KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KOM ISI PEM ILIHAN U MUM KABUPATEN SIDOARJO Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo Telp.031-8956691, 8956692 Fax. 031-8054345

Penelitian KPU Sidoarjo 2015

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (the election) merupakan sebuah keniscayaan bagi negara penganut demokrasi modern. Pemilihan umum (Pemilu) dijadikan titik tolak proses suksesi nasional untuk memilih para pemimpin bangsa, baik dalam domain eksekutif maupun legislatif. Pergantian pemimpin bangsa melalui pemilu dianggap paling efektif dan sesuai dengan ciri negara penganut demokrasi. Maksud dan tujuan pemilu dari berbagai negara relatif sama, yang membedakan adalah sistem dan proses yang berlangsung dalam pelaksanaannya di masing-masing negara. Pemilu yang bebas dan adil (free and fair) adalah prasyarat dalam suatu sistem politik demokrasi. Pemilu adalah tolak ukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Di dunia ketiga acapkali pemilu tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu hanya sekedar menunjukkan bahwa secara formal persyaratan minimal sebagai negara demokrasi telah dilakukan, sedangkan secara substansial masih jauh dari esensi demokrasi itu sendiri. Bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak sebelas (11) kali, sejak orde lama sampai orde baru dan era reformasi ini. Masing-masing orde menganut sistem yang berbeda-beda, sesuai dengan arah perpolitikan nasional. Pada masa orde lama Pemilu hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1955 dengan kontestan multi partai. Adapun pada era orde baru pemilu

The Republic Institute Surabaya

1


dilaksanakan sebanyak enam (6) kali. Dan sejak era reformasi pemilu telah dilaksanakan empat (4) kali. Pasca reformasi UU pemilu mengalami perubahan secara terus menerus hingga beberapa kali. Perubahan yang paling mendasar adalah bergantinya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung (one man one vote), demikian juga dengan calon anggota legislative terpilih bukan berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak dimasing-masing partai politik sebagai peserta pemilu. Perubahan regulasi ini seharusnya juga diimbangi oleh proses pendidikan pemilih yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Untuk membngun kesadaran politik masyarakat melalui saluran pemilu yang demokratis tentu butuh waktu dan proses pendidikan yang terusmenerus. Menggali cara yang solutif untuk mengatasi problem tersebut tentu dengan penelitian adalah langkah yang tepat, sehingga dapat diketahui secara langsung bagaimana harapan dan keinginan masyarakat sebagai rakyat yang berdulat. Karena pada prinsip dasarnya pemilu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, namun sayangnya acapkali rakyat hanya sebagai penonton dan obyek belaka tanpa dilibatkan secara aktif.

B. Distribusi Sampel Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 430 sampel yang menyebar di enam Dapil dan sepuluh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.


2


Distribusi sampel menyebar di enam (VI) Daerah Pemilihan sesuai dengan jumlah Dapil yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dari enam Dapil tersebut menyebar ke sepuluh kecamatan dengan prosentasi yang tergambar dalam tabel sebagai berikut : Distribusi Sampel Berdasarkan Daerah Pemilihan No

DAPIL

Jumlah dalam %

1

Dapil I

21, 4

2

Dapil II

14,9

3

Dapil III

13,0

4

Dapil IV

14,4

5

Dapil V

20,9

6

Dapil VI

15,3

Total

100

Distribusi Sampel Berdasarkan Wilayah Kecamatan No

Kecamatan

Jumlah dalam %

1

Sidoarjo

14

2

Tanggulangin

8,8

3

Porong

6,5

4

Prambon

7,0

5

Krian

13,0

6

Sukodono

7,9

7

Tulangan

6,0

8

Waru

20,9

9

Sedati

7,4

10

Gedangan

7,9

TOTAL

100


3


Karakteristik Responden berdasarkan tempat tinggalnya terlihat bahwa sejumlah besar responden berada di wilayah pedesaan atau pinggiran, yaitu berjumlah 54,4%. Dan yang tinggal di daerah perkotaan atau perumahan berjumlah 45,6%. Namun dari jumlah prosentase tersebut relative berimbang mengingat wilayah Sidoarjo berkembang sebagai wilayah penyangga Kota Surabaya sehingga Sidoarjo dapat dikatakan sebagai daerah satelit bagi Surabaya. Oleh karena itu diseluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah pengembangan perumahan. Distribusi Sampel Berdasarkan Tempat Tinggal No

Tempt Tinggal

Jum dlm %

1

Kota / Perumahan

45,6

2

Desa / Pinggiran

54,4

Total

100

Umur responden adalah masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu, yaitu minimal umur 17 tahun. Dalam penelitian ini umur responden dibagi dalam lima kluster, sebagaimna tergambar dalam tabel berikut ini :

C. Latar Belakang Responden Kelompok Usia Responden No

Usia

Jumlah dlm %

1

< 20 Tahun

1,9

2

20 - 29 Tahun

12,6

3

30 – 39 Tahun

25,1

4

40 – 49 Tahun

38,6


4


5

> 50 Tahun

21,9 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi sampel merata ke semu kelompok umur, dan mayoritas responden adalah masyarakat Sidoarjo yang berumur 30 sampai 50 tahun. Adapun jenis kelamin responden terdiri dari 69,8% laki-laki dan 30,2% perempuan. Ada beberapa alasan kenapa pemilih perempuan hanya berjumlah 30 persen dari sampel, hal ini karena dalam kultur bangsa Indonesia khususnya Jawa, yang dianggap bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga adalah laki-laki, maka ketika dilakukan survey maka laki-lakilah yang tampil dahulu dan perempuan agak sulit jika di rumah tersebut ada laki-laki. Alasan lainnya adalah menyangkut aspek pemilu, dimana akseptabilitas politik laki-laki lebih luas daripada perempuan. Tingkat Pendidikan Responden No

Tingkat Pendidikan

Prosentase (%)

1

Tidak Sekolah

2,8

2

SD / Sederajat

21,4

3

SLTP / Sederajat

24,2

4

SLTA / Sederajat

42,8

5

PT. / Sederajat

8,8

Total

100

Pekerjaan Responden No

Pekerjaan

Prosentase (%)

1

PNS

1,4

2

Pengusaha

1,4


5


3

Pedagang

16,7

4

Karyawan Swasta

31,2

5

Petani

13,0

6

Sektor Informal

15,8

7

Lain-lain

20,5

Total

100

Tingkat Penghasilan No

Tingkat Penghasilan

Prosentase (%)

1

< 1000.000

13,7

2

1000.000 - < 3,500.000

42,6

3

3,500.000 - < 5000.000

43,2

4

> 5000.000 Total

5 100

Latar Belakang Responden Berdasarkan Organisasi Masyarakat Organisasi kemasyarakatan diidentifikasi sebagai dasar pemetaan kultur, bukan sebagai pengikut formal yang dibuktikan melalui kepemilikan kartu anggota atau bukti lainnya, namun berdasarkan kecenderungan kultural responden.

No

Ormas

Prosentase (%)

1

NU / dibawah naungan NU

79,5

2

Muhammadiyah / dibawah Naungan MD

9,8

3

Gereja

7,4

4

Lain-lain

3,3

Total

100


6


C. Kesukarelaan Masyarakat dalam Pemilihan Umum 1. Kesukarelaan dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Pengukuran kesukarealaan dalam Pemilukada ini diukur berdasarkan pemilukada tahun 2010. Pada pemilukada tahun tersebut diikuti oleh lima pasang calon, yaitu 1. Yuni – Sarto (YS), 2. Emy – Khulaim (Mikul), 3. Agung – Syamsul (Sahid), 4. Saiful – Cipto (Suci), dan 5. BPW. – Huda. Perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi dari KPU Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Perolehan Suara Pemilukada Kabupten Sidoarjo Tahun 2010

7,32% 11,13% 17,84% 3,25%

1 2 3

60,46%

4 5

Dari jumlah tersebut angka Golputnya tergolong masih tinggi yaitu mencapai 38,45%. Hal ini selaras dengan hasil survey yang kami lakukan berdasarkan tingkat kesukarelaan masyarakat dalam mengikuti pemilukada di


7


Sidoarjo adalah 65,6 % menyatakan sukarela dan 34,4% menyatakan tidak sukarela. Kesukarelaan dalam Pemilukada tahun 2010 No

Tingkat Kesukarelaan

Prosentase (%)

1

Sukarela

65,6

2

Tidak Sukarela

34,4

Total

100

Ada beberapa alasan yang kami tanyakan kepada responden, mengenai penyebab mengapa mereka sukarela dalam memberikan suaranya saat pemilukada, yaitu untuk memenuhi hak politik, untuk mendukung kemenangan calon tertentu, demi untuk perbaikan pemerinthan kedepan, menyukai sosok dari calon bupati dan wakil bupati, pemilunya yang jujur dan adil, dan sukarela karena cabupnya didukung oleh partai yang dia pilih. Dari alasan-alasan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No

Kesukarelaan

Ya (%)

Tidak (%)

1

Untuk memenuhi hak politik

85,2

14,8

2

Untuk mendukung kemenangan calon tertentu

80,5

19,5

3

Demi untuk perbaikan pemerinthan kedepan

86,7

13,3

4

Menyukai sosok dari calon bupati dan wakil 62,5

37,5

bupati 5

Pemilunya yang jujur dan adil

78,9

21,1

6

Cabupnya didukung oleh partai yang dipilih

42,2

61,2


8


Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang sukarela dalam menggunakan hak politiknya memiliki kesadaran politik yang baik dan memiliki harapan yang tinggi terhadap kebaikan pemerintahan kedepan. Dimana mereka sukarela memilih karena berharap pemerintahan kedepan akan lebih baik, terdapat 86,7% yang menyatakan demikian, dan 85,2% menyatakan untuk memenuhi hak politiknya sebagai warga negara. Hal yang patut dijadikan perhatian dan harapan bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah adalah pernyataan responden yang masih memiliki kepercayan tinggi terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (sebanyak 78,9%), meskipun yang menyatakan demikian adalah dari responden yang terkelompokkan dalam kluster sukarela. Dari hasil riset ini juga menunjukkan bahwa tidak ada fanatisme terhadap partai tertentu yang didukungnya. Hal ini terbukti dari responden yang dengan sukarela menggunakan hak pilihnya hanya 42,2% yang mendukung Cabup dengan alasan didukung oleh partai tertentu yang dia pilih, tetapi sejumlah besar mereka tidak mendukung itu, yaitu sebanyak 61,2%. Pemilih partai A belum tentu dia akan memilih cabup yang diusung oleh partai A tersebut. Berdasarkan hasil survey ini ternyata mereka lebih tertarik memilih cabup berdasarkan kriteria-kriteria lainnya, bukan cabup yang diusung oleh parpol yang dia dukung. Figure calon jauh lebih penting daripada keberadaan partai pengusung. Selanjutnya jika dari masing-masing pertanyaan tersebut responden hanya diperbolehkan memilih salah satu alasan saja, maka hasilnya adalah masyarakat yang dengan sukarela menggunakan hak pilihnya karena untuk memenuhi hak politiknya (34,2%), kemudian yang mereka pilih adalah sosok pribadi calon


9


bupati dan wakil bupati itu sendiri, menyangkut integritas, kapabilitas, performans dan lainnya (22,2%), demi untuk perbaikan pemerintahan kedepan dipilih oleh responden sebanyak (17,1%), untuk mendukung kemenangan calon tertentu dengan berbagai alasan yang menyertainya (14,5%), calon kepala daerahnya didukung oleh partai yang dia pilih (6,8%) dan yang menyatakan pemilunya dapat berjalan jujur dan adil hanya 5,1%. Alasan Utama Kesukarelaan No

Kesukarelaan

Prosentase %

1


34,2

2

Untuk mendukung kemenangan calon tertentu

14,5

3

Demi untuk perbaikan pemerintahan kedepan

17,1

4

Menyukai sosok dari calon bupati dan wakil bupati

22,2

5

Pemilunya yang jujur dan adil

5,1

6

Cabupnya didukung oleh partai yang dipilih

6,8

Total

100

2. Aspek ketidaksukarelan dalam Memilih Bupati dan Wakil Bupati Mengapa partisipasi masyarakat dalam pemilu rendah, angka golput tinggi, pemilu kurang dipercaya karena penyelenggaranya kurang jujur dan adil, serta sederet pertanyaan lain yang menyebabkan pemilu kualitasnya rendah karena kerelaan masyarakat untuk berpartisipasi juga masih rendah. Hasil riset yang kami lakukan terhadap 430 responden menunjukkan bahwa daya ikat pemilu yang paling kuat adalah faktor money politic (politik uang). Diantara beberapa alasan yang diberikan oleh responden dalam hal ketidakrelaan mereka dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu adalah The Republic Institute Surabaya

10


adanya pemberian uang, yang berjumlah cukup tinggi yaitu 86,3%. Meskipun tidak rela namun mereka tetap menggunakan hak pilihnya karena telah menerima uang, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik dalam pemilu belum terjadi dengan baik di masyarakat. Dalam proses pemilukada, - hampir mirip dengan aspek pemberian uangyang menjadi penyebab lainnya adalah adanya pemberian materi (rupa-rupa bentuk materinya), dalam pemilu daya pikat lain yang tidak kalah kuatnya dengan pemberian uang adalah pemberian materi yang berjumlah 71,2 %. Ini adalah masalah yang serius dan mengancam proses demoktratisasi di Indonesia. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa ada kesadaran dari semua pihak warga Negara, terutama dari pemerintah, partai politik dan penyelenggara sebagai pihak yang mengawal proses tersebut. Penyebab lainnya yang menjadi alasan masyarakat adalah adanya anggapan bahwa pemilu tidak akan merubah keadaan (42,2%), proses pemilu yang tidak jujur dan adil (46,6%), karena faktor pekerjaan (46,6%). Faktor Penyebab Ketidaksukarelaan No

Alasan Ketidaksukarelaan

Ya (%)

Tidak (%)

1

Diberi uang

86,3

13,7

2

Diberi materi

71,2

28,8

3

Dipaksa tim sukses

28,8

71,2

4

Bekerja

46,6

53,4

5

Pemilunya tidak jujur dan adil

46,6

53,4

6

Tidak merubah keadaan

42,2

61,2


11


Data diatas dapat dikatakan pada taraf cukup mencemaskan bila masyarakat sudah apatis terhadap pemilu, kareana dengan pemilu tidak akan merubah keadaan, hanya menganggap pemilu sebagai program rutinitas saja tanpa memiliki efek yang signifikan bagi masyarakat. Harapan bahwa dengan adanya suksesi kepemimpinan melalui proses pemilu akan merubah keadaan (kearah yang semakin baik), semakin kecil harapan tersebut.

Pemilu Legislatif Aspek kesukarelaan dan ketidaksukarelaan dalam pemilu legisltif relative memiliki aspek-aspek kesamaan dengan pemilihan kepala daerah, tentu ada sedikit perbedaan, namun tidak signifikan, karena pada dasarnya proses pemilu, baik legislative maupun eksekutif dimasyarakat tidak terdapat perbedaan kecuali hanya peserta pemilunya atau kontestannya saja yang membedakan. Oleh krena itu tingkat pemhaman masyarakat juga tidak berbeda. Parpol Peserta Pemilu 2014 Dibwah ini adalah parpol peserta pemilu tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo.


12


Diantara duabelas parpol tersebut hanya dua partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo, yaitu Hanura dan PKPI. Responden yang kami survey mengidentifiksikan pilihan parpolnya pada pemilu 2014 adalah sebagai berikut : No

Nama Parpol

Prosentase %

1

Nasdem

1,9

2

PKB

35,7

3

PKS

3,8

4

PDIP

20,2

5

Golkar

5,2

6

Gerindera

16,9

7

Demokrat

6,1

8

PAN

7,5

9

PPP

1,5

10

Hanura

0

11

PBB

1,3

12

PKPI

0

TOTAL

100


13


Tingkat kesukarelaan dalam pemilu Terdapat beberapa faktor penting yang dijadikan alat ukur terhadap responden tingkat kesukarelaan masyarakat sebagai pemilih dlm pemilu, yaitu yang tergambarkan dalam tabel berikut :

kesukarelaan pilihan partai

Valid

Missing

ya, sukarela tidak sukarela

Frequency 354

Percent 82.3

Valid Percent 83.1

72 426

16.7 99.1

16.9 100.0

4 430

.9 100.0

Total System

Total

Cumulative Percent 83.1 100.0

memenuhi hak politik

Valid

Missing

Valid Percent 80.9

Cumulative Percent 80.9

15.8

19.1

100.0

82.8

100.0

Frequency 288

Percent 67.0

Tidak

68

Total

356

Ya

System

Total

74

17.2

430

100.0

mendukung kemenangan calon

Valid

Missing Total

Ya Tidak Total System

Frequency 268

Percent 62.3

Valid Percent 75.3

88 356

20.5 82.8

24.7 100.0

74 430

17.2 100.0



14


untuk kebaikan pemerintah kedepan

Valid

Missing


Total

Frequency 286

Percent 66.5

Valid Percent 80.3

70 356

16.3 82.8

19.7 100.0

74 430

17.2 100.0


menyukai calon

Valid

Missing

Valid Percent 66.3


27.9

33.7

100.0

82.8

100.0

Frequency 236

Percent 54.9

Tidak

120

Total

356

Ya

System

Total

74

17.2

430

100.0

pemilu jurdil

Valid

Missing


Total

Frequency 260

Percent 60.5

Valid Percent 73.0

96 356

22.3 82.8

27.0 100.0

74 430

17.2 100.0


mendukung calon pilihan partai

Valid

Missing Total

Frequency 156

Percent 36.3

Valid Percent 43.8


Tidak

200

46.5

56.2

100.0

Total

356

82.8

100.0

74

17.2

430

100.0

Ya

System


15


alasan sukarela lain

Valid

Ya Tidak

Missing

Frequency 8

Percent 1.9

Valid Percent 2.2

348 356

80.9 82.8

97.8 100.0

74 430

17.2 100.0

Total System

Total


alasan sukarela utama

Valid

Frequency 52

Percent 12.1

Valid Percent 14.9


mendukung kemenangan calon

66

15.3

19.0

33.9

kebaikan pemerintah kedepan

56

13.0

16.1

50.0

menyukai cabup

86

20.0

24.7

74.7

pemilu jurdil

16

3.7

4.6

79.3

mendukung cabup pilihan lain

64

14.9

18.4

97.7 100.0

memenuhi hak politik

Missing

lain2.

8

1.9

2.3

Total

348

80.9

100.0

82

19.1

430

100.0

System

Total

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidaksukarelaan dipaksa tim sukses

Valid

Missing Total

Valid Percent 17.1


13.5

82.9

100.0

16.3

100.0

Frequency 12

Percent 2.8

Tidak

58

Total

70

Ya

System

360

83.7

430

100.0


16


diberi uang calon

Valid

Missing


Total

Frequency 64

Percent 14.9

Valid Percent 91.4

6 70

1.4 16.3

8.6 100.0

360 430

83.7 100.0


diberi materi calon

Valid

Missing

Ya

Frequency 60

Percent 14.0

Valid Percent 85.7


Tidak

10

2.3

14.3

Total

70

16.3

100.0

System

Total

360

83.7

430

100.0

bekerja

Valid

Missing


Total

Frequency 20

Percent 4.7

Valid Percent 28.6

50 70

11.6 16.3

71.4 100.0

360 430

83.7 100.0


pemilu tdk merubah keadaan

Valid

Ya Tidak Total

Missing Total

System

Frequency 18

Percent 4.2

Valid Percent 25.7


52

12.1

74.3

100.0

100.0

70

16.3

360

83.7

430

100.0


17


kebijakan pemilu tdk fair & adil

Valid

Ya Tidak

Missing

Frequency 6

Percent 1.4

Valid Percent 8.6

64 70

14.9 16.3

91.4 100.0

360 430

83.7 100.0

Total System

Total


alasan tidak sukarela lain

Valid

Tidak

Missing

System

Frequency 70

Total

Percent 16.3

360

83.7

430

100.0

Valid Percent 100.0


alasan tidak sukarela utama

Valid

dipaksa tim sukses

Missing

Frequency 8

Percent 1.9

Valid Percent 12.1


sudah diberi uang oleh calon

22

5.1

33.3

45.5

sudah diberi materi calon

20

4.7

30.3

75.8

pemilu tdk merubah keadaan

14

3.3

21.2

97.0 100.0

lain2

2

.5

3.0

Total

66

15.3

100.0

System

Total

364

84.7

430

100.0

Tingkat kesukarelaan Masyarakat dalam PILPRES 2014 Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh responden pada pilpres 2014. No

Calon Presiden dan Wakil Presiden

Prosentase (%)

1

Prbowo – Hatta

46,1


18


2

Jokowi – JK

53,9

Total

100

Kesadaran masyarakat dalam memilih presiden dan wakil presiden cukup tinggi dan menggantungkan harapan yang kuat, bahwa pergantian pucuk pimpinan Negara ini akan mampu merubah keadaan dan efeknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, hal ini berbeda dengan pileg dan pilbup. Hasil riset kami terhadap 430 responden menunjukkan, bahwa kesukarelaan masyarakat dalam pemilu sangat tinggi, mencapai 90,1% dan yang menyatakan tidak sukarela hanya 9,9%.

Kesukarelaan dalam PILPRES 2014 No

Jenis Partisipasi

Prosentase (%)

1

Ya, Sukarela

90,1

2

Tidak Sukarela

9,9

Total

100

Beberapa faktor yang kami jadikan bahan pertanyaan kepada responden, yang menjadi dasar atau alasan mereka dalam mengikuti Pilpres, yaitu untuk memenuhi hak politik, untuk mendukung kemenangan calon, untuk kebaikan pemerintahan kedepan, menyukai capres dan cawapresnya, pemilu yang dpat dilaksanakan secara jujur dan adil, serta mendukung capres yang diusung oleh partai yang dia dukung.

Adapun gambaran hasil risetnya sebagaimana tabel

berikut :


19


a. Untuk memenuhi hak politik No

Motif Kesukarelaan

Prosentase (%)

1

Ya

83,9

2

Tidak

16,1

Total

100

b. Untuk mendukung kemenangan Capres No

Motif Kesukarelaan

Prosentase (%)

1

Ya

86,5

2

Tidak

13,5

Total

100

c. Untuk Kebaikan Pemerintahan kedepan No

Motif Kesukarelaan

Prosentase (%)

1

Ya

92,7

2

Tidak

7,3

Total

100

d. Menyukai Capres - Cawapres No

Motif Kesukarelaan

Prosentase (%)

1

Ya

80,2

2

Tidak

19,8

Total

100

e. Pemilu yang jujur dan adil No

Motif Kesukarelaan


Prosentase (%)

20


1

Ya

77,1

2

Tidak

22,9

Total

100

f. Capres pilihan partai politik yang didukung No

Motif Kesukarelaan

Prosentase (%)

1

Ya

52,1

2

Tidak

47,9

Total

100

Faktor utama Sukarela dalam Pilpres No Alasan Kesukarelaan

Prosentase (%)

1


16,6

2

Untuk mendukung kemenangan Capres

13,3

3

Untuk Kebaikan Pemerintahan kedepan

20,4

4

Menyukai Capres - Cawapres

39,8

5

Pemilu yang jujur dan adil

2,2

6

Capres pilihan partai politik yang didukung

6,6

7

Lain – lain

1,1

Total

100

Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksukarelaan dalam Pemilu Dipaksa oleh Tim Sukses No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

100

2

Tidak

0

Total

100


21


Menerima Uang dari Colon/Timses No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

100

2

Tidak

0

Total

100

Dapat Bingkisan dari Calon No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

100

2

Tidak

0

Total

100

Bekerja No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

47,8

2

Tidak

52,2

Total

100

Pemilu tidak merubah keadaan No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

43,5

2

Tidak

56,5

Total

100


22


Pemilu tidak Jujur dan Adil No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

4,3

2

Tidak

95,7

Total

100

Dari beberapa tabel yang terpapar diatas terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pileg dan pilpres. Dimana dalam pilpres, masyarakat relatif masih menaruh harapan besar dan tidak terlihat unsur politik uang yang menyebabkan mereka tidak sukarela dalam mengikuti pemilu.

Arah Kebijakan dalam Meningkatkan Kesukarelaan Pemilu Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat dijadikan ukuran untuk mengambil kebijakan terhadap proses pemilu. Bagaimana sikap, pandangan, dan pendapat masyarakat sebagai pemilih. Berikut ini adalah hasil penelitian tersebut, yaitu : 1. Proses penentuan calon yang jujur dan adil No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

67,4

2

Tidak

32,6

Total

100

2. Sanksi Tegas terhadap Pelaku Money Politic No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

64,7


23


2

Tidak

35,3

Total

100

3. Sanksi Tegas terhdap Pelaku Black Compign No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

58,6

2

Tidak

41,4

Total

100

4. Prosedur Demokrasi dijalankan secara Benar No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

72,1

2

Tidak

27,9

Total

100

5. Penegakan Peraturan dalam Penyelenggaraan Pemilu No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

69,8

2

Tidak

30,2

Total

100

6. Fungsi Pengawasan diperketat (berjalan dengan Baik) No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

75,3

2

Tidak

24,7

Total

100


24


7. Libur Nasional No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

58,6

2

Tidak

41,4

Total

100

8. Peningkatan Sosialisasi Pemilu No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

76,3

2

Tidak

23,7

Total

100

9. Pendidikan Pemilu secara baik No

Jawaban Responden

Prosentase (%)

1

Ya

84,2

2

Tidak

15,8

Total

100

Selanjutnya responden peneliti minta untuk meranking sesuai dengan pilahannya dari setiap aspek yang penting untuk dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan melalui regulasi yang tepat.


25


Kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kesukarelaan dalam pemilu Jenis Aspirasi

Prosentase %

1. Proses penentuan calon presiden fair & adil

7,9

2. Adanya sanksi tegas bagi politik uang

7,4

3. Adanya sanksi tegas bagi politik hitam

3,7

4. Prosedur demokrasi yang dijalankan secara benar

12.6

5. Penegakan peraturan dalam penyelenggaraan Pemilu

12,1

6. Pengawas pemilu dapat menjalankan fungsinya dengan baik

9,3

7. Libur nasional

6,5

8. Peningkatan Sosialisasi Pemilu

23,3

9. Pendidikan Pemilu yang Baik

15,8

10. lain-lain

1,4

TOTAL

100

Sikap Masyarakat terhadap Money Politik Hal penting yang perlu diketahui dan dipahami oleh semua pihak adalah pandangan dan sikap masyarakat yang berkaitan dengan politik uang. Oleh karena itu dalam penelitian ini kami jadikan bahan pertanyaan kepada responden, agar diperoleh data yang valid mengenai sikap masyarakat tersebut agar dapat dicarikan solusinya.

Sikap terhadap Politik Uang No

Sikap yang diambil

Prosentase (%)

1

Menerima uang tersebut dan memilih yang

26,0

memberi 2

Menerima uang tersebut tetapi tetap memilih


41,4

26


berdasarkan hati nurani 3

Menerima uang tersebut dan memilih calon yang

25,6

memberi uang paling banyak 4

Menolak menerima uang tersebut

7,0

Total

100

Tabel diatas menunjukkan bahwa politik uang menjadi “sesuatu yang paling menentukan” dalam pemilu. Betapa tidak, hanya 7% responden yang menyatakan menolak menerima uang, berarti ada 97% pemilih yang mau menerima uang, dengan variasi sikapnya masing-masing. Terdapat 26% pemilih yang siap memilih kepada siapa yang memberi uang, dan 25,6% akan memilih calon yang mampu memberi uang paling banyak, dan sejumlah 41,4% pemilih yang menyatakan akan memilih sesuai dengan hati nuraninya, tetapi mau masih menerima uangnya. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa persen peluang calon yang tidak memberikan sesuatu akan terpilih kalau fenomenanya seperti gambaran survey ini. Karena nyatanya masyarakat pemilih akan memilih yang memberi uang berjumlah mayoritas, yaitu 51,6% gabungan kelompok pertama dan ketiga yang sama-sama akan memilih calon yang memberi uang. Fenomena ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi semua pihak yang peduli terhadap nasib demokrasi di Indonesia, khususnya bagi penyelenggara, pemerintah, parpol dan peserta pemilu. Selain terdapat pemberian kepada pemilih berupa uang ada bentuk lain yang seringkali digunakan dalam mendekati para pemilih, yaitu dengan memberikan bingkisan (barang), seperti kaos, tas, topi, kerudung, sembako,


27


souvenir dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat pemilih mayoritas menyukai bingkisan berupa sembako (59,6%). Lebih terperincinya seperti terlihat dlam tabel dibawah ini : Bingkisan yang diinginkan No

Jenis Bingkisan/barang

Prosentase (%)

1

Kaos

15,9

2

Jilbab/kerudung

3,4

3

Sarung

4,8

4

Tas

1,4

5

Topi

0,5

6

Sembako

59,6

7

Lainnya

14,4

Total

100

Pemilu dan politik uang nampaknya sudah menyatu seperti dua sisi mata uang. Dimana pemilu dijalankan aroma politik uang langsung merebak. Kalau godaan politik uang terus dibiarkan dan leluasa menjalankan aksinya tanpa ada tindakan hukum yang tegas tentu kan mengancam dan menurunkn kualitas pesta demokrasi yang menjunjung tinggi fairplay, kontestasi yang jujur dan adil.

Kesimpulan Dari uraian singkat diatas, berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku memilih masyarakat yang berhubungan dengan tingkat kesadaran dalam memahami pemilu dan tingkat kerelaannya untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi di Indonesia, dalam hal ini proses pemilu (Legislatif maupun Eksekutif), dapat disimpulkan dalam beberapa poin pokok yaitu : The Republic Institute Surabaya

28


1. Sikap

atau

perilaku

kesukarelaannya

masih

masyarakat dibayangi

dalam oleh

pemilu, berbagai

partisipasi

dan

aspek

yang

mengiringinya. Tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu yang kurang, anggapan bahwa proses pemilu tidak jujur dan adil. Tujuan mulia pemilu yang demokratis, untuk mengantarkan para pemimpin bangsa dinodai oleh beragam tindakan calon yang tidak terpuji, misalnya dengan merebaknya daya pikat politik uang yang terus menggoda para pemilih dari peserta pemilu beserta tim suksesnya (pemilukada, pileg, dan pilpres). 2. Sosialisasi dan pendidikan politik sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Terlihat dengan jelas dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat menginginkan adanya pendidikan pemilu yang baik, terdapat 84,2% yang menginginkan program pendidikan pemilu ini dilaksanakan secara kontinyu. Dan masyarakat juga menginginkan adanya sosialisasi pemilu yang intens, tercatat 76,3% masih menginginkan peningkatan sosialisasi pemilu. 3. Partisipasi dan kesukarelaan masyarakat dalam pemilu akan kan meningkat jika keinginan dan harapan seperti yang tertuang dalam survey ini dapat dipenuhi oleh Negara, atau para pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemilu akan berjalan dengan baik dan sukses bilamana semua pihak mampu bersinergi untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan baik pula.


29


Penyelenggara yang amanah, transparan, taat asas dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah beserta jajarannya hingga paling bawah memberikan fasilitas yang memadai dan bersikap netral, para pihak yang berkompetisi dari parpol, caleg, calon bupati, walikota, gubernur dan presiden bersaing secara sehat dalam mendekati pemilih. Tidak melanggar aturan dan mengikuti semua aturan yang diberlakukan.

Masyarakat sebagai

pemilih harus cerdas dan menyadari posisinya untuk ikut aktif dalam proses pemilu, tidak mudah pindah pilihan hanya karena hal-hal yang berkitan dengan iming-iming materi, tanpa melihat visi misi dan program serta integritas dan rekam jejak si calon.


30

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Recommend Documents