Profil SDM Konstruksi yang Siap Bersaing untuk Meraih Peluang Investasi Infrastruktur dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Oleh : Ir. Agita Widjajanto, M.Sc Disampaikan pada Seminar Konstruksi Indonesia 2014, dengan Tema : Strategi Peningkatan Kualitas SDM Sektor Konstruksi dalam Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Jakarta, 16 Juli 2014
PUSAT PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASI
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Backward linkage (Industri Hulu)
Forward linkage (Industri Hilir)
SEWA ALAT BERAT (Bulldozer, AMP, Batching Plan, dll.)
BBM LISTRIK
PENGARUH TIDAK LANGSUNG Penambangan Batu Kapur Penambangan Bijih Besi
JASA PERDAGANGAN
PENGARUH LANGSUNG Aspal SEMEN
Jasa Angkutan Jalan Raya PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PENGARUH LANGSUNG Jasa Perhotelan Jasa Kesehatan
BAJA TULANGAN
Real Estat. PENGARUH TIDAK LANGSUNG Jasa Pariwisata Jasa Bank Jasa Pendidikan Jasa Perorangan
Daya Dorong/Daya Penyebaran (Industri Hulu)
MULTIPLIER =
Daya Dorong/Derajat Kepekaan (Industri Hilir)
PENGARUH LANGSUNG + PENGARUH TIDAK LANGSUNG
Daya Saing Indonesia Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2013-2014 3 120
Rank
Infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia, terutama sejak Indonesia dikategorikan sebagai “efficiency driven country”
100 80 60 40 GCI overall infrastructure road quality
20 0
2009
Year 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
2010
GCI 55 54 44 46 50 38
2011
2012
Rank Overall infrastructure 96 96 82 82 92 82
2013
2014
road quality 105 94 84 83 90 78
Rank of competitiveness Indonesia 2013-2014: rank 38 2012-2013: rank 50 Singapore 2013-2014: rank 2 2012-2013: rank 2 Malaysia 2013-2014: rank 24 2012-2013: rank 25 Thailand 2013-2014: rank 37 2012-2013: rank 38
Perbandingan Daya Saing Indonesia dengan NegaraNegara di Asia 4
Low Competitiveness in Infrastructure Road (GCI 20132014)
Philippines Cambodia Brunei Darussalam Singapore Malaysia Thailand China Indonesia ASEAN Developing Asia
The Global Competitiveness Index (GCI), yang diterbitkan setiap tahun oleh World Economic Forum, adalah penilaian dan sistem peringkat untuk menunjukkan daya saing dan tingkat produktivitas negara yang dinilai dari berbagai aspek berdasarkan faktor ekonomi mikro dan makro. High land transport costs – low connectivity of economic centres
Indonesia 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Vietnam
7,0
Indonesia China
Backlog in Expressway Development
Thailand
Indonesia
Malaysia China
Indonesia
Philippines Thailand Indonesia Vietnam
0
0,2
0,4
Index Expressway Density
0,6
0,8
0,00
1,00 2,00 Trip time (hr/100 km)
Malaysia
3,00
Demand growing 8-10% pa to support growth Key centres congested, large areas underdeveloped
Indonesia Logistics Performance Index (LPI) 5 • Road infrastructure plays important role in assuring the traffic flow/logistic; • Road Infrastructure management has been dedicated to reduce a high economic cost of logistic system; • Road infrastructure management has been occupied as an indicator of logistic services level and international competitiveness. 1 8 18 21 26 29 31 38 46
101 109 128 Source : Logistic Performance Index
52 53 59
Singapore Japan Australia Korea China Malaysia New Zealand Thailand India Philippines Vietnam Indonesia Cambodia Laos Papua NG
The World Bank’s Logistics Performance Index (LPI) analyzes countries in six components: 1. The efficiency of customs and border management clearance. 2. The quality of trade and transport infrastructure. 3. The ease of arranging competitively priced shipments. 4. The competence and quality of logistics services. 5. The ability to track and trace consignments. 6. The frequency with which shipments reach consignees within scheduled or expected delivery times. LPI Score 4 Timeless
3
Customs
2 1 0 Infrastructur e
Tracking
Competence
Shipments
Investasi Infrastruktur di Indonesia, China, dan India 6
Perbandingan Investasi Infrastruktur di China, India, dan Indonesia (2005-2010)
Investasi Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia (2010-2014)
Sumber: Bappenas
Investasi infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan China dan India. Sejak tahun 2009, investasi infrastruktur di India mencapai 7% dari GDP. Di China, investasi infrastruktur mencapai 9-11% dari GDP. Sementara itu, investasi infrastruktur di Indonesia baru mencapai 4,5-5% dari GDP.
Sumber: Bappenas
Skema Pendanaan Infrastruktur 7
RENCANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR (RPJMN)
INFRASTRUKTUR PRIVAT Penjaminan
Pembiayaan Pemerintah (APBN) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Blue Book
Public Private Partnership (PPP)
Sektor Swasta Pembiayaan dari luar
Pembiayaan Domestik (Rupiah)
PPP Book
• Untuk membiayai proyek prioritas pemerintah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, misalnya Jalan tol, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PPP • Untuk membiayai proyek yang layak secara finansial serta memiliki nilai ekonomi tinggi ; • Proyek dengan kebutuhan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah yang minimal.
Paradigma Baru Dalam Penyediaan Infrastruktur 8
Pola Lama 1. Hampir seluruh pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh Pemerintah 2. Pendekatan sentralistis 3. Penyediaan infrastruktur oleh BUMN/BUMD 4. Fungsi ganda regulator - operator 5. Tarif tidak berdasarkan atas azas pemulihan biaya 6. Pelayanan terintegrasi dari hulu hingga hilir
Pola Baru 1. Pembangunan infrastruktur yang commercially viable diserahkan kepada swasta, Pemerintah akan berkonsentrasi pada infrastruktur dasar dan non-commercially viable tetapi economically feasible 2. Mengakomodasi peran daerah 3. Penyediaan Infrastruktur terbuka bagi: BUMN/BUMD, Swasta, dan Koperasi 4. Pemisahan peran operator dan regulator, serta pembentukan Badan Pengatur 5. Tarif ditentukan berdasarkan atas azas pemulihan biaya, tarif ditetapkan dengan kontrak guna memberi kepastian atas arus penerimaan dan mengurangi resiko atas proyek 6. Memperkenankan prinsip pemisahan pelayanan (unbundling)
Strategi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur 9
PPP(KPS) merupakan pembagian pporsi tanggung jawab antara Pemerintah dan swasta, dimana Pemerintah bertugas untuk menyelesaikan masalah makro bisnis infrastruktur dan swasta bertugas untuk menyelesaikan masalah mikro bisnis infrastruktur; Fungsi Pemerintah : memastikan bahwa Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang ada disekitar infrastruktur dapat di-delivery secara tepat waktu dan tepat mutu sehingga diharapkan dapat memperkecil risiko permintaan yang akan dihadapi oleh swasta; Fungsi Swasta : memastikan bahwa infarstruktur tersebut dapat di-delivery secara tepat waktu dan tepat mutu sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar agar dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru;
Strategi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur 10
Pemerintah mendorong KPS, dengan alasan: a) KPS sebagai katalisator bagi reformasi penyediaan pelayanan publik; b) KPS mampu menambah kapasitas pembiayaan diluar APBN; c) KPS dapat meningkatkan efisiensi dan ‘good governance’; d) KPS memberi value of money dalam penyediaan infrastruktur; Swasta (investor) tertarik pada KPS, dengan alasan: a) Pemerintah memfasilitasi identifikasi dan penyiapan proyek; b) Risiko proyek diluar kendali badan usaha dijamin oleh Pemerintah ; Tidak semua proyek dapat di-KPS-kan. Pemerintah menawarkan proyek-proyek
KPS kepada mitra dari pihak swasta berdasarkan beberapa alasan; Proyek-proyek tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam Buku KPS (PPP Book) milik
Pemerintah, diperbaharui oleh P3CU dan diumumkan kepada publik setiap tahun;
Tahapan Pelaksanaan KPS 11
Sinergi dalam Kerjasama Pemerintah – Swasta 12
GCA (Government Contracting Agency / pemilik proyek sektor publik)
Pemodal 1
Bank 4
Badan Usaha
3
PII (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero))
2
1
Perjanjian Konsesi
PT IIF
2
Perjanjian Penjaminan
Private Equity
3
Perjanjian Regresi
Dana Badan Usaha
4
Perjanjian Pembiayaan
PT SMI
Investor lainnya
Rencana dan Realisasi Total Investasi Infrastruktur RPJM 2010 -2014 13
2000
1500
1000
500
???
Swasta 269,30 T
Total Rp. 1.923,7 T
GAP 323,67 T Swasta 344,67 T
BUMN 340,50
BUMN 340,85T
APBD 445,67 T
Kebutuhan Investasi 2010-2014
Perkiraan Pendanaan
APBD 355,07 T
APBN 559,54 T
APBN 825,60 T
0
Total Pembiayaan s/d 2014 sebesar Rp. 1.870,97 T
Total Realisasi Pembiyaan Infrastruktur s/d 2014
JALAN TOL TRANS JAWA Progress Jalan Tol Trans Jawa Serang
9 RUAS JALAN TOL LINTAS JAWA PRIORITAS UTAMA 615 KM
DKI Jakarta Cikampek
Banten
1
Bogor
Ciranjang
Sukabumi
73 KM
288 KM
76,77 KM
Palimanan Pejagan Pemalang
Kanci Bandung
177,12 KM
Demak
(K)
Keterangan :
Semarang
2
3
Batang
4
Jawa Tengah
Jawa Barat : Operasi : Pengadaan tanah dan Konstruksi : Persiapan Pengadaan Total biaya Investasi : Rp 51,41 T Total biaya tanah : Rp 5.09 T Total panjang : 615 Km
5
9
Ngawi Solo
7 6
8
Kertosono
1
2
3
Cikampek – Palimanan
Pejagan - Pemalang
Pemalang Batang
PT. Lintas Marga Sedaya
PT. Pejagan Pemalang Toll Road
Panjang (km)/Jumlah Seksi
116/6
Biaya Investasi (Rp. Triliun)
Probolinggo
Malang
Jawa Timur
5
6
Batang Semarang
Semarang - Solo
Solo - Ngawi
Ngawi - Kertosono
Kertosono Mojokerto
Mojokerto Surabaya
PT. Pemalang Batang Toll Road
PT. Marga Setia Puritama
PT. Trans Marga Jateng
PT. Solo Ngawi Jaya
PT. Ngawi Kertosono Jaya
PT. Marga Harjaya Infrastruktur
PT. Marga Nujyasumo Agung
58/4
39/2
75/5
73/5
90/4
87/4
41/4
36/5
12.6
5.52
4.08
7.23
6.21
5.14
3.83
3.48
3.4
Biaya Tanah (Rp. Triliun)
0.55
0.254
0.18
0.584
0.927
0.995
0.864
0.297
0.461
Target Operasi
2014
2014
2014
2015
2014
2014
2014
2014
2014
Konsesi (tahun)
35 (dr PPJT)
45
45
45
45
35
35
35
42
Tanah *)
100,00%
35,21%
1,86%
3,33%
40,61%
87,40%
61,55%
90,70%
74,30%
Konstruksi ***)
38,55%
-
-
-
31,43%
54,70%
42,54%
No Ruas Nama Ruas BUJT
Progres
*) Status per tanggal 27 Juni 2014
***) Status per tanggal 01 Juli 2014
4
Pasuruan
Gempol Pandaan
Yogyakarta DIY
Surabaya
Mojokerto
7
8
Total
Pmrnth
BUJT
Total
Pmrnth
BUJT
11,98%
48%
-.
-
-
-
Banyuwangi
9
JALAN TOL JABODETABEK
Progress Jalan Tol Jabodetabek Rawa Buaya
Pluit
1
Kemayoran Sunter 3
4
Ulujami
7
Pulo Gebang
Kp.Melayu
5
1
6
3
9
: : : : Total biaya Investasi : Total biaya tanah : Total panjang :
8
6
5
Panjang (Km)
Semanan - Sunter
2
Sunter – Pulo Gebang
3
Duri Pulo – Kampung Melayu
4
Biaya Investasi (Rp. M)
20,23
11.060
9,44
4.918
12,65
8.167
Kemayoran – Kampung Melayu
9,60
4.934
5
Ulujami – Tanah Abang
8,70
6.114
6
Pasar Minggu – Casablanca
9,16
5.981
69,77
41.174
4
Operasi Pengadaan tanah dan Konstruksi Persiapan PPJT Persiapan Pengadaan Rp 33,19 T Rp 7,35 T 171 Km
Ruas
1
TMII Ps.Minggu
Keterangan :
6 Ruas Tol DKI Jakarta No
2
Tomang
2
Akses Tanjung Priok
TOTAL 10
No Ruas
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
Nama Ruas
JORR W2 Utara
Cengkareng – Batu – Ceper – Kunciran
Kunciran – Serpong
Serpong – Cinere
Cinere – Jagorawi
Cimanggis – Cibitung
Cibitung – Cilincing
Depok – Antasari
Bekasi – Cawang – Kp. Melayu **)
Bogor Ring Road
BUJT
PT. Marga Lingkar Jakarta
PT. Marga Kunciran Cengkareng
PT. Marga Trans Nusantara
PT. Cinere Serpong Jaya
PT. Translingkar Kita Jaya
PT. Cimanggis Cibitung Tollways
PT. MTD CTP Expressway
PT. Citra Waspphutowa
PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT. Marga Sarana Jabar
Panjang (km)/Jumlah Seksi
8/2
14/4
11/2
10/2
15/3
25/4
34/4
22/5
21/2
11/3
Biaya Investasi (Rp. Triliun)
2.229
3.507
2.623
2.219
2.621
4.524
4.22
2.999
7.200
0.983
Biaya Tanah (Rp. Milyar)
610,17
1,219
989
712
930
1,314
288
769
449**
983
Target Operasi
2013
2014
2014
2015
2012
2014
2014
2014
2013
2013
Konsesi (tahun)
40
35
35
35
35
35
40
40
45
45
Tanah *)
91,61%
7,21%
13,26%
-
59,21%
-
7,51%
22,30%
6,50%
91,03%
Konstruksi ***)
98,80%
-
-
-
27,70%
-
-
-
-
38,67%
Progres
*) Status per tanggal 27 Juni 2014 **) Dukungan Pengadaan Tanah Rp. 350 Milyar ***) Status per tanggal 01 Juli 2014
JALAN TOL NON TRANS JAWA
Progress Jalan Tol Non Trans Jawa DKI Jakarta
Serang
Cikampek Banten
Palimanan
Bogor 1
Ciranjang Bandung
Sukabumi
Keterangan :
Jawa Barat
: : : Total biaya Investasi : Total biaya tanah Total Panjang
Kanci
6
Pejagan Pemalang
1
Nama Ruas
Demak
(K)
5 Surabaya
Ngawi
Jawa Tengah
Mojokerto
Solo
Operasi Pengadaan tanah dan Konstruksi Persiapan Pengadaan Rp 28,86 T : Rp 2,94 T : 161 Km
No Ruas
Batang
Semarang
Kertosono
Gempol Pandaan
Yogyakarta DIY
Jawa Timur
2
3 Pasuruan 4
Malang
Probolinggo
Banyuwangi
2
3
4
5
6
Ciawi - Sukabumi
Gempol – Pandaan
Gempol – Pasuruan
Pasuruan – Probolinggo
Waru (Aloha) – Wonokromo – Tj. Perak
Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa
PT. Trans Jabar Tol
PT. Jasamarga Pandaan Tol (d.h. PT. Marga Bumi Adhikaraya)
PT. Trans Marga Jatim Pasuruan
PT. Transjawa Paspro Jalan Tol
PT. Margaraya Jawa Tol
PT Jasamarga Bali Tol
Panjang (km)/Jumlah Seksi
54/4
14/1
34/3
31/3
18/4
10/1
Biaya Investasi (Rp. Triliun)
7.775
1.167
2.769
3.551
11.111
2,485
Biaya Tanah (Rp. Milyar)
824
175
256
216
1,425
45,654
Target Operasi
2013
2013
2012
2015
2014
2013
Konsesi (tahun)
45
35
45
45
50
45
13,57%
99,81%
42,74%
-
-
100%
-
94,10%
44,68%
-
-
100%
BUJT
Progres
Tanah *) Konstruksi ***)
*) Status per tanggal 27 Juni 2014
***) Status per tanggal 01 Juli 2014
Progres KPS Bidang Air Minum 17
NO
1 2
3
4
Jumlah Lokasi
Kapasitas (l/s)
Perkiraan Jumlah Penduduk Terlayani (ribu jiwa)
TELAH DIRESMIKAN 1 PROSES PENGADAAN/ TENDER 2
900
360
4.500
1.800
SIAP DITAWARKAN 2
1.200
480
13.500
5.400
Perkiraan Investasi (Milyar Rupiah)
Lokasi
503,0 Kab. Tangerang 2.987,0 Umbulan (4000 l/s), Bandar Lampung (500l/s) 990,0 Semarang Barat (1000 l/s), Lamongan (200 l/s)
POTENSI 2
*
Karian (10.000 l/s), Jatigede (3500 l/s)
TOTAL 7
* dalam perhitungan
20.100
8.040
4.480,0
Progres B TO B Bidang Air Minum 18
NO
Jumlah Lokasi
Kapasitas (l/s)
1 TELAH DIRESMIKAN
1 2 DALAM PELAKSANAAN FISIK 4
Lokasi
400
2.600
1.040
930
372
252,9 Makassar Moya (600 l/s), Sampit (280 l/s), Subang (50 l/s)
8.000
3.200
1.972,1 Jatiluhur (5000 l/s), Kota Bekasi (200 l/s),Kab Bogor (600 l/s), Tanah Bumbu (150 l/s), Medan (1000 l/s), Medan (800 l/s), Deli Serdang (200l/s), Subang (50 l/s).
8
2.180
872
10
3.025
1.210
4 PROSES PENGADAAN/ TENDER 7
6 POTENSI
Perkiraan Investasi (Milyar Rupiah)
1.000
3 PENANDATANGANAN PERJANJIAN 3
5 SIAP DITAWARKAN
Perkiraan Jumlah Penduduk Terlayani (ribu jiwa)
TOTAL
187,0 Aetra Kab. Tangerang 1.268,2 Gresik - 2 lokasi (600 l/s), Kota Tangerang (1500 l/s), Intan Banjar (500 l/s)
1.299,6 Lombok Utara (50 l/s), Palangkaraya (300 L/s), Pondok Gede Bekasi (300 l/s), Kab. Serang (500 l/s), Kota Bogor (300 l/s), Semarang Selatan (100 l/s), Bitung (130 l/s), Padang (500 l/s). *
Bekasi Kota (150 l/s), Bekasi Kota (200 l/s), Bekasi Utara (300 l/s), Rembang (30 l/s), Kab. Cirebon (120 l/s), Kab. Karawang (725 l/s), Medan (1000 l/s), Bukit Tinggi (100 l/s), Kendal (200 l/s), Semarang Barat (200 l/s).
* dalam perhitungan
Pemenuhan Kebutuhan Prioritas Pembangunan Nasional
1. Pembiayaan Pemerintah (APBN) • Pendapatan Negara (Pajak, PNBP) dan Hibah • Penerbitan SBN dan SBSN;
19
• Pinjaman Dalam Negeri (Perbankan);
Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) Antara lain: Infrastruktur
• Pinjaman Luar Negeri
2. Pembiayaan Swasta • Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank • PMA/PMDN
3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 4. Harmonisasi Program Pemerintah dengan CSR
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HASIL WORKSHOP, BANTEK, DAN MONEV TAHUN 2011-2013
2011 2012
SUMUT-CIPTA KARYA 1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur; 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 5. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
2013
20 ACEH-AIR MINUM
1. Sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. Pola kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
KALBAR-BINA MARGA
GORONTALO-ASET DAERAH
1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur; 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 5. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
KEP. RIAU-DAERAH PERBATASAN 1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur; 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 5. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur; 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 5. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
SULTENG-AIR MINUM
KALSEL-AIR MINUM 1. Sinkronisasi kebijakan dukungan
investasi air minum; 2. Kebijakan KPS; 3. Klusterisasi pola investasi PDAM;
PAPUA-GREEN ECONOMY & LOCAL WISDOM
1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur; 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 5. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
SULUT-BUNDLING KPS
1. Siknronisasi RTRW 2. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur dalam penyelenggaraan SPAM; 3. Pola kerjasama penyelenggaraan SPAM; 4. Readiness kriteria KPS;
1. Analisa kebutuhan infrastruktur; 2. Strategi pembangunan infrastruktur; 3. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 4. Pola pembiayaan investasi infrastruktur; 1. Perkuatan konektivitas nasional & global u/ partisipasi swasta dlm investasi infrastruktur; 2. Pengembangan infrastruktur dlm mendukung MP3EI; 3. Peningkatan kinerja logistik, infrastruktur & daya dukung ekonomi di sekitar Pelabuhan Bitung u/ mewujudkan Bitung sbg 'hub' ; 4. Pengembangan industri berbasis komoditi lokal;
SUMATERA BARAT 1. Analisa kebutuhan infrastruktur; 2. Kebijakan KPS; 3. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 4. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
MALUKU UTARA-CIPTA KARYA 1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur;
RIAU-TATA RUANG 1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur;
BANGKA BELITUNG
SULSEL-ASET DAERAH
1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Kinerja infrastruktur; 3. Identifikasi potensi KPS; 4. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur; 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur;
SUMATERA SELATAN 1. Sinkronisasi RTRW prov/kab/kota; 2. Kebijakan KPS; 3. Analisa kebutuhan infrastruktur; 4. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
LAMPUNG 1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Kebijakan KPS; 3. Koord Prov/Kab/Kota dalam meningkatkan konektivitas jalur logistik; 4. Analisa kebutuhan infrastruktur; 5. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 6. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
MALUKU-BINA MARGA 1. Sinkronisasi RTRW Prov/Kab/Kota; 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; 3. Strategi pembangunan infrastruktur; 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; 5. Pola pembiayaan investasi infrastruktur;
DKI JAKARTA-JALAN TOL & AIR MINUM 1. Kebijakan KPS; 2. Harmonisasi regulasi, kelenbagaan, program, & pembiayaan KPS; 3. Penyusunan roadmap KPS; 4. Koordinasi instansi terkait;
NUSA TENGGARA TIMUR
JAWA TENGAH-JALAN TOL 1. Sinkronisasi RTRW Kab/Kota terkait pengembangan kaw. industri sepanjang koridor jalan tol; 2. Analisa penentuan jenis kaw. industri yg dpt ditampung infrastruktur jalan tol; 3. Koordinasi instansi terkait (Kemen. Perindustrian, Kemen. PU, Kemenko, Bappenas, BPJT, BKPM, Kemen. ESDM).
JAWA TIMUR-JALAN TOL 1. Konsistensi pengendalian RTRW; 2. Kebijakan KPS; 3. Readiness kriteria KPS;
BALI-JALAN TOL 1. Konsistensi pengendalian RTRW; 2. Kebijakan KPS; 3. Readiness kriteria KPS;
1. Sinkronisasi RTRW prov/kab/kota; 2. Koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah; 3. Hubungan Kelembagaan Pusat dan Provinsi dlm rangka pemberian stimulan kepada Kab/kota; 4. Analisa Kebutuhan infrastruktur; 5. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur;
Permasalahan Umum Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Berdasarkan Hasil Workshop dan Monev CIPTA KARYA-AIR MINUM • 1. Sinkronisasi RTRW prov/kab/kota; • 2. Sinkronisasi kebijakan dukungan investasi air minum; • 3. Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah; • 4. Analisa kebutuhan infrastruktur; • 5. Strategi penyediaan infrastruktur; • 6. Kebijakan KPS; • 7. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; • 8. Pola kelembagaan pengelolaan air minum; • 9. Pola pembiayaan investasi infrastruktur; • 10. Klusterisasi pola investasi PDAM; 1
2
3
ASET DAERAH, DAERAH PERBATASAN, GREEN ECONOMY & LOCAL WISDOM
BINA MARGA-JALAN TOL
4
• 1. Konsistensi pengendalian RTRW; • 2. Kebijakan KPS; • 3. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; • 4. Koordinasi instansi terkait (pemerintah pusat dan daerah); • 5. Analisa penentuan tipologi kawasan industri disekitar aktivitas bisnis jalan tol; • 6. Analisa kebutuhan infrastruktur; • 7. Strategi penyediaan infrastruktur; • 8. Pola pembiayaan investasi infrastruktur; • 9. Readiness criteria proyek KPS
14
13
12
11
5
6
7
8
15
• 1. Sinkronisasi RTRW prov/kab/kota; • 2. Analisa kebutuhan infrastruktur; • 3. Strategi penyediaan infrastruktur; • 4. Manajemen pengelolaan aset infrastruktur; • 5. Pola pembiayaan investasi infrastruktur; 17
16
Kondisi Lalu Lintas di ruas Tol Jakarta (2011) dan Potensi Inefisiensi akibat Kemacetan 22
Jam kemacetan pagi hari
Jam kemacetan sore hari
1. Potensi Kehilangan Pendapatan Tol seminggu = (Kehilangan Pagi x Jam Tersendat pagi) + (kehilangan Sore x Jam Tersendat sore) = Rp. 108.201.912.000,-/tahun 2. Potensi pemborosan BBM per tahun = 1.424.180.447 liter/tahun 3. Perhitungan Emisi Karbon per tahun = 3.617.418,33 ton CO2/tahun
Luas : 740,28 km2
Penduduk : 10.187.595
Kepadatan : 13.761,81/km2
GDP per capita : $ 10.633
Mobil : 1.919.891
Motor : 5.313.995
Kurva Pengembalian Investasi 23
(Investment) Payback Period Pra Kons
Konstruksi
Biaya Konstr
Enjoyment period
Masa Operasi
Max Lock Up Capital
Investasi Tambahan
BEP
PP Masa Konsesi • Pada masa operasi, pendapatan dipergunakan untuk : - Menutup biaya rutin O&M → sisa = laba (rugi) usaha - Pengembalian Investasi → sisa = laba (rugi) bersih • Apabila sudah mulai ada laba usaha, maka max lock up capital terlampaui • Apabila pengembalian investasi belum tercapai penuh, maka BEP belum tercapai (investment payback period belum terlampaui) • Apabila pengembalian investasi sudah tercapai maka masuk kedalam enjoyment period, dan investor sudah mendapatkan laba investasi (PROFIT ORIENTED) • Keuntungan Bisnis Infrastrukturdidapat dari : a) Usaha meminimalkan Biaya Investasi Awal, Investasi Tambahan, Operasi dan Pemeliharaan; b) Usaha memaksimalkan Pendapatan Fare Box dan Non Fare Box, dengan cara pengamanan pendapatan dan upaya peningkatan Demand/Related Bussiness;
Whole Life Costing – How to reduce “hidden costs” 24
Rencana Usaha Investasi Infrastruktur 25
Struktur Investasi COST vs REVENUE
COST
PROJECT COST
ROUTINE O&M
MAINTENANCE
CONSTRUCTION
LAND TAX (PBB)
TAXES, OVERHEAD, CONTINGENCY
ADMINISTRATION & GENERAL
LAND ACQUISITION
TAXES
FINANCIAL COST
LOAN INTEREST
ADDITIONAL INVESTMENT PERIODIC MAINTENANCE PERIODIC REPLACEMENT
ADDITIONAL LANES
TARIFF
VOLUME
OPERATION
ENGINEERING
IDC
FARE BOX REVENUE
LONG TERM LOAN SHORT TERM LOAN
INITIAL TARIFF
- Formula - Procedure - Ability To Pay - Willingness To Pay PERIODIC TARIFF ADJUSTMENT - Schedule - Formula - Procedure - Ability To Pay - Willingness To Pay
PASS -- TRIP - Network program - Land use program - Transport policy - Macro economic - Economic growth
NON FARE BOX REVENUE -Pengembangan Kawasan/TIP -Iklan -Sewa FO, dll DURING CONCESSION PERIOD
PUBLIC FINANCING
INITIAL INVESTMENT
OPERATION COST
BANKING FINANCING (DEBT/EQUITY)
INVESTMENT COST
REVENUE
Rantai Pasok Konstruksi untuk Infrastruktur dan Bangunan 26
Pemasok Material Pemasok Peralatan
Kontraktor Elektrikal dan Mekanikal Kontraktor Utama Milik Sendiri, Sewa, Lease
Kontraktor Umum
Kontraktor Spesialis Investor
Rantai Pasok Konstruksi termasuk koordinasi antar pemasok, kontraktor dan pengguna baik langsung maupun tidak langsung sebagai upaya memenuhi target proyek Sumber: APPAKSI (2012)
Pengguna (Pemilik)
Pendapatan
27
BIAYA
No
Uraian Pekerjaan
Kuantitas (buah)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Solar Panel polycristalline 100 Bahan A Wp 34,9 v (u/24 v sistem) Armature LED 60 W (60 Ocs LED Bahan B @ 130 lm/lw) Baterai tipe VRLA AGM DEEP Bahan C CYCLE, 12 v /100 Ah Kontroler Solar charge controller 20A IP 67 Jumlah Selisih
188
3.823.750
4.125.000
2.200.000
1.623.750
1.925.000
305.265.000
361.900.000
8.889.500
5.325.000
5.830.000
3.059.500
(505.000)
287.593.000
(47.470.000)
188
4.074.450
3.914.000
3.080.000
994.450
834.000
186.956.000
156.792.000
94
1.121.250
978.920
660.000
461.250
318.920
43.357.500 823.172.100
29.978.480 501.200.480
2 3 4
94
HPS
Harga Satuan (Rp) Kontrak Konfirmasi
Selisih HPS Konf Kontrak Konf
Total Selisih HPS Konf Kontrak Konf
Indikasi Sumber Pendanaan Infrastruktur 2015-2019 28
SASARAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
APBN + APBD +Pinjaman
sekitar Rp. 1.466 T
30%
4.886 Triliun
sekitar Rp. 1.466 T BUMN – 30%
(Infrastuktur Strategis Rp. 3.386 Triliun + Infrastruktur Lainnya Rp. 1.500 Triliun)
Selisih Pendanaan (Financing Gap) 70%
sekitar Rp. 1.044 T
Off Balance Sheet – 20%
Creative Financing Scheme
sekitar Rp. 1.044 T KPS -20%
Prosentasi APBN + APBD dan Pinjaman berdasarkan kajian awal bahwa kapasitas pendanaan diluar pemerintah adalah maksimum 70% Catatan: Dalam kurun waktu 2010-2013, realisasi investasi infrastruktur telah mencapai Rp.1,401 Triliun (dengan komposisi APBN 43,3%, APBD 24,4%, BUMN 17,9%, dan Swasta 14,4%).
Profil SDM Konstruksi yang Siap Bersaing untuk Meraih Peluang Investasi Infrastruktur dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 29
Kompeten di bidangnya; Mempunyai Integritas; Siap untuk Transparan; Dan Mau untuk menjaga Akuntabilitas;
Sehingga diharapkan dapat : Melakukan Studi yang Komprehensif dan Integratif serta berusaha untuk Transformasikan Desain ke dalam Implementasi Infrastruktur tersebut secara KONSISTEN; Dari KITA untuk KITA secara KONSISTEN
30
TERIMA KASIH
