KONSOLIDASI SEMBARI KERJA, KERJA, DAN KERJA

agar Bumdes taK CePat layu

Semangat Baru di Kementerian deSa

Bangun deSa Juga Perlu KonSenSuS

TAHUN PERTAMA DITJEN PKP

KONSOLIDASI SEMBARI KERJA, KERJA, DAN KERJA ditErbitkan olEh ditjEn PEmbangunan kawasan PErdEsaan kEmEntErian dEsa, PEmbangunan daErah tErtinggal dan transmigrasi

Edisi V

MARI KITA WUJUDKAN DESA-DESA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA, DESA-DESA DENGAN BUDAYA YANG BERBEDA NAMUN TETAP MEMPUNYAI TUJUAN YANG SATU, UNTUK REPUBLIK INDONESIA YANG KITA CINTAI. JoKo Widodo Presiden Republik Indonesia

EDITORIAL

Program KerJa

S

UDAH setahun berlalu sejak pemerintahan Jokowi-JK membentuk sebuah kementerian yang mengurus pembangunan di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Selama setahun itu pula sudah banyak program kerja disusun dan dilaksanakan. Di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, desa-desa kini ditempatkan dalam posisi yang strategis, yakni sebagai motor pertumbuhan. Roda pembangunan mulai terasa berputar kencang hingga ke pelosok, hingga ke batas kota, bahkan sampai ke batas negeri. Di kawasan perdesaan misalnya, mulai terlihat bibitbibit pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan. Di sana tumbuh institusi-institusi usaha baru yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di sana pula tumbuh kelompok pengusaha baru yang disebut dengan Usaha Bersama Komunitas. Belum lagi muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lain yang semuanya berbasis kawasan perdesaan. Memang, waktu setahun belumlah cukup untuk menuntaskan semua pekerjaan. Tetapi setidaknya, selama setahun itu sudah banyak program yang dikerjakan dan sudah banyak hasil yang dirasakan. Bagi masyarakat, semua itu layak untuk diketahui dan patut untuk dipahami. Itulah mengapa, pada edisi kali ini, majalah Ayo ke Desa merasa perlu menurunkan laporan mengenai program Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan selama setahun. Tentu saja, laporan ini bukan merupakan rapor kinerja aparatur, bukan pula annual report yang utuh. Namun setidaknya, laporan ini bisa menjadi teropong untuk melihat program yang sudah dikerjakan, sekaligus untuk mengugah kesadaran publik bahwa ada buah yang bisa dipetik di kemudian hari.

Laporan ini bisa menjadi teropong untuk melihat program yang sudah dikerjakan, sekaligus untuk mengugah kesadaran publik bahwa ada buah yang bisa dipetik di kemudian hari.

Ayo ke Desa | Edisi V 2015

3

H.8 TAHUN PERTAMA DITJEN PKP

KONSOLIDASI SEMBARI KERJA, KERJA, DAN KERJA majalah ayo Ke deSa diterbitkan oleh ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

Terbentuk lengkap pada medio 2015, Ditjen PKP harus langsung tancap gas menjalankan program dan kegiatan membangun kawasan perdesaan agar di akhir tahun bisa tuntas.

Pembina: marwan Jafar Penanggung jawab: Johozua m. yoltuwu

galeri

6

dewan Pengarah: anwar Sanusi, ahmad erani yustika, Suprayoga Hadi, Singgih Wiranto, ratna dewi andriati, roosari tyas, H.m. nurdin Pemimpin redaksi: tri J Sukaryana Editor ahli: nurcholis ma Basyari, dhoni nurcahyo tim redaksi: leroy Samy uguy, Harlina Sulistyorini, mukhlis, Siswa trihadi, tauik madjid, razali staf redaksi: Stenly masansony alamat redaksi: ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi jl tmP kalibata no. 17 jakarta selatan 12740 Email: [email protected]

4


laPoran utama kualitas dEsa harus mEningkat 12 kEgiatan utama 5 dirEktorat ditjEn PkP 14 sEmua Pihak harus konsistEn 16 “kami konsEntrasi di lima bidang utama” 19 mElawan kEmiskinan dEngan PEmbErdayaan bErkElanjutan 22 saling guyub giatkan PkkPm bagi warga miskin PErdEsaan 24 duh sEnangnya, masyarakat langsung rasakan manfaat Program 26 mEmbErdayakan warga dEsa dari usaha bErsama komunitas 29 ada antusiasmE masyarakat PErdEsaan 34 kita maunya sEmua dikasih infrastruktur 37 sinErgi kElEmbagaan mEnggaPai ribuan Pulau di rakornas PkP 40 tEraPkan disiPlin mulai dari hal kEcil 41

DAFTAR ISI EDISI KELIMA 2015

ayo kE dEsa/tj sukaryana

PotenSi agar bumdes tak cEPat layu suntikan untuk bangkit

44 48

inSPiraSi bisnis mErokEt bErsama Puyuh

50

bangun dEsa juga PErlu konsEnsus

62

SoSoK sri wahyumi maria manaliP srikandi di bibir nkri

64

darmawan christyanto

reformaSi BiroKraSi sEmangat baru di kEmEntErian dEsa

54

Peraturan mEmbaca PEluang dan tantangan dari sEtahun imPlEmEntasi uu dEsa

56

KeBiJaKan PEtErnakan modErn sEdia Pakan sEbElum saPi turun

58

PEngElolaan Pakan Pada PEtErnakan modErn

61 ayo kE dEsa/nurcholis ma basyari


5

GALERI

Peringatan natal: menteri desa Pdtt marwan jafar disertai romo magnis suseno dan segenap pemuka kristen menyalakan lilin dalam Perayaan natal 2015 dan tahun baru 2016 keluarga besar kemendesa Pdtt di balai makarti, kemendesa Pdtt, kalibata, jakarta (8/1/2016). Peringatan natal kali ini mengusung tema hidup bersama sebagai keluarga allah. darmawan christyanto

6

Ayo ke Desa | Edisi V

risart kailawa


Putri PeSona deSa: menteri desa Pdtt marwan jafar berfoto bersama Putri Pesona desa dalam acara rembug nasional di jiExpo, kemayoran, jakarta, (15/12/2015).

hadyka abiyoga

Bantuan KaPal: dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan (PkP) johozua max yoltuwu (kedua dari kanan) disertai kasubdit wilayah i Pengembangan sumber daya mineral pada ditjen PkP, kemendesaa Pdtt, simon Edward lumban gaol (kiri) meninjau kapal-kapal nelayan bantuan untuk bumdes nelayan di 14 kabupaten. kapal-kapal tersebut dibangun di dua lokasi, yakni di tangerang, banten dan makassar, sulawesi selatan.


7

LAPORAN UTAMA

TAHUN PERTAMA DITJEN PKP

KONSOLIDASI SEMBARI KERJA, KERJA, DAN KERJA Terbentuk lengkap pada medio 2015, Ditjen PKP harus langsung tancap gas menjalankan program dan kegiatan membangun kawasan perdesaan agar di akhir tahun bisa tuntas.

8


D

ua ribu lima belas menjadi tahun konsolidasi di tengah pecutan tuntutan kerja, kerja, dan kerja bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Maklum, kementerian yang meleburkan unit-unit kerja dari tiga kementerian sebelumnya itu memang baru eksis di Kabinet Kerja yang terbentuk pasca pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla 20 Oktober 2014. Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan melantik 34 menteri anggota Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014. Perpres No. 165/2014 memberikan tenggat empat bulan bagi para menteri untuk menata organisasi di tingkat kementerian. Menata organisasi kementerian sebagai bagian dari system politik rupanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi bagi kementerian baru seperti Kemendesa PDTT. Struktur pejabat eselon I, seperti sekretaris jenderal (sekjen) dan para direktur jenderal (dirjen), baru terisi pada Mei 2015. Selanjutnya, struktur di bawahnya baru terpenuhi rapi jali sekira sebulan kemudian. Sekjen Kemendesa PDTT Anwar Sanusi mengatakan hal pertama yang menjadi prioritas dan harus dilakukan ialah konsolidasi. Dia memaparkan tiga bidang konsolidasi itu, yakni struktur, program, dan personal. Hal ini bisa dipahami mengingat unsur unit kementerian baru ini berasal dari tiga kementerian berbeda, yakni Ditjen Pemberdayaan Masyakarat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ditjen Transmigrasi yang sebelumnya berada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Tantangan yang paling besar adalah menurunkan ego, kemudian membenahi mentalitas yang masih terkotak-kotak


9

LAPORAN UTAMA yang dalam ilmu administrasi namanya silo mentality. Mentalitas kita itu adalah mentalitas yang masih terfragmentasi, terkotak-kotak. Ini orang dari PDT. Ini orang dari Transmigrasi, ini dan ini,” kata doktor kebijakan publik lulusan National Graduate Institute fo Policy Studies, Tokyo, Jepang, itu pada Juli 2014 atau sekira dua bulan setelah menempati posisinya.

Berpacu kejar target dan tenggat Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Johozua Max Yoltuwu mengakui dia beserta sekretriat dan lima direktorat jajarannya harus bekerja ekstra keras dan tancap gas dengan akselerasi yang tinggi. Ibarat berkendara, Max dan jajaran Ditjen PKP langsung masuk gigi satu setelah mesin mobil dihidupkan dan begitu jalan langsung oper ke gigi 2, 3, dan seterusnya sampai pol. Dari sisi tertib administrasi birokrasi, kelengkapan struktur organisasi memang sangat krusial karena menyangkut kewenangan dan tanggung jawab mengelola program dan kegiatan. Karena itu, bagaimanapun kelengkapan struktur menjadi penting. Bersamaan dengan konsolidasi struktur, konsolidasi program dan kegiatan pun segera dilakukan. “Kami tidak punya banyak waktu. Konsolidasi personel atau SDM (sumber daya manusia) pegawai sambil jalan saja. Setelah struktur komplit (dari dirjen, direktur, kasubdit hingga kepala seksi) pada Juni, kami langsung bergerak, fokus mempersiapkan kegiatan dari program yang telah ada maupun menyusun program yang masih harus dirancang,” kata Max seraya proses persiapan dan lelang dilakukan pada periode Juli-Agustus. Boleh dibilang, pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Ditjen PKP baru mulai jalan di lapangan pada masa-masa menjelang “injury time”, yakni memasuki triwulan akhir 2015. Bahkan, kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan baru dapat dimulai pada November 2015.

10


Program ditJen PemBangunan KaWaSan PerdeSaan 2015 Penyiapan perumusan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di bidang perencanaan, pengembangan sumber daya alam, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan ekonomi, dan kerja sama dan pengembangan kapasitas di wilayah i (sumatera), ii (jawa-bali), iii (kalimantan), iV (sulawesi), dan V (nusa tenggara, maluku, Papua).

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di bidang perencanaan, pengembangan sumber daya alam, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan ekonomi, dan kerja sama dan pengembangan kapasitas di wilayah i (sumatera), ii (jawa-bali), iii (kalimantan), iV (sulawesi), dan V (nusa tenggara, maluku, Papua).

Penyiapan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria (nsPk) di bidang perencanaan, pengembangan sumber daya alam, sarana-prasarana, pengembangan ekonomi, dan kerja sama dan pengembangan kapasitas di wilayah i-V.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah i-V.

monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan, pengembangan sumber daya alam, sarana-prasarana, pengembangan ekonomi, dan kerja sama dan pengembangan kapasitas di wilayah i-V.

“Kami harus antre lelang di Pokja (Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa). Kami masukkan dokumen bulan Juli. Lalu, diketahui siapa pemenangnya sekitar Oktober,” ujar Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas Razali AR. Dalam tiga bulan terakhir itulah jajaran Ditjen PKP berjibaku. Tidak sedikit pemimpin dan pegawai yang masih berkutat dengan pekerjaan hingga larut malam. Mereka tidak lagi hitung-hitungan jam kerja kantor birokrasi yang lazimnya tidak sampai datang waktu petang. Max dan para direktur dan jajaran mereka sudah biasa masih berada di kantor hingga pukul Sembilan atau sepuluh malam. “Saya mengapresiasi teman-teman yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi, sering begadang sampai malam untuk menuntaskan pekerjaan agar sebelum pergantian tahun seluruh kegiatan selesai dilaksanakan,” kata Max yang lebih suka menyebut para direktur dan staf di bawahnya dengan sebutan “teman-teman” ketimbang anak buah. Upaya berlelah-lelah terbayar sudah kegiatan memberdayakan masyarakat, khususnya warga miskin, sebagai bagian dari membangun kawasan perdesaan terselesaikan di pengujung tahun. Dan, yang lebih membahagiakan ialah masyarakat merasakan manfaat langsung dari kegiatan yang dilaksanakan jajaran Ditjen PKP. “Alhamdulillah, lega rasanya kami dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang membahagiakan kami, masyarakat merasakan manfaat kegiatan kita dan malah sebagian langsung mempergunakannya,” kata Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Muchlis.

dukungan sekretariat ditjen pkp Sekretariat Ditjen PKP punya peran dukungan yang cukup krusial bagi suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan jajaran Ditjen PKP. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Setdijen PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Setditjen PKP inilah unit pendukung yang

“Kami tidak punya banyak waktu. Konsolidasi personel atau SDM pegawai sambil jalan saja. Setelah struktur komplit pada Juni, kami langsung bergerak, fokus mempersiapkan kegiatan dari program yang telah ada maupun menyusun program yang masih harus dirancang,” Johozua max yoltuwu dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kementerian desa Pdtt

mengonsolidasikan segenap sumber daya bagi pelaksanaan kegiatan lima direktorat di lingkup Ditjen PKP, yakni Direktorat Perencanaan, Direktorat Ekonomi, Direktorat Sarana-Prasarana, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam, dan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas. (Lihat: Kegiatan Utama 5 Direktorat Ditjen PKP) Tugas dan tanggung jawab Setdijen PKP dalam mengelola dukungan sumber daya antara lain meliputi pengelolaan personel, inansial, dan kebutuhan peralatan maupun perlengkapan kantor –termasuk gedung, ruang, meja-kursi, komputer, printer, hingga alat tulis. Ada empat bagian krusial di bawah tugas dan tanggung jawab Setditjen PKP yang dipimpin oleh Leroy Samy Uguy ini. Pertama, perencanaan program keditjenan, sinergi antarsatu direktorat dengan direktorat lain. Kedua, administrasi keuangan keditjenan. Ketiga terkait dengan kepegawaian. Keempat di bidang hukum dan advokasi. Urusan kepegawaian merupakan tugas dan tanggung jawab paling krusial

yang dibebankan di pundak Sesditjen dan jajarannya. Tidak kurang dari 120 staf pegawai negeri sipil (PNS) pindahan dari instansi lain harus dikelola agar dapat dioptimalkan untuk menjalankan program dan kegiatan Ditjen PKP. Termasuk juga tenaga non-PNS yang harus bisa mengimbangi kinerja para PNS. “Pegawai kita (Ditjen PKP) bersumber dari berbagai unit instansi, dari Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemberdayaan masyarakat dan Desa atau PMD) dan juga Kementerian Nakertrans (Tenaga Kerja dan Transmigrasi),” papar Samy. Selain membereskan berbagai persoalan yang bersifat administratif, Samy juga harus mengatasi permasalahan substantif menyangkut latar belakang dan kesesuaian kompetensi para pegawai baru yang sudah diplot untuk penugasan di Ditjen PKP. Masalah administratif, misalnya, menyangkut formalitas surat keputusan (SK) penempatan. “Ada yang enggak punya SK tapi sudah bekerja di situ. Ada yang SK-nya belum keluar tapi sudah ditunjuk ke situ.” Adapun persoalan substantif antara lain terkait dengan kecocokan latar belakang pendidikan, pengalaman penugasan atau penempatan sebelumnya, dan keahlian atau kompetensi. Mestinya seseorang dibutuhkan di Setdijen, misalnya, tetapi penempatannya di Direktorat Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan atau sebaliknya. Belum lagi konsolidasi personel yang menyangkut budaya kerja. Maklum, para pegawai Ditjen PKP datang dari empat penjuru mata angin, yakni tiga instansi seperti disebutkan Samy dan tenaga outsource yang umumnya biasa bekerja dengan kultur perusahaan atau lembaga akademik. “Hal-hal seperti ini masih harus dikonsolidasikan bukan hanya di internal saja tetapi juga Sekretariat Jenderal (Kemendesa PDTT),” ujar Samy seraya menambahkan pihaknya tengah menyiapkan sistem manajemen kepegawaian yang mulai 2016 ini dikelola mandiri di bawah Ditjen PKP. Pada 2015, para pegawai itu masih di bawah pengelolaan Setjen Kementerian.


11

LAPORAN UTAMA

KualitaS deSa HARUS MENINGKAT

A da satu pekerjaan besar yang kini digarap oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni mengangkat derajat desa dan mengeluarkannya dari jalur kemiskinan. Pekerjaan ini kemudian diterjemahkan menjadi aneka program yang salah satunya dikerjakan oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tentu sudah banyak yang dikerjakan oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan selama setahun ini. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa PDTT Johozua Max Yoltuwu mengungkapkan hal itu dalam sebuah wawancara dengan TJ Sukaryana dari Ayo ke Desa. Berikut petikannya: Selama setahun ini, apa yang sudah dilakukan oleh Ditjen PKP secara umum? Banyak, tapi pada intinya kami merupakan satu unit dari sebuah pekerjaan besar. Secara garis besarnya ada empat pekerjaan utama yang dikerjakan Ditjen PKP. Empat pekerjaan ini, merupakan tahap pertama dari program lima tahun kerja. Yakni, meningkatkan kualitas SDM perdesaan, meningkatkan kualitas sarana prasarana perdesaan, meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi, serta pengembangan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan. intinya, kualitas di perdesaan harus meningkat. Apa yang melatarbelakangi programprogram tersebut?

12


Dua hal utama adalah karena tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan masih rendah. Kondisi itu diperburuk lagi dengan ketiadaan sarana dan prasarana isik maupun nonisik di desa dan kawasan perdesaan. Hanya dua itu? Tentu saja tidak, ada faktor-faktor lainnya seperti ketidakberdayaan masyarakat akibat faktor ekonomi maupun nonekonomi. Kemudian, ada pula faktor dari pelaksana pemerintahan yang perlu penyesuaian dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kalau dari faktor ekonomi, faktor apa yang terbesar yang mengharuskan Ditjen PKP terjun ke kawasan perdesaan? Di masa lalu, kualitas lingkungan hidup memburuk akibat sumber pangan yang berkurang. Sementara itu, masyarakat perdesaan mengalami hambatan besar untuk bangkit karena kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi. Itulah alasan mengapa masyarakat desa giat bekerja tetapi hasil yang mereka peroleh tidak optimal dan itulah yang akan kami upayakan untuk diatasi. Sebetulnya, apa sasaran yang hendak dicapai dari semua itu? Kami berupaya untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sebanyak banyaknya. Namun, kami perhitungkan dalam lima

tahun ini, paling tidak ada 5.000 desa yang tidak lagi tertinggal dan 2.000 desa diharapkan bisa menjadi desa mandiri. Apa indikator kemajuan itu yang bisa kita lihat? Yang jelas bisa dilihat publik antara lain jumlah kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan telah berkurang. Untuk di desa-desa tertinggal dan perbatasan, yang sedang kita pacu pada tahap pertama sekarang adalah masyarakat mampu menikmati standar pelayanan minimum, setelah itu baru kita tingkatkan standarnya. Desa yang sudah maju atau berkembang juga nanti bisa terlihat dari keberdayaan masyarakatnya yang meningkat. Apakah itu berarti perkembangan desa bisa dibandingkan dengan kondisi perkotaan? Tentu saja tidak, karena pembangunan desa kami arahkan untuk berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah. Itulah yang kami maksud dengan pembangunan desa yang berkelanjutan. Berarti desa masih tetap bercirikan perdesaan? Betul, yang membedakan desa dengan kota adalah di desa juga tumbuh industri yang berbasis perdesaan. Tetapi, desa tetap terkait dengan kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir.

Kapan semua program itu akan tuntas dikerjakan? Kami telah menyusun road map pembangunan kawasan perdesaan. Itu semua kami jalankan secara bertahap selama lima tahun mulai 2015 sampai 2019. Tahun 2015 kita sudah menyelesaikan identiikasi lokasi, sosialisasi, dan penetapan kawasan pembangunan kawasan perdesaan. Pada tahapan ini, kami memetakan persoalan dan menetapkan di mana saja program kami jalankan. Di mana saja lokasi itu? Kami prioritaskan di 277 kawasan perdesaan. Jumlah itu tersebar di 72 kabupaten lokasi Kawasan Perdesaan, 49 kabupaten lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Masyarakat yang sebelumnya difasilitasi oleh Kemendagri, kemudian di 24 kabupaten lokasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB), 48 Lokasi kota mandiri terpadu di Kawasan Transmigrasi pada 4 kabupaten, dan 39 lokasi kota prioritas pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan-kawasan pusat pertumbuhan baru.

“Kami akan bekerja keras dan itu harus berhasil. Semua hambatan akan kita atasi agar program berjalan mulus.” untuk CSR (corporate social responsibility) di daerah. Ada pula penguatan usaha produktif masyarakat berupa Usaha Bersama Komunitas (UBK) pada sekitar 200 ratus desa. Program tahap kedua itu akan selesai dalam tahun 2016? Kami terus bekerja keras dan itu harus berhasil. Semua hambatan akan kita atasi agar program berjalan mulus.

Untuk tahun ini, apa pekerjaan besar yang akan dikerjakan? Kita akan mengerjakan tahap kedua program yang telah kami tetapkan berdasarkan road map tadi. Sesuai arahan Pak Menteri Desa PDTT Marwan Jafar kami akan memperkuat pada bidang yang sangat prioritas seperti sarana dan prasarana desa yang memadai dalam konteks biaya anggaran maupun luas cakupan. Antara lain jalan, jembatan, air bersih, elektriikasi, kapal nelayan, pilot project peternakan dan perikanan modern, dan lain-lain. Disamping itu juga kami melakukan intensiikasi BUMDes antardesa, kerjasama dengan lembaga dan BUMN

Johozua max yoltuwu dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kementerian desa Pdtt


13

LAPORAN UTAMA

KEGIATAN UTAMA

5

StatuS 647 deSa BerdaSarKan: 42 desa mandiri (6,53%)

DIREKTORAT DITJEN PKP 341 desa berkembang (52,71%)

direktOrat perencanaan peMBangunan kaWasan perdesaan •

• • •

•

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis tentang Penetapan Kawasan Perdesaan. Penyusunan Pedoman Penetapan Kawasan Perdesaan. Fasilitasi daerah dalam penetapan kawasan perdesaan. Pemberian bimbingan teknis (Bimtek) identiikasi potensi dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Evaluasi perencanaan kawasan perdesaan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan 17 perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya Malang, Institut Teknologi Bandung,

14


indeKS PemBangunan deSa (iPd)

264 desa tertinggal (40,76%)

Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Pattimura Ambon, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas NU Jepara, Sekolah Tinggi Agama Islam Mathaliul Falah Pati, Universitas Tidar Magelang, Universitas Islam Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Tribuana Alor, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Negeri Sam Ratulangi Manado, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Hasil kegiatan Kegiatan fasilitasi penetapan kawasan perdesaan dilaksanakan di 72 kabupaten pada 31 provinsi yang mencakup 103 kawasan perdesaan yang tersebar di 188 kecamatan dan 647 desa.

1 desa mandiri (0,40%)

lasi tumbuhnya 145 BUMDes bersama antardesa. Jika masing-masing BUMDes bersama itu beranggotakan empat BUMDes, berarti total ada 570 BUMDes yang terstimulasi dari kegiatan tersebut pada 2015.

16 desa maju (6,43%) 61 desa sangat tertinggal (24,50%)

direktOrat kerja saMa dan penguatan kapasitas •

indeKS deSa memBangun/idm (data terSedia 249 deSa) •

105 desa tertinggal (42,17%)

66 desa berkembang (26,51%)

direktOrat pengeMBangan suMBer daYa alaM kaWasan perdesaan Pemberian bantuan stimulan kepada kelompok masyarakat berupa: • Kapal tangkap ikan 10 GT dan 17 GT sebanyak 24 unit di 24 kabupaten. • Proyek pilot pengembangan bioenergi (biogas energi baru dan terbarukan) di 20 kabupaten. Proyek tersebut dilaksanakan di 14 titik pada tiap-tiap kabupaten. • Penyediaan fasilitas pengelolaan air bersih di 38 kabupaten. • Bimbingan teknis pengelolaan sumber daya alam kawasan perdesaan. • Total pagu anggaran: Rp187-an miliar.

•

•

direktOrat pengeMBangan ekOnOMi kaWasan perdesaan •

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di 183 kecamatan pada 202

•

kabupaten di 33 provinsi. Bentuk kegiatannya berupa pemberian bantuan modal untuk Pengembangan Usaha/Kerja Keluarga (PUKK) senilai Rp1,5 miliar per kecamatan dan bantuan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi (PIE) senilai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar per kecamatan. Total pagu anggaran: Rp475 miliar. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) berbasis komoditas unggulan setempat di empat lokasi/kabupaten sebagai proyek pilot, yakni Garut, Poso, Gresik, dan Pangkep. Total pagu anggaran: Rp9,2 miliar. Pemberian bantuan hand tractors guna memperkuat cadangan pangan desa di 135 kabupaten pada 33 provinsi. Penerima dan pengelola bantuan tersebut ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama antardesa. Jumlah bantuan berkisar 8-23 unit per kabupaten berdasarkan luas lahan pertanian dan potensi pengembangannya. Kegiatan tersebut telah menstimu-

•

Fasilitasi pembentukan Usaha Bersama Komunitas (UBK) di 36 kabupaten pada 19 provinsi. Masing-masing kelompok UBK menghimpun masyarakat dari minimal tiga desa. Total pagu anggaran Rp25 miliar. Pembangunan jaringan informasi berbasis web bagi 100 desa di Kabupaten Cirebon dan 90 desa d Kabupaten Kuningan. Total pagu anggaran Rp5 miliar. Bimbingan teknis pendampingan manajemen dan teknis pengelolaan kawasan perdesaan, penyiapan media dan pembelajaran, kerja sama dan kemitraan, dan keserasian kawasan perdesaan.

direktOrat pengeMBangan sarana dan prasarana kaWasan perdesaan Penyediaan sarana-prasarana kawasan perdesaan, yang meliputi: • Jalan antardesa di lima kabupaten, yakni Fak Fak, Merauke, Maluku Tengah, Pandeglang, dan Pamekasan. • Dermaga di lima kabupaten, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Gorontalo Utara, Toli-Toli, dan Buton. • Jaringan Informasi Desa (JID) di 16 kabupaten di Wilayah I-V. • Keramba jaring apung (KJA) di 22 kabupaten. • Alat pengering (dryer) padi dan jagung berkapasitas 6 ton di 16 kabupaten. • Alat kesehatan bagi puskesmas dan

• •

puskesmas pembantu di 16 kabupaten. Alat peraga pendidikan untuk PAUD, SD, dan SMP di 19 kabupaten. Total pagu anggaran Rp392 miliar.


15

LAPORAN UTAMA

ayo kE dEsa/stEnly masansony

SEMUA PIHAK HaruS KonSiSten

P 16


rogram-program pembangunan kawasan perdesaan pada dasarnya merupakan terjemahan dari sebuah perencaaan dan kebijakan. Itulah sebabnya, perencanaan dan perumusan kebijakan memiliki peran yang strategis. Salah kebijakan, melenceng pula program yang dibuat. Bagaimana sebuah rencana disusun dan kebijakan dirumuskan, Harlina Sulistyorini menjelaskannya kepada majalah Ayo ke Desa. Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT itu mengungkap pula kinerja direktorat yang dipimpinnya. Berikut petikan wawancara dengannya:

Apa saja tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah dijalankan Direktorat Perencanaan? Tupoksi kami adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Itu tugasnya. Sedangkan fungsinya, ada penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur, dan kriteria, bimtek (bimbingan teknis), dan evaluasi. Pada 2015, kegiatan yang kami lakukan terkait dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan bimtek. Kegiatan ini kami lakukan bekerja

sama dengan 17 perguruan tinggi. Output yang kami hasilkan adalah penyusunan atau pendampingan penetapan kawasan di 72 kabupaten. Dari 72 kabupaten itu kita hasilkan 103 kawasan perdesaan, yang tersebar di 31 provinsi, 188 kecamatan, dan meliputi 647 desa. Kalau kita lihat kriteria desanya berdasarkan IPD (Indeks Pembangunan Desa), dari 647 desa yang masuk di dalam kawasan, ada 256 desa tertinggal atau 40,76%, 331 desa berkembang atau 52,71%, dan 41 desa mandiri atau 6,53%. Kami harapkan apa yang kami hasilkan dalam penyusunan rencana aksi kawasan pada 2016 ini akan ditindaklanjuti oleh direktorat lain. Penetapan kawasan ini didasarkan pada kriteria apa? Kita bersifat partisipatif. Kawasan itu, sesuai dengan Undang-undang Desa, ditetapkan oleh bupati/wali kota, tapi berdasarkan usulan atau masukan dari masyarakat atau desa. Jadi, kita fasilitasi berdasarkan itu. Kawasan apa saja yang terbentuk di desa-desa? Macam-macam, misalnya, kawasan perdesaan pariwisata, kawasan perdesaan danau-laut, kawasan perdesaan berbasis pengembangan perkebunan dan peternakan, bahari, dan sebagianya. Sudah ada semacam draf kompilasi data kawasannya sehingga bisa menjadi acuan teman-teman direktorat untuk bekerja. Bagaimana sinkronisasi kawasan perdesaan dengan kawasan yang dibentuk kementerian lain? Kami justru bersinergi dengan kementerian dan lembaga (K/L) yang ada. Kami menyampaikan kepada perguruan tinggi untuk memfasilitasi penetapan kawasan. Kami sampaikan mengenai kementerian-kementerian lain yang sudah masuk dalam pengembangan kawasan. Ketika misalnya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) itu punya program kawasan minapolitan, itu menjadi referensi teman-teman perguruan tinggi ketika masuk ke satu kabupaten. Dan

itu memudahkan kita dalam intervensi (menerapkan program/kegiatan Pusat di daerah). Karena, K/L-K/L itu kan pasti akan intervensi di kawasan yang sudah mereka bentuk. Artinya kawasan yang dari Kementerian Desa tidak tumpang tindih dengan kawasan yang ditetapkan K/L lain? Bukan tumpang tindih, sinergi kita istilahnya. Maksudnya yang 103 kawasan itu tidak ada di kawasan kementrial KL atau ...? Justru ada dan kita bersinergi. Jadi ada yang beririsan? Ya. Beririsan dengan kementerian lain. Karena memang maksud kita dengan kawasan itu tidak menghilangkan kawasan yang selama ini sudah diinisiasi oleh K/L atau bahkan daerah itu sendiri. Artinya tetap berangkat dari tata ruang dan tata wilayah yang sudah ada? Sudah ada. Iya. Bukan ujug-ujug bikin sendiri. Tapi berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang yang ada. Seperti apa urgensi penetapan kawasan itu bagi Ditjen PKP? Ketika kami sudah memetakan kawasan yang mempunyai kebutuhan tertentu,

“Yang kami inginkan ke depan itu konsisten. Kalau tahun ini kita menyusun rencana aksi, kita ke depannya akan mengembangkan menjadi RPKP. Nah, itu tentunya kita sudah mulai menyusun sampai ke detail design engineering-nya...”

kami akan menyampaikan ke direktorat (terkait) untuk mengisinya. Kalau pada 2015 direktorat-direktorat mengisinya terserah mereka, pada 2016 kita mulai petakan masuk ke kawasan yang diusulkan dari daerah-daerah itu. Misalnya kawasan minapolitan, nanti kami harapkan dari Direktorat Pengembangan SDA (sumber daya alam) masuk ke situ. Kawasan peternakan gitu juga. Artinya, kawasan itu jadi rujukan direktorat di lingkungan Ditjen PKP untuk menyusun program, bikin intervensi. Sebenarnya tidak hanya direktorat kita melainkan memungkinkan juga menjadi acuan kementerian lain. Draf Peraturan Menteri (Permen) Desa tentang penetapan kawasan perdesaan sudah inal beberapa waktu lalu. Kapan ditandatangani dan diberlakukan? Kita sudah sampaikan ke sekjen untuk diharmonisasi dan berita terakhirnya ini sudah masuk paraf koordinasi. Cuma, sepertinya belum ditandatangani Pak Menteri dan Pak Menteri menyampaikan kemungkinan akan secepatnya melakukan itu. Berarti secara substansi tidak ada masalah? Secara substansi enggak ada masalah. Nah, nanti setelah Permen itu selesai (ditandatangani), kita tindak lanjuti di petunjuk teknisnya bagaimana menyusun kawasan perdesaan. Terkait dengan pelibatan 17 perguruan tinggi, bagaimana proses dan kinerjanya? Ya memang dari 17 perguruan tinggi itu tentunya berbeda-beda ya, tapi kami berusaha selalu menyampaikan untuk perguruan tinggi yang istilahnya “agak lebih”. Ada lima perguruan tinggi utama, yaitu ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor), UGM (Universitas Gadjah Mada), Universitas Brawijaya, dan UNPATI (Universitas Pattimura Ambon). Untuk perguruan tinggi lokal yang terlibat, mereka dikoordinir atau dicoaching oleh lima perguruan tinggi


17

LAPORAN UTAMA forum diSKuSi: sejumlah akademisi dan berbagai pihak terkait berdiskusi dalam focus group discussion (fgd) terkait penyusunan pedoman penetapan kawasan perdesaan di bandung, agustus 2015.

utama. Sehingga, paling tidak secara quality control bisa terpantau hasilnya. Hasilnya, paling tidak kita sudah bisa memakainya sebagai referensi temanteman direktorat untuk masuk ke suatu kawasan. ayo kE dEsa/dhoni nurcahyo

Ada kemungkinan penetapan kawasan itu prosesnya ditinjau ulang? Kemungkinan ada. Karena proses penetapan kawasan ini juga kan ada politisnya. Jadi, di dalam undang-undang itu disebutkan ditetapkan oleh bupati, walaupun di situ penetapan oleh bupati dengan kriteria disetujui oleh masyarakat, usulan desa, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang di daerah, Bupati menetapkan kawasannya berubah bukan di situ. Kalau begitu, peran Direktorat Perencanaan dan perguruan tinggi yang dilibatkan dalam proses penetapan kawasan perdesaan seperti apa? Perguruan tinggi saya minta secara akademik menyampaikan bahwa dari segi RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten), memang itulah yang selayaknya menjadi kawasan. Bukan yang secara politik diarahkan oleh kepala daerah setempat. Peran Ditjen PKP sendiri dalam konteks penetapan itu seperti apa? Apa yang diusulkan daerah itu kita verifikasi. Tidak serta merta daerah

18


mengusulkan (kawasan perdesaan) terus kita meng-oke-kan. Ada tim verifikasi untuk melihat apakah in memang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, dengan rencana umum tata ruang mereka. Ke depan bagaimana? Yang kami inginkan ke depan itu konsisten. Kalau tahun ini kita menyusun rencana aksi, kita ke depannya akan mengembangkan menjadi RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan). Nah, itu tentunya kita sudah mulai menyusun sampai ke detail design engineering-nya. Kebutuhan apa sih kawasan itu yang diperlukan? Sehingga, nantinya pada tahun keempat sudah menjadi pusat pertumbuhan yang kita harapkan. Rencana aksi yang sudah terumuskan apa saja? Rencana aksi kawasan. Kita menyampaikan ada matrik kebutuhan kawasan, tema kawasannya, potensi unggulannya, pengelolanya, dan kebutuhan pengembangannya.

Sebanyak 103 kawasan perdesaan itu tinggal dibuatkan SK (surat keputusan) Bupati? Ya. Dan itu kemungkinan bertambah karena update terus. Sampai sekarang 103 yang kita fasilitasi. Dan kita harapkan semua kabupaten mempunyai kawasan perdesaan. Proses selanjutnya akan lebih banyak inisiatif dari daerah? Ya, dari daerah dan kita juga akan mengawal terus. Kami secara tidak langsung sudah menyampaikan surat Pak Dirjen (PKP) ke semua Bupati untuk menyampaikan (daftar) kawasannya. Sehingga, ketika kawasan itu nantinya akan diintervensi, sudah siap. Karena nanti kebijakannya, intervensi (dari Pusat) masuk ke kawasan. Dan saya rasa, dana desa itu lama-lama kalau dia masuk di satu desa akan jenuh. Kalau misalnya desa SPM-nya (standar pelayanan minimumnya) sudah terpenuhi, dia akan mengembangkan ekonominya di lingkup kawasan. Kita berusaha memberikan dasar bagi teman-teman kabupaten untuk menyiapkan dokumen itu.

“KAMI KonSentraSi di lima Bidang utama”

P ada 2015, ada tiga proyek isik utama telah dilaksanakan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan (PSDAKP), Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Tiga tantangan utama harus segera diatasi, yakni penyiapan dan sinkronisasi regulasi, penguatan kelembagaan masyarakat kawasan perdesaan, dan sinkronisasi program pusat dan daerah. Jika tantangan itu diatasi, lima kegiatan utama yang menjadi fokus utama Direktorat PSDAKP dalam memberdayakan masyarakat kawasan perdesaan pda 2016 bisa terlaksana sesuai target dan rencana. Apa saja yang telah dilakukan Direktorat PSDAKP? Apa pula lima fokus utama yang akan dilakukan pada 2016? Mari kita simak petikan wawancara dengan Direktur PSDAKP Tauik Madjid berikut ini. Apa yang dilakukan Direktorat PSDAKP pada 2015? Pada pelaksanaan kebijakan, ada bantuan-bantuan stimulan untuk kelompok masyarakat antara lain kapal tangkap ikan 10 GT dan 17 GT. Kemudian, pilot project biogas energi baru dan terbarukan untuk pemanfaatan residu atau kotoran ternak sapi menjadi energi biogas. Lalu, pengelolaan air bersih untuk daerah krisis air bersih. Kita juga memberi-


kan pendampingan dan pelatihan. Daerah atau desa mana saja bantuan stimulan itu diberikan? Total ada 84 titik kabupaten di Wilayah I Sumatera, wilayah II Jawa-Bali, II Kalimantan, IV Sulawesi, dan V Nusa Tenggara-Maluku-Papua-Papua Barat. Di tiap kabupaten ada titik-titiknya lagi, yakni desa atau kawasan perdesaan. Misalnya biogas itu ada di 20 kabupaten. Di tiap kabupaten itu ada 14 titik kawasan. Sedangkan kapal tangkap ikan itu langsung di 24 kabupaten. Penentuan kelompok penerimanya itu menjadi kewenangan bupati. Begitu juga dengan

biogas, dari 20 kabupaten itu, Bupati menetapkan 14 titiknya. Air bersih juga begitu, ada 38 titik. Jadi, meski itu bantuan Pusat, bupati yang menetapkan lokasi dan kelompok penerimanya? Ya, karena akuntabilitas pelaksanaan kita sampai di kabupaten. Nanti kabupaten itu yang meneruskan, yang menghibahkan bantuan kita itu kepada kelompok. Untuk bantuan kapal tangkap di 24 kabupaten itu berapa titik? Satu titik saja tiap kabupaten karena kita hanya memiliki 24 kapal.


19

LAPORAN UTAMA Berapa pagu anggarannya? Total kurang lebih 187 miliar rupiah. Apa yang diharapkan dari tiga kegiatan tersebut? Harapannya, seluruh bantuan itu dapat digunakan dan dioptimalkan oleh masyarakat sehingga bisa menjawab sebagian dari kebutuhan elektriikasi, pengembangan energi, air bersih, dan sedikit membantu untuk mendukung aktivitas mata pencaharian nelayan kita. Kita berharap pada 2016 bisa kita lebih baik, khususnya menyangkut monitoring dan evaluasi (monev). Alat untuk monev itu regulasi. Kita dapati bahwa seringkali regulasi di tingkat pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten/kota maupun tingkat desa, kurang sinkron. Bahkan kita belum mempunyai regulasi yang cukup memadai, misalnya, untuk memayungi kita dalam penentuan kawasan. Ini perlu didorong untuk penerbitan pedoman umum penetapan kawasan. Bukankah sudah ada draf inal Peraturan Menteri (Permen) Desa tentang Penetapan Kawasan Perdesaan? Saya kira dalam proses inalisasi. Mungkin ditambah lagi penajamannya. Mudah-mudahan Januari 2016 keluar. Permen itu menjadi pedoman umum bagi bupati/wali kota dalam menetapkan kawasan di daerahnya. Soal serah terima bantuan atau penetapan lokasi dan kelompok dari pihak kabupaten ada kendala? Sejauh ini belum ada kendala berarti. Dan kalau tidak punya (daerah dan kelompok penerima), kita bisa alihkan ke tempat lain yang membutuhkan. Ini memang kita harapkan menjadi kewenangan daerah untuk membina kelompoknya. Artinya, semestinya bupati proaktif karena bantuan Pusat itu untuk memberdayakan masyarakat? Iya betul. Memang pintu masuknya ke sana, ke bupati, Bappeda, BPMD kabupaten untuk meneruskannya kepada penerima.

20


agroinduStri Pangan: direktur Pengembangan sumber daya alam, ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, tauik madjid didampingi direktur lembaga Pengembangan teknologi tepat guna (lPttg) malindo sakaruddin mencoba mesin pengemas produk pangan kering buatan warga desa binaan lembaga yang berpusat di masamba, luwu utara, sulawesi selatan.

Sejauh ini, apakah ada resistensi kabupaten yang tidak mau menerima? Memang ada beberapa, tetapi hanya penyesuaian lokasi saja. Karena memang lokasi itu belum memenuhi syarat, misalnya. Tapi, ini kita komunikasikan dan diskusikan untuk kita serah terimakan. Tidak seperti dana desa yang ada bupatinya secara menolak… Saya kira pasti bukan menolak. Tapi minta untuk direlokasi. Hanya persoalan penyamaan perspektif kita untuk kriteria penerima. Misalnya, sapi harus ada perluasan area untuk peternak kandang sapi. Berarti harus dipersiapkan juga infrastrukturnya, bukan semata menyerahkan ternaknya? Ya, itu. Budidaya itu berarti ada alat prasarananya yang harus disiapkan dalam satu paket. Sapi, misalnya, kita mengarah ke peternakan modern. Di samping bibit sapinya, juga disiapkan kandangnya, pupuknya, pakannya, pagarnya, dan sebagainya. Komprehensif dan terintegrasi ya? Iya. Dan kita mau dorong supaya ada proses perputaran yang nilai ekonomisnya

tinggi, bisa mempengaruhi kinerja masyarakat setempat. Misalnya ada bantuan usaha mikro, kita kerja sama dengan siapa yang bisa membantu masyarakat. Kita kasih sapi, kita kasih pakan ternak, lalu bagaimana memutar modal sapi ini bernilai ekonomis. Misalnya, untuk menyuplai daging. Itu perlu karena di situ menyangkut banyak aspek. Misalnya aspek transportasi bagaimana sih mendistribusi ini ke pasar. Bagaimana pemeliharaannya, bagaimana konsep dia memutar modal untuk perawatan atau pemeliharaan kesehatan sapi. Artinya perlu proses, tidak bisa instan, langsung jadi? Betul. Areanya disiapkan, dihijaukan dulu. Supaya aman (pasokan pangannya), sapi atau ternaknya tidak stres. Kemudian disiapkan bibit unggul. Dan itu harus sesuai dengan prosedur di bidang peternakan. Kelompok-kelompok itu harus dibantu juga akses modal, misalnya. Dari hasil monitoring dan evaluasi, persoalan atau kendala apa yang dihadapi? Dalam monitoring kita dapati kendala pada aspek regulasi. Secara kelembagaan kita akan terus menerus mendorong

sinkronisasi regulasi di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Ini supaya ada harmoni dalam kebijakan dan regulasi sehingga betul-betul potensi yang demikian besar itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain regulasi, parameter yang kita gunakan pada monitoring adalah aspek kelembagaan. Ternyata, masyarakat yang kita bina atau bantu itu dari sisi kelembagaan perlu diberdayakan. Proses capacity building harus kita dorong. Makanya Bimtek pada 2015 tidak cukup. Kita harus lebih fokus lagi, harus ada programprogram yang match dengan yang kita rumuskan itu, yakni dengan memperkuat aspek kelembagaan. Saya kira itu tidak hanya di SDA tapi di bidang ekonomi, misalnya, kita sama-sama mendorong pembentukan BUMDes antardesa. Penguatan aspek kelembagaan masyarakat itu formulasinya seperti apa? Aspek kelembagaan ini nanti kita cari formulasi yang terbaik. Jadi, harus ada lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat yang memadai yang cukup dukungan SDM-nya, manajemennya bagus, dan secara kelembagaan mampu melaksanakan apa yang sudah kita berikan. Itu penting. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, saya kira program ini juga tidak akan berjalan. Kita secara terus-menerus harus bersama-sama mendorong supaya masyarakat mampu memberdayakan SDMnya, organisasinya, manajemennya. Apalagi catatan dari monev? Yang ketiga program. Program-program ini kadang-kadang tidak sinergis. Apa yang ada di pusat dan daerah masih perlu di-match-kan, perlu kita sinkronkan. Apakah betul program dari pusat ini merupakan prioritas yang dibutuhkan daerah? Untuk itu, kita mengacu pada Nawa Cita yang sudah menjadi mainstream dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Nawa Kerja Bapak Menteri, dan tugas pokok kita (Dit PSDAKP). Bagaimana mengklopkannya? Payungnya itu di 72 kawasan yang sudah

difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Itu kami menunggu (Permen tentang penetapan 72 kawasan). Kami menyesuaikan. Jadi titik-titik nanti tersebar di 72 kawasan. Payungnya di situ. Rencana ke depan? Ke depan kita akan lebih memperhatikan tiga aspek ini (regulasi, kelembagaan masyarakat, dan program), sehingga pengembangan sumber daya alam pedesaaan betul-betul bisa dinikmati masyarakat. Untuk itu, kami membutuhkan kerja sama dari direktorat lain di lingkup PKP, misalnya dari Sarana Prasarana yang bisa mendukung pengembangan SDA. Kemudian, dari aspek akses modal dan pembiayaan dari Direktorat Ekonomi, misalnya. Atau peningkatan kapasitas dan kerja sama untuk mendorong kelembagaan masyarakat yang kuat dan bagus. Juga dari as-

“Insya Allah. Kita optimis karena kita memulai lebih awal persiapan untuk pelelangan.”

pek perencanaan yang baik. Dukungan dan kerja sama seperti ini akan memberikan nuansa baru bagi masyarakat untuk mengenbangkan sumber daya alam yang kita miliki. Bisa dijelaskan lebih rinci? Di 2016, kami ingin mencari formula yang menjadi karakter kegiatan PSDAKP misalnya. Kita sudah menitikberatkan bahwa SDA itu harus berbicara pemberdayaan masyarakat atau bagaimana hutan itu menjadi bernilai ekonomis. Khususnya pada produksi non-kayu. Itu karakter utama yang kita bisa jadikan dalam satu program unggulan bidang agroforestry. Lahan-lahan tidur kita berdayakan untuk pertanian, peternakan, pengem-

bangan teknologi pertanian organik atau integrated farming. Semua tercakup di sana. Ini akan menjadi konsentrasi kami di 2016. Berikutnya perikanan modern. Ketiga, pengembangan energi baru dan terbarukan. Keempat di bidang pertanian. Kelima, bidang perkebunan. Khusus untuk peternakan modern, bisa masuk pada konsep agroforestry dengan memanfaatkan lahan di sekitar hutan atau bisa masuk di konsep pertanian dan perkebunan. Mengenai bantuan, apa saja yang masih akan diberikan masyarakat kawasan perdesaan? Untuk energi baru terbarukan, tetap ada bantuan biogas, ada hybrid solar cell, dan tenaga angin. Kemudian ada bantuan peternakan modern. Perikanan kan ada dengan rumput laut dan jaring apung. Untuk agroforestry, saya rasa include dengan peternakan karena kita bisa memakai lahan tidur di hutan, misalnya. Total pagu anggaran program-kegiatan 2016? Kurang lebih Rp198 miliar. Itu untuk seluruh program di SDA, kalau tidak berubah. Sudah termasuk bantuan? Ya, sudah termasuk bantuan, di luar kapal tangkap ikan. Kapal tangkap ikan tidak lagi diproyeksikan ditangani oleh SDA. Nantinya ditangani siapa? Mungkin di Sarpras (Direktorat Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Ditjen PKP). Untuk 2016 lebih optimistis? Insya Allah. Kita optimis karena kita memulai lebih awal persiapan untuk pelelangan. Waktu efektifnya lebih panjang? Lebih panjang. Januari kita sudah mulai (persiapan dan pelelangan). OktoberNovember sudah tuntas, selesai semua kegiatan.


21

LAPORAN UTAMA

melaWan KemiSKinan DENGAN PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN Pemerintah menggelontorkan bantuan PKKPM guna memberantas kemiskinan di kawasan perdesaan. Kegiatan tersebut digelar agar masyarakat desa terus berdaya melawan kemiskinan dan tak lagi menderita karenanya.

P

royek pilot program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Ma-

syarakat (PKKPM) telah digelar di hampir 200 kecamatan di seluruh provinsi di Indonesia di luar DKI Jakarta. Program ini dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan guna mengatasi ketertinggalan desa-desa. Karena itu, dasar penetapan lokasi kegiatan PKKPM ialah Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW). Lokusnya ialah desa-desa termiskin di wilayah kecamatan dari kabupaten yang telah ditetapkan. PKKPM menjadi salah satu program andalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). “PKKPM merupakan bagian dari strategi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) agar masyarakat miskin dapat hidup lebih layak dan sejahtera secara berkesinambungan. Ini program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PKP Johozua Max Yoltuwu. Max mengatakan program PKKPM mulai digulirkan di bawah koordinasi Kemendesa PDTT pada Agustus 2015 setelah terbentuknya struktur lengkap di instansi hasil penggabungan lembaga dari tiga kementerian ini. Sebelumnya, unsur Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri, unsur Daerah Tertinggal di bawah Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan unsur Transmigrasi di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

22


Total pagu anggaran PKKPM 2015 mencapai Rp475,01 miliar. Perinciannya, untuk PUKK Rp39 miliar; PIE Rp353 miliar; dan manajemen kesekretariatan, konsultansi, pendampingan, dan pelatihan Rp83,01 miliar.

cakupan kegiatan pkkpM

lOkasi pkkpM dan alOkasi dana BlM

Max memaparkan PKKPM diwujudkan dalam tiga program utama. Pertama,

Secara terpisah, Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Ditjen PKP

Pengembangan Usaha/Kerja Keluarga (PUKK). PUKK dilaksanakan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat guna memberikan keterampilan dan meningkatkan keahlian masyarakat miskin/rentan. Pelatihan ketrampilan itu disesuaikan dengan minat mereka apakah ingin berwirausaha atau bekerja. Dengan demikian, ada dua pilihan kegiatan yang dapat diikuti masyarakat miskin, yakni pelatihan kewirausahaan menyangkut manajemen produksi, pengemasan hingga pemasaran atau pelatihan teknis untuk mengisi peluang kerja atau menjadi karyawan/ pegawai. Kedua, Penyediaan Infrastruktur Ekonomi (PIE). Pemerintah memberikan bantuan dana pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat miskin guna menunjang kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang dimaksud antara lain alat produksi, fasilitas penunjang produksi, dan pasar. Ketiga, pendampingan oleh tenaga ahli sebagai fasilitator bagi kelompok rumah tangga miskin. Pendampingan dimulai dari tahapan pembentukan dan manajemen kelompok, analisis potensi, pengusulan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, dan pemasaran produk. Jumlah fasilitator di tingkat kecamatan ada tiga orang dan di tingkat kabupaten dua orang. “Skema pendanaan PUKK dan PIE ialah bantuan langsung masyarakat (BLM) atau blockgrants,“ kata Max.

Muchlis memaparkan, total lokasi ujicoba PKKPM 2015 ialah 183 kecamatan di 114 kabupaten pada 33 provinsi di luar DKI Jakarta. “Penetapan lokasinya berdasarkan pada Indeks Kemiskinan Wilayah. Kita ambil yang terendah IKW-nya.” Dia merinci PKKPM diujicoba penuh di 26 kecamatan pada 14 kabupaten di lima provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan Jambi. Adapun 157 kecamatan lainnya menjadi tempat ujicoba untuk program PIE. Besarnya BLM yang dialokasikan sebesar Rp2 miliar per kecamatan. “Ujicoba penuh atau full treatment itu artinya lokasi tersebut mendapat dana BLM untuk kegiatan PUKK dan PIE. Masing-masing kecamatan mendapatkan dana Rp1,5 miliar untuk kegiatan PUKK dan Rp1,5 miliar untuk PIE.” Bagaimana masyarakat miskin di lokasi yang ditentukan itu bisa mendapatkan dana BLM untuk PUKK dan PIE itu? Max mengatakan mekanismenya lebih bersifat bottom-up, dalam arti usulan pengajuan datang dari masyarakat yang bersangkutan. “Masyarakat sendiri yang mengajukan program/kegiatan apa yang benar-benar mereka butuhkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujar Max. Selanjutnya rencana kerja itu diajukan ke unit pelaksana kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan untuk mendapatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan. Surat itu ditandatangani oleh Camat setempat dan ketua UPK. Dari sana, rencana

langkah-langkah daerah mendukung Kegiatan PKKPm Kabupaten

Bentuk dukungan

Pemalang, Jawa tengah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penyediaan kekretariat pendamping desa, fasilitator, relawan tik dan boP. membentuk tim koordinasi kabupaten. Pembangunan infrastruktur transportasi yang didanai aPbd. fasilitasi pembentukan bumdesa dengan bantuan modal dari aPbd. fasilitasi kegiatan Veriikasi usulan kPb oleh skPd terkait. fasilitasi dan koordinasi seluruh kegiatan pelatihan. komitmen pendampingan lanjutan oleh tenaga ahli di skPd. fasilitasi pelatihan pengelolaan web gratis oleh relawan tik. fasilitasi mou dengan tim Penggerak Pkk untuk menjamin keberlanjutan pendampingan kelompok penghidupan berkelanjutan atau kelompok usaha 10. fasilitasi mou dengan smk dalam pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi wilayah sesuai dengan kompetensinya. 11. fasilitasi penyusunan rPjmdesa, rkPdesa, aPbdesa yg selaras uu 6/2014 agar hasil PkkPm dapat terakomodasi untuk menjamin keberlanjutan kegiatan. 12. fasilitasi rapat koord dan evaluasi PkkPm tingkat kab dgn pelaku dan skPd terkait. yang akan dilakukan: • menyusun pola pendampingan skPd sbg jaminan keberlanjutan PkkPm dan membentuk tim teknis kabupaten. • menyusun regulasi untuk menjamin keberlanjutan pendekatan P2b kedalam program penanggulangan kemiskinan daerah (perbup). • membuat program daerah untuk pengembangan umkm dengan pendekatan P2b menindaklanjuti visi misi bupati terpilih.

Kapuas, Kalimantan tengah

1. menyediakan dana PaP untuk PkkPm-PiE sebesar 10%. 2. berkoordinasi dengan bPs kapuas untuk penyiapan data PPls 2011 (nama & alamat). Pembiayaan Pelaksanaan PaP untuk PkkPm-PiE: tingkat Kabupaten Kapuas : yysosialisasi di tingkat kabupaten dgn skPd terkait. yyPenetapan kPju di kab dan kec (karet dan padi) yyPembentukan forum usaha melalui kerjasama dengan forum csr kabupaten kapuas. yyPembinaan melalui rapat koordinasi dan Evaluasi Program dgn skPd terkait (sinkronisasi t.a. 2016) yymonitoring dan Evaluasi kegiatan PkkPm-PiE di lapangan yyPeresmian oleh bupati kapuas pada 7 desember 2015 di sei hanyo. yydukungan oleh Pemda kapuas melalui “Perbup PkP tertinggal” dan “Program gerbang desa bejenta”. tingkat Kecamatan Kapuas Hulu : yysosialisasi di tingkat kecamatan dan desa (per cluster) yyPelatihan kader Pemberdayaan masyarakat desa. yyPenyediaan tenaga ahli Pengolahan karet dan Padi. yysurvei ketersediaan barang dan jasa hasil lelang di kalsel dan bogor. yyrakor bulanan dengan bPmd dan seluruh fasilitator untuk evaluasi. yysewa sekretariat PkkPm-PiE kec dan bantuan transportasi camat, fasilitator dan badan kerjasama antar desa.

Sungai ruan ilir, 1. Jambi 2. 3. 4. 5. 6. 7.

menyiapkan dana PaP 5% dari blm 2015 dan 2016. Penyediaan kantor sekretariat PkkPm di bPmPd. fasilitasi peran dPrd dalam mendukung kegiatan PkkPm. membentuk tim koordinasi lintas skPd untuk membantu pelaksanaan PkkPm. memfasilitasi veriikasi usulan kPb oleh skPd teknis. menyelenggarakan rakor rutin bulanan PkkPm yang melibatkan skPd teknis. mengalokasikan honor bkad dan kPmd yang bersumber dari aPbd.

kerja yang di dalamnya memuat rencana penggunaan dana itu kemudian diserahkan ke satuan kerja (satker) di Ditjen PKP Kemendesa PDTT Jakarta. Satker selanjutnya memveriikasi guna memastikan proposal masyarakat itu memenuhi syarat dan memang benar adanya. PKKPM merupakan salah satu kegiatan dalam upaya menopang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan pengurangan jumlah desa tertinggal sedikit-

nya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Dalam RPJMN 2015-2019 yang disahkan Presiden Jokowi Widodo pada 8 Januari 2015 itu disebutkan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun ke depan mengacu pada tiga strategi utama. Pertama, mewujudkan sistem perlindungan sosial yang meneluruh dan terintegrasi. Kedua, memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Ke-

tiga, mengembangkan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Dua strategi pertama untuk menyiapkan bantalan sosial guna menopang kebutuhan dasar bagi kehidupan warga masyarakat kurang mampu. Adapun strategi ketiga merupakan upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu agar dapat hidup lebih layak dan berkelanjutan secara ekonomi dan nonekonomi.


23

LAPORAN UTAMA

Saling guyuB giatKan PKKPm Bagi Warga miSKin PerdeSaan Bak gayung bersambut. Intervensi Pusat menggelorakan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) 2015 disambut gempita di daerah.

B

ukan hanya kalangan pemerintah daerah yang bungah menyambut pelaksanaan program

agar penduduknya keluar dari garis kemiskinan. Pemkab Pemalang melalui Bapermas berkomitmen mendukung

PKKPM yang digelar di 183 kecamatan pada 114 kabupaten di 33 provinsi itu. Masyarakat desa yang ketiban lokasi kegiatan PKKPM juga bersuka cita. Hal itu tercermin dari berbagai dukungan dan partisipasi jajaran pemerintahan kabupaten dan warga masyarakat. ”Program PKKPM sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi dan Sarana-prasarana Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sodik Ismanto. Dia menyampakan hal itu dalam paparannya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui Program PKKPM yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP) di Jakarta pada medio Desember silam. Kegiatan PKKPM di Pemalang berlokasi di Belik. Merujuk Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW), di kecamatan itulah jumlah rumah tangga miskin paling banyak didapati di Pemalang. Di Belik, banyak dijumpai rumah bilik tidak layak huni. Jalan lingkungan maupun jalan penghubung antarkampung atau antarwilayah juga masih jauh dari memadai. Warga juga kepayahan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Saat kemarau tiba, warga dirundung persoalan klasik kekurangan pasokan air bersih. “Program PKKPM sangat relevan dengan kebutuhan wilayah Belik ini

pencapaian tujuan program PKKPM,” ujar Sodik seraya memaparkan sejumlah langkah yang ditempuh Pemkab Pemalang sebagai wujud dukungan terhadap PKKPM. (Lihat: Bentuk Dukungan Pemda Terhadap PKKPM).

24


antuSiaS: beberapa kegiatan Peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis Pemberdayaan masyarakat di Pemkab batanghari dan kapuas.

alOkasikan dana pendaMping Pemkab Kapuas, Kalimantan Tengah, juga tidak kalah sigapnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PKKPM di wilayahnya, yakni di Kecamatan Kapuas Hulu. Pemkab Kapuas mengalokasikan dana pendamping dari APBD senilai 10% dari anggaran PKKPM Rp2 miliar. “Pemkab Kapuas menyediakan dana Pendamping Administrasi Proyek (PAP) PKKPM sebesar Rp200 juta,” kata Kabid Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas Ahmad M Saribi. Menurut Ahmad, pengalokasian dana PAP untuk menyukseskan kegiatan PKKPM itu tidak hanya berhenti di tahun anggaran 2015. Pemkab Kapuas bahkan berkomitmen mengalokasikan dana PAP dari APBD untuk kelanjutan program PKKPM 2016. “Itulah bukti dukungan dan komitmen kami terhadap kegiatan PKKPM agar sukses dan berlanjut. Program PKKPM sangat diperlukan masyarakat. Bila program ini terputus, maka akan memutus pula harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan hidupnya,” ujar Ahmad.

Di Kecamatan Kapuas Hulu, kegiatan PKKPM dilaksanakan dalam bentuk pengembangan infrastruktur ekonomi, berupa penyediaan rumah produksi karet, alat pascapanen karet, dan sejumlah mesin perontok padi. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi warga ini disesuaikan dengan komoditas unggulan yang menjadi basis utama aktivitas ekonomi masyarakat setempat. “Kami merasa ini (PKKPM) merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang relevan dengan potensi unggulan daerah untuk pengembangan kawasan perdesaan.”

kader desa dapat HOnOr Pemkab Batanghari, Jambi, juga memberikan dukungan serupa dengan yang dilakukan mitra mereka di Kabupaten Kapuas. Pemkab Batanghari menyediakan dana PAP senilai 5% dari total bantuan PKKPM 2015. Tahun lalu, Kabupaten Batanghari mendapatkan bantuan pendanaan kegiatan PKKPM dari Kemendesa PDTT senilai Rp3 miliar. Dengan demikian, dana PAP yang dialokasikan Pemkab Batanghari dari APBD senilai Rp150 juta.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Batanghari M. Arif Budiman mengatakan Pemkab Batanghari juga berkomitmen mendukung kelanjutan pelaksanaan kegiatan PKKPM pada 2016. Bukti komitmen itu ditunjukkan dengan pengalokasian dana PAP untuk PKKPM 2016 senilai 5% dari nilai bantuan PKKPM. “Pemkab Batanghari juga memberikan dukungan berupa pemberian honorarium bagi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Kader Pemberdayaan Ma-

syarakat Desa (KPMD). Kami juga menyediakan ruang sekretariat PKKPM di Kantor BPMD Batanghari,” ujar Arif.

MenYasar pereMpuan Miskin Kegiatan PKKPM 2015 di Kabupaten Batanghari dilaksanakan di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Lokus sarannya ialah tiga desa yang memiliki angka rumah tangga miskin tertinggi. Tiga desa di Maro Sebo Ulu itu ialah Desa Peninjauan, Desa Teluk Leban, dan Desa Sungai Ruan Ilir. Jumlah warga yang disasar di tiga desa

tersebut ialah 500 rumah tangga miskin. Di lapangan, para fasilitator PKKPM telah memfasiltasi pembentukan Kelompok Penghidupan Berkelanjutan (KPB). Total ada 40 KPB yang terbentuk di tiga desa tersebut. Perinciannya, di Desa Peninjauan terbentuk 14 KPB beranggotakan 179 perempuan miskin. Di Desa Teluk Leban juga terdapat 14 KPB dengan jumlah anggota 139 perempuan miskin. Adapun di Desa Sungai Ruan Ilir terdapat 12 KPB yang menghimpun 153 perempuan miskin sebagai anggotanya. Setiap KPB difasilitasi dan dibina agar menjadi kelompok mandiri, membiasakan pertemuan rutin, tertib administrasi, dan menumbuhkan perilaku menabung. Para anggota KPB mendapat fasilitasi dan pembinaan untuk memiliki usaha berdasarkan ketrampilan dan potensi mereka. Untuk mendukung keberhasilan usaha anggotanya, KPB difasilitasi penyediaan modal usaha dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi yang terkait dengan usaha mereka. KPB Sumber Rezki di Sunga Ruan Ilir, misalnya, menekuni budidaya ayam kampung super. KPB yang beranggotakan 10 orang itu memperoleh pelatihan budidaya ayam kampung. Mereka juga mendapatkan bantuan penyediaan kandang ayam, peralatan, dan modal usaha untuk pembelian bibit dan pakan. “Kami sangat antusias dan yakin akan keberhasilan terrnak ayam kampung ini. Para anggota kami juga memanfaatkan lahan di sekitar kandang yang subur untuk menanam sayuran,” kata Ketua KPB Sumber Rezki Misluna. Lain lagi dengan KPB Petani Sukses yang telah menyiapkan lahan pertanian holtikultura. “Kebun sudah kami siapkan dan sudah siap tanam,” ujar Ketua KPB Petani Sukses Camot. Bersama suaminya, ibu satu anak itu bahu-membahu menyiapkan lahan itu. Tidak lupa, para anggotanya juga tidak ketinggalan mendukung langkah sang ibu ketua yang menjadi panutan mereka itu. Kelompok di bawah binaan Dinas Pertanian dan Keluarga Berencana Kabupaten Batanghari itu juga mendapatkan bantuan modal usaha untuk pembelian bibit dan pupuk kandang.


25

LAPORAN UTAMA

DUH SENANGNYA, maSyaraKat langSung raSaKan manfaat Program

“S

aya yakin sampai 2019 kemiskinan itu 20% bisa dikurangi,” kata Muchlis menggebu-gebu saat diwawancarai majalah AKD di ruang kerjanya di Gedung Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan (PKP) Perdesaan di Kompleks Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kalibata, Jakarta Selatan, akhir Desember silam. Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan (Dit PEKP) Ditjen PKP itu memimpikan terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan yang dimotori oleh badan usaha milik desa (BUMDes) bersama antardesa. Berbarengan dengan itu, masyarakat miskin diberdayakan agar kesejahteraan mereka meningkat. Dengan begitu, desa-desa tidak lagi menjadi tempat onggokan kantung-kantung kemiskinan. Itulah yang dalam dua bulan terakhir tahun lalu (2015) digeber Muchlis dan jajaran Direktorat Ekonomi – sebutan untuk Dit PEKP. Apa saja yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat miskin dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan? Silakan simak petikan wawancara Muchlis berikut ini. Apa saja yang telah dilakukan Direktorat Ekonomi pada 2015? Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM). Untuk penetapan lokasinya, kita

26


menggunakan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial). Ini dilihat kemudian dibuat indeksnya, yakni Indeks Kemiskinan Wilayah. Indeks kemiskinan wilayah ini dibagi dalam dua indikator. Yakni, konsumsi dan nonkonsumsi. Nonkonsumsi termasuk infrastrukturnya. Konsumsi termasuk konsumsi sehari-hari, seperti makanan. Ukurannya? Yang dijadikan sasaran itu 40% terendah. Ada 183 kecamatan yang kita jadikan lokasi program. Pendekatan programnya ada empat. Penyiapan kelompok, pembinaan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pendidikan ketrampilan, penguatan modal, dan pembangunan infrastruktur ekonominya. Ini yang kita berikan bantuan. 183 kecamatan itu di berapa kabupaten? Di 202 kabupaten, 33 provinsi. Hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Bentuk bantuannya apa? Ini seharusnya bansos (bantuan sosial), tapi ketentuannya tidak boleh ada lagi bansos. Maka dia dijadikan bantuan barang yang diserahkan. Mengubah seperti itu perlu waktu. Akhirnya baru November kita bisa salurkan bantuan keuangannya, BLM-nya (bantuan langsung masyarakat). Dampaknya? Akhir Desember (2015) kami dan Kemen-

Syarat penerimanya? Harus punya lembaga ekonomi kawasan perdesaan. Menurut UU dan Permendesa No.4/2015, itu harus BUMDes (badan usaha milik desa) bersama. Mereka harus membentuk BUMDes bersama. Pemberdayaan masyarakat petani bagaimana? Ada program Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Kita berikan bantuan hand tractor untuk mengelola lahan. Alhamdulillah sudah semua lokasi di 135 kabupaten diberikan hand tractor untuk ketahanan pangan di perdesaan. Ini juga diberikan kepada lembaga ekonomi kawasan perdesaan, BUMDes bersama. hadyka abiyoga

terian Bappenas mengevaluasi. Hasilnya, terjadi perubahan kultur di kalangan penduduk miskin. Semula tidak suka menabung sekarang familiar dengan menabung. Itu kan luar biasa. Di tengah desakan kebutuhan, dia bisa menabung. Terkumpul, satu kelompok itu sudah ada yang sampai Rp5 juta. Padahal, pergerakannya baru mulai November ini. Jadi, budaya menabung sudah mulai terbangun. Juga muncul budaya berorganisasi karena mereka harus berhimpun dalam kelompok. Mereka sudah menganggap demokrasi ini sebagai hal biasa karena sudah biasa berkumpul. Ketika Musrenbang, mereka bisa aktif menyatakan pendapat. Selama ini, masyarakat miskin menerima saja. Musrenbang desa pun tidak pernah memasukkan mereka. Inilah yang kita lakukan untuk masyarakat miskin. Tidak hanya ekonomi tapi pemberdayaannya juga. Mudah-mudahan tahun 2016 bisa dikembangkan. Ada beberapa daerah, sebagian besar kabupaten itu minta tolong dikembangkan. Apa bedanya dengan bantuan langsung yang sebelumnya diberikan kepada masyarakat? Ini program yang pertama saya lihat memberdayakan secara utuh masyarakat miskin. Selama ini hanya memberikan BLM. Konsumtif sifatnya. Berikan Rp300 ribu, berikan makan, berikan apa yang mereka mau.

“Kita harus menjalankan kegiatan secara berkesinambungan. Kita konsisten menciptakan pusat pertumbuhan di kawasan perdesaan. Kita harapkan daerah juga harus mempersiapkan pusat-pusat pertumbuhan.” Tapi yang ini (PKKPM) enggak. Disiapkan, diberikan modal, ditingkatkan sumber daya manusianya. Ini kan perubahan budaya. Pendekatannya dua: ekonomi dan budaya. Hanya melaksanakan PKKPM? Yang non-PKKPM ada program Pusat Pertumbuhan Terpadu Antardesa (PPTAD). Ini juga polanya BLM. Lokusnya hanya ada empat lokasi sebagai pilot project. PPTAD ini harapannya menjadi stimulus pertumbuhan kawasan-kawasan di sekitarnya. Dasarnya potensi komoditas terbesarnya apa? Misalnya, kopi. Ada 2-3 desa yang punya komoditas sama. Ini kita berikan bantuan.

Kenapa harus BUMDes bersama? Karena, kalau kelompok tani, itu domainnya Kementerian Pertanian selaku kementerian teknis. Kita domainnya pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. Berapa banyak? Satu kabupaten 8-23 unit hand tractors. Sekarang, Alhamdulillah di sebagian besar kabupaten yang menerima sudah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat penerima untuk persiapan musim tanam Januari (2016). Apa dasar penentuan jumlah bantuan hand tractor per kabupaten? Bergantung pada luas lahan dan potensi pengembangan lahannya. Prinsipnya proporsional dengan luas lahan garapan. Bantuan PKKPM dan non-PKKPM itu bentuknya? Ada bantuan permodalan bergulir, bantuan untuk operasional pendidikan, Bimtek (bimbingan teknis) peningkatan skill, bantuan infrastruktur ekonomi. Bantuan infrastruktur, misalnya, di situ dia punya potensi pertanian, padi khususnya, mereka nanti membangun pengolahan padinya atau tempat penjemuran padi. Termasuk pasar? Iya. Pasar komoditasnya. Kalau yang PPTAD, diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan komoditas utamanya. Itu yang kita tonjolkan.


27

LAPORAN UTAMA Bentuk bantuannya? Terbesar diberikan untuk pengembangan pengolahan, misalnya. Kayak di Garut, kita berikan bantuan pengolahan kopi, industri kecil pengolahan kulit, dan akar wangi. Dibuat sentra pengembangan, kantor BUMDes bersama, bungalow-bungalow di pinggir gunung, di antara sawah dan gunung. Mekanisme manajemen pengelolaan, pusat promosinya, displainya langsung ada di situ, praktik pengolahannya ada di situ, ada restoran, kafe. Kemudian, dia kerja sama dengan pengelola objek wisata Gunung Papandayan. Siapa yang makan di situ, struknya bisa untuk tiket gratis ke Gunung Papandayan. Sehingga, merangsang kegiatan wisata di situ. Nilai BLM-nya berapa? Kalau PKKPM Rp2 miliar-3 miliar per kecamatan. Kalau yang Rp2 miliar itu hanya PIE (Pengembangan Infrastruktur Ekonomi). Ada yang full treatment, ada yang separoh treatment-nya. Kalau yang PKKPM itu Rp3 miliar. Yang untuk PIE itu sebenarnya tahun depan harus ada alokasi untuk tambahan Rp1 miliar untuk kelompok usahanya. Bantuan modal bergulir, pendidikan ketrampilan untuk kelompok. Jadi, rata-rata semua nanti dapat Rp3 miliar. Yang PPTAD? Total untuk empat lokasi di empat kabupaten Rp9,2 miliar. Jadi, dia juga bangun sentra-sentra pengembangan komoditas dan memberikan pendidikan keterampilan. Sasarannya kelompok-kelompok (kawasan perdesaan) yang punya potensi untuk dikembangkan. Apa bedanya dengan PKKPM? PKKPM tidak berdasarkan komoditas, tetapi berdasarkan tingkat kemiskinan. Empat kabupaten yang menjadi lokasi PPTAD mana saja? Garut, Poso, Gresik, dan Pangkep (Pangkajene Kepulauan). Itu hanya pilot project. Untuk tahun depan (2016) itu kita mendesain pusat pertumbuhan di kawasan yang sudah ditentukan atau dibentuk oleh Direktorat Perencanaan,

28


BerBagi ilmu: kPb sumber rezki di sunga ruan ilir, menekuni budidaya ayam kampung super. kPb yang beranggotakan 10 orang itu memperoleh pelatihan budidaya ayam kampung.

yakni 72 kawasan plus 24 kawasan dari PMD (eks. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa –kini Ditjen Bina Pemerintahan Desa- Kementerian Dalam Negeri), plus kawasan dari Kementerian PU. Kita fokus di kawasan-kawasan itu. Rencana seperti itu kalau anggarannya tersedia. Total pagu anggaran 2015 berapa? Rp475 miliar kurang lebih, termasuk untuk PKKPM, PIE, pendampingan. Hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan? PKKPM mulainya November. Tapi sebagian sudah merasakan manfaatnya. Inilah yang membuat pemerintah daerah mendorong agar program ini jangan dihentikan. Kenapa? Karena yang dibangun PKKPM ini masyarakat di gunung-gunung yang infrastruktur pun tidak ada di situ. Masyarakat yang berada di ujung-ujung pulau. Saya coba konfrontir dengan pemerintah kabupaten, keliru tidak kami menetapkan lokasinya? Mereka bilang benar. ‘Kami saja seminggu sekali, jangankan seminggu sekali atau setahun sekali pun payah (tidak menjangkau ke lokasi itu).’ Program PKKPM ini hanya berdampak pada kurang lebih 91 ribu jiwa. Ar-

tinya, satu kecamatan menjangkau 500 KK (kepala keluarga). Padahal, angka kemiskinan kita 11,2% dari total penduduk. Memang hanya 91 ribu dari 20 sekian juta penduduk miskin. Satu persen pun tidak ada. Kalau program ini berhenti, motivasi daerah juga agak lemah. Anggaran dari APBD lemah juga. Kalau 20-an juta penduduk miskin itu bisa kita petakan, mana potensi yang bisa kita kembangkan kita dulukan, saya yakin sampai 2019 kemiskinan itu 20% bisa dikurangi. Dari 183 kecamatan penerima PKKPM, adakah yang sudah mentas sehingga perlu dialihkan ke kecamatan lainnya? Belum. Karena ini kan baru mulai tahun ini. Itu pun kita baru mulai November. Rencana 2016 bagaimana? Kita harus menjalankan kegiatan secara berkesinambungan. Kita konsisten menciptakan pusat pertumbuhan di kawasan perdesaan. Kita harapkan daerah juga harus mempersiapkan pusat-pusat pertumbuhan. Kita membantu memberikan stimulus. Kalau dibangun dua pusat pertumbuhan, akan ada pusat pertumbuhan yang ketiga. Antarpusat pertumbuhan itu akan muncul pusat pertumbuhan lainnya.

memBerdayaKan Warga deSa DARI USAHA BERSAMA KOMUNITAS

D

i kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, menjadi objek atau target pasar berbagai produk barang dan jasa. Tidaklah mengherankan perusahaanperusahaan terkemuka membentuk divisi atau bagian yang khusus ditugaskan untuk menggarap komunitas. Bahkan industri surat kabar pun tidak mau ketinggalan menerbitkan koran, majalah, tabloid berbasis komunitas. Demikian pula radio-radio komunitas yang ikut bermunculan. Komunitas dijadikan sebagai konsumen yang dibidik. Sebaliknya, di kawasan perdesaan ditumbuhkan komunitas-komunitas sebagai subjek bisnis yang memproduksi puluhan produk cepat pakai (fast moving product) untuk menyuplai keperluan sehari-hari mereka. Itulah yang dilakukan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Direktorat yang baru terbentuk “seumur jagung” itu mengembangkan kegiatan bertajuk Usaha Bersama Komunitas atau disingkat UBK. Dan, hasilnya lumayan fantastis. Dalam tiga bulan terakhir 2015, telah tumbuh 36 UBK di 36 kabupaten. Perinciannya, enam kabupaten pada enam provinsi di Pulau Sumatera, 22 kabupaten di lima provinsi Pulau Jawa, dan masing-masing dua Kabupaten di dua provinsi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dari 100 desa di 19 provinsi itu mampu menghasilkan 22 jenis produk keperluan sehari-hari (consumer goods) yang tampil memakai 108 brand atau merek kebanggaan warga kawasan perdesaan setempat. Produk

taHaPan PelaKSanaan Program

PenyiaPan SoSial

• •

sosialisasi prinsip-prinsip dasar, tujuan dan manfaat ubk sosialisasi tahapan dan agenda pelaksanaan ubk

PemBentuKan lemBaga

• • • • • • •

membentuk susunan pengurus mempersiapkan kelengkapan organisasi melakukan pendaftaran anggota memfasilitasi penentuan lokasi pabrik memfasilitasi pelatihan manajemen keuangan memfasilitasi pelatihan analisis pasar memfasilitasi manajemen operasional

PerSiaPan ProduKSi

• • •

Pelatihan produksi Pengenalan soP untuk produksi renovasi pabrik

PelunCuran ProduK

• •

Pameran dan peluncuran produk sosialisasi produk kepada masyarakat dan instansi pemerintah

yang dihasilkan antara lain sabun mandi, sabun cuci, shampo, kecap, sambal, dan aneka produk olahan makanan. (Lihat infograis). “UBK adalah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk unit usaha profesional dan modern. UBK dibangun, dikelola, dan dimiliki bersama oleh komunitas warga di perdesaan. UBK menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari yang dapat langsung dinikmati anggota komunitas,” kata Razali AR, Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas, Ditjen PKP.

Dia menjelaskan peran pemerintah sebatas menginisiasi pembentukan UBK, memberikan pelatihan dan pendampingan teknis serta menyediakan bantuan peralatan teknologi tepat guna dan bahan-bahan untuk pembuatan produknya. Selanjutnya, warga masyarakat yang tergabung dalam UBK itulah yang mengelola atau menjalankan usahanya. Mereka mengumpulkan modal secara kolektif dari para pengurus dan anggota komunitas dan menjalankan usaha mereka dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. “Produk yang


29

LAPORAN UTAMA dihasilkan berkualitas sehingga diharapkan mampu bersaing dengan produk sejenis yang di pasaran. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan modern.”

D

Berkarakter gOtOng rOYOng Dirjen PKP Johozua Max Yoltuwu mengatakan UBK merupakan salah satu program unggulan direktorat jenderal yang dipimpinnya. Dia memuji UBK sebagai kegiatan yang memiliki efek pemberdayaan masyarakat luar biasa di kawasan perdesaan. Masyarakat dari beberapa desa, khususnya kaum perempuan dari kalangan ibu rumah tangga, berhimpun membentuk satu komunitas usaha bersama. Max mengatakan UBK merupakan terobosan program pemberdayaan ekonomi yang memberikan peluang dan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas sekaligus meraih nilai tambah ekonomi. “Mereka menghasilkan produk-produk yang bukan hanya dapat menghemat pengeluaran rumah tangga melainkan juga menambah penghasilan keluarga. Ini kan gerakan yang luar biasa,” ujar Max. Yang lebih penting lagi, lanjut Max, kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan bergulir. Masyarakat membangun dan menjalankan usaha secara gotong royong dan kekeluargaan. Karakter gotong royong dan kekeluargaan dalam menggerakkan roda perekonomian itulah jatidiri bangsa yang tertuang dalam dasar negara Pancasila dan konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dengan menjalankan UBK, warga dapat menjalankan usaha produktif tanpa tercerabut dari karakter gotong royong masyarakat desa. “Kegiatan UBK juga mengandung unsur edukasi kepada masyarakat untuk mendukung dan mencintai produk lokal. Seiring dengan itu, kepercayaan diri masyarakat perdesaan pun meningkat dan diharapkan kesejahteraan mereka meningkat juga,” kata Max. Tak ayal, Menteri Desa PDTT Marwan Jafar pun menyanjung dan mengapresiasi program UBK sebagai hasil kreativitas dan inovasi masyarakat desa. “UBK ini UMKM kongkrit yang dimiliki masyarakat desa. Saya sangat meng-

30


maSyaraKat deSa gemBira ada uBK

engan penduduk 25 juta jiwa - terbanyak keempat dunia, Indonesia tentu menjadi pasar yang lumayan besar dan menggiurkan bagi produk konsumsi sehari-hari. Produk konsumsi itu antara lain meliputi makanan dan minuman, pakaian, tembakau, produk konsumen cepat pakai atau fast moving consumer goods (FMCG), peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik. Tidak kurang dari 4.000 produk FMCG dikonsumsi atau dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-

INILAH MANFAAT DAN DAMPAK UBK

P

rogram UBK 2015 mampu menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 10.000 warga desa. Sekitar 3.600 warga akan terlibat secara langsung, seddangkan sisanya terlibat secara tidak langsung. Mereka bekerja mulai dari Tahapan Persiapan, Pembentukan, Produksi Rutin, Pemasaran hingga Rantai Pasok Bahan dan Produk UBK. Tidak kurang dari empat juta warga di 36 kabupaten atau kurang lebih 110.000 warga per kabupaten berkesempatan memiliki saham UBK dan memperbaiki taraf hidup ekonomi mereka. Potensi pengembangan pasar produk-produk UBK mencapai empat juta konsumen pada akhir 2016. Angka tersebut cukup signifikan untuk memasyarakatkan penggunaan produk asli Indonesia yang diproduksi oleh masyarakat desa. Program UBK 2015 mampu menambah pendapatan keluarga hingga Rp240.00 per orang per bulan atau setara dengan 7%, pendapatan per kapita warga. (Lihat: Perkiraan Pertambahan Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat UBK) Perkiraan Pertambahan Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat UBK no.

uraian

1

asumsi Populasi/kabupaten

2

jumlah kabupaten

3

total Populasi ubk (no.1 x no.2)

4

tingkat Partisipasi masyarakat (asumsi)

5

warga aktif terlibat Program ubk (no.3 x no.4)

jumlah 300.000 jiwa 36 10,8 juta 37% 3,996 juta

6

asumsi konsumsi Produk ubk/bulan

rp20.000/bln

7

omset total ubk/bulan (no.5 x no.6)

79,920 juta/bln

8

omset tahunan total ubk (no.7 x 12 bulan)

9

Penambahan income anggota ubk (no.8 / no.5)

rp959,040 miliar

10

Penambahan income anggota ubk tahunan (no.9 x 12 bulan)

rp2,880 juta

11

Pendapatan Per kapita indonesia (bPs, 2014)

rp41 juta/thn

12

rasio Peningkatan income dari Program ubk (no.10/no.11)

rp240.000/bln

7%

hari masyarakat Indonesia. Produk-produk itu antara lain sabun mandi, pasta gigi, shampoo, minyak rambut, sabun cuci, makanan olahan, air kemasan, minuman olahan, kecap, saus, makanan ringan, semir sepatu, dan obat nyamuk. Kontribusi konsumsi domestik terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai 60%, yakni senilai Rp6.000 triliun. Fakta tersebut memperlihatkan adanya peluang cukup besar masyarakat kawasan perdesaan untuk ambil bagian bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Karena itu, inisiatif UBK dari Kemen-

terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat di kawasan perdesaan. Kehadiran program UBK yang di-

Program UBK 2015 ditargetkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0.18% atau setara dengan 449.550 jiwa. Perhitungan ini dilakukan dengan mengacu pada jumlah penerima manfaat program UBK sebanyak empat juta warga desa dan angka kemiskinan nasional 11.25% (BPS, 2014). (Lihat: Perkiraan Pengurangan Tingkat Kemiskinan dari Program UBK). Perkiraan Pengurangan Tingkat Kemiskinan dari Program UBK no.

uraian

nilai

1

batas Pendapatan di bawah garis kemiskinan (bPs, 2014)

rp312.328/jiwa/bln

2

Peningkatan Pendapatan dari Program ubk (lihat tabel 1)

rp240.000/jiwa/bln

3

Pendapatan setelah mengikuti Program ubk (no. 1 + no. 2)

rp552.328/jiwa/bln

4

tingkat kemiskinan indonesia (bPs, 2014)

5

warga aktif terlibat Program ubk (lihat tabel 1)

6

warga miskin di daerah implementasi ubk (no. 4 x no. 5)

7

jumlah Penduduk indonesia (perkiraan)

8

warga miskin seluruh indonesia (no. 4 x no. 8)

11,25% 3,996 juta jiwa 449.550 jiwa 250 juta jiwa 28,125 juta jiwa

9

jumlah Penduduk miskin - koreksi Pasca ubk (no. 8 - no. 6)

27,675,450

10

rasio tingkat kemiskinan - koreksi Pasca ubk (no. 9 / no. 7)

11.07%

11

Pengurangan tingkat kemiskinan (no. 4 - no. 10)

0.18%

Potensi kontribusi program UBK 2015 terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati Rp1 triliun dari perputaran ekonomi langsung dan Rp10 triliun rupiah dari perkiraan perputaran tidak langsung. Dari angka tersebut, program UBK berpotensi memberikan sumbangan pada pertumbuhan PDB sebesar 0.10%. (Lihat: Perkiraan Kontribusi Program UBK Terhadap Peningkatan PDB). Perkiraan Kontribusi Program UBK Terhadap Peningkatan PDB no. 1

uraian Pdb 2014 (bPs, 2014)

2

asumsi Pertumbuhan Ekonomi indonesia 2015

3

Pdb 2015 (Prediksi) (no.1 + (no.1 x no.2))

4

Penambahan Pendapatan langsung dari Program ubk (lihat tabel 1)

5

Penambahan Pendapatan tidak langsung dari Program ubk (asumsi)

6

total nilai omset dari Program ubk tahunan (no.4 x no.5)

7

rasio Peningkatan Pdb dari Program ubk (no. 6 / no.3)

nilai rp10.500 triliun 4,5% rp10.973 triliun rp0,96 triliun rp10 triliun rp10,96 triliun 0,10%

laksanakan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan itu bagai oase yang menumbuhsegarkan harapan warga desa. UBK dipandang sebagai embrio atau pelopor bagi kebangkitan ekonomi desa. UBK memperdayakan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian desa melalui pembentukan unit usaha profesional dan modern. UBK menempatkan masyarakat desa bukan semata sebagai konsumen melainkan sekaligus produsen. Itulah pendekatan prosumen kolektif

apresiasi sekali (UBK) sebagai penggerak ekonomi desa,” kata Menteri Marwan saat menghadiri pra-launching UBK di Desa Bunder dan Desa Mekar Galih, Jatiluhur, Purwakarta, Jabar, Kamis (7/1/2016). Dia mengatakan UBK merupakan salah satu wadah strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini memuji kreativitas UBK Desa Bunder dan Mekar Galih yang mampu menghasilkan produks sangat bagus dan beragam, seperti sabun, alat cuci, makanan olahan, dan berbagai kerajinan. Marwan menilai produk UBK sangat penting bagi Indonesia agar mampu bersaing dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Nanti kita bikin pameran produk seluruh UBK nasional. Itulah pameran karya bangsa kita yang harus kita hargai. Setop penggunaan produk luar negeri. Mari gunakan produk UBK.” Program UBK tentu menjadi harapan untuk turut berkontribusi mewujudkan Cita Ketiga dari Nawa Cita (tujuh program prioritas) pemerintahan Presiden Jokowi, yakni membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa guna mengukuhkan dan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UBK menjadi bagian dari gerakan desa membangun Indonesia.


31

LAPORAN UTAMA

Hanifa, Pendamping UBK Kabupaten Klaten, Sragen, Sleman, dan Ponorogo

Pemda ProaKtif, Warga antuSiaS

U

BK adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di kawasan perdesaan yang memiliki potensi atau komoditas dengan memberikan fasilitas pendampingan, peningkatan kapasitas, dan bantuan modal berupa alat dan bahan produksi. Secara kelembagaan UBK didesain sebagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis unit usaha profesional dan modern. Program UBK mengusung konsep Kolektif Prosumen, yaitu menciptakan keberpihakan pasar melalui kolektivitas masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen dengan mengkonversi daya beli masyarakat menjadi modal produksi bersama dan mengonsumsi hasil produksi sendiri. Wilayah pendampingan saya meliputi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Kabupaten Sragen, Jawa Tengah; dan Kabupaen Ponorogo, Jawa Timur. Di Sleman, berdiri UBK Rejo Manunggal yang memproduksi kecap manis, kecap asin, dan bumbu masak kemasan. Di Klaten terdapat UBK Bersinar yang juga memproduksi kecap manis, kecap asin, dan bumbu masak kemasan). Adapun UBK Sukowati di Sragen menghasilkan produk saos sambal, saos tomat, dan bumbu masak kemasan. Di Ponorogo, UBK Tri Manunggal Jaya menghasilkan produk makanan olahan berupa sosis ayam, nugget, dan bakso ayam. Pelaksanaan program UBK ini dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu sosialisasi, praktik produksi, pra-launching, dan launching. Tahapan kegiatan UBK 2015 di empat kabupaten tersebut di-

32


hanifa

mulai dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada 19 Oktober-2 November, dilanjutkan praktik awal pada 2-16 November, pra-launching 16-30 November, dan launching 16-31 Desember. Semua tahapan tersebut dilakukan untuk penyiapan sosial di tingkat birokrasi maupun masyarakat dan pendampingan teknis produksi hingga manajemen usaha. Pendampingan itu penting guna mengarahkan agar pengelolaan UBK dan produk yang dihasilkan sesuai dengan kaidah dan standar manajemen industri profesional dan modern. Produksi awal UBK dilakukan menjelang launching dan masih terus berlanjut, tetapi masih menggunakan alat manual/rumahan. Maklum, alat yang dikirim

dari Kemendesa belum semuanya dapat digunakan karena belum komplit. Hal itu terjadi lantaran keterlambatan pengiriman dari pihak pengadaan. Respons pemerintah daerah terhadap program UBK di setiap kabupaten tersebut sangat positif. Mereka bahkan secara proaktif memfasilitasi terbentuknya kelembagaan UBK dan menjamin kemudahan mengurus legalitas produk yang dihasilkan UBK. Salah satu kendala terbesar pada awal pelaksanaan program UBK adalah mengubah mindset dan paradigma masyarakat yang selama terbiasa konsumtif menjadi produktif. Awalnya masyarakat tidak percaya bahwa produk-produk yang selama ini mereka pakai atau konsumsi bisa diproduksi sendiri. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan intensif, optimisme masyarakat terhadap program UBK pun muncul. Indikator dari optimisme masyarakat terlihat dari antusiasme warga yang bergabung menjadi anggota UBK dengan memiliki saham yang nilainya Rp100.000,- per lembar. Di Kabupaten Ponorogo, misalnya. Dalam tahap sosialisasi jumlah peserta

moHamad roiS, Pendamping UBK Ratu Banten, Kabupaten Pandeglang

yang hadir hanya 20 orang, tetapi saat peluncuran produk, yang hadir mencapai 360 orang. Selain itu, ada tren peningkatan jumlah anggota yang cukup besar. Pasca launching, antusiasme masyarakat untuk tergabung dengan UBK memang cukup tinggi. Namun, untuk sementara pengurus menahan keinginan masyarakat berpartisipasi menjadi anggota UBK. Pasalnya, pengurus UBK masih harus menyelesaikan legalitas usaha mereka terlebih dahulu. Jika legalitas itu sudah didapatkan dari pemda setempat, pengurus UBK akan membuka keran bagi secara besar-besaran bagi anggota baru. Per 18 Januari 2016, jumlah anggota UBK Ponorogo mencapai 136 orang, belum termasuk 200 orang yang ada di waiting list. Anggota UBK Sleman juga cukup banyak, yakni 95 orang (waiting list 110 orang), UBK Klaten 50 orang (waiting list 75 orang), dan UBK Sragen: 47 orang (waiting list 60 orang). Optimisme masyarakat terhadap program UBK itu merupakan modal awal yang berharga untuk merintis kemandirian UBK di masa mendatang. Masyarakat berharap agar program UBK tidak berhenti begitu saja. Masyarakat juga mengharapkan adanya pendampingan lebih lanjut melalui pelatihan-pelatihan entrepreneurship berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas produksi yang lebih baik. Mereka merasa durasi pelaksanaan program UBK 2015 yang begitu singkat (dari persiapan hingga peluncuran produk hanya sekitar tiga bulan). Para pengurus dan anggota UBK tampaknya masih haus untuk mendapatkan berbagai pelatihan teknis, manajemen, dan kewirausahaan. Momentum ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah agar optimisme masyarakat terhadap program UBK tetap terjaga. Dengan begitu, semangat kemandirian dan gotong royong produktif diharapkan bisa menular ke desa-desa lainnya.

uBK HaSilKan ProduK Primadona tiga deSa

U

BK Ratu Banten yang terbentuk pada 22 Oktober 2015 mendapat respons antusias dari masyarakat dan kepala desa di tiga desa lokus program tersebut, yakni Desa Rancateureup, Desa Teluk, dan Desa Banyubiru. Setiap desa diwakili oleh 12 orang untuk masuk dalam kepengurusan. Dengan demikian, total jumlah pengurus UBK Ratu Banten berjumlah 36 orang. Adapun jumlah anggota sebanyak 34 orang. Ke-70 orang itu sebagai pemegang saham yang masing-masing menguasai lima lembar saham. Harga per lembar saham Rp25.000,Selain saya, rekan Endin Syaefudin juga menjadi pendamping lapangan UBK Ratu Banten. Kami merasakan program UBK berdampak positif dan membawa manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Bantuan riil dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berupa alat/mesin dan bahan serta pelatihan/pendampingan selama tiga bulan sangat bermanfaat. Dengan bantuan tersebut, UBK yang meluncurkan (launching) produknya pada 31 Desember 2015 memiliki modal untuk menghasilkan produk yang menjadi primadona tiga tersebut. mohamad rois Pasca peluncuran itu, UBK memulai produksi pada 4 Januari 2016. Per 16 Januari 2016, UBK Ratu Banten telah memproduksi sabun cream/colek kemasan 300 gram sebanyak 100 bungkus, sabun deterjen cair ukuran 500 ml sebanyak 600 botol, dan sabun pencuci piring cair ukuran 230 ml dan 450 ml sebanyak 600 botol. Target kami, pada akhir Januari total produksi UBK Ratu Banten mencapai 2.000 bungkus/botol dan Insya Allah Februari nanti lebih dari 2.000 karena sudah ada biaya produksinya. Produk tersebut dipasarkan dengan cara mewajibkan para pemegang saham membeli produk minimal empat bungkus/botol. Sisanya dijual di desa lokasi UBK dengan bantuan kepala desanya. Produk ini akan dijual di desa-desa di Kecamatan Labuan mulai Februari sambil menunggu legalitas dari Kabupaten Pandeglang untuk bisa dipasarkan secara luas. Pemerintah tiga desa tersebut sangat mendukung kegiatan UBK. Demikian pula dengan pihak kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten. Hanya, ada segelintir oknum yang pola pikirnya belum bisa menyesuaikan diri. Namun, pendamping lapangan terus menyemangati agar UBK terus eksis. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pendamping lapangan yang memberikan bimbingan teknis maupun nonteknis, seperti dukungan moril untuk terus menyemangati para pengurus dan anggota UBK. Masyarakat berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat bagi keberlanjutan dan kemajuan UBK. Khusus kepada Kemendesa PDT, dan Transmigrasi, masyarakat berharap program ini berkelanjutan, dibarengi peningkatan mutu, terutama dari pihak ketiga pengadaan bahan dan barang, agar yang disediakan itu sesuai dengan spesiikasi yang seharusnya, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. s


33

LAPORAN UTAMA

ada antuSiaSme MASYARAKAT PERDESAAN

U saha Bersama Komunitas (UBK) merupakan salah satu program utama yang disusun oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan. Ini merupakan salah upaya menciptakan kemandirian di kawasan perdesaan agar masyarakatnya bisa memproduksi keperluan seharihari, tanpa selalu bergantung kepada produk hasil industri. Menurut Direktur Kerja Sama dan Penguatan Kapasitas pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT Razali AR, program UBK hanyalah salah satu dari program besar yang disusun untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa. Dalam sebuah wawancara, Razali mengungkapkan program-program yang dimaksud. Berikut petikannya: Apa saja yang telah dilakukan jajaran direktorat yang Anda pimpin pada 2015? Kita merampungkan penyusunan lima output di bawah output kajian rumusan kebijakan. Pertama, penyusunan kebijakan penguatan pendampingan manajemen dan teknis. Kedua, penyusunan NSPK (norma, standar prosedur, dan kriteria) peningkatan kerja sama dan pengembangan kapasitas. Ketiga, identiikasi dan analisis data dan informasi kebutuhan peningkatan kerja sama kawasan perdesaan. Berikutnya,

34


hadyka abiyoga

penyusunan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan. Terakhir, penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan antardesa. Lalu, apa kegiatan riil yang menyentuh masyarakat kawasan perdesaan? Output kedua adalah fasilitasi pelaksanaan kebijakan. Ada dua hal yang dilaksanakan. Pertama, fasilitasi pelaksanaan Usaha Bersama Komunitas (UBK) di 36 kabupaten pada 19 provinsi dengan pembentukan 36 kelompok antardesa. Satu kelompok berasal dari minimal tiga desa. Bisa 4-5 desa. Kelompok ini dibentuk melalui musyawarah desa dan disahkan dengan surat keputusan bupati atau pemda setempat. Kelompok ini kita fasilitasi pendampingan dan bantuan alat dan bahan dengan teknologi sederhana. Kelompok itu difasilitasi untuk menghasilkan produk habis pakai (fast moving).

Produk macam apa, misalnya? Misalnya, makanan, toiletris, seperti sabun cuci, shampo. Pasarnya adalah mereka sendiri. Inilah yang membedakan UBK dengan yang lainnya. Sehingga disebut dengan prosumen: produsen dan konsumen. Artinya, produsen dan konsumennya mereka juga. Kalau produksinya lebih dari yang mereka pakai, ada surplus, dijuallah ke tetangga (desa). Ke depan, cikal bakal UBK ini diharapkan menjadi usaha yang makin berkembang dan besar. Tujuan UBK adalah mendidik masyarakat agar dapat menghasilkan produk untuk pakai sendiri. Sehingga, produk yang selama ini dipakai, entah itu shampo, sabun cuci, makanan olahan, bisa dihasilkan sendiri. Dengan begitu, pendapatan mereka yang selama ini dipakai untuk belanja produk terebut bisa dihemat. Bahannya dikasih kemudian mereka hasilkan sendiri.

Dari mana ide membuat UBK? Dari hasil survei, dalam 24 jam, lebih kurang ada 400 produk yang dipakai masyarakat. Dari mulai bangun tidur, di kamar mandi, meja makan, sampai mau berangkat (sabun mandi, shampo, hair tonic, tisu, semir, handbody, dan sebagainya. Sampai mau tidur pun kita pakai obat nyamuk. Bisa dibayangkan, di perdesaan masyarakat menghasilkan satu produk yang mereka jual, seperti pertanian, perikanan. Itu produk yang sifatnya primer sekali. Dari awal tanpa input teknologi sedikitpun, panen langsung jual. Bayangkan nilai tambahnya kan tidak ada. Sedangkan yang dia konsumsi adalah produk akhir, hasil olahan orang lain. Bisa dibayangkan nilai tambahnya seberapa besar. Melihat kondisi ini, lalu muncullah ide untuk membentuk UBK.

Apalagi yang kegiatan telah dilaksanakan? Yang kedua, fasilitasi jaringan informasi berbasis web. Lokasinya di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Cirebon 100 desa, Indramayu 90 desa. Desa-desa itu dibantu sarana untuk menghadirkan internet dan website di situ. Bantuannya berupa komputer, jaringannya, isinya (konten). Sehingga, masyarakat bisa mengakses informasi perdesaan melalui web ini. Itu nilainya Rp5 miliar. Di situ ditampilkan potensi desa masing-masing, termasuk e-commerce. Mereka dapat mengakses informasi hargaharga komoditas pertanian. Selama ini kan kita hanya dengar di radio. Misalnya, harga cabai keriting, cabai hijau, bawang merah, dan sebagainya. Saya harapkan, itu sekaligus bisa menjadi e-book. Mereka mau baca buku tinggal klik aja.

Sanggupkah UBK bersaing dengan industri besar, sabun colek, misalnya? Industri besar tentu menggunakan hitech yang supereisien…. Dari tim yang membuat studi ini, katanya itu bisa eisien. Karena dari produk kota-kota besar kan dimobilisasi ke daerah perdesaan yang jauh kan butuh biaya transportasi. Mungkin kalau dihasilkan desa itu dan dijual di situ tidak memerlukan biaya transportasi yang besar. Mungkin di situ menangnya. Tentu segala yang kita hasilkan pasti ada plus minusnya, ada pro-kontranya. Saya kira, karena ini pilot project, kita jalankan terus.

Kriteria desa penerima bantuan? Syaratnya di desa itu harus ada jaringan telkomnya. Yang tidak punya itu tdak bisa kita pasang karena percuma, nanti tidak aktif. Prinsipnya, program itu tidak hanya output-nya yang dihasilkan. Tetapi juga outcomes-nya. Lebih jauh, ada impactnya. Hadirnya web itu ada impact-nya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa lihat-lihat harga pasar. Enggak ditipu para distributor dan para pengepul. Karena salah satu permasalahan di bidang pertanian adalah marketing. Masyarakat sudah bisa menghasilkan produk yang banyak dengan baik. Tetapi begitu masuk ke pasar, gelap. Sehingga peningkatan produksi

Nilainya berapa? Totalnya Rp25 miliar, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hasil akhir, sampai sosialisasi. Semua item sampai menghasilkan produk di lapangan. Sekarang sedang berlangsung launching produk. Sekarang tahap terakhir. Saya kawal step by step karena waktunya singkat. Nilai yang langsung diterima masyarakat berapa per kelompok? Nilai barang-barang (alat dan bahan) yang diberikan per kelompok lebih kurang Rp250 juta. Itu di luar biaya manajemen, seperti pendampingan.

“Kita siapkan penyediaan modal wirausaha baru dalam upaya memberdayakan masyarakat. Targetnya 500 wirausaha untuk usaha mikro atau informal.”

tidak signiikan meningkatkan penghasilan mereka. Karena acapkali harganya lebih rendah. Lalu? Output ketiga adalah bimtek (bimbingan teknis). Pertama, bimtek pendampingan manajemen dan teknis kawasan perdesaan. Kita undang daerah-daerah, kita berikan ilmunya, kita hadirkan narasumber. Kedua, bimtek penyiapan media dan pembelajaran kawasan perdesaan. Ketiga, bimtek kerja sama dan kemitraan kawasan perdesaan. Terakhir, bimtek keserasian kawasan perdesaan. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, mitra kita di daerah supaya tidak terjadi ketimpangan antardaerah. Pesertanya? Dari kalangan SKPD pemerintah daerah, seperti Bappeda dan Bapermas atau BPMD. Karena kita tidak banyak paketnya, jadinya terbatas yang bisa kita undang. Ada wilayah Barat, Timur, dan sebagainya. Output lainnya? Yang terakhir outputnya adalah monitoring dan evaluasi. Semua bidang tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi. Outpunya adalah dokumen laporan dari kegiatan itu. Berapa total pagu anggaran kegiatan tersebut? Total nilai seluruh kegiatan di satu direktorat ini sebesar Rp39 miliar untuk keempat output kegiatan tersebut. Sudah ada evaluasi? Apa hasilnya? Dari proses yang berlangsung, saya menilai dan berharap hasil akhir akan bagus. Artinya, ada output yang bisa dipergunakan untuk merumuskan kebijakan di waktu yang akan datang. Mengenai kegiatan fasilitasi UBK dan web, hasil monev (monitoring dan evaluasi) menunjukkan, beberapa UBK hasilnya baik. Masyarakatnya antusias. Malah yang lebih hebat lagi, dari anggota kelompok UBK, ada yang sudah menanamkan modal sendiri sebagai saham atau penyertaan modal. Selama ini kan total bantuan dari pemerintah.


35

seperti perguruan tinggi, swasta, BUMN. Kita mendorong para pihak segera mengimplementasikan MoU itu agar tidak hanya sebatas dokumen. Berikutnya ialah kerja sama CSR (corporate social responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Kemudian ada pekerjaan Pekan Interaksi Kemitraan Kerja Sama Internasional. Kita mengadakan pameran dan temu bisnis yang melibatkan negara-negara asing, seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan India. Kita libatkan kalangan swasta kita dan pemda.

memBangKitKan induStri PedeSaan: aktivitas ibu-ibu anggota ubk ratu banten dalam memproduksi sabun cream/colek.

Pemerintah hanya memfasilitasi, menggerakkan, membuka wawasan, mereka sudah berinisiatif sendiri. Hasil UBK ini bukan berhenti hanya pada upaya membuat masyarakat di perdesaan mampu berproduksi. Yang lebih penting ada antusiasme masyarakat bawah untuk bisa menghasilkan sendiri produk yang mereka pakai. Dan itu berkelanjutan tanpa lagi mengharapkan pemerintah. Itu yang paling penting. Jadi, pemerintah masuk di awal (tahun pertama), tahun kedua hanya pembinaan, menyediakan bahan baku, setelah itu lepas. Jadi, pendekatannya bukan melaksanakan proyek kemudian selesai. Tetapi yang terpenting ialah bagaimana keberlanjutanya. Anda optimistis program UBK sukses? Dari 36 kelompok yang terbentuk itu, saya kira tidak akan semuanya sukses. Nanti, setelah akhir 2016, kita evaluasi. Manamana dari 36 kelompok itu yang benarbenar berlanjut, mana-mana yang tidak. Jadi, tahun kedua baru bisa kita lihat hasilnya. Tapi, sementara ini kita lihat antusiasme masyarakat bagus, mereka mau menanamkan saham. Ini menjadi ukuran-ukuran, indikator bahwa program ini diterima. Rencana ke depan? Seperti arahan Pak Menteri dalam rapim, bahwa ke depan jangan terlalu banyak

36


kegiatan tetapi lebih fokus, lebih besar sehingga lebih tampak hasilnya. Tahun 2016, program UBK dipindahkan kegiatannya di bawah direktorat ekonomi karena fungsi ekonomi program UBK lebih besar. Sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), yaitu kerja sama dan pengembangan kapasitas, kita membina hubungan dengan para mitra sehingga potensinya, apakah di bidang keuangan, sumber daya manusia, teknologi, bisa diarahkan untuk membangun kawasan perdesaan, termasuk masyarakatnya. Mitra itu siapa saja? Swasta, BUMN, LSM yang bergerak di bidang perdesaan, ormas-ormas, dan perguruan tinggi. Kita juga berencana merekrut 100 tenaga pendampingan program di lingkup Ditjen PKP di kawasan perdesaan. Mereka menjadi perpanjangan tangan kita untuk mengawal program itu agar terlaksana dengan baik, juklak, juknis tentang pelaksanaan program itu dia kuasai dengan baik, masyarakatnya, aparaturnya nanti dia bimbing. Selain itu, kita siapkan penyediaan modal wirausaha baru dalam upaya memberdayakan masyarakat. Targetnya 500 wirausaha untuk usaha mikro atau informal, misalnya mereka yang mau jualan bakso, pisang goreng, usaha kecil mengolah singkong. Kita juga akan koordinasi tindak lanjut MoU Pak Menteri dengan para pihak,

Waktunya mepet, bagaimana dengan penyerapan anggarannya? Di saya sekrang sudah posisi SP2D + SPM –yang sudah diamprah ke sana, tinggal cair- itu mencapai angka 86%. Kita kan beda ya. Kita kan bukan bansos. Kita harus melalui tender semua. Panggil daerah, bentuk kelompok, SK-kan kelompok, minta nomor rekening kelompok, setelah itu transfer uang. Kalau saya lama karena harus menunggu SIUP, antre lelang di Pokja. Saya masukkan dokumen bulan Juli. Ketahuan siapa pemenangnya sekitar Oktober. Jadi praktis baru terlaksana paling cepat Oktober? Iya. Itu juga jadi kendala karena waktunya sangat mepet ya? Iya. Salah satu. Karena kan, ini semua kan baru. Pokja kan baru. Kita juga tidak bisa salahkan pokja. Orangnya terbatas, paketnya ribuan ditumpuk sama dia. Kapan mau dilelang dengan cepat kan? Barangkali ke depan, saya kira apakah pokja itu diserahkan kepada masing-masing dirjen? Kita lihat saja. Karena ada sisa-sisa lelang yang tidak bisa diprogram ulang untuk kita buat program baru. Sisa-sisa lelang itu tidak bisa terserap. Sisa-sisa ini kalau waktunya ada, dikumpulkan, itu bisa buat paket baru. Sekarang waktunya tidak cukup sehingga tidak bisa. Ini bukan hanya di kita saja. Kalau ini bisa lelang ulang, maka realisasi itu bisa 97%, habis uang.

KITA MAUNYA Semua diKaSiH infraStruKtur

P

embangunan sarana dan prasarana (sarpras) menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan infrastruktur itu diyakini membawa daya ungkit bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarpras makin penting dalam konteks mewujudkan Cita Ketiga dari Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa guna mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak dapat dipungkiri, infrastruktur di daerah-daerah dan kawasan perde-

saan kondisinya masih sangat memprihatinkan, rusak atau malah tidak layak. Direktorat Sarana dan Prasarana (Sarpras) Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diharapkan dapat memberikan andil mengatasi persoalan infrastruktur di desa-desa. Seperti apakah peran yang dilakukan Direktorat Sarpras? Apa saja yang telah dilakukan? Bagaimana rencana ke depan dalam mebangun sarpras perdesaan? Berikut petikan wawancara dengan Siswa Trihadi, Direktur Sarpras Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP.



37

LAPORAN UTAMA Apa saja yang telah dilakukan direktorat yang Anda pimpin pada 2015? Ada tujuh jenis sarana dan prasarana. Pertama, jalan antar desa. Kedua, dermaga. Ketiga, Jaringan Informasi Desa (JID). Keempat, KJA (Keramba Jaring Apung). Kelima, dryer atau alat pengering padi dan jagung untuk membantu para petani di kawasan perdesaan. Keenam, alat-alat kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu). Terakhir, alat peraga pendidikan untuk PAUD (pendidikan anak usia dini), SD (sekolah dasar), dan SMP (sekolah menengah pertama). Sudah ada evaluasi? Bagaimana hasilnya? Fokus kita menyelesaikan semua pekerjaan pada Desember (2015). Makanya, tugas monitoring dan evaluasi (monev) baru bisa kita laksanakan pada Januari – Februari. Tapi, Insya Allah semua berhasil. Pembangunan sarana-prasarana harus ada outcome-nya. Kalau output-nya itu kan isiknya. Outcome-nya berupa manfaat untuk masyarakat setelah ada sarana-prasarana itu. Itu biasanya butuh waktu agak lama. Minimal setahun, baru kelihatan manfaatnya. Setelah itu ada impact-nya. Impact-nya itu agak lama lagi. Misalnya, dengan adanya sarana-prasarana, perekonomian masyarakat meningkat. Itu harus beberapa tahun lagi. Sekarang kan baru tahun pertama. Karena waktunya yang sangat mepet…? Iya. Jadi, terutama panitia penerima, mereka harus ke lokasi. Pada saat pembangunan dan selesai pembangunan. Mereka yang mengecek. Yang tujuh komponen itu dimana saja? Untuk pembangunan dermaga itu ada lima kabupaten, yakni Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Gorontalo Utara, Toli-Toli, dan Buton. Pembangunan jalan ada di lima kabupaten juga. Fak Fak, Merauke, Maluku Tengah, Pandeglang, dan Pamekasan. Kalau yang lain-lain itu rata-rata di banyak banyak. Saya enggak hafal. JID ada di 16 kabupaten di wilayah I, II, III,

38


IV, dan V. KJA di 22 kabupaten. Dryer di 16 kabupaten. Alat peraga pendidikan di 19 kabupaten. Alkes (alat kesehatan) ada di 16 kabupaten. Total pagu anggarannya berapa? Kalau sama anggaran administrasi, termasuk peninjauan ke lapangan, itu mencapai Rp392 miliar. Komposisinya, 98% untuk bantuan isik, 2% untuk anggaran pendukungnya, manajemennya, termasuk perjalanan dan rapat, misalnya. Semua bantuan itu sudah terlaksana? Sudah. Ada yang masih 90% (hingga pekan ketiga Desember). Akhir kontrak 31 Desember (2015). Jadi, rata-rata sudah di atas 90%? Iya. 31 Desember diharapkan semua selesai. Kalau sampai tidak selesai, misalnya, terlambat satu minggu, kontraktornya kena denda. Sejauh ini tanggapan dari masyarakat penerima bantuan seperti apa? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Output-nya kan terlambat. Tanggapan masyarakat itu kalau dia sudah beroperasi kan? Nah itu, kemungkinan baru bisa tahu awal Januari. Yang Anda rasakan? Ini (pembangunan sarana-prasarana) kan usulan dari masyarakat. Jadi, otomatis mereka sangat membutuhkan sekali. Jadi, dasar penetapan jenis bantuan sarpras yang dibangun itu atas usulan masyarakat? Ya, dari usulan masyarakat lalu ke dinas. Misalnya dermaga. Dermaga itu kepala desanya yang mengusulkan bahwa di situ perlu dermaga. Kepala desa mengusulkan ke kepala dinas perhubungan. Kepala dinas perhubungan mengusulkan ke bupati. Bupati ke kita. Basisnya kelompok, desa, atau BUMDes bersama atau ..….? Tergantung infrastrukturnya. Kalau dermaga sama jalan kan dipakai umum. Basisnya desa, antardesa. Kalau kita kan kawasan perdesaan. Misalnya jalan, jalan

antardesa gitu. Dermaga juga yang bisa dipakai oleh beberapa desa. Kalau KJA dan Dryer? Dryer ini diharapkan dikasih di kecamatan. Jadi beberapa desa bisa mengakses itu. Karena produk itu (dryer) kapasitasnya 6 ton. KJA itu yang di pesisir pantai. Itu untuk kawasan pedesaan yang tipenya pesisir, minapolitan. Nah itu kita kasih bantu KJA atau keramba jaring apung. Penerimanya pemerintah kecamatan atau BUMDes bersama antardesa? BUMDes antardesa. Rencana ke depan seperti apa pengembangan sarpras yang akan dilakukan? Ke depan ini kita harus lebih fokus. Kalau pada 2015 -karena perencanaannya di 2014- dan kawasan perdesaan belum terbentuk. Di 2016 ini, sudah ada kawasan perdesaan. Jadi, ada 72 kabupaten yang sudah ada kawasan perdesaannya. Jumlahnya ada 103 kawasan perdesaan pada 72 kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, bantuan 2016 harus ditujukan ke 103 kawasan perdesaan itu. Ini yang dari Direktorat Sarpras saja kan? Iya dari kita. Kita fokus ke (kawasan) yang difasilitasi kita dulu. Ada lagi yang dari Bappenas dan instansi lain. Itu kan sendiri. Karena dana infrastruktur ini kan terbatas sekali. Kita maunya semua dikasih infrastruktur. Cuma karena keterbatasan, kita prioritas saja. Prioritas untuk yang difasilitasi kita dulu. Kalau dari sisi kegiatannya, ke depan, penekanan atau penguatannya bidang apa? Penguatannya, kalau dari usul daerah itu, aksesibilitas. Jadi, kita bangun jalan terutama, jalan desa, jalan poros desa, jalan antardesa di kabupaten-kabupaten terpencil. Kita fokusnya ke situ, yakni jalan desa, jembatan. Yang kedua, listrik. Ternyata kebutuhan listrik itu juga banyak usulan dari daerah. Banyak desa yang belum berlistrik. Pada 2016, kita fokus ke listrik

Tahun 2016 bisa lebih baik? Iya. Kalau awalnya bisa cepat, bisa kita. Sarana-prasarana kan mekanismenya lelang semua. Lelang pusat. Jadi, kalau Januari atau paling lama Februari bisa lelang, ya sudah cepat kita. Tahun lalu mulai lelang kapan? Kita baru beres pelantikan (struktur organisasi di Kementerian Desa PDTT) pada Juni. Selanjutnya, baru sekitar JuliAgustus kita adakan lelang. Jadi, pelaksanaan kegiatannya di lapangan baru mulai Oktober? Iya. Kalau membangun dermaga kan minimal empat bulan. Jadi itu yang harus didulukan. Kalau KJA, dryer itu bisa belakangan. Kalau dermaga itu pemasangan tiang pancangnya sendiri butuh waktu. Tidak bisa dipercepat karena harus dikeringkan dulu. Pada bulan Juni, kita pesan tiang pancang duluan. Agustus sudah kita mulai bangun dermaga. ditjEn PkP

Jalan PerdeSaan: Pembangunan jalan kawasan perdesaan tengah berlangsung di ruas wayau di kabupaten merauke, Papua. jalan ini akan menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terisolir.

juga. Kita fokus juga ke penyediaan irigasi untuk pertanian. Infrastruktur pertanian itu, yakni irigasi, benar-benar membantu masyarakat petani di kawasan perdesaan. Pada 2015, tidak ada kegiatan penyediaan listrik dan irigasi (oleh Direktorat Sarpras). Pengembangan listriknya arahnya kemana? Arahnya sesuai dengan kebijakan kementerian ini, yakni memanfaatkan energi baru terbarukan. Pokoknya jangan diesel karena emisinya tinggi. Jenis sumber listriknya tergantung potensi di lokasi. Bisa tenaga surya, angin, mikrohidro. Kalau secara umum memang PLTS (pembangkit listrik tenaga surya). Karena kita kan negara khatulistiwa. Jadi, semua (daerah) berlimpah energi mataharinya. Kapanpun, dimanapun bisa kita pasang PLTS. Atau bisa bioenergi ya? Iya, bioenergi, biogas. Biogas itu bisa

buat masak dan listrik. Bukan listrik sebenarnya, tapi untuk gas sama penerangan. Kayak lampu petromax itu. Dia (biogas) enggak jadi listrik, tapi bisa buat menerangi. Kalau ditransfer ke generator listrik bisa juga untuk keperluan lain seperti menghidupkan peralatan elektronik….. Iya. Cuma, kalau itu butuh sumber daya besar. Kalau biogas dari kotoran ternak, sapinya harus banyak. Atau dari sampah, volumenya harus banyak. Itu kemungkinan pada 2016 masih belum (dilaksanakan). Apa kendala yang dihadapi Direktorat Sarpras dalam mengadakan kegiatan pada 2015? Kendalanya, kita mulainya terlambat. Padahal, sarana prasarana butuh waktu pemasangan. Kita berpacu dengan waktu. Kalau kebutuhan, banyak sekali usulan dari daerah, tinggal kita prioritaskan saja mau yang mana.

Jaringan Informasi Desa itu bentuknya seperti apa? Jaringan Informasi Desa itu ada perangkat, ada towernya. Di suatu tempat ada shelter, tower, dan perangkat komunikasi. Kemudian setiap masyarakat ada anggotanya ada 50 orang dikasih HT dan chargernya. HT itu dipegang oleh masyarakat yang 50 itu. Masyarakat di papua, misalnya, bisa berhubungan dengan masyarakat di kawasan lain, seperti di Aceh. Itu pakai HT, tanpa bayar mahal. Dan dari segi waktu, HT itu bisa dipakai 24 jam. Kita hanya beli kartu saja untuk basic-nya. Untuk identiikasi nomor saja. Selain itu gratis. Enggak perlu isi pulsa lagi. Kerja sama dengan operator telepon seluler atau dengan siapa? Iya, kerja sama dengan unit lain. Karena ini kan untuk daerah terpencil. Jadi, mereka kasih fasilitas. Kita hanya melewati saja, loncat-loncat intinya. Jadi selama daerah itu ada GSM bisa. Karena kalau pakai HP kan mahal sekali. Biaya komunikasi beberapa menit saja sudah berapa.


39

LAPORAN UTAMA Sinergi KelemBagaan

MENGGAPAI RIBUAN PULAU DI RAKORNAS PKP

B

erat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa yang mengandung esensi gotong royong inilah yang turun temurun dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seberat atau sesulit apapun pekerjaan, jika dikeroyok bareng-bareng akan terlaksana dan terselesaikan. Itulah nilai kearifan bangsa Indonesia yang terbukti ampuh menyelesaikan suatu persoalan atau pekerjaan bersama. Itilah kerennya sinergi antarlini. Itu pula yang dipraktikkan jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) dalam salah satu gawean besar Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Perdesaan (Rakornas PKP) 2015 di Media Hotel & Tower, 13-16 Desember silam. “Itu sebetulnya acara besar untuk Ditjen PKP. Pada saat bersamaan Direktorat Ekonomi (Direktorat Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP) juga mempunyai acara besar dengan mengundang peserta yang hampir sama, yakni Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) provinsi dan kabupaten. Akhirnya kami sinergikan dalam satu forum,” Leroy Samy Uguy, Sekretaris Ditjen (Sesditjen) PKP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Samy menjelaskan sinergi sekaligus sebagai solusi mengatasi himpitan keterbatasan waktu dan anggaran. Menurut dia, pihaknya mengundang sekira 600an orang sebagai peserta Rakornas PKP 2015. Selain internal Ditjen PKP dan instansi terkait di tingkat Pusat, peserta yang hadir berasal dari kalangan pemimpin Bappeda dan BPMD provinsi maupun kabupaten, dan 183 camat yang daerahnya menjadi lokasi kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan masyarakat (PKKPM).

40


“Koordinasinya, kendalinya, sekretariat (Setditjen PKP) yang buat. Pada saat bersamaan Sekretariat PKKPM Direktorat Ekonomi melakukan kegiatan yang sama (rakornas) dan undangannya hampir sama. Jadilah kita tuangkan menjadi satu kegiatan. Judulnya Rakornas PKP, dengan subjudul Pengentasan Kemiskinan Melalui PKKPM.” Jadilah dua kegiatan besar itu digelar dalam satu panggung. Di panggung Rakornas itulah Ditjen PKP tampil “full team”. Ibarat sepakbola, Direktorat Jenderal yang dikomandoi Johozua Max Yoltuwu itu ingin tampil all out dengan menerapkan taktik total football. Semua lini digerakkan untuk menyukseskan acara tersebut. Dua unit tersebut, yakni Setditjen PKP dan Direktorat Ekonomi, sebagai kekuatan inti. Empat direktorat lain turut keroyokan menyokongnya. Layaknya taktik total football, para direktur saling bertukar posisi di forum rakornas yang ruangannya riuh dihadiri para peserta dari 200an instansi atau lembaga itu. Di suatu sesi, mereka tampil sebagai narasumber, di sesi lainnya para direktur itu tampil sebagai moderator atau

berbaur bersama audien sebagai peserta. Mereka adalah Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Muchlis, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Harlina Sulityorini, Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Tauik Madjid, Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas Razali AR. Samy sebagai “kapten” tim pun turut berganti-ganti posisi. Tidak berhenti sampai di situ. Rupanya, kegiatan Rakornas PKP itu juga sinkron dengan gawean yang lebih besar yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT, yakni Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (15/12/2015). Ditjen PKP pun “menyumbangkan” seratusan lebih camat peserta Rakornas PKP untuk mengikuti Rembug Nasional yang dihadiri ribuan utusan dari desa-desa di seluruh Tanah Air itu. Selain Menteri Desa Marwan Jafar beserta para pejabat Kemendesa PDTT selaku tuan rumah, acara tersebut antara lain juga dihadiri Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nachrowi dan para pejabat dari instansi terkait. Max pun memuji gotong royong, sinergi, dan kreativitas jajarannya dalam menggelar gawean besar itu. “Dengan bergotong royong atau bersinergi, sekali merengkuh dayung, ribuan pulau terlampaui.”


raKornaS KaWaSan PerdeSaan: sejumlah peserta rakornas dari beberapa daerah berfoto bersama pimpinan ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kemendesa Pdtt, di jakarta (15/12/2015).

teraPKan diSiPlin MULAI DARI HAL KECIL

S ekretariat memiliki posisi dan peran strategis bagi suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan suatu lembaga. Seperti halnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Setdijen PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Unit inilah yang mengonsolidasikan segenap sumber daya pendukung kegiatan yang dijalankan lima direktorat di lingkup Ditjen PKP, yakni Direktorat Perencanaan, Direktorat Ekonomi, Direktorat Sarana-Prasarana, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam, dan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas. Pada 2015, tugas dan tanggung jawab Setdijen PKP sangat krusial dalam mengelola dukungan sumber daya, termasuk personel, inansial, dan kebutuhan peralatan maupun perlengkapan kantor –termasuk berupa gedung, ruang, meja-kursi, computer, printer, hingga alat tulis. Maklum, Kemendesa PDDT di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru terbentuk pada menjelang akhir 2014. Dan, struktur lengkap organisasi Kementerian Desa PDTT baru terbentuk pada medio 2015. Para pegawainya berasal dari tiga kementerian, yang masing-masing tentu berbeda latar belakang dan kultur. Untuk mengetahui kiprah apa saja yang dilakukan Setdijen PKP Kemen-


41

LAPORAN UTAMA terian Desa PDTT, berikut kami sajikan petikan wawancara dengan Sekretaris Dirjen (Sesdirjen) PKP Leroy Samy Uguy yang dilakukan baru-baru ini. Apa yang telah dilakukan? Kita mulai dari konsolidasi, mengenal masing-masing unit (Ditjen PKP) supaya bisa berinteraksi antarsatu direktorat dengan direktorat lain. Sesditjen berfungsi seperti kepala staf, Dirjen itu panglimanya. Kita sebagai supporting staf dari unitunit yang ada di Direktorat Jenderal PKP. Kita juga mempunyai tugas mengkoordinasikan policy (kebijakan) anggaran maupun pelaksanaannya di masing-masing direktorat. Bisa dijelaskan lebih rinci? Ada empat bagian yang krusial di bawah tugas dan tanggung jawab sesditjen. Pertama, perencanaan program keditjenan, sinergi antarsatu direktorat dengan direktorat lain. Kedua, administrasi keuangan keditjenan. Ketiga terkait dengan kepegawaian. Keempat di bidang hukum dan advokasi, organisasi tatalaksana yang betul-betul masih harus dibangun. Sudah ada koordinasi dengan sekretariat jenderal tapi untuk internal kita sendiri masih harus dibuat bagian hukum. Bagaimana penanganan administrasi keuangan di lingkup Ditjen? Ini baru di-develop karena yang lalu kita masih menginduk pada Biro Keuangan di Sekjen (Kementerian Desa PDTT). Sepanjang 2015, kita mulai mengonsolidasikan. Mulai 2016, kita menangani sendiri. Terkait dengan keuangan dan pengelolaan anggaran, Sekretaris Ditjen yang juga sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran), mengelola PPK-PPK (pejabat pembuat komitmen). Meski secara struktural tidak, tapi secara fungsional PPKPPK kegiatan di direktorat-direktorat di bawah pembinaan atau pengendalian bagian keuangan Sesditjen. Bagaimana kita bersinergi, mengikuti prosedur -meskipun prosedurnya belum tertulis, belum ada peraturan menterinya, belum ada peraturan internal dirjennya. Bidang kepegawaian bagaimana?

42


“Sampai sekarang, proses-proses siapa dimana itu masih belum settle. Ada yang enggak punya SK tapi sudah bekerja di situ. Ada yang SK-nya belum keluar tapi sudah ditunjuk ke situ. Hal-hal seperti ini masih harus dikonsolidasikan bukan hanya di internal saja tetapi juga sekretariat jenderal.”

Kepegawaian juga menyangkut pembinaan sumber daya manusia. Kita masih banyak posisi rangkap, SK-nya terbit rangkap. Itu harus diberesin. Ada yang namanya ada, tapi orangnya enggak pernah ada. Pegawai kita bersumber dari berbagai unit instansi, dari Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD) dan juga Kementerian Nakertrans (Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Kita mengelola sekitar 120-an PNS (pegawai negeri sipil). Yang non-PNS mungkin dua kali lipat dari itu. Kita baru konsolidasi dan menyiapkan sistem untuk 2016 bisa mandiri di tingkat Ditjen. Konsolidasi seperti apa? Sepanjang 2015, banyak kegiatan yang harus disusun untuk penyiapan gaji pegawai, penyiapan carrier path pegawai, penyusunan SOP (standar operating procedure) berbagai aktivitas yang terkait dengan kepegawaian, bagaimana mengusulkan seseorang untuk mengikuti diklat, bagaimana memilih orang-orang yang boleh ikut pedidikan, misalnya. Itu kita belum ada.

Sampai sekarang, proses-proses siapa dimana itu masih belum settle. Ada yang enggak punya SK tapi sudah bekerja di situ. Ada yang SK-nya belum keluar tapi sudah ditunjuk ke situ. Hal-hal seperti ini masih harus dikonsolidasikan bukan hanya di internal saja tetapi juga sekretariat jenderal. Kendala yang dihadapi dalam proses konsolidasi? Kendala internalnya mungkin terkait dengan background, dia berasal dari mana. Sudah belasan atau puluhan tahun bekerja di situ polanya sudah seperti itu. Sementara dari tempat lain pola kerjanya mungkin berbeda sehingga terjadi benturan-benturan. Apalagi secara internal, kita belum pernah (menyelenggarakan kegiatan) bagaimana kita merasa bahwa kita ini bersama-sama, mengikat kita sebagai satu unit kantor yang harus saling mendukung dan bekerja sama. Kendala eksternal? Seringkali kita dapat staf pindahan yang sudah ditempatkan di posisi tertentu yang ternyata belum tentu cocok dengan background-nya. Itu harusnya ada streamlining. The right man on the right place. Kalau dia punya beckground tertentu, cocoknya pengelolaan keuangan, cocoknya menulis report, misalnya. Ada juga pejabat-pejabat yang karena dulunya punya jabatan struktural eselon IV atau III, di sini harus ada eselonnya juga. Itu kadangkala enggak pas dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Berarti ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pelaksanaan? Pegawai Ditjen PKP awalnya (ditempatkan) oleh Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal. Kita menerima 36-an yang harus ditempatkan di sini, didistribusikan di direktorat A, B, C, D, E. Ternyata, mereka masing-masing sudah mempunyai SK, dia ditempatkan di direktorat A, B, C, D, E. Padahal di direktorat A mungkin tidak membutuhkan. Dia dibutuhkan di direktorat C, misalnya. Ini kadangkala mismatch antara kebutuhan dan pelaksanaan. Kita hanya penerima.

Harus dikocok ulang? Tidak bisa serta merta kita kocok ulang. Harus ada izin dulu dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Di tahapan terakhir, Pak Dirjen (PKP Johozua Max Yoltuwu) sudah menyampaikan ke Pak Sekjen bahwa ada beberapa yang enggak pas. Kita usulkan, misalnya, dipindah ke tempat yang pas. Mudah-mudahan memasuki 2016 sudah pas. Orang-orangnya sesuai dengan kapasitasnya. Apa dasar penempatan pegawai itu oleh Biro Kepegawaian itu? Mungkin untuk mendistribusikan saja. Mungkin hanya dibagikan ke masing-masing direktorat, tapi enggak lihat kebutuhannya dimana. Ditjen PKP ini pasti butuh pegawai. Sampai sekarang pun masih banyak unit struktural yang tidak punya staf. Misalnya, sampai eselon IV, itu tidak ada stafnya yang PNS. Stafnya direkrut outsource. Meskipun staf itu memang bukan keharusan. Tetapi, sejauh ini kita masih kekurangan. Selain konsolidasi, kegiatan apalagi yang dilakukan Setdijen PKP? Kita (secara organiasi birokrasi) mulai (terbentuk) pertengahan tahun (2015). Kita berusaha melakukan kegiatan-kegiatan bersama, minimal dalam unit direktoratnya dulu. Karena untuk bikin acara besar satu Ditjen itu belum pernah. Rencananya, awal tahun (2016) akan dilaksanakan gathering agar saling mengenal sesama staf dalam satu unit Ditjen, semua direktorat, dan setdijen. Bagaimana mengonsolidasikan kegiatan-kegiatan direktorat agar sinergis, tidak tumpang tindih? Direktorat-direktorat acuannya sudah jelas. Ada keputusan Menteri dan Dirjen. Yang mungkin bentrok itu kegiatan direktorat A dan B yang mengundang orang-orang yang hampir sama. Itu bahkan mungkin bukan hanya di dalam satu ditjen melainkan juga ditjen-ditjen lain yang mengadakan kegiatan berbarengan waktunya. Itu enggak bisa dipungkiri, khususnya dalam dua bulan terakhir (2015). Tetapi kalau topik, saya kira yang ditangani masing-masing direktorat ber-

beda, tidak ada yang bentrok atau terjadi duplikasi. Ke depan, langkah-langkah apa yang dilakukan? Kita laksanakan rencana konsolidasi pada awal 2016. Tantangan yang kita hadapi berbeda. Anggaran kami makin kecil. Sesuai dengan arahan Pak Presiden ke para menteri untuk melaksanakan kegiatan yang jelas-jelas langsung dirasakan masyarakat banyak, khususnya masyarakat desa atau kawasan perdesaaan. Kegiatan yang tidak langsung dirasakan oleh rakyat diperkecil. Direktorat-direktorat teknis harus betul-betul fokus mengerjakan core bisnisnya. Fokus PKP pada 2016 tentu sarana prasarana, pengembangan sumber daya alam, dan ekonomi lokal. Kita harus fokus. Di bidang sarana prasarana, misalnya, harus bikin jalan penghubung atau irigasi di sekitar kawasan perdesaan. Bukan lagi kegiatan bimbingan, melainkan betul-betul kegiatan yang nyata langsung bisa dirasakan masyarakat. Dampaknya apa? Banyak kegiatan supporting, baik dari sesditjen, direktorat perencanaan, dan direktorat teknis lain

“Kita laksanakan rencana konsolidasi pada awal 2016. Tantangan yang kita hadapi berbeda. Anggaran kami makin kecil. Sesuai dengan arahan Pak Presiden ke para menteri untuk melaksanakan kegiatan yang jelas-jelas langsung dirasakan masyarakat banyak...”

yang dipangkas. Tapi, ada hal-hal krusial yang kita minta tetap diadakan. Misalnya, supporting staf yang kenyataannya Ditjen PKP ini masih sangat limited PNS-nya. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masih membutuhkan tenagatenaga lepas atau kontrak. Ini kita minta supaya jangan dipotong. Jadi, lebih fokus pada aspek hard infrastructure daripada soft infrastructure? Sebetulnya soft infastructure enggak bisa juga ditinggalkan. Tetap perlu. Cuma mungkin pendanaannya bisa lebih sophisticated. Artinya, bukan melulu bikin acara-acara bimbingan teknis itu harus dikontrakkan. Lebih banyak memberdayakan staf yang ada dulu. Sudah ada semacam SWOT (strenght, weakness, opportunity, threat) analysis? Mungkin secara resmi belum ada ya. Belum ada tim yang melaksanakan itu. Tapi secara diskusi-diskusi informal sudah terlontar. Saya dengar dari direkturdirektur, “ini harusnya enggak gini”. Dari staf juga sering diskusi dengan pimpinan. Ada kelemahan-kelemahan yang harus kita tangani. Yang krusial yang harus dilakukan di 2016 ini apa? Saya kira disiplin. Dan itu disiplin bisa dilihat dari contoh. Disiplin seperti apa? Dengan contoh-contoh yang kecil sajalah. Disiplin waktu. Undangan jam berapa, hadir jam berapa. Buang sampah di tempatnya. Bukan asal tempel-tempel saja. Lingkungan kotor. Kemudian, fasilitas-fasilitas bersama kita malas memeliharanya. Kalau kita malas, apalagi orang lain? Kita sendiri harus sadar. Misalnya tidak meninggalkan sisa makanan sesudah jam kantor. Kalau memang sudah tidak ada petugasnya, ya diri sendiri dong taruh di tempat sampah. Listrik, AC, misalnya, dimatikan kalau tidak lagi dipakai. Juga kalau berpapasan dengan orang, perlu senyumlah.


43

POTENSI


Sdm Bumdes: kepala badan Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gresik agus budiono menyampaikan paparannya dalam acara Peningkatan sumber daya manusia Pengelola bumdes bersama dalam rangka Pusat Pertumbuhan terpadu antar desa (PPtad) 2015 di surabaya, (28/12/2015).

agar Bumdes taK CePat layu Kesuksesan sebuah BUMDes tidak hanya terletak pada proses produksi, faktor sumber daya manusia juga amat menentukan.

44


J

angan bayangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perusahaan besar seperti yang dimiliki konglomerat di negeri ini. Jangan pula bayangkan manajemennya dipegang oleh kalangan berdasi yang acap kali keluar masuk perusahaan besar. Namun, bukan berarti BUMDes adalah perusahaan kacangan yang bisa dikelola semau hati. BUMDes tetaplah sebuah perusahaan yang dikelola dengan prinsipprinsip bisnis yang tidak ada bedanya

dengan BUMN atau perusahaan multinasional. Yang membedakannya hanyalah skala usahanya yang jauh lebih kecil. Itulah mengapa, meskipun kecil, BUMDes harus dikelola oleh sumber daya yang mumpuni dan mampu menangani usaha dengan baik. Setidaknya, ketika mereka menjalankan usaha, bekal yang cukup sudah berada di tangan mereka. Pemerintah, dalam hal ini, tidak mau jika BUMDes hanya tumbuh layaknya jamur di musim hujan yang lantas layu di musim kering. Itulah karenanya, belum lama ini, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT menggelar workshop untuk peningkatan sumber daya manusia pengelola BUMDes Bersama. Dalam acara bertajuk “Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Bumdes Bersama dalam rangka Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) tahun 2015 di Surabaya, akhir Desember 2015”, sejumlah pengurus BUMDes bersama berkumpul untuk mendapatkan pelatihan dari sejumlah profesional di dunia usaha. Acara yang sama juga digelar untuk pengelola BUMDes di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka mendapatkan kiat-kiat dari praktisi usaha maupun kalangan profesional yang berpengalaman membangun

bisnis dari nol. “Kami berharap para profesional di sektor bisnis bisa menularkan ilmunya kepada pengelola BUMDes dari desa yang umumnya faham mengenai proses produksi namun lemah dalam bidang manajemen usaha,” ujar Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu saat memberikan sambutan. Menurut Max, dalam rangka mewujudkan pembentukan BUMDes di berbagai desa, pemerintah telah memberikan dukungan dana penyiapan sarana serta prasarana. Namun, hanya bermodalkan dukungan itu saja tidak akan cukup, sebab kunci keberhasilannya tetap berada di tangan pengelolanya. “Karena itulah, para pengelola BUMDes harus dibekali dengan kemampuan yang memadai agar usaha yang mereka jalankan bisa berhasil dan menular ke desa-desa lainnya,” tutur Max. Dengan cara itulah, akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa di berbagai kawasan perdesaan. Jika kondisi itu sudah tercipta, maka secara otomatis akan tumbuh BUMDes-BUMDes baru yang akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan di perdesaan.

aneka usaHa BUMDes bisa didirikan untuk mengelola aneka jenis usaha. Menurut Ketua

“Kami berharap para profesional di sektor bisnis bisa menularkan ilmunya kepada pengelola BUMDes dari desa yang umumnya faham mengenai proses produksi namun lemah dalam bidang manajemen usaha.” Johozua max yoltuwu dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kementerian desa Pdtt


antuSiaS BerlatiH: Para pengurus bumdes di kabupaten garut, jawa barat antusias mengikuti acara Pelatihan sumber daya manusia dalam rangka Pusat Pertumbuhan terpadu antar desa (PPtad) kabupaten garut.


45

POTENSI ContoH model uSaHa Bumdes SeCara terPadu

gudang SaProdi

JaSa tranSPortaSi

3

ProSeS ProduKSi 2

BiBit

1

PengolaHan HaSil Panen

JaSa tranSPortaSi

JaSa tranSPortaSi

gudang HaSil Panen

Sarana ProduKSi JaSa tranSPortaSi

PemBuatan PuPuK organiK

JaSa tranSPortaSi

JaSa tranSPortaSi

BaHan organiK

46


2

5

Petani

ProSeS ProduKSi 1

KonSumen

Umum Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia Kartib Bayu, jenis usaha itu antara lain, usaha jasa yang meliputi lembaga keuangan mikro, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis. Ada pula yang bergerak di bidang penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa. Sektor lainnya yang bisa digeluti adalah penyediaan input, pembinaan, dan penanganan pascaproduksi hasil pertanian meliputi tanaman pangan dan hias, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis. Usaha kerajinan juga bisa menjadi sektor usaha andalan BUMDes seperti kerajinan rakyat, pasar desa wisata, pengelolaan air minum, dan lain-lain. Sebelum membentuk BUMDes, perlu diperhatikan dulu sejumlah hal. Antara

4

PemaSaran

lain, adanya kebutuhan masyarakat, sumber daya, dan adanya unit usaha masyarakat. Dalam hal kebutuhan masyarakat, perlu diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok. Sedangkan untuk sumber daya, harus diketahui apa saja sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama yang menjadi kekayaan desa. Begitupun dengan sumber daya manusianya, harus diketahui siapa yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian desa. Perlu juga diketahui apakah sudah ada unit usaha yang menjadi kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. “Unit-unit usaha seperti inilah yang an-

ContoH model meKaniSme PenumBuHKemBangan WirauSaHa Kas terpadu toserba

fee toserba Cicilan dK

Pembayaran

tim KerJa Sinergi Program

Program Kementrian Ketenagakerjaan

lapak toserba

toserba bina lingkungan (gerobak)

Penjualan Produk

Bumdes cicilan dana kemitraan

bayar Produk lSm, Pt (aPWi)

Penganggur umK Bid. Produksi

dana kemitraan Pelatihan Konsultasi Pendampingan mentoring inkubasi

Program Kementrian, dinas dan Kop. uKm

tara lain bisa dikembangkan menjadi BUMDes,” kata Kartib.

aWali dengan perencanaan Satu hal yang penting yang patut diperhatikan saat mendirikan BUMDes adalah menetapkan rencana yang matang. Menurut Kartib, perencanaan menjadi amat penting karena kegagalan dalam tahap ini bisa mengacaukan tahapan selanjutnya. “Kegagalan pelaku usaha di tahun pertama umumnya karena ketidakmampuan membuat perencanaan bisnis yang matang, akhirnya kolaps,” ungkap Kartib. Dengan perencanaan usaha, pelaku usaha bisa mengantisipasi faktor ekstrinsik dan intrinsik yang berpengaruh pada jalannya usaha, merancang prospek

CSr Bumn/ Perbankan

usaha, serta permodalan. Kedudukan perencanaan usaha sangat penting karena risiko dan cara untuk mengantisipasi akan terukur dengan jelas. “Perencanaan bisnis sebenarnya sederhana saja. Semua harus berawal dari pasar, kemudian dihitung berapa kapasitas pasar untuk memasuki pasar tersebut, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, dan berapa biayanya,” tegas Kartib. Tentu saja, perencanaan bisnis bukan faktor penentu yang utama, melainkan hanya salah satu dari sekian banyak faktor. Namun, keberadaannya paling tidak bisa memperkecil potensi kegagalan. Itulah juga mengapa mengapa Kemendesa PDTT merasa perlu menyelenggarakan workshop dan bimbingan teknis seputar pendirian BUMDes.


47

POTENSI

SuntiKan untuK BangKit Dukungan pemerintah terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya penyaluran bantuan. ayo kE dEsa/tj sukaryana

S 48


udah menjadi persoalan klasik di manapun bahwa pengusaha kecil di perdesaan seringkali tertatihtatih ketika hendak mengembangkan usaha mereka. Entah itu terbentur masalah permodalan yang minim, maupun sarana dan prasarana usaha yang terbatas. Dengan aneka keterbatasan, usaha kecil atau para pebisnis pemula tak mampu tumbuh lebih pesat. Bisnis mereka hanya begitu-begitu saja, berkembang tidak, mundur pun tidak. Padahal sesungguhnya, potensi yang mereka miliki sangatlah besar. Itulah sebabnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merasa terpanggil untuk turut membantu. Apalagi, pemerintah menginginkan tumbuhnya BUMdesBUMdes di berbagai desa. Belum lama ini, Kementerian Desa PDTT melalui Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan bantuan untuk sejumlah BUMDes Bersama

infraStruKtur BumdeS: dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu (ketiga dari kiri) bersama kepala badan Pemberdayaan masyarakat Pemerintahan desa (bPmPd) kabupaten garut, teddi iskandar (kiri) meninjau pembangunan gedung dan sarana usaha bumdes bersama trimitra abadi di kecamatan bayongbong, kabupaten garut.

di sejumlah kabupaten. Pemberian bantuan ini dilakukan secara selektif sehingga sampai saat ini baru empat BUMDes yang mendapat dana langsung dari anggaran 2015. Yakni, satu BUMDes Bersama di Kabupaten Gersik Jawa Timur, dua di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan satu di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Khusus di Kabupaten Garut Jawa Barat, BUMDes Bersama yang mendapat bantuan adalah BUMDes Trimitra Abadi, yakni BUMDes yang terdiri dari tiga usaha di tiga desa di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Yakni, BUMDes di Desa Hegarmanah, Desa Ciela, dan Desa Karyajaya. Bantuan yang


trimitra aBadi: Pengurus bumdes bersama trimitra abadi berfoto bersama dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu (tengah) di sela-sela pelatihan bagi pengurus bumdes di kabupaten garut, jawa barat.

mereka terima senilai Rp3,4 miliar untuk pengadaan infrastruktur dan pengembangan usaha. BUMDes tersebut bergerak di bidang pengolahan kopi, kerajinan kulit, dan akar wangi. “Tiga BUMDes itu disatukan menjadi BUMDes Bersama dan kami bantu karena potensi usaha mereka sangat bagus. Kopi misalnya, jika dikembangkan lebih luas bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dari warga desa dan permintaan pasar juga bisa dipenuhi. Selama, ini pengolahan kopi di sana sulit berkembang karena ketiadaan modal dan prasarana pendukung,” ujar Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu. Begitupun dengan kerajinan kulit dan akar wangi. Menurut Max, kerajinan dari kulit kambing dan sapi tidak bisa memenuhi permintaan pasar di berbagai kota karena ketiadaan modal, padahal produk mereka berkualitas bagus, bahkan layak ekspor. Akar wangi pun demikian, berbagai kerajinan dari tumbuhan

ini tidak bisa menembus pasar besar karena tidak tersedia prasarana pendukung seperti outlet atau ruang pamer produk.

ekOnOMi terangkat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Teddi Iskandar merasa bangga BUMDes yang ada di Kabupaten Garut bisa mendapatkan bantuan langsung dari pemerinta pusat. Sebab, pemberian bantuan semacam itu sangat selektif. “Ini membuktikan bahwa potensi di perdesaan di Kabupaten Garut sangat besar dan layak dikembangkan lebih besar lagi,” ujarnya. Teddi berharap, masyarakat dapat ikut mensukseskan program bantuan pusat yang sudah ditempuh dengan proses yang cukup lama. Sebab, bantuan itu memang diperuntukan bagi pemberdayaan warga desa. “Kami yakin, perekonomian di desa-desa di Kecamatan Bayongbong akan cepat terangkat dengan kehadiran BUMDes ini. Se-

tidaknya, BUMDes Bersama Trimitra Abadi ini bisa menjadi motornya,” tegas Teddi. Dengan bantuan ini, masyarakat dapat menerima manfaat langsung. Di antaranya, lahan usaha, kantor operasional hingga untuk mesin pembuatan dan sarana pemasaran, termasuk ekspor. “Dengan bantuan ini, sekarang warga desa lebih giat lagi berproduksi dan barang yang dipasarkan akan semakin cepat diserap pasar. Ini berarti pendapatan warga desa akan meningkat,” ujar Direktur BUMDes Bersama Trimitra Abadi, Mega Purnama Agustin. Kopi olahan yang ditangani BUMDes Bersama Trimitra Abadi saat ini sudah dipasarkan ke berbagai kota, bahkan pasar luar negeri. Antara lain dengan merek Kopi Mahkota. Kopi ini dihasilkan dari perkebunan rakyat yang berada di perdesaan di kaki Gunung Cikuray. Begitupun dengan produk kerajinan kulit seperti sepatu, jaket, dompet, dan lain-lain kini tengah bersiap memasuki pasar ekspor yang sebelumnya sulit terbuka lebar karena kurangnya sarana pendukung dan minimnya permodalan. Kerajinan akar wangi pun demikian, barang-barang seperti minyak wangi, sajadah, taplak meja, tudung saji, sarung bantal, aneka rak bambu, dan lain-lain bisa diproduksi lebih banyak lagi dan lebih bervariasi. Dengan bantuan tersebut, kini semuanya sudah terbuka bagi warga desa di Kecamatan Bayongbong, Garut. Peluang yang di depan mata hanya tinggal menanti saatnya untuk diraih. Warga desa pun bisa tersenyum lebar, karena bagi mereka, bukan hanya gerbang yang sudah terbuka lebar, tetapi era baru bisnis di perdesaan sudah dimulai.

ProduK-ProduK Bumdes

kerajinan kulit

kerajinan akar wangi

kopi


49

INSPIRASI

BiSniS meroKet BerSama PuyuH ayo kE dEsa/tj sukaryana

50


Terbuka peluang bagi BUMDes untuk menjalankan aneka usaha dengan keuntungan yang besar. Salah satunya adalah ternak burung puyuh, seperti yang dijalani Slamet Wuryadi.

tularKan KeBerHaSilan: Pengusaha puyuh slamet wuryadi menyampaikan kiatnya mendirikan usaha peternakan puyuh yang bisa diadopsi oleh banyak bumdes di indonesia. tanpa modal besar, usaha ini bisa dibangun hingga menjadi perusahaan besar.

P engalaman Slamet Wuryadi dari Sukabumi, Jawa Barat patut dijadikan inspirasi bagi masyarakat desa untuk terjun ke dunia usaha. Dengan bermodal seadanya, ia merintis usaha hingga mampu mendirikan perusahaan besar yang merajai pasar produk burung puyuh. Pada sebuah kesempatan yang digelar Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT Di Surabaya, beberapa waktu lalu, Slamet bercerita tentang usahanya merintis peternakan burung puyuh. “Saya mengawali bisnis ini dengan modal baju empat, celana empat dan uang Rp175 ribu pada 1992,” ujar Slamet berapi-api menularkan keberhasilannya kepada para peserta acara Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola BUMDes Bersama Dalam Rangka Pertumbuhan terpadu Antar Desa (PPTAD). Ia hanya bermodalkan keyakinan setelah melihat potensi pasar yang amat terbuka. Slamet merasa amat yakin upayanya akan cepat berbuah. Dan memang, hanya dalam tempo tujuh bulan, ternaknya sudah menghasilkan keuntungan berlipat. Hasil keuntungannya itu ia kembangkan terus hingga kemudian peternakan yang ia bangun berkembang pesat. Dari situlah kemudian Slamet mendirikan CV Slamet Quail Farm pada 2002 yang kini asetnya telah mencapai Rp4 miliar, dengan ribuan ekor puyuh. Perusahaan ini bergerak di bidang budidaya puyuh antara lain breeder (perbibitan) GPS grand parents stok, PS parent stok, dan FS final stok, penjualan sapronak, telur konsumsi, telur tetas,

pakan, obat obatan, vitamin & vaksin, konsultan serta pelatihan wirausaha puyuh, termasuk membina Santri Mandiri. “Beternak puyuh itu sangat mudah, hanya perlu waktu 45 menit setiap hari. Ini cocok dikembangkan di perdesaan, terutama oleh BUMDes karena skalanya bisa lebih besar,” tutur Slamet yang kini juga menjabat ketua Asosiasi Puyuh Indonesia. Perusahaan yang ia dirikan juga telah berekspansi ke berbagai daerah melalui cabang dan mitra. Antara lain di Bogor, Bandung, Karawang, Subang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Purwokerto, Demak, Pati, Jepara, Jember, Lombok, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Lampung, Pekanbaru. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Slamet juga dikenal sebagai pakar di bidang puyuh dan telah menulis sejumlah buku mengenai seluk beluk peternakan puyuh. Karena keahliannya itu, ia juga kerap diminta menularkan ilmunya ke berbagai negara. Bahkan sebuah perguruan tinggi di Belanda menawarinya mengajar di sana tentang puyuh. Slamet mengenyam pendidikan formal di Institut Pertanian Bogor (IPB) hingga tingkat master. “Sekolah pun bahkan hingga S2 semuanya dibiayai dari hasil beternak puyuh. Dari puyuh pula saya kerap dipanggil profesor puyuh,” ungkap Slamet.

Hasil MaksiMal Slamet menuturkan, puyuh sangat cocok untuk dikembangkan sebagai peternakan terintegrasi. Sebab, produk yang


51

INSPIRASI

cVsqf.blogsPot.co.id

BanyaK manfaat: kandang puyuh tertata rapi di peternakan yang dikelola oleh cV slamet quail farm di sukabumi, jawa barat. hampir semua bagian puyuh bisa menghasikan uang, termasuk kotorannya sekalipun.

dihasilkannya sangat banyak dengan produk turunan yang bervariasi. Mulai dari daging, telur, bahkan hingga kotoran bisa menghasilkan uang. Telurnya pun bisa diolah menjadi aneka penganan, mulai dari baso puyuh, telu asin puyuh, dan lain-lain Sebagai contoh dengan modal awal Rp15,3 juta, bisa dibangun peternakan di atas lahan 2x10 meter dengan jumlah burung puyuh sebanyak 1.000 ekor. Modal itu cukup untuk membangun lima kandang dan membeli persediaan pakan untuk satu bulan. Dari jumlah itu, puyuh akan berproduksi dan jika diasumsikan produktivitasnya mencapai 75%-80%, maka setiap hari akan dihasilkan keuntungan Rp99.000 atau Rp3 juta per bulan. Belum lagi jika produknya diolah menjadi produk turunan seperti telur asin atau dagingnya dipotong yang keuntungannya bisa mencapai 4 kali lipat.

52


“Kalaupun ada gangguan, relatif mudah diselesaikan misalnya ada yang terkena penyakit seperti tetelo dan pilek. Semakin banyak jumlah burungnya, semakin banyak pula keuntungannya,” tegas Slamet.

pasar terBuka Harga produk puyuh di pasaran menurut Slamet terbilang stabil dan jarang terjadi penurunan. Yang sering terjadi justru sebaliknya, harga terus menerus naik. “Ini terjadi karena permintaan pasar selalu tinggi dan tidak pernah terpenuhi. Sehingga berapapun produk yang dihasilkan selalu bisa diserap pasar.” Saat ini, peternakan yang dikelola Slamet mamasok permintaan telur dari berbagai daerah dan itu tidak pernah terpenuhi semuanya. Sebagai gambaran permintaan di Jabodetabek memerlukan pasokan 11 juta butir perminggu dan baru bisa dipasok sekitar 3,5 juta butir

Keunggulan WirauSaHa PuyuH

per minggunya. Berarti masih diperlukan 7,5 juta butir per minggu. Itu hanya pasar lokal yang kecil, belum jika permintaan dari luar negeri yang juga belum dipenuhi. Sebab, saat ini permintaan puyuh dari pasar dunia mulai berdatangan seiring terungkapnya manfaat yang banyak dari puyuh. Masyarakat mulai terbuka wawasannya bahwa puyuh memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Dulu ada anggapan bahwa puyuh memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Padahal dari hasil penelitian puyuh memiliki kandungan kolesterol 500mg/100gr bukan 844mg/100 kg seperi pemberitaan sebelumnya. Kandungan kolesterolnya terbagi atas HDL (Kkolesterol baik) dan LDL (kolesterol jahat). Pada daging puyuh mengandung protein tinggi yaitu sebesar 22,3%. Terbukanya wawasan mengenai puyuh ditambah semakin banyaknya variasi yang bisa dihasilkan dari puyuh, masyarakat mulai tertarik mengembangkannya tidak hanya sebagai makanan komplementer, tetapi menjadi makanan utama. Bahkan telah muncul warung-warug yang khusus menyajikan makanan berbasis puyuh. Misalnya, goreng daging puyuh, bakso puyuh, dan lain-lain. Dari pengalaman seperti itulah Slamet teramat yakin peternakan puyuh ini bisa dikembangkan di kawasan perdesaan di Indonesia. Perdesaan akan semakin semarak dengan aneka jenis usaha berbasiskan puyuh.

•

telur puyuh belum pernah di jual di bawah modal.

•

Peluang mendapakan gaji harian.

•

Pasokan dan permintaan produk puyuh tidak pernah seimbang dan permintaan selalu lebih banyak sehingga pasar tetap terbuka.

•

sistem penjualan telur maupun daging puyuh selalu dengan pembayaran tunai.

•

belum banyak konglomerasi yang terjun ke peternakan puyuh sehingga peluang bagi wirausaha sangat terbuka.

•

Produk “4 in 1” yaitu selain dimanfaatkan untuk telur dan dagingnya, kotorannya masih memiliki crude Protein yang tinggi yaitu 28% (analisis laboratorium iPb) sehingga bisa dipakai sebagai alternatif untuk pakan ikan dan pupuk organik serta biogas.

•

waktu panen tidak harus menunggu lama/cepat panen (42 hari sudah menghasilkan telur).

analiSa uSaHa Budidaya PuyuH Petelur SKala rumaH tangga (per 1.000 ekor) aSumSi 1. 2.

luas lahan yang diperlukan (panjang x lebar) = 2 x 10 meter waktu atau lamanya Pekerjaan perhari = 30 hingga 60 menit

Permodalan/Biaya inVeStaSi 1. 2. 3.

sangkar Produksi diperlukan 5 unit harga @ rp 600.000 = rp 3.000.000 (harga loco sukabumi) Puyuh betina (siap bertelur) umur 30 hari @ rp 9.000 = rp 9.000.000 (harga loco sukabumi) Pakan Puyuh Petelur. dicadangkan selama 30 hari x 20 kg/hari x rp 5.600 = rp 3.360.000 jumlah = rp 15.360.000

Biaya PerHari 1. 2.

Pakan harian (22 kg X rp 5.600) = rp 123.200 biaya lain +/- 20% = rp 12.300

PendaPatan dengan rata rata ProduKSi 75%-80% Per Hari telur harian sebanyak +/- 775 butir/hari x rp 280 (info harga januari 2014) = rp. 217.000 PendaPatan–Biaya = rp 217.000 - rp 135.500 = rp 81.500 - rp12.300 = rp 69.200 per hari = rp 2.076.000 per bulan BeP (titiK BaliK modal) = rp 15.360.000 : rp. 69.200 = 221 hari atau 7,4 bulan (saat ini Puyuh mampu dipelihara hingga 18 bulan sudah tercapai break Event Point (titik balik modal)) SetelaH 18 Bulan kematian (total angka mortalitasnya = 25% adalah susut 250 ekor) sEhingga akan diPErolEh (sisa Puyuh afkir) = 750 Ekor x rp 3.500 = rp 2.625.000 reSume = rp 15.360.000 – rp 2.625.000 = rp 12.735.000 (modal / nilai investasi sebenarnya untuk 1000 ekor Puyuh)


53

REFORMASI BIROKRASI


Paradigma Baru: menteri desa Pdtt marwan jafar menyampaikan pidato mengenai pentingnya revolusi mental dalam deklarasi Penguatan reformasi birokrasi di halaman kantor kemendesa Pdtt, kalibata, jakarta (6/1/2016). Paradigma baru harus diciptakan di lingkungan kemendesa Pdtt.

Semangat Baru DI KEMENTERIAN DESA Membangun desa tak cukup hanya berbekal semangat dan niat. Diperlukan revolusi mental di jajaran aparat yang menanganinya.

54


P

uluhan burung merpati melesat lalu terbang mengitari kantor Kemendesa PDTT setelah dilepaskan di atas sebuah panggung kecil. Balon warna warni juga mengudara, turut menghiasi halaman kantor yang disesaki jajaran staf dan pimpinan Kemendesa PDTT. Perhelatan kecil di pagi itu, di awal Januari 2016 menandai sebuah momen

penting bagi jajaran Kemendesa PDTT. Inilah momen dimana seluruh jajaran di lingkungan kementerian itu meneriakkan tekad untuk mewujudkan revolusi mental sebagaimana didengungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Merpati yang dilepas merupakan simbol bahwa revolusi mental itu harus bergerak cepat, melesat menuju era baru pencapaian kinerja yang memuaskan. Untuk menandai tekad itulah, jajaran Kemendesa PDTT menggelar ikrar bersama dalam acara deklarasi Penguatan Reformasi Birokrasi bertema Ayo Kerja! Kerja Keras, Kerja Cerdas. Dalam imbauannya, Menteri Desa Pembangunan Kawasan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan bahwa paradigam baru harus diciptakan di lingkungan Kemendesa PDTT. Yakni, paradigma untuk membangun semangat kerja, menjaga kekompakan dan kedisiplinan serta menjujung tinggi profesionalisme. Tentu saja, deklarasi penguatan reformasi birokrasi bukan hanya menjadi slogan kosong yang tidak ada tindak lanjutnya. Tetapi harus menjadi landasan dan menjadi perwujudan komitmen dalam melaksanakan dan mengemban tugas sebagai abdi negara, sebagai aparatur sipil negara yang baik. “Mari kita jaga kedisiplinan dan kekompakan, jaga etika dan sopan san-

tun. Jadilah aparat sipil yang berkualitas, bahwa kita ini adalah orang yang tepat dan mampu menjalankan tugas dalam segala situasi,” tegas Marwan. Marwan menegaskan, sudah saatnya para birokrat di kementerian yang dia pimpin menerapkan budaya malu jika terlambat, bolos, sering izin dan tidak mencapai target yang ditentukan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tahun 2016 harus menjadi tahun kerja maksimal. “Salah satu langkah paling sederhana untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan melakukan revolusi mental untuk membenahi kinerja. Diawali dari diri kita masing-masing sehingga nantinya akan memancar di lingkungan dengan hasil kerja yang maksimal,” tutur Marwan.

gOOd gOvernance Berbagai program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi akan berjalan lancar jika didukung kinerja tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, Menteri Marwan sudah dari sejak awal kepemimpinannya mencanangkan penguatan reformasi birokrasi. “Acara ini sudah kami rencanakan jauh hari sebelum libur Natal dan Tahun baru. Jadi tidak ada kaitannya dengan penilaian akuntabilitas yang dilakukan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya. Penguatan reformasi birokrasi merupakan upaya nyata untuk mewujudkan pemerintahan bersih, dengan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas, dan akuntabilitas kinerja organisasi yang baik. Hakikat reformasi birokrasi adalah pembenahan sumberdaya manusia, dan itu unsur intinya adalah perubahan budaya kerja dan pola pikir SDM-nya ke arah lebih baik dan inovatif. “Kita sudah menjadi satu keluarga besar di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ayo bekerja dengan semangat dan jangan loyo, karena desa-desa belum sejahtera dan negara kita belum berjaya.” Itulah mengapa, Marwan juga mengajak semua pihak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghambat kinerja. Diganti dengan kebiasaan baru yang lebih disiplin, lebih terarah, terencana, dan berorientasi pada hasil dan pelayanan maksimal bagi masyarakat. “Mulai tahun 2016 dan seterusnya ini kita harus benahi bersama sama agar kinerja kita semakin meningkat. Kendala harus kita hadapi bersama, peluang dan tantangan harus kita raih bersama demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

reVoluSi mental: jajaran ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt juga tak mau ketinggalan untuk mewujudkan revolusi mental. mereka bertekad mengemban tugas sebagai abdi negara dan aparatur sipil negara yang baik. darmawan christyanto


55

PERATURAN

memBaCa Peluang dan tantangan dari SetaHun imPlementaSi uu deSa

P

ada Jumat, 15 Januari 2016 yang baru berlalu, genap dua tahun sudah Undang-undang No.6/2014 tentang Desa diberlakukan. Pada tanggal tersebut dua tahun silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pengundangan dan pemberlakuan UU yang memuat 122 pasal dalam 16 bab itu. Namun, implementasi UU Desa secara efektif baru berjalan setahun belakangan ini, yang ditandai dengan terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK). Sepekan setelah pelantikan JokowiJK di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Pada 27 Oktober 2014 itu juga, Presiden melantik 34 menteri anggota Kabinet Kerja, termasuk Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Dan, Kementerian Desa PDTT baru efektif berjalan setelah punya susunan “kabinet” lengkap di tingkat eselon I dan eselon=eselon di bawahnya pada Juni 2015. Pada saat itu, seluruh struktur sudah terisi lengkap mulai dari sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala badan, direktur-direktur, kepala subdirektorat (kasubdit) hingga kepala seksi (kasi). Jika diukur dari situ, implementasi UU Desa secara efektif bahkan belum genap setahun. Meski begitu, pelayanan masyarakat desa oleh Kementerian Desa PDTT harus berjalan sebagai pelaksanaan mandat utama mewujudkan Nawa Cita (tujuh program prioritas) Jokowi-JK, terutama Cita Ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

56


Karena itu, semuanya serba dikebut agar UU Desa dapat segera terimplementasi seseusai dengan tujuan yang digariskan, yakni pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat peningkatan kesejahteraan umum dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Tidak kurang dari empat peraturan pemerintah (PP) dan enam peraturan menteri desa (permendesa) diterbitkan sebagai turunan atau aturan pelaksana UU Desa. (Lihat: Produk Hukum Turunan UU Desa). “Berlakunya UU Desa memberi harapan dan peluang bagi desa untuk membangun dan menata wilayah dan masyarakatnya secara mandiri,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Marwan di depan ribuan kepala desa dan camat yang menghadiri acara Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada medio Desember 2015. Dia mengingatkan tujuan pembangunan desa yang tertuang dalam UU Desa, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pem-

“Berlakunya UU Desa memberi harapan dan peluang bagi desa untuk membangun dan menata wilayah dan masyarakatnya secara mandiri.”

bangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Intisari UU Desa adalah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan yang ditandai adanya kewenangan Desa mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri. Undang-Undang Desa juga secara tegas membedakan konsep ‘Desa Membangun’ yang merupakan kewenangan desa, dengan konsep ‘Membangun Desa’ yang merupakan kewenangan pemerintah supradesa. Desa diletakkan sebagai pusat pembangunan, bukan sebatas lokus keberadaan sumber daya (ekonomi) yang dengan mudah dimanfaatkan oleh wilayah lain (kota) untuk beragam kepentingan,” kata Menteri Marwan.

langkaH taktis-strategis Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa PDTT Anwar Sanusi mengakui tahun pertama implementasi efektif UU Desa itu merupakan fase krusial untuk memastikan diletakkannya fondasi yang kokoh atas kebijakan strategis jangka menengah dan jangka panjang. “Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT juga harus bekerja keras dan bekerja cerdas dalam rangka memenuhi pencapaian target jangka pendek sebagaimana telah ditetapkan sebagai quick win 2015,” ujar Anwar dalam laporan Satu Tahun Pelaksanaan Undang-undang Desa yang disampaikan di acara Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia di JI Expo Kemayoran,Jakarta Pusat, 15 Desember 2015. Dia memaparkan sejumlah langkah taktis dan strategis yang ditempuh Ke-

ProduK HuKum turunan uu deSa Peraturan PemerintaH (PP) • PP no. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana uu no. 6/2014 tentang desa. • PP no. 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari aPbn. • no. 47/2015 tentang Perubahan atas PP no. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana uu no. 6/2014 tentang desa. • no. 22/2015 tentang Perubahan atas PP no. 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari aPbn. Peraturan PreSiden (PerPreS) • no.12/2015 tentang kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Peraturan menteri deSa, PemBangunan daeraH tertinggal, dan tranSmigraSi (PermendeSa): • Permendesa no. 1/2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. • Permendesa no. 2/2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan musyawarah desa. • Permendesa no. 3/2015 tentang Pendampingan desa. • Permendesa no. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa. • Permendesa no. 5/2015 tentang Penetapan Priositas Penggunaan dana desa tahun 2015. • Permendesa no. 6/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

menterian Desa PDTT dalam mengimplementasikan UU Desa pada 2015, periode yang dia sebut sebagai masa transisi. Pertama, penetapan kebijakan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Desa PDTT 20152019 dalam rangka memperkuat arah prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, revitalisasi pengaturan dana desa yang bersumber dari APBN secara adil dan proporsional. Program revitalisasi ini ditempuh dengan melakukan beberapa langkah, meliputi: (1) Memfasilitasi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menjadi PP No. 22/2015 tentang perubahan atas PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; (2) Menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendesa) No. 5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa; (3) Mengeluarkan Surat Keputusan No. 49/2015 Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Ketiga, penetapan mekanisme sekaligus merintis pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini ditempuh antara lain dengan menerbitkan Permendesa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Penerbitan payung hukum di tingkat Kementerian itu ditindaklanjuti dengan kegiatan fasilitasi pembentukan BUMDes di 33 provinsi di luar DKI Jakarta. Keempat, peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai acuan utama penetapan prioritas sasaran strategis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peluncuran IDM yang pada 19 Oktober 2015 itu bertujuan mempermudah seluruh pemangku kepentingan desa untuk turut ambil bagian dalam percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lokasi sasarannya ialah 15.000 desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kelima, peluncuran Program Bekerja Mengabdi Desa melalui tiga pilar Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD), Lumbung Ekonomi Desa (LED), dan Lingkar Buda-

ya Desa (LBD). Kementerian Desa PDTT juga telah menetapkan tiga program unggulan yaitu JKWD, LED, dan LBD. Program unggulan tersebut dijadikan acuan utama dalam merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas setiap tahun. Program unggulan itulah yang diharapkan akan menghasilkan dampak terukur bagi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa. Keenam, pelaksanaan dukungan percepatan penyediaan sarana dan prasarana desa, khususnya di bidang permukiman desa, penunjang ekonomi desa, transportasi desa, elektriikasi desa, dan telekomunikasi desa. Ketujuh, pengembangan strategi inklusi pembangunan desa melalui percepatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan desa sebagai bentuk keberpihakan dan penghargaan kepada kelompok minoritas. Kedelapan, mengawal secara penuh penggunaan dana desa melalui penyediaan tenaga pendamping desa. Sejak pertengahan 2015, telah dilaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penempatan pendamping di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kesembilan, memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, dan komunitas internasional, dalam mempercepat implementasi UU Desa secara berkualitas. Kolaborasi dilakukan antara lain dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) para pemangku kepentingan desa tersebut. Selain itu, Kemendesa PDTT menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemangku Kepentingan Desa pada 2-3 Desember 2015. Rakernas tersebut menghasilkan Sembilan Konsensus Nasional yang kemudian dimatangkan dalam Kongres Desa Membangun pada 14 Desember 2015. “Apabila masih terdapat kelemahan-kelamahan dan kekurangan (dalam pengimplementasian UU Desa pada 2015), marilah kita perbaiki kembali melalui kerja keras secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa,” ujar Anwar.


57

KEBIJAKAN PeternaKan modern

Sedia PaKan SeBelum SaPi turun Membangun peternakan modern yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, atau kehutanan berbasis masyarakat kawasan perdesaan bukan sekadar urusan menyediakan bibit sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya.

titanoEtlEtstorE.com

T 58


otal populasi nasional hewan besar pedaging, seperti sapi potong, kerbau, kambing, dan domba pada 2015 mencapai 52.264.545 ekor. Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, itu menunjukkan perbandingan populasi ternak nasional dan penduduk Indonesia berkisar 1:5. Artinya, rata-rata satu hewan ternak untuk lima orang. Setiap lima orang itu ada yang kebagian sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kalau seekor sapi untuk lima penduduk, per orangnya masih bisa mendapatkan 100 kilogram daging plus tulangnya dalam setahun. Atau kalau dihitung per hari, jatah satu orang tidak sampai 300 gram daging dan tulang. Bagaimana dengan lima orang yang hanya ke-

bagian domba atau kambing berbobot sekira 50-100 kg? Per orang maksimal hanya mendapatkan 50 gram daging dan tulang per hari. Tentu saja, hitung-hitungan kebutuhan daging tidak sesederhana itu. Dalam kultur masyarakat Indonesia, kebutuhan hewan ternak bukan semata-mata terkait dengan aspek pemenuhan gizi masyarakat. Kebutuhan hewan ternak juga terkait dengan ritual adat dan keagamaan. Ritual adat terkait dengan prosesi kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian, dan kenduri menghadapi musim tertentu. Adapun ritual keagamaan, terutama terkait dengan perayaan Idhul Adha atau Hari Raya Qurban bagi ummat Islam. Di luar itu, sebagian masyarakat menjadikan hewan ternak sebagai “tabungan”

untuk kebutuhan-kebutuhan, seperti menyekolahkan anak atau simpanan untuk biaya berangkat haji.

irOni iMpOr sapi Tidak heran, dari tahun ke tahun, Indonesia dirundung persoalan kekurangan pasokan pangan hewani itu. Impor sapi dan daging pun seolah menjadi solusi permanen untuk mengatasinya. Akhir tahun lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia akan mengimpor 600.000 ekor sapi pada 2016. Impor sapi itu, menurut Darmin, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Indonesia yang diperkirakan mencapai 675.000 ton. Stok nasional yang berada di bawah kendali Kementerian Pertanian dan Bulog diperkirakan hanya 416.000 ton. Sehingga tidak cukup untuk menopang kebutuhan masyarakat. “Secara ekor, mungkin kita akan impor 600.000 ekor. Kuartal pertama kami perkirakan sedikit lebih banyak yaitu 200.000 ekor, di kuartal berikutnya 150.000. Nanti di kuartal 3-4 kami akan lihat bagaimana perkembangan pada kuartal I-II,” kata Darmin di Jakarta, Kamis (31/12/2015). Impor sapi –seperti halnya impor padi, jagung, dan kedelai- tentu sangat ironi mengingat potensi lahan di Indonesia yang luas dan subur serta iklim yang mendukung untuk budidaya ternak. Dengan potensi yang luar biasa besar itu, semestinya yang muncul justru obsesi untuk mengekspor ternak dan hasil bumi dari sektor pertanian. Obsesi ekspor itu harus ditumbuhkembangkan guna mengatasi “tradisi” impor yang seolah sudah menjadi harga mati itu. Ironi tersebut terjadi, antara lain karena meski secara luas masyarakat Indonesia –khususnya di perdesaan- mengenal kultur beternak hewan, peternakan itu dilakukan secara tradisional. Hal itu ditinjau dari aspek skala atau jumlah, cara pemeliharaan, maupun tujuan atau motivasinya. Boleh dibilang sebagian besar warga perdesaan yang memelihara kambing, domba, sapi, kuda, dan kerbau sekala rumahan sebagai “sambilan” untuk ca-

dangan atau tabungan yang sewaktuwaktu akan dipotong atau dijual untuk berbagai keperluan seperti yang disebutkan sebelumnya. Hewan-hewan itu dirawat dengan cara-cara tradisional yang turun-temurun dipraktikkan jutaan penduduk perdesaan. Hewan-hewan itu dikasih makan rumput dan dedaunan dan minuman secara apa adanya tanpa sentuhan teknik-teknik modern untuk pengembangbiakan maupun penggemukan. Tidak sedikit pula masyarakat yang hewan ternaknya dilepas begitu saja layaknya hewan liar yang mencari makan-minum sendiri di padang rumput, hutan-hutan atau kebun-kebun. Di sejumlah daerah, masih dijumpai sapi, kambing, dan hewan ternak lain yang berkeliaran di sekitar rumah warga, kebun, dan hutan-hutan. “Saya sudah keliling di beberapa daerah, memang model pertanian dan peternakan kita masih tradisional. Secara keseluruhan masih tradisional. Bukan berarti tradisional jelek, akan tetapi memang harus disempurnakan dengan teknologi modern,” kata Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Marwan menjelaskan Kementerian Desa PDTT mengembangkan program peternakan modern berbasis desa. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian dan ketangguhan dalam ketahanan pangan serta menjadi pilar perekonomian masyarakat perdesaan.

(PSDAKP), Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Untuk mengelola potensi besar yang terpapar di kawasan perdesaan itulah, Direktorat PSDAKP Ditjen PKP memfokuskan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain dengan mengembangkan agroforestry yang mengarah pada pertanian terpadu dan peternakan modern. “Lahan-lahan tidur kita berdayakan untuk pertanian, peternakan, pengembangan teknologi pertanian organik atau integrated farming. Khusus untuk peternakan modern, bisa masuk pada konsep agroforestry dengan memanfaatkan lahan di sekitar hutan atau bisa masuk di konsep pertanian dan perkebunan. Ini akan menjadi konsentrasi kami di 2016,” kata Tauik Dia menambahkan, untuk mengembangkan peternakan modern, pihaknya akan menyiapkan kegiatannya dalam satu paket dari aspek hulu hingga hilirnya. “Budidaya itu berarti ada alat prasarananya yang harus disiapkan dalam satu paket. Di samping bibit sapinya, juga disiapkan kandangnya, pupuknya, pakannya, pagarnya, dan sebagainya. Areanya disiapkan, dihijaukan dulu. Supaya aman (pasokan pangannya), sapi atau ternaknya tidak stres. Kemudian disiapkan bibit unggul.”

siapkan laHan dan pakan paket Hulu-Hilir Kawasan perdesaan memang menyimpan potensi besar guna menopang program mewujudkan ketahanan pangan dan energi sekaligus upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dengan kata lain, upaya memberdayakan masyarakat kawasan perdesaan bukan semata-mata untuk mengurangi kantungkantung kemiskinan. Lebih dari, upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menguatkan cadangan pangan dan energi bagi warga masyarakat di kawasan perdesaan. Itulah yang disebut dengan desa membangun Indonesia. “Kami akan fokus ke sana,” ujar Tauik Madjid, Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Wilayah V Direktorat PSDAKP, Ditjen PKP, Saudi Lian mengatakan wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, Timur (NTB, NTT), dan Maluku bagian selatan sangat potensial untuk pengembangan sentra-sentra peternakan modern. Hal itu terkait dengan potensi lahan dan kondisi masyarakatnya yang sudah mengenal kultur beternak. “Hanya, pola pikir atau mindset-nya harus diubah,” ujar Saudi. Peternakan modern juga dapat dikembangkan di daerah-daerah lain, termasuk Sumatera dan Jawa. Menurut Saudi, beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berpotensi menjadi lokus pengembangan pe-


59

KEBIJAKAN PoPulaSi ternaK naSional 2011-2015

ternak

2011

2012

2013

2014

2015*

sapi ptg

14.824.373

15.980.697

12.686.239

14.726.875

15.494.288

408.665

437.383

434.208

428.052

436.098

kerbau

kuda

1.305.078

1.438.294

1.109.636

1.335.147

1.381.331

domba

11.790.612

13.420.439

14.925.898

16.091.838

16.509.330

kambing total

16.946.186

17.905.862

18.500.321

18.639.533

18.879.596

45.274.914

39.182.675

47.838.302

51.221.445

52.700.643

sumber : direktorat jenderal Peternakan dan kesehatan hewan

*angka sementara

PotenSi PeternaKan dan Pemanfaatan laHan di ntt • • • • •

• • •

ruang Pertanian lahan kering 1.528.308 ha, tingkat pemanfaatan ruang 4,62%. lahan tidak diusahakan 751.185 ha. Potensi perkebunan 888.931 ha, tingkat pemanfaatan 35,45%. kawasan hutan terintegrasi padang penggembalaan: 832.228 ha. dari total 1,034,080 rumah tangga di ntt, sebanyak 752.185 merupakan petani sekaligus peternak, 281.480 keluarga diantaranya beternak sapi (survei rumah tangga Peternakan 2013). ntt mengantarpulaukan sapi potong 50.000-60,000 ekor per tahun dan kerbau potong 3.0004.000 ekor per tahun. Pemasukan ntt dari sapi potong rp450 miliar/tahun, lebih dari 90% diperoleh dari sapi bali dan sisanya sumba ongole. wilayah potensi pengembangan sapi potong: daratan sumba, timor, dan flores. kontribusi subsektor peternakan bagi wilayah tersebut melebihi 10%. sumber: dinas Peternakan Provinsi ntt

ternakan modern. Namun, potensi pengembangannya tidak sebesar di NTB dan NTT. Hal itu terkait dengan ketersediaan lahan untuk penyediaan pakan. “Kalau di daerah NTT dan NTB sudah ada padang penggembalaan. Bagaimanapun kita harus akui bahwa padang penggembalaan di Jawa sudah sangat minim.” Menurut Saudi, pengembangan peternakan modern bukan semata urusan penyediaan sapi, kerbau, kambing, domba atau hewan ternak lainnya. “Yang pertama dan utama ialah penyiapan lahan dan pakannya.” Dia menjelaskan penyiapan lahan sangat krusial untuk membangun habitat ternak, termasuk menyiapkan sumber pakan. Lahan harus terlebih ditanami tanaman berumur panjang dan berakar dalam, seperti waru, angsana, beringin, dan lamtoro. Tanaman-tanaman semacam itu akan menjadi pelindung dan akarnya mampu menahan simpanan air. Selain itu, ditanami pula tanaman yang buahnya bisa dipanen dan daunnya

60


untuk tambahan pakan ternak, seperti nangka, mangga, pisang, ubi kayu, dan ketela rambat. Selanjutnya, disiapkan area penanaman rumput gajah (king grass) yang dapat dikombinasikan atau bergantian dengan padi dan kebun jagung, kedelai atau tanaman palawija lainnya. Disiapkan pula embung-embung penampung air baku untuk minuman ternak. Seiring dengan itu, mulai disiapkan pagar keliling dari kawat baja yang memanfaatkan tiang hidup berupa batang-batang pohon sebagai tambatannya. “Kalau mau ekstrim, tiga tahun kedepan mending konsentrasi pakan saja. Kalau tahun ini misalnya dianggarkan Rp10 miliar, sebaiknya komposisi penggunaannya 60% untuk penyediaan pakan beserta peralatan atau teknologi tepat guna dan 40% untuk hewan ternak. Kalau ketersediaan pakan sudah berlimpah, komposisinya bisa 80% untuk penyediaan sapi atau ternak dan 20% untuk penyegaran pakan.” Setelah pakan berlimpah dan hijauan sudah mewarnai lahan, lanjut Saudi,

barulah didatangkan hewan-hewan ternak besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, disiapkan pula hewan ternak kecil seperti kambing, domba, kelinci. Di wilayah kultur tertentu babi bisa pula dibudidayakan. Dibawahnya lagi, ada unggas, seperti ayam, itik, dan tambak ikan air tawar. Kotoran ternak-ternak tersebut selanjutnya diolah sebagai biogas untuk kompor masak dan lampu penerangan. “Kesimpulannya, kalau kita mau beternak modern harus satu paket dengan penyiapan pakan, gudang pakan, kandang, pagar, obat-obatan, tenaga ahli, inseminasi, teknik paronisasi. Itu semua satu paket terintegrasi dalam satu sistem, jangan terpisah-pisah. Periode kegiatannya juga harus berkelanjutan, secara multiyear.” Jika terwujud, itulah kisah sukses yang menjadi legacy kiprah Kementerian Desa PDTT dalam memberdayakan masyarakat kawasan perdesaan dan membangun Indonesia dari pinggiran, yakni desa membangun Indonesia.

PENGELOLAAN PAKAN PADA PETERNAKAN MODERN

J

ika Anda naik pesawat yang tengah mulai bersiap mendarat di Bandara Internasional Schipol, Amsterdam, Belanda, pada musim-musim semi (21 Maret – 20 Juni), cobalah tengok dari jendela. Di bawah sana, terlihat hamparan luas hijauan. Dari ketinggian tampak mirip hamparan padi berumur 1-2 bulan yang masih ijo royo-royo. Setelah mendarat dan berkendara melintasi kawasan hijauan itu, kita akan melihat “kebun’ rumput pakan ternak. Jika sedang musim panen, akan tampak traktor pemotong dan pengepres rumput. Tampak pula gulungan-gulungan ruput yang telah dipres dan dikemas dalam bungkusan plastik hitam. Itulah rumput pakan ternak untuk keperluan saat itu dan hari-hari berikutnya maupun untuk cadangan pakan menghadapi “kelangkaan” produksi pakan pada musim panas (21 Juni – 22 September), musim gugur (23 September – 20 Desember), dan atau musim dingin (21 Desember – 20 Maret). Di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya serta Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, sektor peternakan telah menjadi industri yang dikelola secara modern. Skala peternakannya yang cukup luas mencakup areal puluhan hingga ratusan hektare membuat pengerahan tenaga manusia tidaklah cukup. Pengembangan peternakan di sana ditopang pula dengan pengetahuan dan penerapan teknologi, termasuk labora-

torium, dan peralatan mekanik, seperti kendaraan traktor. Pengolahan lahan untuk rumput pakan dan pemanenannya tidak lagi dilakukan secara manual, seperti menggunakan cangkul dan sabit layaknya yang biasa dilakukan para petani/peternak di berbagai kawasan perdesaan di Indonesia. Penyediaan lahan dan pakan menjadi bagian sangat dan tidak terpisahkan dari pengembangan peternakan modern. Penyediaan pakan ternak bisa bisa lagi semata mengandalkan padang penggembalaan liar “di tanah Tuhan” yang rumputnya tidak perlu ditanam –apalagi dirawat. Kalau hanya memelihara beberapa ekor sapi, kerbau, kambing, atau domba, mungkin tidak terlalu masalah jika pakannya mengandalkan ketersediaan rumput di alam “liar” yang selama ini dianggap sebagai tanaman pengganggu dan tumbuh di lahan entah milik siapa. Cara mengambilnya pun bisa cukup dengan sabit dan dipanggul dalam wadah karung atau keranjang untuk kebutuhan makan ternak pada saat itu saja. Namun, jika peternakan itu sudah menyangkut puluhan sampai ratusan atau bahkan ribuan ekor, mengandalkan penyediaan pakan dari pemberian alam apa adanya sangatlah tidak memadai. Dibutuhkan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan sumber pakan

dan pengelolaannya untuk stok agar sepanjang tahun, termasuk saat kemarau, ternak tidak kekurangan pakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat membantu pengaturan kapan rumput mulai ditanam, bagian mana yang dapat dipanen terlebih dahulu, berapa yang harus diolah untuk cadangan untuk masa paceklik pakan ternak seperti pada musim kemarau berkepanjangan. Hal ini penting, karena di beberapa daerah sentra peternakan, seperti NTT, NTB, dan Maluku, seringkali rumput hijau di mana-mana dan pakan ternak berlimpah saat musim hujan. Namun, di musim kemarau, rumput dan tanaman memerah bagai terbakar. Kondisi ternak pun kurus kering. Penyediaan ladang rumput bukan hanya untuk tempat penggembalaan. Lebih dari itu, pada musim bahan pakan berlimpah, pengelola peternakan dapat menerapkan pola menabung pakan ternak dalam bentuk silase maupun hay atau rumput kering. Dalam peternakan modern, manajemen penyediaan pakan ternak pun tidak kalang pentingnya dari aspek pengelolaan ternak itu sendiri. Hewan ternak akan bermasalah dan usaha peternakan bakal bangkrut jika aspek hulu ketersediaan pakan tidak ada jaminan stok pasokan. Bukankah hewan juga butuh makan? Dan tentu saja, hewan ternak tidak bisa diajak puasa.


61

KEBIJAKAN

PuKul Kentongan: menteri desa Pdtt marwan jafar bersama menteri Pemuda dan olah raga imam nahrawi disertai sejumlah pimpinan kemendesa Pdtt memukul kentongan tanda dimulainya acara rembug nasional 2015 bertema “desa membangun indonesia” di jiExpo, kemayoran jakarta, (15/12/2015).

Bangun deSa Juga Perlu KonSenSuS Tak mudah memang mengimplementasikan Undang-undang Desa dalam waktu cepat. Diperlukan terlebih dulu keseragaman paham agar desa bisa bergerak serentak.

M 62


embangun desa di tanah air, apalagi jumlahnya ribuan, tentu bukan pekerjaan mudah. Selain kerja keras diperlukan pula, ketekunan yang luar biasa yang dibarengi dengan komitmen kuat untuk melakukannya. Namun, itu pun belum lengkap jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengaturnya. Salah-salah, bukannya hasil maksimal yang didapat, justru kekacauan yang akan tercipta. Itulah sebabnya, Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi me-

rasa perlu untuk mengajak semua pihak berkepentingan untuk bersama-sama memahami hakikat undang-undang No.6/2014 tentang Desa. Yakni, konsensus mengenai sikap dan langkah terkait dengan implementasi Undang-undang Desa secara lebih utuh dan substantif. Untuk membangun konsensus itu, belum lama ini Kemendesa PDTT menggelar Rembug Nasional Desa Membangun. “Keterlibatan banyak pihak yang berembug diharapkan dapat memberi kontribusi penting bagi implementasi Undang-undang Desa secara lebih komprehensif. Oleh karena itu saya sangat berharap hasil forum ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata dari kita semua,” ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dalam sambutannya di Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia,

di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/12/2015). Menurutnya, kekuatan desa tak hanya terletak pada segi kuantitasnya yang mengalami peningkatan signiikan yang kini sudah mencapai 74.045 desa. Dari sisi kualitas desa memiliki kekuatan pada sumber daya manusia, kekayaan alam, serta nilai-nilai budaya yang menjadi modal sosial utama dari pembangunan. “Desain pembangunan ke depan diarahkan untuk memperkuat, memberdayakan dan mendorong desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan,” tutur Marwan. Peran desa dalam program pembangunan di era Jokowi-JK dipadang sangat signiikan karena dapat memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia berdaulat, sejahtera dan bermartabat dalam pembangunan nasional. Namun, potensi besar yang dikandung desa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Itulah mengapa, perdesaan masih merupakan rumah bagi penduduk miskin Indonesia. “Terdapat 17,37 juta jiwa penduduk miskin berada di desa atau 10,96% penduduk miskin di Indonesia. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antar wilayah yang menghasilkan pusat pembangunan di daerah tertentu, umumnya berada di pulau jawa dan utamanya berada di perkotaan, oleh karena itu, pemerintah berkeyakin untuk melakukan tindakan airmatif agar dapat melindungi, memberdayakan dan memajukan desa sebagai ujung tombak kemajuan dan kemandirian bangsa,” tegas Menteri Marwan.

HaMBatan peMBangunan Menteri Marwan juga menegaskan, implementasi UU Desa memang tidak serta merta diwujudkan dalam waktu sesaat. Apalagi terdapat sejumlah hambatan yang membuat implementasi itu tidak berlangsung optimal. Paling tidak, terdapat enam hambatan utama yang harus segera diatasi. Pertama, adanya fragmentasi penafsiran Undang-Undang Desa di ting-

M AN DALA HAMBAT NTASI IMPLEME UU DESA

adanya fragmentasi penafsiran undang-undang desa di tingkat elite yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh. di tingkat pemerintahan desa terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. demokratisasi desa masih menghadapi kendala praktik administratif. aparatur pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari pusat untuk mengendalikan pemerintah desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa. Penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa. Pelaksanaan musyawarah desa cenderung patriarki, peran perempuan mengalami marjinalisasi. tata ruang kawasan perdesaan yang harus tunduk dengan tata daerah cenderung tidak sesuai dengan aspirasi desa.

kat elite yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat UndangUndang Desa. Kedua, di tingkat pemerintahan desa terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan ke-

sejahteraan masyarakat desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. Penggunaan dana desa masih melakukan replikasi atas village project sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur. Ketiga, demokratisasi desa masih menghadapi kendala praktik administratif. Aparatur pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari pemerintah pusat untuk mengendalikan pemerintah desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa. Padahal Undang-Undang Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif. Demokratisasi desa juga terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruksif dari masyarakat desa. Pada dimensi inilah pemerintah dan pemerintah daerah dapat berperan aktif untuk membina dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka. Keempat, penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi. Masalah struktural seperti konlik agraria, kepastian hak desa atas wilayahnya dan kedaulatan dalam mengatur ruang desa belum tercermin dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa. Kelima, praktik pelaksanaan musyawarah desa cenderung patriarki, peran perempuan mengalami marjinalisasi ketika mereka menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kepentingan tubuh, nalar, dan keberlangsungan hidupnya. Keenam, tata ruang kawasan perdesaan harus tunduk pada tata daerah yang cenderung tidak sesuai dengan aspirasi desa. Pembangunan desa skala lokal terkendala dengan pola kebijakan tata ruang perdesaan yang berpola top-down. Hal ini tidak jarang menyebabkan desa kehilangan akses sumber daya akibat kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi desa.


63

SOSOK rapkan) menjadi karunia menggembirakan. Orang tuanya si bayi kemudian menambahkan Maria Manalip di belakangnya. “Nama saya memang nama Jawa. Tapi saya asli sini (Talaud). Manalip itu marga,” kata Sri Wahyumi yang pada 21 Juli 2013 dilantik sebagai Bupati Talaud 2013-2018 bersama Petrus Simon Tuange sebagai Wakil Bupati. Ternyata, karunia itu bukan hanya untuk Sri Wahyumi dan keluarganya melainkan juga warga Talaud. Tidak salah warga mempercayakan amanah kekuasaan di pundaknya untuk memimpin Tanah Porodisa, sebutan untuk kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Sangihe dan Talaud pada 2002 itu. Setelah dilantik, Sri Wahyumi langsung menggeber pembangunan, terutama infra-

ayo kE dEsa/nurcholis ma basyari

Sri WaHyumi maria manaliP

SriKandi di BiBir nKri

M 64


enilik namanya, orang yang belum mengenal perempuan berparas ayu ini akan mengira dia putri Jawa. Padahal, dia sama sekali tidak punya darah atau silsilah dari Jawa. Namanya memang hadiah kehormatan dari dua penjaga tapal batas Nusantara di Kepulauan Sangihe Talaud, pulau terdepan di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siapa sangka 33 tahun setelah pemberian nama itu, Sri Wahyumi Maria Manalip benarbenar menjadi karunia. Tunari dan Wahyudi, dua tentara peserta program ABRI (kini TNI) Masuk Desa (AMD) yang menginap di rumah orang tuanya itulah yang menjalankan prosesi ritual untuk bayi yang lahir pada 8 Mei 1977 itu. Mereka menyodorkan nama Sri Wahyumi, artinya perempuan cantik yang kelak (diha-

struktur. Dia langsung memangkas pos operasional bupati dari Rp8 miliar menjadi Rp1,2 miliar. Anggaran perjalanan dinas dipangkas separoh dari semula Rp32 miliar. Rumah dinas yang dibangun dengan anggaran Rp8 miliar djadikan sebagai guest house. Dia memilih menempati rumah pribadinya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Hasil penghematan anggaran itu dialihkan untuk pembangunan isik. “Dulu kompleks kantor Pemkab dan jalanan di Ibu Kota Melonguane ini seperti ada di tengah hutan. Belum lama Ibu Bupati (Sri Wahyumi) menjabat, kondisinya sudah jauh berubah, sudah bagus dan rapi,” kata Samuel, warga Melonguane. Samuel merujuk pada kondisi jalanan di Melonguane yang tertata rapi dan mulus beraspal hotmix yang dibelah taman separator dengan aneka tanaman hias. Kantor Bupati dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditata dalam satu kawasan. Di beberapa ruas jalan dari pusat kota kabupaten ke daerah-daerah sekitarnya, jalanan berlubang memang masih dijumpai. Tetapi, geliat perbaikan, pelebaran, dan pembangunan jalan tampak nyata. Pada akhir Desember silam, tampak ekskavator yang tengah mengeruk dan meratakan tanah untuk jalan baru maupun pelebaran jalan. Juga tampak bekas tebangan pohon di lokasi pelebaran jalan. Sebagai pemimpin, Sri Wahyumi menempatkan diri sebagai bupati semua kalangan tanpa melihat latar belakang partai politik, suku, agama, dan daerah atau asal-usul pulaunya. Dia menjadi Ibu dari anak bangsa yang

mendiami pulau-pulau perbatasan NKRI itu. Saat peringatan Hari Ulang Tahun ke70 TNI di halaman kantor Pangkalan TNI AL (Lanal) Talaud pada 5 Oktober 2015, Sri Wahyumi menjadi inspektur upacaranya. “Hubungan kami dengan TNI-Polri dan instansi lain Pusat di sini sangat baik, termasuk dengan Lanal. Mereka banyak memberikan dukungan yang sangat berarti bagi kami sebagai daerah kepulauan yang dijembatani laut,” ujar perempuan yang bersuamikan jaksa itu.

daYa pikat dan kHarisMa Sri Wahyumi punya pesona kepemimpinan yang memunculkan kharisma. Paras cantik dan kulit cerah dan mulus tidak lantas membuatnya takut terpapar matahari, terkena debu jalanan, kecipratan lumpur, atau hantaman ombak ganas laut di tepian Pasifik itu. Kepada jajarannya, dia tunjukkan dirinya bukan tipikal pemimpin bossy, tukang perintah dari balik meja. Dia mau terjun melihat hasil kerja jajarannya dan piawai pula turun ke lapangan menyapa warga. Sri Wahyumi memimpin masyarakatnya dengan hati dan warga yang mayoritas kaum Nasrani pun menganggap pemimpin mereka itu sebagai pembawa berkat.

“Saking kerasnya hantaman ombak itu, kaca speedboat sampai pecah. Operatornya menawarkan untuk kembali. Saya bilang ‘terus!’ Akhirnya, empat jam kami sampai ke tujuan.” Tidak heran, kehadirannya membuat masyarakat yang keras pun melunak, yang liat juga luluh. Banyak kisah yang menguatkan hal itu. Perpanjangan landas pacu (runway) Bandara Melonguane yang sebelumnya tersendat akhirnya

Sri WaHyumi maria manaliP jabatan: bupati kabupaten kepulauan talaud suami: armindo Pardede, sh anak: 1. dean Pardede, 17 tahun 2. fernando Pardede, 15 tahun Penghargaan : • indonesian woman of the year award 2014, lembaga citra Prestasi anak bangsa (cPab). • the top Executive & Professional award 2014, lembaga anugerah Prestasi insani. • bintang kehormatan legiun Veteran republik indonesia 2015. • good governance award (igga) 2015, yayasan nirwana indonesia

ayo kE dEsa/nurcholis ma basyari


65

SOSOK berjalan mulus. Dengan pendekatan persuasif yang menyentuh akal dan nurani, warga pun luluh setelah sang Bupati datang dan membuka dialog. Hal serupa terjadi saat pembebasan lahan landasan udara untuk pertahanan negara di Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina Selatan. Dari Melonguane, perjalanan ke Miangas harus ditempuh via laut selama delapan jam. Warga sempat menolak pembebasan tanah adat mereka dan akan terus mempertahankannya. Bupati datang ke lokasi dan warga pun luluh merelakan tanah adat itu. “Warga sebenarnya sangat mudah. Yang penting, kita lakukan sungguhsungguh untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang lebih penting lagi, mereka kita rangkul, kita dekati dengan hati,” kata Bupati yang bergelar Ratu Taroda itu, gelar adat untuk perempuan pemimpin. Demikian pula dalam pelebaran jalan negara sepanjang kurang lebih 36 kilometer yang membentang dari Melonguane ke pusat Kecamatan Beo. Jalan selebar kurang lebih empat meter itu kini siap dilebarkan hingga menjadi empat kali lipat dari lebar sekarang. Lagi-lagi, berkat pendekatan Bupati, pembebasan lahan berjalan mulus. “Kharisma Ibu Bupati sungguh luar biasa. Masyarakat akhirnya sukarela menyerahkan tanah mereka untuk pelebaran jalan itu. Yang dibeli cuma pohonpohon produktif yang ada di lahan pelebaran jalan itu. Masyarakat mau asalkan bersedia asalkan Ibu Bupati yang turun langsung. Kalaupun yang bayar staf SKPD, yang penting Ibu Bupati ada (hadir),” kata Melksion S, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Talaud. Dia menguraikan sebatang pohon kelapa dihargai Rp50 ribu, sedangkan pohon cengkeh Rp100 ribu per batang. Petugas tidak berani main-main karena bupati meninggalkan nomor kontak yang dapat dihubungi warga untuk mengadu.

Berani Menantang Maut Sri Wahyumi juga dikenal sebagai sosok yang berani menantang maut di laut. Sebagai bupati wilayah kepulauan, Sri Wahyumi harus mengarungi laut dalam un-

66


KePulauan talaud

Proil Kabupaten Kepulauan talaud ibu kota : melonguane, Pulau karakelang (pulau terbesar). luas wilayah : 27.061,16, meliputi daratan 1.288,94 km2 dan lautan 25.772,22 km2. Populasi : sekitar 100.000 jiwa jumlah pulau : 20, termasuk karakelang, mangaran, salibabu, miangas, marampit, nanusa, karatung, kakorotan, intata, dan pulau–pulau tidak berpenghuni lainnya. Pulau terdepan : miangas, marampit, intata, dan kakorotan. Pad : rp18 miliar aPbd (2015) : rp700 miliar

tuk menyambangi warganya. Ada yang dapat ditempuh dalam 30 menit, tidak sedikit pula harus dicapai dalam 4-8 jam. Dia biasa naik perahu motor tempel yang lazim ditumpangi masyarakat dalam berlalu lintas antarpulau. Suatu hari, dia harus berkunjung ke Pulau Nanusa, salah satu pulau di beranda depan NKRI. Di tengah perjalanan, gelombang setinggi empat meter menghantam perahu yang ditumpanginya bersama rombongan pejabat Pemkab Talaud. “Saking kerasnya hantaman ombak itu, kaca speedboat sampai pecah. Operatornya (juru mudi) menawarkan untuk kembali. Saya bilang ‘terus!’ Akhirnya,

empat jam kami sampai ke tujuan,” kata Sri Wahyumi. Seorang pejabat Pemkab Talaud mengatakan anggota rombongan kunjungan bupati ke berbagai pulau itu kerap sport jantung lantaran bos mereka suka nekad menerjang ombak dan badai. “Kasihan warga. Masyarakat di pelosok daerah tentu sangat mengharapkan kehadiran bupati mereka. Dan, mereka tentu berdoa untuk keselamatan saya. Mereka tentu akan sangat kecewa jika bupati enggak jadi datang. Dimana pun, darat, laut, atau udara, kita jangan berpikir negatif. Positif saja. Kalau terjadi apa-apa, itulah takdir kita. Enggak perlu was-was,”ujar Sri Wahyumi. Dia dapat merasakan kekecewaan warga jika mereka tak pernah didatanginya seperti dia juga kecewa manakala pemerintah pusat tidak menengok wilayahnya. Karena itu, Sri Wahyumi senang jika ada kunjungan dari Pusat. Apalagi, jika dibarengi intervensi program guna mempercepat pembangunan bagi kemajuan Kepulauan Talaud dan kesejahteraan masyarakatnya. “Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Talaud yang merupakan beranda terdepan NKRI. Kami makin merasakan sebagai bagian dari NKRI atas perhatian Pusat terhadap kami,” ujar Sri Wahyumi saat menerima kunjungan Tim Subdit Wilayah V (Sulawesi) Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan, pada pengujung 2015. Kunjungan tersebut terkait dengan bantuan kapal tangkap berkapasitas 17 gross tons (GT) untuk kelompok nelayan di Desa Bantik, Kecamatan Beo dari Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebelumnya, Ditjen PKP juga memberikan dukungan bagi pengembangan budidaya pisang abaca. Sri Wahyumi menjadi Srikandi ikon perempuan perempuan Talaud masa kini. Dia cantik, energik, dan berdedikasi memajukan Talaud dan menyejahterakan masyarakatnya, Dalam bingkai NKRI, dia turut membangun Indonesia dari pinggiran dalam ayunan langkah desa membangun Indonesia.

Untuk melihat Indonesia sesungguhnya, maka lihatlah desa, dari pinggiran. Sebab kondisi riil masyarakat Indonesia adanya di desa. marWan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

pengaduan desa

1500040 SmS 081288990040 085600990040 08998990040 087788990040

KONSOLIDASI SEMBARI KERJA, KERJA, DAN KERJA

Recommend Documents