RUMUSAN PEMBAHASAN
KOMISI B BIDANG NON TEKNIS
RAPAT KERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SE WILAYAII HTII(UM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2OI3
IIOTEL BLUE ATLANTIC BANJARMASIN 3 sd 5 APRIL 2013
RUMUSAN KONflSI B HASIL DISKUSI RAPAT KERJA PENGADILAN TINGGI AGAiUA BANJARMASIN TAHT]N 2013 BIDANG NON TEKNIS Bis millah
ln ah manin a h im
Rapat Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, setelah : A. Mendengarkan : 1. Arahan Di{en Badilag Mahkamah Agung RI; 2. Arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin; 3. Ceramah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin; 4. Ceramatr Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin; 5. Materi dari ESQ Leadershif Cente Jakarta.
B. Memperhatikan : Hasil diskusi, saran dan pendapat yang berkembang dikalangan pesertra Rapat Kerja;
C. Menimbang: Perlu merumuskan hasil diskusi dalam Komisi B bidang Non Teknis atas topik-topik tersebut unhrk menjadi pedoman pelaksanaan tugas pada satuan ke{a masing-masing. MEMUTUSKAI\I
A. KEPEGAWAIAN Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun zAn di Manado, Program Prioritas Dirjen Badilag Non Teknis Tahun 2013, maka ada beberapa hal yang perlu dirumuskan PTA.Banjarmasin Bidang Kepegawaian, yaitu: Siap memberlakukan buku kerja harian aparat peradilan agama dengan menggunakan aplikasi time sheet dalam bentuk elekffonik untuk semua hakim dan pegawai, namun sementara menunggu aplikasi time sheet dan Password/ Lounching Badilag, maka seluruh hakim dan pegawai wajib mengisi Buku Ke{a Harian secara
l.
2.
manual sebagaimana yang berlaku saat ini setiap hari keda. Mengoptimalkan SIMPEG untuk keperluan kenaikan pangkat secara paperless. Hakim atau pegawai yang mau naik pangkat tidak perlu lagi mengirim berkas-
berkas fisik, sebab berkas elektronik sudah tersedia di Aplikasi Simpeg Online. Oleh karenanya tahun 2013 ini pada setiap satker (KasubbagAfuur Kepegawaian diwajibkan untuk membeli Scanner ukuran folio (untuk Upload) kedalam Aplikasi E-Dokumen. Hal ini diberlakrftan lirhuzus naik pangkat Reguler sedangkan kenaikan pangkat Pilihan dan Penyesuaian lja?ah tetap diproses melalui 2
3.
4.
5.
6.
Usulan pengiriman berkas dari PA ke PTA dan Badilag. Dan untuk Naik Pangkat priode Oktober 2013 bagi tenaga teknis sudah diwajibkan menggunakan paperless. Memanfaatkan dan mengoptimalkan pegawai yang ada dalam rangka mengatasi kekurangan pegawai dengan melaksanakan Bintek dan DDTK Penerapan Hukum Disiplin bagi semua Hakim dan PNS sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Keputusan Sekretaris Malrkamah Agung RI No : 008-AISEIVSKN20I2 tanggal 6 Januari 2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI harus dilaksanakan dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab sebagai aMi Negara dan Masyarakat. Anggaran Mutasi untuk pegawai non kknis agar diusulkan pada RKA-KL ke Biro Perencanaan MA RI. Mutasi agar memperhatikan kondisi profil pegawai yang bersangkutan.
B. KEUAI\IGANI 1. Meningkatkan kualitas bagi operator keuangan secara
berkesinambungan (regenerasi), perlu diadakan pelatihan/ bimbingan teknis seperti SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), LK (Laporan Keuangan), Aplikasi Bapenas @adan Perencanaan Nasional) PP No. 39 Tahun 2006 dan lain - lain;
2.
Mengoptimalkan pelaporan keuangan dengan tepat waktu dan akuntabel.
3. Dalam rangka penyusunan RKA- KL
hanrs menyesuaikan skala prioritas.dengan melibatkan semua unsur yang terkait seperti Hakim dan Pejabat Struktural agar tidak terjadi kesalahan perencanaan;
4. Irbih berperan aktif dalam mencari informasi yang berhubungan dengan keuangan dan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi secara maksimal yalni membuka web MA, Badilag, Drjen Anggaran, PTA Banjarmasin maupun emailnya setiap saat; 5. Tunjangan Khusus Kinerja (Renrunerasi) :
a.
Pertanggungiawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kine{a (Remunerasi) dibuat setiap bulannya dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmastn tanepal 2 setluo bulanwa. Agar setiap Satker memperhatikan dan mempelajari setiap surat baik yang dikirim melalui email baik itu surat dari Mafrmakah Agung RI Cq. Biro Keuangan BUA MARI ataupun surat dari PTA Banjarmasin yang berhubungan dengan Tunjangan Khusus Kinerja ( Remunerasi).
b. Agar setiap perhitungan
pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kine{a dibuat dan dihitung secara telitt cermal dan benar berdasarkan rekapitulasi absensi dan memperhatikan setiap ada nentbahan pesox,ai di Satker masingmasing seperti : mutasi, kenaikan pangkat, golongan, jabatan, pengangkatan 3
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan melakukan koordinasi antara Satker yang lama dengan Satker yang baru untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan remunerasinya karena selama ini satuan kerja selalu terdapat kesalahan dalam pengiriman remunerasi di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
c.
Sebelum Pertanggungiawaban dimuka Remunerasi disampaikan ke PTA Banjarmasin agar setiap Satker kembali mcnelili berhas tercebat beserta lnmniran-lampbannva (seperti surat keterangan sakit dari dalAer, SK cuti alasan penting dan SK-SK yfrxg berhubungan denganperubahm peganai tersebut) agar tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam pengiriman ke Mahkamah Agung RI Cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
d. Apabila dalam setiap periode pengiriman Satker yang belum mengirimkan pertanggungiawaban dimuka dengan benar, akurat dan tepat waktu maka seluruh satuan kerja yang berada di wilayah tinekat banding satuan ke{a yang bersangkutan, ddak dao4 dlcairkan dan frhirimfun Tunjangan Khusus Kinerjanya.
e.
Dan diingatkan kembali kepada seluruh Satker agar Lmoran Realhosi Keuansan perbulan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sub bagian keuangan tqal waktu karena dapat mengakibatkan terhambafirya pencairan uang Tunjangan Khusus Kinerja yang dimintakan.
f.
Kelalaian dalam pelaporan keuangan tersebut akan dikaitkan dengan Surat Keputusan Ketua N{ahkamah Agung RI No. 059/tr(MA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kine{a Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamag Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Melengkapi laporan PNBP dengan merekap seluruh sumber pendapatan Negara antara lain : sewa rumah dinas, persekot gaji, denda keterlambatan proyek, TGR (tuntutan Ganti Rugi) dll. 7. Operator cadangan danyang sudah mengikuti Diklat PPAKP tidak dimutasikan. 8. Mengalokasikan anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor secara efektif effisien dengan menerapkan sistem arisan. Untuk tahun 2014 skala prioritas pengadaan tanah untuk PA Banjarmasin dengan ketentuan apabila PTA Banjarmasin tidak jadi pindah ke Banjarbaru, maka prioritas pembangunan gedung kantor adalah PA. Rantau. 9. Untuk penyerapan anggaran yang bersumber dari DIPA 04 (Prodeo dan Sidang Keliling), dalam penggunaan dana perkara Prodeo agar elastis dan apabila sampai dengan bulan Juli banyak yang tidak terserap agar secepatnya direvisi ke Akun
SidangKeliling.
10. Penentuan jumlah anggaran belanja modal yang berupa pengadaan barang agar dibagi secara proporsional dengan memperhatikan skala prioritas (tidak dibagi rata) kepada setrap satker.
C. UMUM
l.
Perlunya keseragaman proses alur surat masuk dan keluar di PTA dan Pengadilan Agama wilayah PTA Banjarmasin dengan merujuk kepada ketentuan Administasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan sesuai yangtermuat dalam Buku I Edisi 2007 Mahkamah Agung RI.
2.
Melakukan permohonan hibatr bagi tanah yang masih hak milik Pemerintah Daerah sesuai Surat Kepala BUA Matrkamah Agung RI Nomor ;346|BUNPL.0I|KI/2012 tanggal 20 Desember 2012 Perihak Hibah, selanjutnya melakukan sertifikasi atas tanah tersebut.
3. Melakukan perubahan
pemegang hak sertifikat tanah yang ada pada Pengadilan
Agama di bawah lingkungan PTA Banjarmasin atas nama: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI.
4.
Penetapan Status BMN harus segera dilaksanakan dan memperbatrarui Daftar Barang Ruangan (DBR) setiap adanya perubahan barang dalam ruangan tersebut.
5.
Perlunya perhatian para Pimpinan SatkerAktua PA dan para pejabat yang terkait dalam kegiatan belanja modal pembangunan gedung kantor untuk lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
6.
Perlunya dilakukan kaderisasi Operator Simak BMN. Bila ada panggilan pelatihan, agr dikirim peserta yang berkompeten sebagai operator, memiliki keahlian komputerisasi dan usia yang produktif. Operator Simak BMN agar jangan digonta-ganti supaya tetap mengetahui histori dari BMN. Bila terjadi juga pergantian operator, agar dilakukan serah terima pekerjaan antaraoperator yang baru dengan operator lama.
.
.
.
7.
Dalam pengelolaan BMN agar dilakukan tertib administrasinya seperti
:
pencatatan, pembiayaarq penghapusan, dan pelaporan aset tersebut terutama aset berupa luasan gedung tanah, merelg tipe dll.
BMN harusnya didahului dengan tertib adminisfrasi pengadaannya sehingga memudahkan pengelola BMN melahrkan administrasinya di simak-
8. Pengadaan
BMN. Jangan lagi barang datang dan dibagi duluan tapi administrasi belum beres, sehingga tidak bisa dikelola dalam administrasi simak-BMN.
BMN harus tanggap menghadapi perubahan data atau update mengenai aplikasi, keberadaan, kondisi, dan lokasi BMN yang dikuasai agar tidak
9. Operator
5
menghambat proses rekonsiliasi (eksternal maupun internal). Selalu Melaksanakan opname fisik BMN secara keselwuhan sertra melakukan penghapusan BMN secara rutin agar tidak ada perbedaan antara data dan fisik BMN terutama terhadap barang yang rusak berat atau hilang.
l0.Harus ada Bukti kepemilikan BMN berupa tanah dan bangunan (IMB, sertifikat tanah dll.) agar tidak menghambat proses penetapan status pengguna BMN: I l.Komitmen pimpinan untuk senantiasa mendorongpara operator simak-BMN untuk tertib administrasi.
D. I,AIN-LAIN 1.
Pakaian kerja menggunakan Seragam/ Pakaian Dinas Harian sejak hari Senin sampai dengan Kamis, sedangkan hari Jumat pag pakaian olah raga dilanjutkan setelah shalat jumat pakaian BatiV Sasirangan.
2.
Melaksanakan himbauan Sekretaris MA.RI dan Ka BAWAS, KaBUA serta Pejabat Eselon MA.RI pada tanggal 15 Maret 2013 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin tentang:
I
a. Larangan penggunaan kendaraan dinas roda 4 maupun roda 2
unfuk
kepentingan pribadi atau keluarga.
b.
Larangan melakukan perjalanan dinas yang dikemas untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
c.
Sosialisasi laporan pengaduan ke BAWAS MARI lewas SMS dengan Nomor 08s282490900
d. Melakukan Kontrak Kinerja antara Ketua Pengadilan Agama dengan Panitera/Sekretaris yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran
2013 sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkarnah Agung
RI Nomor
:
035/SEK/PER/VV201 2 Tentang Sasaran Kinerja krdividu (SKI).
e. Untuk
pekerjaan lelang proyek Belanja Modal agar menggunakan Layanan Pengadaan Sistem Elekfonik (LPSE) Mahkamah Agung RI.
f.
Akan diberikan reward terhadap pejabat p€nanggung jawab laporan yang disiplin, taat" tspat waktu dan akurat. Sebalilcrya akan diberikan punishment terhadap pejabat penanggung jawab laporan yang tidak disiplin, lalai, lambat dan sering salah dalam pembuatan laporan. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju opini WTP.
6
Banjarmasia
4 April
Tim Perumus Ketua
Sekretaris
I
Drs. H. Damsir, SH, MH
Rujiansyalq S.Ag, SH
Anggota Drs.H.Iskandar, SH.
1.
2.
Drs.H.Amir Husin, SH
3.
Drs.Chairun Arifirq MHI
4.
H. Saituddin, SFI MH.
5.
Drs. Hasani, SH.
-
2013
