KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM REFORMASI SISTEM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH MEBIDANGRO (MEDAN BINJAI DELISERDANG KARO)

KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM REFORMASI SISTEM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH MEBIDANGRO (MEDAN – BINJAI – DELISERDANG – KARO) Filiyanti Teta Ateta Bangun1 1

Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Perpustakaan No.1 Kampus USU Medan Email: [email protected]

ABSTRAK Rencana pemerintah pusat untuk mereformasi sistem transportasi perkotaan yang bersifat ramah lingkungan adalah menerapkan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Mebidangro. Konsep sustainabilitas pada implementasi BRT Mebidangro ini adalah bila dampak sosial yang akan timbul diakomodir mulai dari tahap perencanaannya. Untuk itu telah dilakukan investigasi tanggapan stakeholder terkait atas rencana pengadaan BRT di wilayah Mebidangro, atas eleminasi dan pengalihan rute/fungsi/status angkot akibat operasional BRT serta atas kesiapan/tanggung jawab institusi Pemerintah Pusat/Pemda Mebidangro. Survei kuesioner/interview dilakukan terhadap 500 responden masyarakat Mebidangro, serta total 170 responden dari institusi Pemerintah Pusat/Pemda Mebidangro, organisasi masyarakat terkait, pakar, dosen, mahasiswa, supir/pemilik angkot/operator angkutan. Temuan pertama, 80,9% masyarakat mendukung rencana implementasi BRT Mebidangro dengan ketentuan: agar melalui kajian yang komprehensif serta sosialisasi yang cukup, agar dampak sosial diantisipasi dan agar mengutamakan rencana rute BRT pada wilayah rawan macet agar lalulintas di wilayah tersebut lebih tertata dan tertib. Temuan kedua, 87,4% masyarakat mendukung pengalihan/eleminasi rute/fungsi angkot akibat implementasi BRT Mebidangro dengan syarat agar Pempus/Pemda Mebidangro mengakomodir dampak sosial yang timbul seperti ganti rugi angkot dan pengangguran akibat implementasi BRT. Temuan ketiga, dibutuhkan komitmen dan political will yang kuat dari Kepala Daerah di wilayah Mebidangro dan Gubernur Provinsi Sumut yang diinisiasi oleh intervensi yang tegas dan optimal dari Pemerintah Pusat terhadap Kepala Daerah di wilayah Mebidangro dan Gubernur Provinsi SUMUT. Temuan keempat, bahwa Pemerintah Pusat perlu berkordinasi dengan setiap Kepala Daerah wilayah Mebidangro dan Gubernur Sumut untuk mendefenisikan sejauh mana keterlibatan/persiapan yang wajib dilakukan Pempus/Pemda Mebidangro sehingga seluruh Kepala Daerah mampu mengesampingkan masalah batas wilayah administratif dan mengkondisikan rencana BRT Mebidangro kepada seluruh dinas terkait di wilayah Mebidangro. Temuan analisis data sekunder menunjukkan bahwa 79,45% trayek angkot (± 8.578 armada) melalui inti kota, atau hanya 20,55% trayek (± 2.835 armada) yang tidak melalui wilayah inti kota padahal Kota Medan memiliki jalur outer-ringroad atau inner-ringroad. Kata kunci: Bus Rapid Transit Mebidangro, survei kuesioner, survei wawancara, pembangunan berkelanjutan

1.

PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun pusat pendidikan di Provinsi Sumut memiliki daya tarik bagi masyarakat yang berdomisi di daerah penyangga Kota Medan seperti Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo maupun daerah lainnya untuk melakukan perjalanan ke pusat kota setiap hari. Pertumbuhan Kota Medan dan perluasan pusat-pusat kegiatan di wilayah sekitarnya, menjadikan wilayah penyangga di sekitar kota Medan turut berkembang. Di samping itu, Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut), telah berkembang menjadi Kota Metropolitan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat kota Medan. Dengan kondisi sedemikian, kota Medan dan daerah sekitarnya tumbuh membentuk kawasan aglomerasi Mebidangro (Medan-Binjai-Deliserdang-Karo). Keberadaan Bandara Medan Baru di Kualanamu, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang meningkatkan perkembangan wilayah Mebidangro dengan cepat, namun perkembangan wilayah dan sistem transportasi di wilayah aglomerasi tersebut cenderung ditangani tanpa suatu perencanaan yang terdefenisi, tidak berkelanjutan untuk jangka panjang (bukan hanya untuk 5 – 10 tahun saja) dan tidak bersifat ramah lingkungan. Pada pembangunan Tahap I Bandara Medan Baru sekarang ini diperkirakan dapat menampung 7 juta s/d 10 juta penumpang dan 10.000 pergerakan pesawat pertahun, sementara setelah selesainya Tahap II bandara ini rencananya akan menampung 25 juta penumpang pertahun (Ditjenhubud, 2010). Bandara Interbasional Medan Baru ini kelak akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Sampai saat ini jumlah

SEMINAR NASIONAL-1 BMPTTSSI - KoNTekS 5 Universitas Sumatera Utara, Medan - 14 Oktober 2011

T-243

Transport penumpang domestik dan internasional telah mencapai 4,7 juta pnp/hari sementara kapasitas terminal penumpang bandara Polonia hanya berkisar 4,5 juta s/d 5 juta pnp/tahun atau ± 12.000 pnp/hari. Pembangunan akses ke Bandara Medan Baru yang memiliki luas 1.365 Ha, panjang 6,5 km, lebar 2 km antara lain dari arah Bandar Selamat (±16,7 km), dari Medan (±29,5 km), dari Lubuk Pakam (±8,4 km), dari Simpang Empat Timbangan T.Morawa (±15,7 km), Belawan (±49 km) dan dari Stasiun KA Batang Kuis (±5 km) termasuk pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu – T.Tinggi (± 40 km) (Bappeda Sumut, 2010). Dengan demikian, eksistensi Bandara Internasional Medan Baru ini akan meningkatkan peran Kabupaten Deliserdang di tingkat nasional maupun internasional yang secara simultan juga akan mempengaruhi wilayah aglomerasi sekitarnya yakni Medan, Binjai dan Tanah Karo.

2.

KONSEP BRT (BUS RAPID TRANSIT) UNTUK WILAYAH MEBIDANGRO

Studi “Perencanaan Teknis Sistem Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (Bus Rapid Transit) Pada Kawasan Aglomerasi Mebidangro” telah dilakukan oleh Dephubdat BSTP Jakarta tahun 2008. Hasil studi tersebut salah satunya adalah 9 koridor BRT terintegrasi untuk wilayah Mebidangro seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 di bawah ini. Deliserdang

Medan Utara

Binjai Kualanamu CBD Medan

U

Deliserdang

Deliserdang

(Sumber : Dephubdat BSTP, 2008)

Karo

[5]

Gambar 1. Koridor BRT di Wilayah Mebidangro Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa ke-9 koridor BRT yang direncanakan telah mencakup keseluruhan wilayah aglomerasi Mebidangro termasuk wilayah Kabupaten Karo yakni di Kecamatan Sibolangit. Adapun rincian rute BRT Mebidangro untuk masing-masing koridor ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Detail 9 koridor BRT di wilayah Mebidangro No. 1 2

Koridor Pinang Baris – Guru Pantimpus

6

Brigjen Katamso – Yos Sudarso Amplas – Irian Barat P.Kemerdekaan – K.Namu Sibolangit (Karo) - P.BatuDjamin Ginting – R.Saleh Asrama – Kol. Bejo

7

A.H.Nasution – Pinang Baris

3 4 5

8 9

Rute Yang Dilalui Terminal (T) Pinang Baris – Jl. Gatot Subroto – Jl.Isk.Muda – Jl.G.Mada – Jl.S.Parman – Jl.Gatot Subroto – Jl.Kpt.Maulana – Jl.R.Saleh – Jl.Balai Kota – Jl. Guru Patimpus Jl. Brigjen Katamso – Jl. Pemuda – Jl. Achmad Yani – Jl. Balai Kota – Jl. Puteri Hijau – Jl. Yos Sudarso (Simpang Brayan) T.Amplas – Jl. Sisingamangaraja – Jl. Cirebon – Jl. Irian Barat Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Moh.Yamin – Jl. Letda Sujono – Kualanamu Sibolangit (Karo) – Pancur Batu - Jl.Djamin Ginting – Jl.S.Parman – Jl. Kapten Maulana Lubis – Jl. Raden Saleh Jl. Asrama – Jl. Kapten Sumarsono – Jl. Helvetia (By Pass) – Jl. Pertempuran – Jl. Pertahanan – Jl. Cemara – Jl. Kol. Bejo Jl. A.H.Nasution – Jl. Ngumban Surbakti – Jl. Flamboyan Raya –Jl. Sakura Raya – Jl. TB Simatupang – T.Pinang Baris Jl. Medan – Binjai Jl. Medan – Lubuk Pakam

T.Binjai – T.Pinang Baris T.Amplas – T. L.Pakam [5] (Sumber : Dephubdat BSTP, 2008)

Pembebasan Lahan Tidak Perlu Tidak Perlu Sebagian Perlu Sebagian Perlu Sebagian Perlu Tidak perlu Sebagian perlu Tidak perlu Tidak perlu

Dari Tabel 1 di atas ini terlihat bahwa hanya 4 koridor yang memerlukan sebagian pembebasan lahan sementara diketahui bahwa fungsi guna lahan di Kota Medan padat. Hal ini karena model BRT Mebidangro direncanakan khusus sedemikian rupa sehingga hanya membutuhkan pembebasan lahan yang minim yakni hanya pada lokasi penempatan halte saja.

T-244


Transport

L A Y O U T H A LT E B R T (JA LA N S AT U A R A H )

WEfektif BRT SEPARATOR

W BRT

E F E K T IF

BRT SHELTER

BRT SEPARATOR

W

20M

2 M

MEDIAN

D A M IJ A

WEfektif

Sumber : Hasil Modifikasi (Filiyanti Bangun, 2007)

Gambar 2. Rekomendasi layout halte BRT untuk lahan terbatas (arus lalulintas satu arah dan dua arah) Gambar 2 (kiri: arus satu arah) menunjukkan bahwa bila fungsi guna lahan di kedua sisi badan jalan telah optimal sehingga upaya pembebasan lahan tidak memungkinkan sepanjang ruas jalan maka untuk arus lalulintas satu arah direkomendasikan agar lajur BRT berada di sisi kanan badan jalan untuk mencegah terjadinya konflik antara BRT dengan angkutan umum yang cenderung menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan di sisi kiri badan jalan. Gambar 2 (kiri) tersebut juga menunjukkan bahwa pembebasan lahan hanya diperlukan sepanjang halte BRT saja yakni berkisar 20 m dengan luas 40 m2. Gambar 2 (kanan: arus dua arah) menunjukkan bahwa untuk arus dua arah direkomendasikan posisi halte tidak lagi berada pada median jalan namun di atas badan jalan (Damija) dengan panjang efektif ± 20 m berbentuk kurva konvergen dengan lebar tegak lurus kurva sebesar ± 2m. Selanjutnya lebar efektif badan jalan untuk arus lalulintas umum dibangun mengikuti bentuk kurva konvergen tersebut agar tidak terjadi penyempitan (bottle-neck) pada sisi halte BRT. Dengan demikian, sekalipun Pemda mesti membangun 2 (dua) unit halte dengan tangga JPO yang bercabang di tengahnya menuju kedua halte BRT, namun Pemda dapat terhindar dari konflik sosial sehubungan dengan masalah pembebasan lahan serta biaya kompensasi lahan yang sulit terdefenisi.

3.

METODOLOGI

Untuk mengakomodir permasalahan dalam lingkup konflik sosial saat pra dan purna operasional BRT Mebidangro, maka dilakukan survei kuesioner dan interview terhadap 500 orang masyarakat di seluruh wilayah Mebidangro, plus 170 responden dari institusi pemerintah pusat dan daerah Mebidangro serta organisasi masyarakat terkait, pakar, dosen, mahasiswa, supir/pemilik angkot dan operator angkutan dengan distribusi responden ditampilkan pada Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini. Tabel 2. Jumlah Responden Masyarakat di Wilayah Mebidangro Kota Medan Binjai Deliserdang Karo TOTAL

Jumlah Kecamatan 22 5 22 17 66

Jumlah Responden 220 65 130 85 500

Sumber : Hasil Kompilasi, 2009

Tabel 3. Jumlah Responden Survei Institusi di Wilayah Mebidangro Asal Instansi

Data Responden

Pemkab Deliserdang

Dephub BSTP Dishub Provsu; Bappeda Provsu Dishub Kota Medan; Bappeda Kota Medan Dishub Binjai; Bappeda Binjai Dishub Deliserdang; Bappeda Deliserdang

Kasubdit Lalulintas Perkotaan, Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan Kadishub Provsu; Kasubdis Darat; Kasi Prasarana Sub Dinas Darat; Kasi Angkutan; Kasubdis Bina Program; Kasubdit Perencanaan; Kabid Fisik Sarana Prasarana Kasubdis Perhubungan Laut; Kasi Pengujian; Kasi Teknis Parkir & Terminal; Kabid Fisik Kadishub Binjai; Kasubdis Sarana Prasarana; Kasubdis Program; Kasubdis Pos & Telekomunikasi; KTU Dishub Binjai; Ketua Bappeda Binjai Kadishub DS; Kasubdis Perhubungan Darat; Kasubdis Bina Program; Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Kasubbid Peneletian; Kasubbid Kimbangwil, Pertambangan & Energi;

Ditlantas Poldasu Satlantas Medan

Wadirlantas Poldasu Kasatlantas Medan

Institusi Responden Pemerintah Pusat Pemprovsu Pemko Medan Pemko Binjai


Jumlah (Orang) 2 7 4 6 6 1 1

T-245

Transport

Satlantas Binjai Kasatlantas Binjai Satlantas Kasatlantas Deliserdang Deliserdang Pemilik Angkutan Pengemudi Angkutan Kesper SUMUT Badan Usaha 11 operator BU Organda Organda SUMUT YLKI UGM & ITB Pakar USU & UNIMED Dosen Mahasiswa USU & UNIMED TOTAL RESPONDEN

1 1 30 50 Ketua I,II & Sekretaris I, II, III Kordinator Ketua I Ketua YLKI Prof. Dr. Heru Sutomo, M.Eng.(UGM); Dr. Ir. Idwan Santoso, M.Eng.(ITB) USU (6); UNIMED (5) USU (10); UNIMED (20)

5 11 1 1 2 11 30 170

Sumber : Hasil Kompilasi, 2009

Survei masyarakat pada Tabel 3 di atas dilakukan dengan metode RSI (Road Site Interview) serta ke pengguna angkutan umum yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan organisasi stakeholder terkait (lihat Tabel 3). Bentuk pertanyaan dalam kuesioner adalah kombinasi open-ended questions dengan pertanyaan yang menggunakan opsi-opsi jawaban. Untuk menentukan apakah rencana BRT Mebidangro ini akan berdampak pada isu sosial yakni pengalihan rute/fungsi/status angkot atau bahkan apakah akan terjadi eleminasi angkot, maka dilakukan evaluasi terhadap ruterute angkot yang bersinggungan dengan rute BRT Mebidangro khususnya untuk koridor utama yakni koridor Pinang Baris – Guru Patimpus berdasarkan data sekunder rute angkutan umum dari Dinas Perhubungan Medan [6]. Hasil evaluasi data sekunder ini akan dibahas pada sub bab berikut ini.

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan analisis angkutan umum koridor 1 Pinang Baris – Guru Patimpus

Gambar 3. Posisi CBD terhadap Terminal Pinang Baris & Terminal Amplas Tabel 4. Data trayek & armada bersinggungan dengan Koridor 1 BRT Mebidangro Jumlah Trayek Bersinggungan ≥ 50% A B C Unit 13

% 11,2

Unit 20

% 17,2

Unit 5

A + B + C = 38 trayek = 32,7%

% 4,3

Jumlah Armaga Bersinggungan ≥ 50% A B C Unit 1.315

% 46,38

Unit 1.275

% 44.97

Unit 245

% 8,65

A + B + C = 2.835 armada = 33,05 %

Sumber : Hasil Analisis, 2009

Keterangan : • A = Rute asal dan tujuan dari Terminal Pinang Baris dan/atau ke Terminal Amplas & melalui inti kota; • B = Rute asal atau tujuan di terminal dan melalui inti kota; • C = Rute asal maupun tujuan bukan dari terminal tapi melalui inti kota; • Jumlah total trayek angkot di Kota Medan = 146 trayek; • Jumlah seluruh trayek yang bersinggungan dengan Koridor 1 BRT Mebidangro = 116 trayek = 79,45% = 8.578 armada.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa letak wilayah inti kota berada diantara kedua terminal angkutan umum yakni Terminal Pinang Baris (Barat) dan Terminal Amplas (Tenggara). Dan dalam hubungannya dengan pengembangan Kota Medan yang tersentris di inti kota serta tidak terencana untuk jangka panjang (unplanned development), hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa terdapat 79,45% dari total 146 trayek angkot (116 trayek) yang bersinggungan dengan rute Koridor 1 BRT Mebidangro yakni rute yang melalui inti kota, sekalipun Kota Medan T-246


Transport memiliki outer-ringroad atau inner-ringroad. Dari Tabel 4 di atas terlihat dari 116 trayek angkot yang bersinggungan dengan rute Koridor 1 BRT Mebidangro, terdapat 38 trayek dengan 2.835 armada yang memiliki panjang rute trayek lebih dari 50% bersinggungan dengan rute Koridor 1 BRT Mebidangro. Dari ke-38 trayek tersebut, hanya 5 trayek (215 armada) yang tidak melalui kedua Terminal Pinang Baris dan Terminal Amplas. Jadi berdasarkan temuan ini, ternyata Dishub Medan hanya menetapkan 20,55% trayek (30 trayek) saja yang tidak melalui wilayah inti kota.

Hasil survei kuesioner terhadap rencana pengadaan BRT di wilayah Mebidangro Rangkuman hasil survei kuesioner/interview terhadap 500 responden di seluruh wilayah Mebidangro maupun terhadap 29 orang pejabat tinggi di institusi Pemda Mebidangro/Provinsi SUMUT dan Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut : 1. Tanggapan 500 responden masyarakat Mebidangro terhadap- rencana pengadaan BRT di wilayah Mebidangro: Tabel 5. Tanggapan masyarakat terhadap rencana pengadaan BRT di wilayah Mebidangro Jumlah Responden (orang) 404

%

Tanggapan /Jawaban

Alasan

Syarat & Ketentuan Yang Dihimbau Responden

1. Perlu kajian yang komprehensif & a. Lebih nyaman, bersih, tarif terjangkau; sosialisasi yang cukup; b. Waktu tempuh lebih cepat; 2. Dampak sosial diantisipasi; c. BRT dapat mengurangi kemacetan 3. Memberi prioritas kepada bila angkot dikurangi; pengemudi/pemilik angkot di wilayah d. Trayek dan rute BRT lebih jelas; Mebidangro untuk menjadi e. Dapat mengurangi polusi udara; operator/tenaga kerja pada sistem BRT; f. Menambah pendapatan daerah; 4. Mengutamakan rencana rute BRT pada g. BRT sudah sangat diperlukan wilayah rawan macet agar lalulintas di masyarakat wilayah Mebidangro. wilayah tersebut lebih tertata & tertib. 89 17,8 Tidak Setuju a. BRT belum tentu mengatasi kemacetan bila jumlah angkot tetap; b. Pengadaan BRT hanya menghambur-hamburkan dana pemerintah; & c. Pertumbuhan kendaraan pribadi sangat pesat, jadi keberadaan BRT justru Tidak mempersempit ruas jalan; Mendukung d. Keberadaan BRT akan menimbulkan masalah transportasi baru bagi masyarakat Mebidangro; e. Keberadaan BRT akan menambah pengangguran dan mengurangi pandapatan pemilik dan pengemudi angkutan umum; 1,4 7 Tidak Menjawab/Ragu Sumber : Hasil Survei Kuesioner, 2009 80,8

Setuju & mendukung

2. Tanggapan 500 responden masyarakat Mebidangro terhadap dampak pengalihan rute/fungsi angkot dan eleminasi angkot akibat implementasi BRT Mebidangro: Tabel 6. Tanggapan masyarakat terhadap dampak pengalihan rute/fungsi angkot dan eleminasi angkot implementasi BRT Mebidangro Jumlah Responden (orang) 215

(%)

Jawaban

Alasan

43

3 51 103

0,6 10,2 20,6

62

12,4

1

0,2

2

0,4

Agar rute dialihkan ke daerah yang masih membutuhkan atau mengalihfungsikan menjadi angped atau AKDP bila perlu; Meminta ganti rugi sebesar 50% dari nilai penjualan angkot; Meminta ganti rugi sebesar 75% nilai angkot; Menghimbau pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Angkutan Umum (BOAU) bekerjasama dengan Pemkab di luar wilayah Mebidangro yang masih membutuhkan angkot; Pemerintah jangan membiarkan angkot bersaing dengan BRT sehingga mematikan ekonomi rakyat kecil; Membuka lapangan kerja baru bagi pengemudi angkutan kota; Memberi ganti rugi sampai 100% dan memekerjakan pengemudi angkutan kota pada sistem BRT;

a. Angkutan kota menyebabkan kemacetan; b. Pengalihan angkutan kota akan mengurangi kemacetan; c. Jumlah angkutan kota sudah sangat besar dan keberadaannya tidak teratur; d. Pengalihan dan/atau eleminasi tersebut merupakan konsekuensi dan resiko dari suatu kebijakan pembanguanan; e. Pengemudi angkutan kota selama ini ugal-ugalan dan sering menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat;

∑ = 437 57

87,4 11,4

Setuju Tidak

a. Efektifitas pengalihan masih diragukan, sebaiknya jangan hanya angkutan kota yang


T-247

Transport

dieleminasi, kendaraan pribadi yang jumlahnya juga sangat besar mesti dibatasi; b. Menyebabkan pengangguran & menimbulkan konflik sosial. 6 1,2 Tidak menjawab/ragu Sumber : Hasil Survei Kuesioner, 2009 setuju;

3. 4.

Dari jawaban 29 orang responden pejabat institusi terkait di seluruh wilayah Mebidangro dan Pemerintah Pusat (Dephubdat BSTP Jakarta), Tabel 7 berikut memuat saran, dukungan, kesiapan dan tanggung jawab pejabat institusi tersebut terhadap implementasi BRT Mebidangro: Tanggapan, saran, dukungan pemilik angkutan, pengemudi angkutan, Kesper, Organda, YLKI terhadap rencana implementasi BRT Mebidangro (98 responden):

Tabel 8. Tanggapan, saran, dukungan pemilik angkutan, pengemudi angkutan, Kesper, Organda, YLKI terhadap rencana implementasi BRT Mebidangro Pemilik Angkutan Pengemudi Angkutan 1. Penghasilan rata-rata supir 1. Supir sering nombok, angkot memprihatinkan jika nombok lebih karena banyaknya jumlah dari 3 kali maka mobil pribadi, sepeda motor digantikan oleh supir & jumlah angkot, betor, lain; ojek, kancil; 2. Agar dilakukan 2. Penghasilan bersih minimal penataan kembali Rp.40.000,-/hari, jarang angkutan & rutenya. terpenuhi; 3. Agar Pemda dapat 3. Melonjaknya plafon/trayek membuka lapangan oleh Dishub Medan, kepada kerja baru bagi supir & pemilik; pemilik angkot 4. Lebih memilih beralih terkena dampak menjadi pengemudi betor, selain memberikan ojek, kancil, taxi. kompensasi; 4. Tidak setuju dengan pengalihfungsian menjadi angdes. Lebih setuju menjual angkotnya & menggunakan uang hasil penjualan untuk buka usaha baru.

KESPER 1. Menghimbau subsidi spareparts, BBM; 2. Mengkaji ulang jumlah trayek, rute, plafon angkot & AKDP agar supir lebih mampu mencapai target setoran; 3. Lapangan kerja. Baru bagi pengangguran; 4. Agar sosialisasi matang & menyeluruh. 5. Nilai ganti rugi lihat pangsa pasar atau pada dealer,

ORGANDA 1. Sosialisasi yang cukup panjang atas setiap kebijakan pemerintah, schedule kegiatan tahapan implementasi BRT kepada seluruh pihak terkait; 2. Segala bentuk bantuan & kebijakan terhadap tindakan solusi dampak sosial agar transparan kepada masyarakat; 3. Agar pemilik angkutan yang terkena eleminasi menjual angkutannya ke daerah lain; 4. Kaji ulang trayek, plafon, rute & jumlah armada angkutan umum eksisting agar tidak tumpang tindih & kacau seperti saat ini.

YLKI 1. Mengakomodir dampak sosial maksimal; 2. Setuju bila angkutan yang tereleminasi dijual ke daerah lain di Provsu yang masih membutuhkan; 3. Landasan hukum yang jelas bagi operasional BRT Mebidangro; 4. Menegaskan perlunya pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh & berkesinambungan terhadap seluruh instansi terkait & seluruh masyarakat.

Sumber : Hasil Survei Kuesioner, 2009

T-248


Transport

el ab T

7

.

Sarn,dukgesiptjwbhmlBRTMo


T-249

Transport

5.

KESIMPULAN

Keberhasilan implementasi BRT Mebidangro membutuhkan komitmen dan political will yang kuat dari Kepala Daerah di wilayah Mebidangro serta Gubernur Provinsi Sumut yang diinisiasi oleh intervensi yang tegas dan optimal daripada Pemerintah Pusat;

DAFTAR PUSTAKA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. (2009). Dampak Strategis Pengembangan Bandara Kualanamu terhadap Pengembangan Regional. Power Point Presentation. Medan: 6 November 2009. Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Deliserdang. (2008). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Di Sekitar Bandara Kualanamu : Laporan Kompilasi Data, Oktober 2008. Lubuk Pakam. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Medan. (2006). Menata Fungsi-fungsi Utama Medan Sebagai Kota Metropolitan. Power Point Presentation. Medan: Seminar Kota Baru : Upaya Menuju Kota Ideal yang Kompak, 29 Juni 2006. DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) Provinsi SUMUT. Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2010). Pembangunan dan Pengembangan Bandara Strategis di Lingkugan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara : Pengembangan Bandara Medan Baru. Power Point Presentation. Medan: 6 November 2010. Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Departemen Perhubungan Darat, Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP). (2008). Laporan Hasil Studi Perencanaan Teknis Sistem Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (Bus Rapid Transit) Pada Kawasan Aglomerasi Mebidangro: Maret 2008. Jakarta. Dinas Perhubungan Kota Medan. (2008). Data Profil Angkutan Umum Perkotaan, Kota Medan. Medan. M.S. Roychansyah, K. Ishizaka, T. Omi. (2006). “Identification of Regions and Cities in Delivering Compact City Strategy: Examination of Compactness Attributes in Japan and England”. Proceeding of International Conference on Urban Planning: 305-314. Taipei, Taiwan.

T-250


KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM REFORMASI SISTEM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH MEBIDANGRO (MEDAN BINJAI DELISERDANG KARO)

Recommend Documents