Konsep Kerangka M-TKI Untuk Meningkatkan Layanan Pemerintah

Kalbiscentia,Volume 2 No.1 Februari 2015

ISSN 2356 - 4393

Konsep Kerangka M-TKI Untuk Meningkatkan Layanan Pemerintah Puji Rahayu1), Ardiana2) ABFII Perbanas, Jalan Karet Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan Email: [email protected] 2) Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Ilmu Komunikasi KALBIS Institute Jl. Pulomas Selatan Kav 22 Jakarta Timur 13210 Email: 1)[email protected] 1)

Abstract: Information received prospective migrants and migrant workers are still lacking because the government in charge of services and placement of migrant workers is not optimal in providing information to them. Various complaints are caused by lack of access and information service facilities can be minimized, if the government has intensified in conveying information to reach every potential migrant workers and migrant workers. One solution that can solve the problem is with the information services through mobile services, namely m-workers. This paper examines the challenges, obstacles and factors that influence the development of m-Government and implementation in developing countries, which aims to develop a framework for m-government services. Finally, the proposed action plan for success. This action contains suggestions for improving the impact of factors of success while reducing the impact of factors of failure. Keywords: TKI , m-Government, mobile technology, m-Government framework Abstrak: Informasi yang diterima calon TKI dan TKI masih kurang karena pemerintah yang bertugas dalam pelayanan dan penempatan TKI belum optimal dalam memberikan informasi kepada mereka. Berbagai keluhan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan fasilitas pelayanan informasi dapat diminimalisir, apabila pemerintah semakin intensif dalam menyampaikan informasi hingga menjangkau tiap calon TKI dan TKI. Salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah itu adalah dengan layanan informasi melalui layanan mobile,yaitu m-TKI. Paper ini mengkaji tantangan, hambatan dan faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan m-Government dan pelaksanaan di negara berkembang, yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kerangka layanan m-government. Akhirnya, rencana aksi untuk sukses diusulkan. Tindakan ini berisi saran-saran untuk meningkatkan dampak dari faktor keberhasilan sekaligus mengurangi dampak dari faktor kegagalan. Kata kunci: TKI, m-Government, teknologi mobile, kerangka m-government

I. PENDAHULUAN

semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta.

Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang de visa bagi negara Indonesia. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang pada mulanya ingin bekerja untuk membebaskan diri dan keluarganya dari jeratan kemiskinan mengalami penganiayaan dan perkosaan oleh majikan dan tindakan tidak

Bermula dari adanya persoalan yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti mendapat perlakuan yang kasar atau tidak manusiawi tetapi sebagian besar dari mere ka juga banyak yang mendapat perlakuan baik dan sewajarnya. Disisi lain, seperti tidak diberi upah, dipukuli, diperkosa, disiram air panas, diseterika bag ian tubuhnya , tidak diberi makan, dikurung dalam gudang dan lain-lain. Perlakuan diatas merupakan sebagian dari pelanggaran terhadap hak- hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi di luar negeri. Kurangnya informasi yang diperoleh calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja

100

Konsep Kerangka M-TKI Untuk Meningkatkan Layanan Pemerintah....

di luar negeri banyak dikeluhkan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam hubungannya dengan pelayanan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Minimnya akses informasi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cenderung menimbulkan sikap pasif dan menerima perlakuan perusahaan jasa tenaga kerja swasta dan majikannya karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Kemiskinan, kebodohan dan kekurangan informasi memang dapat menyesatkan. Akses info rmasi tidak diberikan, yang dibutuhkan buruh migran akses informasi. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak dapat akses untuk mendapatkan informasi seperti upah dan yang lain-lainnya, aspek penyebaran informasi yang masih terbatas juga memberi pengaruh terhadap penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Banyak akses masalah yang terjadi akibat tidak memadainya penyediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Kurangnya informasi yang diterima calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena pemerintah yang bertugas dalam pelayanan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum optimal dalam memberikan informasi kepada mereka. Berbagai keluhan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan fasilitas pelayanan informasi sebaiknya dapat dikurangi, apabila pemerintah semakin intensif dalam menyampaikan informasi hingga menjangkau tiap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Oleh karena itu, aspek pelayanan informasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan pe maha man calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama mengenai informasi hak dan kewajibannya. Informasi ini berguna untuk memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga mereka tidak mudah percaya kepada sponsor, calo atau perusahaan jasa tenaga kerja swasta dan berani menolak tindakan sewenang-wenang majikan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam pasal 8 huruf b Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlind ungan Tenaga Kerja Luar Negeri disebutkan bahwa setiap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Tetapi yang terjadi justru banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

yang tidak mendapatkan informasi sebagai mana mestinya. PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Swasta belum sepenuhnya menyampaikan informasi terkait dengan hak dan kewajiban calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti pemberangkatan yang tidak sesuai jadwal, tidak memberikan beberapa informasi tentang hak dan kewajiban, tidak sepenuhnya memberikan informasi tentang resiko kondisi dan situasi di negara lain tetapi hanya menjelaskan informasi tentang persyaratan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), gaji, jenis pekerjaan dan persyaratan lainnya meskipun pemberian informasi ini juga dilakukan melalui penyuluhan informasi kerja dengan cara membangun kerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat yang dijadikan obyek kegiatan tersebut. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah mengenai manipulasi status perkawinan, umur, dan alamat serta disebabkan oleh keterlamb atan pemberangkatan setelah berakhirnya masa kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal, karena paspor telah berakhir dan juga karena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut tidak mengurus perpanjangan paspor akhirnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, upaya untuk mengurangi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal tersebut antara lain peningkatan pengawasan kepada PPTKIS untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirimnya agar diberi sangsi tegas dan upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai peraturan perundang- undangan sebelum selama maupun sesudah bekerja. Dalam upaya memenuhi informasi itu, maka diusulkanlah sistem M-TKI untuk mengevolusi cara warga berinteraksi dengan pemerintah mereka di bawah payung e-government; selanjutnya e-government mempengaruhi proses sektor publik, bagaimana bisnis melakukan operasi-operasi, dan bahkan mempengaruhi budaya dan nilai-nilai dengan memanfaatkan kemampuan potensi Information and Communication Technology ( ICT ) [1]. Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk

101


memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-toCustomer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Penerapan system M-TKI untuk mengevolusi cara warga berinteraksi dengan pemerintah mereka di bawah payung e-government diharapkan dapat mengurangi kurangnya pengetahuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap informasi yang ada tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sehingga bisa meminimalkan terjadinya kekeliruan informasi yang mengakibatkan hal-hal yang tidak baik terjadi saat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melakukan pendaftaran dan saat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berada di tempat kerja. II. METODE PENELITIAN

dan penggunaan layanan, kesiapan masyarakat, kompatibilitas, dan bandwidth rendah dan kecepatan akses yang rendah. Teknologi m-government akan diterima jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan layanan dapat diperkenalkan dengan cara yang mudah bagi pengguna. Tinjauan tantangan dan peluang panggilan untuk pekerjaan di masa depan pada setiap masalah yang dibahas; di mana peneliti berdasarkan pengalaman dan dapat empiris menjelajahi daerah tersebut.

A. G2E di Indonesia Layanan G2E (Government to Employee) telah disediakan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk e-government, beberapa layanan tersebut adalah : Layanan Informasi Pasar Kerja Luar Negri (Jobs Info)

l

l

l Layanan

Penempatan (SISKOTLN) Pelayanan Penempatan adalah Layanan fasilitasi CTKI yang akan bekerja ke Luar Negeri sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam UU No 39 tahun 2004. Layanan yang diberikan meliputi;Layanan di UPP Pusat: Penerbitan SIP, Penempatan Pemerintah (G to G dan G to P) serta Layanan untuk Stakeholder. Layanan di Daerah meliputi; Register Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mandiri/Formal/Reentry, Verifikasi Dokumen, PAP dan Penerbitan KTKLN.

Dengan layanan mobile, masyarakat dapat mengakses layanan di mana saja dan kapan saja. Mobilitas m-government memiliki banyak manfaat. Meskipun desain dan penerapan m-government dihadapkan pada tantangan seperti privasi dan keamanan, dan aksesibilitas, hal tersebut menjadi domain pemerintah. Dalam tulisan ini peneliti membahas sebagian dari tantangan yang dihadapi pemerintah dapat mengenai pelaksanaan pemerintahan mobile, transisi dari e-government untuk m-government, aspek hukum

Gambar 1 Faktor-faktor dalam membangun konsep kerangka m-TKI

102

Pelayanan Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (JOBSINFO) adalah layanan untuk masyarakat/ Pencaker yang ingin bekerja di luar negeri. Pelayanan yang diberikan meliputi; Informasi Peluang Kerja di Luar Negeri, Register online melalui jobsinfo.bnp2tki.go.id, Konsultasi dan lainnya.

l

Layanan Pengaduan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah (Crisis Center)

l

Pelayanan Pengaduan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah adalah Layanan bantuan yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami masalah pada saat Pra, Masa atau Purna Penempatan . Pengaduan dapat dilaporkan ke Crisis Center di Pusat ataupun daerah, melalui berbagai media meliputi; layanan telepon dan email.

l

Layanan PPID

l Pelayanan

Informasi

dan

Data

yang

menyangkut Pelayanan Publik di BNP2TKI


Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah berusaha menyediakan layanan untuk para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun semua layanan itu harus diakses melalui perangkat komputer atau smart phone, sedangkan di Indonesia, jumlah pengguna layanan tersebut, umumnya tidak memiliki komputer dan belum dapat menggunakan layanan tersebut, karena komputer literasi yang rendah Layanan Pemerintah-ke-Karyawan / Government to Employee (G2E) memiliki juga manfaat yang sangat besar di Indonesia khususnya untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Oleh karena itu dirasa penting untuk diusulkan layanan berbasis mobile.

B. Pilar Framework m-government

tanpa sebagian besar dari pelaksanaan keamanan sebelumnya menjadi tidak berharga. Informasi harus terstruktur sesuai dengan sensitivitas dan akses kebutuhan pihak-pihak yang dilayani. l

Keterbukaan: Keterbukaan sistem harus dipertimbangkan pada beberapa tingkatan: standar terbuka, antarmuka terbuka, spesifikasi terbuka dan open source software. Pada prinsipnya, otoritas publik harus prinsip keterbukaan, standar formal. Arsitektur desain modularnya adalah di mana fungsi utama dikembangkan secara terpisah dalam modul itu, bila dikombinasikan dengan benar, maka proses secara keseluruhan yang dapat berjalan.

l

Fleksibilitas: adalah kemampuan sistem untuk dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan tanpa dipengaruhi kondisi-kondisi negatif.

l

Skalabilitas: Skalabilitas harus dibangun ke dalam sistem dari awal. Hal ini penting untuk dapat mempertahankan kedua fungsi dan efisiensi dari solusi jika perlu perubahan, misalnya dalam hal jumlah pengguna, volume transaksi atau kuantitas data. Modularitas dan skalabilitas juga harus berhubungan dengan sifat dan lingkup pekerjaan.

Tujuan dari prinsip-prinsip kerangka umum adalah untuk memastikan menghormati dari maksud dan tujuan dari inisiatif mobile government. Kerangka pelayanan publik mobile umum pertama dan terutama harus menggabungkan prinsip-prinsip atau pilar berikut: [2], l

l

Interoperabilitas: Kebanyakan layanan pemerintah yang saling tergantung dan kemungkinan besar perlu untuk berbagi halhal tertentu yang sama. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk dapat beroperasi antara sistem lain tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Hal ini tidak hanya didasarkan pada membaca data pada perangkat mobile dari sistem lain, tetapi harus ada kaitan secara fungsional antara sistem. Interoperabilitas didasarkan pada hubungan kedua pihak di mana aturan komunikasi yang ditetapkan untuk setiap sistem baru yang terhubung. Jika informasi dipertukarkan antara otoritas yang terlibat, diperlukan sistem mobile yang menjadi protokolnya. Inti dari interoperabilitas adalah penetapan model data umum dan protokol umum untuk bertukar data. Protokol itu harus mendukung model data yang disebut metadata (yaitu informasi tentang data), yang menggambarkan dan mendefinisikan data. Keamanan: Fungsi keamanan harus diatur sedemikian rupa sehingga persyaratan keamanan untuk semua pemangku kepentingan dapat dipenuhi hingga level aplikasi. Solusi ini juga harus disesuaikan untuk kebutuhan baru,

l

Kualitas Layanan: Quality of Service mendefinisikan satu set Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat layanan aplikasi. Kualitas pelayanan juga mengacu pada parameter fisik dan pengaturan yang menjamin kualitas layanan yang baik kepada pengguna aplikasi. Sebuah layanan yang memuaskan kepada pengguna akhir harus menjadi tujuan utama dari sebuah proyek.

C. IT Infrastruktur Untuk layanan mobile karena IT Infrastruktur bertanggung jawab atas pengiriman data dari dan atau ke perangkat akhir mobile. Jaringan komunikasi mobile yang kuat dapat diidentifikasi sebagai penggerak penting dari aplikasi m-Government dengan Teknologi yang kompleks dan kecepatan mobile internet yang semakin berkembang melalui berbagai generasi. Awalnya sistem telepon selular yang analog, sirkuit-switched, kapasitas rendah, dan keamanan hampir tidak ada. Kemudian datang generasi kedua (2G) protokol menggunakan pengkodean digital seperti Global System for Mobile Communications (GSM) dan Code division multiple access (CDMA). Teknologi ini sedang digunakan

103


di seluruh dunia dan mendukung tingginya tingkat suara tetapi data yang terbatas transfer. Teknologi ini menawarkan layanan tambahan seperti data, faks dan SMS. Teknologi generasi berikutnya dan protokol, (2.5G) memperpanjang sistem 2G untuk memberikan fitur tambahan seperti packet switched koneksi General Packet Radio Service (GPRS) dan kecepatan data ditingkatkan. Ketiga protokol generasi mendukung kecepatan data yang lebih tinggi, dan dimaksudkan terutama untuk aplikasi selain suara. Teknologi 3G harus mendukung aplikasi yang haus bandwidth seperti video full-motion, video conferencing dan akses Internet penuh[3]. Tellepon selular menjadi salah satu perangkat komputasi yang paling pribadi. Salah satu kebutuhan untuk personalisasi namun memiliki keterbatasan dalam hal ukuran dan kapasitas pemrosesan. Oleh karena itu tren terbaru dalam aplikasi jaringan mobile telah menyesuaikan layanan kepada profil pengguna.

D. IT Services Hal ini sangat mungkin bahwa sebagian besar layanan untuk membuat mobile untuk warga yang mungkin telah diberikan melalui oleh instansi pemerintah baik secara elektronik (E-Government) atau secara manual. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi layanan yang sudah diberikan sehingga fokus pada pembuatan ponsel layanan. Bagian ini menjelaskan beberapa pendekatan kebutuhan layanan yang paling penting. 1. Purpose

Tujuan untuk layanan m-Government di sektor publik sangat penting dan cukup beragam. [4]

2. Transaksi mobile Ada tiga jenis transaksi m-Government [4] l

l

104

Informational

transaksi pada dasarnya meliputi penerbitan dan penyiaran pesan ke pengguna akhir. Dalam konteks m-Government, ini termasuk misalnya pengiriman pesan peringatan kepada warga oleh pemerintah dalam kasus darurat. Informat transactionsional satu arah; maka ada biasanya ada kemungkinan untuk penerima ion informat diterbitkan untuk membalas atau berinteraksi langsung dengan pengirim.

Layanan

transaksional biasanya bidirectional, Warga mampu berinteraksi dengan otoritas tertentu secara langsung. Interaksi ini sering didasarkan pada

aplikasi web. Menggunakan layanan jenis ini, pengguna dapat melakukan prosedur pemerintah sepenuhnya online. l

Layanan

operasional mengacu pada operasi yang berlangsung dalam otoritas pemerintah. Contoh di bidang m-Government adalah seorang polisi yang dilengkapi dengan perangkat mobile yang tepat yang memungkinkan dia untuk terhubung langsung ke database dan layanan pusat polisi.

E. Interface User Requirement Jenis antarmuka khusus untuk layanan m-government yang besarnya tergantung pada jenis layanan yang akan diberikan. Layanan berbasis web adalah bentuk interaksi antara pemerintah dan warga biasanya terjadi melalui browser web yang berjalan pada klien sistem yaitu warga negara dan menampilkan konten seperti bentuk web yang di-host pada server otoritas publik tertentu. Ponsel pintar atau perangkat mobile lain yang sebanding biasanya dilengkapi dengan web browser. Namun, karena sumber daya perangkat keras terbatas perangkat ini, kegunaan dari browser terintegrasi mereka pada umumnya lebih buruk dibandingkan dengan sistem desktop PC atau laptop. Karena keterbatasan perangkat mobile, banyak layanan m-Government memberikan layanan dalam bentuk teknologi web. Sebaliknya, layanan ini menggunakan teknologi mobile lainnya yang tersedia di perangkat mobile. Misalnya, layanan pesan teks singkat/ Short Message Service (SMS) saja dan dengan demikian dapat diklasifikasikan sebagai nonweb m-Government. Contoh lain untuk jenis layanan yang mengandalkan input dan output antarmuka berbasis suara. Interaksi yang handal merupakan salah satu tantangan m-Government. Sementara layanan e-Government klasik bergantung pada teknologi web, layanan m-Government biasanya memanfaatkan spektrum yang lebih luas dari teknologi yang tersedia pada telepon selular.

F. Recommender System Sistem rekomendasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mencari tahu pilihan yang terbaik di antara alternative pilihan. Sebuah sistem rekomendasi merekomendasikan item ke penggunanya dengan memprediksi item yang relevan bagi pengguna, berdasarkan profil pengguna yang berisi berbagai macam informasi termasuk item, informasi pengguna dan interaksi antara pengguna.


Recommender sistem menggunakan informasi dari kumpulan data untuk membantu individu, dengan informasi mengidentifikasi hal yang paling mungkin menarik untuk mereka atau relevan dengan kebutuhan mereka. Sistem ini membentuk jenis informasi khusus penyaringan teknik yang mencoba untuk menyajikan barang-barang informasi seperti film, musik, buku, berita, gambar, halaman web, yang paling mungkin menarik bagi pengguna. Sistem digunakan untuk mengambil keputusan dalam konteks pendistribusian pengolahan informasi secara online secara real-time.

yang memanfaatkan Teknologi-teknologi mobile [10] untuk mencapai warga, perusahaan, atau lembaga pemerintah dalam situasi yang berbeda berkaitan dengan waktu dan tempat. Kegunaan M-Government dan infrastruktur murah dua alasan yang memungkinkan pemerintah untuk mengadopsi teknologi mobile untuk menawarkan pelayanan yang lebih baik [11]. Dengan demikian, m-government menjadi tak terelakkan bagi banyak pemerintahpemerintah di seluruh dunia [12]. Sektor publik dapat memanfaatkan m-Government di domain yang berbeda mirip dengan jenis e-Government saluran dan seperti yang dijelaskan pada gambar 2. [7]

III. PEMBAHASAN Karakteristik yang paling penting dari aplikasi m-government adalah kemampuan mengakses informasi mobile [3]. Dengan demikian mobilitas memberikan kemudahan komunikasi antar pihak dalam kondisi yang berbeda dan di tempat yang berbeda bahkan di daerah pedesaan. Juga, mobilitas jembatan urgensi melalui kenyamanan dan 24/7 layanan, dan kenyamanan lokasi [5] kepada konstituen sektor publik dalam banyak hal terutama dalam kondisi bencana dan darurat. Fitur teknologi yang paling penting dalam hal ini saluran komunikasi mobilitas. Itu digunakan di banyak aspek bisnis dan aplikasi masyarakat termasuk sistem mobile informasi, mobile commerce, pembayaran mobile, televisi mobile dan pemerintah mobile [6]. Jadi m-Government adalah komponen pelengkap dan arah baru e-Government dan dapat didefinisikan sebagai strategi baru, di mana pelaksanaannya memanfaatkan pelayanan kepada masyarakat, bisnis dan semua instansi pemerintah [3]; [7]. Beberapa peneliti menganggap m-Government sebagai sub-dimensi aplikasi e-Government [8]; [9]. M-Government sudah banyak dipakai baik di negara maju maupun di Negara berkembang.

A. Jenis Saluran M-Government Manfaat E-Government menggunakan perkembangan terbaru dalam teknologi mobile seperti asisten pribadi digital (PDA), ponsel dan pintar, dan laptop untuk memudahkan komunikasi dengan warganya melalui jaringan nirkabel. Strategi seperti mengubah pemerintah dari e-Government untuk m-Government. M-Government bukan merupakan bagian yang terpisah dari e-government; itu adalah nilai tambah saluran e-Government

Gambar 2 Jenis saluran m-Government l

l

M-Komunikasi: Meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah mereka di kedua arah Citizen ke Pemerintah (C2G) dan Pemerintah untuk Citizen (G2C). Tujuan aplikasi ini adalah untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya dan sebaliknya. M-Services: Termasuk transaksi mobile, pembayaran mobile, dan banyak layanan mobile lainnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aplikasi yang menangani transaksi dan pembayaran melalui telepon seluler. Contohnya, pembelian tiket transportasi umum di Finlandia melalui SMS (Short Message Service).. Pengguna jasa ini membayar tiket dari pulsa kemudian operator mengirim informasi pembelian tiket kepada commuter melalui SMS (Short Message Service). Penggunaan aplikasi ini memang masih jarang dan terbatas, tetapi potensinya sangat besar, bahkan di banyak negara termasuk Indonesia sebenarnya sudah banyak layanan berupa transaksi lewat SMS (Short Message Service). seperti SMS-Banking 105


M-Demokrasi: Warga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemungutan suara dengan menggunakan perangkat mobile mereka untuk memilih melalui aplikasi m-government [13]. Mobile democracy merupakan aplikasi dimana pengguna dapat memberikan masukan melalui voting atau pesan SMS (Short Message Service). sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan atau kebijakan politik. Mobile democracy ini masih sangat jarang di negara berkembang. Salah satu permasalahannya mencegah penggunaan hak suara seseorang oleh orang yang tidak berhak.

l

l

M-Administrasi: Administrasi operasi-operasi untuk memperbaiki sektor publik internal.

Pemerintah menggunakan pendekatan m-government untuk pelayanan yang lebih baik [14]. Bentuk aplikasi ini memungkinkan perbaikan operasi internal lembaga pelayanan publik. Aplikasi bentuk ini juga masih jarang di negara berkembang. Contoh aplikasinya telah diterapkan di Florida untuk menangani penyebaran virus dari nyamuk. Aplikasi ini membantu dalam memaksimalkan penggunaan 61 kendaraan yang membawa insektisida untuk membasmi virus West Nile dan penyakit bawaan nyamuk lainnya di daerah berawa seluas satu juta hektar. Informasi dikirim ke kantor pusat melalui perangkat nir kabel yang dipasang pada kendaraan sehingga orang di kantor pusat dapat memberi instruksi kepada pekerja yang membawa kendaraan tersebut.

melalui jaringan nirkabel. Meskipun nirkabel tidak berarti mobilitas (yaitu PC dapat terhubung ke jaringan nirkabel tanpa fitur mobilitas), ponsel menyajikan mobilitas nyata yang berarti bahwa kemampuan untuk berkomunikasi di mana saja kapan saja sementara nirkabel [15]: l

Akses

Daerah Terpencil: Dengan perangkat mobile daerah yang sulit dijangkau akan terlayani, tanpa menambah investasi jaringan kabel.

l

Biaya

l

Mudah

rendah: harga Ponsel lebih bisa dijangkau semua kalangan dibandingkan dengan alat-alat teknologi internet lainnya. di pelajari : Sangat mudah untuk belajar bagaimana menggunakan ponsel dan akses informasi dan situs.

C. Manfaat M-Government Literatur mempromosikan banyak manfaat bagi mobile government; berikut adalah beberapa di antaranya: l

Pada

waktu pengiriman informasi [10]; itu sangat penting terutama dalam keadaan darurat untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui perangkat mobile untuk memberitahu mereka tentang situasi yang mendesak.

l

Masyarakat

dapat menggunakan layanan publik di mana saja dan juga setiap saat [3].

l

Sebagian besar perangkat mobile dinyalakan, yang membuat mereka dapat diakses untuk penyediaan layanan atau pengiriman. Fitur tersebut berbeda dengan PC, karena aplikasi tidak bisa bangun PC seperti pada perangkat mobile [3].

l

Perangkat mobile dapat dibawa kemana saja, dan

B. Kebutuhan M-Government Mobilitas dalam pengertian umum dipahami sebagai bentuk yang mobile [15]; sehingga keuntungan utama dari m-government adalah mobilitas (yaitu kemampuan untuk mencapai penerima di mana saja dan kapan saja) [10]. Perlunya pemerintah m adalah inventible untuk alasan berikut disebutkan dalam karya [10]: l

l

l

106

Pengguna Ponsel: lebih banyak orang memiliki perangkat mobile di mana mereka dapat menerima e-services.

layanan berbasis mobile dapat dikirim ke warga tanpa batas geografis, misalnya mengirimkan pesan peringatan pada saat keadaan darurat [3], atau mempromosikan layanan khusus, sedangkan dekat dengan lokasi.

Jumlah

Mobiles

Connecting People ke Internet: Di mana orang dapat menjelajahi WAP melalui perangkat mobile mereka untuk mengakses misalnya layanan pemerintah tersedia bagi warga negara secara online.

Mobilitas:

Kemampuan untuk mengakses orang dimanapun mereka berada dan kapan saja

l

Informasi pribadi pesan-pesan penting dapat dikirim ke pengguna tertentu untuk tujuan privasi, kontras komputer dapat dibagi dengan pengguna yang berbeda [3].

D. Layanan Mobile Layanan mobile yang diberikan kepada pengguna melalui perangkat mobile seperti ponsel,


PDA, laptop, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja [10]. Layanan berbasis mobile dianggap sebagai replikasi e-services namun dikirim denagan cara yang berbeda ke warga [3] ;[10] menyebutkan penyedia layanan dalam generasi yang berbeda: a. Layanan Tradisional: Ini adalah kontak tatap muka dan jasa-manusia yang disampaikan, di mana produk dan informasi yang disampaikan di tempat pelanggan atau penjual. b. E-Service: Ini adalah layanan elektronik melalui jaringan internet atau informasi yang meningkatkan proses internal organisasi dan bisnis dan proses dukungan pelanggan. c. M-Service: Memanfaatkan layanan melalui pemanfaatan perangkat mobile untuk mengirimkan e-layanan kepada warga yang tidak memiliki akses restriksi (seperti waktu dan tempat) tergantung pada jaringan nirkabel dan teknologi mobile. d. U-Service: Atau layanan di mana-mana, di mana layanan cerdas memungkinkan warga dengan akses real time ke informasi penting dan diinginkan dari mana saja kapan saja. e. Privasi: Akhirnya, privasi adalah persyaratan oleh banyak hukum di banyak negara, dan sangat penting bagi sebagian besar pengguna.

E. Mobile Government [3] membagi mobile services menjadi lima kategori dan sebagai berikut: Bentuk yang ringkas, pengumpulan informasi yang cepat, transaksi secara mobile, dan pertukaran informasi lebih cepat. Demikian pula, [10] menjelaskan daftar beberapa layanan dalam aplikasi m-government tergantung pada kompleksitas dan biaya mereka. 1. Tantangan M-Government Tantangan M-government terkait dengan lebih dari satu dimensi, di mana masing-masing dimensi memiliki tantangan spesifik. Dimensi pertama tantangan yang terkait dengan “transisi dari e-Government untuk m-Government”, di mana m-Government dibangun di atas e-Government; ini membawa dua tantangan penting ke permukaan seperti yang disebutkan oleh [3] : a. M-Government tak dapat dihindari : kemajuan teknologi saat ini dalam komunikasi nirkabel dan perangkat mobile harus menjadi kekuatan pemerintah dalam mengadopsi teknologi mobile Government. Juga, m-Government dianggap

sebagai nilai tambah bagi bisnis dan warga negara untuk pelayanan publik yang lebih baik. b. M-Government adalah komponen pelengkap dari e-Government: Pemerintah dapat menawarkan layanan e-Government dalam bentuk layanan m-government, yang memebedakan dari kedua layanan tersebut adalah m-government menggunakan infrastruktur mobile dan jaringan nirkabel untuk layanannya. Jadi m-Government yang muncul sebagai menambahkan fitur nilai e-Government. Dimensi kedua adalah Implementasi m-government, di mana beberapa penelitian barubaru ini diusulkan kerangka kerja untuk implementasi m-government, meskipun beberapa tantangan masih ada dihadapi banyak pemerintah ([1]; [11]; [2]; [15]). Menurut [7] persentase penggunaan layanan mobile di Malaysia sangat rendah, dan selanjutnya desain pemerintah ponsel tidak memungkinkan warga untuk menavigasi melalui itu. Para penulis merujuk bahwa kurangnya pengalaman bahwa warga negara harus berurusan dengan teknologi ini. Beberapa tantangan implementasi m-government yang [7]: a. Mengembangkan wireless dan jaringan mobile b. Peningkatan Penetrasi telepon selular dan Peningkatan Aksesibilitas c. Privasi dan Keamanan. d. Implementasi service m-Government: Untuk menerapkan layanan mobile government dengan benar, pemerintah perlu mengadopsi arsitektur yang tepat jaringan, perangkat teknologi yang tepat dan aplikasi, dan manajemen proyek yang tepat [1]. Dimensi ketiga berhubungan dengan kesiapan pengguna layanan mobile Government, di mana sebagian besar dari masyarakat di negara berkembang belum siap untuk menggunakan layanan mobile dan mereka belum mengetahuiapa itu teknologi m-Government maupun e-Government, dan salah satu pra-syarat untuk m-Government untuk berkembang adalah penerimaan warga [10]. Dimensi keempat adalah berkaitan dengan aspek hukum aplikasi mobile dan penggunaan layanan. Dimensi kelima adalah kompatibilitas, di mana memberikan layanan melalui saluran telekomunikasi kepada warga membutuhkan pembakuan global konten, semantik, dan kemampuan bahkan interoperabilitas antar instansi dan jaringan. Juga, berbagai perangkat mobile menampilkan kemampuan teknis yang berbeda tentang arsitektur dan teknologi kerangka berkelanjutan [10].

107


2. Peluang M-Government Peluang terbuka di bidang m-governmenttak terkait dengan dua dimensi utama: Perangkat mobile di mana-mana dan kegunaan dan biaya rendah infrastruktur m-government. Sebagian warga saat ini memiliki perangkat mobile dan memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat mobile dan melakukan pertukaran data melalui SMS (Short Message Service).. Hal ini membawa kesempatan kepada pemerintah untuk menyebar layanan mobile mereka untuk warga di daerah pedesaan terutama dalam keadaan darurat. Di sisi lain, kegunaan dan rendahnya biaya infrastruktur untuk layanan m-government dua alasan utama yang memungkinkan pemerintah untuk mengadopsi teknologi mobile untuk memfasilitasi layanan pengiriman ke warganya [11]. Akhirnya, beberapa masalah dapat dianggap seperti, “Apa saja konten untuk pengguna, bagaimana menampilkan konten ke pengguna, bagaimana memastikan privasi pengguna, atau cara membuat skema personalisasi global” [18] mengidentifikasi beberapa tantangan untuk adopsi e-Government di Arab Saudi seperti kelemahan infrastruktur, kurangnya keamanan dan privasi, kurangnya personil yang berkualitas, dan kurangnya pengetahuan tentang e-Government.

F. Feasibility Study , Acceptance Study Penelitian mengenai kelayakan penerapan mobile dan layanan nirkabel di e-Government. Ini adalah investigasi awal untuk melihat apakah kesiapan suatu pemerintah dalam hal infrastruktur fisik dan infrastruktur non fisik untuk mendukung layanan berbasis mobile. Tingkat penerimaan juga menjadi pertimbangan dalam penerapan layanan berbasis mobile. Spesifikasi Layanan terkait komponen yang diperlukan untuk integrasi layanan harus diidentifikasi. Spesifikasi Konten komponen terkait (Spesifikasi konten Metadata, memilik format khusus). Pengembangan Framework Interoperabilitas yang terintegrasi dan aman.

G. Platform Sistem Operasi Mobile Government harus bertujuan untuk menyediakan jenis layanan baru yang menargetkan kelompok pengguna tertentu serta masyarakat luas. Layanan ini harus dikonfigurasi, pribadi dan berdedikasi konten layanan tertentu. Hal ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk mengintegrasikan

108

layanan baru jika platform membuat ketentuan untuk fungsi inti dan interface. Meskipun platform yang dibuat digunakan hanya untuk layanan mobile, namun itu harus diintegrasikan dengan platform lain yang menggunakan saluran distribusi lainnya seperti internet. Platform komunikasi baru yang harus mendukung sangat layanan mobile pribadi, Plug and Play lingkungan untuk layanan mobile baru; Mengoptimalkan implementasi antarmuka antara penyedia layanan, otoritas publik dan warga negara; dan pengiriman layanan inovatif. Salah satu platform sistem operasi yang digunakan pada mobile adalah windows. Windows Mobile adalah sebuah sistem operasi ponsel yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan dalam ponsel pintar dan perangkat mobile, namun dikeluarkan untuk pasar tertentu. Windows Mobile nantinya digantikan oleh Windows Phone. Versi terakhir adalah Windows Mobile 6.5 yang didasarkan pada Windows CE 5.2 kernel, dan memiliki fitur sekumpulan aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft Windows API. Sistem operasi ini didesain menjadi semirip mungkin dengan Windows versi desktop, baik secara fitur dan tampilan. Selain itu, pengembangan software oleh pihak lain dimungkinkan dalam sistem operasi ini. Aplikasiaplikasi tersebut dapat diperoleh melalui Windows Marketplace for Mobile. Pertama kali Windows Mobile muncul sebagai sistem operasi Pocket PC 2000, sebagian besar perangkat yang menggunakan Windows Mobile memiliki stylus pen yang digunakan sebagai alat untuk memberi perintah dengan menyentuhkannya pada layar.[19] Microsoft meluncurkan konsep yang benar-benar baru yaitu Windows Phone dalam Mobile World Congress di Barcelona pada 15 Februari 2010. Ponsel yang menggunakan Windows Mobile versi 6.x tidak bisa dinaiktingkatkan ke versi 7.[20].

IV. SIMPULAN Konsep kerangka mobile Tenaga Kerja Indonesia (m-TKI), ditujukan untuk meningkatkan layanan pemerintah dalam membantu para tenaga kerja di Indonesia yang ingin bekerja di luar negri, khususnya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang sering menghadapi masalah karena kurangnya informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi, saat ini


sudah disediakan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigarasi, dalam bentuk e-Government. Tetapi perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses e-Government, tidak dapat dipenuhi oleh semua masyarakat. Karena itu diperlukan solusi untuk mengatasi hal itu, yaitu dengan kerangka layanan mobile Government. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat berada atau memiliki jaringan internet yang mudah di akses oleh mereka terutama di daerah-daerah terpencil yang memang belum dilewati jaringan internet. Usulan konsep kerangka layanan m-Government (mobile Government) mobile Tenaga Kerja Indonesia (m-TKI), diharapkan Kerangka yang dirancang dapat digunakan untuk memandu layanan m-Government di Indonesia, khususnya untuk Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada dasarnya, konsep kerangka layanan m-Government (mobile Government) mobile Tenaga Kerja Indonesia (m-TKI) menunjukkan isu-isu yang berbeda bahwa pengembangan m-Government dan kebijakan harus menjadi pertimbangan pemerintah secara khusus. Kedepannya penulis akan meneliti tentang bentuk recommender system yang cocok, user interface yang sesuai dan platform apa yang digunakan implementasi layanan m-Government (mobile government) mobile Tenaga Kerja Indonesia (m-TKI). Adopsi mobile Pemerintah diharapkan akan meningkatkan penggunaan saluran komunikasi elektronik antara pemerintah dengan warga negara yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga dapat meningkatkan kayanan pemerintah kepada masyarakat. V. DAFTAR RUJUKAN [1]. A. Mukherjee & A. Biswas. “Simple implementation framework for m-government services, In- ternational Conference on Mobile Business (ICMB), IEEE” 2005, 288-293. [2].

L. Antovski & M. Gusev. “M-Government Framework, Proceedings of the First European Conference on Mobile Government”. 2005, 36-44.

[3]. I. Kushchu & H. Kuscu. “Mobile government”. IGI Pub. 2005, 1-8 [4].

T. Zefferer. “[email protected] Seite: 2 von 58”. 2011

[5]. H. Sheng & S. Trimi. “M-government: technologies,

applications and challenges”. Electronic Government, an International Journal, Vol. 5(1), 2008, 1-18. [6]. T. El-Kiki & T. Lawrence. “Emerging Mo- bile Government Services: Strategies for Success, 20th Bled eConference, eMergence: Merging and Emerging Technologies”. Processes, and Institutions. 2007, 1-12 [7]. A. Al-Thunibat et. al. “Mobile government services in Malaysia: Challenges and opportunities, International Symposium on Information Technology (ITSim)”, IEEE, Vol. 3, 2010, 1244-1249. [8]. M. Georgescu. The Impact of Mobile Gov- ernment in Organizations: Promises and Pitfalls. The Annals of the “Stefan cel Mare” University of Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration. Vol. 10, No. 2(12), 2010, 15-22. [9].

A. Jahanshahi et. al. “Comprehensive model of Mobile Government in Iran. Indian Journal of Science and Technology”, 4(9), 2011, 1188–1197.

[10]. D. Mengistu et. al. “M-government: Opportunities and Challenges to Deliver Mobile Government Services in Developing Coun- tries, Fourth International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT)”, IEEE, 2011, 14451450. [11]. M. Fasanghari & H. Samimi. “A Novel Framework for M-Government Implementation, International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC)”, IEEE, 2009, 627-631. [12]. I. Kushchu & H. Kuscu. “From E-government to M-government: Facing the Inevitable, The 3rd European Conference on e-Government”, 2003, 253260. [13]. N. Haddad & E. Abu-Shanab. “Mobile Democracy: The Case of Jordan’s SMS Gateway. A conceptual paper presented in the Proceedings of the 3rd Mosharaka International

Conference

on

Communications,

Networking and Information Tech- nology, Amman, Jordan, 2009, 21-23. [14]. H. Abdelghaffar & Y. Magdy.” The Adop- tion of Mobile Government Services in Developing Countries: The Case of Egypt. International Journal of Information and Communication Technology Research, 2(1), 2012, 333–341. [15]. K. Roggenkamp. Development modules to unleash the potential of Mobile Government, Proceedings of the 4th European Conference on e-Government, 2012, 1-13

109

Kalbiscentia,Volume 2 No.1 Februari 2015 [16]. Y. Kim et. al. Architec- ture for implementing the mobile

[19]. A. Charles. “Windows Mobile: where’s the love? And

government services in Korea. Conceptual Modeling

where’s the sales figure?”. The Guardian (London).2009

for Advanced Application Domains. doi:10.1007/9783-540-30466-1_55. 2004, 601-612.

Mobile 6.x devices””. APC Magazine. 1 March 2009.

[17]. T. El-Kiki, E. Lawrence & R. Steele. “A management framework

for

mobile

government

services”,

CollECTeR, 2005, 122-126. [18]. P. Germanakos, G. Samaras & E. Christodoulou, E. “Multi-channel Delivery of Services–the Road from eGovernment to mGovernment: Further Technological Challenges and Implications, In Pro- ceedings of the first European Conference on Mobile Government (Euro mGov)”, 2005, 210-220.

110

[20]. Microsoft: “No Windows Phone upgrade for Windows

Konsep Kerangka M-TKI Untuk Meningkatkan Layanan Pemerintah

Recommend Documents