diTerbiTkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional didUkUng oleh: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
P : +62-21 3192 3375/390 8290 F : +62-21 3193 4745 Email:
[email protected]
TOOLKIT UNTUK MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA PENgEMBANgAN TRANSPORTASI TIDAK BERMOTOR DI PERKOTAAN ketua Tim Pengarah: Bambang Prihartono Penanggung Jawab: Daniel Herrmann Tim Pengarah: BAPPENAS- Direktorat Transportasi t Petrus Sumarsono t Dail Umamil Asri t Ikhwan Hakim t Bastian t Adi Perdana t Ahmad Zainudin t Wayan Deddy Wedha Setyanto Penulis: SUTIP t Dhany Utami Ningtyas t Qi Yahya t Muhammad Nanang Prayudyanto t Raden Mirza Aldi Pamungkas
Perencanaan pembangunan fasilitas tidak bermotor tidak hanya sebatas
TOD
REPUBLIK INDONESIA
pengertian di sisi teknis saja. Pemahaman akan regulasi dan koordinasi antar lembaga, instansi dan masyarakat juga sangat penting dalam proses pembangunan dan pengembangan konsep pejalan kaki dan pesepeda. Toolkit ini menjadi panduan bagi pemerintah kota untuk mengimplementasikan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang baik dalam mendukung transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Didukung oleh:
TOOLKIT UNTUK MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA P E N G E M B A N G A N T R A N S P O R TA S I T I D A K B E R M O T O R D I P E R K O TA A N
d/a : Gedung Graha Mandiri, Lt.17 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310
Glosarium
Pengembangan TransPorTasi Tidak bermoTor di PerkoTaan
NAMA
SPM BRT
NMT
SATU ARAH
editor: Syafrita Ayu Hermawan Carlos Felipe Pardo Perancang Grafis: Fredy Susanto Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan SUTIP 88 Halaman, 17.6cm x 25cm Edisi pertama, tahun cetak 2015 Dicetak di Jakarta, Indonesia, Maret 2015 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
TDM
kemenTerian Perencanaan PembangUnan nasional/ badan Perencanaan PembangUnan nasional
GRK GSB KUKF CSR FGD DED PC SKPD CBD
: Transit Oriented Development Pengembangan kawasan terintegrasi berbasis simpul transportasi : Transport Demand Management Strategi Manajemen Kebutuhan Perjalanan : Nationally Appropriate Mitigation Action Mengacu pada satu set kebijakan dan tindakan negara-negara melakukan aksi sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. : Standar Pelayanan Minimal : Bus Rapid Transit Sistem pelayanan angkutan umum massal dengan frekuensi layanan dan kecepatan tempuh yang tinggi, dioperasikan pada lajur khusus bus, didukung angkutan pengumpan (feeder) dan tidak berimpit lebih dari 50% dengan trayek lainnya. : Non Motorized Transport Transportasi tidak bermotor : Gas Rumah Kaca : Garis Sempadan Bangunan : Kegiatan Usaha Kecil Formal : Corporate Social Responsibility : Focus Group Discussion : Detail Engineering Design : MPre Construction Meeting : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Central Business District
1 2
Pendahuluan
9
3
8
Implementasi
31 3.1 PERSIAPAN PERENcANAAN
1.1 TujuAN
31 42
Komposisi Dasar dan Strategi
Daftar Isi
10
PRINSIP DESAIN FASILITAS 10 2.1PEjALAN KAKI DAN PESEPEDA 12
2.1.1 Optimalisasi Pejalan Kaki
14 2.2 REGuLASI 14
2.2.1 Peraturan Bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda di Indonesia
MEMBANGuN KoMITMEN 18 2.3 PoLITIS
22 2.4 PELAKSANA KEBIjAKAN TAHAPAN PENENTuAN 26 2.5 KoMPoNEN DASAR KoNSEP PEjALAN KAKI DAN PESEPEDA 2.5.1 Standarisasi Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda 2.5.2 Membuat Konsep Area Pengembangan Pejalan Kaki dan Pesepeda 2.5.3 Menentukan Konsep Perencanaan Pembangunan 2.5.4 Melakukan Perencanaan Pengembangan U
S
26 26 29 29
B
SATU ARAH
26
45 3.2 DETAIL DESAIN 45 47 55 58 61 62
NTIAN
ILIR LAMA
MERUYA KEBAYORAN -
TANAH Trayek M11 M09A
ABANG ABANG
TANAH
ABANG TINGGI SLIPI TANAH JEMBATAN TUBUN M11 KS. JERUK BUNDERAN ILIR PALMERAH KEBUN MERUYAABANG TANAH
PETAMBURAN LAMA M09 SLIPI BELONG PALMERAH RAWA KEBAYORAN
Anda Posisi
3.2.1 Karakteristik Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda di Indonesia 3.2.2 Zona Pejalan Kaki dan Pesepeda 3.2.3 Tipe Fasilitas Pesepeda 3.2.4 Fasilitas Pendukung 3.2.5 Faktor Aksesibilitas 3.2.6 Fasilitas Penyebrangan Pejalan Kaki dan Pesepeda
69 3.3 SuMBER PENDANAAN 69 70 72
3.3.1 Kebutuhan Pejalan Kaki dan Pesepeda 3.3.2 Tindakan Sebelum, Selama dan Sesudah Konstruksi 3.3.3 Evaluasi Dampak
74 3.4 SuMBER PENDANAAN
4
Koordinasi dan Sosialisasi
78 4.1 KooRDINASI DAN SoSIALISASI 80 80 81
ERHE OT PEMB ANGK
3.1.1 Uji Kelayakan untuk Tipikal Kota di Indonesia 3.1.2 Survey Kondisi Saat Ini Fasilitas Pejalan Kaki dan Sepeda
4.1.1 Kelompok Kerja 4.1.2 Forum Diskusi Kelpompok 4.1.3 Public Hearing
KEGIATAN DALAM SETIAP 82 4.2 TAHAPAN 82 82 83 83 84 84 86
4.2.1 PRA KONSTRUKSI 4.2.1.1 Tahap Koordinasi 4.2.1.2 Tahap Sosialisasi 4.2.1.3 Pre Construction Meeting 4.2.2 Konstruksi 4.2.3 Pasca Konstruksi 4.2.3.1 Konstruksi
MEMBANGKITKAN KESADARAN 86 4.3 MASYARAKAT 86 87 87 87 88 88 88 89 89 90
4.3.1 Memberi Pemahaman Kepada Masyarakat 4.3.2 Melakukan Pertemuan Langsung dengan Masyarakat 4.3.3 Wadah Pendidikan Formal 4.3.4 Pemanfaatan Media Cetak 4.3.5 Pemanfaatan Media Elektronik 4.3.6 Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat 4.3.7.Konsolidasi Masyarakat dan Komunitas 4.3.7.1 Wadah Aspirasi Masyarakat 4.3.7.2 Aksi Masyarakat 4.3.7.3 Lobbying
5
Konsep Aksesibililtas Transportasi Tidak Bermotor pada Sistem Integrasi Moda
92
MENGAPA INTEGRASI MoDA HARuS 92 5.1DIwujuDKAN? 94 94 95 95 96 99
5.1.1 Konsep 5.1.2 Fungsi integrasi Moda 5.1.3 Langkah Integrasi Moda di Beberapa Kota 5.1.3.1 Bogor Nyi Raja Permas 5.1.3.2 Palembang Interkoneksi Bus Air-Trans Musi 5.1.3.3 Yogyakarta Multimoda di Bandara Adisucipto
12
6
13
PERBAIKAN FASILITAS PEJALAN KAKI DAN PESEPEDA HARUSLAH BERSIFAT EKONOMIS. Untuk mencapai prinsip ini, maka sejak awal perencanaannya, trotoar dan jalur sepeda dirancang untuk manfaat maksimal, dengan mempertimbangkan biaya pembangunan yang efisien serta material yang tahan lama yang rendah biaya perawatan.
2.1.1Optimalisasi Pejalan Kaki dan Pesepeda Studi teknis terkait dengan transportasi tidak bermotor menekankan kepada kebutuhan pembentukan kebijakan termasuk pengembangan bagi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Upaya optimalisasi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda antara lain dapat dilakukan dengan menyediakan fasiitas pejalan kaki dan pesepeda yang didesain secara tepat dan terintegrasi dengan mempertimbangkan sejumlah hal berikut:
3
5
TROTOAR DAN JALUR SEPEDA HARUS TAMPAK JELAS DAN MUDAH DIGUNAKAN. Selain harus memberikan kemudahan bagi para pengguna pada umumnya, trotoar dan jalur sepeda yang tersedia juga harus memberikan kemudahan pada masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, ibu hamil dan warga senior. Jalur tersebut memiliki ketentuan ukuran serta bebas rintangan di atasnya untuk meminimalisir timbulnya penundaan perjalanan. Agar dapat tercapai optimalisasi fungsi dan manfaatnya, fasilitas harus didesain dan dirawat dengan baik.
1
AMAN Trotoar, jalur pejalan kaki, penyeberangan dan rute sepeda harus didesain dan dibangun bebas hambatan, terlindung dan meminimalisir konflik dengan kendaraan bermotor yang berpotensi membahayakan pejalan kaki dan pesepeda. Juga tersedia kamera pengawas (CCTV) dan penerangan yang baik.
2
MUDAH DIAKSES Menggunakan prinsip-prinsip desain universal yang mempertimbangkan kemudahan mobilitas dalam penggunaan trotoar, jalur pejalan kaki dan penyeberangan. Desain yang memudahkan masyarakat segala umur dengan beragam kemampuan dalam menggunakannya. Mengingat pengendara sepeda memiliki beragam tingkat keterampilan, maka fasilitas pesepeda harus dirancang dengan tujuan memudahkan pengendara sepeda yang belum berpengalaman, terutama anakanak dan warga senior.
7
TERHUBUNG KE KAWASAN PUSAT KEGIATAN DAN ANTAR TITIK DI PUSAT KEGIATAN. Mobilitas warga adalah beranjak dari titik awal bergerak menuju pusat kegiatan dan aktivitas, atau menuju dan beranjak di sekitar pusat kegiatan seperti sekolah, taman, perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi, pemukiman dan lainnya. Jaringan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda harus lengkap, serta tersedia rute langsung dan menerus yang nyaman baik untuk mobilitas ke tempat tujuan maupun di sekitar pusat kegiatan.
4
JARINGAN JALUR PEJALAN KAKI DAN PESEPEDA TERINTEGRASI DENGAN ANGKUTAN UMUM. Jaringan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda harus memberikan kemudahan untuk mengakses halte/ stasiun angkutan umum sehingga mobiltas para pengguna angkutan umum terasa nyaman dan efisien.
DAPAT MENINGKATKAN TINGKAT LAYAK HIDUP MASYARAKAT. Desain yang mengintegrasikan fungsi dasar dengan seni, lanskap dan lainnya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Masyarakat mendapatkan kenyamanan dan keindahan serta fasilitas ekstra yang dapat meningkatkan nilai perjalanan mereka. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengintegrasikan jaringan fasilitas sepeda yang lengkap dengan jalur rekreasi dan rute komuter di sekitar kota.
20
21
B AB 2 K O M P O S I S I D ASAR DAN STR ATE G I
Ilustrasi Fungsi Pelaksana Kebijakan
4. Forum Diskusi mengenai Pejalan Kaki dan Pesepeda Pemahaman yang didapat dari rangkaian proses di atas perlu terus dikembangkan dan diselaraskan dalam diskusi lebih lanjut dengan para pakar di bidangnya. Diskusi ini akan menjadi ajang informasi dan transfer wawasan secara inspiratif dan efektif agar pemahaman lebih terarah, sekaligus juga sebagai upaya mendapatkan masukan awal penyelenggaraan studi sebelum melangkah lebih lanjut ke perencanaan program.
Dinas Tata Ruang dan Wasbangkim
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
Aktivitas diskusi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Kegiatan diskusi dengan kotakota di Indonesia yang sudah lebih dulu melaksanakan program fasilitas pejalan kaki dan pesepeda secara tepat yang akan memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan program.
Menambah wawasan mengenai pejalan kaki dan pesepeda.
Kegiatan diskusi dengan kalangan pemerhati dan masyarakat atau pihak yang menaruh perhatian terhadap isu pejalan kaki dan pesepeda yang akan memberi masukan spesifik berupa keinginan dan harapan masyarakat, serta informasi mengenai kondisi kota terkini.
Target diskusi dengan masyarakat:
Menyamakan persepsi pengembangan konsep dan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
Dinas Perhubungan/ Dinas Binamarga/ Pekerjaan Umum dan SDA
UMKM
Satpol PP
Mengetahui kondisi terkini.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
The World Streets Yahoogroup adalah salah satu forum diskusi. —Sumber: yahoogroups
34
35 35
B AB 3 I M P L E M E N TA S I
2. Pengaruh terhadap PKL Fasilitas pejalan kaki yang diokupasi oleh PKL adalah hal yang banyak dijumpai di Indonesia. Terdapat sejumlah pandangan minus terhadap PKL, antara lain: t PKL ilegal namun susah ditertibkan. t Jika PKL ditertibkan dan fasilitas yang ada dikembalikan sepenuhnya kepada pejalan kaki, PKL akan tergusur dan menjadi faktor minus dari sisi aspek ekonomi. t Seringkali PKL menjadi penyebab berkurangnya pendapatan pertokoan yang beroperasi secara legal, karena pejalan kaki enggan melintas di sekitar pertokoan yang trotoarnya dipenuhi PKL. t Toko kalah bersaing dengan PKL yang secara posisi diuntungkan karena bersinggungan langsung dengan para pejalan kaki sehingga menangkap pembeli lebih dahulu. Pandangan ini sebenarnya keliru apabila dicermati lebih jauh, karena justru kedua hal ini dapat diselaraskan, antara lain dengan:
Dampak ekonomi tidak langsung yang bisa didapat pejalan kaki dan pesepeda adalah kesehatan tubuh yang membantu mereka terhindar dari penyakit serius yang membutuhkan biaya pengobatan yang besar.
Mampu mengalihkan kecenderungan orang dari menggunakan kendaraan bermotor menjadi berjalan kaki atau bersepeda.
Pedagang Kaki Lima di Mongkok, Hong Kong menjadi salah satu kekuatan ekonomi kota.
Menetapkan waktu atau jadwal beroperasinya PKL.
Menempatkan PKL pada area yang telah ditentukan di jalur trotoar yang tidak mengganggu para pejalan kaki dan pesepeda, serta pertokoan.
3. Pengaruh terhadap Aspek Ekonomi Pengguna Fasilitas Berjalan kaki merupakan kegiatan yang ekonomis. Aktivitas ini akan semakin diminati apabila diselaraskan antara fasilitas yang baik dengan sistem angkutan umum yang terintegrasi. Dampak positif pembangunan fasilitas itu akan terasa baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Beberapa hal positif yang ditimbulkan antara lain:
— Foto oleh: Fredy Susanto
Memastikan setiap peran dan fungsi pengguna fasilitas tertata dengan tertib, yang akan menumbuhkan potensi saling dukung secara ekonomi. — Foto oleh: Fredy Susanto
Penghematan biaya perjalanan yang akan mendatangkan potensi nilai ekonomi yang cukup besar jika dilakukan secara rutin, yang terjadi karena perjalanan jarak pendek fasilitas pejalan kaki yang baik yang mengundang minat orang untuk berjalan kaki.
51 51
B AB 3 I M P L E M E N TA S I
C. Ruang Multifungsi/Area Kerb Ruang multi fungsi atau yang sering disebut zona perabot (furnishing zone) adalah ruang yang membatasi area pejalan kaki dengan badan jalan tempat lalu lintas kendaraan. Ruang ini bukan hanya berperan sebagai penyangga (buffer) bagi pejalan kaki, namun juga menjadi tempat berbagai elemen jalan seperti lanskap jalan (tanaman peneduh dan semak), utilitas (pipa hidran, boks telepon, tiang listrik, dan lain-lain), serta ruang bagi perabot jalan (rambu lalu lintas, halte bus, tiang lampu jalan, bangku jalan, dan lainlain). Pada ruang ini juga dapat disediakan area parkir sepeda. Pada kawasan komersial dengan aktivitas PKL yang tinggi, ruang multi fungsi dapat dimanfaatkan sebagai zona Kegiatan Usaha Kecil Formal (KUKF) yang tertata sehingga tidak mengganggu area pejalan kaki dan pesepeda.
Ubin peringatan (warning tile) bermotif bulatbulat memberikan peringatan bahwa terdapat perubahan situasi di sekitar.
trotoar 15cm
15cm
badan jalan
tRamp Ramp atau pelandaian adalah jalur sirkulasi pejalan kaki yang memiliki bidang kemiringan tertentu dengan fungsi untuk mempermudah kaum difabel atau penyandang disabilitas berjalan atau berkursi roda pada lokasi dengan perubahan ketinggian. Untuk meningkatkan aksesibilitas trotoar, ramp harus ditempatkan pada setiap titik bertemunya trotoar dengan penyeberangan sebidang, baik di persimpangan maupun pada ruas jalan. Terdapat dua tipe ramp pada trotoar, yaitu curb ramp dan dropped curb. Umumnya dropped curb hanya digunakan apabila pelandaian dengan curb ramp tidak dapat dilakukan. Dropped Curb
Curb Ramp
area tunggu
area tunggu
Area batas ramp ramp Max slope 8%
Max slope 2%
Min 1,5m Max slope 8%
Max slope 2%
Secara umum, lebar minimum ruang multi fungsi tanpa tanaman peneduh adalah 60cm, dan 1,5m apabila terdapat tanaman peneduh di dalamnya.
Ubin pengarah (guiding tile), bermotif garis-garis yang menunjukkan arah berjalan.
Min 1,5m
Ubin bertekstur ini memiliki standar ukuran 30x30cm dengan tinggi tekstur 0,5cm. Ketentuan lain mengenai pemasangan jalur pemandu dapat mengacu pada Pedoman Teknis Aksesibilitas untuk Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum. Panduan lebih detail dapat dilihat pula pada “Guidance on the use of Tactile Paving Surfaces” yang diterbitkan oleh Department of the Environment, Transport and the Regions, London, Inggris.
Berikut adalah beberapa elemen yang terdapat dalam ruang multifungsi: t,FSC Pembatas yang jelas antara jalur kendaraan bermotor dan trotoar, berfungsi mencegah masuknya kendaraan bermotor ke trotoar serta mencegah limpasan air dari badan jalan ke trotoar. Lebar kerb minimal 15cm dengan tinggi maksimum tidak melebihi 25cm, dengan tinggi rekomendasi 15cm. Khusus pada area persimpangan, maksimum tinggi kerb 15cm dan sebaiknya disediakan ramp bagi pejalan kaki.
Rek 1,8m
50
Min 1,5m Sumber: Office of Transportation 1998
Max slope 10%
Max slope 2% Max slope 8%
