identitas, Pengguna Jasa diminta memperbaiki data profil Pengguna Jasa d. Jawaban a, b, dan c benar 64. Bagaimana jika calon Pengguna Jasa hanya membawa salinan dokumen yang dibutuhkan tanpa membawa dokumen asli pada saat melakukan hubungan usaha ? a. Pihak Pelapor tetap melayani Pengguna Jasa tersebut
b. c. d.
Pihak Pelapor wajib menunda hubungan usaha sampai dengan informasi dan dokumen pendukung asli yang dibutuhkan telah disiapkan Pihak Pelapor menolak secara tegas dalam membina hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang bersangkutan. Semua jawaban salah
65. Apa yang harus dilakukan apabila seorang pejabat senior Pihak Pelapor meminta staf yang bertugas untuk tidak menanyakan banyak hal pada calon Pengguna Jasa yang direferensikan oleh pejabat senior tersebut? a. Menuruti keinginan pejabat tersebut b. staf harus meneruskan masalah ini ke pengawas/manajer dan/atau ke Direktur Kepatuhan Pihak Pelapor apabila menemui kesulitan. c. Petugas Pihak Pelapor tetap menjalankan prosedur CDD atau EDD yang berlaku d. Petugas Pihak Pelapor menyerahkan pekerjaannya kepada petugas lainnya. 66. Jawaban seperti apa yang harus diberikan oleh staf Pihak Pelapor ke calon Pengguna Jasa apabila mereka menanyakan kenapa Pihak Pelapor harus mendapatkan informasi yang begitu banyak? a. merupakan praktik perPihak Pelaporan dan pelayanan Pengguna Jasa yang baik b. memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku c. jawaban a dan b benar d. jawaban a dan b salah 67. Pedoman pelaksanaan PMPJ memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup: a. permintaan informasi dan dokumen; b. verifikasi dokumen, pengkinian dan pemantauan; c. penatausahaan dokumen dan pelaporan kepada PPATK. d. Jawaban a, b, dan c benar 68. Berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan PMPJ, kecuali: a. memiliki pedoman pelaksanaan PMPJ yang disetujui Direksi b. menerapkan pedoman pelaksanaan PMPJ c. memiliki pedoman pelaksanaan PMPJ yang disetujui Dewan Komisaris d. berpedoman pada ketentuan Pihak Pelapor Indonesia yang mengatur penerapan manajemen risiko dalam hal melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian. 69. Kapan Pihak Pelapor wajib melakukan prosedur CDD: a. Pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan WIC; b. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner; c. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. d. Jawaban a, b, dan c benar 70. Pihak Pelapor wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dengan melakukan analisis yang paling kurang mencakup : a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa perusahaan b. lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan, profil Pengguna Jasa, jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa, dan struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa perusahaan c. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa. d. Tidak ada jawaban yang benar
71.
Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, berlaku ketentuan : a. Identitas Calon Pengguna Jasa tidak harus seluruhnya dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. b. Pihak Pelapor dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. c. Pihak Pelapor wajib melakukan pertemuan langsung dengan Calon Pengguna Jasa d. Pihak Pelapor wajib mewaspadai transaksi atau hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi.
72. Dalam kegiatan verifikasi dokumen, berikut ini adalah apa yang dilakukan Pihak Pelapor, kecuali: a. meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya b. memastikan bahwa data yang disampaikan adalah data terkini dan legal, antara lain melalui wawancara dengancalon Pengguna Jasa. c. Dalam kondisi apapun Pihak Pelapor tidak dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai. d. menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Pengguna Jasa dan Beneficial Owner sebelum membina hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan WIC. 73. Dalam hal Calon Pengguna Jasa atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, maka sikap Pihak Pelapor : a. Pihak Pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC b. Pihak Pelapor boleh meminta kepada Calon Pengguna Jasa atau WIC untuk mengganti dokumen asli c. Pihak Pelapor meneruskan hubungan usaha dengan memberikan nasihat kepada Calon Pengguna Jasa atau WIC untuk memenuhi dokumen asli d. Tidak ada jawaban yang benar. 74. Pihak Pelapor wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dalam hal: a. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; b. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau c. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana d. jawaban a, b, dan c benar. 75. Beberapa kegiatan berikut ini berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atau WIC, kecuali : a. Mendokumentasikan dan melaporkan sebagai TKM apabila transaksinya mencurigakan. b. Ketentuan kewajiban Pihak Pelapor untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa. c. Karena dilaporkan sebagai TKM, maka tidak ada kewajiban bagi Pihak Pelapor untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa atas penutupan hubungan usaha d. memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha. 76. Pihak Pelapor dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagai lembaga keuangan, dengan dengan syarat: a. memiliki kerja sama dengan Pihak Pelapor dalam bentuk kesepakatan tertulis; b. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang c. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera
d.
jawaban a, b, dan c benar
77. Kewajiban Pihak Pelapor dalam penanganan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi : a. Memastikan adanya Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dengan membuat daftar tersendiri. b. Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dilaporkan kepada PPATK sebagai TKM c. Menutup hubungan usaha terhadap Pengguna Jasa dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP d. Jawaban a, b, dan c salah 78. Bagi Pengguna Jasa, Beneficial Owner, dan WIC yang dinilai sebagai pihak terkait dengan PEP adalah: a. menggunakan produk perPihak Pelaporan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris; b. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi; c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; d. jawaban a, b, dan c benar 79. Pihak Pelapor wajib melakukan beberapa tindakan terhadap Pengguna Jasa Beneficial Owner, dan WIC berisiko tinggi, kecuali : a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak- pihak yang terkait; b. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa tersebut. c. Pejabat senior yang ditunjuk diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan, dan membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha d. Melaporkan transaksi Beneficial Owner, dan WIC berisiko tinggi sebagai TKM kepada PPATK. 80. Berikut adalah kewajiban Pihak Pelapor berkaitan dengan pengkinian data Pengguna Jasa, kecuali : a. mengkinikan data terhadap informasi dan dokumen semua Pengguna Jasa serta menatausahakannya. b. menyusun laporan rencana dan realisasi pengkinian data yang disetujui Direksi c. memastikan secara berkala nama-nama Pengguna Jasa Pihak Pelapor yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris d. jawaban a, b, dan c benar 81. Berikut adalah kondisi dimana Pihak Pelapor wajib melakukan CDD terhadap Pengguna Jasa sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach), kecuali : a. terdapat transaksi Pengguna Jasa meningkat; b. terdapat perubahan profil Pengguna Jasa yang bersifat signifikan; c. informasi pada profil Pengguna Jasa yang tersedia dalam Customer Identification File belum dilengkapi dengan dokumen pendukung d. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. 82. Hal apakah yang harus dilakukan oleh Pihak Pelapor jika Sistem TI yang dimiliki Pihak Pelapor tidak memadai untuk mengidentifikasi terkait calon Pengguna Jasa berisiko tinggi? a. Membuat daftar Pengguna Jasa yang berisiko tinggi secara manual b. Membuat daftar Pengguna Jasa berisiko tinggi secara manual dan diedarkan pada semua staf front line yang menangani transaksi Pengguna Jasa c. Membuat daftar Pengguna Jasa berisiko tinggi secara manual terkait dengan pembukaan rekening baru
d.
Menganalisis daftar Pengguna Jasa yang tergolong Pengguna Jasa berisiko tinggi
83. Bagaimana Pihak Pelapor mengembangkan sistem informasi untuk kebutuhan PMPJ? a. sistem informasi yang dikembangkan harus mampu untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Pihak Pelapor b. Menyediakan profil Pengguna Jasa secara terpadu (Single Customer Identification File), paling kurang memuat identitas Pengguna Jasa dan Beneficial Owner secara lengkap, termasuk sumber dana dan tujuan transaksi. c. Jawaban adan b benar d. Jawaban a dan b salah 84. Berikut ini adalah kegiatan penerapan PMPJ berkaitan dengan sumber daya manusia, kecuali: a. Pihak Pelapor wajib melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening) b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan manajemen sumber daya manusia. c. Pihak Pelapor wajib melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan. d. Menyelenggarakan pelatihan berkesinambungan 85. Pernyataan di bawah ini sejalan dengan ketentuan Anti tiping Off, kecuali : a. PJK, PPATK dan lembaga pengawas dan pengatur, apapun alasannya tidak diperbolehkan membocorkan informasi mengenai Laporan TKM. b. Kecuali terhadap Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka terhadap Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor berlaku ketentuan mengenai larangan memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. c. Demi kepentingan bangsa dan negara, PJK, PPATK, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur dapat memberikan informasi mengenai laporan TKM yang diinginkan oleh Presiden, Ketua DPR dan atau dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. d. Kecuali untuk memenuhi ketentuan UU TPPU, maka terhadap Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur berlaku ketentuan mengenai larangan memberitahukan laporan TKM yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. 86. Dalam kerangka membangun rezim anti pencucian uang yang efektif, Pihak Pelapor memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya penegakan hukum. Apa kewajiban Pihak Pelapor yang berkaitan aspek pencegahan TPPU? a. kewenangan menyita dan merampas aset Pengguna Jasa b. kewenangan menunda transaksi dan melaksanakan perintah : penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, dan memenuhi permintaan keterangan c. kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa termasuk menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, dan menyampaikan laporan kepada PPATK d. semua jawaban salah 87. Setiap Orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai apabila : a. membawa suatu kebendaan senilai paling sedikit Rp100 juta b. kebendaan dalam bentuk uang tunai dan/atau instrumen pembayaran c. dalam perjalanan ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia d. jawaban a, b, dan c benar
88. Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban : a. membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain b. menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan c. Mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran laporan setiap orang yang pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain d. jawaban a, b, dan c benar 89.Berikut adalah jenis pelanggaran berkaitan dengan laporan pembawaan uang atau instrumen pembayaran lain : a. pelanggaran karena tidak memberitahukan dan adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diberitahukan b. pelanggaran karena salah menulis isian form custom declaration c. pelanggaran karena melaporkan informasi yang seharusnya tidak perlu dilaporkan d. pelanggaran karena tidak memberikan dokumen pendukung laporan 90. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggar adalah: a. denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa; b. dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan; c. jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) d. semua jawaban benar 91. Kewajiban Pihak Pelapor dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa adalah : a. mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. b. menolak melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi c. melakukan tindakan yang sama apakah Pengguna Jasa memiliki risiko tinggi, sedang atau rendah. d. Jawaban a, b, dan c salah 92. Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup: a. Identitas, lokasi usaha bagi Pengguna Jasa perusahaan; profil Pengguna Jasa; b. jumlah transaksi, kegiatan usaha Pengguna Jasa; c. struktur kepemilikan bagi Pengguna Jasa perusahaan; d. jawaban a, b, dan c benar 93. Berikut adalah jenis atau kelompok high risk customer, kecuali : a. High risk country b. High risk person c. High risk transaction d. High risk business 94. Politically Exposed Person (PEP) tergolong dalam: a. High risk country b. High risk person c. High risk transaction d. High risk business 95. Berikut ini pernyataan yang benar berkaitan dengan kewajiban Pihak Pelapor:
a. melakukan verifikasi yang lebih ketat (extensive due dilligence) terhadap calon Pengguna Jasa yang diklaksifikasikan sebagai high risk countries, high risk business dan high risk person b. membuat daftar high risk countries, high risk business dan high risk customer sesuai dengan policy internal Pihak Pelapor c. jawaban a dan b benar d. jawaban a dan b salah 96. Pihak Pelapor wajib melakukan EDD dalam hal pengguna jasa memenuhi kriteria : a. menggunakan produk Pihak Pelapor yang berisiko tinggi; b. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi; c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; d. jawaban a, b, dan c benar 97. Bagaimana penanganan calon Pengguna Jasa PEP? a. Penanganan dilakukan oleh pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan PEP b. Penangananya sama dengan Pengguna Jasa lainnya c. CDD dilakukan oleh petugas front liner d. Jawaban a, b, dan c salah Diedit ulang dan disajikan oleh : Zulkarnain.
