KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH PROVINSI BALI DARI LOCAL WISDOM HINGGA MEDIA SOSIAL

KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH PROVINSI BALI DARI LOCAL WISDOM HINGGA MEDIA SOSIAL

Dr. Ni Made Ras Amanda G. S.Sos M.Si Dosen Ilmu Komunikasi , FISIP, Universitas Udayana [email protected] Abstrak

Indonesia adalah Negara Demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi perlu dipelihara dan terus ditingkatkan. Secara keseluruhan Indeks Demokrasi Indonesia di kategori sedang yakni di indeks 63,68 dalam skala terbesar 100. Di Bali, indeks demokrasi di Bali berada di peringkat keempat di angka 72,22. Salah satu aspek dari demokrasi adalah terjalinnya komunikasi politik. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Bentuk komunikasi politik yang dilakukan Pemprov Bali antara lain dengan rutin melakukan simakrama, Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) hingga akun media sosial Facebook. Beragam langkah komunikasi politik yang dilakukan ini untuk menyasar masyarakat di Bali yang memiliki keberagaman. Walau belum sempurna, namun langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali adalah langkah awal membuka sistem komunikasi politik untuk berjalan dua arah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat menjadi komunikator. Kata kunci : Bali, demokrasi, facebook, komunikasi politik, simakrama 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara demokrasi. Sejak masa reformasi, Indonesia sudah berusaha menegakkan demokrasi menjadi lebih nyata. Sebelum tahun 2007, perkembangan demokrasi di Indonesia diukur secara kualitatif, berdasarkan perkiraan yang bersifat subyektif tanpa tolak ukur yang jelas. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pertama kali dikembangkan untuk mengukur kinerja demokrasi pada tahun 2007. Penyusunan IDI periode kedua dimulai pada tahun 2009, yang menghasilkan indikator-indikator komponen IDI yang khas Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan sebuah indikator yang menggambarkan proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi kemudian diukur dengan pedoman yang memperhitungkan aspek-aspek demokrasi. Dalam indikator

IDI, aspek demokrasi

tersebut adalah Hak-hak Politik, Kebebasan Sipil, dan Lembaga-lembaga Demokrasi. Hal ini berarti IDI mengukur tingkat demokrasi dari tiga aspek di atas.

1

Provinsi Bali adalah provinsi yang memiliki Indeks Demokrasi Indonesia yang cukup baik. Angka IDI provinsi Bali selalu berada di atas angka IDI di seluruh Indonesia. Perkembangan tingkat demokrasi di Provinsi Bali sangatlah dinamis, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan angka IDI selama periode 2009 hingga 2011, yang selanjutnya menurun di tahun 2012. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut banyak terjadi demo dengan kekerasan. Kenaikan kembali terjaadi pada tahun 2013. Walau terjadi fluktuasi, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, nilai Indeks Demokrasi Bali berada di peringkat 10 besar (kecuali tahun 2009). Tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut: Tabel 1. Perkembangan Angka IDI Bali Tahun 2009-2013

Tahun

Bali

Rangking

Indonesia

2009

70,35

13

67,3

2010

72,44

5

63,17

2011

74,2

3

65,48

2012

71,75

7

62,63

2013

72,22

4

63,68

Pada tahun 2013, ketiga aspek penyusun indeks demokrasi di Bali menunjukkan kesenjangan capaian yang cukup lebar. Aspek kebebasan sipil adalah aspek dengan capaian tertinggi (92,55) dibandingkan aspek lainnya seperti aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Aspek kebebasan sipil adalah aspek tertinggi dalam penilaian indeks demokrasi di Bali. Adapun variabel dari aspek kebebasan sipil ini adalah kebebasan berkumpul dan berserikat,

kebebasan

berkeyakinan,

kebebasan

berpendapat,

dan

kebebasan

dari

diskriminasi. Terdapat beberapa program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan mengejawantahan dari variabel kebebasan berpendapat, yakni pertemuan tatap muka Gubernur Bali dengan masyarakat di seluruh kabupaten/kota secara bergilir atau lebih dikenal dengan simakrama. Program yang kedua adalah program yang memberikan ruang berbicara di tempat umum kepada siapa saja untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua bentuk ini adalah bentuk komunikasi politik yang cukup berkontribusi positif dalam memberikan kebebasan berpendapat bagi masyarakat Provinsi Bali. Kedua bentuk di atas adalah kegiatan yang baru digagas baik di Bali maupun di Indonesia. Untuk itu maka akan menarik untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Bali ini. 2

Permasalahan Untuk itu dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah: “Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali?”

Tujuan Untuk mengetahui bentuk komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali

2. TINJAUAN PUSTAKA Kajian Pustaka Penelitian mengenai komunikasi politik pemerintahan daerah telah banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan bidang komunikasi politik kini telah menjadi bidang yang banyak dikaji pascareformasi sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah dan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Wardhani (2014) dalam tulisannya yang berjudul komunikasi pemerintahan daerah berbasis kearifan lokal, mengungkapkan bahwa walaupun telah terjadi komunikasi antara pemimpin di daerah dengan masyarakat namun komunikasi yang dilakukan pemimpin daerah janganlah dianggap sebagai obat mujarab dalam mengatasi persoalan-persoalan di daerah. Wardhani mengungkapkan bahwa komunikasi tanpa memperdulikan persoalan-persoalan yang mendasar dalam masyarakat dan tidak dilakukan berdasarkan kearifan lokal dari daerah tersebut, tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, terjadinya konflik di berbagai daerah memerlukan perhatian oleh kepala daerah, persoalan konflik yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, kemiskinan hendaknya dapat dicarikan jalan keluarnya. Komunikasi berbasis kearifan local yang dilakukan oleh pemimpin daerah dapat membantu atau memberikan kontribusi untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah di daerah. Wardhani juga menilai banyaknya persoalan yang berujung pada konflik dan kerusuhan di daerah menandakan belum efektifnya komunikasi yang dilakukan kepala daerah dengan rakyat dan bawahannya. Dalam hal ini komunikasi yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi.

3

Harlinawati (2014) dalam manajemen komunikasi pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat (studi manajemen komunikasi program bela dan beli kulon progo di kulon progo, Yogyakarta) mengungkapkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada strategi komunikasi pemerintah dalam melakukan sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kulon Progo mengedepankan transparansi informasi sehingga membuka akses kesempatan pengawasan oleh masyarakat terhadap program pemerintah. Karena itulah program Bela dan Beli Kulon Progo ini kemudian muncul menjadi program pemerintah yang sangat populer dibanding program pemerintah lainnya di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Kulon Progo. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana metode manajemen komunikasi di program Bela dan Beli Kulon Progo yang dilakukan oleh pemerintah Kulon Progo sehingga mampu mereduksi sikap apatis yang selama ini ada dalam diri masyarakat, terutama masyarakat Kulon Progo, terhadap program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Objek pada penelitian ini adalah pemerintah Kulon Progo dengan subyek penelitian terbagi menjadi dua yakni informan primer dan informan sekunder. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, and Broom. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah Kulon Progo menerapkan metode manajemen komunikasi melalui empat langkah yakni mendefinisikan masalah, perencanaan komunikasi, aksi dan komunikasi, serta evaluasi komunikasi dalam sosialisasi program Bela dan Beli Kulon Progo meskipun belum maksimal, sehingga hasil yang didapat hanya maksimal pada efek kognitif, sedangkan efek afektif dan konatif masih jauh dari maksimal.

Komunikasi Politik Pengertian dari komunikasi politik itu sendiri beragam. Secara garis besar Komunikasi Politik adalah komunikasi pesan-pesan politik dari aktor-aktor politik, di mana berhubungan baik dengan pemerintahan, kebijakan pemerintah dan kekuasaan. Komunikasi politik juga dapat dikatakan sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Studi mengenai komunikasi politik telah ada sejak riset-riset pertama mengenai komunikasi, mulai dari studi yang dikemukakan Lasswell (1927) mengenai propaganda politik, studi opini public dari Walter Lippman (1922). Teori mengenai komunikasi politik pun telah berkembang dan memiliki peranan yang penting pula, mulai dari “two-step flow”,

4

“framing”, “priming” dan “agenda setting”.(Gazali, 2008:2-4, dalam Ngurah Putra Ed., 2008). Salah satu fungsi partai politik adalah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyebarluasan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat kemudian mengaturnya sedemikian rupa –”penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy (Budiardjo, 1998). McNair (2003) mengungkapkan studi mengenai komunikasi politik mengarah pada hubungan tiga elemen dalam proses aksi politik yakni organisasi politik, media dan citizens. Elit politik diketahui sebagai elit yang memegang kekuasaan politik formal dalam negara. Suryadi (1993) mengatakan, komunikasi politik membuat terjadinya pola hubungan memberi dan menerima, yang berarti di mana elit politik memakai kekuasaannya untuk mayarakat dan bagaimana masyarakat kemudian menanggapi serta menerima keinginan keinginan elit politik.

3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk eksplorasi mengenai sesuatu realitas sosial, dengan cara mendeskripsikan variabel yang berhubungan dengan masalah atau unit yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif tidak mempertimbangkan hubungan antarvariabel yang ada. Penelitian juga tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan realitas sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis; sehingga tidak bertujuan membangun dan mengembangkan pembendaharaan teori. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengeksplorasi kemudian mengklarifikasi beragam realitas sosial, dengan cara menggambarkan temuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana menggunakan pendekatan di mana berfokus pada metodologi yang meneliti suatu realitas sosial. Dengan pendekatan ini, maka peneliti membuat suatu gambaran yang cukup mumpuni, di mana meneliti kata-kata, laporan riil dan akurat dari pandangan responden, dan studi dilakukan pada kondisi alamiah (Creswell, 1998:15).

Lokasi penelitian

5

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah daerah administratif dari Provinsi Bali, dan ibu kota Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar. Penelitian ini akan meneliti bagaimana bentuk dan strategi komunikasi politik pemerintah provinsi Bali kepada seluruh masyarakat di Provinsi Bali.

Waktu Penelitian Penelitian dilakukan efektif selama kurang lebih enam bulan dari mulai persiapan penelitian, proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian analisa dan persiapan pembuatan laporan penelitian dan seminar hasil.

Tehnik Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yakni wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Wawancaran (Bungin, 2007) adalah instrument dalam melakukan

pengecekan kembali atau bentuk pembuktian terhadap data atau informasi yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in–depth interview) itu sendiri adalah sebuah langkah di mana bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawacara dapat dilakukan dengan pedoman wawancara. Berikutnya adalah observasi. Melalui sebuah observasi, akan meliputi mengenai pelaku, perbuatan, objek, kejadian atau peristiwa, perasaan hingga waktu. Observasi dilakukan agar peneliti mampu menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia. Berikutnya adalah studi dokumen. Sejumlah besar informasi yang riil dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk artikel surat kabar, catatan harian, cenderamata, foto, dan sebagainya. Sifat terpenting dari data adalah ia tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu. Observasi memberi kesempatan kepada peneliti dalam mengetahui peristiwa yang terjadi di waktu silam.

Penentuan Informan Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana tidak semua populasi dapat dijadikan sampel hanya individu dengan syarat tertentu yang dapat dijadikan sampel. Teknik ini mencakup informan yang dipilih berdasarkan prasyarat khusus yang dibuat peneliti. Sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan prasyarat tidak akan 6

terpilih sebagai sampel. Teknik purposive sampling dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan

kedalaman

data

daripada

untuk

tujuan

representatif

yang

dapat

digeneralisasikan( Kriyantono, 2012:158-159). Untuk itu dalam penelitian ini hanya pihakpihak tertentu saja yang dijadikan narasumber tidak seluruh populasi. Adapun yang akan menjadi informan atau narasumber adalah pihak-pihak yang berkompeten dan memahami bagaimana bentuk hingga proses komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, Kepala Biro Humas Provinsi Bali, Kepala Badan Kesbangpollinmas Provinsi Bali, dan beberapa pengamat sosial politik dan budaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki keberagaman kelompok sosial dalam masyarakatnya. Walau menjadi daerah kunjungan wisata dunia, banyak kelompok masyarakat di Provinsi Bali masih memegang tinggi tradisi dan budaya masyarakat Bali. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, terdapat dua kelompok masyarakat di Bali. Dua kelompok masyarakat tersebut adalah masyarakat yang cukup melek teknologi dan yang tidak terjamah kemajuan teknologi informasi. Untuk itu maka bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali diupayakan untuk menjamah kedua kelompok masyarakat ini. Dari hasil penelitian diketahui terdapat beragam bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali dengan masyarakatnya. Beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan adalah tatap muka langsung (Simakrama), PB3AS, hingga pembukaan akun facebook Pemerintah Provinsi Bali.

4.1 Simakrama Gubernur Bali Salah satu bentuk komunikasi politik yang berbasiskan local wisdom, atau kearifan lokal yang digagas oleh Pemprov Bali adalah Simakrama. Simakrama adalah pertemuan tatap muka antara Pemerintah provinsi Bali, yakni Gubernur Bali dengan masyarakat umum yang bertempat pada wantilan atau gedung terbuka. Tatap muka atau simakrama ini adalah salah satu bentuk komunikasi politik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Bali. Melalui simakrama, pemerintah provinsi Bali dapat secara langsung merespon aspirasi masyarakat yang muncul dari dalam forum simakrama. Forum ini melibatkan para elit pemerintahan, dinas dan juga perwakilan dari DPRD. Simakrama ini bersifat terbuka bagi siapapun masyarakat di Bali. 7

Simakrama Gubernur ini merupakan realisasi dari janji Gubernur dan Wagub saat dalam kampanye pilkadasung Bali tahun 2008 dan masih berlangsung sampai tahun 2015 ini. Menurut Biro Humas Pemprov Bali, makna kata simakrama itu sendiri adalah pertemuan dua belah pihak atau lebih, di mana berdasarkan pada keinginan berbicara langsung dan mengeksplorasi satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta pengetahuan, pengertian, yang serupa menuju relasi kemanusiaan serta kehidupan yang lebih baik. Forum diawali oleh pengumuman dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal Simakrama Gubernur Bali. Melalui Humasnya, Pemprov Bali memberitahukan tentang tempat dan jadwal pelaksanaan simakrama yang biasanya dilakukan setiap hari Sabtu di akhir bulan. Pemberitahuan itu disampaikan melalui media televisi, radio, dan surat kabar.

Gambar 1. Pengumuman akan Diselenggarakannya Simakrama Gubernur Bali

Simakrama diawali dengan pendaftaran peserta yang ingin menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Setiap peserta yang telah mendaftar hanya diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya selama tiga menit yang ditandai dengan pukulan gong. Pada saat dimulai

Acara

dibuka

dengan

Tri

Sandya

(persembahyangan

menurut

Agama

Hindu).Simakrama biasanya dipandu oleh seorang moderator, menurut Biro Humas Pemprov Bali, ajang simakrama bukanlah kegiatan dengan tujuan pencitraan belaka, namun menjadi wadah pemprov untuk menampung aspirasi dalam pembangunan serta rencana pembangunan Provinsi Bali itu sendiri. Oleh karena tujuan tersebut maka biasanya moderator simakrama adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

8

Simakrama diawali dengan pengantar dari Gubernur Mangku Pastika kemudian Gubernur memperkenalkan pejabat atau orang yang duduk bersama dirinya dan kemudian memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya.

Gambar 2. Simakrama Gubernur Bali Simakrama Gubernur Bali ini dilaksanakan secara rutin setiap bulannya sejak September 2008. Simakrama ini dilaksanakan secara bergilir dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan para pejabat SKPD Provinsi Bali dengan masyarakat di masing-masing kabupaten. Selain itu juga untuk menyerap informasi sebesarbesarnya terkait pelaksanaan pembangunan langsung dari masyarakat setempat. Tatacara simakarama sama seperti pelaksanaan sebelumnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya sebelumnya diharuskan untuk mendaftar terlebih pada jam 08.00 pagi. Kemudian simakrama dimulai pada pukul 09.00 pagi. Dalam simakrama Gubernur Bali, Made Mangku Pastika biasanya akan didampingi Wakil Gubernur Sudikerta dan dilengkapi oleh para Kepala SKPD di Pemprov Bali. Biasanya kegiatan ini berlangsung hingga pukul 12.00 wita kemudian ditutup dengan Tri Sandhya dan makan siang bersama. Pemprov juga memberikan kesempatan untuk masyarakat yang tidak dapat hadir langsung di tempat simakrama dengan mendengarkan secara langsung melalui RRI Denpasar atau melalui video streaming pada website www.birohumas.baliprov.go.id secara langsung.

4.2. Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) Bentuk komunikasi politik yang lain adalah Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS). PB3AS adalah salah satu terobosan komunikasi politik yang dilakukan pemerintah

9

Provinsi Bali. Menurut Biro Humas Pemprov Bali, PB3AS adalah upaya pemerintah provinsi Bali memberikan ruang bicara bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pemikiran, unek-unek serta permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berbagai saran dan ide yang dilontarkan masyarakat kemudian menjadi saran bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam memutuskan kebijakan pemerintah. Program ini digagas oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Pastika mengharapkan agar berbagai saran/ide yang disampaikan, dapat diterima kemudian ditindaklanjuti dengan baik oleh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan PB3AS ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menciptakan transparasi, demokrasi dan partisipasi public menuju terbentuknya good governance. Pada forum ini siapa pun dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya dengan menggunakan podium. Isu yang akan disampaikan pun bebas terserah kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. PB3AS dilaksanakan setiap minggu pagi di Lapangan Niti Mandala Renon, yang berada tepat di depan Kantor Gubernur Bali dan Kantor DPRD Provinsi Bali. Lapangan Niti Mandala Renon ini adalah lapangan yang cukup luas dan biasanya dijadikan lokasi berolahraga atau bersantai oleh masyarakat Kota Denpasar pada umumnya. PB3AS menambil tempat di salah satu pojok lapangan di mana Pemprov Bali menyediakan sebuah panggung dan mic pengeras suara. Staf Humas biasanya melakukan piket dalam penyelenggaraan PB3AS ini. PB3AS ini dimulai sejak 23 November 2014 hingga tahun 2015 dan masih terus berlangsung hingga sekarang. PB3AS dilaksanakan sejak pukul 07.00 sampai dengan 10.00 WITA. Setiap pembicara diberikan kesempatan maksimal 15 menit untuk berbicara di podium. Aspirasi dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat kemudian dicatat oleh petugas dari Humas Provinsi Bali. Namun pernyataan maupun permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat ini tidak hanya berhenti di humas, namun juga diteruskan dan disampaikan kepada dinas yang terkait. Biro Humas menyatakan bahwa permasalahan yang disampaikan jika diperlukan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait pada minggu depannya. Dalam Forum PB3AS ini, yang menjadi komunikator tidak hanya masyarakat umum saja, namun jajaran Pemprov Bali juga dapat menyampaikan aspirasi atau informasi yang dipandang perlu untuk disampaikan ke masyarakat. Hingga tahun 2015, PB3AS ini hanya dilaksanakan di Lapangan Renon, Denpasar. Namun Biro Humas Pemprov Bali menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan PB3AS dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan bekerjasama dengan Pemda setempat. Namun hal ini masih terkendala sumber daya dan 10

dukungan dana operasional. Perlu diketahui ternyata PB3AS selama ini berjalan tanpa dana APBD.

Gambar 3. Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja di Renon, Bali.

Dalam perjalanannya, PB3AS disambut cukup antusias oleh masyarakat. Menurut Biro Humas Pemprov Bali, PB3AS tidak pernah sepi dari peserta baik masyarakat maupun aparatur negara. Beberapa masyarakat memberikan apresiasi terhadap PB3AS , karena melalui program ini permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sempat berpartisipasi dalam PB3AS pada tanggal 8 Maret 2015. Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menilai bahwa PB3AS adalah wadah dan ciri pemerintahan yang baik.

11

Gambar 4. Presiden RI ke-6, SBY Berpatisipasi dalam PB3AS Keseriusan Pemprov Bali dalam mengadakan PB3AS terlihat dari kerap hadirnya Gubernur Made Mangku Pastika di acara PB3AS. Bahkan tak jarang Pastika langsung menanggapi permasalahan yang dikeluhkan dari peserta yang berpartisipasi. Salah satu contohnya adalah pada isu pelecehan budaya Bali dan agama Hindu yang disangkakan dilakukan oleh Tukul Arwana melalui salah satu program acara di salah satu televisi. Dugaan pelecehan ini kemudian dikeluhkan dan disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bali, Anak Agung Rai Sahadewa dalam forum PB3AS. Rai Sahadewa mengatakan tidak menyangka bahwa keluhan dan isu yang ia sampaikan pada forum PB3AS, langsung ditanggapi oleh Gubernur Bali. Rai Sahadewa mengaku pada masih dalam minggu yang sama. “saya langsung dipanggil oleh Gubernur Bali, untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana kasus itu terjadi dan solusinya ke depan” Rai Sahadewa, Ketua KPI Bali

Hal ini membuktikan bahwa forum PB3AS bukanlah forum untuk tujuan pencitraan belaka, namun benar-benar dijadikan saluran atau medium pemerintah dalam mengetahui kegelisahan

atau

permasalahan

apa

yang

berkembang

di

masyarakat.

Dalam

perkembangannya forum PB3AS ini peminatnya semakin meningkat, Adapun isu yang paling sering diangkat adalah isu yang hangat hingga perkembangan program pemerintah 12

seperti program Bali Mandara. Dalam forum PB3AS para peserta pun diberikan kesempatan untuk bebas berbicara apapun, tidak hanya permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat namun juga diperbolehkan berbicara kritis mengenai kinerja pemerintah. Forum PB3AS membebaskan pesertanya untuk mengkritisi atau melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran kewenangan atau kinerja pemerintah yang melenceng. 4.3. Akun Facebook “Pemerintah Provinsi Bali” Kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat disadari oleh Pemprov Bali sebagai perubahan yang harus dihadapi dan dijadikan sebagai alat untuk membangun sistem komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi Bali sangat menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu perkembangan komunikasi politik. Oleh karena itu Pemprov Bali menilai komunikasi politik sebaiknya tidak hanya dilakukan secara konvemsional dengan cara bertemu langsung namun banyak cara digunakan salah satunya menggunakan media internet seperti membuat akun facebook. Menurut Biro Humas Pemprov Bali media seperti internet ini memberikan kemudahan berkomunikasi tanpa terbatas jarak. Selain itu sifat media internet yang lebih cepat dalam menyampaikan informasi tentu saja menjadi pertimbangan Pemprov Bali itu sendiri.

Gambar 5. Laman Akun Facebook Pemerintah Provinsi Bali

13

Pemprov Bali memilih membuat akun facebook, dikarenakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Bali adalah facebook. Facebook pun digunakan oleh masyarakat di Bali dari berbagai kalangan dan kelompok. Oleh karena itu melalui akun facebook komunikasi politik dan penyebaran informasi dapat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat Bali. Hingga Agustus 2015, teman yang tercatat dalam akun facebook adalah mencapai titik maksimal yani 5000 teman. Esti Ekarini Rahayu, Bidang Publikasi Humas Pemprov Bali mengatakan bahwa admin dari akun facebook Pemprov Bali merasa kewalahan untuk menerima atau menyetujui permintaan pertemanan. Hingga saat ini banyak masyarakat yang meminta permohonan pertemanan yang tidak dapat diterima karena keterbatasan.

.

“Kadang kami terpaksa melihat kembali siapa teman di akun yang dapat diperbaharui, karena kami juga kesulitan banyak sekali yang add friend” Esti Ekarini Rahayu, Bidang Publikasi Humas Pemprov Bali

Esti mengatakan bahwa selama ini berita yang dimasukkan ke dalam akun facebook Pemprov Bali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur maupun kegiatan Wakil Gubernur Bali. Tak jarang berita yang ada dalam akun facebook Pemprov Bali terintegritas dengan program kerja maupun forum komunikasi politik lainnya yang diadakan Pemprov Bali.

Diskusi Terdapat wacana yang lebih besar di balik keputusan Pemerintah Provinsi Bali untuk menggelar beberapa forum komunikais politik antara pemerintah dengan masyarakat di Bali. Salah satu faktor yang mendukung adalah tidak harmonisnya hubungan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Penguasa Media Massa di Bali yakni Kelompok Media BaliPost (KMB). Media dalam proses komunikasi politik memegang peranan penting sebagai wadah dan saluran dalam menyampaikan informasi dan kebijakan yang diambil pemerintah kepada audiens dalam hal ini masyarakatnya. Fenomena yang terjadi di Bali adalah Media yang terbesar dan terkuat berada di posisi yang bersebrangan dengan Pemerintah Provinsi Bali khususnya Gubernur Made Mangku Pastika. Hubungan yang tidak harmonis ini menyebabkan terjadinya kebuntuan komunikasi politik antara pemerintah dengan rakyatnya. KMB lebih cenderung tidak ingin memberitakan kebijakan atau kegiatan apapun dari pemerintah. Adapun pemberitaan pun cenderung pemberitaan yang negative mengenai pemerintahan. Keadaan ini membuat Pemerintah Provinsi Bali melalukan beberapa terobosan

14

untuk dapat tetap melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Keinginan dan gerakan inilah yang patut diapresiasi dari Gubernur Made Mangku Pastika. Pembelajaran yang dapat diambil adalah pemerintahan harus tetap berusaha untuk membuka keran-keran komunikasi politik dengan masyarakat apa pun keadaannya. Media kerap kali memiliki kepentingannya masing-masing, seperti kepentingan politik hingga kepentingan ekonomi. Pemerintah sebaiknya tidak berada dalam posisi yang dihegemoni oleh media maupun sebaliknya media pemerintah sebaiknya tidak menghegemoni media demi kepentingan pemerintah. Peran media massa diharapkan tetap menjadi “watch dog” namun juga berperan adil dalam melakukan perannya dalam sistem komunikasi politik. Kemudian terobosan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali cukup dinilai berhasil dalam usahanya untuk tetap membangun komunikasi politik dengan masyarakatnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika telah mengembangkan beberapa bentuk komunikasi politik. Selain melalui media massa yang mainstream, Gubernur Bali juga berusaha membuka keran-keran demokrasi lain untuk memperlancar proses komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat di Bali. Bentuk komunikasi politik yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda. Bentuk komunikasi politik yang digunakan diantaranya adalah simakrama (tatap muka) rutin setiap bulannya, Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) serta membuka akun facebook Pemerintah Provinsi Bali. Setiap forum komunikasi politik memiliki pasar atau audiens yang berbeda-beda. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Pemprov Bali melalui simakrama adalah bentuk komunikasi politik yang ditujukan untuk membangun hubungan yang konstruktif yang saling memberi manfaaat antara Pemprov Bali dan masyarakatnya. Simakrama berangkat dari kearifan lokal yakni rapat di tingkat banjar di Bali atau Samua. Di mana semua peserta rapat diperbolehkan berbicara dan memiliki kedudukan yang sama. Komunikasi politik yang berikutnya adalah Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS). Forum ini termasuk forum yang baru ada di Indonesia. Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) pada dasarnya berbeda dengan kebiasaan masyarakat Bali. Di Bali terdapat budaya Koh Ngomong,atau enggan untuk berkomentar atau berbicara. Forum ini adalah salah satu terobosan untuk mendobrak kebiasaan yang memiliki sifat antidemokrasi

15

ini. Jadi Pemprov Bali juga berusaha untuk membuka kebiasaan atau budaya yang memiliki implikasi negative terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Komunikasi politik yang berikutnya adalah akun media

facebook Pemerintah

Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali menilai dengan perkembangan teknologi informasi dan masyarakat yang sudah berkembang sebagai masyarakat informasi, maka Pemprov Bali membuka akun di facebook. Dalam perkembangannya akun ini menjadi salah satu wadah informatif mengenai kegiatan maupun program Pemerintah Provinsi Bali.

Saran Terdapat beberapa saran yang dapat lebih membangun sistem komunikasi politik baik di Provinsi Bali maupun di tingkat nasional. Pertama, di tingkat nasional, terobosan komunikasi politik yang dilakukan Provinsi Bali dapat dijadikan contoh untuk membuka kebuntuan komunikasi politik di daerah-daerah yang berada pada kondisi yang sama dengan Provinsi Bali. Untuk itu diperlukan keberanian pemerintah untuk siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat langsung. Kedua, kegiatan komunikasi politik terutama PB3AS diharapkan dapat mendapatkan dukungan dana sehingga dapat dilakukan di daerah-daerah lain di Bali tidak hanya di Kota Denpasar, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Provinsi pun bisa mendesak pemerintah kabupaten untuk melakukan hal yang sama di daerahnya masing-masing. Ketiga, kegiatan simakrama yang telah berlangsung rutin dan berigilir sari satu tempat ke tempat lain juga dilengkapi dengan disiarkan tidak hanya di RRI saja namun juga di media-media lainnya. Semakin luas jaringan maka diharapkan siaran dapat diterima oleh lebih besar audiens. Keempat, kebijakan dan kegiatan pemerintah ini diharapkan tetap dipertahankan tidak hanya pada kepemimpinan Gubernur made Mangku Pastika saja namun menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka Budiarjo, Prof Miriam. (1998). Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group Creswell, J. W. (1998). Qualitatif Inquiry and Research Design. California : Sage Publications, Inc

16

Harlinawati, Ria. (2014). Manajemen komunikasi pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat (studi manajemen komunikasi program bela dan beli kulon progo di kulon progo, Yogyakarta) Kriyantono, Rachmat.( 2012). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. McNair, Brian,(2003), An Introduction to Political Communication, 3rd edition. London and New York : Routledge Ngurah Putra, I Gusti Ed..(2008). Media, Komunikasi, dan Politik Sebuah Kajian Kritis. Yogyakarta : Penerbit FISIPOL UGM Suryadi, Samsu. (1993).”Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia. Wardhani, Andy Corry. (2010). Komunikasi Pemerintahan Daerah Berbasis Kearifan Lokal dalam Buku Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal. Universitas Lampung

17