KONSEP DASAR (GRAND DESIGN) DAN TATALAKSANA Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

KONSEP DASAR (GRAND DESIGN) DAN TATALAKSANA

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

KONSEP DASAR (GRAND DESIGN) DAN TATALAKSANA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG ©Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa ijin tertulis dari penerbit

PENGARAH: Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc. Dr. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana, M.Eng. PENYUSUN: DR. Ir. Nana Rukmana D. Wirapradja, MA Dr. Ir. Doni Janarto W, M.Eng.Sc Ir. Made Bagus Budiharjo, MA NARASUMBER: Ir. Iman Soedradjat, MPM Ir. Joessair Lubis, CES Dra. Lina Marlia, CES Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT Ir. Rido Matari Ichwan, MCP TATA LETAK DAN DESAIN GRAFIS: Catri Citraningtias, ST

Bersama Menata Ruang untuk Semua

SAMBUTAN DIRJEN Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah menghadapi tantangan terkait dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penataan ruang sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007. Penataan ruang dalam proses perjalanannya seringkali mengalami dinamika yang berlangsung secara terus menerus sehingga perlu disikapi dengan mengembangkan manajemen organisasi yang lebih efektif, efisien, sekaligus dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Di samping itu, sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka di samping kedua hal tersebut, perlu dikembangkan tata laksana dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang. Buku yang ada di hadapan para pembaca merupakan salah satu bagian kecil dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang penataan ruang serta tata laksana dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Upaya peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap pegawai Ditjen Penataan Ruang serta dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai agar mampu menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pada prinsipnya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu mekanisme rekrutmen, mekanisme pendidikan dan pelatihan (diklat), serta mekanisme penataan jenjang karir pegawai. Mekanisme rekrutmen bertujuan untuk memperoleh pegawai-pegawai baru sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007 serta untuk mengisi kekurangan atau mengganti kehilangan berbagai keahlian yang melekat pada pegawai yang memasuki masa purnabhakti (pensiun) ataupun karena mutasi dan sebab lainnya. Mekanisme pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan pegawai khususnya dalam hal penyusunan rencana tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Diklat yang telah dan akan dikembangkan di lingkungan Ditjen Penataan Ruang mencakup Diklat Teknis bidang Penataan Ruang, Diklat Fungsional bidang Penataan Ruang, dan Kursus Kepemimpinan Teknik Bidang Penataan Ruang (Suspimtek). Adapun mekanisme penataan jenjang karir pegawai terdiri dari proses rotasi, mutasi, dan promosi. Mekanisme ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi organisasi dengan mengalokasikan sumber daya manusia di unit-unit kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, mekanisme ini juga berguna untuk menghindari kejenuhan kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas Bersama Menata Ruang untuk Semua

SAMBUTAN DIRJEN pegawai. Keseluruhan aspek tersebut secara garis besar dipaparkan dalam buku ini yang dikemas dalam dua bagian besar yakni konsep dasar (Grand Design) dan tata laksana peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penataan ruang. Kami berharap kiranya buku ini dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang penataan ruang baik di tingkat pusat maupun di daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan bagi kita semua dalam upaya merealisasikan berbagai perubahan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip -prinsip reformasi birokrasi.

Jakarta, Maret 2011 Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc


DAFTAR ISI halaman BAGIAN PERTAMA: KONSEP DASAR 1.

Latar Belakang

1

2.

Tantangan

2

3.

Profil SDM DJPR Komposisi Pegawai Secara Umum Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

3 3 4 5 6 7

4.

Profil Organisasi DJPR

8

5.

7 Pilar Kebijakan Manajemen Organisasi

9

6.

Kondisi Ideal Kompetensi SDM

10

Kisi-Kisi Bakuan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

12

Postur Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

14

Sistem Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

15

Peta Jenjang Karir Struktural dan Fungsional PNS Bidang Penataan Ruang

16

7.

Konsep Integrasi Peningkatan Kompetensi SDM

19

8.

Konsep Dasar Peningkatan Kompetensi SDM

21

9.

Konsep Dasar Penataan Jenjang Karir

24


DAFTAR ISI halaman BAGIAN KEDUA: TATALAKSANA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG 1.

Langkah-Langkah Kegiatan

27

2.

Bagan Alur Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

29

3.

Identifikasi Kebutuhan Akan Peningkatan Kompetensi

30

Analisis Kinerja Organisasi

30

Analisis Kinerja Individu

31

Menyusun Daftar Kebutuhan Akan Peningkatan Kompetensi

32

4.

Penetapan Daftar KAPK Pegawai Direktorat Jenderal Penataan Ruang

33

5.

Penyusunan Usulan Program Diklat Teknis Penataan Ruang Jangka Menengah

34

6.

Penyusunan Usulan Program Tahunan Diklat Teknis Penataan Ruang

35

7.

Penyusunan Kurikulum/Silabus Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang

36

8.

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

37

Penyiapan SK

37

Pembuatan Buku Panduan

37

Pendaftaran dan Pemanggilan Peserta

38

Penyiapan Bahan Serahan

38

Pengangkatan Tenaga Instruktur

39

9.

Pelaksanaan Pelatihan Teknis Penataan Ruang

40

10.

Pelaporan Hasil Pelaksanaan Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang

41

11.

Evaluasi Purna Diklat Teknis Penataan Ruang

42

Penyusunan Program Evaluasi Purna DIklat

42

Persiapan Kegiatan Evaluasi Purna Diklat

43

Pelaksanaan Evaluasi Purna Diklat

44

Tatalaksana Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

45

12.


DAFTAR ISI halaman BAGIAN KETIGA: TATALAKSANA PELATIHAN DASAR PERENCANAAN TATA RUANG 1.

Pengantar

57

2.

Metoda Pelatihan

58

3.

Pendekatan dan Lingkup Materi

59

4.

Langkah-Langkah Pemaparan Materi Pelatihan

60


BAGIAN PERTAMA

KONSEP DASAR 1. Latar belakang 2. Tantangan 3. Profil SDM DJPR 4. Profil Organisasi DJPR 5. 7 Pilar Kebijakan Manajemen Organisasi 6. Kondisi Ideal Kompetensi SDM 7. Konsep Integrasi Peningkatan Kompetensi SDM 8. Konsep Dasar Peningkatan Kompetensi SDM 9. Konsep Dasar Penataan Jenjang Karir

GRAND DESIGN Bersama Menata Ruang untuk Semua

LATAR BELAKANG

1

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang penataan ruang sangat diperlukan mengingat isu-isu terkait penyelenggaraan penataan ruang terus mengalami perkembangan dan bersifat kompleks. Isu-isu dimaksud antara lain sebagai berikut: • Rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembangunan nasional dan

pengembangan wilayah, padahal UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang yang dihasilkan. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. • Rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan upaya preventif dalam proses pelestarian

sumber daya alam dan lingkungan hidup, padahal isu terkait lingkungan ini sangat penting demi menunjang keberlanjutan kehidupan di masa depan. • Tumpang tindih kewenangan pemerintahan kerap kali terjadi akibat pengaruh kondisi SDM

aparatur pemerintah di berbagai level. • Lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan

penataan ruang, khususnya di dalam penanganan konflik kepentingan sehingga kerapkali terjadi pelanggaran dan penyimpangan pemanfaatan ruang. • Rendahnya kualitas dan kapasitas SDM penyelenggara penataan ruang berdampak pada

terhambat atau terganggunya proses penyelenggaraan penataan ruang.

Peringkatan kompetensi SDM sangat diperlukan dalam penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Agar peningkatan kompetensi SDM mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu dirumuskan konsep dasar (Grand Desain) pengembangan SDM dan tata laksana,nya,, baik terkait proses administrasi maupun teknis pelaksanaannya.


1

TANTANGAN

dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

2

Dunia penataan ruang telah menghadapi perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang. Perubahan-perubahan tersebut seringkali menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang perlu dicermati dengan baik agar dapat dilakukan berbagai upaya tindakan yang tepat. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: 1. Belum terselesaikannya peraturan-peraturan 7. Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik daerah (Perda) terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indonesia yang terdiri dari ruang daratan, lautan, dan udara

2. Belum terselesaikannya peraturan, standard, 8. Peletakan dan penguatan sektor pertanian sebagai basis pembangunan utama pedoman, dan kriteria di bidang penataan ruang sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 9. Perencanaan wilayah harus dilaksanakan tentang Penataan Ruang secara terpadu untuk menghindari 3. Tingginya tingkat urbanisasi yang terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar daerah mengakibatkan dinamika pertumbuhan kota dan wilayah yang sangat fluktuatif 10. Efisiensi dalam konteks skala ekonomi 4. Penyelenggaraan pembangunan/

(economic of scale)

pengembangan wilayah belum sepenuhnya 11. Gelombang globalisasi yang semakin kuat mengacu pada RTRW setempat sehingga banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan 12. Kesenjangan dan ketimpangan wilayah ruang 5. Masih kuatnya ego sektoral sehingga memicu konflik di dalam penyelenggaraan penataan ruang 6. Lemahnya peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang

2


PROFIL SDM DJPR Tahun 2010

Komposisi pegawai yang berstatus CPNS dan PNS dapat dilihat pada grafik di bawah, yaitu sebanyak 115 orang ditempatkan di Sekretariat Direktorat Jenderal, 90 orang di Direktorat Penataan Ruang Nasional, 82 orang di Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, 57 di Direktorat Penataan Ruang Wilayah II, 145 orang di Direktorat Penataan Ruang Wilayah III, dan 63 orang di Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV. Tabel 1 Rincian Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PNS 86

CPNS 29

PHP 2

PTT 4

Jumlah 121

Direktorat Penataan Ruang Nasional

78

12

1

9

100

Direktorat Penataan Ruang Wilayah I

66

16

-

4

86

Direktorat Penataan Ruang Wilayah II

47

10

1

3

61

Direktorat Penataan Ruang Wilayah III

94

51

-

8

153

Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV Grand Total

53

10

-

-

63

424

128

4

28

584

94

Gambar 1 Grafik Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Penataan Ruang

86 78

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang

66 51

47

53

Direktorat Penataan Ruang Nasional Direktorat Penataan Ruang Wilayah I

KOMPOSISI PEGAWAI SECARA UMUM

Status pegawai di Direktorat Jenderal Penataan Ruang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Harian Proyek (PHP), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan rincian komposisi pegawai seperti tertera pada tabel 1.

3

Direktorat Penataan Ruang Wilayah II

29 12

16

10

CPNS

Direktorat Penataan Ruang Wilayah III

10

Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV PNS

Sumber: Data Kepegawaian DJPR, 2010


3

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan hasil analisis, pegawai DJPR mayoritas berusia <35 tahun, yaitu sebanyak 240 orang. Jumlah terbanyak kedua adalah usia 35-50 tahun, yaitu sebanyak 210 orang. Sisanya adalah usia >50 tahun yang berjumlah sebanyak 134 orang. Pegawai yang berusia <35 tahun memiliki peluang untuk mengikuti program pendidikan dalam rangka peningkatan kualifikasi jenjangnya. Sementara itu pegawai yang berusia antara 35—50 tahun dapat diikutsertakan dalam diklat-diklat untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan unit kerja masing-masing. Lalu untuk pegawai yang berusia >50 tahun dapat dipersiapkan untuk mengikuti diklat purnabhakti agar dapat menjalani masa pensiun sebaik-baiknya. Gambar 2 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

74

58

53 41

39

36

35 29

31

29

29

24 19

21

20 12

Sek retariat D irek torat Jend eral Penataan Ruang

D irek torat Penataan Ruang N as ional

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah I


4

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah II

23

35 S.D . 50 11

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah III

< 35

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Pengelompokkan usia pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu usia <35 tahun, usia 35—50 tahun, dan usia >50 tahun. Pengelompokkan ini dibentuk dengan pertimbangan untuk mengetahui jumlah pegawai yang akan pensiun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga perlu secara bertahap mengganti sejumlah keahlian yang hilang/berkurang.

> 50

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah IV Bersama Menata Ruang untuk Semua

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG Gambar 3 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 80

89

77

50

46

46 G o longan IV G o longan III

23 11

7

Sek retariat D irek torat J end eral Penataan R uang

11

10 2

D irek torat Penataan R uang N as ional

9

12

10 2

D irek torat Penataan R uang W ilay ah I

5

11 0

D irek torat Penataan R uang W ilay ah II

3 D irek torat Penataan R uang W ilay ah III

10

G o longan II 7

0

G o longan I

D irek torat Penataan R uang W ilay ah IV


Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan ruang, yaitu golongan I, II, III, dan IV. Pengklasifikasian ini didasarkan pada kualifikasi jenjang atau tingkat pendidikan pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Golongan IV = 11% 2. Golongan III = 69% 3. Golongan II = 18% 4. Golongan I = 2%

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

63

Dengan demikian, mayoritas pegawai DJPR merupakan golongan III. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai DJPR memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu Sarjana Strata I (S1). Bersama Menata Ruang untuk Semua

5

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 74

Gambar 4 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 58

44

S3 S2

43

S1

36

33 27

D .III

20

18

14 4

3

5 4

2

12

D .IV

30

22

Sek retariat D irek torat D irek torat Penataan Ruang Jend eral N as ional Penataan Ruang

18

1

3

16

21

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah I

16 6

13 6

1

23

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah II

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah III

1

1

1

SL TA

12 1

SL TP 1

5

SD

D irek torat Penataan Ruang W ilay ah IV


Gambar di atas menunjukkan komposisi pegawai DJPR berdasarkan tingkat pendidikan di masing-masing unit eselon II yang diklasifikasikan menjadi 8 (delapan), yaitu S3, S2, S1, D4, D3, SLTA, SLTP, dan SD. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa di tiap-tiap unit eselon II, mayoritas pegawainya merupakan lulusan Sarjana Strata I (S1).

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

52

Rincian jumlah pegawai DJPR berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 5.D3 = 16 orang 1.S3 = 8 orang 6.SLTA = 148 orang 2.S2 = 97orang 7.SLTP = 12 orang 3.S1 = 285 orang 8.SD = 16 orang 4.D4 = 2 orang Dengan demikian, sejalan dengan komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang, maka sebagian besar pegawai di DJPR memiliki tingkat pendidikan sampai pada jenjang S1. Bersama Menata Ruang untuk Semua

6

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN Gambar 5 Grafik Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 160

143

120

114

100 80 60 40 20

43 44 34

30 20

13 3

8

4 1 4 2 2 3

8

2

6 6 5 4 4 1 1 1 1 1 1

14

10

16

1 1 1

0

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

140


Rekapitulasi latar belakang pendidikan PNS dan CPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah sebanyak 32 bidang studi, SLTA, SLTP, dan SD. Rincian jumlah pegawai (PNS dan CPNS) berdasarkan bidang studi dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai DJPR memiliki latar belakang pendidikan pada bidang studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu sebanyak 114 orang. Jumlah terbanyak kedua dan ketiga adalah pada bidang studi Ekonomi dan Administrasi dengan jumlah masingmasing sebanyak 44 dan 43 orang.


7

PROFIL ORGANISASI DITJEN PENATAAN RUANG

VISI MISI 8

Mewujudkan sinergi pembangunan wilayah berbasis penataan ruang dengan didukung institusi yang handal dan professional serta produk yang berkualitas 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah; 2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang; 3. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten

STRUKTUR, VISI, DAN MISI ORGANISASI

Gambar 6 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang

4


7 PILAR KEBIJAKAN MANAJEMEN ORGANISASI

SDM PROFESIONAL

Gambar 7 Grafik Pengembangan SDM Profesional

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Mewujudkan organisasi yang handal Mewujudkan perencanaan dan pemrograman yang sinergis 3. Mengembangkan SDM yang professional 4. Menghasilkan produk yang berkualitas 5. Menghasilkan informasi yang mutakhir 6. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik 7. Membangun citra organisasi yang positif

Bangga dengan profesinya Menunjukkan komitmen personal terhadap kualitas Mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan Kreatif dan inisiatif dalam melaksanakan tugas Menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan mau ikut terlibat di dalam berbagai tugas di luar peranan yang ditugaskan kepadanya Memiliki keinginan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan Berupaya meningkatkan kemampuan untuk melayani Mau mendengar kebutuhan para pelanggannya dan mampu menjadi pemain dalam suatu tim Dapat dipercaya, jujur, terus terang, dan loyal Terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan mau meningkatkan dan menyempurnakan dirinya

MENGEMBANGAN SDM PROFESIONAL

2.

5


9

KONDISI IDEAL KOMPETENSI SDM

ASPEK Pembinaan

• Memiliki sikap kepemimpinan yang kuat, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan sosial, kemampuan manajerial • Memiliki pengetahuan dan kemampuan menerapkan nilai-nilai penataan ruang

ASPEK Pelaksanaan

Perencanaan

ASPEK Pengaturan

• Menguasai dan memahami substansi penataan ruang, peraturan dan perundangundangan, serta aspek penyelenggaraan penataan ruang pada lingkup yang bersangkutan (wilayah, kota, kawasan) • Mampu mengimplementasikan rencana tata ruang ke dalam penyusunan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya

• Mempunyai kemampuan teknis perencanaan tata ruang; • Melakukan inventarisasi dan mampu menerapkan NSPMK dalam perencanaan wilayah, kota, dan kawasan; • Mampu melakukan analisis komprehensif segenap unsur-unsur pembentuk ruang wilayah, pulau, provinsi, kota/kabupaten, dan kawasan; • Merumuskan konsep, strategi, rencana, indikasi, dan pentahapan program pengembangan wilayah dan kota; • Mengelola pertemuan dan merumuskan kesepahaman lintas sektoral dan lintas pelaku kepentingan atas suatu permasalahan; • Mempunyai kemampuan untuk memimpin Tim Kerja multi-disiplin dan menyampaikan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan secara baik.

BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2007

Kriteria mengenai kondisi ideal SDM Direktorat Jenderal Penataan Ruang selayaknya diukur berdasarkan peran, tugas, dan fungsi organisasi tersebut. Ruang lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah pada dimensi penyelenggaraan penataan ruang, dimana mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, aspek-aspek di dalam penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, kondisi ideal SDM yang dibutuhkan harus bertolak pada setiap aspek tersebut sehingga kemudian muncullah indikator-indikator kapasitas ideal yang harus dimiliki oleh SDM penataan ruang.

6


10

KONDISI IDEAL KOMPETENSI SDM

Pemanfaatan Pengendalian

ASPEK Pelaksanaan

• • • •

Mempunyai kemampuan teknis perencanaan yang berwawasan pemanfaatan; Mempunyai pemahaman peraturan (misal membaca izin lokasi); Mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar; Mempunyai pemahaman terhadap pasar dan kebutuhan pemakai akhir (end user); • Memahami kepentingan stakeholders lainnya.

• Mampu menyusun peraturan zonasi yang disesuaikan dengan tingkat kedalaman rencana tata ruangnya; • Memahami semua peraturan tentang perizinan serta menguasai proses, prosedur, dan mekanisme berbagai jenis perizinan terkait dengan bidang penataan ruang, serta mengaplikasikannya untuk tujuan pengendalian penataan ruang; • Mampu merumuskan insentif-disinsentif untuk tujuan pengendalian penataan ruang; • Mampu merumuskan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

• Memahami proses, prosedur, dan mekanisme pengawasan penyelenggaraan penataan ruang; • Mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi, manfaat, ASPEK dan pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang; • Melibatkan peran masyarakat dalam proses pengawasan penyelenggaraan penataan ruang secara luas.

BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2007

(Lanjutan)


11

KISI-KISI BAKUAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG


12

KISI-KISI BAKUAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG (Lanjutan)


13

POSTUR KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG Gambar 8 Postur Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang


14

SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG


15

PETA JENJANG KARIR STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PNS BIDANG PENATAAN RUANG Gambar 9 Peta Jenjang Karir Struktural dan Fungsional PNS Bidang Penataan Ruang

STRUKTURAL

Matrikulasi dan Orientasi

Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Pelatihan

PNS (Gol II) Trampil Pelaksana

Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Eselon III IVA

Eselon II IVC

Eselon I IVE

Min IIIB

Min IIID

Min IVB

Min IVD

Penilaian dan Sertifikasi


Rotasi / on the job training

Trampil Pelaksana Lanjutan

Max 60th

Purna Tugas

Pelatihan Fungsional Tk Dasar

Pelatihan Fungsional Tk Lanjutan

Ahli Pertama

Trampil Penyelia


Pengujian dan Sertifikasi

Min 50th


Staf Profesional (Gol 3B)

PNS (Gol 3A) Prajabatan


Eselon IV IIIC


CPNS


Pelatihan Fungsional Tk Menengah Ahli Muda


Pelatihan Fungsional Tk Tinggi Ahli Madya


Ahli Utama

Max 65th


FUNGSIONAL 1 ‐ 2 th 25 th

4 th

2 ‐ 4 th 30 th

6 ‐ 8 th

6 ‐ 8 th 40 th

6 ‐ 8 th 50 th

4 ‐ 8 th 60 th


16

PETA JENJANG KARIR STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PNS BIDANG PENATAAN RUANG Gambar 10 Grafik Jenjang Karir Struktural dan Fungsional PNS Bidang Penataan Ruang

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kejelasan karir SDM PNS bidang Penataan Ruang, secara umum perjalanan karir PNS melalui tahap-tahap penjenjangan sebagaimana tergambar pada gambar 9 dan gambar 10.


17

PETA JENJANG KARIR STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PNS BIDANG PENATAAN RUANG Selama kurang lebih 30—35 tahun, seorang PNS bidang Penataan Ruang akan melalui 5 (lima) tahap utama, yaitu: 1. Tingkat Bawah (Low): • 4 – 8 tahun sebagai Staf Profesional 2.

• 4 – 8 tahun sebagai pejabat setingkat Eselon IV / Pratama Tingkat Menengah (Middle): • 4 – 8 tahun sebagai pejabat setingkat Eselon III / Muda

• 4 – 8 tahun sebagai pejabat setingkat Eselon II / Madya 3. Tingkat Atas (Top): • 3 – 6 tahun sebagai pejabat setingkat Eselon I / Utama Selain jenjang struktural, PNS bidang Penataan Ruang juga dapat melalui jenjang jabatan fungsional dengan pola penjenjangan yang setara.Pada tingkat yang sama, dimungkinkan bagi pejabat fungsional untuk dialihtugaskan sebagai pejabat struktural selama memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Proses kenaikan pangkat dan jenjang PNS bidang Penataan Ruang, baik pada jalur struktural maupun fungsional dilakukan setelah yang bersangkutan mengikuti berbagai jenis pelatihan (diklat pimpinan, diklat teknis, diklat fungsional, Suspimtek, dan lain-lain) serta lulus dalam ujian dinas kenaikan jabatan dan persyaratan lainnya. Pengujian dan pemberian sertifikat pelatihan dilaksanakan oleh unit diklat yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan organisasi dan kepegawaian yang berlaku. Penetapan kualifikasi pegawai dan promosi untuk jabatan struktural di masing-masing jenjang jabatan dilakukan oleh Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Sedangkan ujian kenaikan jenjang jabatan fungsional dilakukan oleh Panitia Penilai Angka Kredit. Dengan demikian, setiap PNS bidang Penataan Ruang memiliki pilihan untuk menempuh jenjang karir struktural atau fungsional. Karir struktural akan lebih fokus pada aspek manajerial serta kemampuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Sedangkan karir fungsional akan lebih fokus pada aspek substansi teknis bidang Penataan Ruang terutama terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, baik untuk ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota. Bersama Menata Ruang untuk Semua

18

KONSEP INTEGRASI PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENDIDIKAN UMUM / KEDINASAN Proses Seleksi / Penempatan

Kursus Orientasi Pratugas PRAJABATAN

D. I

STAF

D. II

SP.1 / S.2

SUSPIMTEK PENATAAN RUANG

DIKLAT PENJENJANGAN STRUKTURAL ADUM

TINGKAT DASAR

D. III

D. IV / S.1

DIKLAT TF Bidang Penataan Ruang

SUSPIMTEK

ES. IV


SPAMA

TINGKAT LANJUTAN

ES. III


SPAMEN

Diklat Teknis

Diklat Fungsional

Tingkat Dasar

Tingkat Pratama

Tingkat Lanjutan

Tingkat Muda

Tingkat Menengah

Tingkat Madya

Tingkat Tinggi

Tingkat Utama

TINGKAT MENENGAH

SP.2 / S.3

ES. II


SPATI / LEMHANNAS

TINGKAT TINGGI ES. I Kursus Reorientasi Persiapan Pensiun

Sistem Modular

MASA PURNABHAKTI

INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENATAAN RUANG

DIKLAT BIDANG PENATAAN RUANG

Gambar 11 Integrasi Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang

7

Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga merupakan salah satu metode dalam penggantian sejumlah keahlian yang hilang/berkurang akibat masa pensiun pegawai. Pendidikan dan pelatihan di DJPR terdiri dari diklat teknis dan diklat fungsional. Diklat teknis diperuntukkan bagi seluruh pegawai terkait dengan peningkatan kapasitasnya dalam mendukung kinerja organisasi di unit kerjanya masingmasing. Diklat teknis juga mengandung unsur-unsur pengembangan kepemimpinan di dalam berorganisasi (SUSPIMTEK). Sementara diklat fungsional lebih difokuskan ke proses pendidikan dan pelatihan bagi para pejabat Bersama Menata Ruang untuk Semua fungsional.

19

DIKLAT BIDANG PENATAN RUANG

DIKLAT BIDANG PENATAAN RUANG

Diklat teknis terdiri dari 4 (empat) jenjang, yaitu tingkat dasar, tingkat lanjutan, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Keempat tingkat ini disesuaikan dengan sasaran atau peserta diklat. Diklat teknis meliputi diklat penjenjangan struktural maupun diklat kepemimpinan, yang semuanya merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualifikasi pegawai sehingga mampu membawa mereka mencapai posisi struktural yang lebih tinggi. Begitu pula dengan diklat fungsional, yang juga meliputi diklat penjenjangan struktural dan diklat kepemimpinan, yang membedakannya dengan diklat teknis hanyalah peserta diklat yang difokuskan hanya kepada para pejabat fungsional.

Diklat teknis dan diklat fungsional di bidang penataan ruang pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai sehingga kinerja organisasi dapat meningkat pula. Setiap pegawai memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti setiap proses diklat yang diadakan selama masa baktinya di Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Ketika pegawai telah mencapai posisi Eselon I, diklat yang diadakan merupakan suatu kursus reorientasi persiapan pensiun atau persiapan menuju masa purnabhakti pegawai. Bersama Menata Ruang untuk Semua

20

KONSEP DASAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

DIKLAT PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Konsep pendidikan dan pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang dapat divisualisasikan dalam bentuk matriks seperti pada gambar 12 dan gambar 13 di halaman berikut. Pada konsep tersebut, dapat dilihat bahwa matriks pendidikan dan pelatihan memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu strata peserta, strata diklat, dan substansi diklat. Gambar 8 dan gambar 9 dibedakan berdasarkan substansi diklat yang diberikan. Substansi diklat pada matriks gambar 12 didasarkan pada muatan UU No. 26 tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010, yaitu terkait penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan (Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian), dan Pengawasan. Sementara itu, matriks gambar 13 didasarkan pada lingkup substansi penataan ruang, yaitu National Planning, Regional Planning, Urban Planning, dan Urban Design. Strata peserta ditentukan berdasarkan tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten. Selain tingkatan pemerintahan, matriks pendidikan dan pelatihan tersebut juga memasukkan unsur non aparatur pemerintah, namun dalam konteks manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, maka strata peserta lebih difokuskan pada aparatur pemerintah saja. Strata diklat terdiri dari 4 (empat) tingkatan yang pembagiannya didasarkan pada jenjang struktural (bakuan kompetensi) di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut: 1. Diklat tingkat Dasar untuk jenjang CPNS dan Staf Profesional 2. Diklat tingkat Lanjutan untuk jenjang Eselon IV 3. Diklat tingkat Menengah untuk jenjang Eselon III 4. Diklat tingkat Tinggi untuk jenjang Eselon II

8


21

SUBSTANSI DIKLAT TEKNIS BIDANG PENATAN RUANG

GRAND DESIGN

Konsep pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM DJPR dalam penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu: 1. Strata peserta ditentukan berdasarkan tingkatan pemerintah dan unsur non aparatur pemerintah. 2. Strata diklat terdiri dari 4 (empat) tingkatan yang pembagiannya didasarkan pada jenjang struktural (bakuan kompetensi) di lingkungan DJPR.

DIKLAT PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Gambar 12 Matriks Kedudukan Diklat SDM DJPR dalam Konteks Penyelenggaraan Penataan Ruang

3. Substansi diklat dibagi berdasarkan muatan UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010. Bersama Menata Ruang untuk Semua

22

SUBSTANSI DIKLAT TEKNIS BIDANG PENATAN RUANG Gambar 13 Matriks Kedudukan Diklat SDM DJPR dalam Lingkup Substansi Penataan Ruang

Sama halnya dengan konsep diklat SDM dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang, konsep pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM DJPR dalam lingkup substansi penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu strata peserta, strata diklat, dan substansi diklat. Yang membedakan antara keduanya hanyalah pada substansi diklat. Substansi diklat pada diklat ini dibagi berdasarkan lingkup substansi penataan ruang, yaitu terkait National Planning, Regional Planning, Urban Planning, dan

DIKLAT SUBSTANSI PENATAAN RUANG

GRAND DESIGN

Urban Design. Bersama Menata Ruang untuk Semua

23

KONSEP DASAR PENATAAN JENJANG KARIR

JENJANG KARIR

Selain metode pendidikan dan pelatihan, berdasarkan pilar kebijakan manajemen organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, upaya membangun karakter SDM penataan ruang dapat diwujudkan melalui penataan jenjang karir pegawai yang terdiri dari mekanisme mutasi, rotasi, dan promosi. Mekanisme ini dianggap sebagai proses yang bertujuan untuk menghindari kejenuhan kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas pegawai. Mutasi merupakan perpindahan pegawai keluar institusi (keluar daerah atau antar instansi), perpindahan pegawai antar instansi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas. Ketentuan mutasi pegawai diatur dalam PP No. 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS. Indikator kinerja dari penyelenggaraan mutasi pegawai ini adalah meningkatnya kinerja organisasi dan meningkatnya kualitas pegawai dalam melaksanakan tugas. Rotasi merupakan perpindahan pegawai di internal institusi. Rotasi pegawai dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada posisi tertentu. Tidak ada ketentuan khusus berupa UU ataupun PP yang mengatur penyelenggaraan rotasi, sifatnya hanya berupa kebijakan internal yang tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan tertentu. Indikator kinerja dari penyelenggaraan rotasi pegawai adalah meningkatnya kinerja organisasi; meningkatnya wawasan, kemampuan, dan pengalaman baru pegawai; berkurangnya tingkat kejenuhan kerja pegawai. Promosi jabatan merupakan bentuk penghargaan dan kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada staf atau pejabat yang dianggap cakap dan mampu untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Tahapan promosi pegawai melibatkan di dalamnya peran Komite Penilaian Kepegawaian. Beberapa prinsip yang dijadikan pedoman oleh Komite Penilaian Kepegawaian yaitu Daftar Urut Kepangkatan (DUK) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karir PNS; apabila ada lowongan jabatan maka PNS yang menduduki DUK yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu. Hasil penilaian Komite Penilaian Kepegawaian terhadap para calon pejabat Eselon IV cukup difinalkan pada tingkat komite saja. Sedangkan hasil penilaian Komite Penilaian Kepegawaian terhadap para calon pejabat Eselon III dibawa ke Baperjakat Kementerian Pekerjaan Umum untuk diperjuangkan semaksimal mungkin oleh Ketua Komite Penilaian Kepegawaian (Dirjen Penataan Ruang). Indikator kinerja dari penyelenggaraan promosi pegawai adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pada unit kerja; meningkatnya motivasi atau semangat pegawai dalam pelaksanaan tugas; meningkatnya kinerja organisasi.

9


24

KONSEP DASAR PENATAAN JENJANG KARIR Gambar 14 Pola Jalur Karir Pegawai Ditjen Penataan Ruang Promosi

Mutasi / Rotasi Promosi

Mutasi / Rotasi

Mutasi / Rotasi

Promosi

Promosi

JENJANG KARIR

Mutasi / Rotasi

Ketiga proses alih tugas tersebut (juga sebagai suatu pola jalur karir pegawai. Pola jalur karir dapat diilustrasikan seperti pada gambar di atas. Lingkaran paling bawah menandakan perputaran jalur karir pegawai CPNS. Lingkaran di atasnya adalah Eselon IV, lingkaran ketiga adalah Eselon III, lingkaran kedua adalah Eselon II, dan lingkaran paling atas adalah Eselon I. Proses yang terjadi di dalam tiap-tiap lingkaran adalah mutasi dan rotasi. Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami mutasi ataupun rotasi. Dalam masa tugasnya (pada satu lingkaran yang sama), pegawai akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasinya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai, yaitu berupa diklat teknis substantif. Selanjutnya pegawai dapat mengikuti diklat kepemimpinan (SUSPIMTEK) dan diklat penjenjangan struktural (Adum, Spama, Spati, Spamen) sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ketika pegawai telah mengikuti diklat kepemimpinan dan penjenjangan struktural, pegawai memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi dan kenaikan pangkat. Perlu diingat bahwa pada setiap tingkatan, pegawai yang berusia >50 tahun dapat dipersiapkan untuk Bersama Menata Ruang untuk Semua mengikuti kursus reorientasi persiapan masa purnabhakti.

25

BAGIAN KEDUA

TATALAKSANA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG 1. Langkah-Langkah Kegiatan 2. Bagan Alur Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang 3. Tatalaksana Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang


LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

10

Kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang Penataan Ruang dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan (Diklat), pembinaan teknis, bantuan teknis dan sosialisasi atau diseminasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (attitude). Kegiatan penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang Penataan Ruang ini mencakup rangkaian kegiatan berikut: 1. Identifikasi Kebutuhan Akan Peningkatan Kompetensi (KAPK) Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan KAPK ini yakni melakukan analisis kinerja organisasi (5 langkah), analisis kinerja individu/pegawai (8 langkah), dan menyusun daftar KAPK bidang Penataan Ruang (10 langkah). 2.

Penetapan Daftar KAPK Pegawai Direktorat Jenderal Penataan Ruang Penetapan daftar KAPK ini dilakukan melalui 4 langkah dengan melibatkan Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum.

3.

Penyusunan Usulan Program Diklat Teknis Penataan Ruang Jangka Menengah Penyusunan usulan program Diklat Jangka Menengah ini dilakukan melalui 6 langkah yang melibatkan Direktur Bina Program dan Kemitraan, Sesditjen Penataan Ruang, Bagian Kepegawaian Setditjen Penataan Ruang, dan BIPR.

4.

Penyusunan Usulan Program Tahunan Diklat Teknis Penataan Ruang Penyusunan program tahunan Diklat bidang Penataan Ruang dilakukan melalui 12 langkah yang melibatkan Direktur Bina Program dan Kemitraan, Sesditjen Penataan Ruang, Bagian Kepegawaian Setditjen Penataan Ruang, dan BIPR.

5.

Penyusunan Kurikulum/Silabus Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang Penyusunan kurikulum dan silabus ini dilakukan melalui 9 langkah kegiatan dengan melibatkan Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum, Sesditjen Penataan Ruang, Bagian Kepegawaian Setditjen Penataan Ruang, dan BIPR.


27

LANGKAH KEGIATAN (LANJUTAN) 6.

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Persiapan pelaksanaan Diklat ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu penyiapan SK (4 langkah), pembuatan buku panduan (2 langkah), pendaftaran dan pemanggilan peserta (6 langkah), pengangkatan tenaga instruktur (7 langkah), dan penyiapan bahan serahan (3 langkah). Seluruh langkah kegiatan ini melibatkan Sesditjen Penataan Ruang, Bagian Kepegawaian Setditjen Penataan Ruang, dan BIPR.

7.

Pelaksanaan Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang Pelaksanaan Diklat teknis ini dilakukan melalui 11 langkah dengan melibatkan Bagian Kepegawaian Setditjen Penataan Ruang, BIPR, dan Panitia Pelaksana.

8.

Pelaporan Hasil Pelaksanaan Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang Kegiatan pelaporan hasil pelaksanaan Diklat teknis bidang Penataan Ruang ini dilakukan melalui 8 langkah dengan melibatkan Bagian Kepegawaian Setditjen Penataan Ruang, BIPR, dan Panitia Pelaksana.

9.

Evaluasi Purna Diklat Teknis Penataan Ruang Kegiatan evaluasi purna diklat ini dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu Penyusunan Program Evaluasi Purna Diklat (7 langkah), Persiapan Kegiatan Evaluasi Purna Diklat (7 langkah), dan Pelaksanaan Evaluasi Purna Diklat (9 langkah). Keseluruhan kegiatan evaluasi purna diklat ini melibatkan Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum, Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian Pekerjaan Umum, Sesditjen Penataan Ruang, Bagian Kepegawaian Setditjen Penataan Ruang, dan BIPR.

Keseluruhan langkah kegiatan tersebut dapat distrukturkan menjadi sebuah diagram yang sistematis sebagai berikut (halaman berikut).


28

BAGAN ALUR PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG Gambar 15 Bagan Alur Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

Tatalaksana penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM bidang Penataan Ruang terdiri dari 9 (sembilan) tahap seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di dalam keseluruhan tahapan tersebut, perlu diperhatikan bahwa ada aspek-aspek lain yang berpengaruh di dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM bidang Penataan Ruang, yaitu 7 Pilar Kebijakan Manajemen Organisasi DJPR yang menjadi input di dalam melakukan analisis kinerja organisasi Bersama Menata Ruang untuk Semua dan individu.

29

I. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN AKAN PENINGKATAN KOMPETENSI A. Analisis Kinerja Organisasi

1. Mengumpulkan, mengolah, dan mengenali masalah dan/atau isu yang berkembang dalam pelaksanaan tugas bidang penataan ruang sesuai UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. 2. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan mengidentifikasi ciriciri dan sebab-sebab terjadinya masalah. 3. Merumuskan dan menentukan alternatif cara pemecahannya. 4. Mengkaji dan menilai faKtor-faKtor yang berpengaruh terhadap perlunya peningkatan kinerja organisasi: a. Peningkatan program pembangunan pertambahan volume beban tugas; b. Perubahan kebijakan dalam pola penanganan tugas bidang Penataan Ruang sesuai UU No. 26/2007; c. Isu strategis dan tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. 5. Mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan akan diklat dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.


30

I. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN AKAN PENINGKATAN KOMPETENSI B. Analisis Kinerja Individu

1. Melakukan analisis jabatan yang ada dalam organisasi untuk memperoleh susunan jabatan yang telah ada terutama yang berkaitan dengan persyaratan jabatan. 2. Merumuskan dan menyusun jenis diklat teknis Penataan Ruang sebagai diklat yang dipersyaratkan bagi pegawai untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural bidang Penataan Ruang. 3. Merumuskan dan menyusun jenis diklat fungsional Penataan Ruang sebagai diklat yang dipersyaratkan bagi pegawai untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional. 4. Mengonsultasikan dan membahas jenis-jenis diklat teknis di bidang Penataan Ruang. 5. Mendata pegawai yang belum mengikuti diklat teknis Penataan Ruang untuk jabatan yang bersangkutan serta pegawai yang potensial, memiliki dedikasi, disiplin, dan prestasi kerja yang tinggi sehingga layak untuk dipromosikan pada suatu jabatan tertentu. 6. Mengkaji, mengidentifikasi, dan menentukan kelompok sasaran diklat tingkat organisasi atau jabatan/ pegawai yang terkait dengan masalah yang dihadapinya oleh organisasi. 7. Mengkaji dan menilai kinerja pejabat/pegawai yang tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berkaitan dengan masalah dan isu organisasi. 8. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kinerja pegawai serta menentukan ciri-ciri dan sebab-sebab terjadinya masalah sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan diklat teknis Penataan Ruang.


31

I. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN AKAN PENINGKATAN KOMPETENSI C. Menyusun Daftar Kebutuhan Akan Peningkatan Kompetensi

1. Merumuskan dan menyusun konsep daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang yang meliputi: a. Kebutuhan pendidikan formal (akademik dan diploma); b. Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional; c. Kebutuhan Diklatpim. 2. Mengonsultasikan Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang kepada unit kerja terkait. 3. Menyampaikan konsep Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal untuk konfirmasi tentang pembahasan dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang. 4. Membahas Daftar KAPK untuk mendapatkan kesepakatan dari instansi terkait. 5. Menyempurnakan Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang dan menyusun konsep Usulan Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang. 6. Mengirimkan Usulan Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang kepada Sekjen PU dengan tembusan kepada: a. Biro Kepegawaian Kementerian PU; b. Pusdiklat pegawai Kementerian PU; c. Sekretaris Ditjen Penataan Ruang. Bersama Menata Ruang untuk Semua

32

II. PENETAPAN DAFTAR KAPK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

1. Menilai Daftar Kebutuhan Akan Peningkatan Kompetensi (KAPK) untuk pengkajian dan penyusunan konsep Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang sesuai prosedur yang berlaku. 2. Menetapkan Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang. 3. Mengirimkan Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang kepada Kepala Pusdiklat sebagai bahan acuan dalam penyusunan program diklat. 4. Mendistribusikan Daftar KAPK Pegawai Bidang Penataan Ruang kepada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang.


33

III. PENYUSUNAN USULAN PROGRAM DIKLAT TEKNIS PENATAAN RUANG JANGKA MENENGAH

1. Merumuskan dan mengkaji usulan Daftar KAPK Bidang Penataan Ruang. 2. Menyusun usulan program diklat jangka menengah (5 tahun) bidang Penataan Ruang sesuai Daftar KAPK. 3. Melaporkan dan mengonsultasikan usulan program diklat teknis bidang Penataan Ruang jangka menengah kepada Sesditjen Penataan Ruang. 4. Menyempurnakan usulan program diklat teknis penataan ruang sesuai petunjuk Sesditjen Penataan Ruang. 5. Mengirimkan usulan program diklat teknis penataan ruang kepada Dirjen Penataan Ruang 6. Penetapan Program Diklat Teknis Penataan Ruang Jangka Menengah.


34

IV. PENYUSUNAN USULAN PROGRAM TAHUNAN DIKLAT TEKNIS PENATAAN RUANG

1. Mempelajari kebijakan Pemerintah dalam penataan ruang (UU No. 26 tahun 2007). 2. Memperlajari dan memahami pokok-pokok kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya yang berkaitan dengan SDM bidang Penataan Ruang. 3. Menelaah dan menilai kesesuaian program dan sasaran tahun anggaran ybs dalam Program Diklat jangka menengah dengan kondisi situasi yang sedang berkembang. 4. Mempersiapkan dan menyusun Program Diklat Teknis Penataan Ruang. 5. Mengirimkan usulan Program Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang melalui Bagian Kepegawaian kepada Direktur Bina Program dan Kemitraan dengan tembusan kepada Dirjen Penataan Ruang. 6. Mengonsultasikan dan/atau membahas konsep usulan program diklat teknis bidang Penataan Ruang dengan Sekretaris Ditjen dan para direktur di lingkungan Ditjen Penataan Ruang. 7. Menyempurnakan konsep program diklat teknis bidang Penataan Ruang sesuai dengan hasil konsultasi dan pembahasan tersebut. 8. Menyusun Memorandum Program dan DIP Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang. 9. Penyerahan dan penerimaan DIP. 10. Menyusun Buku Kalender Diklat Teknis Penataan Ruang. 11. Membuat konsep surat pengantar untuk penyampaian buku kalender diklat teknis bidang Penataan Ruang. 12. Mengirimkan buku Kalender diklat teknis bidang Penataan Ruang kepada para Direktur Penataan Ruang dan Pemda Prov/Kota/Kabupaten.


35

V. PENYUSUNAN KURIKULUM/SILABUS DIKLAT TEKNIS BIDANG PENATAAN RUANG

1. 2. 3. 4.

Merumuskan dan menyusun konsep kurikulum/silabus diklat sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Menyelenggarakan rapat pembahasan konsep kurikulum/silabus dengan instansi terkait. Menyempurnakan kembali kurikulum/silabus diklat teknis bidang Penataan Ruang. Melaporkan dan mengonsultasikan konsep kurikulum/silabus yang sudah disempurnakan kepada Sesditjen Penataan Ruang untuk petunjuk dan persetujuan pelaksanaan lokakarya. 5. Mempersiapkan dan melaksanakan rapat untuk membahas dan menilai konsep kurikulum/silabus diklat teknis bidang Penataan Ruang yang telah disempurnakan. 6. Menyempurnakan dan menyusun kembali konsep kurikulum/silabus sesuai kesepakatan rapat.

7. Melakukan uji coba penerapan dan pelaksanaan kurikulum/silabus diklat yang telah disusun. 8. Memperbaiki/menyempurnakan kurikulum/silabus diklat teknis bidang Penataan Ruang sesuai hasil evaluasi. 9. Melaporkan dan/atau mengonsultasikan kurikulum/silabus diklat kepada Dirjen Penataan Ruang untuk proses pembakuan.


36

VI. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN

Penyiapan SK 1. Menyusun konsep SK Dirjen Penataan Ruang tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Diklat ybs. 2. Menetapkan SK Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang. 3. Menggandakan SK penyelenggaraan diklat. 4. Mengirimkan SK Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang ybs.

Pembuatan Buku Panduan 1. Menyiapkan dan menyusun konsep Buku Panduan Diklat (BPD) Teknis Bidang Penataan Ruang. 2. Menyetujui dan menandatangani Buku Panduan Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang. Bersama Menata Ruang untuk Semua

37


Pendaftaran dan Pemanggilan Peserta 1. Menyusun daftar peserta dan membuat konsep Surat perihal Pendaftaran Peserta. 2. Mengirimkan Surat perihal Pendaftaran Calon Peserta kepada unit kerja yang telah ditetapkan. 3. Pendaftaran dan seleksi calon peserta diklat teknis bidang Penataan Ruang. 4. Melaporkan hasil pendaftaran dan seleksi calon peserta kepada Sesditjen Penataan Ruang. 5. Membuat surat panggilan peserta. 6. Mengirimkan surat panggilan kepada peserta.

Penyiapan Bahan Serahan 1. Kompilasi dan menggandakan materi diklat teknis bidang Penataan Ruang dari para instruktur. 2. Menyiapkan dan mengadakan ATK untuk peserta dan pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang. 3. Menyiapkan bahan serahan bagi peserta diklat teknis bidang Penataan Ruang. Bersama Menata Ruang untuk Semua

38


Pengangkatan Tenaga Instruktur 1. Membuat konsep surat permintaan bantuan tenaga instruktur beserta penyiapan materi pelajaran (modul) kepada Widyaiswara/Pejabat Struktural. 2. Mengirimkan surat permintaan bantuan tenaga instruktur dan penyiapan materi pelajaran dilampiri kurikulum/silabus dan rencana jadwal pelajaran kepada Widyaiswara/pejabat struktural atau tenaga pengajar lainnya. 3. Menghubungi tenaga instruktur untuk mendapatkan konfirmasi tentang kesediaan, beserta hari/waktu mengajar dan materi pelajaran. 4. Memperbaiki dan mengatur kembali jadwal pelajaran sesuai dengan hasil konfirmasi tenaga instruktur. 5. Melaporkan hasil perbaikan dan penyempurnaan jadwal pelajaran kepada Sesditjen. 6. Menyusun konsep SK Dirjen Penataan Ruang tentang Pengangkatan Tenaga Instruktur. 7. Menandatangani SK tentang Pengangkatan Tenaga Instruktur.


39

VII. PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS PENATAAN RUANG

1. Menyiapkan akomodasi ruangan kelas dan fasilitas proses belajar mengajar. 2. Melakukan pendaftaran peserta, membuat tanda pengenal peserta, dan membagikan bahan serahan kepada peserta. 3. Menyiapkan dan melaksanakan acara peresmian pembukaan diklat teknis bidang Penataan Ruang ybs. 4. Melakukan absensi peserta diklat teknis bidang Penataan Ruang 3 kali sehari (pagi, siang, sesudah pengajar malam terakhir setiap hari). 5. Memberikan penjelasan umum antara lain menyangkut hak dan kewajiban peserta selama mengikuti diklat teknis bidang Penataan Ruang. 6. Membagikan formulir evaluasi pradiklat yang harus diisi oleh setiap peserta sebelum acara (session) 7. 8. 9. 10. 11.

pelajaran dimulai. Mengumpulkan dan menghitung rata-rata tentang tingkat pengetahuan peserta terhadap seluruh materi pelajaran sebelum mengikuti pembekalan. Membagikan formulir evaluasi instruktur dan materi pada setiap sesi mata pelajaran dan mengumpulkannya setelah pembekalan materi pelajaran selesai untuk dibuat rekapitulasinya. Membagikan formulir evaluasi akhir diklat yang harus diisi oleh setiap peserta setelah mengikuti pembekalan. Membagikan formulir evaluasi materi dan mengumpulkan setelah diisi oleh peserta serta membuat rekapitulasinya. Mempersiapkan dan melaksanakan acara peresmian penutupan diklat teknis bidang Penataan Ruang.


40

VIII. PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS BIDANG PENATAAN RUANG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Membuat laporan hasil pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang kepada Sesditjen. Membuat laporan triwulan hasil pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang. Mempelajari dan paraf atas konsep laporan triwulan hasil pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang. Mengirimkan laporan triwulan hasil pelaksanaan diklat bidang Penataan Ruang. Menerima dan memeriksa laporan triwulan pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang. Menyetujui dan menandatangani laporan triwulan hasil pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang. Mengirimkan laporan triwulan hasil pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang kepada Kepala Bagian Kepegawaian dengan tembusan kepada Dirjen Penataan Ruang


41

IX. EVALUASI PURNA DIKLAT TEKNIS PENATAAN RUANG A. Penyusunan Program Evaluasi Purna Diklat

1. Mengkaji dan mengidentifikasi jenis-jenis diklat yang perlu dievaluasi purna diklatnya. 2. Melaporkan daftar urutan prioritas nama jenis diklat yang perlu diadakan evaluasi purna diklat. 3. Memeriksa daftar urutan prioritas nama jenis diklat untuk diadakan evaluasi purna diklat. 4. Melaksanakan rapat pembahasan kegiatan evaluasi purna diklat teknis bidang Penataan Ruang. 5. Memimpin rapat pembahasan kegiatan evaluasi purna diklat teknis bidang Penataan Ruang. 6. Menyusun urutan program dan anggaran pelaksanaan kegiatan evaluasi purna diklat sesuai kesepakatan. 7. Menetapkan usulan program dan anggaran kegiatan evaluasi purna diklat dimasukkan dalam usulan DUP


42

IX. EVALUASI PURNA DIKLAT TEKNIS PENATAAN RUANG B. Persiapan Kegiatan Evaluasi Purna Diklat

1. Merumuskan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran evaluasi purna diklat. 2. Membuat action plan yang memuat tujuan, sasaran, sampling, pembagian kerja dan waktu, keanggotaan tim, biaya, hasil yang diharapkan. 3. Memeriksa dan menilai action plan. 4. Menyetujui dan menandatangani action plan. 5. Menyiapkan dan menyusun formulir yang memuat daftar pertanyaan yang menyangkut aspek-aspek dari tujuan dan sasaran fakta-fakta yang diperoleh. 6. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian daftar pertanyaan dengan tujuan dan sasaran evaluasi. 7. Menetapkan daftar pertanyaan untuk pengumpulan data dan informasi untuk keperluan evaluasi purna diklat teknis bidang Penataan Ruang.


43

IX. EVALUASI PURNA DIKLAT TEKNIS PENATAAN RUANG C. Pelaksanaan Evaluasi Purna Diklat 1. Menyebarkan formulir kepada pegawai sebagai purna diklat dan atlas pegawai yang bersangkutan untuk dipelajari dan dipahami. 2. Melakukan wawancara dengan pegawai alumni diklat dan atlas pegawai ybs untuk mengisi dan menjawab pertanyaan dan formulir serta untuk mendapat data/informasi tambahan. 3. Mengolah data/informasi yang diperoleh berupa pembuatan tabulasi, penguraian isi materi dan bidang yang disoroti. 4. Mengidentifikasi masalah, penentuan ciri-ciri dan sebab-sebab kurang efisiennya hasil pelaksanaan diklat serta menentukan alternative pemecahannya dan penyempurnaan pelaksanaan diklat teknis bidang Penataan Ruang. 5. Menyusun laporan hasil evaluasi purna diklat. 6. Menyampaikan laporan hasil evaluasi purna diklat kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Sesditjen Penataan Ruang, dan unit pelaksana diklat sebagai umpan balik. 7. Menyusun konsep laporan tahunan penyelenggaraan diklat teknis bidang Penataan Ruang. 8. Mengirimkan konsep surat laporan tahunan penyelenggaraan diklat kepada Sesditjen untuk ditandatangani. 9. Mengirim laporan penyelenggaraan diklat kepada Dirjen Penataan Ruang.


44

TATALAKSANA PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG PENATAAN RUANG

11

Tatalaksana menunjukkan suatu proses/langkah kegiatan yang harus dilakukan serta siapa pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Dalam tatalaksana penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM bidang Penataan Ruang, terdapat 10 (sepuluh) pelaku yang berperan di dalamnya. Kesepuluh pelaku tersebut adalah : 1. Direktur Jenderal Penataan Ruang 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang 3. Direktur Bina Program dan Kemitraan 4. Direktur Penataan Ruang Nasional 5. Direktur Penataan Ruang Wilaya 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 7. Biro Kepegawaian Kementerian Pekerjaan Umum 8. Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Penataan Ruang 9. Panitia Penyelenggara 10. Panitia Pelaksana Pembagian peran siapa melakukan apa di dalam tatalaksana penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM bidang Penataan Ruang ini dapat dilihat secara sistematis pada tabel Tatalaksana Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang (halaman berikut).


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


Keterangan: A. Direktur Jenderal Penataan Ruang B. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang C. Direktur Bina Program dan Kemitraan D. Direktur Tata Ruang Nasional E. Direktur Tata Ruang Wilayah

F. G. H. I. J.

Pusdiklat Biro Kepegawaian Kepala Bagian Kepegawaian DJPR Panitia Penyelenggara Panitia Pelaksana

55

BAGIAN KETIGA

TATALAKSANA PELATIHAN DASAR PERENCANAAN TATA RUANG 1. Pengantar 2. Metoda Pelatihan 3. Pendekatan dan Lingkup Materi 4. Langkah-Langkah Pemaparan Materi Pelatihan


PENGANTAR

12 PENGANTAR

Pelatihan dasar perencanaan tata ruang ditujukan untuk meningkatkan knowledge, skill, dan attitude aparatur pemerintah (pusat, provinsi, dan daerah kota/kabupaten) dalam melakukan supervisi/pengawasan penyusunan tata ruang. Pada dasarnya pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Penataan Ruang) sudah menyiapkan perangkat berupa peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis untuk penyusunan rencana tata ruang, bahkan hampir semuanya sudah disosialisasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Namun pemahaman terhadap berbagai pedoman teknis ini tidak cukup hanya disosialisasikan, tetapi perlu secara intensif dilatihkan kepada aparatur di pusat dan daerah, agar mereka memahami produk dan muatan rencana tata ruang yang harus dibuat sesuai ketentuan dalam buku pedoman. Khusus dalam hal teknis analisis dalam penyusunan RTRW ini masih dimungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas RTRW sesuai dengan produk/muatan-muatan yang seharusnya ada dalam dokumen RTRW. Dalam rangka meningkatkan kualitas muatan Rencana Tata Ruang, maka pelatihan perencanaan tata ruang ini disusun sesuai dengan lingkup substansi penataan ruang, strata/jenjang diklat, serta kualifikasi peserta (Pusat, Provinsi, dan Pemda Kota/Kabupaten).


57

METODA PELATIHAN Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan metoda Pembelajaran Berbasis Masalah atau yang lebih dikenal dengan metoda Problem-Based-Learning (penjelasan metode PBL ini dapat dilihat pada lampiran).

METODA PELATIHAN

Empat masalah/persoalan penyusunan rencana tata ruang suatu kota akan digunakan untuk memicu kegiatan pembelajaran peserta. Peserta dalam kelompok diberikan kesempatan untuk merumuskan sendiri kebutuhan pembelajarannya, dan merencanakan kerja kelompok yang perlu dilakukan oleh peserta pelatihan. Peserta secara berkelompok akan diberi kesempatan untuk merumuskan sendiri kebutuhan pembelajarannya, merencanakan kerja kelompok yang perlu mereka lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Selanjutnya peserta akan melakukan riset mandiri dan kerja kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber (perpustakaan, kunjungan lapangan, maupun dari situs-situs terkait di internet). Kemudian setiap kelompok ditugaskan untuk merumuskan hasil akhir dalam penyelesaian persoalan (kasus) yang diberikan dalam pelatihan ini dan mempresentasikan dalam kelas besar. Dalam presentasi ini ditanggapi oleh peserta dari kelompok lainnya, dan terakhir diberikan ulasan dan evaluasi oleh fasilitator-fasilitator yang mendampingi di masing-masing kelompok.


58

PENDEKATAN DAN LINGKUP MATERI PENDEKATAN DAN LINGKUP MATERI

Mengingat kondisi lingkungan yang terus berubah, maka untuk mengakomodir perubahan lingkungan dan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, dalam pelatihan ini digunakan pendekatan manajemen strategik. Pendekatan Manajemen Strategik digunakan dalam perencanaan tata ruang tentu saja dengan dasar pemahaman terhadap pengertian manajemen strategik sebagaimana dikemukakan beberapa pakar organisasi yakni sebagai berikut: 1. Manajemen Strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya. 2. Manajemen Strategik adalah usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang ditentukan. 3. Manajemen Strategik adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. 4. Manajemen Strategik adalah perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut Visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut Misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, menunjukkan bahwa Manajemen Strategik merupakan suatu sistem kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak ke arah yang sama. Komponen pertama adalah Perencanaan Strategik dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan Strategik, dan Strategi Utama (Grand Strategic). Adapun komponen kedua adalah Perencanaan Operasional dengan unsur-unsurnya meliputi Sasaran atau Tujuan Bersama Menata Ruang untuk Semua Operasional, dan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen.

59

PENDEKATAN DAN LINGKUP MATERI

Gambar 16 Manajemen Strategik dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

60

PENDEKATAN DAN LINGKUP MATERI

Dalam Pelatihan Dasar Perencanaan Tata Ruang dengan menggunakan pendekatan ini, Spasial SWOT analysis digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan kota dan perencanaan tata ruang kota. Di samping itu, dalam upaya menetapkan visi kota dan tujuan penataan ruang kota digunakan analisis Network Scan. Analisis ini digunakan mengingat hampir semua kota-kota di Indonesia bahkan di dunia, perkembangannya sangat dipengaruhi bahkan dalam kasus-kasus tertentu justru sangat tergantung dengan faktor eksternal. Aspek yang dianalisis dalam Network Scan antara lain aspek politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lain-lain (PESTO) yang ditenggarai mempengaruhi perkembangan wilayah/kota. Materi pelatihan dasar perencanaan tata ruang dengan pendekatan manajemen strategik secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:


LANGKAH-LANGKAH PEMAPARAN MATERI PELATIHAN

LANGKAH PERTAMA Yakinkan kepada peserta bahwa pendekatan Manajemen Strategik itu penting dalam pembangunan perkotaan dan penataan ruang kota. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: • Pembangunan kota sangat dipengaruhi kondisi eksternal yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain (PESTO), baik dalam dimensi regionel, nasional, maupun global; • Kota-kota tumbuh dan berkembang tergantung pada kemampuannya dalam menyediakan sarana dan prasarana kota serta sebagai kemudahan bagi investor, pebisnis, dan pelaku pembangunan kota; • Pembangunan kota harus mampu mengakomodasikan perkembangan dan kecenderungan eksternal yang berkembang pesat (regional, nasional, global); • Diperlukan manajemen strategis dalam upaya mengantisipasi berbagai perubahan; • Manajemen strategis ini penting dalam upaya menterpadukan kegiatan fungsional secara strategis untuk mencapai tujuan pembangunan dan penataan ruang kota. LANGKAH KEDUA Jelaskan kepada peserta tentang tujuan penggunaan pendekatan Manajemen Strategis, yakni sebagai berikut: 1. 2.

Memahami prinsip-prinsip dasar dan proses manajemen strategis dalam pembangunan kota dan penataan ruang kota; Mampu menyusun dan menganalisis aspek-aspek manajemen perkotaan dan menyusun strategi pembangunan dan penataan ruang kota dengan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.


Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah pemaparan/penjelasan substansi dalam pelatihan ini, dimana setiap tahap/langkah akan ditindaklanjuti dengan diskusi kelompok dan kemudian hasilnya dipaparkan dalam kelas besar (pleno), sebelum melanjutkan kepada langkah berikutnya.


61


Diagram di samping menjelaskan tentang perubahan mindset seorang perencana tata ruang yakni: 1.

‘ A NE W O R IE NT AT IO N O F P L

A NNING P R O C E S S ’

STRATEGIC THINKING AND PLANNNING

3

4 PROSES

C A P IT A L A S S E S ME NT Spatial Finansial Human Structural Ideas Social, Relational

SWOT

2

1

Network Scan

O UT C O ME / IMP A C T

Vision

ME A S UR E ME NT & A C C O UNT A B IL IT Y

Critical success factors Menetapkan dulu “Outcome/Impact” yang akan dihasilkan di dalam NANA RUKMANA pembangunan kota dan penataan ruang kota. Kemudian tetapkan visi kota dengan cara melakukan Network Scan. Prinsip Network Scan dapat dijelaskan sebagai berikut: • Memahami kota sebagai bagian integral dari suatu wilayah atau sebagai subsistem dari Sistem Wilayah yang lebih luas; • Memahami hubungan, ketergantungan, dan dinamika antara subsistem kota dan sistem wilayah; • Identifikasi PESTO (politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lainnya seperti: natural environment , value shift , interdependencies) DIMENSI

LOKAL

REGIONAL

NASIONAL

GLOBAL

PESTO

POLITIK


LANGKAH KETIGA Jelaskan tentang prinsip dasar manajemen strategis dalam penataan ruang, yakni dengan memperkenalkan Strategic Thinking dan Strategic Planning sebagaimana dapat dilihat pada diagram di samping.

EKONOMI

. SOSIAL BUDAYA

TECHNOLOGI AND OTHERS

Bersama Menata Ruang untuk Semua NANA RUKMANA

62


Malaka Medan

NETWORK SCAN : Lokal

Reg

Nas

O

O

Kuala Lumpur

Global

P

Dumai

E S T O

Pasir Pangarayan

S

Singapura Indrapura Bengkalis

O S

Bankinang

T

Batam Pekanbaru

Bukittinggi

Pangkalan Kerinci

VISI Contoh: “Menjadikan/Mewujudkan kota Pekanbaru sebagai pusat koleksi dan distribusi skala Nasional dan Regional”

Teluk Kuantan

Tembilahan

Padang

“Mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan jasa skala Regional”

Keterangan:

Jambi

PKN PKW Jalan Arteri

NETWORK SCAN UNTUK PERUMUSAN VISI KOTA

Jalan Kolektor Jalur Udara

Jakarta

Jalur Laut


Contoh Network Scan dalam wujud spasial untuk merumuskan visi kota, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar di atas menunjukkan posisi kota Pekanbaru dalam konstelasi wilayah yang lebih luas (regional, nasional, dan global). Dalam pelatihan ini dicoba diidentifikasikan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kota Pekanbaru, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain, dalam lingkup regional, nasional, dan global (internasional). Untuk menentukan visi kota Pekanbaru, semua aspek tersebut dibuat dalam matriks untuk mengetahui aspek-aspek yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan kota Pekanbaru, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Bersama Menata Ruang untuk Semua

63


TABEL : PEMETAAN DAYA DUKUNG RUANG KOTA/WILAYAH SWOT ASPEK ANALISIS

STRENGTHS

WEAKNESS

OPPORTUNITY

THREATS

FISIK DAN LINGK.

EKONOMI

. SOSIAL BUDAYA

LEGAL/ PERATURAN PER-UU-AN

NANA RUKMANA

INTERNALS FACTORS EXTERNALS FACTORS

OPPORTUNITIES

THREATS

STRENGTHS :

WEAKNESSES :

STRATEGI S-O: AGRESSIVE

STRATEGI W-O: TURN-AROUND

Menarik keuntungan dari peluang dan kekuatan yang ada

Memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang

STRATEGI S-T: DIVERSIFICATION

STRATEGI W-T: DEFENSIVE

Memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar (eksternal)

Mengarahkan pada usaha memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman

NANA RUKMANA

64


2. Tetapkan beberapa indikator keberhasilan dalam mencapai visi pembangunan kota; 3. Identifikasikan modal/capital yang dimiliki kota antara lain: sumber daya manusia, modal sosial, modal struktural, modal keuangan, modal hubungan (networking); 4. Menganalisis semua capital yang dimiliki kota dengan menggunakan metoda analisis SWOT, yang kemudian menghasilkan strategi dan grand strategy untuk mencapai visi pembangunan kota/visi kota yang telah dirumuskan sebelumnya.


LANGKAH-LANGKAH PEMAPARAN MATERI PELATIHAN LANGKAH-LANGKAH PEMAPARAN MATERI PELATIHAN

LANGKAH KEEMPAT Tentukan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Tujuan penataan ruang harus sejalan dengan visi kota atau visi pembangunan kota. Visi kota tentu saja harus mengacu pada visi nasional pembangunan kota sebagai bagian dari proses Network Scan yang dilakukan. Kemudian kebijakan penataan ruang dirumuskan untuk mencapai tujuan penataan ruang sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum menentukan tujuan dan kebijakan, pastikan bahwa semua peserta pelatihan telah tahu persis tentang posisi rencana tata ruang dalam sistem perencanaan secara keseluruhan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.


65


VISI NASIONAL PEMBANGUNAN KOTA MANDIRI, BERKELANJUTAN KESEJAHHTERAAN MASYARAKAT

8 KEBIJAKAN

PERTUMBUHAN EK. LOKAL, REG., NASIONAL

SATU KEBIJAKAN TERKAIT PR

VISI KOTA

TUJUAN PR

KEBIJAKAN PR

NANA RUKMANA

STRATEGI PR


Masing-masing kebijakan kemudian dijabarkan dalam beberapa strategi. Secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut.


66

LANGKAH-LANGKAH PEMAPARAN MATERI PELATIHAN Visi Pembangunan Kota •Mandiri •Berkelanjutan •Kesejahteraan Masyarakat •Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Regional, dan Nasional

Kebijakan : 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi 2. Mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah 3. Pembangunan manusia dan sosial budaya 4. Mengembangkan ekonomi lokal 5. Sarana, prasarana dan utilitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak 6. Pemanfaatan ruang dan lahan perkotaan yang efisien dan penatagunaan tanah perkotaan yang berkeadilan 7. Kualitas kesehatan lingkungan, antisipasi terhadap perubahan iklim dan bencana 8. Kapasitas SDM, kelembagaan dan prinsip‐prinsip GG serta pemimpin yang visioner

Misi 1

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Misi 2

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (kota kecil dan menengah)

Misi 3

Memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk dapat bersaing di tingkat internasional (kota metropolitan dan besar)

Visi Kota

Misi Kota

Network Scan

SWOT

Pemetaan Daya Dukung Ruang •Lahan •Infrastruktur •Natural Resources •Aksesibilitas

Tujuan PR

Kebijakan PR

S

O

W T

Strategi PR

MERUMUSKAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Secara terinci, hubungan tujuan, kebijakan, dan strategi dapat dilihat pada diagram berikut.

Perumusan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan mengacu pada visi kota yang dirumuskan dengan melakukan Network Scan. Tujuan penataan ruang wilayah kota berfungsi: 1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; 2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota; dan 3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Bersama Menata Ruang untuk Semua

67


Kriteria Perumusan Tujuan: 1. Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRWN, RTRW provinsi, dan rencana tata ruang kawasan metropolitan (untuk kota yang berada dalam kawasan metropolitan); 2. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional; 3. Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

P E R UMUS AN T UJ UA N, K E B IJ AK AN D AN S T R AT E G I P E NAT A AN R UANG WIL AY AH K O T A Network Scan

3

1 4 STRATEGI

K E B IJ AK A N P E NAT A A N R UANG Dasar: Kapasitas sumber daya wilayah kota untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota

SWOT

2

Vision Karakteristik wil

T UJ UAN P E NAT A A N R UA NG


Dasar Perumusan Tujuan: 1. Visi dan misi pembangunan wilayah kota; 2. Karakteristik wilayah kota; dan 3. Isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

K R IT E R IA K E B E R HA S IL A N P E NC AP AIAN T UJ UA N Critical success factors NANA RUKMANA

68



Dasar Penyusunan Kebijakan: 1. Tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Karakteristik wilayah kota; dan 3. Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya. Kriteria Penyusunan Kebijakan: 1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan; 2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan; 3. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan 4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota: Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi: 1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota; 2. Sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota; 3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan 4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.


69


Dasar Penyusunan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota: 1. Kebijakan penataan ruang wilayah kota; 2. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya. Kriteria Penyusunan Strategi: 1. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota; 2. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi; 3. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan secara efisien dan efektif; 4. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota; dan 5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Merumuskan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota: Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi: 1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota; 2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan 3. Sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.


70


K o n d i s i RESTRAINING FORCES k e s e i m b a n g a n HIGHER sebagaimana dilihat -4 pada gambar di samping -3 dipengaruhi oleh -2 -1 beberapa kekuatan PRESENT SITUATIONS EQUILIBRIUM pendorong dan +1 beberapa kekuatan +2 penghambat yang besar +3 kekuatannya ditunjukkan +4 DRIVING FORCES LOWER oleh panjangnya anak panah. Perkiraan kekuatan faktor pendorong dan penghambat ini ditetapkan dengan cara brainstorming antara peserta pelatihan atau dalam praktik di lapangan merupakan hasil diskusi dengan stakeholders yang terkait dan mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam suatu kota/ wilayah.


Penjelasan Tentang Metoda FFA dan SWOT Kurt Lewin (1947) telah memperkenalkan suatu teknik untuk mendiagnosa situasi yakni Force-Field Analysis (FFA). Teknik ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi variabelvariabel yang terkait dalam mendiagnosa kondisi suatu organisasi. Dalam pelatihan ini mencoba menggunakan metoda ini untuk mendiagnosa kondisi suatu kota/wilayah. Lewin mengasumsikan bahwa dalam situasi tertentu ada faktor pendorong (driving force) dan faktor penghambat (restraining force) yang mempengaruhi suatu keadaan organisasi atau kondisi suatu wilayah. Keseimbangan (equilibrium) akan dicapai apabila kekuatan faktor pendorong sama dengan kekuatan faktor penghambat. Menurut Hersye. P dan Blanchard K.H. (1994: 150151): “This equilibrium, or present level of productivity, can be raised or lowered by changes in the relationship between the driving and the restraining forces” (lihat gambar).


71


situation, managers interested in driving for change can often push on and overpower the restraining forces. 2. If the reverse is true and the restraining forces are much stronger than the driving forces, managers interested in driving for change have several choices. First, they can give up the change effort, realizing that it will be too difficult to implement. Second, they can pursue the change effort, but concentrate on maintaining the driving forces in the situation while attempting, one by one, to change each of the restraining forces into driving forces or somehow to immobilize each of the restraining forces so that they are no longer factors in the situation. The second choice is possible, but very time consuming. 3. If the driving forces and restraining forces are fairly equal in a change situation, managers probably will have to begin pushing the driving forces, while at the same time attempting to convert or immobilize some or all of the restraining forces. Dalam upaya melakukan perubahan menurut Kreitner (1992: 728) perlu mengidentifikasikan berbagai kekuatan eksternal dan kekuatan internal yang dapat menjadi kekuatan pendorong maupun kekuatan penghambat, yakni (1) kekuatan eksternal, antara lain: kemajuan teknologi, perubahan pasar, tekanan sosial politik, dll; (2) kekuatan internal, Kekuatan Eksternal antara lain: permasalahan/ Kemajuan Teknologi prospek SDM, perilaku/ keputusan manajerial, dll. Perubahan Pasar


Dalam menggunakan metode FFA, menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1993: 151) ada beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan organisasi (baca: pembangunan kota/wilayah), yakni sebagai berikut: 1. If the driving forces far outweigh the restraining forces in power and frequency in a change

Kebutuhan akan Perubahan Kekuatan Internal Permasalahan/ Prospek SDM Perilaku/Keputusan Manajerial Bersama Menata Ruang untuk Semua

72


2. 3. 4.

lingkungan eksternal. Strategi WO (Turn-around), yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Strategi ST (Diversification), yang digunakan organisasi untuk menghindari paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari lingkungan eksternal. Strategi WT (Defensive), yang dipakai untuk mengarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

HIGHER

A NEW DYNAMIC EQUILIBRIUM

EQUILIBRIUM LOWER

“REFREEZING”

“UNFREEZING”

Proses Penyadaran tentang perlunya perubahan sikap & perilaku sesuai visi & misi yang ditetapkan/disepakati

“CHANGING”

Membawa organisasi/wilayah pada keseimbangan baru yang lebih efektif

Langkah tindakan untuk menuju awal perubahan dengan memperkuat faktor pendorong.


Metode yang lazim digunakan untuk analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis lingkungan internal terdiri dari faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi faktor peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Selanjutnya melalui analisis SWOT akan diperoleh 4 (empat) buah strategi, yakni: 1. Strategi SO (Aggressive), yang dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam

Menurut Kurt Lewin, perubahan dibutuhkan karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi atau wilayah. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan Unfreezing, Changing, dan Refreezing. Tahap pertama dimaksudkan sebagai suatu proses penyadaran tentang perlunya suatu perubahan. Tahap kedua dimaksudkan sebagai tindakan, baik memperkuat driving forces maupun memperkecil resistences. Tahap ketiga dimaksudkan sebagai upaya untuk membawa kembali organisasi atau wilayah/kota kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium). Bersama Menata Ruang untuk Semua

73


RENCANA TATA RUANG Ps. 17 ayat (1)

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

Ps. 17 ayat (2)

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan

Ps. 17 ayat (3)

Peruntukan Kawasan Lindung

Sistem Jaringan Transportasi

Peruntukan Kawasan Budidaya Ps. 17 ayat (4)

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

Sistem Jaringan Energi

Kegiatan Sosial

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi

Sistem Persampahan & Sanitasi

Kegiatan Pertahanan & Keamanan

Sistem Jaringan SDA, dll. dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5) BHK-DJPR/Presentasi/DR

PEMANFAATAN RUANG Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana Ps. 32 ayat (1)

Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi Ps. 32 ayat (2)

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW

Ps. 33 ayat (3)

dikembangkan Ps. 33 ayat (1)

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan

Ps. 33 ayat (2)

Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah

Penatagunaan Air

Neraca Penatagunaan Air

Penatagunaan Udara

Neraca Penatagunaan Udara

Penatagunaan SDA lainnya

Penatagunaan SDA lainnya

Ps. 32 ayat (3)

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR Ps. 32 ayat (4)

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya Ps. 32 ayat (5) dilakukan

Ps. 34 ayat (1)

SPM bidang penataan ruang

Ps. 34 ayat (4)

standar kualitas lingkungan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup BHK-DJPR/Presentasi/DR

74

ditetapkan

Ps. 34 ayat (2)

kawasan budi daya yg dikendalikan

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis

kawasan budi daya yg didorong pengembangannya

perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis dilaksanakan sesuai

LANGKAH KEENAM Menjelaskan kaitan perencanaan tata ruang dengan praktek pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Dalam rangka pemanfaatan ruang tentu saja harus mengacu pada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di samping.


LANGKAH KELIMA Merumuskan struktur ruang dan pola ruang berdasarkan arah pengembangan dan strategi yang telah dirumuskan sampai tahap keempat.

pengembangan kawasan secara terpadu Ps. 34 ayat (3)

melalui



PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ps. 35

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Ps. 36

Penetapan Peraturan Zonasi

Ps 37

Ps. 38

Perizinan

Ps. 62-63

Pemberian Insentif & Disinsentif

Ps. 69-75

Pengenaan Sanksi

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

Ps. 1 angka15

BHK-DJPR/Presentasi/DR


LANGKAH KETUJUH Menjelaskan tentang kaitan rencana tata ruang dengan pengendalian pemanfaatan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 sebagaimana dapat dilihat secara diagramatis dalam gambar berikut.

LANGKAH KEDELAPAN Presentasi hasil kelompok dalam kelas dan review hasil kerja kelompok.


75

76

KONSEP DASAR (GRAND DESIGN) DAN TATALAKSANA Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang

Recommend Documents