konsolidasi SDM kelitbangan dalam rangka kesiapan masyarakat kelitbangan untuk menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

KATA PENGANTAR

M

emperkuat jaringan dalam rangka mengetahui kegiatan kelitbangan sangatlah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Inovasi dan IPTEK maka untuk mendukung kegiatan kelitbangan sangatlah diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu modal utama penggerak laju pembangunan menuju kesejahteraan. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia menuntut ketersediaan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan yang menjadi kemajuan berkembangnya buah karya dari setiap insan pembangunan yang berkualitas, kapabel, integritas, kompeten, dan profesional. Ketersediaan SDM yang berkualitas merupakan kata kunci bagi keberhasilan setiap agenda pembangunan. SDM berkualitas ditandai oleh ciri-ciri manusia yang profesional dan mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan demi terbangunnya Inovasi dalam penelitian yang akan menjadi hasil kelitbangan. Berbagai tuntutan yang diharapkan dari Pembentukan Badan Litbang di Daerah sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka Konsolidasi Kelitbangan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN dimungkinkan menjadi arah bergeraknya pembaharuan pembentukan Badan Litbang kedepannya. Peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas SDM sebagai pelaku utama perlu memberikan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun akademis dan dapat memanfaatkan IPTEK ke dalam setiap sendi-sendi aktivitas kegiatan. Peran sektor pemerintah sebagai policy maker dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-programnya, dirasakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya informasi yang akurat baik itu dari masyarakat, para peneliti maupun data-data yang disajikan oleh pemerhati kondisi masyarakat yang tentunya data tersebut reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara mengenai data pastilah tidak bisa terlepas dari adanya sebuah aktivitas penelitian. Pada dasarnya penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip dengan menggunakan langkah tertentu. Begitupula halnya penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, di jelaskan secara detail dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metoda ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbeneran suatu asumsi dan hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan. Badan Litbang Kemendagri yang berfungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, dirasakan perlu adanya peningkatan kompetensi SDM baik itu peneliti maupun perekayasanya untuk memperkuat jaringan Academic, Business, Goverment dan Community. Hal ini adalah sebagai langkah penguatan dan

I

konsolidasi SDM kelitbangan dalam rangka kesiapan masyarakat kelitbangan untuk menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan sebagai upaya terwujudnya penerapan kebijakan “ model satu pintu “ yang merealisasikan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda, agar seluruh program yang bersifat kelitbangan harus dilaksanakan oleh Badan Litbang baik di Pusat maupun Daerah.

Jakarta,

Mei 2015

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI

DOMEO ABDIE

II

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................... Daftar Isi ..............................................................................................................

I III

Pendahuluan ......................................................................................................... Tema .................................................................................................................... Maksud dan Tujuan Kegiatan ............................................................................... Dasar Pelaksanaan ............................................................................................... Narasumber dan Moderator .................................................................................. Dinamika Kegiatan ............................................................................................... Materi Kegiatan .................................................................................................... Peserta Kegiatan .................................................................................................. Tata Tertib ............................................................................................................ Pakaian ................................................................................................................ Pendaftaran/Registrasi ......................................................................................... Tool Kits dan Pengadaan ..................................................................................... Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan ................................................... Sumber Pembiayaan ............................................................................................ Jadwal Acara ........................................................................................................

1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6

Lampiran Jadwal Acara ........................................................................................................ Sambutan Pengarahan Menteri Dalam Negeri ..................................................... Laporan Penyelenggaraan Rakornas ..................................................................

7 9 12

Materi Materi I: Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Upaya Penguatan Kelembagaan dan SDM Aparatur Paparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemapar: Didit Nurdiatmoko ................................................................................. 184 Materi II: Kebijakan Strategis Kemenristek-Dikti Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelitbangan Pusat dan Daerah Paparan Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti Pemapar: Agus Puji Prasetyono .............................................................................. 29 Materi III: Kondisi Aktual Sistem Inovasi Daerah: Tantangan dan Solusi Strategis Secara Komprehensif Paparan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pemapar: Atang Sulaiman ....................................................................................... 50 Materi IV: Pembentukan Badan Litbang Berdasarkan Revisi PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Paparan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri Pemapar: Eddy Rofik ............................................................................................... 66 Materi V: Kebijakan Strategi Pengembangan Jabatan Fungsional Peneliti Berbasis Elektronik Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah Paparan Lembaga Ilimu Pengetahuan Indonesia Pemapar: Endang Sukara ........................................................................................ 83 Materi VI: Peran Strategis Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Paparan Dirjen Otda Pemapar: Ir. Gunawan ............................................................................................. 94 Materi VII: Philosophy Akademis Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Inovasi Daerah Pemapar: Afriadi S. Hasibuan .................................................................................. 112 Materi VIII: Perikanan Rajungan Indonesia dan Sulawesii Tenggara: Status, Permasalahan dan Harvest Control Rules III

Paparan Pakar Maritim Sulawesai Tenggara Pemapar: Prof. Las Sara, Ph.D .............................................................................

143

Notulensi ..............................................................................................................

184

Simpulan .................................................................................................................

187

Dokumentasi Acara ..................................................................................................

190

IV

Prosiding Rakornas Badan Litbang Pemerintahan Dalam Negeri Konsolidasi Kelitbangan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

2015

PENDAHULUAN Setelah krisis keuangan dan ekonomi yang melanda dunia dan khususnya di kawasan Asia Tenggara pada periode 1997-1998, memicu kesadaran Negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan ASEAN. Karena itu pada saat diselenggarakan KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia Tahun 2003, para Kepala Negara ASEAN pada konferensi ini telah menyepakati Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II). Kemudian menyetujui untuk mewujudkan pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community). Komunitas tersebut terdiri dalam beberapa bidang, yaitu bidang Keamanan Politik (ASEAN Political-Security Community), bidang Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan bidang Sosial Budaya (ASEAN Socio-Culture Community). Pada KTT ASEAN ke-13 bulan November 2007 di Singapura, Pemimpin Negara ASEAN menyepakati ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint atau di Indonesia lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Blueprint. MEA Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN yang akan menghadirkan kondisi persaingan yang sangat kompetitif. Para Kepala Negara ASEAN telah sepakat untuk mempercepat pencapaian MEA, yang semula disepakati tahun 2020 menjadi tahun 2015. aAAZS MEA Blueprint memuat empat pilar utama yaitu, (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi (single market and production based) yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam, hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Mewujudkan MEA pada tahun 2015 dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia, apabila semua elemen terkait sudah dipersiapkan. Sebaliknya MEA bisa juga menjadi ancaman, apabila Indonesia tidak mempersiapkan semua elemen agar memiliki daya saing yang tinggi. Karena dengan adanya MEA tersebut, maka akan tercipta suatu pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil akan bergerak bebas. Sementara itu daya saing bangsa Indonesia masih dinilai tidak cukup terutama karena Sumber Daya Manusia yang tidak kompetitif dibanding negara-negara lain di ASEAN. Salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi MEA di tahun 2015 adalah jumlah penduduk. Indonesia memiliki penduduk yang terbesar di ASEAN. Jumlah penduduk di Indonesia diproyeksikan pada tahun 2015 akan mencapai 255,5 juta jiwa atau sebesar 40,3% dari jumlah penduduk di seluruh wilayah ASEAN. Diperkirakan 38 dari 100 penduduk usia produktif di negara-negara ASEAN adalah penduduk Indonesia. Hal ini berarti bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi pemasok tenaga kerja terbesar di ASEAN, khususnya berlaku bagi negara-negara yang proporsi usia produktifnya kecil, seperti Singapura dan Thailand. Tetapi dari sudut pandang sebaliknya bahwa kekuatan ini 1


2015

justru bisa menjadi kelemahan terbesar ketika Sumber Daya Manusia Indonesia tidak mampu berkompetisi atau hanya menjadi konsumen dan obyek pasar ASEAN saja. Untuk menjawab tantangan MEA, maka pemerintah Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan terbaru yang paling strategis adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur segala sesuatu terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hubungannya secara nasional.. Beberapa pasal di dalam peraturan tersebut sudah secara tegas mengamanahkan kita untuk lebih memberdayakan peran kelitbangan baik secara kelembagaan dengan organisasi dan sumber daya manusianya maupun program serta kegiatan yang akan dilakukannya. Memberdayakan peran kelitbangan harus dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah menjawab tantangan dalam menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan memberdayakan semua personil atau sumber daya manusia kelitbangan sebagai pihak yang selalu mencari terobosan untuk nilai tambah kuaitas sumber daya manusia Indonesia maupun produk-produk dari Indonesia yang bisa berkompetisi di lingkungan ASEAN. Terobosan tersebut berupa langkah inovasi yang dilakukan di semua aspek untuk memberikan nilai tambah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanahkan kepada kelembagaan litbang untuk mengawal inovasi tersebut.

TEMA Konsolidasi Kelitbangan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN a. Membangun kesepakatan lembaga antar litbang dalam rangka revitalisasi dan sinergitas kelembagaan dan pelaksanaan Litbang; b. Menyusun roadmap program dan kegiatan kelitbangan dalam rangka Sinergitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan; c. Meningkatkkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelitbangan dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah; d. Terwujudnya konsolidasi nasional kelitbangan terkait sinergitas kelembagaan, roadmap program dan kegiatan dan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia Kelitbangan dalam menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.

DASAR PELAKSANAAN a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070.05-095 Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Pusat dan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015; b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA – 010.11-0/2015 Tanggal 14 November 2014; c. Surat Kawat Radiogram Nomor 005/2458/SJ, Tanggal 29 April 2015. 2


2015

NARASUMBER DAN MODERATOR Narasumber terdiri dari 1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berhalangan hadir dan diwakili oleh Deputi Relevansi dan Produktivitas Iptek: Dr.Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berhalangan hadir dan diwakili oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan: Didit Noordiatmoko; 3. Ketua Pokja Penyusunan PP tentang Inovasi Daerah: Dr. Afriadi S. Hasibuan, MPA, MCom (Ec); 4. Kepala LIPI berhalangan hadir yang diwakili oleh Wakil Ketua LIPI: P rof. Dr. Endang Sukara; 5. Ketua Pokja Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berhalangan hadir dan diwakili oleh Direktur PKEKD: Ir. Gunawan, MA; 6. Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi berhalangan hadir dan diwakili oleh Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing: Ir. Atang Sulaeman, M.Si; 7. Pakar Maritim Sulawesi Tenggara: Prof. La Sara, Ph.D; 8. Kepala Biro Organisasi Kemendagri berhalangan hadir dan diwakili oleh Dr. Izzuddin, M.Pd Moderator terdiri dari: 1. Kepala Bagian KLAP/P Badan Litbang Kemendagri, Teguh Narutomo; 2. Kepala Bagian Perencanaan Badan Litbang Kemendagri, Matheos Tan; 3. Kasubbag Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Kemendagri, Rusmini; 4. Kasubbag Administrasi dan Akreditasi Pejabat Peneliti/Perekayasa Badan Litbang Kemendagri, Yuddy Kuswanto; 5. Kasubbag Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi Badan Litbang Kemendagri, Dahliawati Rahayu; 6. Kepala Bagian Keuangan Badan Litbang Kemendagri, Herman Panggabean;

DINAMIKA KEGIATAN 1. Pembukaan a. Laporan Penyelenggaraan Rakornas Kelitbangan Pemdagri oleh Kepala BPP Kemendagri; b. Pengarahan Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka Rakornas oleh Menteri Dalam Negeri. c. Diskusi Interaktif 1) Kebijakan Strategis Kemenristek dan Dikti Dalam Rangka Peningkatan KapasitaS Kelitbangan Pusat dan Daerah oleh Menteri Negara Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 2) Kebijakan Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kelitbangan Pusat dan Daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3


2015

2. Panel Penyampaian Materi Dan Diskusi (Sesi I) a. Kebijakan Strategis bagi Kelembagaan Litbang dalam rangka Implementasi Program Nawacita di Pusat dan Daerah oleh Deputi Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; b. Koordinasi Antar Sektor dan Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi; c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah oleh Kaban Litbang Kemendagri selaku Ketua Pokja Penyusunan PP tentang Inovasi Daerah. 3. Panel Penyampaian Materi Dan Diskusi (Sesi II) a. Kebijakan Strategis Pengembangan Jabatan Fungsional Peneliti Berbasis Elektronik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah oleh Kepala LIPI; b. Pembahasan Penelitian Dan Pengembangan Unggulan Daerah oleh Pakar Maritim Sulawesi Tenggara; c. Peran Strategis Penelitian dan Pengembangan Dalam Mendukung Percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 oleh Ketua Pokja Penyusunan PP Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; d. Moderator, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan (Apriadi Syahbana Hasibuan). 4. Sidang Komisi a. KOMISI I : Pembentukan Badan Litbang di Daerah; b. KOMISI II : SDM Kelitbangan; c. KOMISI III : RPP Inovasi Daerah.

MATERI KEGIATAN Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015 dipaparkan 13 Narasumber diantaranya sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelitbangan ke depan; 2. Kebijakan Strategis dan Kelembagaan Litbang dalam Implementasi Program Nawacita; 3. Filosofi terhadap Rancangan Tentang Inovasi Daerah dan Daftar Inventarisasi Masalah; 4. Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah; 5. Peluang Kemaritiman dalam Menggali Unggulan Daerah; 6. Kebijakan Strategis untuk Peneliti Berbasis Elektronik bagi Peneliti Pusat dan Daerah; 7. Revisi 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pembentukan Badan Litbang di Daerah; 8. Memposisikan Badan Litbang Untuk Kebijakan Kepala Daerah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015; 9. Memposisikan Badan Litbang dan Organisasi Kelitbangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;

PESERTA KEGIATAN 1. Seluruh Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/LPNK;

4


2015

3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan Provinsi seluruh Indonesia; 4. Kepala Biro Organisasi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi seluruh Indonesia; 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan yang telah menjadi SKPD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; 6. Pejabat Fungsional Peneliti di Lingkungan Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

TATA TERTIB a. Tata Tertib Pelaksanaan 1) Seluruh acara Rakornas Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015 dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal dan seluruh peserta diwajibkan hadir dalam seluruh acara persidangan; 2) Peserta diharuskan mengisi dan menandatangani daftar hadir, serta menduduki kursi yang telah disediakan; 3) Peserta sudah hadir di ruang rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai; 4) Peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang rapat selama rapat berlangsung, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak; 5) Selama mengikuti acara, para peserta diwajibkan mengenakan pakaian bebas dan rapi, mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara, serta menjaga ketertiban selama Rakornas berlangsung; 6) Peserta yang sakit/berhalangan sehingga tidak dapat mengikuti acara, agar segera menginformasikan kepada panitia penyelenggara; 7) Peserta tidak diperbolehkan menerima tamu selama acara berlangsung, kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak setelah mendapat ijin dari panitia penyelenggara; 8) Selama di dalam ruang rapat, peserta dilarang merokok dan tidak mengaktifkan nada dering pada handphone, pager, dan atau alat telekomunikasi lainnya. b. Tata Tertib Publikasi 1) Selama Rakornas berlangsung, peserta tidak dibenarkan memberikan keterangan termasuk dokumen tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rakornas Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015 kepada Pers ataupun pihak-pihak lain; 2) Keterangan Pers hanya dapat diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat lain yang telah mendapat ijin/ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri; 3) Media massa diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan yang waktu dan tatacara pelaksanaannya dikoordinasikan oleh panitia melalui Bidang Pers dan Dokumentasi. c. Tata Tertib Penggunaan Akomodasi Penginapan/Hotel 1) Panitia menyiapkan dan hanya menanggung akomodasi bagi peserta sebagaimana yang tercantum dalam Radiogram/Undangan Rakornas Litbang berupa kamar bertempat di Hotel Grand Clarion, Edi Sabara No.89 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai daftar yang telah ditentukan. Pengeluaraan pribadi di tempat akomodasi dimaksud, seperti: minibar, laundry, telepon, dan lainnya menjadi tanggungan masing-masing peserta; 2) SPPD dapat diambil dari Panitia Penyelenggara setelah acara Rakornas selesai dilaksanakan sesuai jadwal; 5


2015

3) Akomodasi hotel disiapkan selama 3 (tiga) malam yaitu tanggal 15 s/d 17 April 2015. Peserta sudah dapat melakukan check in pada hari Rabu tanggal 15 april 2015 mulai pukul 13.00 WIB bertempat di meja/counter Panitia di Hotel Grand Clarion, Edi Sabara No.89 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya check out pada hari Jum’at, tanggal 17 April 2015 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB; 4) Seluruh barang maupun kelengkapan pribadi Peserta selama acara berlangsung menjadi tanggung jawab Peserta. Untuk itu dimohon agar Peserta memperhatikan dan menjaga keamanan barangnya masing-masing.

PAKAIAN Peserta diwajibkan memakai pakaian batik khas daerah masing-masing peserta.

PENDAFTARAN/REGISTRASI a. Pendaftaran/Registrasi peserta dengan mengisi daftar hadir di meja panitia penyelenggara yang telah disediakan; b. Waktu pendaftaran 15 menit sebelum acara dimulai.

TOOL KITS DAN PENGADAAN Tool kits dan penggandaan bahan-bahan Rapat Koordinasi Nasional Badan Litbang Tahun 2015 disediakan oleh panitia penyelenggara.

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015 diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Mei 2015 bertempat di Hotel Grand Clarion, Edi Sabara No.89 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

SUMBER PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Nomor DIPA-010. 110/2015 Tanggal 14 November 2014

JADWAL ACARA Jadwal acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Litbang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015 tertera sebagaimana dalam lampiran.

6


2015

LAMPIRAN

NO 1

JADWAL PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL BADAN LITBANG PEMDAGRI TAHUN 2015 Kendari, 6 – 8 Mei 2015 Tema: Konsolidasi Kelitbangan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 HARI/TANGGAL 2 Rabu, 6 Mei 2015

WAKTU 3

10.00 – 10.05 10.05 – 10.10 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 10.30 – 10.05 10.05 – 10.30

12.00 – 13.00

13.00 – 16.00

16.00 – 16.10

16.10 – 19.10

18.30 – 19.30

19.30 – 22.30

2.

Kamis, 7 Mei 2015

06.00 – 07.00 07.00 – 08.00 08.00 - 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 15.00 15.00 – 15.10

15.10 – 18.10

18.10 – 18.40

18.40 – 21.40

21.40 – 21.50 15.10 – 18.10

ACARA 4 PEMBUKAAN Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Laporan Penyelenggaraan Rakornas Kelitbangan Tahun 2015 Sambutan Selamat Datang Pembukaan Secara Resmi Pembacaan Do’a Penjelasan Teknis Rakornas dan Paparan Hasil Kegiatan Kelitbangan

PEMBICARA 5

KETERANGAN 6

Wakil Gubernur Sultra Kepala Badan Litbang Kemendagri

Ketua SC dan OC

Registrasi dan check In Peserta MATERI 1: Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi upaya MENPAN dan RB Moderator: Penguatan (diwakili) Matheos Tan Kelembagaan SDM dan Aparatur Coffee Break MATERI 2: Kebijakan Strategis KemenristekMENRISTEK dan Dikti Dalam Rangka Moderator: DIKTI Peningkatan Kapasitas Teguh Narutomo (diwakili) Kelitbangan Pusat dan Daerah ISHOMA MATERI 3: Kebijakan Strategis bagi Kelembagaan Litbang MENDAGRI Moderator : dalam rangka (diwakili) Yuddy Kuswanto Implementasi Program Nawacita di Pusat dan Daerah Sarapan Pagi Registrasi PANITIA MATERI 4: Kondisi Aktual Sistem Inovasi Deputi Kepala BPPT Moderator: Daerah:Tantangan dan Bidang Pengkajian Dahliawati Rahayu Solusi Strategis Secara Kebijakan Teknologi Komprehensif ISHOMA MATERI 5: Peningkatan Plt. Kaban Litbang Kapasitas Kelitbangan Moderator: Kemendagri Pemerintahan Dalam Rusmini Domoe Abdie Negeri Coffe Break SIDANG KOMISI I : Pembentukan Badan Litbang Peran Strategis Penelitian dan Ketua Pokja Pengembangan Dalam Moderator: Penyusunan PP Mendukung Percepatan Herman Tentang Organisasi Implementasi UndangPanggabean Pemerintahan Daerah Undang Nomor 23 Tahun 2014 ISHOMA Pembentukan Badan Litbang Berdasarkan Revisi PP No. 41 Tahun Plt. Kapus Litbang Moderator: 2007 Tentang Otda Pol dan Pum Matheos Tan Organisasi Perangkat Daerah Coffee Break SIDANG KOMISI II: SDM Kelitbangan MATERI 6: Kebijakan Kepala LIPI Moderator:

7


18.10 – 18.40

18.40 – 21.40

21.40 – 21.50

15.10 – 18.10

18.10 – 18.40

18.40 – 21.40

Jum’at, 8 Mei 2015

Strategis Pengembangan Jabatan Fungsional Peneliti Berbasis Elektronik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah ISHOMA Badan Litbang sebagai Fungsi Penunjang Implementasi Urusan Kapus Litbang Wajib dan Pilihan Pembangunan dan Sesuai Undang – Keuangan Daerah Undang Nomor 23 Tahun 2014 Coffee Break SIDANG KOMISI III: DIM RPP Inovasi Daerah Filosofi Akademis Dr. Afriadi S. terhadap Rancangan Hasibuan, MPA, Peraturan Pemerintah MCom, (Ec) tentang Inovasi Daerah selaku Ketua Pokja Penyusunan PP tentang Inovasi Daerah

2015

Teguh Narutomo

Moderator: Yuddy Kuswanto

Moderator: Dahliawati Rahayu

ISHOMA Penjaringan Daftar Inventarisasi Masalah Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Inovasi Daerah

21.40 – 21.50

Coffee Break

06.00 – 07.00

Sarapan Pagi

07.00 – 08.00

Registrasi

08.00 – 11.00

Memposisikan Badan Litbang sebagai Perumus dengan Tupoksi Utama Kebijakan-kebijakan Kepala Daerah Terkait MEA 2015

Kapus Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemdes dan Kependudukan

Moderator: Rusmini

PANITIA LANJUTAN SIDANG KOMISI I Kepala Biro Organisasi Kemendagri (Penyusun Revisi PP Nomor 41 Tahun 2007

Moderator: Herman Panggabean

LANJUTAN SIDANG KOMISI II

08.00 – 11.00

Peningkatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Sahat Marulitua

Moderator: Matheos Tan

LANJUTAN SIDANG KOMISI III 08.00 – 11.00

Lanjutan Penyusunan RPP Inovasi Daerah

11.00 – 12.30

ISHOMA

12.30 – 13.30

Penyusunan Hasil Sidang Komisi I Pembentukan Badan Litbang di Daerah

12.30 – 13.30

Penyusunan Hasil Sidang Komisi II SDM Kelitbangan

Moderator: Yuddy Kuswanto

Ketua Komisi I

Kelas A Moderator: Dahliawati Rahayu

Ketua Komisi II

Kelas B Moderator: Rusmini Kelas C Moderator: Teguh Narutomo

12.30 – 13.30

Penyusunan Hasil Sidang Komisi III Inovasi Daerah

Ketua Komisi III

13.30 – 13.45

Penandatanganan Hasil Rakornas Kelitbangan

Plt. Kaban Litbang Kemendagri

13.45 – 14.00

Pengarahan sekaligus menutup secara resmi

14.00 – 14.10

Do’a

14.10 Selesai

Check Out

8


LAMPIRAN Sambutan Pengarahan Menteri Dalam Negeri

9

2015


10

2015


11

2015


12

2015


13

2015


14

2015


15

2015


16

2015


17

2015


18

2015


19

2015


LAMPIRAN Laporan Penyelenggaraan Rakornas

20

2015


21

2015


22

2015


23

2015


24

2015


2015

LAMPIRAN Paparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemapar : Didit Nurdiatmoko Judul : Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Upaya Penguatan Kelembagaan dan SDM Aparatur

25


26

2015


27

2015


28

2015


LAMPIRAN Paparan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pemapar : Agus Puji Prasetyono Judul : Kebijakan Strategis Kemenristek-Dikti Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelitbangan Pusat dan daerah

29

2015


30

2015


31

2015


32

2015


33

2015


34

2015


35

2015


36

2015


37

2015


38

2015


39

2015


40

2015


41

2015


42

2015


43

2015


44

2015


45

2015


46

2015


47

2015


48

2015


49

2015


2015

LAMPIRAN Paparan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pemapar : Atang Sulaeman Judul : Kondisi Aktual Sistem Inovasi Daerah: Tantangan dan Solusi Strategis Secara Komprehensif

50


51

2015


52

2015


53

2015


54

2015


55

2015


56

2015


57

2015


58

2015


59

2015


60

2015


61

2015


62

2015


63

2015


64

2015


65

2015


2015

LAMPIRAN Paparan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri Pemapar : Eddy Rofik Judul : Pembentukan Badan Litbang Berdasarkan Revisi PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

66


67

2015


68

2015


69

2015


70

2015


71

2015


72

2015


73

2015


74

2015


75

2015


76

2015


77

2015


78

2015


79

2015


80

2015


81

2015


82

2015


2015

LAMPIRAN Paparan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pemapar : Endang Sukara Judul : Kebijakan Strategi Pengembangan Jabatan Fungsional Peneliti Berbasis Elektronik Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

83


84

2015


85

2015


86

2015


87

2015


88

2015


89

2015


90

2015


91

2015


92

2015


93

2015


2015

LAMPIRAN Paparan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Pemapar : Ir. Gunawan Judul : Peran Strategis Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

94


95

2015


96

2015


97

2015


98

2015


99

2015


100

2015


101

2015


102

2015


103

2015


104

2015


105

2015


106

2015


107

2015


108

2015


109

2015


110

2015


111

2015


2015

LAMPIRAN Pemapar : Afriadi S. Hasibuan Judul : Philosophy Akademis Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Inovasi Daerah

112


113

2015


114

2015


115

2015


116

2015


117

2015


118

2015


119

2015


120

2015


121

2015


122

2015


123

2015


124

2015


125

2015


126

2015


127

2015


128

2015


129

2015


130

2015


131

2015


132

2015


133

2015


134

2015


135

2015


136

2015


137

2015


138

2015


139

2015


140

2015


141

2015


142

2015


LAMPIRAN Paparan Pakar Maritim Sulawesi Tenggara Pemapar : Prof. Las Sara, Ph.D Judul : Perikanan Rajungan Indonesia dan Sulawesii Tenggara: Status, Permasalahan dan Harvest Control Rules

143

2015


144

2015


145

2015


146

2015


147

2015


148

2015


149

2015


150

2015


151

2015


152

2015


153

2015


154

2015


155

2015


156

2015


157

2015


2015

LAMPIRAN Paparan Sidang Komisi I Ketua Komisi : Bachrun (Kepala Badan Litbang Sulawesi Tenggara) Judul : Pembentukan Badan Litbang Berdasarkan Revisi PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

158


159

2015


160

2015


161

2015


162

2015


163

2015


164

2015


165

2015


166

2015


167

2015


168

2015


169

2015


LAMPIRAN Paparan Sidang Komisi II Ketua Komisi : Priyo Dharmawan (Kepala Badan Litbang Jawa Timur) Judul : Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kelitbangan

170

2015


171

2015


172

2015


173

2015


LAMPIRAN Paparan Sidang Komisi III Ketua Komisi : Agus Santoso (Kepala Badan Litbang Jawa Tengah) Judul : RPP Inovasi Daerah

174

2015


175

2015


176

2015


177

2015


178

2015


179

2015


180

2015


181

2015


182

2015


183

2015


184

2015


185

2015


LAMPIRAN Rumusan Hasil Sidang Komisi I, II dan III

186

2015


187

2015


188

2015


189

2015


190

2015


2015

LAMPIRAN Notulensi Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015

HARI/TANGGAL TEMPAT JUMLAH PESERTA SIDANG KOMISI I KETUA KOMISI I NARASUMBER

NOTULA RAKORNAS KELITBANGAN TAHUN 2015 : Kamis, 7 Mei 2015 : Hotel Grand Clarion, Jalan Edi Sabara No.89 Kendari-Sultra : 146 Orang : Bachrun : Subiyono

PENYAMPAIAN PAPARAN Oleh Subiyono  Yth. Para Peserta Rakornas Kelitbangan Tahun 2015  Judul: Pembentukan Badan Litbang  Outline: Dasar Hukum , Arah Kebijakan, Rincian Program Kelitbangan,Kondisi Yang Diharapkan  Dasar hukum Pembentukan Balitbang 1. UU No.18 thn 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Psl 6 (1); Psl 18 (1) dan Psl 21 (2) 2. UU no 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah Psl 209 (1); Psl 219 (1) dan (2); Psl 374 (4) 3. Perpres No 11 thn 2015 ttg Kementerian Dalam Negeri Psl 32 (1); Psl 33 (1) dan (2) 4. Permendagri No 43 tentang Organisasi & Tata Kerja Kemendagri (Psl 171 sd Psl 1261) 5. Permendagri No.20 thn 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah 6. Perber Menristek & Mendagri No.03 & 36 thn 2012 tentang Penguatan SIDa Psl 16 (2)  Balitbang Dibentuk sebagai Badan Pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Landasan operasional Kebijakan Kelitbangan  Visi, Misi dan Agenda Prioritas (Nawacita)  Rincian Program Kelitbangan  Mewujudkan visi, dan misi, melalui Perumusan Kebijakan Daerah  Memberikan penguatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya pemerintahan daerah  Memberikan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)  Memberikan penguatan kelembagaan, tata laksana, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia kelitbangan  Kondisi yang diharapkan terkait Pembentukan Kelembagaan Litbang yaitu mengenai 191


2015

Kebijakan Regulasi, Kelembagaan, Sumber Daya Kelitbangan, Jaringan Kelitbangan, Norma/Budaya Inovasi MASUKAN Peserta Rakornas Sultra :  Variabel inovasi, nilai dan bobot harus cukup tinggi  Potensi dan permasalahan wilayah

Posmas (NTT)

:

Sulsel

:

 Balitbang sehaarusnya dibetikan kegiatan kelitbangan secara mandiri, tetapi fakta, Balitbang tidak pernah mengelola anggaran kelitbangan. Ada kebijakan, memberikan instruksi atau permendagri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Balitbang dapat menjalankan fungsinya melaksanakan kelitbangan terutama inovasi daerah. Anggaran yang dilaksanakan oleh Balitbang adalah anggaran aspirasi DPRD, menjadi pesanan DPRD, tidak menjadi penelitian yang manisir, artinya penelitian menjadi pesanan.  Kriteria pembentukan litbang berdasarkan variabelvaariabel, misalnya dana BOS, apakah lebih dari 1 Milyar? Smentara hanya dititipkan di transito  Berkaitan dengan lembaga kelitbangan, perlu optimis dan percaya, Litbaang harus dipercaya sebagai haal yang benar, invensi, inovasi hanya ada melalui kelitbangan.  Apakah Litbang masuk dalam Tipe A,B atau C. Bidang2 yang ada di setiap provataau kab/kota, terdiri dari bidang pemerintahan, ekonomi sosbud, sedikit yang mencantumkan bid inivasi  Perlu arahan, ada juga bidang penerapan teknologi. Saat ini di BPMD, sudah dialhkan ke PDT, ada kerancuan antara litang dengan BPMD, untuk mendorong Badan Litbang di BPMD dan Kab/Kota. Bidang TTG dilebur ke Balitbang  Ada banyak variabel, itu teknis, tetapi pembentukan balitbang tidak hanya bertindak sebagai EO.  Sesuai dengan prinsip anggaran yang ada sampai dengan perubahan permen 13, tentang anggaran kinerja, kelitbangan minim dikontrakan ke konsultan, tetapi dilaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi  Variabel yang digunakan sangat makro, utk evaluasi reiogional Indonesia Timur sangaat rendah, tidak sampai 1%. Kalau nilai 1, berarti nilai yang paling maksimal  Substansi, kebutuhan eselon 2 di balitbangda memberikan masukan kepada gub utk mendukung program strategis yang ada  Bagaimana litbang membentuk jejaring, inovasi tidak mungkin dilakukan tanpa jejaring, inovasi yaang dilahirkan memberikan nilai taambah  Program-program kelitbangan terintegrasi dalam RPJM, litbang bersama-sama Bappeda membahas program dan kegiatan  Sebagai bahan masukan, litbang menjaring isu strategis, persoalan yang ada di SKPD dan input dari Kab/Kota. 192

Prosiding Rakornas Badan Litbang Pemerintahan Dalam Negeri Konsolidasi Kelitbangan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  Bidang ekonomi, inovasi apa yang dilakukan utk memberikan nilai tambah  Indikator-indikator dibawah 2, tidak mungkin ideal.  Hal yang paling penting adalah menyiapkan tenaga fungsional dan diklat yang terstandar, jika sama dengan struktural

193

2015


HARI/TANGGAL TEMPAT JUMLAH PESERTA SIDANG KOMISI III KETUA KOMISI III NARASUMBER

2015

NOTULA RAKORNAS KELITBANGAN TAHUN 2015 : Kamis, 7 Mei 2015 : Hotel Grand Clarion, Jalan Edi Sabara No.89 Kendari-Sultra : 96 Orang : Agus Santoso : Dr. Sugeng Hariyono

PENYAMPAIAN PAPARAN Oleh Sugeng Hariyono  Yth. Para Peserta Rakornas Tahun 2015  Judul: Penjaringan Daftar Inventarisasi Masalah Penyusunan RPP tentang Inovasi Daerah  Ada 2 (dua) rujukan untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah, yaitu: a. UU 23/2014 Bab XXI tentang Inovasi Daerah. Hal ini bisa dilihat dari siapa yang memberi usulan, dan bagaimana bisa memberikan penilaian tentang Inovasi Daerah. b. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah Bab VI tentang Diskresi Di dalam UU No.23/2014, dalam hal inovasi yang tidak mencapai target, maka pada penyelenggara inovasi tidak dikenakan pidana. Kita ingin membuat draft RPP yang mengakomodir (Akademisi) Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Bisnis (pengusaha).  Di Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki Pergub menindaklanjuti Peraturan Bersama Kemendagri dengan Kemenristek Dikti. Saat ini Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun Naskah Akademis untuk konsep Raperda Inovasi Daerah. Penerapan Inovasi di daerah lebih penting, kami harapkan pemerintah pusat memberikan norma standar mengenai Inovasi Daerah karena daerah masih minim penerapannya. Apabila pemerintah sudah membuat pedoman NSPK tentang Inovasi Daerah, maka daerah akan terpacu untuk membahas dan menindaklanjutinya.

 Visi 2025, “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusifdan berkelanjutan”  Berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025  Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Hebat dengan segala bentuk kekayaan alamnya dan keanekaragaman budaya  Inovasi Daerah Bab XXI UU 23/2014  Latar belakang RPP  Inovasi Daerah sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  Inovasi Daerah sebelumnya telah masuk ke dalam beberapa peraturan yang, antara lain: UU No.18/2002 tentang Sistem Nasional Litbang, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 20052025  PP No.35/2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi  Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03/2012 dan No. 36/2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah  Masalah di daerah: (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah masih minim (2) Minimnya kerjasama antar Daerah (3) Belum adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan Stakeholders (4) 194


2015

Banyaknya kementerian/lembaga yang memiliki program terkait Inovasi yang berjalan di masing-masing arah dan kepentingan. TANYA JAWAB Prov. Riau

:

 Diperlukan pengertian mengenai Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Inovasi Daerah (IDa) karena selama ini daerah hanya mengenal SIDa. Dalam dasar peraturan perundang-undangan perlu ditambahkan UU No.20/2014 tentang Administrasi Pemerintah. Disamping itu perlu juga kesepakatan penulisan singkatan Inovasi Derah (IDa).  Dalam ruang lingkup (Pasal 2), perlu ditambahkan Jenis atau Bentuk implementasi Inovasi Daerah

Kab. Kepulauan Selayar

:

Sugeng Hariyono

:

Atang Sulaeman (BPPT)

:

 Terkait Bab I pasal 1 ayat (8), apakah PP ini hanya mengatur Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, apa tidak mengatur inovasi dari masyarakat? Hal ini dimaksudkan agar inovasi daerah dibatasi.  Perlu diatur jelas mengenai pembiayaan dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang lebih jelas dalam RPP inovasi daerah (usulan inovasi yang dibiayai oleh anggaran negara).  Dalam penyusunan PP Inovasi Daerah dibuat lebih jelas pengaturan mengenai pembiayaan dan Hak Kekayaan Intelektual, agar ketika RPP sudah ditetapkan menjadi PP tidak dirubah lagi untuk menyesuaikan dengan tuntutan dari awal.  Diharapkan hasil RPP dapat menjadi acuan yang benar-benar dapat diterapkan dan memberikan kontribusi.  Inovasi Daerah yang dimaksud adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila ada inovasi dari masyarakat merupakan bagian dari Inovasi Daerah. Sesuai dengan UU 23/2014, Pasal 388 ayat (1) Inovasi dapat berasal dari anggota masyarakat.  RPP tidak mungkin mengatur detil inisiatif detil dari masyarakat, kecuali inisiatif yang dilembagakan.  Sepanjang inisiatif dari masyarakat dilaporkan dan kemudian mendapat insentif, hal itu perlu diatur dalam RPP ini. Tetapi lain halnya dengan inisiatif yang tidak dilaporkan dan kemudian tidak terecord akan susah dan lebih complicated untuk diatur dalam RPP ini.  Apakah sudah ada naskah akademis untuk RPP dan Raperda yang sedang dibuat? Naskah Akademis diperlukan sebagai dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan agar filosofinya menjadi lebih fokus.

Pak Agus

:

Sugeng Hariyono

:

Sulawesi Selatan

:

 Jawa tengah sedang dalam membuat naskah akademis. Untuk RPP ini perlu penjelasan dr litbang Kemendagri.  Sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011  tidak lagi harus diberi naskah akademis. Ini adalah rancangan premature untuk memandu diskusi kita. Masukan dr teman2 daerah sangat berarti. Memungkinkah RPP digunakan sebagai affirmative policy? Bagaimana peran pemerintah? Pemikiran bebas bpk/ibu tentang inovasi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan UU 23/2015  Kami sudah merealisasikan konsep dari Roadmap yang mengacu pada Sistem Inovasi Daerah, mengapa di RPP ini hanya mengacu pada Inovasi Daerah?  Inovasi banyak lahir di masyarakat, apabila telalu banyak di 195


2015

atur ke depannya akan mempersulit masyarakat terutama di daerah.

Sugeng Hariyono

:

Kab. Bengkalis, Riau

Sugeng Hariyono

:

Pak Ibrahim

:

Pak Jufri

:

Sugeng Hariyono

:

Kab. Kepulauan Selayar

:

Kab. Pelalawan

:

Prov. Jawa Tengah

:

 Sistem Inovasi Daerah muncul sebelum ada PP inovasi daerah. Pemerintah ingin mengatur Inovasi Daerah yang lebih luas, yang mencakup Sistem Inovasi Daerah. Diharapkan RPP ini akan banyak mengatur tentang Inovasi dari masyarakat, kalangan bisnis, dan akademis. RPP akan memperkuat SIDa karena memiliki posisi sebagai payung.  Naskah akademik diperlukan untuk membuat RUU dan Raperda, meskipun RPP tidak diharuskan, namun hasilnya akan lebih baik apabila tersedia Naskah Akademik.  RPP diharapkan agar mengatur mengenai para penemu yang mendapat dukungan dari finansial perbankan. Dalam RPP juga harus memasukkan peraturan yang arahnya pada economic regulation, administrative regulation, intellectual property.  Dalam RPP Inovasi Daerah, poin “tidak ada konflik kepentingan dan berorientasi pada kepentingan umum” dalam Prinsip Inovasi Daerah pengertiannya hampir sama.  Kita pada posisi tinggal memindahkan dari apa yang ada di UU No.23/2014 pasal 387. RPP ini menjelaskan yang ada dalam Bab XXI, sehingga kita tidak bisa keluar dari itu.  Penilaian Inovasi hanya dibebankan pada Kementerian Dalam Negeri. Penilaian perlu melibatkan kementerian dan lembaga!  Pengertian Inovasi Daerah masih luas, sehingga banyak pihak akan mengartikan berbeda-beda. Sehingga diperlukan pengertian yang lebih jelas dan tegas.  Dalam RPP Inovasi Daerah pada Pasal 9. Untuk menjelaskan pasal ini, perlu dijelaskan pasal berikutnya untuk daerah yang tidak membentuk Badan Litbang. Apa konsekuensi daerah yang tidak membentuk kantor?  Dalam RPP Inovasi Daerah pada Pasal 33 tidak perlu dibentuk permendagri lagi, dibuatkan lampiran dalam hal pembuatan laporan.  Dalam RPP Inovasi Daerah pada Pasal 6 ayat (6) Bab V Pemerintah Daerah, dalam suatu kegiatan ada target capaian, bagaimana bila terjadi penyelewengan?  Ketentuan tentang kelembagaan adalah ketentuan daerah terhadap institusi yang menangani litbang. Pengaturan perlu eksplisit menjadi Badan sangat disetujui. Istilah kantor dll akan dihilangkan dan dipertegas dengan nama Badan.  Terkait dengan masalah pembiayaan, biasa dilakukan secara tender yang dikerjasamakan oleh LIPI dll. Diharapkan dalam RPP Inovasi Daerah diatur tentang pembiayaan. Supaya dibuat aturan agar tidak ditenderkan, namun dikerjasamakan.  Dalam PP tentang Inovasi Daerah ini supaya jelas diatur agar di kabupaten tidak melakukan tender terkait penelitian lagi.  Perlu disebutkan besaran presentase dari APBN/APBD untuk anggaran Inovasi Daerah.  Jawa Tengah sudah menyusun Road Map dari Pergub SIDa, dianggarkan di RPJMD sudah akan muncul di Balitbang. Sesuai Roadmap, Inovasi Daerah bukan hanya milik Balitbangda, namun milik seluruh SKPD. Hal ini menjadi tantangan krusial saat melakukan penjelasan pada anggota dewan untuk 196


2015

kemanfaatannya. Sugeng Hariyono

:

 Aspek biaya, agar mengerucut di RPP. Alokasi terhadap dimensi rasio anggaran kelitbangan dari PDB di Indonesia masih 0,08 persen. Sangat jauh apabila dibandingkan dari negara Vietnam (0,19 pesen), dan Thailand (0,21 persen).

MASUKAN Atang Sulaeman (BPPT)

:

Bappeda DIY

:

Balitbang Kementerian Pertanian

:

Litbang Kab. Pinrang, Sulsel

:

 Inovasi dan Sistem Inovasi adalah suatu hal yang berbeda. Sebuah sistem inovasi adalah kondisi yang terdiri dari berbagai elemen yang memiliki interaksi supaya berkembang.  Penguatan Inovasi Daerah dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah berbeda. Seandainya RPP ini menjadi payung, penguatan inovasi daerah sebaiknya tidak perlu ada di RPP.  Perlu ditambahkan pengertian SIDa dan IDa  Substansi yang ada di peraturan bersama seharusnya masuk menjadi bagian dari RPP. Sehingga lebih kuat dan mengatur Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.  Esensi dari Peraturan Bersama Kemendagri dan Kemenristek DIKTI harus diintegrasikan ke RPP Inovasi Daerah. Namun harus ada perbaikan, karena masih banyak kelemahan yang ditemukan dalam Peraturan Bersama Kemendagri dan Kemenristek DIKTI.  Diskresi, RKPD dan RPJMD yang disebutkan dalam ketentuan umum belum disebutkan dalam materi RPP Inovasi Daerah.  Mengangkat masalah ketegasan peran. Di Bappeda DIY hanya ada 1 peneliti dan diperankan dalam proses perencanaan swakelola dalam forum teknokrat. Dimana peran peneliti dalam peran perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan yang baik adalah yang bisa diakses oleh siapapun yg bottom up, forum teknokrat (NGO, mahasiswa, LSM). Setiap kajian harus dipaparkan/disosialiasikan pada forum teknokrat sebagai masukan perencanaan pembangunan. Misalkan: Diminta masukan konsep Jogja Kota Batik. Apakah diperbolehkan peran-peran yang dimaksud dalam RPP? Peneliti di daerah dianggap tidak mampu dibanding peneliti di perguruan tinggi.  Stakeholder harus diperankan dan harus digandeng, apabila pemikirannya komprehensif, pasti hasilnya akan baik.  Kerangka PP mengenai Inovasi Daerah, agar jangan ada definisi yang diulang dari peraturan bersama.  Dalam RPP Inovasi Daerah pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan Bappeda, tetapi tidak dimasukkan pengertian dari Balitbangda.  Bappeda hanya melakukan tupoksi perencanaan tidak melakukan penelitian dan pengembangan yang merupakan fungsi balitbangda.  Balitbang Kementan bersifat lintas sektor, kedepan perlu dipisahkan menurut sektor-sektor untuk pembinaan SDM.  Perlunya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah.  Semua kegiatan yang sifatnya fisik harus dikaji dulu, kemudian diusulkan. Peranan kelitbangan penting.  Kita butuh surat perintah dari pusat agar dipercepat pembentukan Balitbangda.  RPP agar tidak menyulitkan daerah saat pelaksanaannya.  Draft yang sudah jadi agar dipresentasikan kembali kepada daerah. 197


2015

SIMPULAN 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan

Pemdagri

Tahun 2015 tema “Konsolidasi Kelitbangan Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” dan melahirkan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang strategis. 2. Rakornas Keitbangan Tahun 2015 diikuti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Provinsi atau sebutan lainnya, Badan Litbang Kabupaten/Kota, Seluruh Kepala Biro Organisasi Provinsi atau yang mewakili, Seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi atau yang mewakili, Kementerian/LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian), seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Pokok-Pokok

Pembahasan materi yang berkembang saat pelaksanaan kegiatan

sebagai berikut : a. Kebijakan Strategis dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelitbangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di pemerintahan Pusat dan Daerah; b. Peran Strategis Penelitian dan Pengembangan Dalam Mendukung Percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta menggali Filosofi Akademis terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; c. Kebijakan Strategis Pengembangan Jabatan Fungsional Peneliti Berbasis Elektronik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah; d. Pembentukan Badan Litbang Berdasarkan Revisi PP No. 41 Tahun 2007 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah. 4. Melalui sidang komisi dan dibagi menjadi 3 komisi, telah melahirkan beberapa kesepakatan strategis yaitu : a. Komisi I: Pembentukan Badan Litbang 1) Urgensi pembentukan Badan Litbang di Provinsi dan Kabupaten/Kota disepakati bersama oleh semua peserta dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan merupakan kesatuan pemahaman terhadap amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera mempersiapkan daerahnya masing-masing untuk dapat memenuhi kriteria yang menjadi persyaratan dari 198


2015

variable dan indikator dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 3) Diusulkan agar kiranya Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Surat Edaran Mendagri yang disiapkan oleh Badan Litbang Kemendagri dalam waktu dekat terkait substansi kesiapan daerah dalam rangka pembentukan Badan Litbang dan model kegiatan kelitbangan satu pintu yang hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Litbang di pusat dan daerah; b. Komisi II : Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelitbangan; 1) Sosialisasi tentang jabatan SDM Fungsional Kelitbangan yang terdiri dari Jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Analis Kebijakan serta fungsional serumpun lainnya akan diintensifkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam forum ini juga disepakati lahirnya usulan pembentukan jabatan fungsional Inovator yang diharapkan dapat menjadi jabatan fungsional dibawah binaan Badan Litbang Kemendagri; 2) Seluruh daerah melakukan pemetaan terhadap rasio jumlah SDM fungsional kelitbangan terhadap jumlah seluruh aparatur sipil negara dan terhadap jumlah penduduk, sehingga diperoleh jumlah ideal yang dibutuhkan di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta di lingkungan Kemendagri; 3) Dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas SDM Kelitbangan perlu memberikan kesempatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun akademis (lanjutan S2 dan S3), kegiatan kelitbangan yang di masing-masing daerah, maupun kerjasama antar pusat dan daerah serta antar daerah, dan bermitra dengan semua lembaga terkait, yang didukung dalam bentuk alokasi perencanaan program dan dukungan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); 4) Memperkuat jaringan Academic, Business, Government, Community (ABGC) sebagai langkah penguatan dan konsolidasi SDM Kelitbangan dalam rangka kesiapan masayarakat kelitbangan untuk menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015; 5) Diusulkan agar kiranya Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan instruksi Mendagri dalam bentuk Surat Edaran Mendagri yang akan disiapkan Badan Litbang Kemendagri dalam waktu dekat terkait substansi agar daerah mengajukan kebijakan

usulan yang

formasi

akan

jabatan

ditindaklanjuti

fungsional oleh

peneliti/perekayasa/analis

Mendagri

kepada

Menteri

Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi dan mengarahkan agar 199


2015

daerah mengalokasikan program kegiatan kelitbangan dan anggarannya dalam APBD serta didukung juga oleh APBN. c. Komisi III yaitu Inovasi Daerah: 1) Badan Litbang Kemendagri dan seluruh Kementerian/LPNK segera menyiapkan agenda penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah dengan melibatkan Academic, Business, Government, Community (ABGC); 2) Substansi Rancangan Peraturan Pemerintah akan mengakomodir Peraturan Bersama Mendagri dan Menristek Nomor 36 dan 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. 5. Badan Litbang Kemendagri akan menindaklanjuti semua rekomendasi hasil Rakornas Kelitbangan Tahun 2015 tersebut dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dalam waktu yang secepatnya baik dalam bentuk Surat Edaran Mendagri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota ataupun

Rancangan Peraturan

Pemerintah tentang Inovasi Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Litbang untuk menyelesaikannya.

200


DOKUMENTASI ACARA

201

2015


202

2015


203

2015

konsolidasi SDM kelitbangan dalam rangka kesiapan masyarakat kelitbangan untuk menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Recommend Documents