LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DOKUMEN PELELANGAN PEKERJAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) 1.Bab III Huruf E menjadi sebagai berikut: E.
BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI/KONTRAK HARGA SATUAN ATAU KONTRAK TAHUN TUNGGAL ATAU KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI/ KONTRAK HARGA SATUAN Nomor :……..tanggal………
ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....................(nama kegiatan).................. DENGAN .................(Nama Perusahaan).............. Alamat : …………………..
UNTUK MELAKSANAKAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) PEKERJAAN ……………..(nama pekerjaan yang akan dilaksanakan)......................
Pada hari ini …………. tanggal ………. bulan ……… tahun ……………, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : ................(Nama Pejabat Pembuat Komitmen) Jabatan : ...............(Jabatan PPK), selaku Pejabat Pembuat Komitmen .............. (Nama kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala …………(Nama SKPD) sebagai Pengguna Anggaran nomor ……………. Alamat : ...............(Alamat SKPD) Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagai Pengguna Jasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama
: .............(Nama Pimpinan Perusahaan)
Jabatan Alamat
: Pimpinan ............... (Nama Perusahaan) : .............(Alamat Perusahaan)
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut berdasarkan Akte Notaris ............ (nama notaris) Nomor : ……….tanggal ……….bulan ………… tahun …………beserta segala perubahannya, sebagai penyedia jasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah Pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian kerja konstruksi/kontrak untuk melaksanakan jasa pelaksanaan konstruksi pekerjaan .............(Nama Pekerjaan), Pekerjaan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) ............. (Nama SKPD) Kabupaten Gunungkidul Nomor ……….. tanggal ……… Pasal 1 Tujuan dan jenis perjanjian kerja konstruksi/kontrak : a. Tujuan perjanjian kerja konstruksi/kontrak ini adalah mengikat secara hukum antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan.........................(Nama pekerjaan), sehingga pekerjaan tersebut dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan – ketentuan di dalam dokumen kontrak. b. Pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan jenis kontrak Harga Satuan, Kontrak Tahun Tunggal, dan Kontrak Pengadaan Tunggal adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan konstruksi dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 2 (1)
(2)
(3)
Dokumen perjanjian kerja konstruksi/kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari : a. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak); b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran; d. Addendum Dokumen lelang (apabila ada); e. Syarat-syarat khusus kontrak; f. Syarat-syarat umum kontrak; g. Spesifikasi teknis/Rencana Kerja dan Syarat-syarat; h. Gambar-gambar; i. Daftar kuantitas dan harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak (apabila diperlukan). Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan setiap pasal harus ditafsirkan sedemikan rupa sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang, apabila terjadi pertentangan antara isi dokumen perjanjian/kontrak maka akan dilakukan amandemen kontrak sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penandatanganan perjanjian kerja konstruksi/kontrak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal 3
Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA meliputi : a. Pekerjaan …….. b. Pekerjaan ……..dan seterusnya.
Pasal 4 (1) (2) (3)
Setelah pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selesai, PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pemeliharaan pekerjaan. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah ................ (terbilang) hari kalender terhitung setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan pekerjaan sesuai perjanjian kerja konstruksi/kontrak, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
Pasal 5 Dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaksanakan menurut : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; g. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya; h. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Instansi Pemerintah; i. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor …. Tahun ……. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ……… j. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ……… tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ………. k. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ………. tentang Petunjuk Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul; l. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : ………………tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun ……, beserta perubahannya; m. Keputusan Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul Nomor ……………tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; n. ............... (Dan Peraturan lain yang diperlukan).
Pasal 6 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan yang mempunyai tugas di bidang teknis dan administrasi.
(2)
Tugas Panitia Pemeriksa Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala ………..(Nama SKPD) Kabupaten Gunungkidul selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Kegiatan………. (Nama Kegiatan).
Pasal 7 Sebagai pengawas di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh Tim Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh Kepala ………. (Nama SKPD) Kabupaten Gunungkidul atau Konsultan Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor .............. Pasal 8 Besarnya nilai perjanjian kerja konstruksi/kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar Rp. …………………..….. (terbilang)
Pasal 9 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah ……….. (terbilang) hari kalender dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja konstruksi/kontrak atau tanggal ……….. s/d ………. Pelaksanaan pekerjaan ini harus dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Seluruh pekerjaan tersebut dalam Pasal 3 perjanjian kerja konstruksi/kontrak ini, sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi/kontrak. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang harus dituangkan dalam addendum kontrak. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh melebihi tanggal 20 Desember ..... tahun anggaran ........
Pasal 10 (1)
(2)
(3)
(4)
Setelah seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selesai 100 % (seratus perseratus), PIHAK KEDUA wajib segera meminta secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan penyerahan pertama pekerjaan dengan dilengkapi persyaratan sesuai yang diatur dalam dokumen perjanjian kerja konstruksi/kontrak. Dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA wajib mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan. Dalam masa pemeliharaan apabila pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat kerusakan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki pekerjaannya agar kualitas pekerjaan tetap baik dan lokasi pekerjaan tetap dalam kondisi bersih sampai Penyerahan Kedua Pekerjaan. Dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK PERTAMA wajib mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan. Pasal 11
(1)
Perjanjian kerja konstruksi/kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank sebesar 5 % (lima
(2)
perseratus) dari nilai Kontrak atau 5 % x Rp......... (Nilai kontrak) = Rp. ………………(terbilang) kepada PIHAK PERTAMA. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan.
Pasal 12 (1)
(2)
(3)
Perubahan – perubahan pekerjaan dapat berupa perubahan volume atau jenis pekerjaan dan dapat dikerjakan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA. Perubahan volume atau jenis pekerjaan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, apabila jenis pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak maka perhitungan harga satuan pekerjaan dibuat atas persetujuan kedua belah pihak. Pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai perjanjian kerja konstruksi/kontrak awal yang tercantum dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak.
Pasal 13 (1)
(2) (3) (4)
(5)
Bilamana dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan dianggap sebagai keadaan kahar seperti : peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak tidak dapat dipenuhi dan/atau dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan/atau merugikan para pihak, maka menjadi tanggung jawab para pihak. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak . Apabila terjadi kenaikan harga barang atau bahan bangunan dan upah tenaga kerja menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Penghentian perjanjian kerja konstruksi/kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh keadaan kahar. Penghentian perjanjian kerja konstruksi/kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai sampai dengan penyerahan kedua pekerjaan.
Pasal 14 (1)
(2)
(3)
Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak. PIHAK PERTAMA mempunyai hak memutuskan perjanjian kerja konstruksi/kontrak, apabila ternyata PIHAK KEDUA telah menjual atau memborongkan seluruh pekerjaannya kepada PIHAK KETIGA. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan pekerjaan.
(4)
(5)
(6)
(7)
PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian kerja konstruksi/kontrak apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata tidak dapat melaksanakan pekerjaan. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja konstruksi/kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai tanggal 20 Desember tahun anggaran ..... Pemutusan perjanjian kerja konstruksi/kontrak yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : a. jaminan pelaksanaan menjadi milik Daerah; b. pengembalian sisa uang muka harus dilunasi; c. membayar denda dan ganti rugi kepada Daerah; dan d. pengenaan daftar hitam selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Terhadap pemutusan perjanjian kerja konstruksi/kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.
Pasal 15 Pelaksanaan fisik di lapangan, PIHAK KEDUA harus menempatkan wakil yang ditunjuk sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, dimana wakil tersebut harus selalu berada di lokasi pekerjaan dan dapat menerima serta menyelesaikan segala perintah dan petunjuk dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Direksi Teknis.
Pasal 16 Apabila PIHAK KEDUA menyewa alat-alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk pelaksanaan pekerjaan, harus sudah melunasi sewanya paling lambat pada penyerahan pertama pekerjaan.
Pasal 17 (1)
(2)
(3)
(4)
Semua pembayaran dilakukan secara beban tetap dan dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wonosari, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)…….. (nama SKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran …... Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh Direksi Teknis. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan berdasarkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui oleh Direksi Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
Pasal 18 (1)
PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan cara sebagai berikut :
a. b.
c. d.
e.
f.
(2)
pembayaran uang muka ditentukan paling tinggi sebesar …..% (terbilang) dari nilai kontrak; apabila PIHAK KEDUA mengajukan permohonan uang muka, maka setelah penandatanganan kontrak, PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan uang muka yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program Asuransi Kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku sejak tanggal pembayaran uang muka sampai lunasnya pembayaran kembali uang muka; besarnya jaminan uang muka harus bernilai paling sedikit sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; setelah PIHAK KEDUA mengajukan uang muka dengan dilampiri rencana penggunaan, PIHAK PERTAMA segera memproses permohonan Uang Muka tersebut; pembayaran kembali uang muka dilakukan dengan menggunakan cara pemotongan pada pengajuan termyn I (pertama) dan termyn II (kedua), serta harus lunas pada saat penyerahan pertama pekerjaan; apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pembayaran kembali seluruh uang muka yang diambil diperhitungkan pada saat pembayaran terakhir.
Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut : a. PIHAK KEDUA dapat mengajukan pembayaran uang muka sebesar : ….% x Rp…. (nilai kontrak) = Rp. ………………… (terbilang); b. pembayaran angsuran I (pertama) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai perjanjian kerja konstruksi/kontrak dikurangi 50 % (lima puluh perseratus) dari uang muka, setelah hasil pekerjaan mencapai prestasi sebesar 55 % (limapuluh lima perseratus); c. pembayaran angsuran II (kedua) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai perjanjian kerja konstruksi/kontrak dikurangi 50 % (lima puluh perseratus) dari uang muka setelah hasil pekerjaan mencapai prestasi sebesar 100 % (seratus perseratus); d. pembayaran angsuran II (kedua) dapat dicairkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada PIHAK PERTAMA paling sedikit sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai perjanjian kerja konstruksi/kontrak yang diterbitkan oleh bank umum; e. jaminan pemeliharaan dapat diambil kembali oleh PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan selesai dan hasil pekerjaan telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan memenuhi syarat sesuai perjanjian kerja konstruksi/kontrak; f. penyerahan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai pengguna jasa.
Pasal 19 (1)
Dalam hal PIHAK PERTAMA menilai PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai/lalai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen perjanjian kerja konstruksi/kontrak antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil, administrasi dan atau manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan volume pekerjaan, mutu pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan administrasi kontrak maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan: a. tegoran-tegoran lisan dan/atau peringatan-peringatan secara tertulis; b. perintah pembongkaran dan/atau penggantian; c. penangguhan pembayaran; dan/atau d. pemutusan perjanjian kerja konstruksi/kontrak.
(2)
(3)
(4) (5) (6)
Dalam hal PIHAK PERTAMA menilai PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran ..............., maka PIHAK PERTAMA dapat memutus perjanjian kerja konstruksi/kontrak secara sepihak dan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diberlakukan serta kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi : a. jaminan pelaksanaan menjadi milik Daerah; b. pengembalian sisa uang muka harus dilunasi; c. membayar denda dan ganti rugi kepada Daerah; dan d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka wajib dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari nilai perjanjian kerja konstruksi/kontrak untuk setiap hari keterlambatan. PIHAK KEDUA harus membayar semua denda terlebih dahulu sebelum mengajukan pembayaran terakhir kepada PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka denda dipotong pada saat pembayaran kepada PIHAK KEDUA. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat ketidaksesuaian baik kualitatif maupun kuantitatif antara hasil pekerjaan dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak dan hal ini merupakan temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan atau Tim pemeriksa yang sah lainnya sesuai dengan hukum, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan/menyetor senilai temuan hasil pemeriksaan yang dimaksud ke Kas Daerah.
Pasal 20 (1)
(2) (3)
Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA ditentukan terhitung sejak penyerahan pekerjaan kedua sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan selama ……… (terbilang) tahun sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi). Pasal 21
(1)
(2)
(1)
(2) (3)
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan ikatan perjanjian kerja konstruksi/kontrak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 22 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas ketepatan pematokan dan pengukuran di lokasi pekerjaan menurut patok dasar yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Direksi Teknis. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk penyediaan semua peralatan perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan dalam pematokan dan pengukuran tersebut. Hasil pematokan dan pengukuran dituangkan dalam gambar kerja. Pasal 23
(1) (2)
Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Direksi Teknis yang ditunjuk. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah dan petunjuk Direksi Teknis menurut batasan-batasan dalam dokumen perjanjian kerja konstruksi/kontrak. Pasal 24
(1) (2) (3) (4) (5)
PIHAK KEDUA harus menjaga keselamatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. PIHAK KEDUA wajib menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pekerjaan. Apabila terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan semua tenaga kerjanya. Sebelum penandatanganan perjanjian kerja konstruksi/kontrak, Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) sudah harus dibayar. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kotak PPPK di tempat lokasi pekerjaan. Pasal 25
Hak-hak yang dimiliki dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian kerja konstruksi/kontrak adalah : a. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA: 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 3. melakukan perubahan perjanjian kerja konstruksi/kontrak kepada PIHAK KEDUA; 4. menangguhkan pembayaran kepada PIHAK KEDUA; 5. mengenakan denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA; 6. membayar pekerjaan sesuai dengan harga perjanjian kerja konstruksi/kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA; 7. membayar uang muka kepada PIHAK KEDUA; 8. menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA; 9. memberikan instruksi sesuai jadwal; 10. memutus perjanjian kerja konstruksi/kontrak secara sepihak.
b.
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak; 2. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak; 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA; 4. memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA; 5. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja konstruksi/kontrak; 6. PIHAK KEDUA harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusahaan dari pengaruh/gangguan kepada masyarakat seperti polusi, kebisingan, dan kerusakan lain akibat kegiatan PIHAK KEDUA. Pasal 26
(1)
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak dan setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
(2)
Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Pasal 27
(1)
(2)
(3)
Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja konstruksi/kontrak oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam butir-butir perjanjian kerja konstruksi/kontrak dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan/bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian kerja konstruksi/kontrak ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang - undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kerja konstruksi/kontrak beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), 2 (dua) diantaranya asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan perjanjian kerja konstruksi/kontrak ini akan dibetulkan dan ditinjau kembali.
PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA (nama perusahaan)
PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN …………(nama kegiatan) TAHUN ANGGARAN ……
(nama pimpinan) Pimpinan
(nama PPK) NIP.
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretaris Daerah, Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul; 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul ; 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kab. Gunungkidul; 5. Panitia Pemeriksa Pekerjaan; 6. Direksi Teknis.
2.Bab IV A.1 menjadi sebagai berikut: BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK A. 1
KETENTUAN UMUM : DEFINISI Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan yaitu: a. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pejabat pembuat komitmen sesuai penugasan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, proses, dan pelaksanaannya diawasi oleh pejabat pembuat komitmen atau pengawas konstruksi yang ditugasi; b. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; c. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah; d. Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. Pengguna jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen; f. Penyedia jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa; g. Sub penyedia jasa adalah penyedia jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia jasa penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen; h. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa; i. Panitia Pemeriksa Pekerjaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pemeriksaan persiapan dan pelaksanaan kontrak; j. Kontrak adalah perikatan hukum antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan; k. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa;
l. Dokumen kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari : 1) Surat Perjanjian Kerja; 2) Surat penunjukan penyedia jasa; 3) Surat penawaran; 4) Adendum dokumen lelang (apabila ada); 5) Syarat-syarat khusus kontrak; 6) Syarat-syarat umum kontrak; 7) Spesifikasi teknis; 8) Gambar-gambar; 9) Daftar kuantitas dan harga; 10) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak (apabila diperlukan); m. Harga kontrak kerja konstruksi adalah harga yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi dan surat penunjukan penyedia jasa; n. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender; o. Direksi pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan serta dijabat oleh pejabat pembuat komitmen; p. Direksi teknis adalah tim pengawas lapangan atau Konsultan Pengawas lapangan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan; q. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; r. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80 % (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang; s. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan; t. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan permanen; u. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh direksi pekerjaan kepada penyedia jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan; v. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat komitmen; w. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan pertama, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan pertama yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa; x. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pekerjaan pertama sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
y. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama; z. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua; aa. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase; bb. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak baik dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. cc. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.
Wonosari, 19 April 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO
