KOMPENSASI KERJA DALAM ISLAM

Muhamad Tahmid Nur, Kompensasi Kerja dalam Islam…..120

KOMPENSASI KERJA DALAM ISLAM Muhammad Tahmid Nur* Abstrak: Karyawan (orang yang bekerja dan diberi upah dari pekerjaannya) adalah salah satu elemen terpenting dalam meningkatkan perusahaan. Meskipun demikian, seringkali hak-hak karyawan tidak terpenuhi dengan baik yang berimbas pada penurunan kinerja. untuk jangka panjangnya akan sangat berpengaruh kepada eksistensi peruasahaan. Ajaran Islam sangat peduli kepada keberadaan karyawan, sebagai bentuk kepedulian kepada dunia kerja, karena Islam menginginkan umatnya untuk giat bekerja, sehingga mereka akan memperoleh hasil yang halal dari pekerjaannya. Kata kunci: Kompensasi kerja, tenaga kerja, Ajaran Islam Pendahuluan Tenaga kerja dan kompensasinya tidak dapat dipisahkan. Keduanya selalu menjadi tema menarik untuk dikaji. Bahkan demonstrasi para buruh juga lebih banyak menyangkut tuntutan kompensasi. Kompensasi adalah semua penghargaan (materi dan non materi) yang diberikan oleh perusahaan atas jasa karyawan dengan tujuan untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi para pekerja. Afzalur Rahman mendefinisikan kompensasi ini dengan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.1 Dalam sejarah, penghapusan sistem perbudakan merupakan salah satu tujuan kehadiran Islam. Sejarah membuktikan, perbudakan langgeng dalam tata kehidupan masyarakat dunia jauh sebelum masa kenabian. Sistem perbudakan memperbolehkan keluarga atau seseorang memiliki budak sahaya yang bebas diperlakukan sesuai kemauan pemilik atau majikannya. Bahkan para majikan juga bebas memperjual-belikan budaknya kepada orang lain di pasar-pasar budak. Dalam sistem ini, hak-hak budak sebagai manusia mutlak di tangan majikan. Derajat kemanusiaan budak dipandang rendah dan hak-hak asasinya terabaikan. Jika ada yang ingin memerdekakan seorang budak, tidak ada * Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo 1

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: Dana Bhakti Wahab, 2005), h. 23.

cara lain kecuali dengan membelinya. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan sahabat Abu Bakar as-Siddiq ketika membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya. Mengingat mapannya sistem perbudakan dalam tata kehidupan masyarakat waktu itu, Islam di awal kehadirannya tidak secara frontal melarang sistem tersebut. Islam berupaya menghapus sistem perbudakan yang telah mendarah daging dalam kebudayaan masyarakat melalui strategi gradasi pengikisan budaya. Contohnya adalah anjuran Nabi Muhammad saw. agar para pemilik budak memperhatikan kesejahteraan para budaknya dengan menyalurkan zakat kepada mereka. Artinya, pada periode awal Islam masih mentolerir perbudakaan namun mengkritik keras kekikiran konglomerat kaya yang tidak memperhatikan budak-budaknya. Baru ketika beliau saw. hijrah ke Madinah dan membangun peradaban maju di sana, upaya-upaya pembebasan dan penghapusan perbudakan secara masif dilakukan. Hasilnya, berkat perjuangan Rasulullah saw. yang terus dilanjutkan oleh umat Islam, sedikit demi sedikit tradisi perbudakan terhapuskan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis berasumsi bahwa dalam hal ini ada dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan melalui analisa tekstual dan pendekatan sosio-historis yang artinya mengandung modernitas pemikiran. Gerakan aliran dalam usaha untuk merubah paham, adat istiadat dan institusi lama disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah

Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015

121 Muhamad Tahmid Nur, Kompensasi Kerja dalam Islam

saw. yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan. Sejalan dengan itu, semakin lajunya peradaban menempatkan manusia sebagai salah satu sumber daya yang bersifat dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang perlu mendapat perhatian. Oleh karena setiap orang memiliki profesi yang beragam, misalnya sebagai manajer, akuntan, dokter, guru, dan sebagainya. Jika orang-orang tersebut bekerja dalam suatu perusahaan tentunya mereka akan memperoleh yang disebut dengan kompensasi atau yang lebih dikenal dengan istilah upah atau gaji. Kompensasi juga memiliki pengertian sebagai balas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Bagi suatu perusahaan, kompensasi punya arti penting karena pemberian kompensasi merupakan upaya dalam mempertahankan dan mensejahterakan karyawannya. Dewasa ini, kompensasi menjadi perhatian besar para buruh atau karyawan. Berbagai macam aksi demo dilancarkan oleh para buruh pabrik terhadap ketidak puasan atas kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pengusaha. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu: Apa yang dimaksud dengan kompensasi kerja?, Bagaimana pemberian kompensasi dalam dunia kerja/ usaha?, Bagaimana perspektif Ajaran Islam terhadap pemberian kompensasi kerja/ usaha? Pengertian Kompensasi Kerja Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan pengeluaran dan biaya kompensasi ini memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan supaya perusahaan tersebut mendapatkan laba yang terjamin. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian kompensasi yang dapat diberikan. Menurut Muh. Tahir Malik, kompensasi kerja adalah: Semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung

atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pada perusahaan.2 Sedangkan Menurut Dessler, kompensasi kerja adalah: semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka, dan mempunyai dua komponen. Ada pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan ada pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti uang asuransi dan uang liburan yang dibayarkan oleh majikan.3 Menurut Heidjrachman, kompensasi kerja adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.4 Kompensasi langsung merupakan imbalan jasa kepada pegawai yang diterima secara langsung, rutin atau periodik karena yang bersangkutan telah memberikan bantuan/ sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi kompensasi inilah yang akan dipergunakan karyawan itu untuk memenuhi kebutuhannya.5 Besarnya kompensasi biasanya dicesuaikan dengan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan bersama keluarganya. Jika kompensasi yang diterima karyawan semakin besar maka jabatannya semakin tinggi. Setatusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya akan semakin banyak pula. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai 2

Muh. Tahir Malik, Perencanaan Strategis SDM dalam Organisasi, (Makassar: Kretakupa Print, 2009), h. 76. 3

Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jogyakarta: BPFE, 2007), h. 85. 4

Heidjracman Suad Husnan, Manajemen Personalia, (Jogyakarta: Penerbit Bpfe, 2002), h. 138. 5

Muh. Tahir Malik, op.cit., h. 81.



seorang penjual tenaga (fisik dan pikiran) Dengan demikian, kompensasi adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/seseorang kepada karyawan (orang yang bekerja padanya) sebagai balas jasa mereka dan kompensasi tersebut dapat dinilai dengan uang atau tanpa uang dengan mempunyai kecenderungan yang tetap selama karyawan tersebut bekerja padanya. Tujuan dan Fungsi Pemberian Kompensasi Pemberian kompensasi bertujuan sebagai berikut: 1. Pemenuhan kebutuhan. Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain, kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah atau gaji tersebut secara periodik, bararti adanya jaminan economic security bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggunganya. 2. Meningkatkan produktifitas kerja. Pemberian kompensasi yang semakin baik akan mendorong karyawan bekerja secara produktif. 3. Memajukan organisasi atau perusahaan. Semakin berani suatu perusahaan atau organisasi membarikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu perusahaan sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar. 4. Menciptakan keseimbangan dan keadilan. Ini berarti pemberian kompensasi verhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada jabatan sehingga tercipta keseimbangan antara input (syarat-syarat) dan output. Tujuan sistem kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur agar merupakan sistem yang baik dalam organisasi.6 Adapun tujuan sistem kompensasi yang baik antara lain yaitu sebagai berikut: 1. Menghargai prestasi kerja 6

Muh. Tahir Malik, Teori-teori Organisasi, (Makassar: Kretakupa Print, 2009), h. 24.

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para pegawainya. Hal tersebut akan mendorong kinerja pegawai yang sesuai dengan yang diinginkan organisasi. 2. Menjamin keadilan Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin adanya keadilan diantara pegawai dalam organisasi. Masingmasing pegawai akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerjanya. 3. Mempertahankan pegawai Dengan sistem kompensasi yang baik para pegawai akan lebih betah atau bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya pegawai dari organisasi untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. 4. Memperoleh pegawai yang bermutu Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon pegawai, dengan banyaknya pelamar atau calon pegawai maka peluang untuk memilih pegawai yang bermutu akan lebih banyak. 5. Pengendalian biaya Dengan sistem kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya pelaksanaan rekruitmen sebagai akibat dari makin seringnya pegawai yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Hal ini berarti penghematan biaya untuk rekruitmen dan seleksi calon pegawai baru. 6. Memenuhi peraturan Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan suatu tuntutan suatu organisasi yang baik dituntut untuk memiliki sistem administrasi kompensasi yang baik. Adapun fungsi pemberian kompensasi menurut Muh. Tahir Malik antara lain yaitu: 1. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang berpresasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekarja lebih baik kearah pekerjaan yang lebih produktif. Dengan kata lain ada kecenderungan para karyawan dapa bergeser atau berpindah dari yang kompensasinya rendah ketempat kerja yang kompensasinya tinggi dengan cara menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik.



2. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Sebagai akibat aplikasi dan penggunaan sumber daya manusia, dalam organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif tersebut maka dapat diharapkan bahwa sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat memberikan stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilisasi dan partumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 3. Penggunaan sumberdaya manusia secara lebih efisien dan efektif Dengan pemberian kompensasi yang tinggi kepada karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga kerja karyawan dengan seefisien mungkin. Sebab dengan cara demikian organisasi yang bersangkutan akan memperoleh manfaat dan keuntungan semaksimal mungkin. Disinilah produktifitas karyawan sangat menentukan. Bentuk-bentuk Kompensasi 1. Kompensasi Langsung Sampai saat ini pengertian kompensasi langsung masih mengunakan istilah administrasi gaji dan upah, adapun pengertian dari kompensasi secara terpisah diungkapkan oleh Dessler kompensasi dengan pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah gaji, insentif, komisi dan bonus,7 tetapi menurut Hasibuan kompensasi dibedakan menjadi dua macam yaitu: kompensasi langsung yang berupa gaji, upah, dan upah insentif, komisi dan bonus.8 Dari penjelasan diatas kompensasi langsung merupakan bagian dari kompensasi secara keseluruan yang pembayaranya pada umumnya mengunakan uang, dan langsung terkait dengan prestasi kerja yang dapat berbentuk gaji, upah, insentif, komisi dan bonus.9 Dan pengertian bentuk-bentuk kompensasi langsung adalah:

a. Gaji Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukanya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. b. Upah Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkanatau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran dan dihasilkan. c. Insentif/Bonus Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (pay for performance plan).10 Sedangkan dalam bukunya Ruky kompensasi langsung diantaranya yaitu:11 d. Upah/Gaji pokok Tunjangan tunai sebagai suplemen upah/gaji yang diterima setiap bulan atau minggu. e. Tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13,14 dst. Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau kinerja perusahaan. f. Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi bagi tenaga penjualan. Segala jenis pembagian atau (in naturain kind) yang diterima rutin.

10

7

Dessler, op. cit., h. 85.

8

Muh. Tahir Malik, Perencanaan…op. cit., h. 90. 9

Agus Darma, Manajemen Supervisi; Petunjuk Praktis Bagi Supervisor, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 185.

Veithzal Rivai, Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 360. 11

Achad Ruky, Manajemen Pengajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), h. 185.



2. Kompensasi Tidak Langsung Selain kompensasi langsung, kompensasi tak langsung juga mempunyai peranan yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Dessler yaitu Semua pembayaran keuangan tak langsung yang diterima oleh seorang karyawan untuk melanjutkan pekerjaan dengan perusahaan. Dan pembagian kompensasi tak lang sung dalam tunjangan keuangan, tunjangan hari raya, kesejahteraan karyawan jamsostek dan pelayanan kesehatan.12 a. Kompensasi tidak langsung (fringe benefit) Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. b. Tunjangan Karyawan (employee benefit) Tunjangan adalah pembayaran (payment) dan jasa yang melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini.13 Lebih lanjut Syamsudin Sadili tunjangan karyawan dibagi tiga yaitu: 1) Tunjangan yang menghasilkan penghasilan (income) seperti tunjangan keamanan sosial dan pensiun menggantikan penghasilan pada waktu pensiun, kontinuitas gaji dan program bagi yang tidak mampu atau cacat yang jangka pendek dan jangka panjang menggantikan penghasilan yang hilang karena sakit atau cacat. 2) Tunjangan yang memberikan peningkatan rasa aman bagi kalangan karyawan dengan membayar pengeluaran ekstra atau luar biasa yang dialami karyawan secara tidak diduga seperti perawatan gigi dan kesehatan termasuk ke dalam kategori.

3) Program tunjangan yang dapat dipandang sebagai kesempatan bagi karyawan. Hal ini dapat meliputi mulai dari pembayaran biaya kuliah sampai liburan dan hari besar. Tunjangan ini verkaitan dengan kualitas kehidupan karyawan yang terpisah. c. Fasilitas adalah tunjangan yang diterima oleh eksekutif yang dikaitkan dengan posisi dan status mereka diperusahaan.14 Faktor-fakor Kompensasi

13

Dessler, loc. cit.

Mempengaruhi

Penentuan besarnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa tantangan implikasi ketergantungan yang bisa memaksa departemen manajemen sumber daya manusia untuk melakukan penyesuaiaan lebih lanjut tentang kebijaksanaan kompensasi perusahaan. Dalam pelaksanaannya kompensasi tidak dapat lepas dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan agar pelaksanaan kompensasi dapat benar-benar berjalan dengan baik sehingga menimbulkan dampak positif bagi perusahaan. Menuru Hasibuan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi adalah:15 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan 3. Serikat buruh atau organisasi karyawan 4. Posisi jabatan 5. Kondisi perekonomian nasional 6. Produktifitas dan kinerja karyawan 7. Jenis dan sifat pekerjaan 8. Pendidikan dan pengalaman karyawan Teori-teori Pengupahan Teori pengupahan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara penentuan dan perubahan bentuk upah yang ditetapkan. Para pakar ekonomi mencoba menguraikan 14

12

yang

Ibid., h. 449.

15

Samsudin Sadili, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), h. 442.

Hasibuan S.P. Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2007), h. 127.



teori pengupahan dengan asumsinya masingmasing bahwa upah merupakan fungsi dari berbagai faktor untuk merumuskan sistem yang digunakan dalam suatu organisasi. 1. Teori pengupahan dengan dasar hukum penawaran dan permintaan. Adam Smith yang bertitik tolak dari hukum penawaran dan permintaan pada pasar sempurna dan mobilitas tenaga kerja secara sempurna. Dalam arti bila upah disektor industri jauh lebih tinggi dari upah disektor pertanian, maka sebagian pekerja akan pindah dari pertanian ke sektor industri agar memperoleh upah yang lebih besar.16 2. Teori upah substansi David Ricardo seorang ahli ekonomi klasik dari Inggris menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan Adam Smith. Menurut teori Ricardo, kalau upah buruh/ pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja itu akan cenderung melakukan pesta pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya semakin tinggi tingkat kelahiran dan selanjutnya semakin meningkat juga pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan kerja dan bersedia kerja walaupun upahnya ditekan serendah mungkin oleh pengusaha sampai ke tingkat substistensi. Demikian terus menerus yang dapat disimpulkan bahwa upah akan naik turun dan berkisar di atas dan di bawah upah subsestansi itu, bahkan Ricardo telah sampai berani berkesimpulan bahwa sudah merupakan takdir Tuhan kalau nasib pekerja itu tidak akan pernah jadi kaya karena mereka telah ditakdirkan hidup miskin di dunia ini, sedangkan majikan sudah takdir Tuhan juga menjadi majikan dan orang kaya selama hidup didunia. 3. Teori dana tetap untuk upah Seorang ahli ekonomi Inggris yang bernama John Stuard Mill berpendapat bahwa pada setiap negara terdapat dana yang terbatas untuk upah. Dana untuk upah 16

Makalah Hendry Tanjung, dengan judul “Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan”, http://www.geocities.com/nurrachmi/lwg/ekopol/ bab3.htm (12 Desember 2015)

merupakan bagian dari dana masyarakat yang dihimpun dari tabungan. 4. Teori produktivitas marginal Teori ini didasarkan pada penurunan biaya marginal tenaga kerja, biaya tenaga kerja untuk produk marginal ke-10 lebih kecil dari biaya tenaga kerja ke produk marginal ke-9 dan begitu seterusnya. 5. Teori pengupahan dengan pendistribusian pendapatan nasional. Teori pendistribusian pendapatan nasional ini dikembangkan oleh David Ricardo beserta Robert Malthus.17 6. Teori investasi sumber daya manusia Teori ini mendasarkan asumsinya bahwa setiap tambahan investasi terhadap sumber daya manusianya dalam pendidikan, pelatihan pengalaman kerja, gizi dan kesehatan akan menambah kemampuan beproduksi dari orang yang bersangkutan. Sedangkan upah merupakan imbalan atas nilai produk yang dihasilkan oleh seseorang pekerja. 7. Teori upah kontekstual Tingkat upah pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a. Kondisi perusahaan itu sendiri b. Faktor sosial masyarakatnya c. Kualitas produknya, d. Teknologi yang diterapkan di perusahaan, yang dipengaruhi oleh kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia e. Tingkat upah diperusahaan lain yang sejenis f. Manajemen pimpinan perusahaan lain yang sejenis g. Tingkat manajemen pimpinan perusahaan, dsb. Dari teori- teori tersebut di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa tingkat upah di perusahaan-perusahaan ternyata tidak dapat kita sama ratakan secara keseluruhan. Kompensasi berdasarkan Ajaran Islam Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepetingan kedua belah 17

Ibid.



pihak. Upah (ujrah/ajrun)18 dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang telah disebutkan ajrun musamma, dan upah yang sepadan ajrul mitsli. 1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma), syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransasksi. 2. Upah yang sepadan (ajrul mitsli), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya jika akadnya menyebutkan jasa (manfaatnya) kerjanya. Upah yang sepadan ini bisa juga merupakan upah yang sepadan dengan pekerja (profesi)nya saja. Apabila akad ujrahnya menyebutkan jasa pekerjaannya. Untuk menentukan upah ini dalam pandangan syariah mestinya adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara. Melainkan oleh orang ahli dalam menangani upah kerja.19 Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak (majikan dan pekerja) diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Oleh karena itu al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mau mengikuti anjuran al-Qur’an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan serta akan dihukum di dunia oleh negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemam-

puannya. Prinsip keadilan yang tercantum dalam QS. al-Jaatsiyah/45:22 Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar diberi balasan tiap-tiap diri terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.20 Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka. Hal itu dianggap ketidak adilan dan penganiyaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama pruduksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya.21 Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akherat kelak terhadap pekerjaan mereka didunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangapun harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya dalam produksi, sementara majikan menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsihnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden negara dan tidak seorang pun yang dirugikan. Adapun soal upah ini harus sesuai dengan pekerjaan, maka dalilnya adalah perintah Allah swt. untuk berlaku adil. Sebab mengurangi upah dari yang mesti diterima oleh buruh atas pekerjaannya adalah menganiaya. Dan firman Allah dalam hadits qudsi: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Bahram Ad Darimi; Telah mencerita-

18

M. Kasir Ibrahim, Kamus Arab, (Surabaya: Apollo Lestari, t.th), h. 817. 19

Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtadid”, diterjemahkan oleh Ghazali Said dan Achmad Zaidun dengan judul, “Bidayatul Mujtahid, analisis Fiqih Para Mujtahid”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 308.

20

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2005), h. 339. 21

Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Terjemah Fathul Mu’in, (Jilid I, Cet I; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 838.



kan kepada kami Marwan yaitu Ibnu Muhammad Ad Dimasyqi; Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Abdul 'Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al Khalwani dari Abu Dzar dari Nabi saw. dalam meriwayatkan firman Allah swt. yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zhalim!22 Dan kerusakan apakah lagi yang lebih besar dari menganggap halal upah seorang buruh yang telah menghasilkan dan menambah kekayaan. Maka itulah Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa mengancam mereka yang memakan upah buruh-buruhnya dengan permusuhan dan terputus rahmatNya kelak di hari mana tiada lagi bermanfaat harta benda dan anak- anak mereka. Dari itulah Nabi saw. menyuruh cepat-cepat membayar upah buruh, sabdanya:” Berikanlah upah buruh itu selagi belum kering keringatnya.23 Berdasakan hal-hal tersebut di atas dan kaidah-kaidah lainnya, para Fuqaha mensyaratkan agar harga pekerjaan itu diketahui, dan terbatas. Mereka menetapkan untuk membayarkan upah kepada orang yang berhak menerimanya pada saat habisnya masa kontrak, dan para ulama membagi macam-macam upah buruh menurut ukuran kerja dalam soal memberi sewa, jasa perdagangkan harta orang, dan lain-lain. Penutup Kompensasi kerja adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pihak yang menggunakan tenaga kerja sebagai upah atau imbalan (dan yang semacamnya) atas

22

Al-Imam Abul Husain Muslim bin alHajjaji al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 247. 23

Abi Abdillah bin Yazid alQazwainy, Sunan Ibnu Majah Juz II, (Beirut: Dãr al-Fikr, 2004), h. 20.

pekerjaan yang telah dilakukan karyawan/ tenaga kerja. Kompensasi kerja diberikan berdasarkan tujuan dan manfaatnya, sebagai; Pemenuhan kebutuhan, Meningkatkan produktifitas kerja, Memajukan organisasi atau perusahaan, Menciptakan keseimbangan dan keadilan. Berdasarkan kepada beberapa paradigma, di antaranya: Menghargai prestasi kerja, Menjamin keadilan, Mempertahankan pegawai, Memperoleh pegawai yang bermutu, Pengendalian biaya, dan Memenuhi peraturan kerja yang ada. Ajaran Islam sangat menghargai setiap “tetes keringat” orang yang bekerja, sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerjaan dan dunia usaha, sehingga orang yang bekerja harus mendapatkan penghargaan berupa upah segera setelah pekerjaannya selesai dan berdasarkan “tetes keringat” (beratnya pekerjaan) yang dikeluarkannya. Daftar Pustaka Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 2005 Darma,

Agus. Manajemen Supervisi; Petunjuk Praktis Bagi Supervisor, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Dessler. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jogyakarta: BPFE, 2007 Al-Fanani, Zainudin bin Abdul Aziz AlMalibari. Terjemah Fathul Mu’in, (Jilid I, Cet I; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 838. Husnan, Heidjracman Suad. Manajemen Personalia, Jogyakarta: Penerbit Bpfe, 2002 Ibrahim, M. Kasir. Kamus Arab, Surabaya: Apollo Lestari, t.th. Malayu, Hasibuan S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2007 Malik, Muh. Tahir. Perencanaan Strategis SDM dalam Organisasi, Makassar: Kretakupa Print, 2009 ……….,. Teori-teori Organisasi, Makassar: Kretakupa Print, 2009



an-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaji al-Qusyairi. Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 247. al-Qazwainy, Abi Abdillah bin Yazid. Sunan Ibnu Majah Juz II, (Beirut: Dãr alFikr, 2004), h. 20. Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: Dana Bhakti Wahab, 2005 Rivai, Veithzal. Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Rusyd,

Ibnu. “Bidayatul Mujtadid”, diterjemahkan oleh Ghazali Said dan Achmad Zaidun dengan judul, “Bidayatul Mujtahid, analisis Fiqih Para Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Sadili, Samsudin. Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta: Pustaka Setia, 2005 Tanjung, Hendry. “Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan”,Makalah, lihat di http://www.geocities.com /nurrachmi/lwg/ekopol/ bab3.htm

Ruky, Achmad. Manajemen Pengajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006


129 Ilham & Yanti, Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam …...

PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALOPO. Ilham* Yanti* Abstrak: Penelitian ini membahas tentang peran BPRS dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui peran BPRS dalam mengembangkan UMKM di kota Palopo dan mengetahui dampak yang dirasakan dari para pelaku UMKM di kota Palopo dengan adanya program pemberdayaan dari BPRS. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan desain penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakanteknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: BPRS cabang Palopo telah banyakmemberikan kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan kredit usaha, dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dengan demikian nasabah merasa puast erhadaplayanan yang diberikan oleh BPRS dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil di Kota Palopo. Kata Kunci: Peranan, Bank, Pemberdayaan. Pendahuluan Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhrinya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun terkadang dianggap “terlupakan” dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).1 Padahal jika kita mengenal lebih jauh dan dalam, peran UMKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. UMKM merupakan * Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo ** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri 1

Mudrajat Kuncoro, Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan, http ://jurnal_ekonomi_online.com.pdf (20 April 2010).

sektor usaha yang bersentuhan langsung dengan aktifitas ekonomi rakyat sehari-hari. Dalam skala usahanya yang kecil, bahkan sangat kecil sehingga disebut mikro, UMKM tidak jarang harus hidup dengan cara gali lubang tutup lubang. Sangat minim bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengalami sentuhan manajemen usaha, segala sesuatunya berjalan begitu saja, sebagai suatu wujud komitmen untuk menghidupi keluarga, melayani sesama, memberikan pekerjaan kepada saudara atau tetangga. Tak heran sektor ini paling sering dikelompokkan sebagai yang tidak bankable (tdak memenuhi syarat untuk dilayani kredit perbankan). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian domestik semakin meningkat terutama setelah krisis 1997. UMKM mempunyai potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Pada masa krisis, UMKM menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi krisis, sementara usaha besar banyak yang terpuruk karena banyak bergantung ada pinjaman luar negeri. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: 1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi


Ilham & Yanti, Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam …...130

2. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. 3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain; manajemen, pemodalan, teknologi, bahan baku, Informasi dan pemasaran, infastruktur, birorasi, pungutan serta kemitraan.2 Beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usahanya dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini. Dari jumlah unit UMKM yang mencapai angka 49,8 juta yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor usaha (BPS, 2008) hanya sekitar 39% atau 19,4 juta yang telah memperoleh kredit.3 Kondisi makro ekonomi dan perubahan paradigma perbankan dalam memandang UMKM dalam beberapa tahun ini menunjukkan adanya perubahan perilaku bisnis perbankan yang lebih mengarah pada segmen UMKM. Kondisi ini sangat berbeda dengan era masa lalu di mana orientasi penyaluran kredit perbankan terlalu memusatkan pada korporasi yang dianggap lebih memberikan keuntungan besar secara ekonomis. Sedangkan sektor UMKM mengalami hambatan dalam memperoleh akses dana dan sering dibiayai melalui 2

Ibid.

3

program pemerintah yang cenderung bersifat subsidi atau sumber dana relatif murah dari para donor.4 Dalam perkembangannya, penyaluran kredit UMKM semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya portofolio perbankan untuk pemberian kredit UMKM. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti defenisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil cenderung berlebihan namun tidak efektif, sehingga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, dan bersifat tambal-sulam. UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari regulator untuk mengatasi keterbatasan akses kredit bank atau sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu, kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sehingga membuat kemampuan UMKM dalam berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal.5 Semakin berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, menyebabkan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Perkreditan Rakyat, karena operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini sangat mendasar pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah penerapan konsep bagi hasil, tata cara perhitungan bagi hasil serta pengaruh prinsip bagi hasil terhadap laporan keuangan.6 Kelangsungan usaha Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kerja, yang salah 4

Mudrajat Kuncoro, op.cit., h. 7.

Dwi Kartika, Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat, http :// repository. Usu. Ac.id /bitstream /123456789 /5485/1/057011084. pdf.

5

Dwi Kartika, op.cit.

6

Ibid., h. 25.



satu indicator utamanya adalah kualitas dari penanam dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman dana, maka pengurus bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (investor) memiliki tanggung jawab atas pengelolan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan monitoring atas kualitas penanaman dana. Monitoring tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar nasabah. Dengan melihat keunikan dan keanekaragaman produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktivitas produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah maka perlu ditetapkan barometer permasalaham UMKM di atas dalam skala nasional, Bank Syariah yang mana dalam hal ini mengacu kepada Bank yang telah ada yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota Palopo yang memiliki peranan atau andil yang cukup besar dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Palopo. Hali inilah yang melatar belakangi penulis untuk mencoba mendalami lebih lanjut tentang usaha dan peranan dari BankPerkreditan Rakyat Syariah Kota Palopo dalam meningkatkan taraf mutu dan kualitas dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bank Perkreditan RakyatSyariah (BPRS) Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS ) adalah salah satu jenis bank Islam yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPRS sudah ada sejak jaman sebelum

kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPRS merupakan lembaga perbankan resmi. Fungsi BPRS tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.7 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga Bank at-Tamwil asSya’bi al-Islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.8 Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) di Kota Palopo Sebelum mendirikan mendirikanBank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Palopo, jauh sebelumya oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) melakukan pengamatan dan observasi tentang kelayakan tersebut, sehingga diputuskan bahwa kota Palopo ini layak untuk didirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang pembantu. Apalgi saat ini pemerintah kota (PemKot) menggalakkan Palopo sebagai kota yang berdimensi religi. Oleh karena itu, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Palopo dapat ikut berperan serta di dalamnya terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) itu sendiri di Kota Palopo karena kota Palopo ini tingkat 7

Mikha Anitaria, Bank Perkreditan Rakyat http://mikhaanitaria.blogspot.com 8

Budiawan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah http://esharianomics.com



pertumbuhan ekonominya cukup bagus dan berkembang dalam usaha apapun, apalagi perbankan Islam sangat besar prospeknya di kota Palopo ini. Selain itu, di kota Palopo sendiri mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Sulawesi Selatan sat ini baru ada 2, yaitu di kota Makassar dan di Kota Palopo. Dan kota Palopo merupakan kota kedua setelah Makassar yang menjadi prioritas pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Setelah dibangunnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Palopo maka bank ini mulai beroperasi pada tanggal 7 Juli 2008 dengan dana awal yang digunakan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Makassar. Pada awal keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di kota Palopo, untuk mendapatkan nasabah dilakukan dengan cara sosialisasi dari pasar ke pasar akan penting sistem perekonomian yang Islami termasuk menabung di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai pada saat ini nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Palopo sudah cukup banyak bahkan masyarakat non muslim pun tertarik menabung di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Peran BPRS dalam UMKM di Kota Palopo

Mengembangkan

Peran yang dimiliki BPRS pada sektor UMKM di kota Palopo ditunjukan pula dengan berbagai strategi, diantaranya: 1. Pembinaan Model pembinaan yang ditunjukkan BPRS pada sektor UMKM yang ada di Kota Palopo yakni dalam bentuk pengawasan, dan lebih mengarah kepada pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi (sanggar tani). Hal tersebut dikemukakan oleh Mahyuddin Jamal Pimpinan BPRS cabang Palopo.9 Salah satu kendala serius yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro adalah 9

Mahyuddin Jamal, Pimpinan Cabang BPRS Palopo, Wawancara, di kantor BPRS Cabang Palopo pada12 Maret 2011.

kurangnya ketersediaan pembiayaan. Sekalipun pembiayaan itu esensial, hanya para pelaku usaha yang terkait dengan mata rantai pengusaha besar saja yang pada umumnya memperoleh pinjaman dari institusi perbankan ataupun institusi pembiayaan lainnya. Para pelaku usaha kecil dan mikro sangat tergantung untuk berhutang kepada para pedagang menengah dan besar, penyedia uang informal, para lintah darat atau keluarganya, sehingga bukan membantu berkembangnya usaha mereka, melainkan hanya memperpanjang kemiskinan orangorang yang sudah miskin. Hal tersebut di atas kurang disentuh oleh Lembaga Perbankan Konvensional, karena untuk mendirikan jaringan kantor sebuah Bank Umum diperlukan investasi yang sangat besar, sehingga dinilai tidak ekonomis jika menggunakan teknis perbankan biasa. Dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari program pembangunan ekonomi kerakyatan, BPRS kota Palopo melayani beberapa kegiatan UMKM diantaranya; sektor perindustrian yang menangani tentang pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk, seperti; produk roti dan kue, produk minyak goreng, produk air minum dan air mineral, produk pengolahan dan pengawet buah-buahan dan sayuran. Sektor perdagangan yang melayani tentang pemasokan barang/produk untuk dipasarkan kepada masyarakat seperti; jual pakaian jadi, cuci cetak foto, jual beli motor bekas, warung makan dan sebagainya. Sektor koperasi yang menangani tentang simpan pinjam sehingga mempermudah masyarakat dalam membangun modal awal usaha, seperti; KUD, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Perikanan, Koperasi Perkebunan, Koperasi Ternak dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Syamsul Rizal Syam, UMKM dikota palopo diperkirakan sudah ada mencapai kira-kira 4000 unit. Termasuk UMKM dibidang perdagangan, dibidang perindustrian, dan bidang perkoperasian. 10

10

Syamsul Rizal Syam, KepalaDinas Koperindag, Wawancara, di kantor Koperindag kota Palopo pada12 Maret 2011.



Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan BPRS dan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat usaha kecil dan mikro dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, pengembangan sistem keuangan mikro dan kerjasama pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan mikro.11 Dengan data perkembangan UMKM yang tadi telah diungkapkan, seharusnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)bisa memberikan pembinaan dan kontribusi yang signifikan pada sektor UMKM yang ada. Apalagi, diyakini praktek perbankan syariah beserta produknya sangat sesuai dengan dunia usaha sektor UMKM. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah ( MES) Kota Palopo, Syaifullah A. Imran, menuturkan, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota palopo, telah sejalan dengan salah satu program Pemerintah Kota palopo, yang antara lain mengusung dimensi religi. Hal tersebut disampaikan, Syaifullah dalam acara festival Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).12 Dikatakan Fitriani , keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Palopo akan membantu para pelaku bisnis untuk menyeimbangkan antara agama dan bisnis. Disamping itu, kata Fitriani, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)bukan hanya menyediakan layanan tabungan dan kredit, tetapi juga memberikan fungsi edukasi syariah kepada pelanggannya. Disini letak perbedaan Bank syariah dengan bank konvensional, tuturnya, seraya mengatakan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berorientasi kepada pembinaan akhlakul qarimah.13 11

Fitriani, Karyawan Teller, Wawancara, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011. 12

Abiaqsa, Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan UMKM ,http://abiaqsa.blogspot. com. 13

Fitriani, Karyawan Teller, Wawancara, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011.

Kelambatan berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)ini hanya bisa diatasi dengan cara membangun kerjasama (Pembinaan) dengan kiai-kiai pondok pesantren agar gerakan ekonomi kerakyatan berbasis syariah ini membumi di lingkungan santri dan pondok pesantren," kata Fitrianti Badari. Ditambahkan, pertemuan dengan kiai pondok pesantren dapat menjadi langkah awal pengembangan ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan akselerasi perbankan syariah, sebagaimana diamanatkan Bank Indonesia.14 2. Permodalan Dalam permodalan, pembiyaan yang diberikan BPRS kepada UMKM antara lain: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit Dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank. Menurut Pimpinan Cabang BPRS Palopo Bapak Mahyuddin Jamal, cara penyaluran pembiayaannya kepada masyarakat yakni; penyaluran dana kepada nasabah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito, maupun modal untuk keperluan pembiayaan yang produktif dan investasi yaitu dalam bentuk (bagi hasil, jual beli maupun jasa) dengan didahului kesepakatan antara pemilik dana dan pengguna dengan memperhatikan kaedah-kaedah aman, lancar dan menghasilkan. Dalam pandangan syariah, modal pinjaman itu termasuk dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Pemberi pinjaman tidak boleh minta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman 14

Fitrianti Badari, Karyawan Accounting, Wawancara, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011.



yang disertai permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo.15 Model pembiayaan mikro dan kecil, yaitu: a. Pembiayaan yang disalurkan kepada UMK b. Pembiayaan dengan plafon di bawah 50 juta (mikro) c. Pembiayaan dengan plafon di bawah 500 juta (kecil) d. Dikelola oleh LKMK (BPRS, Koperasi/BMT) Unsur-unsur dalam pembiayaannya, yakni: a. Kepercayaan, yaitu mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola nasabah. b. Waktu/masa, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pembiayaan. c. Resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian. d. Penyerahan, yaitu mengalihkan nilai ekonomi dana, barang/jasa kepada pihak lain, dikembalikan pada saat pelunasan nilai sewa dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.16 Jenis-jenis pembiayaan yang disediakan, antara lain: a. Berdasarkan tujuan penggunaan, 1) Penggunaan konsumtif, yaitu untuk pembelian barang/kebutuhan yang tidak terkait dengan usaha. 2) Penggunaan investasi, yaitu untuk pengadaan sarana/alat produksi. 3) Penggunaan modal kerja, yaitu untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. b. Berdasarkan jangka waktu, yaitu: 1) Jangka pendek ( 1 tahun)17 15

Mahyuddin Jamal, PimpinanCabang BPRS Palopo, Wawancara, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011. 16

Ibid.

17

Ibid.

Menurut Bapak kepala Cabang BPRS kota Palopo Mahyuddin Jamal, analisa yang dilakukan BPRS dengan dua cara, yaitu: a) Analisa pembiayaan, yaitu: 1) Upaya untuk menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta proses pengajuan usulan persetujuan. 2) Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan menentukan jenis dan skema pembiayaan dan serta cara memonitor atau kontrol terhadap jalannya pembiayaan. 3) Mengetahui potensi kebutuhan usaha nasabah terhadap produk dan jasa bank untuk kepentingan pengembangan usaha nasabah. b) Analisa kualitatif, Kegiatan menganalisis data-data non keuangan berupa kondisi nasabah, usaha atau proyek yang dibiayai dan aspek makro maupun mikro lainnya yang berkaitan dengan nasabah. Metode yang dipergunakan melalui wawancara atau mencari sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan nasabah melalui beberapa aspek, yaitu: 1) Aspek manajemen pengelola usaha, yaitu: a) Menilai character dan kemampuan calon debitur serta organisasi peusahaan calon debitur (akhlak dan integritas). b) Latar belakang pendidikan dan keahlian. c) Kemampuan melakukan fungsi manajemen produksi, pemasaran dan keuangan. d) Kemampuan megelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, administrasi dan keuangan, hubungan industrial dan sebagainya. e) Riwayat hidup nasabah legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank. f) Ketekunan dan profit kerja g) Reputasi dalam menempati janji dilingkungan usahanya melalui suppliernya, pelanggannya, tetangga dan lain-lain. h) Regenerasi pengelola usaha 2) Aspek pengelolaan usaha, yaitu; a) Ketersediaan bahan baku dan kesinambungan produksinya (aspek bahan baku)



b) Menganalisa produk yang dihasilkan calon debitur masih memiliki peluang pasar (aspek pasar/pemasaran). c) Menilai perusahaan calon debitur maupun menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan harga yang dapat bersaing di pasar (aspek kualitas produk). d) Menilai bagaimana barang dapat dengan lancar sampai ke konsumen. e) Bagaimana kondisi persaingan penjualan barang sejenis dan dimana posisi produk nasabah. 3) Aspek keuangan nasabah, yaitu: a) Menilai sejauh mana permodalan yang dimiliki nasabah dalam pengembangan usahanya dan apabila terdapat resiko kerugian seberapa kemampuan modalnya untuk menanggungnya. b) Memiliki usaha calon nasabah kalau direalisasikan pembiayaan akan menguntungkan nasabah dan bank dan calon debitur dapat membayar seluruh kewajibannya dengan mendapatkan keuntungan yang memadai. c) Menilai kemampuan nasabah dalam menyediakan dana likuit, guna menutup kewajiban jangka pendeknya dari waktu ke waktu. 4) Aspek legal dan syariah, yaitu: a) Menilai barang yang diusahakan; halal, thayyib,bermanfaat/maslahat, memenuhi kaedah hukum positif maupun syariah. b) Menilai legalitas lainnya; calon debitur (direksi/pengurus perusahaan), badan usaha perusahaan, perusahaannya, barang agunan/jaminan. c) Skema pembiayaan sesuai dengan aspek syariah. 5) Aspek jaminan nasabah, yaitu: a) Collateral valuation yaitu; ketepatan dalam menilai jaminan (harga, keseuaian dengan pembiayaan). b) Liquidity yaitu; proses likuidasi cepat apabila terjadi masalah pembiayaan, mudah, kepemilikan yang tepat dan sebagainya. c) Depreciability yaitu; pasar atau kemudahan dalam menjual (strategis, jalan memadai, kondisi tanah dan banguna). d) Cotrolability yaitu; pengawasan jaminan (tempat/lokasi jelas, batas-batas,

legalitas, pengusahaan dokumen dan lainlain).18 Menurut Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai penyanggah untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan.19 Dengan diterbitkannya serangkaian peraturan mengenai keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan Pakto 27, 1988 diadakan deregulasi perbankan yang antara lain membuka kesempatan untuk pendirian bank-bank baru termasuk BPRS, dan pembukaan kantor-kantor cabang baru. Selain itu perbankan diberi kebebasan untuk memobilisasi dana dan memperluas jasa-jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat, kemudian diterbitkan ketentuan lanjutan Pakto, pada tanggal 29 Januari 1989 tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan jenis dan jumlah kredit likuiditas dikurangi. 3. Program Kemitraan Terpadu Menurut Fitriani, Program Kemitraan Terpadu adalah program kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan melibatkan Bank Syariah yaitu BPRS sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan. Dengan tujuan antara lain: Meningkatkan kelayakan Usaha Kecil; Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling menguntungkan antaraUsaha Besar dan Usaha Kecil; Membantu Bank dalam meningkatkan Kredit Usaha Kecil (KUK) secara lebihaman dan efisien.20 18

Mahyuddin Jamal, kepala Cabang BPRS Palopo, Wawancara, dikantor BPRS Cabang Palopo pada12 Maret 2011. 19

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Cet. I; Jakarta: Alvabet, 2002), h. 158. 20

Fitrianti Badari, Karyawan Accounting, Wawancara, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011.



Kendala yang Dihadapi dalam Pengembangan UMKM di Kota Palopo Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasionalnya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan.21 Sejak kelahirannya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)dilandasi degan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur’an dan asSunnah. Berbagai tantangan dan persoalan yang harus kita atasi secara tersistem sebagai prasyarat untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah di Sulawesi Selatan sebagai berikut: Pertama, Palopo, baik pemerintah maupun swasta, tidak memiliki lembaga keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan secara international syariah investment. Kedua, jaringan sistem keuangan syariah di Palopo sangat terbatas jumlah dan kualitasnya. Ternyata kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hanya ada di 2 (dua) tempat di Sulawesi Selatan yaitu di kota Makssar dan di kota Palopo sendiri. Sehingga menyebabkan lambannya pertumbuhan asset Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cukup lamban di Palopo. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Palopo kebanyakan menjual konsep syariah sempit yaitu syariah yang sangat membatasi diri dan ruang gerak. Mereka sangat menonjolkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank anti bunga dan anti riba. Menurut pola pikir ini berasal dari pemahaman yang kurang pas tentang konsep perbankan

syariah. Dan sangat tak cocok dengan budaya Luwu yang sangat rasional. Menonjolkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sistem anti bunga dan anti riba tersebut sesungguhnya mengkerdilkan kehebatan sistem perbankan itu sendiri. Keempat, komponen sistem keuangan syariah yang ada di Sulawesi Selatan selama ini berjalan sendiri-sendiri. Ada bank umum, BPRS, lembaga ventura, BMT, koperasi syariah, asuransi dan lain. Tapi tak ada koordinasi. Bank Syariah Sulawesi Selatan akan merangkul semua komponen tersebut untuk membangun strategi pengembangan bersama. Lembaga atau organisasinya bisa yang mana saja karena yang penting bagi kita adalah petanirumput laut yang memiliki akses terhadap dana untuk mengembangkan usaha mereka. Bahkan kami telah mengadakan pertemuan dengan Perbarindo agar BPR lebih bersungguh menjangkau usaha produktif. Kelima, Pemkab Dan Pemkot yang merupakan eksekutor pem-bangunan di daerah belum memahami konsep syariah dengan baik sehingga jasa perbankan syariah sulit untuk lebih berkembang. Penutup Peran yang dimiliki BPRS pada sektor UMKM di kota Palopo sangat penting, hal ini ditunjukan dengan beberapa strategi, diantaranya: Pembinaan, dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, pengembangan sistem keuangan mikro dan kerjasama pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan mikro. Sehingga Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Palopo dengan strategis, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dana dalam pengembangan usahanya. Daftar Pustaka

21

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankandan Peransuransian Syariah di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 53.

Abiaqsa, Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan UMKM, http://abiaqsa. blogspot.com.



Budiawan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah http://esharianomics.com

Mikha Anitaria, BankPerkreditan Rakyat http://mikhaanitaria.blogspot.com

Dwi Kartika, Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat, http :// repository. Usu. Ac.id /bitstream /123456789/5485/1/ 05701 1084. pdf.

Mudrajat Kuncoro, Usaha Kecil dio Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan, http ://jurnal_ekonomi_online.com.pdf

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankandan Peransuransian Syariah di Indonesia, Cetakan I; Jakarta: Prenada Media, 2004

ZainulArifin, Dasar-DasarManajemen Bank Syariah, Cetakan I; Jakarta: Alvabet, 2002


KOMPENSASI KERJA DALAM ISLAM

Recommend Documents