KONSEP DASAR HAM
Standar Kompetensi: 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Kompetensi Dasar : 3.1 Menganalisis upaya pemajuan,
Penghormatan , dan penegakan HAM INDIKATOR : - Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah - Mengidentifikasi Dasar hukum dan instrumen HAM nasional MATERI : - Pengertian dan macam-macam HAM - Upaya pemerintah menegakan HAM - Instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM
Hasil Yang Diharapkan : -Siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan macama-macam HAM
-Siswa mampu menguraikan sejumlah nilai pancasila yang merupakan ciri khas manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi terkait dengan HAM -Siswa mampu menguraikan upaya pemerintah dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia -Siswa mampu mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur HAM
APA ITU HAM ? HAK
Sesuatu yang menjadi milik Sesuatu yang benar
ASASI
Hal yang amat mendasar
Tidak boleh tidak ada
MANUSIA
Manusia yang hidup Sejak dalam kandungan
HAK ASASI MANUSIA adalah : Sejumlah nilai yang merupakan ciri khas manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi.
MENGAPA HAM PERLU ? 1. LATAR BELAKANG SEJARAH LAHIRNYA HAM Piagam Magna Charta Inggris 1215 M Kekuasaan raja absolut Merugikan rakyat banyak
PENGUASA JANGAN SEWENANG WENANG
2. MENJADI PARAMETER PEMBANGUNAN INTERNASIONAL Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa negara yang mengabaikan HAM, apalagi melanggar HAM dikucilkan dari pergaulan Internasional, sanksi yang diberikan juga bermacam-macam tergantung dari kesepakatan bersama.
DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 10 DESEMBER 1948 Perang hanya menguntungkan segelintir pihak Merugikan umat manusia JANGAN ADA PERANG
YANG PUNYA KEKUATAN JANGAN SEWENANG WENANG WUJUDKAN PERDAMAIAN
Prinsip HAM itu menjunjung tinggi Martabat Manusia (Human Dignity), agar tetap menjadi mahluk yang mulia
3. SESUAI DENGAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA BANGSA Intisari ajaran agama itu adalah kedamaian dan ketentraman, sedang budaya dimasing-masing etnis di Indonesia sudah menjadikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan, Pribahasa ataupun adat istiadat.
4. PEMERINTAH INDONESIA MENJADIKAN HAM SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM NASIONAL DAN DIDUKUNG OLEH PERPU 5. HAM MENJADI KONTROL SOSIAL
APA KARAKTERISTIKNYA ? QODRAT
HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat.
HAKIKI
HAM melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang kehidupannya.
UNIVERSAL
HAM itu berlaku umum
TDK DAPAT DICABUT
Dalam keadaan bagaimanapun, setiap orang tetap ADA.
TDK DAPAT DIBAGI
HAM itu tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah
HAM
APA KANDUNGAN NILAINYA ? 1. KEBEBASAN/ KEMERDEKAAN Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalam menjalani hidupnya, misalnya merdeka memilih negara, tempat tinggal, bergerak, berkeluarga, berkumpul, berserikat, mendapatkan pekerjaan, dll. Demokrasi termasuk bagian dari nilai kebebasan. 2. KEMANUSIAAN/ PERDAMAIAN Manusia dalam menjalani kehidupannya juga mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya dan senantiasa dalam suasana damai.
3. KEADILAN/ KESEDERAJATAN/PERSAMAAN Diperlakukan secara wajar dan adil, tidak membedabedakan dengan alasan apapun, tanpa diskriminasi serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupannya adalah bagian dari nilai-nilai dasar HAM.
APA SAJA CAKUPANNYA ? 1. HAK SIPIL DAN POLITIK (Generasi I) Mengedepankan hak-hak individu Dikembangkan di Amerika 2. HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (Generasi II) Mengedepankan hak-hak kolektif Dikembangkan dinegara-negara Blok Timur 3. HAK ATAS PEMBANGUNAN (Generasi III) Gabungan Generasi I dan II
BAGAIMANA HAM DI INDONESIA 1. HAM di Indonesia dibatasi oleh Aturan Per-UU-an Bangsa Indonesia mempunyai jati diri yang khas Indonesia, karena itu HAM-nya juga bersifat spesifik. Misalnya soal kebebasan/ kemerdekaan. Kebebasan yang ada di Amerika/ Eropa tidak sama dan sebangun dengan yang ada di Indonesia. HAM di Indonesia tetap dibatasi oleh Aturan Perundang-undangan serta dikontrol oleh nilai agama dan budaya. 2. Universalitas versus relatifisme budaya Pertentangan antara prinsip universalitas dengan nilai relativisme budaya seringkali sulit dielakkan.
SUMBER-SUMBER HUKUM HAM INTERNASIONAL
1. DUHAM 1948 2. Kovenan Internasional Hak SIPOL (1966) 3. Kovenan Internasional Hak Ekososbud (1966) 4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi rasial (1965)
5. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (1979)
6. Konvensi menentang penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan Martabat Manusia (1984)
7. Konvensi Hak Anak 8. Konvensi ILO dan turunannya
9. Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis lainnya.
SUMBER-SUMBER HUKUM HAM NASIONAL 1. UUD 1945 2. TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 3. UU No. 7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 4. UU No. 5/1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
5. UU No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum 6. UU No. 29/ 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 7. UU No. 39/1999 Tentang HAM 8. UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM 9. UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak 10. UU No. 11/2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, Budaya
11. UU No. 12/2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik 12. KEPPRES No. 36/1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak 13. KEPPRES No. 40/2004 Tentang RANHAM
14. Berbagai Peraturan Per-UU-an tentang Pengesahan Konvensi ILO 15. Sumber Hukum tertulis dan tidak tertulis
Diskusi Kelompok 1. Siswa membentuk kelompok kecil yang terdiri atas 5-6 orang dan mendiskusikan kasuskasus pelanggaran HAM, kemudian hasil diskusi ditulis dalam bentuk laporan tertulis dan dipresentasikan secara bergiliran 2. Guru dan siswa merundingkan aturan main dalam diskusi, misalnya: a. menghargai orang yang sedang berbicara b. menghormati hak setiap orang untuk mengemukakan pendapat
c. menghargai pendapat orang lain d. disiplin terhadap waktu dan aturan bersama 3. Guru mengundi urutan kelompok dan mengundi kasus yang akan dikaji masing-masing kelompok dan kemudian mempersilahkan siswa untuk berdiskusi dan dapat mencari bahan dari berbagai sumber. Waktu yang diberikan adalah 1 minggu.
Kasus-kasus Pelanggaran HAM 1.
Kasus Peristiwa 1965
2. Kasus Talang Sari (1994) 3. Kasus Tragedi Tanjung Priok (1984) 4. Kasus Tragedi Semanggi I (1998) 5. Kasus Tragedi Semanggi II (1998) 6. Kasus Peristiwa 27 Juli (1997) 7. Kasus DOM Aceh
