KOMIS! INFORMAS! PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 253/VII/KIP-PS-M-A/2011
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1]
Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik
Nomor: 243/1V/KIP-PS-M-A/2011 yang diajukan oleh:
Nama
: LSM Galaksi Banten
Alamat
: Komp. Citra Gading Blok G 6 N
Dalam persidangan ajudikasi diwakili olel
Serang
O
1. Aliyudin, jabatan Sekretaris Umum 2. Syafrudin, jabatan Advokasi dan Hukum 3. Zulkifli, jabatan Advokasi dan Hukum 4. Syamsul M, jabatan Direktur Galaksi Kota Cilegon dengan alamat kantor Komp. Citra Gading Blok G 6 No. 14 Cipocok Jaya-Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Ajudikasi nomor 12-M-GALAKSI-II-2012, tertanggal
9
Februari 2012. selanjutnya disebi sebagai Pemohon. 3 Terhadap
Nama
: Kantor wilayah Dirjen Pajak Provinsi Banten
Alamat
: J1 Jenderal Sudirman No.34 Serang 42112
Dalam persidangan ajudikasi diwakili oleh: Surat Tugas Nomor : ST-143/WPJ.08/2012, tertanggal 9 Februari 2012: Nama/ NIP : Simon Calvin Tobing / 196004241985031001 Pangkat/ golongan : Pembina Tk.I/ (IV/b) Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Nama/ NIP Pangkat/ golongan Jabatan
Heiy Kumiawan/ 197102241998031001 Penata Tk.I/ (IH/d) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan
Nama/ NIP Pangkat/ golongan Jabatan
Muh. Miladi Anggoro Susila / 198412182009611009 Penata Muda / (Ill/a) Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan
Nama/NIP Pangkat/ golongan Jabatan Nama/ NIP Pangkat/ golongan Jabatan
Chandra Ari Nofat / 198411292010121004 Penata Muda / (Ill/a) Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum Boby Ariwibowo, S.H, MM./ 19750718 Penata Tk.I/ (Ill/d) Kasi Bantuan Hukum I Direktorat Peraturan Perpajak;
Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-182/PJ.034/2011 tertanggal Laret. Nama/ NIP Eduard Denni Nadeak, S.H, M.H/ 197302051998031009 Pangkat/ golongan Penata Tk.I/ (Ill/d) Jabatan Kasi Bantuan Hukum III Direktorat Peraturan Perpajakan II Nama/NIP
: Hendra Kumiawan Satriyo W., S.H./198310042009011005 Pangkat/ golongan : Penata Muda/(III/a) Jabatan : Staf Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II dengan alamat kantor J1 Jenderal Sudirman No.34 Serang 42112, Selanjutnya Disebutit Sebagai Term ohon
[1.2]
/ / > Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon: Telah membaca kesimpulan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Juli 2011, hal tersebut berdasarkan surat limpahan permohoan sengketa informasi
dari Komisi Informasi Banten, Nomor: 034/Sekre/KI-Banten/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, perihal: Pelimpahan Sengketa Informasi dan kesediaan untuk dilibatkan. Karena berdasarkan hasil Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi Provinsi Banten yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten No 001/kep.KIP/2011, No 002/kep.KIP/2011, maka berkas permohonan Sengketa Informasi dari LSM GALAKSI dilimpahkan ke Komisi Informasi Pusat.Adapun permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Banten pada tanggal 28 April 2011.
Kronologi
..............
[2.2] Pada tanggal 31 Januari 2011 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 015/ex-LSM GALAKSI /01/2011, tertanggal 31 Januari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP Banten, Perihal: Mohon informasi secara Tertulis.
Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah kegiatan anggaran belanja kantor wilayah DJP Banten yang tercantum di departemen keuangan RI pada alokasi sumber dana APBN tahun 2010 belanja barang Rp. 5.776.482.000,00 1. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan KEPRES 80 TAHUN 2003 dan perubahannya? 2. Pada belanja barang dan belanja modal, belanja apa saja ? {mohon dilampirkan foto pekerjaannya dan berita acara penerimaan barang) 3. Nama perusahaan apa? Dalam pengadaan barang dan jasa. 4. Sebut nama kegiatan dan lokasi pekerjaan dimana saja? 5. Berapa persen nilai rupiah yang terserap dari januari 2010 sampai desember 2010 [2.3] Pada tanggal 15 Maret 2011 Pemohon menyampaikan keberatan kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten secara tertulis melalui surat surat nomor 036/M-LSM GALAKSI-III/20I1 tertanggal 15 Maret 2011. Alasan pengajuan keberatan adalah pemohoan keberatan atas jawaban/tanggapan dari Termohon sebagaimana termuat dalam surat Nomor S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011, Perihal: Konfirmasi permohonan informasi secara tertulis,
Surat nomor S-41/WPJ.08/2011 tanggal 25 Februari 2011, Perihal:
Konfirmasi permohonan informasi secara tertulis dan Surat nomor S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011, Perihal: Jawaban atas permohonan Informasi tertulis [2.4] Sehubungan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta atas permohonan informasi a quo oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Banten pada tanggal 28 April 2011. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Juli 2011, hal tersebut berdasarkan surat limpahan permohonan sengketa informasi dari Komisi Informasi Banten, Nomor:
034/Sekre/KI-Banten/VII/2011, tangga! 4 Juli 2011, perihal: Pelimpahan Sengketa Informasi dan kesediaan untuk dilibatkan. Karena berdasarkan hasil Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi Provinsi Banten yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten No 001/kep.KIP/2011, No 002/kep.KIP/2011, maka berkas permohonan Sengketa Informasi dari LSM GALAKSI dilimpahkan ke Komisi Informasi Pusat.
[2.5] Pada tanggal 18 November 2011 diadakan mediasi oleh Komisi Informasi Pusat, dan mediasi dinyatakan gagal karena Termohon berpendapat, bahwa informasi a-quo adalah informasi yang dikecualikan sehingga dilanjutkan ke proses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2.6] Pada tanggal 9 Februari 2012 dilakukan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi, dalam sidang ajudikasi a quo yang di hadiri oleh Pemohon dan Termoho
Tujuan/Alasan Penggunaan Informasi Publik
/
<- v
[2.7] Akuntabilitas adalah mempertangung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 1
&
[2.8] Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyrakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang di percayakan kepadanya dan peraturan perundang-undangan.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta atas permohonan informasi a quo oleh Termohon.
Petitum [2.10] Mohon kepada Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi tanggal 9 Februari 2012 dan Tanggal 7 Maret 2012, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa besaran atau jumlah permohoan informasi terkait dengan besaran anggaran belanja kantor wilayah DJP banten yang tercantum di Departemen Keuangan RI pada alokasi dana APBN tahun 2010 sebesar lima milyar lebih bukan lima juta sebagaimana tertulis di dokumen permohonan informasi, karena terjadi kesalahan dalam pengetikan.
/
O
,
2. Bahwa permohonan informasi yang mohon adalah informasi berdasarkan surat surat nomor 015/ex-LSM GALAKSI /01/2011, tertanggal 31 Januari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten.
A
' .
3. Bahwa Pengajuan Keberatan Informasi kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten secara tertulis melalui surat surat nomor 036/M-LSM GALAKSI-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011. Alasan pengajuan keberatan adalah pemohon keberatan atas jawaban dari Termohon sebagaiman termuat dalam
surat Nomor S-
284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan surat nomor S-405/WPJ.08/201 tanggal 10 Maret 2011.
/ W
4. Bahwa Atas surat keberatan tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan 5. Bahwa benar pemohon telah menerima jawaban dari Termohon terkait dengan 5 item pertanyaan tetapi hanya point satu yag sudah tejawab yaitu terkait dengan Apakah dalam pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan KEPRES 80 TAHUN 2003 dan perubahannya. Hal tersebut bedasarkan surat tanggapan atas permohonan informasi, adapun keberatan tidak memperoleh tanggapan. 6. Bahwa surat keberatan atas informasi telah di sampaikan kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten melalui surat tertanggal 15 Maret 2011, adapun surat tersebut di terima oleh sdr Susi dari Kantor Kanwil DJP Banten pada tanggal 15 Maret 2011. Termasuk pada saat permohan informsi juga di terima oleh sdr Susi. Surat-Surat Pemohon [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-1
Fotokopi Akta pendirian LSM GALAKSI oleh Notaris H.M Islamsyah Arifin SH, Notaris Kota Serang, nomor 28 tanggal 30 Juli tahun 2010
Bukti P-2
Fotokopi surat nomor 015/ex-LSM GALAKSI /01/2011, tertanggal 31
Januari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten, Perihal: Mohon informasi secara Tertulis, atas permohonan informasi tersebut Termohon memberikan tanggapan namun permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Bukti P-3
Fotokopi surat Pengajuan Keberatan Informasi kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten secara tertulis melalui surat surat nomor 036/M-LSM GALAKSI-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011. Alasan pengajuan keberatan adalah Pemohon keberatan atas jawaban dari Termohon sebagaiman termuat dalam surat Nomor S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan surat nomor S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011. Atas surat keberatan tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi a~quo
Bukti P-4
HFotokopi surat Kantor Wilayah DJP Banten Nomor S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011, Perihal: Konfirmasi permohonan informasi secara tertulis
Bukti P-5
fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Nomor S41/WPJ.08/2011 tanggal 25' Februari 2011, Perihal: Konfirmasi permohonan informasi secara tertulis
Bukti P-6
fotokopi Kantor Wilayah DJP Banten Surat nomor S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011, Perihal: Jawaban atas permohonan Informasi tertulis
Bukti P-7
Fotokopi tanda terima surat permohonan informasi kepada Termohon dan keberatan kepada Termohon.
[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi tanggal 9 Februari 2012 dan Tanggal 7 Maret 2012 Termohon hadir dan memberikan keterangan sebagai beikut: 1. Bahwa Termohon telah memberikan tanggapan atas permohoan informasi melalui surat balasan yaitu surat Nomor S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan surat nomor S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011 2. Bahwa Termohon menerima surat keberatan dari pemohon pada tanggal 21 April 2011 sehingga permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Juli 2011 sudah melewati tenggang waktu 44 hari. 3. Bahwa alasan Pemohon atas permohonan informasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri keuangan nomor 73/PMK.01/2009 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan karena Dirjen Pajak merupakan intansi vertikal. 4. Bahwa obyek sengketa informasi dapat di jawab oleh termohon tetapi karena legal standing pemohon sehingga informasi tersebut tidak dibisa diberikan. 5. Bahwa objek permohonan informasi terkait dengan belanja barang dan belanja modal serta penyerapan anggaran tahun anggaran 2010 merupakan bagian tidak terpisahkan darai laporan keuangan karena berdasarkan UU No 15 th 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan peemrintah daerah adalah BPK.dalam pasal 19 ayat (1) diatur bahwa laporan hasil pemeriksan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. 6. Bahwa berdasar UU No 14 tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) huruf e diatur bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentas ikan. 7. Bahwa sehubungan dengan informasi nama perusahaan, serta lokasi dan kegiatan perusahaan terkait dalam kerahasiaan jabatan, 8. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU no 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan
9. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 Jo UU No 28 tahun 2007 jo UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan , informasi yang di minta tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan. 10. Bahwa saat ini laporan keuangan tahun 2010 masih dalam prosesa audit BPK karena saat ini masih terdapat pertemuan dengan BPK terkait temuan dalam audit laporan tahun 2010. 11. Bahwa dalam surat edaran kementrian keuangan dokumen yang terkait pengadaan barjas dan pengelolaan keuangan juga tertutup. Jadi sebagai instansi vertikal berpegang pada Surat Edaran tersebut. 12. Bahwa termohon belum melakukan uji konsekuensi atas informasi nasi yang idikecual
,
Surat-Surat Termohon
[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai beriku Bukti T-l
y
Salinan Surat LSM Galaksi Nomor 015/ex-LSM GALAKSI/01/2011 tanggal 31 Januari 2011 ....
Bukti T-2
/ . V
/
Salinan Surat Kanwil DJP Banten No. S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011
Bukti T-3
jr y v y jr Salinan surat LSM Galaksi Nomor 017/ex-LSM GALAKSI/01/2011 tanggal 16 Februari 2011 ^
Bukti T-4
Salinan surat Kanwil DJP Banten No. S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011
Bukti T-5
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/20 Pasal 1 huruf c
Bukti T-6.a
Tanda terima Surat keberatan LSM Galaksi No:36/M-LSM GALAKSI-III2011 tanggal 15 Maret 2011
Bukti T-6.b
Surat LSM Galaksi No; 036/M-LSM GALAKSMII-2Q11 tanggal 15 Maret 2011
Bukti T-7
Peraturan komisi informasi Nomor: 2 tahun 2010 tentang prosedur sengketa informasi publik a. Pasal 3 ayat 2 huruf b b. Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 huruf c c. Pasal 11 huruf b
Bukti T- 8
Salinan Surat dari Komisi Informasi Pusat Nomor: 285/XI/KIP-RLS/2011 tertanggal 11 November 2011 perihal Pemberitahuan Perbaikan Tempat Mediasi
Bukti T- 9
Salinan Berita Acara Mediasi Komisi Informasi Pusat tertanggal 18 November 2011 perihal Pernyataan Mediasi Gagal
Bukti T - 10 Salinan Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2011 perihal pernyataan bahwa Dokumen DIPA 2009 dan 2010 dan Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa (2009 dan 2010) di Kanwil DJP Banten adalah informasi yang dikecualikan. Bukti T -11
Salinan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Bukti T - 12
Salinan Peraturan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Perihal Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang -Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya
Bukti T - 13
Salinan Surat dari Komisi Informasi Pusat Nomor 040/1/K1P-RLS/2012 tertanggal 1 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Ajudikasi
Bukti T - 14
Salinan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1485/SJ/2011 tanggal 15 Agustus 2011 3. KESIMPULAN PARA PI IAK
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon
Kesimpulan Termohon
cO 'P
Kesimpulan Pemohon
P
[3.2] Menimbang bahwa Termoho
t menyampaikan kesimpulan.
'
aenyampaikan kesimpulan sebagai berikut
1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh permintaan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dapat diberikan oleh Termohon. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo menurut Pemohon adalah : Surat LSM GALAKSI Nomor : 015/exLSM GALAKSI/01/2011 tanggal 31 Januari 2011 (Bukti T-l) Mohon informasi secara tertulis : Kegiatan Anggaran Belanja Kantor Wilayah DJP Banten yang tercantum di Departemen Keuangan RI pada alokasi dana APBN Tahun 2010 Belanja Barang Rp. 5.776.482,00 1. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa mengikuti KEPRES 80 Tahun 2003 dan perubahannya? 2. Pada belanja barang dan belanja modal, belanja apa saja? (mohon dilampirkan foto pekerjaannya dan acara penerimaan barang) 3. Nama perusahaan apa? Dalam pengadaan barang dan jasa 4. Sebut nama kegiatan dan lokasi pekerjaan di mana saja?
5. Berpaa persen dan nilai rupiah yang terserap dari Januari 2010 sampai Desember 2010? b. Surat LSM GALAKSI Nomor 017/exLSM GALAKSI/11/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti T-3) Mohon informasi secara tertulis:
Kegiatan Anggaran Belanja Kantor Wilayah DJP Banten yang tercantum di Departemen Keuangan RI pada alokasi dana APBN Tahun 2009 Belanja Barang Rp. 4.848.767.000,00 1. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa mengikuti KEPRES 80 Tahun 2003 dan perubahannya?
1. Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten menerima Surat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Nomor , 285/XI/KIP-RLS/2011, tanggal 11 November 2011 disertai lampiran ringkasan, yang mana dalam nomor romawi V (lima) menyatakan sebagai berikut: (Bukti T-8)
.. . ........
V. Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 13 Juli 2011 / y / 2. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik, mengatur bahwa ■ (Bukti T-7 Huruf b) Pasal 21 (1) Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menganggap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), permohonan ditolak dengan mengeluarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam h a l: a. Pemohon tidak bisa membuktikan telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID; b. Batas waktu bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon belum berakhir;
c. Jangka waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 telah terlewati.
3 . Bahwa Komisi Informasi Pusat ketika menerima permohonan sudah seharusnya menetapkan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang selanjutnya memeriksa legal standing (kedudukan hukum) antara lain mengenai jangka waktu permohonan sengketa informasi publik. 4. Bahwa dalam mediasi telah terungkap Pemohon mengajukan permohonan sengketa Informasi Publik pada tanggal 13 Juli 2011 (Bukti T-8) sedangkan Surat Keberatan disampaikan pada tanggal 15 Maret 2011 dan diterima oleh Pmeohon 21 April 2011 (Bukti T-6.a) 5. Berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Informasi N om or: 2i ianu Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur bahwa : (Bukti T-7 huruf c) Pasal 11 : Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak : a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima ^ Pemohon; atau b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID. 6. Bahwa tenggang waktu permohonan sengketa apabila dihitung berdasarkan, pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, permohonan sengketa melewati jangka waktu yang ditentukan Peraturan Komisi Informasi, dengan perhitungan jangka waktu sebagai berikut: •
Surat keberatan diterima Termohon = 21 April 2011
• Pasal 11 huruf b Jangka waktu tanggapan 30 hari kerja = 7 Juni 2011 Batas waktu pengajuan sengketa 14 hari kerja = 27 Juni 2011 7. Bahwa apabila dasar permohonan sengketa dihitung berdasarkan tanggal surat keberatan yaitu tanggal 15 Maret 2011, maka Pemohon paling lambat mengajukan permohonan sengketa informasi publik pada tanggal 18 Mei 2011. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik terhadap Termohon pada tanggal 13 Juli 2011, honan sengketa yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 44 ;rja pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Posedur Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan hal-hal tersebut, sangatlah jelas dan terbukti bahwa permohonan sengketa informasi publik a quo telah lewat waktu (daluwarsa), karena Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa informasi publik lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak berkhimya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh Atasan PPID atau Pemohon dalam menyampaikan Permohonan Sengketa Informasi Publik telah melewati jangka waktu yang ditentukan karena permohonan disampaikan 55 (hma puluh lima) ahri kerja sejak surat keberatan diterima oleh Termohon. Oleh karena itu sangatlah patut apabila Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar sengketa informasi publik dinyatakan tidak dapat diterima (Met Ontvankelijk Verklaard)
2. DALAM POKOK SENGKETA 1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan sebagaimana tersebut di atas dianggap termasuk pula dalam pokok sengketa ini, dan selanjutnya Termohon menolak dengan tegas seluruh permintaan informasi Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dapat diberikan oleh Termohon. 2. Bahwa kantor wilayah DJP Banten telah menerima surat LSM GALAKSI Nomor : 015/ex-LSM GALAKSI/O1/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal : Mohon informasi secara tertulis dengan alasan sebagai berikut: (Bukti T-l)
/KX
Alasan mohon informasi:
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya daya ___ serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatanya pada peraturan perundangundangan. 8
Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten telah menerima surat ke-2 LSM GALAKSI Nomor : 017/ex-LSM GALAKSI/II/2011P tanggal 16 Februari 2011 Perihal : Mohon informasi secara tertulis dengan alasan sebagai berikut: (Bukti T-3) Alasan mohon informasi:
Zo>
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi adalah memebrikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundnagundangan. 9. Berdasarkan Pasal 1 ayat (I) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.01/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, mengatur bahwa: (Bukti T-5) Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008, sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Departemen Keuangan terdiri d ari: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Anggaran; c. Direktorat Jenderal Pajak; d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; e ......................
f. ................... g. dst, Bahwa berdasarkan peraturan di atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten merupakan instansi vertikal pemerintah pusat sehingga alasan mohon informasi dalam surat LSM GALAKSI Nomor 015/ex-LSM GALAKSI/01/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan surat ke-2 LSM GALAKSI Nomor 017/ex-LSM GALAKSI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 10. Bahwa kantor wilayah DJP Banten telah menerima surat LSM GALAKSI Nomor 015/ex-LSM GALAKSI/01/2011 tanggal 31 Januari 2011. Perihal : mohon informasi secara tertulis sebagai berikut: (Bukti T-l) Kegiatan Anggaran Belanja Kantor Wilayah DJP Banten yang tercantum di Departemen Keuangan RI pada alokasi dana APBN tahun 2010 Belanja Barang Rp. 5.776.482,00 1. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa mengikuti KEPRES 80 Tahun 2003 dan perubahannya? 2 . Pada belanja barang dan belanja modal, belanja apa saja? (mohon dilampirkan foto pekerjaannya dan acara penerimaan barang) 3. Nama perusahaan apa? Dalam pengadaan barang dan jasa 4.
Sebut nama kegiatan dan lokasi pekerjaan di mana saja?
5.
Berapa persen dan nilai rupiah yang terserap dari Januari 2010 sampai Desember 2010?
11. Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten telah menanggapi surat LSM GALAKSI Nomor : 015/ex-LSM GALAKSI/01/2011 tanggal 31 Januari 2011 melalui surat kepala kantor wilayah DJP Banten Nomor : S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti T-2) Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 015/ex-LSM GALAKSI/01/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal : Mohon informasi secara tertulis, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, Kanwil DJP Banten mengikuti peraturan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bahwa pertanyaan Saudaa berkaitan dengan belanja barang dan belanja modal serta penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2010 merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam pasal 19 ayat (1) diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psal 6 ayat (3) huruf e diatur bahwa informasi publik, yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi publik yang diminta belur dikuasai atau didokumentasikan. 3. Sehubungan dengan pertanyaan Saudara perihal nama perusahae kegiatan perusahaan terkait dalam kerahasiaan jabatan. Dasar hukum:
lokasi dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa : “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan aturan di atas, informasi yang Saudara minta tidak dapat kami berikan karena Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2010 belum diaudit oleh BPK dan belum disampaikan kepada lembaga perwakilan sehingga tidak dapat dipublikasikan kepada pihak lain serta permintaan penjelasan atas perusahaan tidak dapat kami berikan karena telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. 12. Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten telah menerima surat LSM GALAKSI Ke-2 nomor 017/ex-LSM GALAKSI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal : Mohon informasi secara tertulis sebagai berikut: (Bukti T-3) Kegiatan Anggaran Belanja Kantor Wilayah DJP Banten yang tercantum di Departemen Keuangan RI pada alokasi dana APBN tahun 2010 Belanja Barang Rp. 4. 848.767.000,00 L Apakah dalam pengadaan barang dan jasa mengikuti KEPRES 80 Tahun 2003 dan perubahannya? 2. Pada belanja barang dan belanja modal, belanja apa saja? (mohon dilampirkan foto pekerjaannya dan acara penerimaan barang) 3. Nama perusahaan apa? Dalam pengadaan barang dan jasa 4. Sebut nama kegiatan dan lokasi pekerjaan di mana saja? 5. Berapa persen dan nilai rupiah yang terserap dari Januari 2009 sampai Desember 2009?
13. Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten telah menanggapi surat ke-2 LSM GALAKSI Nomor 017/ex-LSM GALAKSI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 melalui Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Banten Nomor : S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti T-4) Sehubungan dengan surat saudara Nomor 017/ex-LSM GALAKSI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal : Mohon informasi secara tertulis, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pertanyaan Saudara berkaitan dengan belanja barang dan belanja modal serta penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2009 mrupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tahun anggaran 2009 sudah diaudit dan dipublikasikan di media massa dan merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan Departemen Keuangan RI. Sehingga untuk meminta keterangan lebih rinci mengenai bagian dari laporan keuangan tersebut, Saudara dapat bersurat ke Kantor Pusat Kementerian Keuangan RI. 14. Bahwa selanjutnya Kantor Wilayah DJP Banten telah menerima surat LSM GALAKSI Ke-3 Nomor 036/M-LSM GALAKSMII-2011, tanggal 15 Maret 2011 Perihal Keberatan, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti T-6.B) Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : S-284/WPJ.08/2011 tc 10 Februari 2011 dan Surat Nomor : S-405/WPJ. 08/2011 tanggal 10 Maret 2011, ?rihal Jawaban atas permohonan informasi tertulis, maka dengan ini kami keberatan atas jawaban yang Bapak buat. Dalam Surat Keberatan Pemohon lebih menjelaskan pemberitahuan sehingga Kanwil DJP Banten tidak menanggapi surat Keberatan tersebut. 15. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 huruh b Peraturan Komisi Informasi nomor : 2 tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur bahwa: (Bukti T-7 Huruf a) Pasal 3 Ayat (2) Penyelesaian Seng, apabila :
formasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh
tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 'eratan diterima oleh atasan PPID. Bahwa Termohon tidak menanggapi atas keberatan dalam jangka waktu 30 hari kerja sehingga sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik, penyelesaian sengketa informasi publik ditempuh melalui Komisi Informasi Pusat. 16. Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten menerima Surat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Nomor : 285/XI/KIP-RLS/2011, tanggal 11 November 2011, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti T-8)
Komisi Informasi Pusat memberitahukan kepada Saudara/i agar menghadiri pertemuan Mediasi terkait Sengketa Informasi Publik dengan nomor sengketa 253/VII/KIP-PS/2011, y a itu : ’ LSM Galaksi sebagai Pemohon; Terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten sebagai Termohon; Yang diselengggarakan pada: ' Hari/Tanggal Tempat
Pukul Agenda Dst....
: Jum 'at/18 November 2011 : Hotel Ratu Bidakara Jl. KH.Abdul Hadi No.66 Serang - Banten : 10.00 WIB - selesai : Mediasi
17. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik, mengatur (Bukti T-7 Huruf b) (1) Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menganggap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum {legal standing), permohonan ditolak dengan mengeluarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Pemohon tidak bisa membuktikan telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID; b. Batas waktu bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon belum berakhir; c. Jangka waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terlewati.
18. Bahwa Komisi Informasi Pusat ketika menerima permohonan sudah seharusnya menetapkan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang selanjutnya memeriksa legal standing (kedudukan hukum) antara lain mengenai jangka waktu permohonan Sengketa Informasi Publik. 19. Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten menghadiri agenda mediasi sebahaimana dalam Surat Komisi Informasi Pusat republik Indonesia, Nomor : 285/XI/KIP-RLS/2011, tanggal 11 November 2011, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut: ’ Pernyataan Mediasi G agal: (Bukti T-9)
,
PERNYATAAN MEDIASI GAGAL
Pada hari ju m ’at , tanggal 18 November 2011, bertempat di Hotel Ratu Bidakara, jalan Abdul Hadi No.66 Serang- Banten, saya Usman Abdhali Watik Mediator Komisi Informasi Pusat dengan ini menyatakan sebagai berikut: No Sengketa : 253/VII/KIP-PS-M/2011 Antara
; LSM Galaksi (Gerakan Rakyat Lawan Korupsi) banten Terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten
Telah gagal diselesaikan melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2011 di Hotel Ratu Bidakara, jalan Abdul Hadi No.66 Serang - Banten, berpendapat bahwa informasi a-quo adalah informasi yang dikecualikan, informasi ini dilanjutkan ke tahapan ajudikasi. Dst....
Surat Pernyataan : (Bukti T-10) SURAT PERKY Yang bertandatangan di bawah in i: Nama : Simon Calvin Tobing Nama : kantor Wilayah Direktorat Jend, 'vinsi banten DJP Banten Jabatan : Kepala Bidang P2 Humas Alamat: Jalan Jenderal Sudirman, No. 34 Serang - Banten
Dengan ini menyatakan bahwa, informasi (Dokumen) DIPA 2009 dan 2010 dan Dokumen Barang dan Jasa (2009 dan 2010) di Kanwil DJP Banten adalah informasi yang dikecualikan, dengan alasan sebagai berikut: 1. Pasal 6 ayat 1;2; dan 3 huruf b dan e Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Bahwa dalam surat pernyataan mediasi Termohon tidak bermaksud menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah “(Dokumen) DIPA 2009 dan 2010” akan tetapi informasi yang diminta melalui surat LSM Galaksi Nomor : 015/ex-LSM GALAKSI/01/2011 tanggal 31 Januari 201 dan Surat ke-2 LSM Galaksi Nomor : 017/ex-LSM GALAKSI/II/2012 tanggal 16 Februari 2011 Bahwa dalam surat pernyataan mediasi Termohon tidak bermaksud menyatakan “ merupakan informasi yang bersifat di kecualikan” akan tetapi “Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon tidak dapat diberikan”, hal ini sesuai dengan pasal yang dicantumkan dalam surat pernyataan yaitu:
Pasal 6 ayat 1;2; dan 3 huruf b dan e Undang-Undang No, 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 19 ayat I dan 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 20. Bahwa dalam mediasi telah terungkap Pemohon mengajukan permohonan sengketa Informasi Publik pada tanggal 13 Juli 2011 (Bukti T-8) sedangkan Surat Keberatan disampaikan pada tanggal 15 Maret 2011 dan diterima oleh Pemohon 21 April 2011 (Bukti T-6.a) 21. Berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Komisi informasi Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik, mengatur bahwa : (Bukti T-7 huruf c) Pasal 11 / O Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak: ' j . ' O ', a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID 22. Bahwa tenggang waktu permohonan sengketa apabila dihitung berdasarkan, pasal 11 huruf b Peraturan Komisi informasi Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi permohonan sengketa nicicvvau melewati jangita , Publik, — "frka waKtu iwaktu yang < ditentukan Peraturan Komisi Informasi, dengan perhitungan jangka waktu sebagai berikut: • •
Surat Keberatan diterima Termohor Pasal pasal 11 huruf b Jangka waktu tanggapan 30 hari kerja Batas waktu pengajuan sengketa 14 hari ieija
=21 April 2011 = 7 Juni 2011 =27 Juni 2011
23. Bahwa apabila dasar permohonan sengketa dihitung berdasarkan tanggal Surat keberatan yaitu tanggal 15 Maret 2011, maka Pemohon paling lambat mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik pada tanggal 18 mei 2011. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik terhadap Termohon pada tanggal 13 Juli 2011, maka permohonan sengketa yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 44 hari kerja pasal 1] huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan hal-hal tersebut, sangatlah jelas dan terbukti bahwa permohonan sengketa informasi publik a quo telah lewat waktu (daluwarsa), karena Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa informasi publik lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID atau Pemohon dalam menyampaikan Permohonan Sengketa informasi Publik telah melewati jangka waktu yang ditentukan karena permohonan disampaikan 55 (Lima Puluh Lima) hari kerja sejak Surat Keberatan diterima oleh Termohon. Oleh karena itu sangatlah patut apabila Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar Sengketa Informasi Publik dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankeliik Verklaard).
24. Berdasarkan pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa; (Bukti T -ll) Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecualih.... . i... j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang 25. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 lo. o No.28 tahun 2007 Jo. uUndang-Undang > n u f l i t g - u i i u a n g No. 16 tahun 2009 tentang Kete Undang f ~ I T' % *_1 _ . * 1 Umum vdan Tata cara* TPerpajakan mengatur bahwa : (Bukti T-12) —
-
------------v
i M i i u u
—
j
u
.
l
n -m*.
Pasal 34 (l) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan diatas bahwa segala bentuk informasi publik yang bertentangan dengan pasal 17 huruf 0) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 34 ayat l Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 jo UndangUndang no.28 tahun 2007 Jo. Undang- Undang No.l6 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan termasuk informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan. 26. Bahwa Kantor Wilayah DJP Banten menerima Surat Komisi Informasi Pusat Republik mor : 040/XI/KIP-RLS/20H, 040/X Indonesia, Nomor tanggal l Februari 2012, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti T-13) " < ,
v/
tsat memberitahukan membei Komisi Informasi Pusat kepada Saudara/i agar menghadiri sidang ajudikasi terkait Sengketa Informasi Publik dengan nomor sengketa 253/VII/KIP-PS-MA/20H antara : LSM Galaksi sebagai Pemohon; Terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten sebagai Termohon; Yang diselengggarakan pada: Hari/Tanggai : Kamis/09 Maret 2012 Tempat ; La Dian Hotel, Jl. Jenderal Sudirman No, 88 Serang - Banten Pukul :■10,00 WIB - selesai Agenda ; Pemeriksaan 27. Bahwa berdasarkan Surat Sekretariat jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1485/SJ/20H tanggal 15 Agustus 201 ln dijelaskan bahwa sambil menunggu ditetapkannya rancangan Peraturan Menteri keuangan mengenai Pedoman Layanan Informasi Publik tersebut, Kementerian keuangan telah menetapkan Surat Tugas atas
nama Menteri Keuangan mengenai pelaksana tugas sementara PPID di lingkungan kementerian Keuangan (Bukti T-14) Berdasarkan uraian tersebut di atas, ssangat jelas dan terbukti bahwa Permohonan informasi yang dilakukan Pemohon tidak dapat diberikan sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon ditolak dan Proses Persidangan Ajudikasi batal demi hukum dikarenakan telah terlewatinya jangka waktu permohonan Sengketa informasi Publik. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam jawaban, Tanggapan dan Bukti yang telah Termohon sampaikan dalam persidangan Ajudikasi yang dapat membentah dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, maka dengan ini kami mohon kiranya majelis Komisioner Ajudikasi Komisi Informasi Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dengan amar putusan sebagai berikut: ’ Dalam pokok perkara: 1. Menyatakan bahwa permohonan sengketa informasi publik aquo
oleh
Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati jangka wakt 2. Membatalkan persidangan sengketa informasi publik seluruh 3. Menolak permohonan informasi Pemohon untuk seluruh
4. PERTIMBANGA
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewe I. Kewenangan
Komisi
Informasi
Pusat
untuk
memeriksa
dan
memutus
permt lohonan a quo; 2. Kedu< Cedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.7], [2.8], dan [2.9];
[4.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi I (pertama) dengan surat Nomor 040/1/KIP-RLS/20I2 tertanggal 01 Februari 2012 untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 9 Februari 2012. ,
'o»'
[4.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi II (dua) dengan surat Nomor: 090/III/KIP-RLS/2012 tertanggal 6 Maret 2012 untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 7 Maret 2012
[4.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui pemberitahuan secara langsung pada saat persidangan ajudikasi II (dua) pada tanggal 7 Maret 2012 untuk menghadiri sidang ajudikasi III (tiga) tanggal 8 Maret 2011
[4.8] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”
[4.9] Menimbang Pasal 46 Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP yang berbunyi: Pemeriksaan di persidangan dilakukan dengan: a. mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan Pemohon; garkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan Termohon; dengarkan keterangan saksi, jika ada dan/atau diperlukan; mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau diperlukan; mendengarkan keterangan Pihak Terkait, jika ada dan/atau diperlukan; f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, jika diperlukan; g. mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak jika ada dan/atau diperlukan
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perki Nomor 2 Tahun 2010 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten kemudian dilimpahkan kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan: 1. Bahwa permohonan informasi yang mohon adalah informasi berdasarkan surat surat nomor 015/ex-LSM GALAKSI /01/2011, tertanggal 31 Januari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten. 2. Bahwa Pengajuan Keberatan Informasi kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten secara tertulis melalui surat surat nomor 036/M-LSM GALAKSI-I1I/2011 tertanggal 15 Maret 2011. Alasan pengajuan keberatan adalah pemohon keberatan atas jawaban dari Termohon sebagaiman termuat dalam surat Nomor S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan surat nomor S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011. 3. Bahwa Atas surat keberatan tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan 4. Bahwa surat keberatan atas informasi telah di sampaikan kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten melalui surat tertanggal 15 Maret 2011, adapun surat tersebut di terima oleh sdr Susi dari Kantor Kanwil DJP Banten pada tanggal 15 Maret 2011. 5. Bahwa Termohon menerima surat keberatan dari pemohon pada tanggal 21 April 2011 sehingga permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Juli 2011 sudah melewati tenggang waktu 44 hari 6. Bahwa berdasarkan bukti (P-7) Fotokopi tanda terima surat permohonan informasi kepada Termohon dan keberatan kepada Termohon dan T-6.a Fotokopi tanda terima surat keberatan LSM Galaksi nomor 036/M-LSM GALAKSMII/2011 tertanggal 15 Maret 2011.
[4.12] Menimbang surat keberatan atas informasi telah di sampaikan kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten melalui surat tertanggal 15 Maret 2011, adapun surat tersebut di terima oleh sdr. Susi dari Kantor Kanwil DJP Banten pada tanggal 15 Maret 2011
dan Pemohon pada saat menyampaikan permohonan informasi juga di terima oleh sdr susi (P-7) dimana surat tersebut juga mendapat tanggapan dari Termohon.
[4.13] Menimbang majelis berpendapat keberatan Termohon atas diterimanya surat keberatan oleh badan publik bukan atasan badan publik pada tangal 21 april 2011 (T-6.a) perlu dikesampingkan karena surat diterima oleh atasan badan publik merupakan proses admintrasi internal badan publik, adapun waktu permohonan keberatan tersebut di hitung sejak diterimanya surat keberatan oleh badan publik.
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai denw
^ f
_
[4.13] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Jegal standing) sebagai Pemohon.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3), rasai i angka (8), rasai 1 angka (9) Pasal 7 Pasal 8 UU K\P juncto Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Perki SLIP juncto Pasal l angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon merupakan Termohon Informasi Publik atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik
[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan: 1. Bahwa Termohon telah memberikan tanggapan atas permohoan informasi melalui surat balasan yaitu surat Nomor S-284/WPJ.08/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan surat nomor S-405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011 hwa fotokopi surat Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan RI nomor S85/SJ/2011 tanggal 15 Agustus 2011( bukti T-14) membuktikan bahwa nbil menunggu ditetapkannya rancangan peraturan menteri keuangan mengenai pedoman layanan informasi Publik tersebut, Kementrian Keuangan telah menetapkan surat tugas atas nama Menteri Keuangan mengenai pelaksana tugas sementara PPID di lingkungan Kementrian Keuangan.
[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut Majelis berpendapat
bahwa
Termohon
memenuhi
syarat
kedudukan
standing),selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
hukum
(Jegal
D. Pokok Permohonan [4.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
E. Pendapat Majelis [4.19] Menimbang Pada tanggal 31 Januari 2011 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 015/ex-LSM GALAKSI /01/2011, tertanggal 31 Januari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten, Perihal: Mohon informasi secara Tertulis. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah kegiatan anggaran belanja kantor wilayah DJP Banten yang tercantum di departemen keuangan RI pada alokasi sumber dana APBN tahun 2010 belanja barang Rp. 5.776.482.000,00 1. apakah dalam pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan KEPRES 80 TAHUN 2003 dan perubahannya? 2. pada belanja barang dan belanja modal, belanja apa saja ? (mohon dilampirkan foto pekerjaannya dan berita acara penerimaan barang) 3. nama perusahaan apa? dalam pengadaan barang dan jasa. 4. sebut nama kegiatan dan lokasi pekerjaan dimana saja? 5. berapa persen nilai rupiah yang terserap dari Januari 2010 sampai Desember 2010
/ V
/
[4.20] Menimbang bahwa Pemohon informasi mengajukan surat Pengajuan Keberatan Informasi kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Banten secara tertulis melalui surat nomor: 036/M-LSM GALAKSMI1/20II,, tertanggal 15 Maret 2011. Alasan pengajuan keberatan adalah Pemohon keberatan atas jawaban dari Termohon sebagaiman termuat dalam surat Nomor S-284/WPJ.08/2011 tanggal
10 Februari 2011
dan surat nomor S-
405/WPJ.08/2011 tanggal 10 Maret 2011. Atas surat keberatan tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi a-quo
[4.21]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 35 ayat (1) huruf d UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
[4.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hai yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b , Pasal 11 ayat (I) huruf c , Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki nomor I Tahun 2010 tentang SLIP.
[4.23] menimbang bahwa alasan Pemohon atas permohonan informasi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri keuangan nomor 73/PMK.01/2009 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan karena Dirjen Pajak merupakan intansi vertikal, majelis komisoner berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan karena penolakan atas permohonan informasi hanya berdasarkan menurut Pasal 6 dan Pasal 17 UU no 14 tahun 2008.
[4.24 ] menimbang bahwa Pasal 1 angaka 12 UU No 14 tahun 2008 menyebutkan “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/'atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. ”
[4.25 ] menimbang Bahwa dalam BAB III pasal 4 ayat (3) No 14 tahun 2008 menyebutkan “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut’
[4.26] menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai hak-hak publik dalam memperoleh atau mengakses informasi karena hak tersebut bagian dari hak mu uien asasi yang dimiliki oleh puuiiK publik aai dalam memperoleh informasi. / % / ang bahwa adam [4.27] menimbang adanya ketentuan dalam mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) bukan merupakan suatu KEWAJIBAN yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permintaan informasi
[4.28 ] menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata permintaan informasi disertai alasan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dalam pengajuan permintaan informasi dimaksudkan untuk membantu badan publik dalam mengidentifikasi permintaan informasi.
[4.29] menimbang bahwa pemaknaan pasal 4 ayat (3) UU KIP No 14/2008 yang menerangkan adanya alasan permohona informasi merupakan hak dari pemohon
informasi, sehingga hak yang dimiliki pemohon bila tidak digunakan tidak akan menimbulkan akibat hukum/cacat hukum
[4.30] Menimbang bahwa Termohon menyatakan objek permohonan informasi terkait dengan belanja barang dan belanja modal serta penyerapan anggaran tahun anggaran 2010 merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan karena berdasarkan UU No 15 th 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemrintah daerah adalah BPK.dalam pasal 19 ayat (1) diatur bahwa laporan hasil pemeriksan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum.
[4.31] Menimbang bahwa Termohon menyatakan berdasar UU no 14 tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) huruf e diatur bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. jr [4.32] Menimbang bahwa Termohon menyatakan Bahwa sehubungan dengan informasi nama perusahaan, serta lokasi dan kegiatan perusahaan terkait dalam kerahasiaan jabatan,
[4.33] Menimbang bahwa Termohon menyatakan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU no 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan.
/
j
v
!
[4.34] Menimbang bahwa Termohon menyatakan berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU no 6 tahun 1983 Jo UU No 28 tahun 2007 jo UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan , informasi yang di minta tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan.
[4.35] Menimbang bahwa Termohon menyatakan
saat ini laporan keuangan tahun 2010
masih dalam prosesa audit BPK karena saat ini masih terdapat pertemuan dengan BPK terkait temuan dalam audit laporan tahun 2010.
[4.36] Menimbang bahwa Termohon menyatakan termohon belum melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
[4.37] Menimbang bahwa fotokopi surat Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan RI nomor S-1485/SJ/2011 tanggal 15 Agustus 2011( bukti T-14) bahwa sambil menunggu ditetapkannya rancangan peraturan menteri keuangan mengenai pedoman layanan informasi Publik tersebut, Kementrian Keuangan telah menetapkan surat tugas atas nama Menteri Keuangan mengenai pelaksana tugas sementara PPID di lingkungan Kementrian Keuangan
[4.38] Menimbang Pasal 19 UU UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor Publik menyebutkan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”
[4.39] Menimbang bahwa Pasal 8 Perki nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP, menyebutkan: Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas: a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik; b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik. [4.40] Menimbang bahwa Pasal 9 huruf b Perki nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP menyebutkan: & ’ Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b; [4.41] Menimbang bahwa Pasal 15 Perki nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP, menyebutkan: Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
[4.42] Menimbang berdasarakan uraian dalam paragraf [ 4.19] sampai dengan paragraf [4.25] yang pada intinya Termohon tidak memberikan informasi karena merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana di maksud dalam pasal 17 huruf J UU Nomor 14 tahun 2008 maka majelis komisioner berpendapat bahwa alasan penolakan tersebut sangat tidak relevan karena tidak sesuai dengan mekanisme uji konsekuesi yang di atur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 sebagaiman terurai dalam Pasal 19 UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 8 Perki nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP jo Pasal 9 huruf b Perki nomor I Tahun 2010 tentang SLIP jo Pasal 15 dan Pasal 16 Perki nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP;
7?
[4.43] Menimbang bahwa Laporan keuangan jika belum diaudit merupakan informasi tertutup, tetapi karena informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi belanja barang dan modal, hal tersebut bukan laporan keuangan sehingga tidak perlu menunggu hasil audit, karena bukan pertanggung jawaban sehingga majelis komisioner berpendapat informasi tersebut informasi terbuka.
[4.41] menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi karena nama perusahaan adalah wajib pajak, alasan tersebut menurut majelis komisioner tidak relevan karena informasi yang diminta bukan laporan pajak perusahaan tetapi nama perusahaan yang dalam hal ini tentu saja yang dimaksudkan adalah perusaan pemenang tender dalam pengadaan barang dan jasa di kantor Termohon termasuk didalamnya informasi tempat atau lokasi nama kegiatan.
[4.44] Menimbang bahwa dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa sudah melebihi 100 hari kerja sebagai mana di maksud Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2008, majelis komisioner berpendapat bahwa hal tersebut jika melebihi 100 hari kerja tidak berimplikasi pada keabsahan putusan atau penyelesaian ajudikasi.
[4.45] Menimbang bahwa Pasal 38 ayat (2) UU no 14 tahun 2008 yang menyebutkan “Penyelesaian sengketa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja, majelis komisioner berpendapat penggunaan makana kata dapat tidak berakibat hukum pada penyelsaian sengekta informasi karena hal tersebut lebih pada merupakan bentuk waktu perkiraan penyelsaian sengekta informasi.
[4.46] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tidak termasuk informasi yang di kecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 UU KIP.
[4.47] Menimbang bahwa telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 9 Februari 2012 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon. [4.48] Menimbang bahwa telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 8 Maret 2012 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon [4.49] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing} untuk menjadi Termohon dalam perkara a quo. 6. AMAR PUTUS Memutuskan, [6.1] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang terbuka; [6.2] Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohoan inforamsi Pemohon; [6.3] Menyatakan menolak alasan Termohon untuk tidak memberikan Informasi sebagaimana termuat dalam Kesimpulan Termohon; [6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis kegiatan anggaran belanja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten yang tercantum di Departemen Keuangan RI pada alokasi sumber dana APBN tahun 2010 belanja barang Rp. 5.776.482.000,00 yaitu: 1. Pada belanja barang dan belanja modal, belanja apa saja ? (mohon dilampirkan foto pekerjaannya dan berita acara penerimaan barang) 2. Nama perusahaan apa? Dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi pemenang tender. 3. Sebut nama kegiatan dan lokasi pekerjaan dimana saja? 4. Berapa persen nilai rupiah yang terserap dari Januari 2010 sampai Desember 2010
kepada Pemohon selam bat-lam batnya 14 (em pat betas) hari keija sejak putusan ini diterima Termohon; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan M ajelis Kom isioner yaitu Dono Prasetyo selaku Ketua merangkap Anggota, R am ly A m in Sim bolon dan A m irudin m asingmasing sebagai Anggota, pada hari K am is 8 M aret 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada han K am is 8 M aret 2012 oleh M ajelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh R am lan A chm ad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pem ohon dan Term ohon " ~
'
v
■
'm**-
^
-
,
•
•
rKetua Majelis
Anggota M ajelis
(A m irudin)
im lan A chm ad)
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 13 Maret 2012 Petugas Kepaniteraan
