KOMITMEN PENINGKATAN DISIPLIN KINERJA, DAN KEJUJURAN UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BEKASI YANG CERDAS, SEHAT, DAN IHSAN Oleh: Dr. H. Rahmat Effendi LATAR BELAKANG Perubahan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan dan sendi kehidupan yang lainnya telah membawa dampak yang luar biasa terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan negara. Perubahan ini harus bisa menjadi peningkatan dalam tatanan pemerintahan yang transparansi, akuntabel dan profesional. Tatanan ini sangat diharapkan dan di idam-idamkan oleh masyarakat di Kota Bekasi. Tatanan pemerintahan ini diawali dengan langkah pembaharuan pelayanan kepada masyarakat yang lebih responsif, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Perubahan tersebut harus dipahami dan di implementasikan melalui budaya kerja yang lebih baik. Perubahan budaya kerja tersebut harus dilakukan dengan cara yang lebih optimal sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada. Sehingga budaya kerja diartikan sebagai sikap dan prilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilainilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Pelaksanaan budaya kerja dengan cara-cara yang seharusnya tersebut harus diarahkan kepada terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional, bermoral , disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dengan persepsi yang tepat terhadap pekerjaan sehingga yang dilakukan selalu dengan keyakinan untuk berbuat yang terbaik, dengan cara yang seharusnya dan menghasilkan pekerjaan yang terbaik pula. Kejujuran dan kesabaran adalah dua hal yang sangat diperlukan dalam diri seorang atau kelompok dalam satu kesatuan masyarakat atau organisasi dalam mewujudkan cita-citanya. Minimnya nilai-nilai kejujuran dan kesabaran mengakibatkan gagalnya upaya organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini pula yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai satu kesatuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik guna mewujudkan kepentingan masyarakat di Kota Bekasi. Urgensi kejujuran dan kesabaran mutlak diperlukan bagi organisasi guna membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun sifat jujur yaitu akan membuat seseorang hanya mau mengambil yang benar-benar menjadi haknya, sedangkan sifat sabar akan membuat dirinya mampu bertahan untuk tidak mengambil di luar dari hak yang sudah ditetapkan.Jujur dan sabar adalah dua sifat yang sulit untuk dipisahkan, karena kejujuran tidak bermakna tanpa adanya kesabaran dan sebaliknya kesabaran tidak memiliki arti tanpa kejujuran. Jujur dapat diartikan sebagai sifat yang tidak mendua sehingga jauh dari pengertian yang multitafsir. Sifat jujur menjadi penting untuk menumbuhkan kepercayaan di masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dilaksanakan akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Semangat kejujuran ini menjadi salah satu sendi dasar untuk mewujudkan cita-cita pencapaian visi dan misi Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat, dan Ihsan. Implementasi sikap kejujuran harus dapat diimplementasikan oleh pemimpin, aparatur dan masyarakat sebagai pelaksana maupun penerima proses pelayanan publik. Budaya kerja aparatur sebagai fungsi pelayanan untuk pemimpin harus segera dihilangkan, 1
dan harus segera diciptakan budaya kerja aparatur sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya pelayanan publik itu ada karena ada kebutuhan dan keinginan masyarakat pada sektor publik, dan aparatur melaksanakan fungsi menyediakan pelayanan itu. Sedangkan pemimpin adalah yang mengorganisasikan atau mengatur dalam pelaksanaan masing-masing fungsi organisasi pemerintahan. Jika satu dengan yang lainnya sama-sama jujur dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka pembangunan di kota bekasi akan terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun jika salah satunya tidak jujur, maka yang nampak dalam pelaksanaan pembangunan adalah hambatan dan kendala. Pelaksanaan tugas yang disertai dengan sikap yang jujur, disiplin, dan mampu mengaktualisasikan segala jenis pekerjaan maka dampaknya prestasi dan peningkatan kinerja akan optimal. TUJUAN DAN SASARAN DISPLIN KINERJA DAN KEJUJURAN Pengembangan budaya disiplin dan jujur dalam Pemerintah Kota Bekasi merupakan pelaksanaan amanat salah satu agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi tahun 2008 -2013, yang dituangkan dalam konsep penataan dan pengembangan struktur organisasi dan perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi.Selain itu, perumusan budaya disiplin dan jujur dalamPemerintah Kota Bekasi merupakan upaya strategis sebagai pembentukan sikap dan perilaku kerja yang handal bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi yang didasarkan atas visi dan misi Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat, dan Ihsan. Hasil yang diharapkan akan menjadi suatu pengembangan budaya peningkatan kinerja dan mewujudkan tata kelola Pemerintah Kota Bekasi yang efektif dan efisien melalui perubahan sikap dan perilaku aparatur yang jujur, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan disiplin kinerja dan kejujuran dalam Pemerintah Kota Bekasi adalah: 1. Menanamkan budaya jujur dan disiplin yang berlandaskan visi dan misi Kota Bekasiyang Cerdas, Sehat, dan Ihsan kepada setiap aparatur Pemerintah Kota Bekasi. 2. Memperbaiki perspektif nilai, anggapan dasar, norma, pola pikir, dan perilaku sebelumnya setiap aparatur Pemerintah Kota Bekasi sehingga dapat menjaga amanah dalam melayani kebutuhan pelayanan bagi seluruh masyarakat di Kota Bekasi. 3. Membina tingkat kepekaan sosial, kreatifitas, dan produktivitas setiap aparatur Pemerintah Kota Bekasi dalam memperbaiki kinerja secara berkelanjutan dan mampu memberikan teladan bagi masyarakat maupun aparatur lainnya. 4. Membangun citra aparatur Pemerintah Kota Bekasi yang lebih baik dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Budaya organisasi atau budaya kerja adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja, sikap, dan berperilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a) Pengaruh umum dari luar, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. b) Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas. 2
c) Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Anggapan Dasar terhadap pelaksanaan budaya kinerja yang jujur dan disiplin adalah organisasi akan berhasil jika pemimpin dapat memberikan keteladanan dalam mematuhi peraturan dan ketaatan pada prosedur formal akan memberikan dampak positif bagi penyelesaian pekerjaan. Prinsip ini dijabarkan dalam alur Tata Nilai, Norma, Sikap dan Perilaku Aparatur Pemerintah Kota Bekasi sebagai berikut: Tata Nilai: 1. Patuh pada peraturan dan prosedur kerja standar 2. Disiplin, Jujur, dan berdedikasi Norma: 1. Setiap pekerjaan harus dilakukan berdasarkan prosedur formal 2. Peningkatan kualitas hasil kerja harus dilakukan dengan mengikuti prosedur secara sistematis 3. Strategi pencapaian tujuan harus didasarkan pada hal yang baku dan stabil untuk mencapai efisiensi Sikap: 1. Pimpinan cenderung menghargai efektifitas kerja 2. Para pegawai cenderung bersikap sebagai ahli administrasi yang lebih mementingkan kepatuhan atas ketentuan dan aturan secara rigid 3. Para pegawai cenderung menginginkan prosedur kerja yang jelas Perilaku: 1. Pimpinan memberikan perintah secara tegas dan jelas 2. Pegawai patuh pada peraturan dan prosedur standar 3. Pegawai melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku 4. Pegawai melakukan perbaikan proses kerja jika hasilnya tidak sesuai aturan Sebagai instansi pemerintah, dimana pelayanan publik menjadi fokus utama, Pemerintah Kota Bekasi masih terikat oleh berbagai peraturan dalam menjalankan kegiatannya, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri dan lain lain. Dengan memperhatikan fungsi tersebut maka dirumuskan budaya disiplin kinerja dan kejujuran yang diperlukan dan dipersepsikan dalam mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Bekasiyang Cerdas, Sehat dan Ihsan. Pencapaian Visi Kota Bekasi ini akan berhasil jika seluruh pegawai Pemerintah Kota Bekasimemiliki, sebagai berikut: 1. Tujuan yang jelas dan strategi yang agresif adalah kunci sukses organisasi 2. Kepuasan stakeholders mencerminkan keberhasilan organisasi 3. Penciptaan keunggulan, reputasi dan kesuksesan merupakan hal yang harus dicapai 4. Kompetisi internal dan eksternal akan meningkatkan produktivitas 5. Organisasi akan berhasil jika pemimpin mempunyai jiwa yang unggul 6. Persaingan antar anggota organisasi akan memberikan dampak positif bagi penyelesaian pekerjaan 3
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Penghargaan terhadap pencapaian target akan memberikan kepuasan kerja Responsif terhadap perubahan yang terjadi Adaptif terhadap stakeholders Menjunjung tinggi produktivitas Pencapaian target dan prestasi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas Perbaikan proses kerja harus selalu dilakukan guna memberikan kepuasan kepada stakeholders Atmosfir kerja yang kompetitif harus diciptakan guna meningkatkan kualitas hasil pekerjaan Para pegawai cenderung bersikap sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Kota Bekasi Para pegawai cenderung menginginkan peningkatan produktivitas Penghargaan kepada pegawai dilakukan berbasis kinerja Mengutamakan pencapaian target dan prestasi Sangat menghargai kepuasan stakeholders Segera memperbaiki pekerjaan jika hasilnya tidak memuaskan stakeholders Bertindak kompetitif sesuai dengan tuntutan tanpa mengabaikan kualitas penyelesaian pekerjaan dan prestasi yang tinggi Berorientasi pada fakta untuk mendapatkan keputusan obyektif Bertindak berdasarkan tuntutan perubahan lingkungan Para pegawai melibatkan stakeholders dalam menyelesaikan pekerjaan
DISIPLIN KINERJA DAN KEJUJURAN UNTUK BEKASI CERDAS, SEHAT, DAN IHSAN. Pelaksanaan disiplin kinerja dan kejujuran dalam pemerintahan di Kota Bekasi diprogramkan untuk merintis dan melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good & Clean Governance).Reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kota Bekasi diarahkan pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi, yaitu “Terciptanya Kota Bekasi Yang Cerdas, Sehat, dan Ihsan.” Terkait dengan konteks reformasi birokrasi di dalam pemerintahan Kota Bekasi, pengembangan nilai-nilai budaya kerja perlu dilakukan melalui proses perumusandan kesepakatan nilai dasar, tata nilai, norma, sikap dan perilaku kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan karakter organisasi sebagai pelayan masyarakat,perbaikan kebijakan, penerapan manajemen modern, peningkatan pengawasan, evaluasi kinerja, dan penegakan disiplin bagi aparatur Pemerintah Kota Bekasi. Sasaran akhir dari pengembangan budaya baru Pemerintah Kota Bekasi yang dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh adalah terwujudnya integritas dan produktivitas kerja seluruh unit utama di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi bertekad memanfaatkan pengembangan budaya kerja baru ini sebagai sarana penunjang reformasi pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan komprehensif. Disadari sepenuhnya bahwa pengembangan nilai-nilai budaya kerja perlu dilakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan demi kesempurnaan. Oleh sebab itu, seluruh bentuk saran dan masukan yang membangun dari seluruh pihak sangatlah 4
penting untuk pengembangan nilai-nilai budaya kerja lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/87/ M.PAN/8/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Aparatur negara adalah aparatur pemerintah yang bertanggung jawab mewujudkan kepermerintahan yang baik (good governance) dan kepermintahan yang bersih (clean governance). Dan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan perubahan tersebut aparatur pemerintah berupaya secara sistimatis dan berkelanjutan menjadi panutan dan tauladan dalam lingkungan masyarakat. Aparatur negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegeraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta mengabdi dan setia pada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (TAP MPR No.II/MPR/1998). Sedangkan, Aparatur Pemerintah adalah alat kelengkapan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas umumpemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun daerah termasukaparatur perekonomian negara dan daerah. Disiplin adalah sikap mental Sumber Daya Manusia Aparatur Negara yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi atau kelompok, berupa kepatuhan danketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan secara sadar.Budaya Entrepreneur adalah sikap Sumber Daya Manusia Aparatur Negara untuk memanfaatkandan memberdayakan segala sumberdaya yang ada melalui inovasi atau terobosan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Prinsip-Prinsip Dasar 1. Keteladanan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan subyekkegiatan umum pemerintahan dan pembangunan, harus berperan menjadi agenpembaharu dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja, penghematan danpenegakan disiplin kerja masyarakat dan bangsa, melalui inisiatif, ketokohan,panutan dan keteladanan. 2. Nilai Luhur Budaya Upaya meningkatkan efisiensi kerja dan menegakkan disiplin kerja perludiarahkan kepada terbentuknya sikap, tingkah laku, kebiasaan, dan budaya,sehingga terkristalisasi menjadi nilai-nilai luhur yang menjiwa dan mendukungterwujudnya efisiensi, penghematan dan disiplin kerja serta menghindariterjadinya penyimpangan dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).
3. Sistematis dan Berkelanjutan 5
Pembentukan dan pengembangan nilai-nilai luhur tentang efisiensi,penghematan, dan disiplin kerja perlu dilakukan secara terus menerussistematis, berencana, bertahap, dan berkesinambungan. 4. Dampak Luas Pembentukan dan pengembangan nilai-nilai luhur penghematan dan disiplin kerjaSumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah diterapkan didalam dan diluarkegiatan pemerintahan sehinga membawa dampak kepada meningkatnyaefisiensi, penghematan, dan kedisiplinan masyarakat secara luas yang akhirnyaberdampak kepada meningkatnya produktivitas nasional. 5. Partisipatif Dilakukan dengan partisipasi penuh Aparatur Pemerintah sebagai pelaksanaprogram sejak dari proses perencanaan, pengambilan keputusan sampai denganevaluasinya, yang kemudian diperluas dengan partisipasi seluruh komponen yangada di masyarakat. 6. Akuntabilitas Guna menjaga akuntabilitas pelaksanaannya, program efisiensi, penghematandan disiplin kerja perlu memperhatikan kebersamaan, keterbukaan,tanggungjawab dan konsistensi atas dasar hukum serta nilai kepatutan sosialyang berkembang dinamis di masyarakat. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN UPAYA A. Kebijakan 1. Memantapkan koordinasi, integrasi dan sikronisasi. Pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin aparatur pemerintah dilakukansecara integral, terencana, terarah, terpadu, terukur, bertahap, berkelanjutan danterkendali. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan perilaku Aparatur Pemerintah menujubudaya entrepreneur, hemat, efisien, efektif, dan disiplin. Setiap Aparatur Pemerintah khususnya pimpinan agar menjadi contoh danteladan dalam melaksanakan entrepreneurship, penghematan, efisiensi,efektifitas, dan disiplin. 3. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan efisiensi dan disiplin Aparatur Pemerintah yangmemberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat Masyarakat diharapkan berperan serta dalam pemantauan, pengawasan danpemberian umpan balik (feed back) terhadap pelaksanaan tugas AparaturPemerintah B. Strategi 1. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan bagi masing-masing instansi. 2. Advokasi dan memberdayakan Aparatur Pemerintah dalam pemahaman program. 3. Memperhatikan sikap, panutan dan keteladanan pimpinan dalam mewujudkan pelaksanaan program. 4. Menegaskan dan menegakan komitmen Aparatur Pemerintah dalam mendukung program. 6
5. Mengoptimalkan peran serta seluruh komponen pelaksana dan masyarakat. C. Upaya 1. Konsistensi sikap, keteladanan dan panutan pimpinan. 2. Memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran. INDIKATOR KEBERHASILAN A. Masukan (Input) 1. Kebijakan pemerintah yang jelas tentang Disiplin Kinerja dan Kejujuran Aparatur Pemerintah Kota Bekasi. 2. Program yang jelas tentang Disiplin Kinerja dan Kejujuran Aparatur Pemerintah Kota Bekasi. 3. Kesepakatan dan data tentang sasaran serta rencana terpadu Pelaksanaan Disiplin Kinerja dan Kejujran Aparatur Pemerintah Kota Bekasi. B. 1. 2. 3.
Proses Terselenggaranya koordinasi unsur-unsur yang terkait. Terselenggaranya kegiatan Disiplin Kinerja dan Kejujuran Aparatur Pemerintah. Dikembangkannya metode dan sistem Disiplin Kinerja dan Kejujuran Aparatur Pemerintah Kota Bekasi.
C. Keluaran (Output) 1. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku Aparatur Pemerintah dalam Disiplin Kinerja dan Kejujuran Aparatur Pemerintah. 2. Menurunnya penyimpangan termasuk KKN. 3. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan. 4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan dan produktivitas kerja Aparatur Pemerintah. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN A. Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pedoman ini dilakukan olehinstansi masing-masing dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Mengaktifkan sistem pengawasan internal yang lebih obyektif, transparan, dan institusional. 2. Partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. 3. Berorientasi pembinaan dalam rangka perbaikan sistem, metode, dan perubahan tingkah-laku Aparatur Pemerintah menuju kepada sasaran yang diharapkan. 4. Berusaha lebih banyak menggunakan pendekatan reward dari pada punishment. Penjatuhan hukuman diberikan dalam kaitan mendidik (secara edukatif). B. Pelaporan 1. Pelaporan Disiplin Kinerja dan Kejujuran Aparatur Pemerintah dilakukan oleh masing-masing Instansi. 2. Pelaksanaan kegiatan pencatatan pelaporan sesuai dengan peran instansi masing-masing di Sekda Kota Bekasi. Hasil pemantauan dilaporkan kepada atasan instansi masing-masing. 7
3. Pimpinan Kesekretariatan Daerah Kota Bekasi menyampaikan laporan Disiplin Kinerja dan Kejujuran Aparatur Pemerintah kepada Walikota selanjutnya disampaikan laporan kepada Gubernur, dan Gubernurmenyampaikan laporan secara kumulatif kepada Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada akhir tahun anggaran. PEDOMAN DISIPLIN KINERJA DAN KEJUJURAN A. Langkah-langkah Disiplin Kerja 1. Disiplin kerja merupakan perwujudan nilai-nilai budaya yang diyakini dandijalankan oleh seluruh aparatur pemerintah dalam mencapai visi dan misi yangtelah ditetapkan masing-masing lembaga/instansi. Disiplin mengandung unsur: a. Kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain berbentuk tertulis atau kebijakan tidak tertulis. b. Konsisten dalam menjalankan wewenang yang dipercayakan kepada pemegang kewenangan. c. Kejujuran dan rasa tanggungjawab dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugas. 2. Untuk menerapkan disiplin di Iingkungan aparatur pemerintah, diperlukanpedoman aturan dan sanksi yaitu: a. Landasan filosofis (tidak melakukan kesalahan, rasa memiliki, tepat waktu, tepat guna) sebagai pegangan dasar untuk mendorong penerapan disiplin. b. Pedoman dan standard operating prosedur (SOP) yang jelas dan dapat menjadi acuan untuk menetapkan benar atau tidaknya suatu tugas. c. Ketentuan mengenai wewenang pada seluruh strata unit kerja organisasi. d. Ketentuan kepegawaian, termasuk penilaian kinerja, unsur disiplin yang langsung berkaitan dengan pegawai, penerapan pemberian sanksi, dan ketegasan dalam memberikan sanksi. e. Pedoman bagi pemegang kewenangan dan atau pengendali dalam memonitor tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh unit kerja ataubawahannya. B. Penegakan Disiplin Kerja 1. Jumlah jam kerja efektif dalam hari kerja perminggu adalah 37,5 jam. 2. Berdasarkan Keppres No. 68 Tahun 1995, hari kerja di Iingkungan Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemda DKI Jakarta ditetapkan : Senin s/d . Kamis, pukul 07.30-16.00 (istirahat pukul 12.00 - 13.00) dan Jum'at pukul 07.30-16.30 (istirahat pukul 11.00-13.00). Pengaturan dan pelaksanaan jam kerja di Iingkungan Instansi Pemerintah Daerah ditetapkan Iebih lanjut oleh pimpinan Instansi pemerintah daerah masing masing. 3. Hari dan jam kerja pada Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Men.PAN, dengan memperhatikan jumlah jam kerja efektif perminggu 37,5 jam. 4. Hari dan jam kerja TNI ditetapkan tersendiri oleh Panglima TNI. 5. Hari dan jam kerja POLRI ditetapkan oleh Kapolri. 6. Dikecualikan dari Ketentuan di atas bagi Lembaga Pemerintah yang tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan,serta Rumah Sakit, Dinas kebakaran, Telkom, PLN, dan lain lain.
8
C. Cuti 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan kebutuhan, antara lain cuti tahunan, cuti hamil, dan cuti di luar tanggungan negara. 2. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemberian cuti kepada PNS harus diatur oleh pimpinan Instansi/satuan kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. 3. Pejabat strukutral atau PNS lainnya yang akan menjalankan cuti harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung dan atasan langsung yang bersangkutan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pejabat setara ataustaf yang lain. 4. Pimpinan instansi membuat aturan cuti pada hari tertentu, antara lain hari raya/hari besar lainnya, hari kerja antar hari resmi dengan hari sabtu/minggu. 5. Pimpinan instansi mengatur pemberian ijin tidak masuk kerja: a. Ijin meningggalkan kantor maksimum diberikan 2 (dua) hari. b. Meninggalkan kantor lebih dari 2 (dua) hari diperhitungkan sebagai cuti. c. Meninggalkan kantor melebihi cuti PNS, merupakan tindakan indispliner, dan perlu ada tindak lanjut sanksi. 6. Cuti bersama dalam rangka hari libur keagamaan diatur tersendiri dengan keputusan Bersama Menteri PAN, Menteri Agama, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Cuti bersama PNS merupakan bagian dari cuti tahunan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. Sebelum atau sesudah pelaksanaan cuti bersama, PNS tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan,kecuali alasan lain diluar cuti tahunan. D. Absensi Presentasi Kehadiran Diupayakan maksimal menggunakan “sistem absensi elektronik” dan on line kedalamjaringan system informasi/sistem elektronik perkantoran. Hasil monitoring absensi,khusus pegawai yang tidak disiplin dapat diumumkan secara terbuka. Tindakanindisipliner pegawai dilaksanakan sesuai peraturan kepegawaian berupa sanksidisiplin pegawai. E. Hukuman Disiplin 1. Masing-masing instansi Pemerintah agar membuat "Buku Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai", memuat antara lain: jenis jenis pelanggaran, hukuman yang dapat diberikan kepada pegawai, prosedur penjatuhan hukuman disiplin, prosedur keluhan pegawai atas hukuman disiplin yang diberikan, dan prosedur pengumuman tindakan indisipliner pegawai. 2. Pedoman penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Pimpinan InstansiPemerintah.
F. Pakaian Kerja 1. Hari kerja tertentu, pegawai diwajibkan berpakaian seragam instansi pemerintah masing-masing.
9
2. Setiap hari Jum'at, pegawai diwajibkan berpakaian batik atau khas daerah yang bersangkutan, dalam rangka melestarikan budaya bangsa dan meningkatkan produksi dalam negeri. 3. Pakaian seragam Instansi Pemerintah, berlengan pendek (kecuali karyawati, karena alasan keagamaan), dilengkapi Pin Korpri, Nama Pegawai, dan tanda Pengenal. 4. Ketentuan pelaksanaan pakaian seragam diatur dan ditetapkan oleh masingmasingInstansi Pemerintah. G. Penghargaan 1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan pegawai yang telah berjasa terhadap negara atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah. 2. Penghargaan dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa danpenghargaan lainnya seperti surat pujian. H. Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Luar Negeri 1. Perjalanan dinas luar-negeri dibatasi hanya untuk tugas kedinasan yang terkait dengan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan/investasi, kerjasama bilateral dan multilateral, yang pelaksanaannya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang (antara lain Presiden, Sekretaris Negara/Kabinet dan Pimpinan Instansi). 2. Perjalanan dinas dalam negeri hanya dilakukan untuk kegiatan yangsifatnya penting dan mendesak serta prioritas tinggi. I.
Pengawasan 1. Setiap pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini. 2. Setiap pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan unit organisasi mengambil tindakan berupa teguran atau sanksi pegawai terhadap merekayang tidak mengindahkan ketentuan pedoman ini.
J. Pelaporan 1. Sesmenko/Sesjen/Sesmen/Sestama di Pusat dan Sesda Propinsi, Kabupaten, dan Kota di Daerah melaporkan tindak lanjut pedoman ini kepada atasan masing-masing 2 (dua) kali dalam setahun. 2. Berdasarkan laporan tersebut pada angka 1, Pimpinan Departemen/ Kementerian/LPND/Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Komisi/ Dewan, Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan peraturan ini kepada Men.PAN pada akhir tahun anggaran. 3. Laporan sebagaimana pada angka 1, Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan peraturan ini kepada Gubernur, selanjutnya secara kumulatifkepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada akhir tahunanggaran.
10
PENUTUP Mudah-mudahan dengan meningkatnya displin kinerja dan kejujuran maka pencapaian Visi Kota Bekasi yang cerdas, sehat, dan ihsan akan tercapai seiring dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang jujur dan disiplin. Kunci sukses keberhasilan dalam pelaksanaan sikap jujur dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi, sebagai berikut: 1. Terciptanya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat. 2. Terciptanya budaya melalui sikap jujur, terbuka, transparan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di seluruh lapisan masyarakat. 3. Terciptanya budaya kreatif dan inovatif demi kemajuan kota bekasi sesuai dengan cita-cita dan nilai luhur jatidiri bangsa, secara khusus jatidiri masyarakat kota bekasi 4. Terciptanya jalinan komunikasi yang terbuka, dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. 5. Terwujudnya peran aktif dalam pembangunan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan Kota Bekasi demi masa depan anak cucu kita Semoga pencapaian visi dan misi Kota Bekasi yang cerdas, sehat, dan ihsan kian hari kian terwujud. Dengan tercapainya visi dan misi Kota Bekasi tersebut, maka sumber daya manusia yang berkualitas dan berahlak mulia di Kota Bekasi akan semakin banyak tercipta berkat upaya dari seluruh pihak khususnya pribadi aparatur Pemerintahan Kota Bekasi.
11