KONSOLIDASI TRANSPORTASI PERKOTAAN

KONSOLIDASI TRANSPORTASI PERKOTAAN

Disampaikan pada: Pertemuan Konsolidasi

di Prov. BANGKA BELITUNG

Pangkal Pinang 14 Oktober 2008

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

1

DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Agenda 1. TUJUAN KONSOLIDASI 2. TUPOKSI DIT. BSTP 3. ISSUES / PERMASALAHAN 4. PENDEKATAN PENANGANAN MASALAH 5. KONDISI DI PROV. BANGKA BELITUNG 6. CONTOH –CONTOH 7. UPAYA PEMBENAHAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

2


1. TUJUAN KONSOLIDASI SINKRONISASI Mengetahui perkembangan Daerah Lebih jelas VISI DAERAH

Visi DITJEN HUBDAT

PROBLEM ??

SHARE PEMECAHAN MASALAH Perumusan kebijakan

PLAN

Regulasi 3


2. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT B.S.T.P. BERDASARKAN K.M. 43 TAHUN 2005 TUGAS Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar dan norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang sistem transportasi perkotaan

4


….lanjutan FUNGSI Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan dan dampak transportasi perkotaan Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaaan, pemaduan transportasi perkotaan dan dampak transportasi perkotaan Menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan transportasi perkotaan dan dampak transportasi perkotaan Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan

5


3. ISU UTAMA TRANSPORTASI PERKOTAAN 

Pemahaman kondisi kota Belum tersedianya database transportasi perkotaan utk mengetahui karakteristik/kinerja



Visi masih kabur…, apa yang harus dicapai?



Belum tersedianya Tatralok/ Master Plan/ Grand Design transportasi perkotaan yang sudah disahkan  Program tidak jelas


PERMASALAHAN ….. a. Prasarana Transportasi kurang memadai b. Pelayanan Angkutan Umum Kurang Memadai; c. Kemacetan Lalu Lintas d. Polusi Akibat Kendaraan Bermotor.

7


a. Prasarana Transportasi Kurangnya fasilitas pendukung dan perlengkapan jalan (rambu, marka, fasilitas pejalan kaki, APILL, parkir, halte/bus stop, lampu penerangan jalan umum). Di hampir semua kota penyediaan fasilitas pendukung dan perlengkapan jalan belum menjadi perhatian utama. Pemanfaatan jalan dan fasilitas LLAJ diluar kepentingan lalu lintas.

8


b. Pelayanan Angkutan Umum Kurang Memadai:  

 

Tingkat aksesibilitas rendah; Tingkat pelayanan rendah (waktu tunggu tinggi, lamanya waktu perjalanan, ketidaknyamanan dan keamanan di dalam angkutan umum); Biaya tinggi; Pemborosan BBM, (Konsumsi transportasi 48% dari konsumsi nasional, dari sektor transportasi, angkutan jalan 88%, dari angkutan jalan, mobil pribadi dan mobil angkutan barang, sebesar 66%).

Jakarta

Pekanbaru 9


c. Kemacetan Lalu Lintas;    

 

Meningkatnya permintaan perjalanan; Rendahnya disiplin berlalu lintas; Dominannya penggunaan angkutan pribadi; Ketidakkonsistenan pengembangan tata guna lahan; Pemanfaatan jalan dan fasilitas LLAJ diluar kepentingan lalu lintas; Kerugian akibat kemacetan, di Jakarta 14,8 M/hari; Bandung 1,78 M/hari.

Psr. Senen, Jakarta

Mampang, Jakarta 10


d. Polusi Akibat Kendaraan Bermotor:  Penggunaan bahan bakar yg tidak ramah lingkungan;  Kurangnya perawatan kendaraan bermotor;  Penyimpangan terhadap standar spesifikasi teknis kendaraan bermotor);

Jakarta

 Usia kendaraan yang ratarata ‘tua’;  Kesehatan, 50% pasien yang sakit dan 30% kematian prematur karena polusi udara. Jakarta 11


4. Pendekatan Penanganan Masalah a. Prasarana Transportasi 



pada kota-kota kecil dan kota sedang dimana ketersediaan lahan untuk pengembangan prasarana masih memungkinkan  diutamakan penyediaan prasarana sesuai hirarki pelayanan dan menjangkau semua pelosok kawasan perkotaan; pada kota-kota besar dan kota metropolitan, lahan sangat terbatas  lebih mengarah pada penerapan manajemen permintaan perjalanan untuk mengoptimalkan fungsi jaringan prasarana yang ada

12


b. Pelayanan Angkutan Umum Kurang Memadai pada kota-kota kecil dan kota sedang dimana permintaan jasa transportasi tidak begitu tinggi  diarahkan pada penyediaan sarana yang mampu menampung pergerakan orang serta menjangkau kawasan perkotaan; pada kota-kota besar dan metropolitan dimana permintaan jasa transportasi tinggi  diarahkan pada penyediaan sarana angkutan umum berkapasitas besar yang mampu menampung mobilitas orang dengan cepat, dan menjangkau pelosok kawasan perkotaan.

13


c. Kemacetan Lalu Lintas pada kota-kota kecil dan kota sedang dimana permasalahan lalu lintas belum kompleks  dilakukan pendayagunaan jaringan transportasi yang ada dengan penerapan teknik-teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas. pada kota-kota besar dan kota metropolitan dimana permasalahan lalu lintas sangat kompleks  penerapan teknik-teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu dengan penekanan pada manajemen permintaan perjalanan (TDM) yang memperioritaskan pergerakan angkutan umum.

14


d. Polusi Akibat Kendaraan Bermotor.

• Mendayagunakan penggunaan bahan bakar alternatif; • Meningkatkan kelaikan sarana kendaraan bermotor;

15


Pemanfaatan Bio Diesel fuel Untuk Bahan Bakar Alternatif 



  

Uji Coba Agustus 2007 Launching, 13 November 2007 20 % BDF Total ± 72 L / hari Total BDF / bulan: ± 2160 L


5. KONDISI TRANSPORTASI PERKOTAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

17


PANGKAL PINANG

18


19


20


HALTE 21


22


SUNGAILIAT

23


24


Antrian di SPBU 25


26


HALTE 27


BECAK BERMOTOR

28


TANJUNG PANDAN

29


30


31


32


33


MANGGAR

34


35


36


37


38


6. Contoh - contoh RAMBU & MARKA

Probolinggo 39


Klaten 40


Trotoar

Probolinggo 41


Malang 42


Surakarta 43


Lajur Sepeda:

44


BOGOTA: Lajur Sepeda 300km Menaikkan Pangsa Sepeda Dari 0,5% Menjadi 4%

45


HALTE

46


Fasilitas Penyeberangan

47


Angkutan Umum

Probolinggo 48


Trans Jogja

49


TransMilenio - Bogota

Feeder bus

Koridor utama

50


Ruang Kontrol TransMilenio

51


BECAK BERMOTOR

52


7. Upaya pembenahan transportasi perkotaan PERAN SERTA PEMERINTAH BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH PERAN SERTA SWASTA PERAN SERTA MASYARAKAT BAIK TINGKAT NASIONAL MAUPUN LOKAL

53


TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TIDAK HANYA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TETAPI JUGA BAGAIMANA KEBIJAKAN YANG ADA DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN OLEH DAERAH

WUJUD TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 

PEMBINAAN (a.l.: Pemberian Bantuan Teknis)

54


Bentuk-Bentuk Bantuan Teknis Bantuan teknis sebagai kota percontohan; Bantuan teknis sebagai kawasan percontohan; Bantuan teknis untuk pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM); Bantuan teknis untuk studi/perencanaan dan penerapannya; Bantuan teknis sarana angkutan kota/pelajar/mahasiswa.

55


Pengembangan Bus Sekolah/Mahasiswa  Peningkatan pelayanan angkutan umum khusus pelajar/mahasiswa  Menyediakan Sarana Angkutan Umum dgn tarif yg terjangkau oleh pelajar/mahasiswa  subsidi


 Bantuan Teknis sebagai Kota Percontohan a. Untuk kota-kota Kecil dan Sedang; b. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan sesuai dengan kaidah-kaidah transportasi.

c. Adanya Kepmenhub tentang penetapan sebagai kota percontohan; d. Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MOU); Proyek-proyek percontohan (pilot project) yang meliputi :  Penyusunan Rencana Umum Transportasi Perkotaan;  Pengembangan angkutan umum;  Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;  Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung;  Penegakan hukum. e. Skema pengembangan transportasi didasarkan pada hasil proyek-proyek percontohan, untuk diterapkan secara komprehensip oleh Pemerintah Kota ke seluruh kawasan perkotaan, sehingga memiliki suatu sistem transportasi yang dapat menjadi acuan bagi kawasan-kawasan perkotaan sejenis lainnya. 57


Bagan Alir Kerjasama untuk kota percontohan Tidak Komitmen

Proposal

Rapat Pembahasan Draft KM

Implementasi (Sesuai tugas, kewenangan dan peran masingmasing)

Rapat Internal

Expose proposal oleh Pemda kpd Ditjendat

Finalisasi draft KM

Program Kerja Tahunan (Siapa berbuat apa, kapan)

Evaluasi ya

Penandatanganan KM

Tim Kerjasama (Ditjendat & Pemda)

58


 Bantuan Teknis sebagai Kawasan Percontohan Untuk suatu kawasan (jasa, pemukiman, pariwisata, dll) di wilayah perkotaan bagi kota-kota metropolitan, besar, sedang dan kecil; Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan pada kawasan percontohan, sesuai dengan kaidah-kaidah transportasi. Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MOU); Skema pengembangan transportasi didasarkan pada tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan atau keterpaduan moda. Proyek-proyek kawasan percontohan (pilot project) dapat meliputi :  Pengembangan angkutan umum;  Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;  Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung. 59


 Bantuan Teknis untuk Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) a. Untuk kawasan perkotaan metropolitan dan besar (penduduk > 500.000 jiwa)

b. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan SAUM berbasis jalan di wilayahnya.

c. Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (MOU);

dituangkan

dalam

Kesepakatan

Bersama

d. Adanya “sharing” pendanaan antara Pemda dan Pemerintah Pusat;

60


Bagan Alir Kerjasama untuk kawasan percontohan dan pengembangan SAUM Komitmen

Proposal

Rapat Internal

Tidak

Expose proposal kpd Ditjendat

Evaluasi ya

Pembahasan Draft MOU

Finalisasi draft MOU

Izin Menhub utk penandatanganan MOU

ya

Penandatanganan MOU

Tidak

Implementasi (Sesuai tugas, kewenangan dan peran masingmasing)

Program Kerja Tahunan (Siapa berbuat apa, kapan)

Tim Kerjasama (Ditjendat & Pemda)

61


 Bantuan Teknis untuk Studi/Perencanaan dan penerapannya. a. Untuk kota-kota metropolitan, besar, sedang dan kecil; b. Bantuan teknis dalam kaitan : •

• •

•

Perencanaan rencana umum transportasi perkotaan; Perencanaan dan penerapan angkutan umum; Perencanaan dan penerapan manajemen lalu lintas; Dll.

62


 Bantuan Teknis sarana angkutan pelajar dan perlengkapan jalan. a. Untuk kota-kota Metropolitan, Besar, Sedang dan Kecil;

b. Bantuan teknis dalam kaitan: • • •

Sarana angkutan pelajar; Perlengkapan jalan; Dll.

63


Bagan Alir untuk Bantuan Teknis Studi, Sarana dan Perlengkapan Jalan, dll. Komitmen

Proposal

Evaluasi

Usulan Pembiayaan

Pemasangan / Pengoperasian

Penyerahan

Pengadaan / Pelaksanaan

64


.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN (www.hubdat.web.id)

.

KONSOLIDASI TRANSPORTASI PERKOTAAN

Recommend Documents