TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI-06-1S

KOOE:

TRANSPORTASI-06-09 TRANSPORTASI-06-10 TRANSPORTASI-06-11 TRANSPORTASI-06-12 TRANSPORTASI-06-13 TRANSPORTASI-06-14 TRANSPORTASI-06-1S

KEMENTERIAN KOOROINATOR BIOANG PEREKONOMIAN

Kerangka Acuan Kerja Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api Keasdepan Transportasi

TAHUN ANGGARAN 2015

1

KERANGKA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api Keasdepan Transportasi A.

Pendahuluan Jakarta,

Bogor,

megapolitan

Oepok, Tanggerang,

dimana

OKI Jakarta

transportasi

yang sangat kompleks.

masyarakat

beralih

tahun

jumlah

Meningkatnya kemacetan

pengguna pengguna

penggunaan

pusat

kegiatannya

sepeda

kendaraan motor

angkutan

umum

kendaraan

pribadi

merupakan

memiliki

kawasan

permasalahan

publik yang buruk menyebabkan

pribadl,

khususnya

sepeda motor.

Pada

meningkat

tiga

kali lipat

dari tahun

2002,

menurun

tiga

kali lipat

dari

2002.

menyebabkan

semakin

tahun

tingginya

tingkat

lalu lintas di OKI Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Mobilitas perjalanan

sebagai

Pelayanan transportasi

untuk menggunakan

2010 jumlah

sedangkan

dan Bekasi (Jabodetabek)

di wilayah

komuter

yang terpadu

perkotaan

menuju

Jabodetabek

yang tinggi

pusat kota), membutuhkan

(ditandai

pengelolaan

dengan

banyaknya

transportasi

perkotaan

(integrated) dan berkelanjutan (sustainable). Terdapat dua persyaratan utama

suksesnya pengelolaan

mobilitas

perkotaan di wilayah Jabodetabek, yaitu

(1) adanya

rencana bersama berbasis sasaran yang disepakati dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat; dan (2) adanya unit kerja pemerintah yang memastikan bahwa rencana, program dan kegiatan yang disusun terlaksana sesuai dengan rencana induk transportasi terintegrasi Jabodetabek. Saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Induk Transportasi

Perkotaan

Jabodetabek

(RITPJ) sebagai

pedoman

perencanaan

dan

pelaksanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan Jabodetabek hingga tahun 2030 dan RPerpres Otorita

Transportasi Jabodetabek (OTJ) sebagai lembaga yang bertugas

mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. OTJ dirancang sebagai lembaga pemerintah

yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. RPerpres RITPJ dan RPerpres OTJ tersebut telah disampaikan kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan. Oalam rangka mendukung Penyusunan

Rekomendasi

implementasi

Kebijakan Percepatan

RITPJ dan OTJ, maka dibentuk Pengembangan

Tim

Sistem Transportasi

Jabodetabek. Tim ini bertugas melakukan kegiatan asistensi yang meliputi

sosialisasi,

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan transportasi perkotaan di Jabodetabek, khusunya terkait dengan implementasi RITPJdan pembentukan OTJ. Tim ini berperan di dalam upaya percepatan penyelesaian masalah kemacetan serta perbaikan sistem dan jaringan transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek sebagai salah satu fokus arahan Presiden. 8. Tuiuan dan Sasaran B.1 Tujuan (1) Meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang Rencana Induk dan

Otorita Transportasi Jabodetabek;

2

(2) Meningkatkan menghasilkan

koordinasi antar sektor/instansi rekomendasi

terkait

dan lintas wilayah untuk

kebijakan Rencana Induk dan Otorita

Transportasi

Jabodetabek (3) Mewujudkan

penyelenggaraan

Rencana

Induk

dan

Otorita

Transportasi

Jabodetabek; (4) Memastikan berbagai kebijakan bidang Rencana Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek

yang menjadi

tanggung jawab

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan; dan (5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi

kebijakan Rencana

Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek. B.2 Sasaran (1) Menganalisis dan memberikan

rekomendasi bagi penyempurnaan

kelembagaan

Otorita Transportasi Jabodetabek; (2) Terkumpulnya

studi atas kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan

terkait

infrastruktur transportasi; (3) Terintegrasinya regulasi yang terkait dengan Rencana Induk dan Otorlta Transportasi Jabodetabek; (4) Terkumpulnya

masukan terkait aspek hukum dan peraturan

perundangan yang

berlaku baik nasional maupun regional; dan (5) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Rencana Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek. B.3 Keluaran laporan keglatan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi Jabodetabek. C. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. D. Ruang lingkup Pekeriaan 1)

Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas;

2)

Mempelajari,

menganalisis dan menelaah bahan-bahan penyiapan penyelenggaraan

sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat, multimoda dan kereta api untuk memperlancar pelaksanaan tugas; 3)

Melakukan telaahan staf terkait

permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang

transportasi darat, multimoda dan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; 4)

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Oarat, Multimoda

dan Kereta Api agar hasil telaahan

dapat bermanfaat;

3

5)

Memberikan

saran

berdasarkan

pelaksanaan

tugas

dan

pemanfaatannya

disampaikan kepada Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi

untuk

Darat, Multimoda

dan Kereta Api; 6)

Melaksanakan berdasarkan

tugas

kedinasan

lain

ketentuan/peraturan

yang

yang

diperintahkan

berlaku

baik

oleh

lisan

atasan/pimpinan

maupun

tertulis

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; E. Kebutuhan Jasa Individual

dan Kualifikasi

1) Kualifikasi Teknis 1. 51 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi; 2. lulusan PTN atau PT5 terakreditasi,

dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00)

3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Mampu mengoperasikan

komputer (MS Office);

S. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; 6. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 7. Mampu bekerja secara independen

maupun dalam tim;

8. Memiliki Pengalaman Kerja di bidang transportasi; 9. Memiliki Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun di Instansi Pemerintah.

2) Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi

Darat,

Multi Moda, Dan Kereta Api harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010.

F.

Durasi/Pelaksanaan

Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (5ebelas) bulan.

G. Pembebanan Biaya 5egala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Darat, Multi Moda, Dan Kereta Api dibebankan Negara

Kementerian

Negara

Koordinator

Jakarta,

Desember

pada Bidang

Perekonomian Tahun Anggaran 2015. 2014

Asisten Deputi Transportasi

Tulus Hutagalung


Kerangka Acuan Kerja Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api Keasdepan Transportasi

TAHUN ANGGARAN 2015

1

KERANGKA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multimoda, dan Kereta Api A. Pendahuluan Jakarta, Boger, Oepok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) merupakan kawasan megapolitan

dlmana

OK! Jakarta sebagai pusat kegiatannya

memiliki

permasalahan

transportasi yang sangat kompleks. Pelayanan transportasi publik yang buruk menyebabkan masyarakat beralih untuk menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Pada tahun 2010 jumlah pengguna sepeda motor meningkat tiga kali lipat dari tahun 2002, sedangkan jumlah pengguna angkutan umum menurun tiga kali llpat dari tahun 2002. Meningkatnya

penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan

semakin tingginya tingkat

kemacetan lalu lintas di OKIJakarta dan wilayah sekitarnya. Mobilitas di wilayah perkotaan Jabodetabek yang tinggi (ditandai dengan banyaknya perjalanan komuter menuju pusat kota), membutuhkan pengelolaan transportasi perkotaan yang terpadu (integrated) dan berkelanjutan (sustainable). Terdapat dua persyaratan utama suksesnya pengelolaan

mobilitas

perkotaan di wilayah Jabodetabek,

yaitu (1) adanya

rencana bersama berbasis sasaran yang disepakati dan memillki dasar hukum yang jelas dan kuat; dan (2) adanya unit kerja pemerintah yang memastikan bahwa rencana, program dan keglatan yang disusun terlaksana sesuai dengan rencana induk transportasi

terintegrasi

Jabodetabek. Saat lni telah disusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Induk Transportasi

Perkotaan

Jabodetabek

(RITPJ) sebagai

pedoman

perencanaan

dan

pelaksanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan Jabodetabek hingga tahun 2030 dan RPerpres Otorita Transportasi Jabodetabek (OTJ) sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

on

dlrancang sebagai lembaga pemerintah


bertanggung jawab langsung kepada Presiden. RPerpres RITPJ dan RPerpres OTJ tersebut telah disampaikan kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan. Oalam rangka mendukung Penyusunan

Rekomendasi

implementasi

Kebijakan Percepatan


Tim

Sistem Transportasi

Jabodetabek. Tim ini bertugas melakukan kegiatan asistensl yang meliputi

sosialisasi,

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan transportasi perkotaan di Jabodetabek, khusunya terkait dengan implementasi RITPJdan pembentukan

on

Tim ini berperan di dalam upaya percepatan penyelesaian masalah kemacetan serta

perbaikan sistern dan jaringan transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek sebagai salah satu fokus arahan Preslden. B. Tujuan dan Sasaran B.l Tujuan (1) Meningkatkan



2

(2) Meningkatkan

koordinasi antar sektor/instansi

menghasilkan

rekomendasi

terkait



Transportasi


penyelenggaraan

Rencana

Induk

dan

Otorita

Transportasi

Jabodetabek; (4) Memastikan

berbagai kebijakan bidang Rencana Induk dan Otorita Transportasi

Jabodetabek

yang menjadi

tanggung jawab

Kementerian

Koordinator

Bidang


kebijakan Rencana

Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek. 8.2 Sasaran (1) Menganalisls dan memberikan

rekomendasi

bagi penyempurnaan

kelembagaan



terkait

infrastruktur transportasi; (3) Terintegrasinya regulasi yang terkait dengan Rencana Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek; (4) Terkumpulnya


perundangan yang

berlaku baik nasional maupun regional; dan (5) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Rencana Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek. B.3 Keluaran Laporan kegiatan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi Jabodetabek. C. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. D. Ruang Ungkup Pekeriaan 1)

Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas;

2)

Mempelajari, menganalisa dan menelaah bahan-bahan penyiapan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terkait dengan permasaiahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang transportasi darat, multi moda, dan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mernperlancar pelaksanaan tugas;

3)

Melakukan telaahan staf terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang transportasi darat, multi moda, dan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas;

4)

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api agar hasil telaahan dapat bermanfaat;

3

5)

Memberikan disampaikan

saran

berdasarkan

pelaksanaan

kepada Kepala Subbidang

tugas

dan

pemanfaatannya

Evaluasi Kebijakan Transportasi

untuk

Darat,

Multi

Moda, dan Kereta Api; 6)


tugas

kedinasan

lain

ketentuan/peraturan

yang

yang

diperintahkan

berlaku

baik

oleh

lisan

atasan/pimpinan

maupun

tertulis

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; E.

Kebutuhan Jasa Individual

dan Kualifikasi

1) Kualifikasi Teknis 1. 51 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi; 2. Lulusan PTN atau PTSterakreditasi,

dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00);


komputer

(MS Office);

5. Memiliki kemampuan

berbahasa Inggris dengan baik;


presentasi yang baik;

7. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim; 8. Memiliki Pengalaman Kerja di bidang transportasi; 9. Memiliki Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintah. 2) Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010. F.

Ourasi/Pelaksanaan

Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 Isebelasl bulan. G. Pembebanan

Biaya

5egala biaya yang diperlukan

bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi

Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Belanja Negara Kementerian

Darat, Multi Moda, dan Kereta Api Pendapatan dan

Negara Koordinator

Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran 2015.

Jakarta,

Desember

2014

Asisten Oeputi Transportasi

Tulus Hutagalung

4

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kerangka Acuan Kerja Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Laut dan Udara Keasdepan Transportasi

T.AHUN ANGGARAN 2015 1

KERANGKA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi

Laut dan Udara

A. Pendahuluan Sistem infrastruktur

merupakan bagian yang terintegrasi

dengan pembangunan nasional.

Sarana dan prasarana fisik, dalam hal ini dlsebut infrastruktur

merupakan hal yang vital

dalam mendorong perekonomian, roda pemerintahan, dan kegiatan sosial yang menyatukan suatu negara. Suatu infrastruktur

dapat dikatakan

mendorong

perekonomian

karena

menurut laporan bank dunia (World Bank), semakin tinggi investasi ekonomi di bidang tersebut maka akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional suatu negara. Salah satu infrastruktur

yang memiliki peran penting dalam menyatukan suatu negara atau wilayah

adalah infrastruktur

transportasi. Hal ini dikarenakan jaringan transportasi merupakan alat

distribusi barang maupun jasa. Pengaruh lainnya yaitu dengan banyaknya fasilitas fisik dl sektor transportasi maka dapat membuka daerah/wilayah

yang terisolasi, dan mengurangi

kesenjangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia. Sistem transportasi di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat didukung oleh fasilitas jalan, perkeretaapian

dan jembatan

sebagai penghubung antar wilayah; transportasi laut yang diwakili oleh fasilitas kapal dan pelabuhan yang mendukung pelayaran; serta sistem transportasi ketiga yaitu transportasi udara yang didukung oleh fasilitas bandar udara, pesawat terbang, dan berbagai maskapai penerbangan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh laut tentunya kerap menggunakan transportasi laut dan udara untuk kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang dari satu wilayah ke wilayah terutama

lainnya. Penggunaan transportasi

dalam distribusi

transportasi

komoditas barang industri

laut ini dianggap cukup efektif dalam jumlah

besar. Sedangkan

udara ini menjadi pilihan utama masyarakat karena waktu tempuh

moda

transportasi ini relatif lebih efisien dan efektif dibandingkan moda transportasi lainnya. Walaupun demikian, saat ini dapat ditemui beberapa permasalahan yang berkaitan dengan berbagai infrastruktur

transportasi laut dan udara yang ada. Oleh karena itu, untuk dapat

mengatasi permasalahan tersebut, yang mampu menglntegrasikan infrastruktur

transportasi

dibutuhkan adanya suatu koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan dalam hal perencanaan dan pengembangan

laut dan udara agar konektivitas

antar wilayah di Indonesia

semakin meningkat. B. Tujuan dan Sasaran

B.l Tujuan (1) Untuk membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan penyelesaian berbagai permasalahan di bidang infrastruktur transportasi laut dan udara.

2

(2)

Membantu memastikan berbagai kebijakan bidang infrastruktur transportasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

(3)

Mewujudkan penyelenggaraan berbagai infrastruktur transportasi laut dan udara agar dapat terintegrasi, serta mengoptimalkan peran kelembagaan.

B.2Sasaran (1) Terintegrasinya regulasi yang terkait dengan infrastruktur transportasi laut dan udara. (2) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bldang infrastruktur transportasi laut dan udara. (3) Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah-makalah yang dibutuhkan untuk Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut dan Udara. B.3 Keluaran Laporan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut dan Udara. C. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. D. Ruang lingkup Pekerjaan

(I) Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; (2) Mempelajari,

menganalisis dan menelaah bahan-bahan penyiapan penyelenggaraan

sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut dan udara untuk memperlancar pelaksanaan tugas; {3} Melakukan telaahan staf terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang transportasi

laut dan udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka

penyelesaian tugas; (4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Laut dan Udara agar hasil telaahan dapat bermanfaat; (5) Memberikan

saran berdasarkan

pelaksanaan tugas

dan pemanfaatannya

untuk

disampaikan kepada Kepala 5ubbidang Analisis Kebijakan Transportasi Laut dan Udara; (6) Melaksanakan berdasarkan

tugas

kedinasan

ketentuan/peraturan

lain

yang

diperintahkan

oleh

atasan/pimpinan

yang berlaku baik lisan maupun tertulis

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; E. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi

I} Kualifikasi Teknis 1. 51 Perencanaan Wilayah dan Kota/ Teknik Planologi; 2. Lulusan PTN atau PTSterakreditasi, dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,OO); 3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Mampu mengoperasikan komputer (Microsoft Office); S. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; 6. Memiliki kemampuan presentasi yang baik;

3

7. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim.

2) Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Analisis Kebijakan Transportasi Laut dan Udara harus memiliki NPWPsesuaidengan Perpres 54 tahun 2010. F. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas) bulan. G. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Analis Ekonomi Subbidang Analis Kebijakan Transportasi Laut dan Udara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.

Jakarta,

Desember 2014


Tulus Hutagalung

4

@ KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kerangka Acuan Kerja Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi laut dan Udara Keasdepan Transportasi

TAHUN ANGGARAN 2015 1

KERANG KA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi lautdan Udara A. Pendahuluan Sistem infrastruktur

merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Sarana dan prasarana flsik, dalam hal ini disebut infrastruktur


dalam mendorong perekonomlan, roda pemerintahan, dan kegiatan sosial yang menyatukan suatu negara. Suatu infrastruktur

dapat dikatakan

mendorong

perekonomian

karena

menurut laporan bank dunia (World Bank), semakin tinggi investasi ekonomi di bidang tersebut maka akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional suatu negara. Salah satu infrastruktur




distribusJ barang maupun jasa. Pengaruh lainnya yaitu dengan banyaknya fasilitas fislk di sektor transportasi maka dapat membuka daerah/wilayah yang terisolasi, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia. Sistem transportasi di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu transportasi darat, laut, dan udara, Transportasi darat didukung oleh fasilitas jalan, perkeretaapian

dan jembatan

sebagai penghubung antar wilayah; transportasi laut yang diwakili oleh fasilitas kapal dan pelabuhan yang mendukung pelayaran; serta sistem transportasi ketiga yaitu transportasi udara yang didukung oleh fasilitas bandar udara, pesawat terbang, dan berbagai maskapai penerbangan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh laut tentunya kerap menggunakan transportasi laut dan udara untuk kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Penggunaan transportasi

laut ini dianggap cukup efektif

terutama

dalam jumlah

dalam distribusi

transportasi

komoditas barang industri

besar. Sedangkan


moda


transportasi laut dan udara yang ada. Oleh karena ltu, untuk dapat

mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya suatu koordinasi dan sinkronisasi yang mampu mengintegrasikan infrastruktur

transportasi



antar wilayah di Indonesia

semakin meningkat. B. Tujuan dan Sasaran B.1 Tujuan (1) Untuk membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan penyelesaian berbagai permasaJahan di bidang infrastruktur transportasi laut dan udara.

2

(2)

Membantu memastikan berbagai kebijakan bidang infrastruktur transportasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

(3)


B.2 Sasaran (1) Terintegrasinya regulasi yang terkait dengan infrastruktur transportasi laut dan udara. (2) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebljakan di bidang infrastruktur transportasl laut dan udara. (3) Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah-makalah yang dibutuhkan untuk Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut dan Udara.

B.3 Keluaran Laporan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut dan Udara. C. Sumber Pendanaan Kegiatan Ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. D. Ruang Ungkup Pekerjaan (1) Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; (2) Mempelajari, monitoring

menganalisa dan menelaah bahan-bahan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi terkait dengan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di

bidang transportasi

laut dan udara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar

memperlancar pelaksanaan tugas; (3) Melakukan telaahan staf terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang transportasi

laut dan udara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dalam rangka

penyelesaian tugas; (4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Laut dan Udara agar hasil telaahan dapat bermanfaat; (5) Memberikan

saran

berdasarkan

pelaksanaan tugas

dan pemanfaatannya

untuk

disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi laut dan Udara; (6) Melaksanakan berdasarkan

tugas

kedinasan

ketentuan/peraturan

lain

yang

diperintahkan

oleh

atasan/pimpinan

yang berlaku balk lisan maupun

tertulis

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas. E. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi 1) Kualifikasi Teknis 1. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota/ Teknlk Planologi; 2. Lulusan PTN atau PTSterakreditasi, dengan IPKminimal 2,75 (skala 4,00) 3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Mampu mengoperasikan komputer (MS Office); 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik;

3



7. Mampu bekerja secara independen

maupun dalam tim.

8. Memiliki Pengalaman Kerja di bidang transportasi; 9. Memiliki Pengalaman Kerja minimall

(satu) tahun di Instansi Pemerintah.

2) Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi

Laut

dan Udara harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010.

F.

Durasi/Pelaksanaan

Pekerjaan

Waktu yang diperlukan G.

Pembebanan

untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelasl bulan.

Biaya

Segala biaya yang diperlukan Subbidang

Evaluasi

Kebijakan

bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Transportasi

Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian

Laut

dan

Udara

Negara Koordinator

dibebankan

pada

Anggaran

Bidang Perekonomian

Tahun

Anggaran 2015. Jakarta,

Desember 2014


Tulus Hutagalung

4


Kerangka Acuan Kerja Tenaga Pendukung Administrasi Transportasi

Keasdepan


KERANGKA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Administrasi Keasdepan Transportasi

A. Pendahuluan Sistem infrastruktur merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Sarana dan prasarana fisik, dalam hal ini disebut infrastruktur merupakan hal yang vital dalam mendorong perekonomian, roda pemerintahan, dan kegiatan sosialyang menyatukan suatu negara. Suatu infrastruktur

dapat dikatakan mendorong perekonomian karena

menurut laporan bank dunia (World Bank), semakin tinggi investasi ekonomi di bidang tersebut maka akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional suatu negara. Salah satu infrastruktur yang memiliki peran penting dalam menyatukan suatu negara atau wilayah adalah infrastruktur transportasi. Hal ini dikarenakan jaringan transportasi merupakan alat distribusi barang maupun jasa. Pengaruh lainnya yaitu dengan banyaknya fasilitas fisik di sektor transportasi maka dapat membuka daerah/wilayah yang terisolasi, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia. Sistem transportasi di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat didukung oleh fasilitas jalan, perkeretaapian dan jembatan sebagai penghubung antar wiJayah; transportasi laut yang diwakili oleh fasilitas kapal dan pelabuhan yang mendukung pelayaran; serta sistem transportasi ketiga yaitu transportasi udara yang didukung oleh fasilitas bandar udara, pesawat terbang, dan berbagai maskapai penerbangan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh laut tentunya kerap menggunakan transportasi laut dan udara untuk kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Penggunaan transportasi laut ini dianggap cukup efektif terutama dalam distribusi komoditas barang industri dalam jumlah besar. Sedangkan transportasi udara ini menjadi pilihan utama masyarakat karena waktu tempuh moda transportasi ini relatif lebih efisien dan efektif dibandingkan moda transportasi lainnya. Waloupun demikian, saat ini dapat ditemui beberapa permasalahan yang berkaitan dengan berbagai infrastruktur transportasi laut dan udara yang ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya suatu koordinasi dan sinkronisasi yang mampu mengintegrasikan kebijakan dalam hal perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi laut dan udara agar konektivitas antar wilayah di Indonesia semakin meningkat.

B. Tujuan dan Sasaran B.l Tujuan (1) Untuk membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan penyelesaian berbagai perrnasalahan di bidang infrastruktur transportasi.

(2)

Membantu memastikan berbagai kebijakan bidang infrastruktur transportasi menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

yang dapat

(3)

Mewujudkan penyelenggaraan berbagai infrastruktur terintegrasi, serta mengoptimalkan peran kelembagaan.

dapat

transportasi

agar

B.2 Sasaran (1)

Terintegrasinya

regulasi yang terkait dengan infrastruktur

transportasi.

(2)

Terkumpulnya data primer/survey bidang infrastruktur transportasi.

(3)

Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Dinas, dan makalah-makalah

lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan

di

yang dibutuhkan untuk Tim Penyusunan Rekomendasi KebijakanTransportasi. B.3 Keluaran Laporan kegiatan Penyusunan RekomendasiKebijakan Transportasi. C. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. D. Ruang lingkup Pekerjaan (1) Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk dan surat keluar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian; (2) Menyiapkan lembar verbal pada kegiatan korespondensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian; (3) Menginventarisir, menyiapkan dan memelihara bahan/datal informasi/ dokumen kerja terkait kegiatan Asisten Deputi Transportasi sesuai dengan instruksi/disposisi dari atasan untuk mempermudah pencarian dan pendistribusian; (4) Melakukan telaahan staf terkait permasalahan dan pelaksanaan administrasi kegiatan Asisten Deputi Transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; (5) Melakukan tugas Tenagan Pendukung Administrasi dan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran administrasi; (6) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja sesuai prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas; (7) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan tugas dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada KepalaSubbidang Analisis KebijakanTransportasi Laut dan Udara dan/atau Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan PengembanganWilayah; (8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaantugas.

E. Kebutuhan Jasa Individual

dan Kualifikasi

1) Kualifikasi Teknis

1. Minimal D3 Sekretaris / Akuntansi / KeuanganPerbankan minimallPK 2.8; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 3. Mampu mengoperasikan komputer (MS Office); 4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik; 5. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 6. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim; 7. Memiliki Pengalaman Kerja minimall

(satu) tahun.

2) Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Administrasi Keasdepan Transportasi harus memiliki NPWP sesuaidengan Perpres 54 tahun 2010. F. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 lsebelas) bulan. G. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Administrasi Keasdepan Transportasi dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara

Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.

Desember 2014 Jakarta, Asisten Deputi Transportasi

Tulus Hutagalung

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kerangka Acuan Kerja Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api Keasdepan Transportasi


1

KERANGKA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Ahll Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multimoda, dan Kereta Api A. Pendahuluan Jakarta, Bogor, Oepok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) merupakan kawasan megapolitan

dimana

OKI Jakarta sebagai pusat

kegiatannya

memiliki

permasalahan

transportasi yang sangat kompleks. Pelayanan transportasi publik yang buruk menyebabkan masyarakat beralih untuk menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Pada tahun 2010 jumlah pengguna sepeda motor meningkat tlga kali lipat dari tahun 2002, sedangkan jumlah pengguna angkutan umum menurun tiga kali lipat dari tahun 2002. Meningkatnya

penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan semakin tingginya tingkat

kemacetan lalu lintas di OKIJakarta dan wilayah sekitarnya. Mobilitas di wilayah perkotaan Jabodetabek yang tinggi (ditandai dengan banyaknya perjalanan komuter menuju pusat kota), membutuhkan pengelolaan transportasi perkotaan yang terpadu (integrated) dan berkelanjutan (sustainable). Terdapat dua persyaratan utama suksesnya pengelolaan

mobilitas

perkotaan di wilayah Jabodetabek,

yaitu (1) adanya

rencana bersama berbasis sasaran yang disepakati dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat; dan (2) adanya unit kerja pemerintah yang memastikan bahwa rencana, program dan kegiatan yang disusun terlaksana sesuai dengan rencana induk transportasi

terintegrasi

Jabodetabek. Saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Induk Transportasi

Perkotaan

Jabodetabek

(RITPJ) sebagai

pedoman

perencanaan

dan

pelaksanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan Jabodetabek hingga tahun 2030 dan RPerpres Otorita

Transportasi Jabodetabek (OTJ) sebagai lembaga yang bertugas

mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. OTJ dirancang sebagai lembaga pemerintah


bertanggung jawab langsung kepada Presiden. RPerpres RITPJ dan RPerpres OTJ tersebut telah disampaikan kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan. Dalam Penyusunan

rangka mendukung Rekomendasi

implementasi

Kebijakan

Percepatan


Tlrn

Sistem Transportasi

Jabodetabek. Tim ini bertugas melakukan kegiatan asistensi yang meliputi

sosialisasi,

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan transportasi perkotaan di Jabodetabek, khusunya terkait dengan implementasi RITPJdan pembentukan OTJ. Tim ini berperan di dalam upaya percepatan penyelesaian masalah kemacetan serta perbaikan sistem dan jaringan transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek sebagai salah satu fokus arahan Presiden. B. Tujuan dan Sasaran

B.l Tujuan (1) Meningkatkan



2

(2) Meningkatkan menghasilkan

koordinasi antar sektor/instansi rekomendasi

terkait



Transportasi


penyelenggaraan

Rencana

Induk

dan

Otorita

Transportasi

Jabodetabek; (4) Memastikan Jabodetabek

berbagai kebijakan bidang Rencana Induk dan Otorita Transportasi yang menjadi

tanggung jawab

Kementerian

Koordinator

Bidang


kebijakan Rencana

Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek. B.2 Sasaran (1) Menganalisis dan memberikan

rekomendasi

bagi penyempurnaan

kelembagaan



terkait

infrastruktur transportasi; (3) Terintegrasinya regulasi yang terkait dengan Rencana Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek; (4) Terkumpulnya


perundangan yang

berlaku baik nasional maupun regional; dan (5) Terkumpulnya data primer/survey lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Rencana Induk dan Otorita Transportasi Jabodetabek. B.3 Keluaran Laporan kegiatan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi Jabodetabek. C. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. D. Ruang Lingkup Pekerjaan 1) Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; 2)

Mempelajari, monitoring

menganalisa dan menelaah bahan-bahan penyiapan penyelenggaraan

dan evaluasi terkait dengan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di

bidang transportasi darat, multi moda, dan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas; 3)

Melakukan telaahan staf terkait

permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang

transportasi darat, multi moda, dan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; 4)

Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api agar hasil telaahan dapat bermanfaat;

3

5)

Memberikan

saran

disampaikan

kepada

berdasarkan

pelaksanaan

Kepala Subbidang

tugas

dan

pemanfaatannya

Evaluasi Kebijakan Transportasi

untuk

Darat, Multi

Moda, dan Kereta Api; 6)


tugas

kedinasan

lain

ketentuan/peraturan

yang

yang

diperintahkan

berlaku

baik

oleh

lisan

maupun

atasan/pimpinan tertulis

untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

E.

Kebutuhan Jasa Individual

dan Kualifikasi

1) Kualifikasi Teknis 1. 51 Manajemen / Komunikasi; 2. Lulusan PTN atau PTSterakreditasi,

dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00);


komputer

(MS Office);


berbahasa Inggris dengan baik;



7. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim; 8. Memiliki Pengalaman Kerja di bidang transportasi; 9. Memiliki Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun di Instansi Pemerintah. 2) Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Multi Moda, dan Kereta Api harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010.

F.

Durasi!Pelaksanaan

Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelasl bulan.

G. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan

bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analis Ekonomi

Subbidang Evaluasi Kebijakan Transportasl

Darat, Multi Moda, dan Kereta Api Pendapatan dan

Belanja Negara Kementerian Negara Koordlnator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.

Jakarta, Desember 2014 Asisten Deputi Transportasi

Tulus Hutagalung

4

1 KEMENTERIAN KOOROINATOR BIOANG PEREKONOMIAN

Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI (CARAKA) KEASDEPAN TRANSPORTASI


1

KERANGKA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Administrasi (Caraka) Keasdepan Transportasi A. Pendahuluan Sistem infrastruktur

merupakan bagian yang terintegrasi

dengan pembangunan nasional.

Sarana dan prasarana fisik, dalam hal ini disebut infrastruktur


dalam mendorong perekonomian, roda pemerintahan, dan kegiatan sosial yang menyatukan suatu negara. Suatu infrastruktur

dapat dikatakan

mendorong

perekonomian

karena

menurut laporan bank dunia (World Bank), semakin tinggi investasi ekonomi di bidang terse but maka akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional suatu negara. Salah satu infrastruktur




distribusi barang maupun jasa. Pengaruh lainnya yaitu dengan banyaknya fasilitas fisik di sektor transportasi maka dapat membuka daerah/wilayah

yang terisolasi, dan mengurangi

kesenjangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia. Sistem transportasi di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat didukung oleh fasilitas jalan, perkeretaapian

dan jembatan

sebagai penghubung antar wilayah; transportasi laut yang diwakili oleh fasilitas kapal dan pelabuhan yang mendukung pelayaran; serta sistem transportasi ketiga yaitu transportasi udara yang didukung oleh fasilitas bandar udara, pesawat terbang, dan berbagai maskapai penerbangan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh laut tentunya kerap menggunakan transportasi laut dan udara untuk kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang dari satu wilayah ke wilayah terutama

lainnya. Penggunaan transportasi

dalam distribusi

transportasi

komoditas

barang industri

laut ini dianggap cukup efektif dalam jumlah

besar. Sedangkan


moda


transportasi laut dan udara yang ada. Oleh karena itu, untuk dapat

mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan yang mampu mengintegrasikan infrastruktur

transportasi

adanya suatu koordinasi dan sinkronisasi



antar wilayah dl Indonesia

semakin meningkat. B. Tujuan dan Sasaran B.1 Tujuan (1)

Untuk membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan penyelesaian berbagai permasalahan di bidang infrastruktur transportasi.

(2)

Membantu memastikan berbagai kebijakan bidang infrastruktur transportasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. 2

(3)


B.2 Sasaran (1) Terintegrasinya regulasi yang terkait dengan infrastruktur transportasi. (2) Terkumpulnya data primer/survey bidang infrastruktur transportasi.

lapangan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan dl

(3) Tersusunnya laporan hasil Workshop, Seminar, Perjalanan Oinas, dan makalah-makalah yang dibutuhkan untuk Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi.

B.3 Keluaran laporan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Transportasi. C. SumberPendanaan Kegiatan ini dibiayal dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. O. Ruang Lingkup Pekerjaan (1) Mendukung

kegiatan Oeputi VI, Menko Perekonomian khususnya pada Keasdepan

Transportasi; (2) Membantu dalam pelaksanaan Rapat/Seminar/Workshop/Konsinyering kantor

maupun

dl luar

kantor

yang diselenggarakan

dalam

Tim

baik di dalam Kerja

dan

pertanggungjawabannya di Keasdepan Transportasi; (3) Membantu tugas-tugas yang diberikan oleh Asdep Transportasi. E. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi 1) Kualifikasi Teknis 1. lulusan SlTA/SMK atau sederajat; 2. Memiliki motivasi kerja yang baik; 3. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim; 4. Memiliki Pengalaman Bekerja minimal 2 (dua) tahun di Instansi Pemerintah. 2) Kualifikasi Administrasi Tenaga Pendukung Administrasi

(Caraka) Keasdepan Transportasi harus memiliki

NPWP sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010. F. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas) bulan.

3

G. Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan (Caraka) Keasdepan Transportasi Kementerian

Negara Koordinator

bagi pelaksanaan dibebankan

tugas Tenaga Pendukung

Administrasi

pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.

Jakarta,

Desember 2014


Tulus Hutagalung

4

TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI TRANSPORTASI-06-1S

Recommend Documents