HUBUNGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI. Diana Pratiwi (20205332) Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No.100, Depok- 16424 ABSTRAK
Dalam sektor publik good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan urusan publik. Tidak hanya menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan pembangunan masyarakat tetapi juga men ekankan pada aspek politik. ekonomi, dan administratif dalam mengelola negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapa Good Corporate Governance di Bekasi, untuk mengetahui kinerja Pemda Bekasi, dan untuk mengetahui adanya hubungan antara GCG terhadap kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode yang melihat dan menggambarkan lingkungan atau keadaan yang tampak nyata dalam pemerintahan, dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Analisis yang digu nakan adalah analisis korelasi rank spearman. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggnakan uji t dengan tingkat signifikan sebesar 5% mengunjukan penolakan Ho dan penerimaan Ha, artinya bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) terha dap kinerja di Pemerintah kota Bekasi berhubungan secara signifikan terhadap kinerja Pemkot Bekasi Kata Kunci : Hubungan Good Corporate Governance terhadap kinerja.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam sektor publik good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusanurusan publik. Tidak hanya menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan pembangunan masyarakat tetapi juga menekankan pada aspek politik. ekonomi, dan administratif dalam menge lola negara. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Dimensi lain penyebab buruknya kinerja perusahaan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya suap - menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia Dalam rangka otonomi daerah, walikota dan wakil walikota bekasi periode tahun 2008-20 13 sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan daerahnya mempunyai visi menjadikan kota Bekasi cerdas, sehat dan ikhsan. Bekasi Cerdas bermakna bahwa pembangunan kota Bekasi dalam kurun waktu 2008-2013 diarahkan untuk mewujudkan karakter masyarakat yang cerdas melalui penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan merintis pendidikan 12 tahun. Bekasi sehat bermakna bahwa pembangunan kota Bekasi dalam kurun 2008-2013 diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui penempatan subsidi untuk layanan kesehatan bagi penduduk miskin, korban wabah dan korban bencana. Bekasi
ihsan bermakna bahwa pembangunan kota Bekasi dalam kurun waktu 2008-20 13 diarahkan untuk mewujudkan karakter masyarakat yang ihsan. ihsan berarti nilai, sikap dan perilaku untuk berlaku baik, dalam lingkungan individu, keluarga dan masyarakat. Ihsan berlaku bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang baik ( good governance ) dan berlaku bagi masyarakat dalam menenti keperaturan/ perundangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengadakan pembahasan mengenai praktek Good Corporate Governance yang dilaksanakan di Pemerintahan Kota Bekasi dengan judul “ Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi” . Dan dalam hal ini penulis akan menganalisis apakah praktik Good Corporate Governance dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kota Bekasi. Sehingga dapat diketahui bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik di Kota Bekasi. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance di Bekasi ? 2. Bagaimana kinerja Pemerintahan kota Bekasi ? 3. Apakah terdapat hubungan antara Good Corporate Governance terhadap kinerja pemerintahan kota Bekasi? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance di Bekasi 2. Untuk mengetahui kinerja Pemda Bekasi 3. Untuk mengetahui adanya hubungan antara Good Corporate Governance dengan kinerja
Landasan Teori 2.1 Pengertian Good Corporate Governance Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank lebih menekankan pada acara pemerintah mengelole sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu kepada proses pembuatan kebijakan ( policy/ strategi formulation ). Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. 2.1.2 Karakteristik Good Governance menurut UNDP a.
b.
Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c. d. e. f. g. h. i.
Transparancy, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Consensus orientasion, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahtraan dan keadilan. Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdayaguna ( efisien ) dan berhasil guna ( efektif ). Accontability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Strategik vision, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparasi, akuntabilitas publik, dan value for money ( economy, efficiency,dan evectiveness ). ( Dr. Mardiasmo, MBA,AK ( 2002 : 24 )
2.2 Kinerja Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis ( strategic planing ) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. 2.2.1 Tujuan atau Manfaat Penilaian Kinerja Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk : 1. Memastikan pemahaman para pelaksana ukuran yang digunakan untuk pencapain prestasi. 2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati. 3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dalam pembandingan skema kerja dan pelaksanaan. 4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah sepakti. 5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi. 6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. 10.Mengungkap permasalahan yang terjadi.
Metodologi Penelitian 3.1 Objek Penelitian Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat dilingkungan kota Bekasi yang merasakan dampak langsung terhadap kinerja pemerintahan daerah kota bekasi. 3.2 variabel yang digunakan Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : . Variabel bebas atau Independent ( variabel x ) Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau yang mempunyai hubungan dengan variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah penerapan prinsip GCG di pemerintahan daerah Bekasi. b. Variabel terikat atau Dependent ( variabel y ) Variabel dependen atau variabel terikat yaitu tipe veriabel yang dijelaskan atau yang mempunyai hubungan dengan variabel independen. Yang menjadi variabel dependen yang mempunyai hubungan dengan penerapan GCG yaitu kinerja pemerintahan daerah Bekasi a.
3.3 Metode Analisis Data 3.3.1 Analisis Korelasi Rank Spearman Tujuan dari analisis korelasi Rank Spearman adalah untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis data penulis telah menetapkan dua variabel yaitu : 1. Penerapan prinsip GCG dalam pemerintahan kota Bek asi sebagai variabel independen, notasi ( x ). 2. Kinerja pemerintahan daerah Bekasi, notasi ( y ) dalam menganalisis penerapan prinsip GCG terhadap kinerja pemda kota Bekasi digunakan rumus korelasi Rank Sperman, yaitu : rs = 1 – 6 di 2 n(n2_______– 1 ) Ó
Dimana : rs = korelasi rank spearman di = selisih tiap pasangan data n= Banyaknya pasangan data Rumus tersebut dapat digunakan jika tidak terdapat data kembar dari data yang diperoleh, namun apabila dua subjek atau lebih memperoleh skor yang sama maka kita perlu mengoreksi jumlah kuadratnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan angka yang sama. Faktor korelasi yang dimaksud adalah dengan T, dengan rumus : T = t3 – t 12
Dimana : T t = banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu rangking tertentu. Sehubungan dengan adanya faktor korelasi tersebut, maka rumus yang dipergunakan untuk menghitung rs jika terdapat angka yang sama yaitu : x 2 + y 2 - di 2 2 2 2 ( x ) ( xy ) Dimana : x 2 = N 3 - N - Tx 12 y 2 = N 3 - N - Ty 12 rs=
Ó
Ó
√
Ó
Σ
Ó
Ó
Ó
Σ
Ó
Nilai korelasi rank spearman ( rs ) berkisar antara -1 < rs < 1 tanda negatif atau positif diartikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Nilai Koefisiensi Korelasi Rank Spearman Interval Koefisien Koefisien Korelasi 0,00 – 0, 199 + dan 0, 20 – 0,399 + dan 0,40 – 0,59 + dan -
Tafsirannya Hubungan sangat rendah Hubungan rendah Hubungan cukup kuat
0,60 – 7,99
+ dan -
Hubungan kuat
0,80 – 1,000
+ dan -
Hubungan sangat kuat
Dari analisis akan diperolah apakah r positif ataukan negatif. Jika korelasi r positif ( r > 0 ) berarti terdapat hubungan yang positif atausearah. Artinya jika terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti kenaikan pada variabel Y, atau jika terjadi penurunan pada variabel X akan diikuti penurunan pada variabel Y. Koefisien korelasi ( r ) negatif ( r < 0 ) berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti oleh pe nurunan variabel Y, atau jika terjadi penurunan pada variabel X akan diikuti kenaikan pada variabel Y. Untuk menghitung sumbangan atau kontribusi pada variabel X terhadap naik atau turunnya variabel Y dihitung koefisien determinasi dengan rumus : kd : koefisien determinasi rs : nilai koefisiensi korelasi rank spearman 3.3.2 Pengujian Hipotesis Suatu koefisien korelasi haruslah mempunyai nilai yang berarti ( signifikan ). Untuk menguji keberartian koefisien korelasi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah : 1. Menentukan Ho dan Ha Ho : rs 0, Berarti terdapat hubungan negatif atau tidak terdapat hubungan antara penerapan prinsip GCG terhadap kinerja pemda kota Bekasi. Ha : rs 0, Berarti terdapat hubungan positif atau terdapat hubungan antara penerapan prinsip GCG terhadap kinerja pemda kota Bekasi . ≤
≥
2. Menentukan taraf signifikan sebesar 5% ( 0,05 ) 3. Kriteria penagmbilan keputusan t = rs n- 2 1 – rs2 √
√
Dari penerapan rumus diatas maka akan diperoleh distribusi student dengan tingkat kebebasan ( dk ) = n-2. Melalui dk dan taraf signifikan maka akan diperoleh nilai t melalui tabel dan keptusan yang diambil adalah : Ho akan diterima apabila t test t tabel Ha akan diterima apabila t test t tabel ≤
≥
Pembahasan 1. Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Implementasi Prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) Berikut ini hasil analisis indikator variabel untuk implementasi prinsip Good Corporate Governance : 1. Partisipacion 1) Bagaimana Pemda Bekasi menanggapi masalah publik. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 73,07%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda Bekasi telah menanggapi permasalahan publik dengan Baik. 2) Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat mempunyai kebebasan berbicara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, bagaimana tanggapan Pemda Bekasi. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 78,67%. Hal ini menunjukan bahwa tanggapan Pemda Bekasi terhadap as pirasi masyarakat untuk berbicara dan terlibat dalam pengambilan keputusan adalah Baik. 2. Rule of Law 1) Bagaimana Usaha Pemda Bekasi menangani permasalah hukum di Bekasi. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 72,80%. Hal ini menunjukan bahwa usaha Pemda Bekasi dalam menangani permasalah hukum adalah Baik. 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan di Bekasi. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 64,40%. Hal ini menunjukan bahwa kejahatan di kota Bekasi telah ditangani dengan Cukup Baik. 3. Transparancy 1) Bagaimana upaya pemda untuk terbuka kepada publik mengenai kegiatan kepemerintahan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 65,33%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda Bekasi telah terbuka mengenai kepemerintahan dengan Cukup Baik. 4. Responsiveness 1) Bagaimana upaya yang dilakukan Pemda Bekasi untuk membuat masyarakat memahami apa yang diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 67,20%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda Bekasi telah membuat masyarakat memahami apa yang telah dilakukan dan diputuskan pemerintah dengan Cukup Baik.
5. Consensus Orientasion 1) Bagaimana tanggapan Pemda Bekasi dalam menghadapi keluhan atau kepuasan yang datang dari masyarakat. Dari hasil kuesioner di peroleh skor sebesar 70,53%. Hal ini menunjukan bahwa pemda Bekasi telah menanggapi keluhan dan kepuasan dari masyarakat dengan Baik 2) Menurut anda, Pemda dalam membuat program kebijakan dan tindakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh p ublik. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 66,27%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda Bekasi telah membuat program dan tindakan sesuai dengan kebutuhan publik dengan Cukup Baik. 3) Bagaimana usaha Pemda untuk merealisasikan anggaran sampai dengan ke pedesaan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 77,33%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda telah merealisasikan anggaran kepedesaan dengan Baik. 6. Equity 1) Upaya Pemda dalam membentuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 74,13%. Hal ini menunjukan bahwa Pemda telah membentuk kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat dengan Baik. 7. Efficiency 1) Pencapaian Pemda dalam membangun wilayah anda kearah yang lebih baik secara efisien. dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 75,60%. Hal ini menunjukan bahwa pencapaian Pemda dalam membangnun wilayah masyarakat kearah lebih baik dan efisien adalah Baik. 8. Efectiveness 1) Bagaimana tingkat keberhasilan program dan kebijakan Pemda unt uk publik. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 7 1,33%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keberhasilan program dan kebijakan Pemda untuk masyarakat adalah Baik. 9. Accountability 1) Upaya Pemda dalam menghadapi KKN dilingkungan pemerintahan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 67,20%. Hal ini menunjukan bahwa upaya Pemda Bekasi dalam menghadapi KKN dilingkungan pemerintahan dalah Cukup baik. 2) Bagaimana tingkat pertanggungjawaban Pemda dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 72,40%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertanggungjawaban Pemda dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat adalah Baik. 10. Strategik Vision 1) Bagaimana kerjasama penyelenggara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan kota Bekasi.Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 77,60%. Hal ini menunjukan bahwa kerjasama Pemda dan masyarakat untuk memajukan kota Bekasi adalah Baik. 2. Daerah Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Kinerja (X) Pemerintah Bekasi 1. Misi 1) Bagaimana pembangunan sarana dan prasarana di kota Bekasi. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 84,13%. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di kota bekasi adalah Baik.
2. Visi
2) Pelaksanaan program kesehatan / berobat gratis dilaksanakan ,dengan. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 73,87%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan berobat gratis dilaksanakan dengan Baik. 3) Bagaimana pelayanan puskesmas selaku partner pemerintah dalam menghadapi pasien yang berobat gratis. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 64,13%. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan puskesmas dalam menghadapi pasien ynag berobat gratis adalah Cukup baik. 4) Bagaimana pelaksanan program sekolah gratis untuk SD dan SLTP. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 74,13%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan program sekolah gratia untuk SD dan SLTP adalah Baik. 5) Bagaimana pelaksanaan pembangunan rehabilitasi sekolah. Dari has il kuesioner diperoleh skor sebesar 81,07%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sekolah adalah Baik. 6) Bagaimana pelaksanaan perbaikan jalan raya maupun jalan kecil diwilayah anda. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 83,20%. Hal ini men unjukan bahwa perbaikan jalan diwilayah kota Bekasi adalah Baik. 7) Kinerja aparatur pemerintah melayani masyarakat dalam pembuatan KTP. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 64,40%. hal ini menunjukan bahwa aparatur pemerintah melayani pembuatan KTP adalah Cukup baik. 8) Agar terbebas dari banjir, bagaimana pelaksanaan pemeliharaan rutin saluran air di wilayah anda. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 67,33%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemeliharaan rutin saluran air di wilayah kota Bekasi adalah Cukup baik. 1) Bagaimana dengan kerukunan antar umat beragama di kota Bekasi. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 79,73%. Hal ini menunjukan bahwa kerukunan antar umat beragama di kota bekasi adalah Baik. 2) Bagaimana kinerja aparatur pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dari hasil kuesioner diperoleh skor sebesar 75,47%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah Baik.
4.4 Hubungan Penerapan Prinsip GCG terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Test statistik yang dilakukan dalam proses pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut : a) Analisis Korelasi Rank Sperman Dari hasil perhitungan sebelumnya, maka diperoleh rs a dalah sebesar 0,963. Berdasarkan tabel 3.1 mengenai pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi rank spearman, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan prinsip Good Coorporate Governance ( GCG ) dan kinerja pemkot Bekasi sangat kuat, artinya bahwa hubungan atau korelasi antara penerapan GCG ( X ) dengan kinerja pemkot Bekasi ( Y ) adalah sangat kuat. Sedangkan arah hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif atau searah, artinya bila penerapan prinsip GCG dilaksanakan dengan baik maka kinerja pemkot Bekasi pun akan meningkat. b) Menghitung koefisien Determinasi Koefisien determinasi data digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja pemkot Bekasi. Dari hasil perhitungan sebelumnya,
diperoleh koefisien determinasi ( kd ) sebesar 92,74% . Hal ini menunjukan bahwa pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap kinerja pemkot Bekasi sebesar 92,74% sedangkan sisanya 7,26% merupakan pengaruh dari faktor -faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. c) Uji t Pada tahap terakhir ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 artinya bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan atau masih bisa diterima bila ad a kekeliruan dalam proses penelitian tidak lebih dari 0,5. Sesuai dengan perhitungan sebelumnya, maka diperoleh ttest adalah 43,470 dan ttabel adalah 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena ttest > ttabel = 43,470 > 1,645, artinya bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) di pemkot Bekasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemkot Bekasi
Penutup Kesimpulan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 1. Penerapan Good Corporate Governance ( GCG ) pada Pemerintah Kota Bekasi telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menyadari arti penting penerapan prinsip dan peranan GCG sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik agar terciptanya kesej ahteraan bagi seluruh masyarakat Bekasi. 2. Dari kinerja pemkot Bekasi dapat dilihat dari respons responden baik, itu artinya pemkot Bekasi telah melaksanakan visi dan misi pemerintahan kearah yang lebih baik. 3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa penerapan prinsip Good Coprorate Governance berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah kota Bekasi. 5.2 Saran Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada Pemerintahan kota Bekasi agar dapat terus mempertahankan penerapan prinsip Good Corporate Governance agar terciptanya pemerintahan yang baik, adil bagi masyarakat kota Bekasi khususnya dan dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya dengan cara peningkatan kinerja yang lebih baik lagi. Agar masyarakat lebih puas akan kinerja pemda kota Bekasi sebaiknya pihak pemda memberikan hasil kinerja yang nyata bukan hanya janji di tahun-tahun mendatang.
