KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
FUNGSI KELITBANGAN DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN
Mesdin Simarmata Direktur Industri Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
FORUM KERJASAMA KELITBANGAN ANTAR PROVINSI Bandung, 18 November 2015
FUNGSI BALITBANGDA
BALITBANGDA PENARIK MANFAAT
PEMERINTAH
MASYARAKAT
Penghubung dalam rangka Evidence Based Policy
Penghubung dalam rangka Difusi Inovasi
1. Menyusun “Request for Proposal” yang baik 2. Menyusun Policy Memo yang baik
1. Menjalin hubungan dengan pusat-pusat pengembangan iptek. 2. Agen Difusi Inovasi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
WHY WE NEED IT
EVIDENCE BASED POLICY MAKING
3
INPUT OUTPUT IN POLICY RESEARCH
INPUT • Research Fund • Researchers’ Competencies
PROCESS • Teaching Research • Incentive
OUTPUT
OUTCOMES
• Publication • PolicyBrief • etc
• Expected Outcomes
ADOPTION GATE Realized outcomes will increase awareness of decision makers and then increase support for research Expected outcomes of research will be realized if and only if research output s are adopted by decision makers.
CRITICAL POINT IS The Demand for Evidence Based Policy
4
POLICY MAKING PUBLIC CHOICE – TECHNOCRATIC
Public Choice 1. In democratic era, key policy makers (president, governor, city major, and Bupatis, as well as law makers) , are elected officials. 2. To be elected, they have to promise something during campaign. 3. However, to capture large audience with broad interest and intellectual capacity, politicians are competent in rhetorical language. 4. The end justifies the means.
Technocratic 1. Academicians, on the other hand, are more interested in “technology”; 2. Policies are made by persons or group who are experts and interested in “technology”; 3. With this expertise, academicians are capable to identify needs that can not be articulated or not be realized by voters / people. 4. In academia, decision making process is modeled by James March as “garbage can”, where solution finding problems. 5. The mean justifies the ends; 5
STRONG WEAK
POLITICAL DOMINANCE
POLICY MAKING MAP
Rhetorical Policy
Do the Right Things Right
Vicious Process of Policy Making
Solution Finding Problems
WEAK
STRONG TECHNOCRATIC DOMINANCE 6
FENOMENA ICEBERG
• Perlu diperhatikan bahwa kosakata evidence based policy dapat membuat kita berpuas diri hanya sekedar mengajukan data, fakta, dan informasi. • Padahal data dan informasi boleh jadi hanya merujuk pada kejadian yang terlihat (observable). • Yang diperlukan adalah konstruksi menyeluruh dari gunung es berdasarkan gundukan yang terlihat (iceberg). • Untuk merekonstruksikan diperlukan kajian tentang pola perilaku, struktur sistemiknya, dan bahkan model mental dari seluruh ekosistem dari suatu fenomena. • Oleh sebab itu, bukan sekedar data, dalam pengambilan kebijakan yang diperlukan adalah riset dengan menggunakan data-data faktual yang ada. Slide 7
MERUMUSKAN PERAN PEMERINTAH
1. 2.
3. 4.
Peran pemerintah sebagai penyediaan barang / jasa publik sudah terbagi habis dalam tupoksi SKPD Hanya saja, peran tersebut dapat berubah sesuai dinamika sosial / ekonomi Sehingga senantiasa perlu dipantau dan diperbaharui. Pemikiran yang ada dalam literatur, a.l. : •
Mengkompensasi eksternalitas barang-barang privat Contoh: Pemberian insentif terbatas bagi para pionir
•
Mengkompensasi kegagalan koordinasi Contoh: Antara pemilik proyek dengan investor
•
Mengkompensasi kegagalan pasar Contoh: Skema subsidi bunga bank bagi IKM, industri TPT, dll.
5.
Perumusan ini merupakan peluang bagi Balitbangda. Slide 8
KERANGKA PELAKSANAAN Pasal 13, ayat (4) PP 40/2006: Kebijakan= Arah tindakan yang akan diambil oleh Kementerian / Lembaga dalam bentuk kegiatan dalam Kerangka Regulasi, Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah
Pelayanan Umum / Investasi Pemerintah
Dilaksanakan K/L Sendiri Anggaran K/L
Kerangka Regulasi
Dilaksanakan BLU
Dilaksanakan Badan Usaha
BLU
PSO
Dilaksanakan Masyarakat
Insentif / Regulasi
Pilihan Kebijakan Penyediaan Barang / Jasa Yang Dibutuhkan Masyarakat = the statement of government’s role
Murni Public Goods
Sifat Produk / Jasa
Quasi Private Goods
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
INNOVATION ON DEMAND SIDE (USERS)
TEORI DIFUSI INOVASI 10
TAHAPAN PROSES DIFUSI INOVASI
KONDISI SEBELUMNYA 1.Previous practice 2.Felt needs/problems 3.Innovativeness 4.Norms of the social systems
SALURAN KOMUNIKASI
Tahap Implementasi
Tahap Inisiasi
PENGETAHUAN
PERSUASI
KEPUTUSAN
IMPLEMENTASI
1. Adopsi
KONFIRMASI Rutin
Continued Adoption Later Adoption
Karakterisk Unit Pengambil Keputusan 1. Karakteristik sosialekonomi 2. Variabel personal 3. Perilaku komunikasi
Karakteristik Inovasi 1.Relative Advantages 2.Compatibility 3.Complexity 4.Triability 5.Observability
2. Ditolak
Source: Everett M. Rogers; Diffusion of Innovations, Fourth Edition, The Free Press, 1995
Discontinuance Continued Rejection
Kategori Pengadopsi Teknologi
Source: Geoffrey Moore “Crossing the Chasm”, Harper Business Essentials, 2002
Number of Adoptions
KOMUNIKASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI BARU
Adoption Due to Interpersonal Communication
Adoption Due to Mass Media
Time Sumber: Everett M. Rogers, Difusion of Innovations fourth edition, Free Press, 1995
13
KESIMPULAN DIFUSI 1. Hasil penelitian tidak akan memberikan dampak ke masyarakat bila hasilnya tidak diadopsi menjadi kebijakan publik; 2. Agar diadopsi, hasil penelitian tersebut harus dibuat sedemikian sehingga: a) Manfaatnya (advantage) mudah dipahami; b) Nilai yang dikandung sesuai (campatible) dengan pembuat kebijakan c) Tidak terlalu kompleks sehingga mudah dilaksanakan; d) Dapat diuji coba (trialability); e) Hasilnya dapat diamati (observability). 3. Temukenali karakteristik pembuat kebijakan dalam hal kecenderungan mengadosi ha-hal yang baru (enthusiasts-visionaries-pragmatis-conservatives-sceptics); 4. Media untuk mendifusikan pemikiran baru perlu diperhatikan, maksimalkan komunikasi tatap mata i.e. seminar, workshop, diskusi terbatas (FGD), dll. 5. Pertimbangkan organisasi pembuat kebijakan, bila organisasinya: a) Sentralistis, cenderung lebih cepat mengadopsi b) Kompleks akan lebih lama mengadopsi c) Formal cenderung lebih cepat mengadopsi d) Jaringan keterkaitan membuat lebih lambat mengadopsi e) Memiliki banyak kelebihan cenderung lebih lambat mengadopsi f) Besar cendering lebih lambat mengadopsi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENUTUP
MEMBANGUN BALITBANGDA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 1.
Kebijakan utamanya adalah menjadikan Balitbangda sebagai PENGHUBUNG, bukan penggali pengetahuan.
2.
Sebagai penghubung, kapasitas lembaga yang dibutuhkan utamanya untuk: a. b. c. d. e.
Menghimpun data dan informasi tentang “external knowledge center”. Membangun hubungan dengan pihak eksternal; Merumuskan apa yang dibutuhkan dari lembaga ekternal; Mencerna hasil-hasil riset yang dilakukan pihak eksternal Merumuskan hasil riset tersebut menjadi rancangan kebijakan atau atau kegiatan difusi inovasi.
3.
Dengan demikian, strategi utama adalah mengisi balitbangda dengan tenaga berpengetahuan luas (broadbase) bukan spesialis dengan organisasi yang lean and mean.
4.
Pembinaan karir sebagai “penghubung” adalah melalui kegiatankegiatan “enviromental scanning” Slide 16
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
