Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Manajemen. Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Manajemen Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

1

DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia.Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktukewaktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggahdansumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1

Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/).

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Manajemen Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Tim Penyusun Zainal Abidin Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Patrick A. Kapugu Sylvia Sazumi Riska Rosdiana Ristia Icha Pramesi Tresna Kholilah Safyra Primadhyta

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021 29817321 Fax.: 021 2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Manajemen

Fit and Proper Test

DAFTAR ISI Paragraf

Halaman Hal. i – iv Hal. v

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia

Hal. vi Hal. vi Hal. vi – vii

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Umum Ketentuan Umum Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP

Par. 1 – 4 Par. 5 – 15

Hal. 1 – 7 Hal. 7 – 16

Par. 6 – 8

Hal. 7 – 9

Par. 9 – 13

Hal. 9 – 14

Par. 14 – 15

Hal. 14 – 16

Par. 16 – 26

Hal. 16 – 22

Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 17 – 20

Hal. 17 – 19

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 21 – 23

Hal. 19 – 21

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 24 – 26

Hal. 21 – 22

Par. 27 – 42

Hal. 23 – 41

Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 27 – 28

Hal. 23 – 29


Par. 29 – 31

Hal. 29 – 32


Par. 32 – 33

Hal. 32

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

Par. 34 – 41

Hal. 32 – 41

Par. 42

Hal. 41

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Bank Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Par. 43

Hal. 41 – 42

Par. 44 – 52

Hal. 42 – 43

Par. 44 – 51

Hal. 42 – 43

Par. 52

Hal. 43

Par. 53 – 58 Par. 59

Hal. 44 – 45 Hal. 45 – 46

Par. 60 – 63 Par. 64 – 74

Hal. 46 – 52 Hal. 52 – 59


Par. 65 – 67

Hal. 54 – 56

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 68 – 72

Hal. 56 – 58

Par. 73 – 74

Hal. 59

Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Ketentuan Lain-Lain Sanksi

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah Ketentuan Umum Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Syariah

i

Manajemen Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah

Fit and Proper Test Par. 75 – 86

Hal. 60 – 69


Par. 76 – 80

Hal. 61 – 65


Par. 81 – 83

Hal. 66 – 67


Par. 84 – 86

Hal. 68 – 69

Par. 87 – 102

Hal. 69 – 85


Par. 87 – 88

Hal. 69 – 72


Par. 89 – 91

Hal. 72 – 74

Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah

Par. 92 – 93

Hal. 74 – 76

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Permohonan Kembali untuk Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Syariah

Par. 94 – 101

Hal. 76 – 85

Par. 102

Hal. 85

Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Direktur Unit Usaha Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah dan Pejabat Eksekutif Unit Usaha Syariah Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing Uji Kemampuan Dan Kepatutan Pada Bank Syariah Dan Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS Dalam Penyelamatan/ Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Par. 103 – 107

Hal. 86 – 87

Par. 108

Hal. 87

Par. 109 – 118

Hal. 88 – 90

Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS

Par. 109 – 117

Hal. 88 – 90

Par. 118

Hal. 90

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Pihak yang Sudah Tidak Menjadi PSP atau sudah Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS Ketentuan Lain-Lain Sanksi

Par. 119

Hal. 90 – 91

Par. 120 – 124 Par. 125 – 126

Hal. 91 – 92 Hal. 92 – 94

Par. 127 – 131 Par. 132 – 151

Hal. 94 – 98 Hal. 98 – 110


Par. 134 – 136

Hal. 99 – 101


Par. 137 – 143

Hal. 101 – 106


Par. 144 – 146

Hal. 106 – 107

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 147 – 151

Hal. 107 – 110

Par. 152 – 163

Hal. 110 – 119


Par. 153 – 156

Hal. 111 – 113


Par. 157 – 159

Hal. 113 – 117

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 160 – 162

Hal. 117 – 119

Par. 163

Hal. 119


Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat Ketentuan Umum Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi

ii

Manajemen

Fit and Proper Test

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif

Par. 164 – 180

Hal. 120 – 140


Par. 164 – 165

Hal. 120 – 127


Par. 166 – 168

Hal. 127 – 129


Par. 169 – 170

Hal. 130 – 131

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR

Par. 171 – 179

Hal. 131 – 139

Par. 180

Hal. 139 – 140

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pihak Yang Sudah Tidak Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif

Par. 181 – 188

Hal. 140 –142


Par. 181 – 182

Hal. 140


Par. 183 – 184

Hal. 141


Par. 185 – 186

Hal. 141 - 142

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Par. 187 – 188

Hal. 142

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap BPR Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Par. 189 –196

Hal. 142 – 145

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Par. 189 –195

Hal. 142 – 145

196

Hal. 145

Par. 189 – 200 Par. 201

Hal. 145 – 146 Hal. 146 – 147

Ketentuan Lain-Lain Sanksi

Hal. 148 – 259

Lampiran Lampiran 1 Lampiran 2

Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi) Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum melalui Proses Pembelian Saham Bank Umum Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Perorangan Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Badan Hukum/Pemegang Saham Pengendali Terakhir Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi Bank Umum Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing Daftar Riwayat Hidup Jangka Waktu Sanksi Bagi PSP Yang Ditetapkan Tidak Lulus Jangka Waktu Sanksi Bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Atau Pejabat Eksekutif Yang Ditetapkan Tidak Lulus Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ

Hal. 148 – 151 Hal. 152 – 153

Hal. 154 – 159 Hal. 160 – 166 Hal. 167 – 168 Hal. 169 – 170 Hal. 171 Hal. 172 Hal. 173 Hal. 174 – 176 Hal. 177 – 179 Hal. 180 – 182 Hal. 183 Hal. 184 – 189

iii

Manajemen Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17

Lampiran 18

Lampiran 19 Lampiran 20

Lampiran 21 Lampiran 22 Lampiran 23a Lampiran 23b

Lampiran 23c Lampiran 23d Lampiran 24a Lampiran 24b Lampiran 24c Lampiran 25a Lampiran 25b Lampiran 26a Lampiran 26b

Fit and Proper Test Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Perorangan Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Badan Hukum Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Perorangan (Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi BUS/BPRS) Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Atau Ultimate Shareholders Bank Syariah – Badan Hukum (Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi BUS/BPRS) Daftar Isian Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah Serta Calon Direktur UUS (New Entry) Daftar Isian Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah (Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi BUS/BPRS) Daftar Riwayat Hidup (Calon: PSP/Komisaris/Direktur Bank Syariah dan calon Direktur UUS) Tabel penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali BPR melalui Proses Pembelian Saham BPR Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi) Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Perorangan Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Badan Hukum/Pemegang Saham Pengendali Terakhir Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris BPR Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi BPR Daftar Riwayat Hidup (calon PSP/anggota Direktur/anggota Dewan Komisaris *) Jangka Waktu Sanksi Bagi PSP yang Ditetapkan Tidak Lulus Jangka Waktu Sanksi Bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang Ditetapkan Tidak Lulus Struktur Kelompok Usaha PT BPR XYZ Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT BPR XYZ

Hal. 190 – 194 Hal. 195 – 199 Hal. 200 – 203

Hal. 204 – 207

Hal. 208 – 211 Hal. 212 – 213

Hal. 214 – 216 Hal. 217 – 219 Hal. 220 – 225 Hal. 226 – 228

Hal. 229 – 233 Hal. 234 – 238 Hal. 239 – 240 Hal. 241 – 242 Hal. 243 – 246 Hal. 247 – 249 Hal. 250 – 252 Hal. 253 Hal. 254 – 259

iv

Manajemen

Fit and Proper Test

Rekam Jejak Regulasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

SE 13/26/DPNP 2011 Perubahan atas SE 13/8/ DPNP 2011

SE 13/8/DPNP 2011

-14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum -13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank -13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bank umum; -11/1/PBI/2009 tentang bank umum -8/14/PBI/2006 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum -11/3/PBI/2011 Tentang Bank Umum Syariah -11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah -13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum - 9/8/PBI/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan -8/7/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah - 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

- 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah Pasal 8 Ayat (4) dan (5) - 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Pasal 58 Ayat (3), (4), dan (5) Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SE 15/45/DPNP 2013 Perubahan atas SE 14/36/DKBU 2012

SE 14/36/DKBU 2012

I.3.c., II.E, III.A.2.k., III.C.2., Lampiran 1a-b, 2a-c

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

14/6/PBI/2012 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

14/9/PBI/2012 Penilaian Kemampuan dan KepatutanUji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

12/23/PBI/2010 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SE 12/6/DPbS 2010 Bagi Bank Umum Syariah

Bagi Bank Umum Syariah

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah

11/31/PBI/2009 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah SE 6/35/DPBPR 2004 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR

Bagi BPRS

SE 6/15/DPNP 2004 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Bagi BPR Syariah

5/25/PBI/2003 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

6/23/PBI/2004 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR

Bagi Bank Umum

Keterangan :

SE 2/22/DPNP 2000

SE 2/3/DPNP 2000





Diubah Terkait Dicabut Terkait dan Dicabut PBI/ KEP DIR Masih Berlaku PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku SE Masih Berlaku

27/118/KEP/DIR/1995 Kriteria Perbuatan Tercela orang yang dilarang menjadi Pemegang saham dan/ atau pengurus Bank

SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

v

Manajemen

Fit and Proper Test

Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 T ahun 1999 tent ang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Regulasi Terkait: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bank umum; - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS 2011 perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/24/DPbS 2009 perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP 2007 perihal Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/2/DPNP 2006 perihal Pelaksanaan Pentahapan Penetapan Kualitas yang Sama untuk Aset Produktif yang Diberikan oleh Lebih dari Satu Bank kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama Regulasi Bank Indonesia: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/45/DPNP 2013 perihal Pe rubahan atas Sur at Eda ran B ank Indone si a Nomor 14/ 36/DKB U 2012 pe ri hal Uji Ke mampu an dan Ke pat utan (Fi t and Prope r Te st) B ank Perkreditan Rakyat - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

vi

Manajemen

Fit and Proper Test

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/06/DPbS 2010 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

vii

Manajemen Paragraf

1

Fit and Proper Test Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 12/23/PBI/2010

Ketentuan

Perbankan Manajemen Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Umum Ketentuan Umum 1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;

1

Manajemen Paragraf

2


Ketentuan c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 9. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang; e. bagi Kantor Perwakilan Bank Asing adalah pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing. 10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara. 11. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak–pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif. 12. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 12/23/PBI/2010

(1) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Yang dimaksud pihak pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank termasuk pihak pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundangan terkait lainnya. (2) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank. (3) Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut: a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

2

Manajemen Paragraf


Ketentuan Bank dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank, right issue saham Bank dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP. b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan Bank; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersamasama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank; h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan Bank; i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i. Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk: a. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank; b. saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank; c. saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank;

3

Manajemen Paragraf

3


Pasal 3 12/23/PBI/2010

Ketentuan d. saham Bank yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank; e. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu; f. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank; g. saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah: a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank; b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi; c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank; d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. (1) Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi; Calon anggota Direksi Bank yang hanya bertanggung jawab terhadap Unit Usaha Syariah, tunduk kepada ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. b. PSP,anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif; dan c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing. Pihak–pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak-pihak yang sudah tidak berada pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank

4

Manajemen Paragraf


Ketentuan Asing dimana perbuatannya menjadi objek uji kemampuan dan kepatutan dilakukan, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan.

SE 13/8/DPNP (2) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan adalah: 2011 a. Calon PSP, meliputi: Romawi II. A No. 2 1) orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP; 2) pemegang saham Bank yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan pembelian saham Bank, menerima hibah saham Bank menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP; 3) non PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP; 4) non PSP namun menurut Bank Indonesia dinilai melakukan Pengendalian Bank; 5) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali Bank karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Bank; 6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Bank hasil penggabungan” (merger); 7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “Bank hasil peleburan” (konsolidasi); b. Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi, meliputi: 1) orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank; 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank lainnya; 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya; 4) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank yang sama; 5) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama; 6) anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank yang sama; 7) anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama; 8) anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank

5

Manajemen Paragraf

4


Ketentuan yang sama, antara lain meliputi: a) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama; b) anggota Direksi Bank yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama; 9) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menggabungkan”; 10) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menerima penggabungan” (surviving bank) termasuk perpanjangan jabatan; 11) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “Bank hasil peleburan” yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan; 12) orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor perwakilan bank asing; 13) orang yang dicalonkan menjadi pimpinan kantor cabang bank asing. Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 10). Termasuk dalam pengertian perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat penyampaian sebagaimana terdapat pada angka III huruf D (Paragraf 15 ayat (5) Kodifikasi ini).

Pasal 4 12/23/PBI/2010

(1) Pihak–pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi I

(2) Sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: 1. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum yang bersangkutan menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. 2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang menjadi PSP

6

Manajemen Paragraf

5


BAB II Pasal 5 12/23/PBI/2010

Ketentuan atau yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif. 3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk: a. menilai kembali kemampuan dan kepatutan, dalam hal yang bersangkutan telah menjadi pemegang saham atau bekerja pada bank lain; atau b. bahan penilaian pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan kembali menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank.

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP (1) Untuk menjadi PSP Bank, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (2) Calon PSP yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, namun telah memiliki saham Bank, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP. Yang dimaksud dengan telah memiliki saham Bank termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek, hibah atau waris. Yang dimaksud belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia adalah calon PSP yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP pada ayat ini antara lain adalah mempengaruhi kebijakan Bank, hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

6

7

Bagian Pertama Pasal 6 12/23/PBI/2010


Pasal 7 12/23/PBI/2010

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (Paragraf 6 huruf a Kodifikasi ini) meliputi:

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan: a. integritas; dan b. kelayakan keuangan.

Persyaratan integritas pihak yang diuji didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan, atau pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi PSP. a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

7

Manajemen Paragraf


Ketentuan Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia. b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; d. tidak termasuk dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 (Paragraf 27 dan Paragraf 28 Kodifikasi ini), bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a, dan Paragraf 40 ayat (5) (Paragraf 35 ayat (1), Paragraf 40 ayat (4) huruf a dan Paragraf 40 ayat (5) Kodifikasi ini).

8

Pasal 8 12/23/PBI/2010

(1) Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b (Paragraf 6 huruf b Kodifikasi ini) antara lain dibuktikan dengan: a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank; Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen. b.

tidak memiliki kredit macet; Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah: 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila calon PSP: 1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

c.

tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;

8

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah pada huruf ini adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi. Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP: 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah, baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan. d.

tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

e.

9

memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. A No. 1a

(2) Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan meliputi integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP. Calon PSP wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 7 dan Paragraf 8 Kodifikasi ini). Terkait dengan salah satu persyaratan integritas bagi calon PSP yaitu memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, calon PSP wajib menyampaikan rencana pengembangan operasional Bank yang sehat, yang paling kurang memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua Pasal 9 12/23/PBI/2010

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh anggota Direksi. (2) Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelian saham Bank melalui program divestasi saham negara dalam

9

Manajemen Paragraf

10


Pasal 10 12/23/PBI/2010

Ketentuan rangka penyertaan modal sementara oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 9 Kodifikasi ini), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon PSP. Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi PSP. b.

11

Pasal 11 12/23/PBI/2010

wawancara.

(1) Dalam hal calon PSP Bank berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank. Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai ultimate shareholders apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pengendali. (2) Dalam hal ultimate shareholders adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate shareholders tersebut memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan ultimate shareholders lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah. (3) Pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan persyaratan administratif dan menjalani wawancara. (4) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat menetapkan pihak-pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan persyaratan administratif dan/atau menjalani wawancara.

10

Manajemen Paragraf

12


Ketentuan (5) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. B No. 1 – 3

(6) Persyaratan Administratif bagi Calon PSP adalah sebagai berikut : 1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan pemegang saham Bank, yaitu: a. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; b. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembelian saham bank umum; c. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum; dan d. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a dan Lampiran 1b (Lampiran 1 dan Lampiran 2 Kodifikasi ini). 2. Persyaratan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a butir 2.c (Lampiran 1 butir 2.c Kodifikasi ini), paling kurang terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. 3. Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1c dan Lampiran 1d (Lampiran 3 dan Lampiran 4 Kodifikasi ini) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).

Pasal 12 12/23/PBI/2010

Dalam hal calon PSP Bank adalah Pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Paragraf 10 huruf b Kodifikasi ini) hanya dilakukan apabila dianggap perlu. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah.

13

Pasal 13 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

11

Manajemen Paragraf


Ketentuan (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank dan pihak yang diuji. (3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. E No. 1 – 3

(4) Tata Cara dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai berikut : 1. Tata cara uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 22 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 10 dan Paragraf 22 Kodifikasi ini) dilakukan terhadap: a. calon PSP melalui penelitian administratif dan wawancara; b. calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi melalui: 1) penelitian administratif; dan 2) wawancara, apabila diperlukan. 2. Penelitian administratif: a. Calon PSP Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon PSP dilakukan penelitian, meliputi: 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 1d (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 Kodifikasi ini); 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan 3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank. b. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dilakukan penelitian, meliputi: 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f (Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 10 Kodifikasi ini); 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan

12

Manajemen Paragraf


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. F No. 1 – 5

Ketentuan 3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank. 3. Wawancara Wawancara dilakukan dalam rangka konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh Bank Indonesia dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. a. wawancara wajib dilakukan terhadap calon PSP. b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dilakukan apabila: 1) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; 2) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Komisaris Independen; dan/atau 3) diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari pihak yang diuji. (5) Penghentian Uji Kemampuan dan Kepatutan : 1. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. 2. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau terdakwa. 3. Yang dimaksud sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi: a. sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi pada bank lain. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang terakhir diajukan Bank kepada Bank Indonesia. b. sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan yang disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 27 atau Paragraf 28 Kodifikasi ini). Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan Bank kepada Bank Indonesia. 4. Bank Indonesia memberitahukan penghentian uji kemampuan dan kepatutan kepada Bank yang mengajukan pencalonan. 5. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat

13

Manajemen Paragraf

14


Bagian Ketiga Pasal 14 12/23/PBI/2010

Ketentuan diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani: a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau b. proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank yang dibuktikan dengan adanya hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan existing.

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu: a. Lulus; atau Calon PSP yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada Bank dimaksud. b. Tidak Lulus. Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada Bank dimaksud. (2) Dalam hal calon PSP dinyatakan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah memiliki saham Bank, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 (Paragraf 36, Paragraf 37, dan Paragraf 38 Kodifikasi ini).

15

Pasal 15 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) (Paragraf 14 ayat (1) Kodifikasi ini) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan. Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji. (3) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

14

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi Ketentuan SE 13/8/DPNP (4) Hasil Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan : 2011 a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon Romawi II. E No. 4 anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada Bank yang mengajukan pencalonan. b. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada Bank yang mengajukan pencalonan. c. Hasil uji kemampuan dan kepatutan berupa persetujuan (predikat Lulus) atau penolakan (predikat Tidak Lulus) atas permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada Bank yang mengajukan pencalonan. Hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, pemegang saham bank atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Bank Indonesia. d. Dalam hal calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus telah memiliki saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 14 ayat (2) Kodifikasi ini) maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 36, Paragraf 37, dan Paragraf 38 Kodifikasi ini). e. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 24 ayat (2) Kodifikasi ini), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 40 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 34 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Paragraf 40 Kodifikasi ini), dengan ketentuan sebagai berikut: 1) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan apabila predikat Tidak Lulus disebabkan faktor integritas dan/atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 18 dan Paragraf 20 Kodifikasi ini). 2) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus namun berasal dari peralihan jabatan yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada Bank dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas,

15

Manajemen Paragraf


SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. G

Ketentuan kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 27 atau Paragraf 28 Kodifikasi ini). 3) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 28 Kodifikasi ini). (5) Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B, C, dan D (Paragraf 11 ayat (6), Paragraf 22 ayat (2) dan Paragraf 15 (6) Kodifikasi ini) di atas disampaikan oleh Bank kepada: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; dengan tembusan kepada: 1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Jabodetabek; atau 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. D

BAB III 16

Pasal 16 12/23/PBI/2010

(6) Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia dianggap perlu, pihak yang diuji wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 1d dan Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 dan Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 10 Kodifikasi ini). Dokumen permohonan yang disampaikan Bank dinyatakan telah diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 15 dan Paragraf 25 Kodifikasi ini), apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi (1) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi dalam jabatannya adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

16

Manajemen Paragraf


Ketentuan (2) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang melakukan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Yang dimaksud belum mendapat persetujuan Bank Indonesia adala anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

17

18



SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. A No. 1b

Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan meliputi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.

Pasal 18 12/23/PBI/2010

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a (Paragraf 17 huruf a Kodifikasi ini) bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan : a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan.

Persyaratan integritas pihak yang diuji didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan, atau pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia. b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; d. tidak termasuk dalam DTL; dan

17

Manajemen Paragraf

19


Pasal 19 12/23/PBI/2010

Ketentuan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 28 (Paragraf 27 dan Paragraf 28 Kodifikasi ini), bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) (Paragraf 35 ayat (1), Paragraf 40 ayat (4) huruf a dan Paragraf 40 ayat (5) Kodifikasi ini). Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b (Paragraf 17 huruf b Kodifikasi ini) meliputi: a. bagi calon anggota Dewan Komisaris: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko. 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan. b. bagi calon anggota Direksi: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko. 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan. Selain itu, persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan bagi anggota Direksi harus mempertimbangkan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.

18

Manajemen Paragraf


Ketentuan 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi Bank dan analisa situasi industri perbankan.

20

Pasal 20 12/23/PBI/2010

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c (Paragraf 17 huruf c Kodifikasi ini) meliputi: a. tidak memiliki kredit macet; dan Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah: 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi: 1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet. b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

21


Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Dalam hal seluruh atau mayoritas saham Bank dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk menyelamatkan Bank, maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris /calon anggota Direksi Bank dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili. (2) Dalam hal anggota Direksi Bank yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, permohonan diajukan oleh:

19

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah apabila terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi yang berwenang mengajukan permohonan dengan Bank. a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank. (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan tentang Ketenagakerjaan.

22

Pasal 22 12/23/PBI/2010

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) (Paragraf 21 ayat (1) Kodifikasi ini), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia serta penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi Bank. c. wawancara, apabila diperlukan.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. C

(2) Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan bank asing, yaitu: 1. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 2. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum;

20

Manajemen Paragraf

23


Pasal 23 12/23/PBI/2010

Ketentuan 3. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum; dan 4. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f (Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 10 Kodifikasi ini). (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank dan pihak yang diuji. (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

24


Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (Paragraf 22 Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank dimaksud. b. Tidak Lulus. Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank dimaksud.

21

Manajemen Paragraf

25


Ketentuan (2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 40 (Paragraf 34 ayat (2), Paragraf 34 ayat (3), Paragraf 34 ayat (4), dan Paragraf 40 Kodifikasi ini).

Pasal 25 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) (Paragraf 24 ayat (1) Kodifikasi ini) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan dari Bank telah diterima secara lengkap. (2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan. Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji. (3) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

26

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi II. D

(4) Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia dianggap perlu, pihak yang diuji wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 1d dan Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 dan Lampiran 5 sampai dengan Lampiran 10 Kodifikasi ini). Dokumen permohonan yang disampaikan Bank dinyatakan telah diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 15 dan Paragraf 25 Kodifikasi ini), apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Pasal 26 12/23/PBI/2010

(1) Terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) (Paragraf 25 ayat (2) Kodifikasi ini), wajib diangkat oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan dari Bank Indonesia. (2) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan berakhir dan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diangkat oleh RUPS, maka persetujuan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

22

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi BAB IV

27


Ketentuan

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi: a. Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa: Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank. 1) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau Yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan. 3) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat; b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan; Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah: 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya. d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti memiliki kredit macet;

23

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah: 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila PSP: 1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet. f.

terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah. 28

Pasal 28 12/23/PBI/2010

(1) Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa: 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan/atau Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank. Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan. 3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan;

24

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah: 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya. d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti memiliki kredit macet; Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah: 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi: 1) mempunyai kredit macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet. f.

terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat; atau Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor-sektor industri yang dibiayai. h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

25

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. A

Ketentuan (2) Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai berikut : 1. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir I.2 dan butir I.3 (Paragraf 4 ayat (2) Kodifikasi ini), meliputi: a. Pihak-pihak yang menjadi PSP atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 27 atau Paragraf 28 Kodifikasi ini); b. Pihak-pihak yang pada saat menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, ditengarai terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 27 atau Paragraf 28 Kodifikasi ini), namun pada saat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang bersangkutan: 1) telah menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja pada bank lain; atau 2) tidak lagi menjadi pemegang saham bank atau tidak lagi bekerja pada bank. 2. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (off site supervision dan/atau on site supervision) maupun informasi lainnya, terdapat indikasi: a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada PSP; b. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; atau c. pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor perwakilan bank asing yang dilakukan oleh pemimpin kantor. 3. Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang terkait dengan: a. tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain: 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank termasuk transaksi pada rekening administratif; 2) penggelapan atau manipulasi; 3) praktek bank dalam bank; 4) praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (window dressing);

26

Manajemen Paragraf


Ketentuan 5) pembobolan teknologi sistem informasi Bank; dan/atau 6) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank. b. tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain: 1) pemberian suku bunga pinjaman dibawah cost of fund. 2) transaksi valuta asing (termasuk derivasinya) yang tidak wajar dan merugikan Bank dan/atau mengurangi potensi keuntungan Bank; 3) penjualan dan/atau pembelian harta milik Bank dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/atau 4) pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai. c. tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, yang meliputi: 1) Melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, yang antara lain: a. pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat; b. penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); c. penyediaan dana kepada pihak atau sektor atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan; dan/atau 2) Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kehatihatian di bidang perbankan, penerapan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau asas-asas perbankan yang sehat. Prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, posisi devisa neto, batas maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva dan giro wajib minimum” d. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindak pidana korupsi,

27

Manajemen Paragraf


Ketentuan penyuapan, narkotika/psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih. e. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan. Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah tindakan yang: 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya. f. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu (cease and desist order), dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan Bank. g. terbukti memiliki kredit macet. Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari annual fee, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit. h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. i. PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, misalnya tidak melakukan upaya penambahan setoran modal Bank atau tidak melakukan upaya mencari investor baru. j. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan,

28

Manajemen Paragraf

29



Ketentuan menganalisa situasi industri perbankan dan sektor industri yang dibiayai. k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang. Komitmen yang dimaksud antara lain adalah: 1) komitmen dalam rangka penyehatan Bank; 2) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan/atau huruf c; atau 3) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 27 atau Paragraf 28 Kodifikasi ini) (bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 35 ayat (1), Paragraf 40 ayat (4) huruf a dan Paragraf 40 ayat (5) Kodifikasi ini). 4. Pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang dilarang untuk Kantor Perwakilan Bank Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilakukan atau melibatkan pemimpin kantor perwakilan bank asing.

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) (Paragraf 2 ayat (3) Kodifikasi ini) yang terkait dengan PSP yang akan diuji. (2) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank yang terkait dengan PSP yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus. Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihakpihak yang bersangkutan dalam langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (Paragraf 30 Kodifikasi ini).

29

Manajemen Paragraf Sumber Regulasi 30 Pasal 30 12/23/PBI/2010

Fit and Proper Test Ketentuan (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji; Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak-pihak yang diuji dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat. b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang diuji memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya. c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakuka secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan. d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji. Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya. (3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. (4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya. Yang dimaksud dengan tidak menggunakan hak pada ayat ini adalah termasuk penyampaian klarifikasi yang tidak disertai dengan bukti pendukung yang relevan. (5) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia. (6) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka

30

Manajemen Paragraf


Ketentuan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan tidak menggunakan hak pada ayat ini termasuk menyampaikan tanggapan namun tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

31

Pasal 31 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) (Paragraf 30 ayat (2) Kodifikasi ini), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. B

(2) Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat dalam rangka penilaian kembali apabila berdasarkan bukti, data dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. 2. Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan langkah-langkah: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; 3. Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan menjadi: a. Pelaku Yang dimaksud dengan Pelaku adalah: 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau mengusulkan; 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani; 3) orang yang turut serta melakukan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

31

Manajemen Paragraf

32



Ketentuan 4) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau 5) orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan. b. Pelaku Pembantu Yang dimaksud dengan Pelaku Pembantu adalah Orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus. (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji. Tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji didasarkan atas peranan masing–masing pihak yang diuji terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan. (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d (Paragraf 30 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini).

33

Pasal 33 12/23/PBI/2010

(1) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank dan pihak yang diuji. (2) Selain kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

34

Bagian Keempat Pasal 34 12/23/PBI/2010

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif. (2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.

32

Manajemen Paragraf


Ketentuan (3) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain. (4) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur tentang uji kemampuan dan kepatutan bagi bank umum atau BPR baik konvensional maupun syariah bank umum, bank syariah dan BPR.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. C No. 1 – 3, 6

(5) Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan beserta Konsekuensinya adalah sebagai berikut : 1. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif. 2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dapat ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran dimasa yang akan datang. Pelanggaran atas komitmen dimaksud menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan. 3. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan. sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia. 4. Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 sudah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. Bank Umum tersebut wajib menindaklanjuti pemberhentian anggota Dewan Komisaris anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan Bank Indonesia, berupa: 1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus; atau

33

Manajemen Paragraf

35


Pasal 35 12/23/PBI/2010

Ketentuan 2) menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus. b. jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka tindaklanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. c. jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka tindaklanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat. d. jika bank tersebut adalah Bank Umum dan yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur atau Pejabat Eksekutif yang hanya bertugas mengelola Unit Usaha Syariah (UUS), maka tindaklanjut pemberhentian yang bersangkutan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) (Paragraf 34 ayat (2) Kodifikasi ini) ditetapkan: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h (Paragraf 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h Kodifikasi ini). 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakantindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h (Paragraf 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h Kodifikasi ini). b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun: 1) bagi PSP apabila: a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 1) atau angka 2) (Paragraf 27 huruf a angka 1) atau angka 2) Kodifikasi ini); atau b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h (Paragraf 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h Kodifikasi ini), dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau

34

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h (Paragraf 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h Kodifikasi ini). iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila: a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1) atau angka 2) (Paragraf 28 huruf a angka 1) atau angka 2) Kodifikasi ini); atau b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h (Paragraf 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h Kodifikasi ini) dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, dan/atau huruf h (Paragraf 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h Kodifikasi ini). iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, huruf c atau huruf f (Paragraf 27 huruf b, huruf c atau huruf f Kodifikasi ini). 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakantindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, huruf c atau huruf f (Paragraf 28 huruf b, huruf c atau huruf f Kodifikasi ini). (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d (Paragraf 30 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini).

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. C No. 4

Jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (Paragraf 34 ayat (5) butir 3 Kodifikasi ini) tercantum dalam Lampiran 3a dan Lampiran 3b (Lampiran 11 dan Lampiran 12 Kodifikasi ini).

35

Manajemen

Fit and Proper Test

Paragraf Sumber Regulasi 36 Pasal 36 12/23/PBI/2010

Ketentuan (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) (Paragraf 34 ayat (2) Kodifikasi ini) huruf a: a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; dan Yang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada huruf ini misalnya, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS namun tidak termasuk hak untuk menerima deviden yang dibagikan. c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan. (2) Bank wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank mengenai status PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank” adalah penjelasan mengenai status PSP yang mempunyai predikat Tidak Lulus sehingga saham yang dimiliki oleh PSP tersebut menjadi tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam kuorum, sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain. (3) Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus adalah PSP dari Bank yang berada dalam penanganan/penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara tersendiri apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai Tindaklanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. (5) Bank wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

SE 13/8/DPNP (6) Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan Tidak Lulus sebagaimana 2011 dimaksud pada angka 3 (Paragraf 34 ayat (5) butir 3 Kodifikasi ini) juga Romawi III.C No. 5 merupakan pemegang saham pada bank lain, yang bersangkutan juga wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada bank

36

Manajemen Paragraf

37


Pasal 37 12/23/PBI/2010

Ketentuan tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. Dalam hal tidak dialihkan dalam jangka waktu dimaksud maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 37 dan Paragraf 38 Kodifikasi ini); b. jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; c. jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat. (1) Dalam hal pihak–pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 36 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) Kodifikasi ini) tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka: a. pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan surat kuasa menjual kepada Bank Indonesia dengan hak substitusi atau kepada pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham; Surat kuasa menjual pada ayat ini paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain. Selain surat kuasa, pemberi kuasa memberikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia yang paling kurang memuat: 1) menerima segala keputusan pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa; dan 2) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud. b. jangka waktu larangan kepada pihak yang bersangkutan ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; c. pihak yang bersangkutan diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal; dan d. pembayaran deviden ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

37

Manajemen

Fit and Proper Test

Paragraf

Sumber Regulasi SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. C No. 7 – 9

Ketentuan (2) PSP yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dan tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu tersebut, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat kuasa menjual saham kepada: a. pihak yang ditunjuk oleh PSP dengan persetujuan Bank Indonesia b. pihak yang ditunjuk Bank Indonesia; atau c. Bank Indonesia dengan hak substitusi (3) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada angka 7 (ayat (2) Kodifikaisi ini) dibuat dalam bentuk akta notariil yang paling kurang memuat: a. memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain; b. menerima/menyetujui segala keputusan atas penjualan atau pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa; c. membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud; d. pemberi kuasa tidak akan mencabut surat kuasa menjual yang telah diberikan kepada penerima kuasa; dan e. segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan surat kuasa menjual, menjadi beban pemberi kuasa. (4) Hak PSP terhadap pembagian deviden, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. yang bersangkutan masih berhak menerima pembagian deviden untuk periode paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia tersebut. Dalam hal pembagian deviden untuk periode tersebut dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak penetapan Tidak Lulus maka yang bersangkutan hanya menerima pembagian deviden setelah memperhitungkan biaya pelaksanaan surat kuasa menjual. b. apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampaui dan PSP tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya atau mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya, maka pembayaran deviden ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan.

38

Pasal 38 12/23/PBI/2010

Bank Indonesia dapat membentuk Komite untuk menangani pengalihan saham PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a (Paragraf 37 huruf a Kodifikasi ini).

39

Pasal 39 12/23/PBI/2010

(1) Perbuatan mengalihkan kepemilikan saham dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c (Paragraf 36 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini) dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

38

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ketentuan Orang tua kandung/tiri/angkat; Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; Anak kandung/tiri/angkat; Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; Cucu kandung/tiri/angkat; Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; Suami/istri; Mertua; Besan; Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; Kakek/nenek dari suami/istri; Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

(2) Dalam hal pengalihan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka: a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c (Paragraf 36 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini); b. Bank dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank; dan Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya. c. pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hakhaknya sebagai pemegang saham. 40

Pasal 40 12/23/PBI/2010

(1) Pihak–pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b (Paragraf 34 ayat (2) huruf b Kodifikasi ini): a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif; dan Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada ayat ini adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif. (2) Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

39

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan tindaklanjut yang harus dilakukan Bank pada ayat ini antara lain adalah penyelenggaraan RUPS. (3) Bank wajib melaporkan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja antara lain terhitung sejak penyelenggaraan RUPS. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif, maka: a. jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; dan b. Bank diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal. Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank yang telah go public (5) PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, diberikan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a (Paragraf 34 ayat (2) huruf a Kodifikasi ini). (6) Penetapan sanksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) (Paragraf 30 ayat (2) Kodifikasi ini).

41

Pasal 41 12/23/PBI/2010

(1) Dalam hal seluruh atau sebagian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan Direksi dan/atau Komisaris tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Bank, maka Bank Indonesia menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

40

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 13/8/DPNP 2011 Romawi III. D

Bagian Kelima 42

Pasal 42 12/23/PBI/2010

Ketentuan (2) Penyampaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian surat pernyataan dan laporan Bank, disampaikan kepada: 1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Jabodetabek; atau 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi (1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) (Paragraf 34 ayat (2) Kodifikasi ini) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a, dan Pasal 40 ayat (5) (Paragraf 35 ayat (1), Paragraf 40 ayat (4) huruf a, dan Paragraf 40 ayat (5) Kodifikasi ini) telah terlampaui. PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) (Paragraf 34 ayat (2) Kodifikasi ini) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) (Paragraf 35 ayat (1), Paragraf 40 ayat (4) huruf a dan Paragraf 40 ayat (5) Kodifikasi ini) sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak–pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus. Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 5 – Paragraf 15 dan Paragraf 16 –Paragraf 26 Kodifikasi ini).

BAB V 43

Pasal 43 12/23/PBI/2010

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 16 - Paragraf 26 Kodifikasi ini).

41

Manajemen Paragraf


BAB VI

Bagian Pertama 44

Pasal 44 12/23/PBI/2010

Ketentuan (2) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 27 - Paragraf 42 Kodifikasi ini). (3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan kegiatan Kantor Perwakilan Bank Asing.

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Bank Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi (1) Dalam hal Bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS, maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Terhadap LPS sebagai calon PSP tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan. (2) Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh LPS.

45

Pasal 45 12/23/PBI/2010

Persyaratan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (Paragraf 44 Kodifikasi ini), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 dan Bagian Pertama BAB III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 4, Paragraf 16 dan Paragraf 17 – Paragraf 20 Kodifikasi ini).

46

Pasal 46 12/23/PBI/2010

Uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan DTL; b. penelitian administratif lainnya; dan c. wawancara, apabila diperlukan.

47

Pasal 47 12/23/PBI/2010

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a (Paragraf 46 huruf a Kodifikasi ini) pihak yang diuji tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan DTL maka Bank Indonesia memberikan persetujuan sementara sehingga pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a (Paragraf 46 huruf a Kodifikasi ini) pihak yang diuji tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau DTL, maka Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan: a. pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan

42

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggot Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada ayat ini adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. b. LPS menyampaikan kembali calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang baru. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a (Paragraf 46 huruf a Kodifikasi ini) diberitahukan kepada LPS.

48

Pasal 48 12/23/PBI/2010

(1) Bank wajib menyampaikan dokumen administratif lainnya mengenai pihak-pihak yang diuji paling lambat 1 (satu) bulan setelah persetujuan sementara Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) (Paragraf 47 ayat (1) Kodifikasi ini). (2) Dalam rangka melakukan penelitian administratif lainnya dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf c (Paragraf 46 huruf b dan huruf c Kodifikasi ini), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Bagian Ketiga BAB III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 4 dan paragraf 24 - 26 Kodifikasi ini).

49

Pasal 49 12/23/PBI/2010

(1) Berdasarkan penelitian administratif lainnya dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf c (Paragraf 46 huruf b dan huruf c Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus (2) Penetapan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan sementara.

50

Pasal 50 12/23/PBI/2010

Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank, pihak yang diuji dan LPS.

51

Pasal 51 12/23/PBI/2010

(1) Konsekuensi dari hasil akhir uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) (Paragraf 49 ayat (1) Kodifikasi ini), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 34 - Paragraf 41 Kodifikasi ini). (2) Dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan Tidak Lulus, maka hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus.

Bagian Kedua 52

Pasal 52 12/23/PBI/2010

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 27 – Paragraf 42 Kodifikasi ini).

43

Manajemen Paragraf 53

Fit and Proper Test Sumber Regulasi BAB VII Pasal 53 12/23/PBI/2010

Ketentuan

Ketentuan Lain-Lain (1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank. (2) Dalam hal Bank, pihak-pihak yang diuji dan pihak–pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 47 dan Pasal 50 (Paragraf 15, Paragraf 25, Paragraf 33, Paragraf 47 dan Paragraf 50 Kodifikasi ini) memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 47, dan Pasal 50 (Paragraf 15, Paragraf 25, Paragraf 33, Paragraf 47 dan Paragraf 50 Kodifikasi ini).

54

55

Pasal 54 12/23/PBI/2010

(1) Bank wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan. (2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali Bank atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 Kodifikasi ini) , maka Bank wajib mengajukan calon PSP dan Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam BAB II Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 5 - Paragraf 15 Kodifikasi ini). (3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali Bank yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi IV

(4) Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (Paragraf 54 Kodifikasi ini) mencakup seluruh pihak yang terkait dengan Bank dari segi pengendalian sampai dengan PSPT. Contoh pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4a dan Lampiran 4b (Lampiran 13 dan Lampiran 14 Kodifikasi ini). Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana terdapat pada butir III.D (Paragraf 41 ayat (2) Kodifikasi ini).

Pasal 55 12/23/PBI/2010

Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali Bank, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan Bank.

44

Manajemen Paragraf


Ketentuan Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan Bank antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank.

56

Pasal 56 12/23/PBI/2010

Bank wajib mengungkapkan penjelasan mengenai status PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) (Paragraf 36 ayat (2) Kodifikasi ini) dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank Triwulanan dan Laporan Tahunan Bank.

57

Pasal 57 12/23/PBI/2010

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan/reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku beserta perubahan dan/atau penggantinya. Yang dimaksud dengan ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan yang berlaku dalam ayat ini antara lain adalah ketentuan mengenai bank umum, tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pembelian saham bank umum, dan merger, konsolidasi dan akusisi bank, fungsi kepatuhan, tenaga kerja asing, dan pelaksanaan good corporate governance.

58

59

SE 13/8/DPNP 2011 Romawi V

Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 4b (Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 14 Kodifikasi ini) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

BAB VIII Pasal 58 12/23/PBI/2010

Sanksi (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) huruf b, atau Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 36 ayat (2), Paragraf 39 ayat (2) huruf b, atau Paragraf 40 ayat (2) Kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Bank yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 54 ayat (1) (Paragraf 36 ayat (5), Paragraf 40 ayat (3) atau Paragraf 54 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar: Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

45

Manajemen Paragraf

60



Ketentuan a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan. (3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 36 ayat (1) huruf a, Pasal 37 huruf a atau Pasal 40 ayat (5) (Paragraf 5 ayat (2), Paragraf 36 ayat (1) huruf a, Paragraf 37 huruf a atau Paragraf 40 ayat (5) Kodifikasi ini), dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. (4) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 40 ayat (1) (Paragraf 16 ayat (2) atau Paragraf 40 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah Ketentuan Umum 1. 2.

3.

4.

5.

6.

Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Umum Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

46

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi 7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

61

Pasal 2 14/6/PBI/2012

Ketentuan Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank Syariah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank Syariah, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direktur UUS adalah anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau pimpinan kantor cabang bank asing yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap operasional UUS. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank Syariah atau UUS, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal atau pejabat lainnya yang setara. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

(1) Pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah dan UUS wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini Pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah dan UUS termasuk pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

47

Manajemen Paragraf


Ketentuan (2) Pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah. (3) Pihak yang termasuk sebagai pengendali UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS. (4) Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk: a. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah; b. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah; c. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah; d. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah; e. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank Syariah (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu; f. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank Syariah; atau g. saham Bank Syariah lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari Pengendali Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah: a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah; b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi; c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah; d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank Syariah baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank Syariah,

48

Manajemen Paragraf


Ketentuan antara lain keluarga pemegang saham, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah; Bank Syariah dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank Syariah secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank Syariah, right issue saham Bank Syariah dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP. b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah; d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah; f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersamasama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah; g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah; i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

49


Fit and Proper Test Ketentuan Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi Bank Syariah, dan calon Direktur UUS, serta calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing; b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing; Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan selaku PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif UUS, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing. Dalam hal kegiatan operasional UUS melibatkan proses pengambilan keputusan yang melebihi batas wewenang Direktur UUS maka uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang terlibat selain Direktur UUS, tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional. c. pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank Syariah, UUS, atau Kantor Perwakilan Bank Asing. Yang dimaksud dengan “pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b” adalah: 1) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang sudah tidak menjadi PSP atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada Bank Syariah, UUS atau Kantor Perwakilan Bank Asing dimana perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan menjadi obyek uji kemampuan dan kepatutan, namun yang bersangkutan masih menjadi PSP atau masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing di bank lain; atau 2) yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi PSP, atau sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan.

50

Manajemen Paragraf

63

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 12/6/DPbS 2010 Romawi I. A No. 2 – 3

Ketentuan d. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan e. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi I. B – E

A. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 (huruf a Kodifikasi ini) dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Wawancara hanya dilakukan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 (huruf a Kodifikasi ini) telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif. B. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A.2 dan huruf A.3 (huruf d dan huruf e Kodifikasi ini) dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (clearance test) atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan), yang terkait dengan faktor: 1. integritas dan kelayakan keuangan bagi PSP Bank Syariah; Termasuk dalam faktor integritas antara lain tindakan campur tangan PSP dalam operasional Bank Syariah. 2. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah; atau 3. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS. C. Perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah serta Direktur UUS yang hanya bertugas mengelola UUS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sepanjang tidak terdapat informasi atau indikasi tertentu yang telah menurunkan kredibilitas yang bersangkutan. Perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali atas seseorang yang dilakukan sebelum atau pada saat berakhirnya masa jabatan sebelumnya. Kredibilitas adalah hal-hal yang terkait dengan dapat dipercayanya seseorang dalam pengelolaan Bank Syariah atau UUS. D. Dalam hal terdapat informasi atau indikasi tertentu yang telah menurunkan kredibilitas yang bersangkutan maka atas perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf D (huruf C Kodifikasi ini), harus dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf B (huruf A Kodifikasi ini).

Pasal 4 14/6/PBI/2012

Pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, atau calon Direktur UUS.

51

Manajemen Paragraf


BAB II 64

Pasal 5 14/6/PBI/2012

Ketentuan Yang dimaksud dengan “bank” adalah BUS, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, BPRS dan UUS. Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan di pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu.

Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Syariah (1) Untuk menjadi PSP Bank Syariah, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP. (3) Calon PSP yang belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, namun telah memiliki saham Bank Syariah, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP. Kepemilikan saham Bank Syariah termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek, hibah atau waris. Yang dimaksud dengan “belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia” adalah calon PSP yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Tindakan sebagai PSP antara lain adalah hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

SE 12/6/DPbS (4) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan bagi 2010 calon PSP, antara lain adalah: Romawi II. A No. 1 a. Perorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Bank Syariah yang akan membeli saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah; b. Perorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Bank Syariah yang akan menerima hibah saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah; c. Perorangan yang telah menerima pengalihan saham Bank Syariah melalui penerimaan hak waris sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah; d. Pemegang saham Bank Syariah baik perorangan maupun badan hukum yang tidak tergolong sebagai PSP yang akan membeli saham atau menerima hibah saham Bank Syariah, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah; e. Pemegang saham Bank Syariah perorangan yang tidak tergolong sebagai PSP yang menerima pengalihan saham Bank Syariah melalui hak waris, sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah; f. Pemegang saham Bank Syariah yang melakukan tambahan setoran modal sehingga yang bersangkutan menjadi PSP Bank Syariah; g. Pemegang saham Bank Syariah yang tidak tergolong sebagai PSP yang secara sukarela mengajukan diri sebagai PSP Bank Syariah;

52

Manajemen Paragraf


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. B

Ketentuan h. Pemegang saham Bank Syariah yang menurut penilaian Bank Indonesia digolongkan sebagai pengendali Bank Syariah; dan i. PSP Bank Syariah yang berasal dari PSP bank konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. (5) Persyaratan Administratif bagi Calon PSP adalah sebagai berikut : 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP Bank Syariah diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang persyaratan pemegang saham, yaitu: a. Ketentuan mengenai Bank Umum Syariah; b. Ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; c. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum; d. Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR. 2. Dalam pengajuan permohonan, Bank Syariah harus menyampaikan: a. Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan/atau Lampiran 2 atau Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4 (Lampiran 15 dan/atau Lampiran 16 atau Lampiran 17 dan/atau Lampiran 18 Kodifikasi ini) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau ultimate shareholders. b. Laporan keuangan audited 3 (tiga) tahun buku terakhir dari badan hukum yang akan mengakuisisi Bank Syariah, paling kurang terdiri dari laporan neraca, laporan administratif dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. c. Dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif, antara lain: 1) perjanjian konsorsium apabila pembelian saham dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lainnya; 2) dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara PSP dengan ultimate shareholders; 3) dokumen keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP dan/atau ultimate shareholders; 4) dokumen keuangan yang dapat menunjukkan aliran dana pembelian saham; dan/atau 5) dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran atau kewajaran dokumen-dokumen utama atau pernyataanpernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

53

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. F

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi IV

65

66

Ketentuan (6) Calon PSP, calon anggota Dewan komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah dalam program penyelamatan 1. Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) maka terhadap LPS dimaksud tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 2. Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi baru yang diangkat oleh LPS untuk pertama kalinya, dapat langsung menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya secara efektif hingga memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). (7) Penyampaian atas: a. Surat permohonan perpanjangan jabatan; b. Surat permohonan berikut dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B dan C (ayat (5) dan Paragraf 75 ayat (5) Kodifikasi ini); dan/atau c. Surat permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf E.5 (Paragraf 95 Kodifikasi ini); disampaikan oleh Bank Syariah atau UUS kepada: 1. Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi; atau 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di luar wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi.



Pasal 7 14/6/PBI/2012

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (Paragraf 65 huruf a Kodifikasi ini) meliputi:

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan: a. integritas; dan b. kelayakan keuangan.

Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia kepada yang bersangkutan, atau informasi mengenai telah dijalaninya sanksi oleh pihak yang diuji yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus. a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

54

Manajemen Paragraf


Ketentuan Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia. b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat; d. tidak tercantum dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 (Paragraf 87 dan Paragraf 88 Kodifikasi ini), bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) (Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a dan Paragraf 100 ayat (5) Kodifikasi ini).

67

Pasal 8 14/6/PBI/2012

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b (Paragraf 65 huruf b Kodifikasi ini) antara lain dibuktikan dengan: a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah; Penilaian kemampuan keuangan bagi calon PSP berupa badan hukum dilakukan antara lain berdasarkan pada analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen. b. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah; Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah: 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; atau 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank: a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur namun belum digolongkan macet; atau b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur. Calon PSP dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila: 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet.

55

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan “hutang jatuh tempo dan bermasalah” adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi. Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP: 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah, baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan. c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia. d. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank Syariah.

68

Bagian Kedua Pasal 9 14/6/PBI/2012 Ayat (1)

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Permohonan untuk menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) (Paragraf 64 ayat (1) Kodifikasi ini) diajukan oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif. Permohonan diajukan oleh anggota Direksi Bank Syariah.

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. E

Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dokumen permohonan diterima secara lengkap adalah apabila dokumen administratif dan dokumen pendukungnya (apabila diperlukan) telah disampaikan oleh pihak pemohon dan telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

69

Pasal 9 14/6/PBI/2012 Ayat (2)

(2) Dalam hal calon PSP melakukan pembelian saham Bank Syariah melalui program divestasi saham negara atas penyertaan modal sementara oleh lembaga yang berwenang maka permohonan untuk menjadi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 10 14/6/PBI/2012

Atas permohonan untuk menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 68 Kodifikasi ini), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan

56

Manajemen Paragraf


Ketentuan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon PSP. Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi PSP. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan catatan administrasi Bank Indonesia dalam rangka penilaian atas faktor integritas serta kelayakan keuangan. b. wawancara.

70

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. D No. 3 – 4

Wawancara hanya dapat dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.

Pasal 11 14/6/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 69 Kodifikasi ini) dilakukan terhadap badan hukum, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan, serta pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) dari badan hukum tersebut.

Wawancara dilakukan untuk klarifikasi atas informasi yang telah diperoleh dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon PSP yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan atas faktor integritas, kompetensi dan/atau kelayakan dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan. Hasil uji kemampuan dan kepatutan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif dan wawancara.

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank Syariah dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank Syariah dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah. Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai ultimate shareholders apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pemegang saham pengendali. (2) Dalam hal ultimate shareholders adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate shareholders tersebut memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan pihak lain yang secara langsung dikendalikan oleh

57

Manajemen Paragraf

71


Ketentuan pemerintah negara lain tersebut sebagai ultimate shareholders berdasarkan dokumen pendukung yang sah. (3) Pelaksanaan wawancara terhadap calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum dilakukan terhadap anggota dewan komisaris dan direksi yang ditunjuk oleh badan hukum yang bersangkutan dan pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan ultimate shareholders. (4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat menetapkan pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan persyaratan administratif dan/atau menjalani wawancara. (5) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12 14/6/PBI/2012

Dalam hal calon PSP Bank Syariah adalah Pemerintah maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Paragraf 69 huruf b Kodifikasi ini) hanya dilakukan apabila dianggap perlu. Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Republik Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah.

72

Pasal 13 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank Syariah dan pihak yang diuji. (3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah menjalani proses hukum dan/atau uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); 2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau 3) Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

58


Fit and Proper Test Sumber Regulasi Bagian Ketiga Pasal 14 14/6/PBI/2012

Ketentuan

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 69 Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat: a. Lulus; atau Calon PSP yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada Bank Syariah dimaksud. b. Tidak Lulus. Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada Bank Syariah dimaksud. (2) Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PSP pada Bank Syariah yang bersangkutan; dan b. wajib mengalihkan kepemilikan saham yang telah dibeli kepada pihak lain. Yang dimaksud dengan “mengalihkan kepemilikan saham yang telah dibeli” adalah mengalihkan: 1) Seluruh kepemilikan sahamnya bagi calon PSP yang semula belum memiliki saham pada Bank Syariah yang bersangkutan; atau 2) Tambahan kepemilikan sahamnya bagi calon PSP yang semula sudah menjadi pemegang saham pada Bank Syariah yang bersangkutan.

74

Pasal 15 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) (Paragraf 73 ayat (1) Kodifikasi ini) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan beserta dokumen persyaratan administratif diterima secara lengkap. (2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank Syariah dalam bentuk persetujuan atau penolakan. Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji. (3) Selain kepada Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia berwenang memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan. Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

59

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi BAB III

75

Pasal 16 14/6/PBI/2012

Ketentuan

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah (1) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Yang dimaksud dengan “menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya” adalah bertindak mewakili Bank Syariah dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank Syariah dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank Syariah. (2) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank Syariah yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Yang dimaksud dengan “belum mendapat persetujuan Bank Indonesia” adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank Syariah yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. A No. 2 – 3

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. C

(3) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, antara lain adalah: a. Perorangan yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Bank Syariah dan/atau Direktur UUS; b. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari bank konvensional yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, yang akan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah; c. Anggota Dewan Komisaris Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank Syariah yang sama; dan d. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi Direktur Kepatuhan pada Bank Syariah yang sama. (4) Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah: a. Anggota Direksi Bank Syariah yang beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank Syariah yang sama; atau b. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah yang sama. Dalam hal dari hasil penelitian administratif diketahui terdapat hal-hal yang memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih jauh, maka atas peralihan jabatan tersebut harus dilakukan wawancara. (5) Persyaratan Administratif bagi Calon anggota Dewan Komisaris dan Calon anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah atau

60

Manajemen Paragraf

76

77


Ketentuan permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon Direktur UUS diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang persyaratan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Bank Syariah dan/atau Direktur UUS, yaitu: a. Ketentuan mengenai Bank Umum Syariah; b. Ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; c. Ketentuan mengenai Unit Usaha Syariah; dan d. Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan (Compliance Director). 2. Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, juga disampaikan: a. Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 atau Lampiran 6 (Lampiran 19 atau Lampiran 20 Kodifikasi ini) dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 (Lampiran 21 Kodifikasi ini) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah, atau calon Direktur UUS. b. Dokumen pendukung lain, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan administratif, antara lain dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung kebenaran atau kewajaran dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.



Pasal 18 14/6/PBI/2012


Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan: a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan.

Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia kepada yang bersangkutan, atau informasi mengenai telah dijalaninya sanksi oleh pihak yang diuji yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus. a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

61

Manajemen Paragraf


Ketentuan Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh langsung oleh Bank Indonesia atau melalui informasi yang diketahui oleh umum. Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia. b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat; d. tidak tercantum dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 (Paragraf 87 dan Paragraf 88 Kodifikasi ini), bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 41 ayat (4) huruf a, dan Pasal 41 ayat (5) (Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a dan Paragraf 100 ayat (5) Kodifikasi ini).

78

Pasal 19 14/6/PBI/2012

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b (Paragraf 76 huruf b Kodifikasi ini) meliputi: a. bagi calon anggota Dewan Komisaris BUS meliputi antara lain: 1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup; Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS. 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; dan Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah. 3) memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko;

62

Manajemen Paragraf


Ketentuan Memiliki pengetahuan dan pemahaman manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). b. bagi calon anggota Dewan Komisaris BPRS meliputi antara lain: 1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup; dan Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah antara lain memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS. 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah. c. bagi calon anggota Direksi BUS meliputi antara lain: 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup; Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah. 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah; Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan dan/atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

63

Manajemen Paragraf


Ketentuan 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh; dan Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BUS dan analisis situasi industri perbankan. 4) memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko; Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS. d. bagi calon anggota Direksi BPRS meliputi antara lain: 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup; Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan cakupan materi paling kurang mengenai ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah. 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah; dan Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan. 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh. Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan.

64

Manajemen

Fit and Proper Test


Ketentuan Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c (Paragraf 76 huruf c Kodifikasi ini) meliputi: a. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah: 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; atau 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank: a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur dengan kualitas yang belum digolongkan macet; atau b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila: 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet. b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sampai tanggal surat permohonan Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

80

Pasal 21 14/6/PBI/2012

(1) Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon Direksi BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 2 (Paragraf 78 huruf c angka 2 Kodifikasi ini), mencakup pula pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Direksi. (2) Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha, untuk pertama kalinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota Direksi. (3) Mayoritas anggota Direksi BUS hasil perubahan kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

65


Fit and Proper Test Sumber Regulasi Bagian Kedua Pasal 22 14/6/PBI/2012

Ketentuan

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi diajukan oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili dalam hal seluruh atau mayoritas saham Bank Syariah dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. (3) Dalam hal anggota Direksi Bank Syariah yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Syariah, permohonan diajukan oleh: Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah apabila terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi yang berwenang mengajukan permohonan dengan Bank Syariah. a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Syariah; b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Syariah; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bank Syariah. (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan tentang ketenagakerjaan.

82

Pasal 23 14/6/PBI/2012

Atas permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) (Paragraf 81 ayat (1) Kodifikasi ini), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia, dan penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi Bank Syariah.

66

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi b. SE 12/6/DPbS 2010 Romawi II. D No. 3 – 4

Ketentuan wawancara, apabila diperlukan. Wawancara hanya dapat dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah serta calon Direktur UUS yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif. Wawancara dilakukan untuk klarifikasi atas informasi yang telah diperoleh dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah serta calon Direktur UUS yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan atas faktor integritas, kompetensi dan/atau kelayakan dan/atau reputasi keuangan yang bersangkutan. Hasil uji kemampuan dan kepatutan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif dan wawancara. Khusus untuk pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir II.A angka 3 (Paragraf 75 ayat 4 Kodifikasi ini) di atas, dalam hal tidak dilakukan wawancara, maka hasil uji kemampuan dan kepatutan hanya ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif.

83

Pasal 24 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank Syariah dan pihak yang diuji. (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah, apabila yang bersangkutan telah menjalani proses hukum dan/atau telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); 2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau 3) Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

67


Fit and Proper Test Sumber Regulasi Bagian Ketiga Pasal 25 14/6/PBI/2012

Ketentuan

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (Paragraf 82 Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat: a. Lulus; atau Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah dimaksud. b.

Tidak Lulus. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah dimaksud.

(2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah sesuai keputusan RUPS maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada Bank Syariah yang bersangkutan. (3) Bank Syariah wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “tindak lanjut yang harus dilakukan Bank Syariah” adalah antara lain menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembatalan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang ditetapkan Tidak Lulus. (4) Bank Syariah wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 85

Pasal 26 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) (Paragraf 84 ayat (1) Kodifikasi ini) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan beserta dokumen persyaratan administratif diterima dari Bank Syariah secara lengkap. (2) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank Syariah dalam bentuk persetujuan atau penolakan.

68

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji. (3) Selain kepada Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia berwenang memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan. Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah PSP, Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

86

Pasal 27 14/6/PBI/2012

BAB IV

87


Ketentuan dan tata cara pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) (Paragraf 85 ayat (2) Kodifikasi ini) tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BUS atau BPRS.

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b(Paragraf 62 huruf b Kodifikasi ini) dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa: Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah. 1) memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2) memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah; dan/atau Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

69

Manajemen Paragraf


Ketentuan 3) memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati–hatian di bidang perbankan, asas-asas perbankan yang sehat dan/atau Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. terbukti menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah dan/atau dapat membahayakan industri perbankan; Yang dimaksud dengan “menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah dan/atau dapat membahayakan industri perbankan” adalah antara lain: 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya. d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet; Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah: 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank: a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur namun belum digolongkan macet; atau b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur. PSP dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila: 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet. f.

terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank Syariah menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

70


Fit and Proper Test Ketentuan Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 62 huruf b Kodifikasi ini) dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa: 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah; Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah. Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan. 3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asasasas perbankan yang sehat; dan/atau 4) melanggar Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. terbukti menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan; Yang dimaksud dengan “menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau dapat membahayakan industri perbankan” adalah antara lain: 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambil alih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya. d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet; Yang dimaksud dengan “kredit/pembiayaan macet” adalah: 1) kredit/pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau

71

Manajemen Paragraf


Ketentuan 2) kredit/pembiayaan yang berdasarkan penelitian Bank Indonesia digolongkan macet, namun oleh bank: a) dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur namun belum digolongkan macet; atau b) tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinilai memiliki kredit/pembiayaan macet apabila: 1) mempunyai kredit/pembiayaan macet; dan/atau 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet. f.

terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat; Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank Syariah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” adalah antara lain kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank Syariah, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor-sektor industri yang dibiayai. h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; atau i. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c dan/atau huruf d.

89


Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 62 huruf b Kodifikasi ini) dilakukan untuk keseluruhan pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) (Paragraf 61 ayat (4) Kodifikasi ini) yang terkait dengan PSP yang akan diuji. (2) Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 62 huruf b Kodifikasi ini) dan pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

72

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan “satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak yang melakukan Pengendalian” adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus. Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (Paragraf 90 Kodifikasi ini).

90

Pasal 31 14/6/PBI/2012 Ayat (1) – (2)

(1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji; Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat. b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji; Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak yang diuji memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya. c. tanggapan dari pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan Penyampaian tanggapan dari pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan. d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji. Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. A

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut: 1. pengumpulan data dan informasi; 2. pelaksanaan pemeriksaan khusus; 3. konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dinilai dan/atau pihak terkait lainnya; 4. penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya; 5. penerimaan atas tanggapan pertama dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut;

73

Manajemen Paragraf


Pasal 31 14/6/PBI/2012 Ayat (3) – (6)

Ketentuan 6. penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai; 7. penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; dan 8. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. (3) Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. (4) Dalam hal pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya. Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan hak” adalah termasuk penyampaian klarifikasi namun tidak disertai dengan bukti pendukung yang relevan. (5) Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia. (6) Dalam hal pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan hak” adalah termasuk menyampaikan tanggapan namun tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

91

92

Pasal 32 14/6/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Tidak Lulus tanpa melakukan sebagian atau seluruh langkah–langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) (Paragraf 90 ayat (2) Kodifikasi ini), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau b. dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.


Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus.

74

Manajemen Paragraf


Ketentuan (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji. Tingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan masing– masing pihak yang diuji terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan. (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d (Paragraf 90 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini).

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. B

A. Tata Cara Penentuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan 1. Penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi PSP dilaksanakan melalui pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut: a. Faktor Integritas Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima). b. Faktor Kelayakan Keuangan Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kelayakan keuangan diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima). 2. Penentuan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS, dilaksanakan melalui pemberian nilai untuk masing-masing faktor sebagai berikut: a. Faktor Integritas Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima). b. Faktor Kompetensi Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kompetensi diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima). c. Faktor Reputasi Keuangan Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor reputasi keuangan diberikan nilai faktor sebesar maksimal 5 (lima). 3. Dalam uji atas faktor kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf c di atas, dalam hal yang bersangkutan tercantum dalam Daftar Kredit Macet (DKM), maka yang bersangkutan: a. wajib menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet tersebut paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan

75

Manajemen Paragraf


SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. C

93

Pasal 34 14/6/PBI/2012

Ketentuan b. diberi nilai faktor sebesar 5 (lima) tanpa melalui langkahlangkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pembiayaan dan/atau kredit macet tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a. 4. Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan nilai dan bobot yang diformulasikan ke dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8 (Lampiran 22 Kodifikasi ini). B. Tata Cara Penentuan Predikat Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Berdasarkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 (Huruf A angka 4 Kodifikasi ini), maka PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS diberikan predikat: a. Memenuhi Persyaratan (Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai kurang dari 5 (lima); atau b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bernilai sama dengan atau lebih dari 5 (lima). (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank Syariah dan pihak yang diuji. (2) Selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkepentingan” adalah antara lain pemegang saham termasuk PSP.

94


Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah. (2) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) dan/atau PSP pada seluruh Bank Syariah; b. pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan.

76


Fit and Proper Test Ketentuan (1) Larangan terhadap pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) (Paragraf 94 ayat (2) Kodifikasi ini) ditetapkan sebagai berikut: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3, Pasal 28 huruf d, Pasal 28 huruf e, Pasal 28 huruf g, atau Pasal 28 huruf h (Paragraf 87 huruf a angka 3, Paragraf 87 huruf d, Paragraf 87 huruf e, Paragraf 87 huruf g, atau Paragraf 87 huruf h Kodifikasi ini); dan 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 3, Pasal 29 huruf d, Pasal 29 huruf e, Pasal 29 huruf g, Pasal 29 huruf h, atau Pasal 29 huruf i (Paragraf 88 huruf a angka 3, Paragraf 88 huruf d, Paragraf 88 huruf e, Paragraf 88 huruf g, Paragraf 88 huruf h, atau Paragraf 88 huruf i Kodifikasi ini); b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun: 1) bagi PSP apabila: a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1 atau Pasal 28 huruf a angka 2 (Paragraf 87 huruf a angka 1 atau Paragraf 87 huruf a angka 2 Kodifikasi ini); atau b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3, Pasal 28 huruf d, Pasal 28 huruf e, Pasal 28 huruf g, Pasal 28 huruf h (Paragraf 87 huruf a angka 3, Paragraf 87 huruf d, Paragraf 87 huruf e, Paragraf 87 huruf g, atau Paragraf 87 huruf h Kodifikasi ini), dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau Yang dimaksud dengan “kumulatif” adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 28 huruf a angka 3, Pasal 28 huruf d, Pasal 28 huruf e, Pasal 28 huruf g, Pasal 28 huruf h (Paragraf 87 huruf a angka 3, Paragraf 87 huruf d, Paragraf 87 huruf e, Paragraf 87 huruf g dan/atau Paragraf 87 huruf h Kodifikasi ini). iii.

terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif apabila: a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 1 atau Pasal 29 huruf a angka 2 (Paragraf 88 huruf a angka 1 atau Paragraf 88 huruf a angka 2 Kodifikasi ini); atau b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 3, Pasal 29 huruf d, Pasal 29 huruf e, Pasal 29 huruf g, Pasal 29 huruf h,

77

Manajemen Paragraf


Ketentuan atau Pasal 29 huruf i (Paragraf 88 huruf a angka 3, Paragraf 88 huruf d, Paragraf 88 huruf e, Paragraf 88 huruf g, Paragraf 88 huruf h, atau Paragraf 88 huruf i Kodifikasi ini) dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau Yang dimaksud dengan “kumulatif” adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 29 huruf a angka 3, Pasal 29 huruf d, Pasal 29 huruf e, Pasal 29 huruf g, Pasal 29 huruf h, dan/atau Pasal 29 huruf i (Paragraf 88 huruf a angka 3, Paragraf 88 huruf d, Paragraf 88 huruf e, Paragraf 88 huruf g, Paragraf 88 huruf h dan/atau Paragraf 88 huruf i Kodifikasi ini). iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Pasal 28 huruf c atau Pasal 28 huruf f (Paragraf 87 huruf b, Paragraf 87 huruf c atau Paragraf 87 huruf f Kodifikasi ini); dan 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Pasal 29 huruf c atau Pasal 29 huruf f (Paragraf 88 huruf b, Paragraf 88 huruf c atau Paragraf 88 huruf f Kodifikasi ini). (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d (Paragraf 90 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini).

SE 12/6/DPbS 2010 Romawi III. D – E

Larangan bagi Pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi: 1. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah; 2. Pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau 3. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah. Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi 1. Penetapan jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dihitung berdasarkan faktor materialitas atas kerugian yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS. Pengukuran tingkat materialitas atas kerugian yang ditimbulkan tersebut dilakukan dengan cara mengukur pengaruh kerugian

78

Manajemen Paragraf


Ketentuan terhadap posisi terakhir atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Return On Asset (ROA) dan/atau rata-rata gross income. Posisi terakhir adalah data terakhir yang tersedia berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, sebelum terjadinya perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan. 2. Penghitungan kontribusi kerugian dari pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) adalah sebagai berikut: a. Penentuan beban kerugian terhadap setiap perbuatan dan/atau tindakan yang terjadi ditentukan atas besarnya kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah atau UUS, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah atau UUS dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan. b. Beban kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian diperhitungkan dengan KPMM, ROA dan/atau rata-rata gross income posisi terakhir. c. KPMM sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah rasio KPMM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah. d. ROA sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah ROA sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan UUS. e. Gross Income sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah pendapatan operasional setelah likurangi dengan bagi hasil dana investasi sebelum dikurangi dengan beban operasional dan beban non operasional. Gross Income rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir adalah rata-rata gross income dari 12 (dua belas) bulan terakhir yang bernilai positif. f. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan, maka perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh kerugian dari beberapa perbuatan dan/atau tindakan tersebut dibandingkan dengan posisi terakhir KPMM, ROA dan/atau rata rata gross income sebelum perbuatan dan/atau tindakan terakhir tersebut dilakukan. Contoh perhitungan: Suatu pelanggaran telah dilakukan pada tanggal 15 Januari 2010 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 10.000,00. Rasio KPMM pada akhir Desember 2009 adalah 10% (600.000,- / 6.000.000,-). Rasio ROA pada akhir Desember 2009 adalah 3% (300.000,- / 10.000.000,). Sedangkan rata-rata gross income dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar Rp.100.000,00. Pengaruh kerugian tersebut terhadap KPMM, ROA dan rata-rata gross income adalah sebagai berikut: % penurunan KPMM

=10%-(Rp600.000,00-10.000,00)/ Rp6.000.000,00 = 10% - 9,83% = 0,17%

79

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi % penurunan ROA

Ketentuan =3%-(Rp300.000,00-10.000,00)/ Rp10.000.000,00 = 3% - 2,9% = 0,1%

% penurunan rata-rata gross income

=Rp10.000,00/ Rp100.000,00 = 10%

3. Penetapan Tingkat Materialitas a. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang tidak material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila: 1) menyebabkan: i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar kurang dari 0,5% (setengah persen); ii. berkurangnya rasio Return On Asset (ROA) sebesar kurang dari 0,125% (seperdelapan persen); dan/atau iii. berkurangnya gross income sebesar kurang dari 5% (lima persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk BPRS; dan 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang cukup material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila: 1) menyebabkan: i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 0,5% (setengah persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen); ii. berkurangnya rasio Return On Asset (ROA) sebesar 0,125% (seperdelapan persen) sampai dengan kurang dari 0,5% (setengah persen); dan/atau iii. berkurangnya rasio gross income sebesar 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh persen) untuk BPRS; dan 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Perbuatan dan/atau tindakan dikategorikan telah menimbulkan kerugian yang sangat material terhadap permodalan dan tingkat keuntungan Bank Syariah atau UUS apabila: 1) menyebabkan: i. berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar sama dengan atau lebih dari 2 % (dua persen);

80

Manajemen Paragraf

96


Pasal 37 14/6/PBI/2012

Ketentuan ii. berkurangnya rasio Return On Asset (ROA) sebesar sama dengan atau lebih dari 0,5% (setengah persen); dan/atau iii. berkurangnya rasio gross income sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) untuk Bank Umum Syariah dan UUS, atau sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) untuk BPRS; dan/atau 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah atau UUS menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku. 4. Penetapan Jangka Waktu Sanksi a. Jangka waktu sanksi ditetapkan sebagai berikut: i. selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material termasuk tidak terdapat kerugian; ii. selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material; dan iii. selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material. b. Jangka waktu pengenaan sanksi larangan selama 5 (lima) tahun dapat langsung diberikan apabila: i. terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional perbankan yang bersifat serius (serious misconduct), antara lain berupa pemberian pembiayaan fiktif dan praktik bank dalam bank; dan/atau ii. pelanggaran atau penyimpangan dilakukan dengan sengaja atau dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi dan/atau keuntungan kepada pihak lain. Pengenaan sanksi dimaksud dilakukan tanpa melalui proses perhitungan tingkat materialitas kerugian yang ditimbulkan. 5. Permohonan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), diajukan kepada Bank Indonesia dengan disertai bukti baru yang kuat dan relevan. (1) Pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a (Paragraf 94 ayat (2) huruf a Kodifikasi ini): a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dengan jumlah hak suara yang diperhitungkan dalam kuorum RUPS paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Bank Syariah; dan Yang dimaksud dengan “hak selaku pemegang saham” misalnya hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak untuk menerima deviden sesuai saham yang dimiliki. c. wajib menurunkan kepemilikannya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. (2) Bank Syariah wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank Syariah mengenai status PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

81

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah penjelasan mengenai status PSP yang mempunyai predikat Tidak Lulus bahwa jumlah hak suara yang diakui dalam kuorum RUPS paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Bank Syariah, sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain. (3) Dalam hal pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus merupakan PSP dari Bank Syariah yang berada dalam penanganan/penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka jangka waktu kewajiban penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya. (4) Bank Syariah wajib melaporkan realisasi penurunan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS yang mengesahkan pengalihan kepemilikan saham tersebut.

97

Pasal 38 14/6/PBI/2012

Dalam hal PSP tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c (Paragraf 96 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini) maka: a. PSP wajib menyerahkan surat kuasa menjual kepada pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia atau kepada Bank Indonesia dengan hak substitusi, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu kewajiban penurunan kepemilikan saham; Surat kuasa menjual pada ayat ini paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain. Selain surat kuasa, pemberi kuasa memberikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia yang paling kurang memuat: 1) menerima segala keputusan pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa; dan 2) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud. b. jangka waktu larangan kepada PSP ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; c. nama PSP diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal; d. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS; e. hak suara PSP tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS; f. dividen yang dapat dibayarkan kepada PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya; dan g. nama PSP yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

82

Manajemen Paragraf


Ketentuan Pengumuman kepada publik melalui media massa dilakukan oleh Bank Syariah.

98

Pasal 39 14/6/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang membentuk komite untuk menangani penurunan kepemilikan saham PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a (Paragraf 97 huruf a Kodifikasi ini).

99

Pasal 40 14/6/PBI/2012

(1) Perbuatan menurunkan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c (Paragraf 96 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini) dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan PSP dan/atau pihak yang tidak termasuk dalam kelompok usaha PSP. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. suami/istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. kakek/nenek dari suami/istri; 12. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya. (2) Dalam hal penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau pihak yang merupakan kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus maka: a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c (Paragraf 96 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini); b. Bank Syariah dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah; dan Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak memengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank Syariah sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

83

Manajemen Paragraf

100


Pasal 41 14/6/PBI/2012

Ketentuan c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham. (1) Pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c (Paragraf 94 ayat (2) huruf c Kodifikasi ini): a. dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing; dan b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing. (2) Bank Syariah wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia. Tindak lanjut yang harus dilakukan Bank Syariah adalah antara lain menyelenggarakan RUPS atau keputusan pemberhentian Pejabat Eksekutif oleh Direksi Bank Syariah. (3) Bank Syariah wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja. Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, maka: a. jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; dan b. ketidakpatuhan Bank Syariah diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal. Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank Syariah yang telah go public. (5) PSP yang tidak menindaklanjuti konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. Yang dimaksud dengan “tidak menindaklanjuti” antara lain adalah: 1) tidak hadir dalam RUPS sehingga mengakibatkan kuorum penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi; atau 2) tidak melakukan upaya-upaya untuk terselenggaranya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

84

Manajemen Paragraf


Ketentuan (6) Penetapan sanksi Tidak Lulus selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) (Paragraf 90 ayat (2) Kodifikasi ini).

101

Pasal 42 14/6/PBI/2012

Bagian Kelima 102

Pasal 43 14/6/PBI/2012

Dalam hal seluruh atau sebagian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan Direksi dan/atau Komisaris tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Bank Syariah, Bank Indonesia berwenang menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

Permohonan Kembali untuk Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Syariah (1) Pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) (Paragraf 94 ayat (2) Kodifikasi ini) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 41 ayat (4) huruf a, Pasal 41 ayat (5) (Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a, dan Paragraf 100 ayat (5) Kodifikasi ini) telah terlampaui. (2) PSP yang berbentuk badan hukum yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) (Paragraf 94 ayat (2) Kodifikasi ini) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 41 ayat (4) huruf a, Pasal 41 ayat (5) (Paragraf 95 ayat (1), Paragraf 97 huruf b, Paragraf 100 ayat (4) huruf a, dan Paragraf 100 ayat (5) Kodifikasi ini) sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus. Penggantian pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.

85

Manajemen Paragraf


Ketentuan

BAB V

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Direktur Unit Usaha Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah, Dan Pejabat Eksekutif Unit Usaha Syariah

103

Pasal 44 14/6/PBI/2012

Direktur UUS wajib memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS.

104

Pasal 45 14/6/PBI/2012

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.

105

Pasal 46 14/6/PBI/2012

(1) Pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dapat berasal dari: a. salah satu anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, yang ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS; b. calon anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS; atau c. calon anggota Direksi Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS dan telah ditetapkan sejak awal akan menjabat sebagai Direktur UUS dengan wewenang dan tanggungjawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS. (2) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti proses wawancara apabila diperlukan. Wawancara dilakukan semata-mata untuk menilai kompetensi di bidang perbankan syariah dan komitmen dalam pengembangan perbankan syariah dan bukan dimaksudkan untuk menguji kembali kemampuan dan kepatutan direktur pada Bank Umum Konvensional yang telah menjalani uji kemampuan dan kepatutan sebelumnya. (3) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional. (4) Dalam hal calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai: a. tidak memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, yang bersangkutan dapat diajukan kembali oleh Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS untuk dilakukan penilaian ulang paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat pemberitahuan Bank Indonesia; atau

86

Manajemen Paragraf


Ketentuan b. tidak memiliki komitmen dalam pengembangan UUS, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Direktur UUS. (5) Apabila berdasarkan penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, calon Direktur UUS dinilai masih tidak memiliki kompetensi maka Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS wajib mengganti dengan calon lain.

106

Pasal 47 14/6/PBI/2012

(1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c (Paragraf 105 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini), berpedoman pada ketentuan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 75 – Paragraf 86 Kodifikasi ini), kecuali Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf b, Pasal 19 huruf d, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 27 (Paragraf 78 huruf a, Paragraf 78 huruf b, Paragraf 78 huruf d, Paragraf 80, Paragraf 81 ayat (1), dan Paragraf 86 Kodifikasi ini). (2) Ketentuan dan tata cara pengangkatan calon Direktur UUS yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai UUS.

107

Pasal 48 14/6/PBI/2012

Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 62 huruf b Kodifikasi ini) berpedoman pada ketentuan BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 87 – Paragraf 102 Kodifikasi ini), kecuali Pasal 28, Pasal 30, Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 36 ayat (1) huruf c angka 1, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 43 ayat (2) (Paragraf 87, Paragraf 89, Paragraf 95 ayat (1) huruf a angka 1, Paragraf 95 ayat (1) huruf b angka 1, Paragraf 95 ayat (1) huruf c angka 1, Paragraf 96, Paragraf 97, Paragraf 98, Paragraf 99, dan Paragraf 102 ayat (2) Kodifikasi ini).

BAB VI 108

Pasal 49 14/6/PBI/2012

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada BAB III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 75 – Paragraf 86 Kodifikasi ini). (2) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 87 – Paragraf 102 Kodifikasi ini). (3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau penyimpangan kegiatan Kantor Perwakilan Bank Asing.

87

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi BAB VII

Bagian Pertama 109

Pasal 50 14/6/PBI/2012

Ketentuan

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Pada Bank Syariah Dan Bank Umum Konvensional Yang Memiliki Uus Dalam Penyelamatan/ Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Bank Syariah serta Calon Direktur UUS (1) Dalam hal Bank Syariah berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi. Terhadap LPS sebagai calon PSP tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan. (2) Dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka uji kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan terhadap calon Direktur UUS. (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh LPS kepada Bank Indonesia.

110

Pasal 51 14/6/PBI/2012

Persyaratan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, serta calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (Paragraf 109 Kodifikasi ini) berpedoman pada Pasal 4, Pasal 16, BAB III Bagian Pertama, Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 63, Paragraf 75, Paragraf 76 – Paragraf 80, Paragraf 103 dan Paragraf 105 Kodifikasi ini).

111

Pasal 52 14/6/PBI/2012

(1) Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi Bank Syariah, serta calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c (Paragraf 105 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini) dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut: a. penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan DTL; b. penelitian administratif lainnya; dan c. wawancara, apabila diperlukan. (2) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a (Paragraf 105 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) mengikuti proses wawancara apabila diperlukan. (3) Calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b (Paragraf 105 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional.

112

Pasal 53 14/6/PBI/2012

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a (Paragraf 111 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) pihak yang diuji tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan DTL, Bank Indonesia berwenang memberikan persetujuan sementara kepada

88

Manajemen Paragraf


Ketentuan pihak yang diuji untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Direktur UUS. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a (Paragraf 111 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) pihak yang diuji tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau DTL, Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan dan: a. pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Direktur UUS; dan Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Direktur UUS” adalah bertindak mewakili Bank Syariah atau UUS dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank Syariah atau UUS dan/atau mengambil keputusan yang penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank Syariah atau UUS. b. LPS menyampaikan kembali permohonan calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, dan calon Direktur UUS yang baru untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberitahukan kepada LPS.

113

Pasal 54 14/6/PBI/2012

(1) Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif lainnya mengenai pihak yang diuji paling lama 1 (satu) bulan setelah persetujuan sementara Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) (Paragraf 112 ayat (1) Kodifikasi ini). (2) Dalam rangka penelitian administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b (Paragraf 111 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) hurufc (Paragraf 111 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 63, Paragraf 83, Paragraf 86, dan Paragraf 106 ayat (2) Kodifikasi ini).

114

Pasal 55 14/6/PBI/2012

(1) Berdasarkan penelitian administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b (Paragraf 111 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c (Paragraf 111 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus. (2) Penetapan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan setelah persetujuan sementara.

115

Pasal 56 14/6/PBI/2012

(1) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah secara tertulis kepada Bank Syariah, pihak yang diuji, dan LPS.

89

Manajemen Paragraf


Ketentuan (2) Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan calon Direktur UUS kepada Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, pihak yang diuji, dan LPS.

116

Pasal 57 14/6/PBI/2012

Konsekuensi dari hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) (Paragraf 114 ayat (1) Kodifikasi ini) adalah: a. berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 84 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kodifikasi ini); dan b. hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus, dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan predikat Tidak Lulus.

117

Pasal 58 14/6/PBI/2012

(1) Dalam hal anggota Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dicalonkan sebagai Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) (Paragraf 111 ayat (2) Kodifikasi ini) dinilai: a. tidak memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, yang bersangkutan dapat diajukan kembali oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat pemberitahuan Bank Indonesia; atau b. tidak memiliki komitmen dalam pengembangan UUS, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Direktur UUS. (2) Apabila berdasarkan penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, calon Direktur UUS dinilai masih tidak memiliki kompetensi maka Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib mengganti dengan calon lain.

Bagian Kedua 118

Pasal 59 14/6/PBI/2012

BAB VIII

119

Pasal 60 14/6/PBI/2012

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 87 – Paragraf 102 Kodifikasi ini).

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pihak Yang Sudah Tidak Menjadi PSP Atau Sudah Tidak Menjabat Sebagai Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Serta Direktur UUS Dan Pejabat Eksekutif UUS (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP atau sudah tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (Paragraf 62 huruf c Kodifikasi ini), berpedoman pada

90

Manajemen Paragraf

120


Ketentuan BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 87 – Paragraf 102 Kodifikasi ini). (2) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan predikat Tidak Lulus namun masih menjadi PSP dan/atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maka bank lain tersebut wajib melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 100 ayat (2) dan ayat (3) Kodifikasi ini).

BAB IX Pasal 61 14/6/PBI/2012

Ketentuan Lain–Lain (1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank. (2) Dalam hal Bank Syariah, Bank Umum Konvensional atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, pihak yang diuji, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 26, Pasal 34, Pasal 53 dan Pasal 56 (Paragraf 74, Paragraf 85, Paragraf 93, Paragraf 112 dan Paragraf 115 Kodifikasi ini) memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 26, Pasal 34, Pasal 53 dan Pasal 56 (Paragraf 74, Paragraf 85, Paragraf 93, Paragraf 112 dan Paragraf 115 Kodifikasi ini).

121

Pasal 62 14/6/PBI/2012

(1) BUS wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan. (2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali BUS atau terdapat pengendali BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 61 Kodifikasi ini) maka BUS wajib mengajukan calon PSP untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 64 – Paragraf 74 Kodifikasi ini). (3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali BUS yang disebabkan adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

122

Pasal 63 14/6/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali BUS, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BUS.

91

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan “menghambat pelaksanaan pengawasan BUS” adalah antara lain apabila Bank Indonesia mengalami kesulitan atau potensi kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank Syariah.

123

Pasal 64 14/6/PBI/2012

BUS wajib mengungkapkan status PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) (Paragraf 96 ayat (2) Kodifikasi ini) dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.

124

Pasal 65 14/6/PBI/2012

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, serta calon Direktur UUS selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan/reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan dan kepengurusan. Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan dan kepengurusan” adalah antara lain ketentuan mengenai: 1) BUS, UUS, BPRS; 2) perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah; 3) tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 4) pembelian saham bank umum; 5) merger, konsolidasi dan akuisisi bank; 6) fungsi kepatuhan; 7) tenaga kerja asing; dan 8) pelaksanaan good corporate governance.

125

BAB X Pasal 66 14/6/PBI/2012

Sanksi (1) Bank Syariah dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b, atau Pasal 41 ayat (2) (Paragraf 84 ayat (3), Paragraf 96 ayat (2), Paragraf 99 ayat (2) huruf b, atau Paragraf 100 ayat (2) Kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank Syariah, serta Direktur UUS dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Bank Syariah yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 41 ayat (3) atau Pasal 62 ayat (1) (Paragraf 84 ayat (4), Paragraf 96 ayat (4), Paragraf 100 ayat (3) atau Paragraf 121 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebagai berikut: Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban Bank Syariah untuk menyampaikan laporan.

92

Manajemen Paragraf


Ketentuan a. bagi BUS: 1) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila BUS belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau 2) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila BUS tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; b. bagi BPRS: 1) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila BPRS belum menyampaikan laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan; atau 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan. (3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) huruf a, Pasal 38 huruf a, atau Pasal 41 ayat (5) (Paragraf 64 ayat (3), Paragraf 96 ayat (1) huruf a, Paragraf 97 huruf a, atau Paragraf 100 ayat (5) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (4) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, serta Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) atau Pasal 41 ayat (1) (Paragraf 75 ayat (2), Paragraf 84 ayat (2) atau Paragraf 100 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

126

Pasal 67 14/6/PBI/2012

(1) Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank Syariah serta calon Direktur UUS atau Direktur UUS dan/atau Pejabat Eksekutif UUS yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a. proses penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan b. konsekuensi dan pengenaan jangka waktu sanksi mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

93

Manajemen Paragraf

127

Fit and Proper Test Sumber Regulasi Pasal 68 14/6/PBI/2012


Ketentuan Pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak yang Tidak Lulus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap dilarang menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank Syariah serta Direktur UUS sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir.

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat Ketentuan Umum 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. Bank adalah Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk BPR, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perusahaan Daerah;

94

Manajemen Paragraf

128


Ketentuan c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 7. Dewan Komisaris: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 8. Direksi: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah. c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Cabang, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Manajer dan/atau Pejabat lainnya yang setara. 10. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak–pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. 11. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 14/9/PBI/2012

Untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, maka calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan” antara lain adalah ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

129

Pasal 3 14/9/PBI/2012

(1) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau

95

Manajemen Paragraf


Ketentuan kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap BPR secara langsung maupun tidak langsung. (3) Pengendalian terhadap BPR dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut: a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR; Yang dimaksud dengan “memiliki secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR” adalah: a. saham BPR yang dimiliki oleh satu atau beberapa pemegang saham yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pemegang saham lainnya; b. saham BPR yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR; c. saham BPR yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali BPR; d. saham BPR yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR; e. saham BPR yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali BPR; dan/atau f. saham BPR lainnya selain saham sebagaiman dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang dikendalikan oleh pengendali BPR. Yang dimaksud dengan ”pihak terafiliasi dari pengendali BPR” sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah: a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali BPR; b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali BPR, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum Koperasi; c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali BPR, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali BPR; d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali BPR baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; dan/atau e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali BPR, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan BPR; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;

96

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi d.

e.

f.

g.

h. i. j.

130

Pasal 4 14/9/PBI/2012 Huruf a

Ketentuan melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR; mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersamasama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR; mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR; secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan BPR; melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi; Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang akan menjadi PSP karena terjadiny pengalihan saham BPR, penambahan modal dan/atau pengajuan diri secara sukarela untuk menjadi PSP.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi I No. 3a

Pasal 4 14/9/PBI/2012 Huruf b

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia, yang pelaksanaannya dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan Yang dimaksud dengan “Pejabat Eksekutif” adalah Pejabat Eksekutif yang telah diangkat atau belum diangkat oleh BPR tetapi telah menjalankan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.

97

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 14/36/DKBU 2012 Romawi I No. 3b Pasal 4 14/9/PBI/2012 Huruf c

Ketentuan Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumbersumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/ atau kelayakan/ reputasi keuangan. c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR. Pihak-pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan.

131

SE 15/45/DPNP 2013 No.1 (I.3.c)

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumbersumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/ atau kelayakan/ reputasi keuangan.

Pasal 5 14/9/PBI/2012

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi. Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu dan perkara di bidang kepailitan yang diproses dalam Peradilan Niaga.

132

BAB II Pasal 6 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP (1) Untuk menjadi PSP BPR, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Yang dimaksud “memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia” adalah calon PSP yang telah memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. A No. 2a

Calon PSP meliputi : 1) orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian saham, menerima hibah saham, atau menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham sehingga yang bersangkutan menjadi PSP; 2) pemegang saham BPR yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang akan melakukan pembelian saham, menerima hibah saham, atau menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP; 3) non PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP; 4) non PSP namun m enurut Bank Indonesia dinilai melakukan Pengendalian BPR;

98

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi 5) 6)

7) 8)

Pasal 6 14/9/PBI/2012 Ayat (2)

Ketentuan non PSP yang secara sukarela mengajukan diri sebagai PSP; orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali BPR karena adanya perubahan struktur kelompok usaha BPR; orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada BPR hasil penggabungan (merger); dan orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP BPR hasil peleburan (konsolidasi).

(2) Calon PSP yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia namun telah memiliki saham BPR, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP. Kepemilikan saham calon PSP dapat diperoleh melalui hibah, waris dan jual beli. Yang dimaksud dengan “tindakan sebagai PSP” antara lain adalah hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

133

Pasal 7 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai: a. badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan; dan b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). Dalam hal badan hukum pemegang saham BPR dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPR dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPR. Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai ultimate shareholders apabila badan hukum tersebut tidak memiliki PSP. (2) Bank Indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian. Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian” adalah badan hukum yang masih dalam kelompok usaha PSP (ultimate shareholders) yang dianggap melakukan pengendalian terhadap BPR.

134

Bagian Kesatu Pasal 8 14/9/PBI/2012

Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan: a. integritas; dan b. kelayakan keuangan.

99

Manajemen Paragraf

135

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. A No. 1a

Ketentuan Calon PSP wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 135 dan Paragraf 136 Kodifikasi ini). Terkait dengan salah satu persyaratan integritas bagi calon PSP yakni penilaian komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, salah satu aspek yang dinilai antara lain komitmen pengembangan ekonomi regional. Untuk penilaian dimaksud, calon PSP harus menyampaikan komitmen tertulis mengenai rencana arah dan strategi selama paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. Selain itu, Bank Indonesia dapat meminta pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di BPR dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 9 14/9/PBI/2012

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a (Paragraf 134 huruf a Kodifikasi ini) meliputi: Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya. a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia. b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; Termasuk dalam komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat adalah komitmen pengembangan ekonomi regional. d. tidak termasuk dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 (Paragraf 164 dan/atau Paragraf 165 Kodifikasi ini), bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

136

Pasal 10 14/9/PBI/2012

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b (Paragraf 134 huruf b Kodifikasi ini) antara lain dibuktikan dengan: a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung pengembangan bisnis BPR;

100

Manajemen Paragraf


Ketentuan Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen. b. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. c. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; d. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan; Yang dimaksud dengan “hutang jatuh tempo dan bermasalah” adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi. e. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan; f. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia. g. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

137


Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.

101

Manajemen Paragraf

138

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 15/45/DPNP 2012 No. 2 (II.E)

Ketentuan Penyampaian Permohonan Surat permohonan berikut dokumen disampaikan secara lengkap oleh BPR kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut: 1) Kantor Regional Pengawasan Bank 1, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten. 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten.

Pasal 11 14/9/PBI/2012 Ayat (2)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. B

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran la dan Lampiran lb (Lampiran 23a dan 23b Kodifikasi ini). 2. Selain dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1, calon PSP berupa badan hukum juga harus menyampaikan: a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan yang meliputi neraca, laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan; dan b. proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen. 3. Disamping menyampaikan dokumen administratif, BPR juga harus menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran lc dan Lampiran ld (Lampiran 23c dan Lampiran 23d Kodifikasi ini), yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. D

Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut, Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan atas dokumen persyaratan administratif dari pihak yang diuji melalui BPR, misalnya Kartu Keluarga dan surat nikah. Dokumen permohonan yang disampaikan BPR dinyatakan telah diterima secara lengkap, apabila dokumen administratif dan dokumen tambahan persyaratan administratif telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Pasal 12 14/9/PBI/2012 Huruf a

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 137 Kodifikasi ini), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan Penelitian administratif meliputi antara lain: penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan

102

Manajemen Paragraf


Ketentuan dan kelayakan keuangan, struktur kepemilikan calon PSP, serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 2a

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon PSP, dilakukan penelitian atas: 1) kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran la, Lampiran lb (Lampiran 23 a, Lampiran 23b Kodifikasi ini) dan dokumen tambahan; 2) Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran lc atau Lampiran ld (Lampiran 23c atau Lampiran 23d Kodifikasi ini); 3) kemampuan keuangan berdasarkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk calon PSP yang berupa badan hukum; 4) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan 5) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 2c

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif, permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi: 1) belum memenuhi persyaratan dokumen administratif yang ditetapkan dan telah diminta untuk melengkapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari namun tidak menyampaikan dokumen yang ditetapkan; dan/atau 2) tidak memenuhi persyaratan administratif, maka Bank Indonesia menegaskan secara tertulis kepada BPR bahwa permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Direksi tidak diproses lebih lanjut. Jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen oleh Bank Indonesia sampai dengan penerimaan kelengkapan dokumen di Bank Indonesia.


139

b. wawancara. Wawancara dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.


Wawancara bagi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Direksi dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan.

Pasal 13 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a (Paragraf 138 huruf a Kodifikasi ini) dilakukan terhadap: a. badan hukum yang bersangkutan; b. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan

103

Manajemen Paragraf

140


Ketentuan c. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan (ultimate shareholders). (2) Bank Indonesia dapat melakukan penelitian administratif terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

Pasal 14 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b (Paragraf 138 huruf b Kodifikasi ini) dilakukan terhadap: a. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan Wawancara dilakukan terhadap minimal 1 (satu) anggota dewan komisaris dan 1 (satu) anggota direksi dari badan hukum. b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan tersebut (ultimate shareholders). (2) Bank Indonesia dapat melakukan wawancara terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

141

Pasal 15 14/9/PBI/2012

Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 14 (Paragraf 133, Paragraf 139 dan Paragraf 140 Kodifikasi ini) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum.

142

Pasal 16 14/9/PBI/2012

Dalam hal calon PSP BPR adalah Pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b (Paragraf 138 huruf b Kodifikas ini) hanya dilakukan apabila dianggap perlu. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.

143

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 3b

Dalam hal calon PSP adalah Pemerintah, pelaksanaan wawancara dilakukan apabila dianggap perlu untuk mendalami komitmen dari Pemerintah mengenai pengelolaan BPR yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.

Pasal 17 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. Yang dimaksud dengan sedang “menjalani proses hukum” adalah apabila calon PSP telah menyandang status tersangka atau tergugat.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. G No. 2 – 3

Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau tergugat.

104

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi a.

b.

Ketentuan Yang dimaksud dengan status tersangka adalah apabila yang bersangkutan sedang menjalani proses penyidikan/ peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu sebagaimana dimaksud Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Yang dimaksud dengan status tergugat adalah apabila yang bersangkutan sedang menghadapi perkara gugatan perdata yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Yang dimaksud sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan yang disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 164 atau Pasal 165 Kodifikasi ini). Pasal 17 14/9/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji. (3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain: 1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. G No. 5

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II huruf B, huruf C dan huruf D (Paragraf 137 ayat (2) dan Paragraf 157 ayat (2) Kodifikasi ini) serta melampirkan bukti bahwa proses hukum atau proses uji kemampuan dan kepatutan telah selesai dilakukan berupa: a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau

105

Manajemen Paragraf

144


Bagian Ketiga Pasal 18 14/9/PBI/2012 Huruf a

Ketentuan b. proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank yang dibuktikan dengan adanya hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan existing.

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 138 Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu: a. Lulus; atau Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada BPR dimaksud.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 4b Pasal 18 14/9/PBI/2012 Huruf b

145

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR yang mengajukan pencalonan. b. Tidak Lulus. Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada BPR dimaksud.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 4d

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan ditolak untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR yang mengajukan pencalonan.

Pasal 19 14/9/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 144 Kodifikasi ini) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan persetujuan calon PSP BPR diajukan pada saat permohonan persetujuan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR. (3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada: a. BPR, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan “Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

106

Manajemen Paragraf


Ketentuan b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. (4) Selain kepada BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain PSP.

146

147

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 4e

Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris ataucalon anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada: 1) BPR dan/atau PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan 2) Pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. Pemberitahuan kepada BPR dan PSP sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas untuk kepentingan tindaklanjut atas hasil uji kemampuan dan kepatutan. Dalam hal diperlukan, hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 20 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

(1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon PSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a (Paragraf 145 ayat (3) huruf a Kodifikasi ini) dengan menyelenggarakan RUPS mengenai perubahan kepemilikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia. (2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.


Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b (Paragraf 144 huruf b Kodifikasi ini) namun telah memiliki saham BPR: Yang dimaksud dengan “telah memiliki saham BPR” termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui hibah, waris atau jual beli. a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS. c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividenmengacu pada ketentuan yang berlaku.

107

Manajemen Paragraf


Ketentuan d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham. Yang dimaksud dengan “penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham” adalah informasi mengenai: a. predikat yang bersangkutan; b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

148

Pasal 22 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d (Paragraf 147 ayat (1) huruf d Kodifikasi ini) apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

149

Pasal 23 14/9/PBI/2012

BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d (Paragraf 147 ayat (1) huruf d Kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

150

Pasal 24 14/9/PBI/2012

(1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d (Paragraf 147 ayat (1) huruf d Kodifikasi ini) dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi: 1. Orang tua kandung/tiri/angkat; 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. Anak kandung/tiri/angkat; 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. Cucu kandung/tiri/angkat; 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. Suami/istri; 8. Mertua; 9. Besan; 10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. Kakek/nenek dari suami/istri; 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

108

Manajemen Paragraf

151


Ketentuan (2) Dalam hal kepemilikan saham BPR dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus maka: a. pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d (Paragraf 147 ayat (1) huruf d Kodifikasi ini); b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

Pasal 25 14/9/PBI/2012

(1) Dalam hal calon PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 (Paragraf 147 ayat (1) huruf d dan Paragraf 148 Kodifikasi ini) maka: a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun; Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkahlangkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)(Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan: 1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan 2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen. Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain. Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP jika dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menila penerima kuasa: - tidak menunjukan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau - tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang: - melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang, - menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan - memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang. c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam jangka

109

Manajemen Paragraf


Ketentuan waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen. (2) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) (Paragraf 171 ayat (2) Kodifikasi ini).

152

BAB III

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Dan Calon Anggota Direksi

Pasal 26 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

(1) Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. A No. 2b

Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi meliputi: 1) orang yang belum pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR; 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR lainnya; 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR yang sama atau pada BPR lainnya; 4) Komisaris BPR yang dicalonkan menjadi Komisaris Utama pada BPR yang sama; 5) Direktur BPR yang dicalonkan menjadi Direktur Utama pada BPR yang sama; 6) anggota Direksi BPR yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris pada BPR yang sama; 7) anggota Dewan Komisaris BPR yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada BPR yang sama; 8) orang yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR hasil penggabungan (merger); dan 9) orang yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR hasil peleburan (konsolidasi). Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap pengangkatan kembali jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada BPR yang sama. Pengangkatan kembali jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

110

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi Pasal 26 14/9/PBI/2012 Ayat (2)

Ketentuan (2) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Yang dimaksud dengan “belum mendapat persetujuan Bank Indonesia” adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

153

154



SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. A No. 1b

Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (Paragraf 154 Kodifikasi ini), kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 155 Kodifikasi ini), dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 156 Kodifikasi ini).

Pasal 28 14/9/PBI/2012


Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan: a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan.

Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya. a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia. b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; d. tidak tercantum dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 (Paragraf 164 dan/atau Paragraf 165 Kodifikasi ini), bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

111

Manajemen

Fit and Proper Test


Ketentuan Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b (Paragraf 153 huruf b Kodifikasi ini) yakni: a. bagi calon anggota Dewan Komisaris: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR. 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan. b. bagi calon anggota Direksi: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR. 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan; dan Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan. 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat. Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan.

156

Pasal 30 14/9/PBI/2012

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c (Paragraf 153 huruf c Kodifikasi ini) meliputi: a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

112

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. b. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

157


Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif. Dalam hal seluruh atau mayoritas saham BPR dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau LPS maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah atau LPS.

SE 15/45/DPNP 2013 No. 2 (IIE)

Penyampaian Permohonan Surat permohonan berikut dokumen disampaikan secara lengkap oleh BPR kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut: 3) Kantor Regional Pengawasan Bank 1, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten. 4) Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten.

Pasal 31 14/9/PBI/2012 Ayat (2)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. C

Permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a, Lampiran 2b dan Lampiran 2c (Lampiran 24a, 24b, dan 24c Kodifikasi ini).

113

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. D

Pasal 31 14/9/PBI/2012 Ayat (3) – (4)

Ketentuan Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut, Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan atas dokumen persyaratan administratif dari pihak yang diuji melalui BPR, misalnya Kartu Keluarga dan surat nikah. Dokumen permohonan yang disampaikan BPR dinyatakan telah diterima secara lengkap, apabila dokumen administratif dan dokumen tambahan persyaratan administratif telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (3) Dalam hal anggota Direksi BPR yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR, permohonan diajukan oleh: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BPR; b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR. (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Ketenagakerjaan.

158

Pasal 32 14/9/PBI/2012 Ayat (1)a

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) (Paragraf 157 ayat (1) Kodifikasi ini), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia dan penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 2b

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dilakukan penelitian atas: 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2a, Lampiran 2b, dan Lampiran 2c (Lampiran 24a, Lampiran 24b, dan Lampiran 24c Kodifikasi ini) serta dokumen tambahan;

114

Manajemen Paragraf


Ketentuan 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan 3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.


Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif, permohonan BPR untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi: 1) belum memenuhi persyaratan dokumen administratif yang ditetapkan dan telah diminta untuk melengkapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari namun tidak menyampaikan dokumen yang ditetapkan; dan/atau 2) tidak memenuhi persyaratan administratif, maka Bank Indonesia menegaskan secara tertulis kepada BPR bahwa permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Direksi tidak diproses lebih lanjut. Jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen oleh Bank Indonesia sampai dengan penerimaan kelengkapan dokumen di Bank Indonesia.

Pasal 32 14/9/PBI/2012 Ayat (1)b

b. wawancara Wawancara dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang telahmemenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.


Wawancara bagi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Direksi dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan.

Pasal 32 14/9/PBI/2012 Ayat (2)

(2) Dalam kondisi tertentu, terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dapat tidak dilakukan wawancara. Yang dimaksud “dalam kondisi tertentu” adalah apabila informasi yang diperoleh mengenai calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagai dasar penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dinilai sudah memadai sehingga tidak diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dalam proses wawancara.


Wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dapat tidak dilakukan apabila informasi yang diperoleh mengenai calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi tersebut dinilai sudah memadai sehingga tidak diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dalam proses wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 158 Kodifikasi ini) . Misalnya BPR mengajukan permohonan untuk pencalonan salah satu anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris Utama pada BPR yang sama dan diketahui bahwa anggota Dewan Komisaris tersebut memiliki rekam jejak yang baik.

115

Manajemen

Fit and Proper Test

Paragraf Sumber Regulasi 159 Pasal 33 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

Ketentuan (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. Yang dimaksud dengan “sedang menjalani proses hukum” adalah apabila calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau tergugat.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. G No. 2 – 3

Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau tergugat. a. Yang dimaksud dengan status tersangka adalah apabila yang bersangkutan sedang menjalani proses penyidikan/ peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu sebagaimana dimaksud Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. b. Yang dimaksud dengan status tergugat adalah apabila yang bersangkutan sedang menghadapi perkara gugatan perdata yang berkaitan dengan masalah keuangan. Yang dimaksud sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan yang disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 158 atau Paragraf 159 Kodifikasi ini).

Pasal 33 14/9/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji. (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain: 1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

116

Manajemen Paragraf

160

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. G No. 5

Bagian Ketiga Pasal 34 14/9/PBI/2012 Huruf a

Ketentuan Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II huruf B, huruf C dan huruf D (Paragraf 137 ayat (2) dan Paragraf 157 ayat (2) Kodifikas i ini) serta melampirkan bukti bahwa proses hukum atau proses uji kemampuan dan kepatutan telah selesai dilakukan berupa: a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya: 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau b. proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank yang dibuktikan dengan adanya hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan existing.

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 (Paragraf 158 Kodifikasi ini) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 4b Pasal 34 14/9/PBI/2012 Huruf b

161

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR yang mengajukan pencalonan. b. Tidak Lulus. Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 4d

Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan ditolak untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada BPR yang mengajukan pencalonan.

Pasal 35 14/9/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (Paragraf 160 Kodifikasi ini) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

117

Manajemen Paragraf


Ketentuan (2) Dalam hal permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR diajukan pada saat permohonan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR. (3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada: a. BPR dan PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan “Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Pemberitahuan kepada PSP dimaksudkan agar PSP segera memastikan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi II. F No. 4e

162

Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris ataucalon anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada: 1) BPR dan/atau PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan 2) Pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. Pemberitahuan kepada BPR dan PSP sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas untuk kepentingan tindaklanjut atas hasil uji kemampuan dan kepatutan. Dalam hal diperlukan, hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 36 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

(1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf a (Paragraf 161 ayat (3) huruf a Kodifikasi ini) dengan menyelenggarakan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.


Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia dan diangkat oleh RUPS dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

118

Manajemen Paragraf

163


Ketentuan (2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.


Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b (Paragraf 160 huruf b Kodifikasi ini) namun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS, dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR dimaksud. (2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan 20 (dua puluh) tahun. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). (3) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) (Paragraf 171 ayat (2) Kodifikasi ini). (4) PSP wajib memastikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk tidak melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. (5) PSP yang dengan sengaja membiarkan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan menjadi PSP selama 20 (dua puluh) tahun. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). (6) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) (Paragraf 171 ayat (2) Kodifikasi ini).

119

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi BAB IV

164

Bagian Kesatu Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf a. 1)

Ketentuan

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa: 1) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian BPR,pegawai honorer dan/atau pegawai outsourcing (alih daya), yang bekerja pada BPR bersangkutan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2a

Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf a. 2)

Tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain: 1. pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada neraca maupun laba/rugi BPR termasuk transaksi pada rekening administratif; 2. penggelapan, manipulasi atau kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya; 3. praktek bank dalam bank, dengan memanfaatkan BPR untuk kepentingan usaha pribadi/ kelompok; 4. praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan BPR yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan BPR sehingga mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya terhadap BPR (window dressing); 5. pembobolan Teknologi Sistem Informasi (TSI) BPR; 6. tidak melakukan pencatatan transaksi dalam pembukuan BPR; dan/atau 7. menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan BPR. 2)

mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau Yang dimaksud dengan “merugikan keuntungan BPR” adalah merugikan keuntungan dalam bentuk keuangan.

atau atau

mengurangi mengurangi

120

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2b


Ketentuan Tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain: 1. pemberian suku bunga pinjaman kepada debitur di bawah cost of fund; 2. penjualan dan/atau pembelian harta milik BPR dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/ atau 3. pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai. 3)

mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat;

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2c

Tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, antara lain: 1. pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat; 2. penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 3. penyediaan dana kepada pihak atau kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/ atau 4. melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf b SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2d

b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf c

c. terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;

Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika/ psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 lempat) tahun atau lebih.

Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” antara lain: 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau

121

Manajemen Paragraf


Ketentuan 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia, yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS dan/atau dicabut ijin usahanya.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2e

Yang dimaksud dengan menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, antara lain adalah tindakan yang: 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia, yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau dicabut ijin usahanya.

Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf d SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2f Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf e

d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2g

Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari annual fee, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.

Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf f – g

Terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu (cease and desist order), dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan BPR. e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota PSP: a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

f.

terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau

122

Manajemen Paragraf

165

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2i

Ketentuan PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, misalnya tidak melakukan upaya penambahan setoran modal BPR atau tidak melakukan upaya mencari investor baru.

Pasal 38 14/9/PBI/2012 Huruf h SE 15/45/DPNP 2013 No. 3 (III.A.2.k)

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.


Komitmen yang dimaksud antara lain adalah: 1) komitmen dalam rangka penyehatan BPR; 2) komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, termasuk pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan ditujukan untuk masyarakat setempat; 3) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran sebagai berikut: 4) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 164 dan/atau Paragraf 135 Kodifikasi ini) bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan telah menjalani sanksi. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa: Termasuk perbuatan tidak langsung pada huruf ini adalah perbuatan/tindakan yang tidak dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif namun menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya. 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2a

Tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain: 1. pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada neraca maupun laba/rugi BPR termasuk transaksi pada rekening administratif; 2. penggelapan, manipulasi atau kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya; 3. praktek bank dalam bank, dengan memanfaatkan BPR untuk kepentingan usaha pribadi/ kelompok;

123

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi 4.

5. 6. 7.


Ketentuan praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan BPR yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan BPR sehingga mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya terhadap BPR (window dressing); pembobolan Teknologi Sistem Informasi (TSI) BPR; tidak melakukan pencatatan transaksi dalam pembukuan BPR; dan/atau menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan BPR.

2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau Yang dimaksud dengan “merugikan keuntungan BPR” adalah merugikan keuntungan dalam bentuk keuangan.

atau atau

mengurangi mengurangi

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2b

Tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain: 1. pemberian suku bunga pinjaman kepada debitur di bawah cost of fund; 2. penjualan dan/atau pembelian harta milik BPR dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/ atau 3. pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai.

Pasal 39 14/9/PBI/2012 Huruf a. 3) SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2c

3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asasasas perbankan yang sehat;


b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, antara lain: 1. pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat; 2. penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 3. penyediaan dana kepada pihak atau kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/ atau 4. melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan.

124

Manajemen Paragraf

Fit and Proper Test Sumber Regulasi SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2d

Pasal 39 14/9/PBI/2012 Huruf c

Ketentuan Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika/ psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 lempat) tahun atau lebih. c. terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya; Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya”, antara lain adalah: 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentinganmsendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia, yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2e

Yang dimaksud dengan menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, antara lain adalah tindakan yang: 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia, yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau dicabut ijin usahanya.

Pasal 39 14/9/PBI/2012 Huruf d SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2f Pasal 39 14/9/PBI/2012 Huruf e

d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; Terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu (cease and desist order), dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan BPR. e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

125

Manajemen Paragraf


Ketentuan Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi: a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A No. 2g Pasal 39 14/9/PBI/2012 Huruf f – g

Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari annual fee, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit. f.

terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat; atau Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan. Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada BPR yang bersangkutan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. A.2j

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada BPR yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi BPR, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor industri yang dibiayai.

Pasal 39 14/9/PBI/2012 Huruf h SE 15/45/DPNP 2013 No. 3 (III.A.2.k)

h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia. Komitmen yang dimaksud antara lain adalah: 1) komitmen dalam rangka penyehatan BPR; 2) komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, termasuk pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan ditujukan untuk masyarakat setempat; 5) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran sebagai berikut: 6) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 164 dan/atau Paragraf 165 Kodifikasi

126

Manajemen Paragraf

166



Ketentuan ini) bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan telah menjalani sanksi.

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III.A No. 1

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan dalam hal berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (off site supervision dan/atau on site supervision) maupun informasi lainnya, terdapat indikasi: a. permasalahan integritas dan/ atau kelayakan keuangan pada PSP; atau b. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

Pasal 40 14/9/PBI/2012 Ayat (2)a

(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji; Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dilakukan dapat melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. B No. 1a

1) Bank Indonesia menyampaikan surat permintaan klarifikasi atas bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji. 2) Pihak-pihak yang diuji melakukan tanggapan atas permintaan klarifikasi melalui surat atau tatap muka dengan pihak yang berwenang di Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Bank Indonesia sampai dengan penerimaan surat klarifikasi atau pelaksanaan klarifikasi dalam hal klarifikasi dilakukan dengan tatap muka. 3) Dalam hal klarifikasi dilakukan melalui tatap muka (pertemuan) maka tempat pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan di Bank Indonesia atau di tempat lain karena pertimbangan situasi/ kondisi tertentu. 4) Dalam hal pihak yang diuji adalah PSP berupa badan hukum, maka tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan informasi dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang bersangkutan serta keseluruhan pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap BPR. 5) Dalam hal pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan klarifikasi bukti, data, dan informasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau

127

Manajemen Paragraf


Pasal 40 14/9/PBI/2012 Ayat (2)b

Ketentuan menggunakan hak menyampaikan tanggapan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia melakukan langkahlangkah selanjutnya dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan. b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak–pihak yang diuji dengan memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. B No. 1b

Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data, dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan dan informasi lainnya serta berdasarkan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan informasi dalam hal pihak yang diuji memberikan tanggapan. Bank Indonesia menyampaikan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan melalui surat kepada pihak yang diuji.

Pasal 40 14/9/PBI/2012 Ayat (2)c

c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. B No. 1c

Pihak yang diuji diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia sampai dengan penerimaan tanggapan oleh Bank Indonesia.

Pasal 40 14/9/PBI/2012 Ayat (2)d

d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji. Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. B No. 1d

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir setelah mempertimbangkan tanggapan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan oleh pihak yang diuji, atau berdasarkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dalam hal pihak yang diuji tidak memberikan tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, atau pihak yang diuji memberikan tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan namun melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

128

Manajemen Paragraf


(3)

(4)

(5)

(6)

Ketentuan Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan klarifikasi, bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia akan melakukan langkah– langkah penilaian selanjutnya. Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia. Dalam hal pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

167

Pasal 41 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

168

Pasal 42 14/9/PBI/2012

(1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 129 ayat (3) Kodifikasi ini) yang terkait dengan PSP yang diuji. (2) Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dan pihakpihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus. Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP.

129


Fit and Proper Test Sumber Regulasi Bagian Ketiga Pasal 43 14/9/PBI/2012 Ayat (1) – (2)

Ketentuan

Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji. Tingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan pihak yang bersangkutan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

170

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. B No. 2

Tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai berikut: a. Pelaku Yang dimaksud dengan Pelaku adalah: 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau mengusulkan terjadinya perbuatan; 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani; 3) orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; 4) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau 5) orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan. b. Pelaku Pembantu Yang dimaksud dengan Pelaku Pembantu adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

Pasal 43 14/9/PBI/2012 Ayat (3)

(3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d (Paragraf 166 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini).

Pasal 44 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada: a. BPR dan PSP; dan

130

Manajemen Paragraf


Ketentuan Pemberitahuan kepada BPR terkait tindaklanjut yang harus dilakukan, antara lain kewajiban penyelenggaraan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang diberikan predikat Tidak Lulus. Dalam hal pihak yang diuji adalah anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pemberitahuan disampaikan kepada PSP agar PSP segera memastikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang Tidak Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. Dalam hal pihak yang diuji adalah PSP, pemberitahuan disampaikan kepada PSP lain. b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. E

171

Bagian Keempat Pasal 45 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

Penyampaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak yang diuji dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian surat pernyataan dan laporan BPR, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana butir II huruf E (sebagaimanan telah diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/45/DPNP 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat, No. 2).

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

SE 15/45/DPNP 2013 No. 4 (III.C.2)

Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan hasil sementara dari Bank Indonesia. Dalam hal pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu tidak menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu tersebut di atas maka yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pelanggaran atas komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Pasal 45 14/9/PBI/2012 Ayat (2) – (4)

(2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.

131

Manajemen Paragraf


Ketentuan (3) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. (4) Terhadap pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. C No. 5


Dalam hal pihak yang ditetapkan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 juga merupakan pemegang saham pada bank lain, yang bersangkutan wajib melepaskan kepemilikan sahamnya pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika bank lain tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 lsatu) tahun sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. Dalam hal tidak dialihkan dalam jangka waktu dimaksud maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 177 Kodifikasi ini); b. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dengan jumlah saham dan jangka waktu pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum; c. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dengan jumlah saham dan jangka waktu pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada butir 3 sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, maka yang bersangkutan wajib berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika bank lain tersebut adalah BPR maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR lain terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia.

132

Manajemen Paragraf

172


Pasal 46 14/9/PBI/2012

Ketentuan BPR lain tersebut wajib menindaklanjuti larangan dimaksud dengan: 1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam jangka waktu paling lambat 90 lsembilan puluh) hari sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia; atau 2) menerbitkan surat keputusan untuk memberhentikan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dalam jangka waktu paling lambat 30 ltiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. b. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum maka tindaklanjut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum. c. jika bank lain tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka tindaklanjut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) (Paragraf 171 ayat (2) Kodifikasi ini) ditetapkan: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h (Paragraf 164 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h Kodifikasi ini). 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan– tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h (Paragraf 165 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h Kodifikasi ini). b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun: 1) bagi PSP apabila: a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 1) atau angka 2) (Paragraf 164 huruf a angka 1) atau angka 2) Kodifikasi ini); atau b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h (Paragraf 164 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h Kodifikasi ini), dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau

133

Manajemen Paragraf


Ketentuan Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h (Paragraf 164 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h Kodifikasi ini).

2)

iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila: a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 1) atau angka 2) (Paragraf 165 huruf a angka 1) atau angka 2) Kodifikasi ini); atau b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h (Paragraf 165 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h Kodifikasi ini), dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h (Paragraf 165 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h Kodifikasi ini).

iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, huruf c atau huruf f (Paragraf 164 huruf b, huruf c atau huruf f Kodifikasi ini). 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan– tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c atau huruf f (Paragraf 165 huruf b, huruf c atau huruf f Kodifikasi ini). (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d (Paragraf 166 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini). SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. C No. 4

Jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran 3a dan Lampiran 3b (Lampiran 25a dan Lampiran 25b Kodifikasi ini).

134

Manajemen

Fit and Proper Test

Paragraf Sumber Regulasi 173 Pasal 47 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

Ketentuan (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a (Paragraf 171 ayat (2) huruf a Kodifikasi ini): a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hak untuk hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS. c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang berlaku. d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada: 1) BPR yang bersangkutan dan/atau BPR lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; 2) bank umum konvensional dan/atau bank syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan bank umum konvensional dan bank syariah.


Pengalihan seluruh kepemilikan saham oleh PSP predikat Tidak Lulus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibuktikan dengan pelaksanaan RUPS perubahan komposisi kepemilikan saham setelah PSP yang menerima pengalihan saham dari PSP predikat Tidak Lulus mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 47 14/9/PBI/2012 Ayat (2)

(2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham. Yang dimaksud dengan “penjelasan pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP” adalah informasi mengenai: a. Predikat yang bersangkutan; b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

174

Pasal 48 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) (Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) Kodifikasi ini) secara tersendiri apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus.

135

Manajemen

Fit and Proper Test


Ketentuan BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) (Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) Kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

176

Pasal 50 14/9/PBI/2012

(1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) (Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) Kodifikasi ini) dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya. (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham BPR dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka: a. Pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) (Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) Kodifikasi ini); b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan c. Pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hakhaknya sebagai pemegang saham.

177

Pasal 51 14/9/PBI/2012

Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a (Paragraf 171 ayat (2) huruf a Kodifikasi ini) tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1 dan Pasal 48 (Paragraf 173 ayat (1) huruf d angka 1) dan Paragraf 174 Kodifikasi ini) maka: a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun; Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan: 1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan 2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen. Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausulamemberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain.

136

Manajemen Paragraf


Ketentuan Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP, jika dalampelaksanaannya Bank Indonesia menilai penerima kuasa: - tidak menunjukan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau - tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang: - melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang, - menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan - memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang. c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. D No. 2

1. Dalam rangka penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada angka 1, PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus mengajukan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan saham berakhir hal-hal sebagai berikut: a. calon pihak penerima surat kuasa menjual, dilengkapi dengan dokumen: 1) identitas calon penerima surat kuasa menjual: a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) fotokopi Kartu Keluarga; dan c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm. 2) surat pernyataan bermeterai cukup dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus bahwa calon pihak penerima kuasa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau bukan merupakan pihak dalam kelompok usahanya. b. pihak independen yang akan melakukan appraisal atas harga saham yang akan dialihkan, dilengkapi dengan dokumen berupa izin dari instansi yang berwenang. c. konsep surat kuasa menjual yang paling kurang memuat klausula: 1) memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau bukan merupakan pihak dalam kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus; 2) pemberi kuasa menerima/menyetujui segala keputusan atas penjualan atau pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang penerima kuasa melaksanakannya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

137

Manajemen Paragraf


SE 14/36/DKBU 2012 Romawi III. C No. 3 – 6

2.

3.

4.

5.

178

Pasal 52 14/9/PBI/2012

Ketentuan 3) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud sepanjang penerima kuasa melaksanakannya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan surat kuasa menjual, menjadi beban pemberi kuasa sepanjang biaya tersebut telah disepakati. Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c (angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c Kodifikasi ini). Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (angka 2 Kodifikasi ini) dan persetujuan Bank Indonesia, PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus melaksanakan penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham kepada penerima kuasa. PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus melalui BPR melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada angka 4 (angka 3 Kodifkasi ini) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan penyerahan, dilampiri fotokopi dokumen: a. surat kuasa menjual; b. hasil penilaian harga saham oleh penilai independen; dan c. rencana pelaksanaan penjualan/pengalihan saham oleh penerima kuasa. BPR mengajukan kepada Bank Indonesia pihak yang akan mengambilalih saham PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus yang diajukan oleh penerima kuasa, untuk memperoleh persetujuan sebagai PSP/ PS dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kelembagaan BPR dan uji kemampuan dan kepatutan BPR.

(1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b (Paragraf 171 ayat (2) huruf b Kodifikasi ini): a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif; dan b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif. (2) BPR wajib: a. menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan/atau b. memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. (3) BPR wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan RUPS pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dan/atau sejak pemberhentian Pejabat Eksekutif. (4) Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada

138

Manajemen Paragraf


Ketentuan ayat (1) melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). (5) PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). (6) Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun. Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). (7) Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) (Paragraf 171 ayat (2) Kodifikasi ini).

179

Pasal 53 14/9/PBI/2012

Bagian Kelima 180

Pasal 54 14/9/PBI/2012

Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional BPR, maka Bank Indonesia dapat menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR (1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) (Paragraf 171 ayat (2) Kodifikasi ini) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan telah terlampaui.

139

Manajemen Paragraf


Ketentuan (2) PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) (Paragraf 171 ayat (2) Kodifikasi ini) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus. Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP dan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR.

BAB V

181

182


Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap Pihak Yang Sudah Tidak Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan Pejabat Eksekutif Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (Paragraf 164 Kodifikasi ini).

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi IV No. 1

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihakpihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan, yang diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang menjadi obyek uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

Pasal 56 14/9/PBI/2012

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (Paragraf 165 Kodifikasi ini).

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi IV No. 1

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihakpihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan, yang diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang menjadi obyek uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

140


Fit and Proper Test Sumber Regulasi Bagian Kedua Pasal 57 14/9/PBI/2012 Ayat (1) SE 14/36/DKBU 2012 Romawi IV No. 2

Pasal 57 14/9/PBI/2012 Ayat (2) SE 14/36/DKBU 2012 Romawi IV No. 4

184

185

186

Ketentuan

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah informasi yang terkait dengan pelanggaran pihak yang sudah tidak menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR, antara lain informasi yang diperoleh dari nasabah atau BPR. (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Paragraf 166 ayat (2) Kodifikasi ini). Dalam hal surat permintaan klarifikasi dan/atau surat permintaan tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan tidak diterima oleh pihak yang diuji pada alamat yang tercatat di Bank Indonesia atau surat dimaksud kembali kepada Bank Indonesia, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dilakukan dengan cara pemanggilan melalui surat kabar lokal.

Pasal 58 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) (Pasal 166 ayat (2) Kodifikasi ini), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.



Pasal 60 14/9/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji. (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d (Paragraf 166 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini). Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada: a. pihak yang diuji, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan; dan b. BPR, apabila diperlukan.

141

Manajemen Paragraf

187



Ketentuan Pemberitahuan kepada BPR dilakukan apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan tersebut memerlukan tindak lanjut, yaitu antara lain pengalihan saham oleh pihak-pihak yang sudah tidak menjadi PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan. (2) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. (3) Terhadap pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensiterhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah.

188

Pasal 62 14/9/PBI/2012

BAB VI

Bagian Kesatu

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b (Paragraf 185 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) ditetapkan mengacu pada Pasal 46 (Paragraf 172 Kodifikasi ini). (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d (Paragraf 166 ayat (2) huruf d Kodifikasi ini).

Uji Kemampuan Dan Kepatutan Terhadap BPR Dalam Penyelamatan/Penanganan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

189

Pasal 63 14/9/PBI/2012

(1) Dalam rangka penanganan atau penyelamatan BPR, terhadap LPS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan selaku calon PSP. (2) Dalam hal LPS akan menjual seluruh saham BPR maka calon PSP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 132 – Paragraf 151 Kodifikasi ini).

190

Pasal 64 14/9/PBI/2012

(1) Untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS, LPS mengajukan permohonan

142

Manajemen Paragraf


Ketentuan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dengan disertai dokumen identitas calon yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS adalah proses pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pada saat BPR mengalami kekosongan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Dokumen identitas terdiri dari pasfoto, Kartu Tanda Penduduk dan riwayat hidup. (2) Berdasarkan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL. (3) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, Bank Indonesia memberikan persetujuan sementara sampai dengan Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan. Dengan diberikannya persetujuan sementara maka pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang dinilai tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, maka Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan: a. pihak yang dinilai dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan b. LPS menyampaikan kembali calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang baru. (5) Bank Indonesia memberitahukan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPS berupa: a. persetujuan sementara, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); b. penolakan, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

191

Pasal 65 14/9/PBI/2012

Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya selain untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) (Paragraf 190 ayat (1) Kodifikasi ini) dalam ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 152 – Paragraf 163 Kodifikasi ini).

143

Manajemen

Fit and Proper Test


(1)

(2)

(3)

(4)

193

Pasal 67 14/9/PBI/2012

Ketentuan BPR wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) (Paragraf 157 ayat (1) Kodifikasi ini) dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan sementara dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan sementara. Terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) (Paragraf 158 ayat (1) Kodifikasi ini). Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen persyaratan administratif dari BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap.

(1) Dalam hal BPR tidak menyampaikan secara lengkap dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) (Paragraf 192 ayat (1) Kodifikasi ini) maka persetujuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) (Paragraf 190 ayat (3) Kodifikasi ini) dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak terlampauinya jangka waktu dimaksud. (2) Apabila persetujuan sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. Pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada ayat ini adalah bertindak mewakili BPR dalammembuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR. b. LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 152 – Paragraf 163 Kodifikasi ini).

194

Pasal 68 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) (Paragraf 192 ayat (4) Kodifikasi ini) secara tertulis kepada: a. BPR dan LPS dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan b. Pihak yang diuji melalui BPR dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

195

Pasal 69 14/9/PBI/2012

(1) Tindaklanjut dari hasil akhir uji sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) (Paragraf 192 ayat (3) Kodifikasi ini), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) (Paragraf 162, Paragraf 163 ayat (1), dan Paragraf 164 ayat (2) Kodifikasi ini).

144

Manajemen Paragraf


Bagian Kedua 196

197

Ketentuan (2) Dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan Tidak Lulus, maka hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus. (3) LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III pada Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 152 – Paragraf 163 Kodifikasi ini).

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Pasal 70 14/9/PBI/2012

Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 164 – Paragraf 180 Kodifikasi ini).

BAB VII Pasal 71 14/9/PBI/2012

Ketentuan Lain-Lain (1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. (2) Dalam hal BPR, pihak-pihak yang diuji dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64 dan Pasal 68 (Paragraf 145, Paragraf 161, Paragraf 170, Paragraf 186, Paragraf 190 dan Paragraf 194 Kodifikasi ini) memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan pihakpihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64, dan Pasal 67 (Paragraf 145, Paragraf 161, Paragraf 170, Paragraf 186, Paragraf 190 dan Paragraf 193 Kodifikasi ini).

198

Pasal 72 14/9/PBI/2012 Ayat (1)

(1) BPR wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.

SE 14/36/DKBU 2012 Romawi V

Dalam hal terdapat rencana perubahan struktur kelompok usaha, BPR wajib menyampaikan laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR (Paragraf 198 Kodifikasi ini) yang mencakup seluruh pihak terkait pengendalian BPR sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum lPSPT). Pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan dengan disertai struktur perubahan sebagaimana contoh pada Lampiran 4a (struktur kelompok usaha setelah perubahan) dan Lampiran 4b (tabel perubahan struktur kelompok usaha) (Lampiran 26a dan Lampiran 26b Kodifikasi ini). Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha

145

Manajemen Paragraf


Pasal 72 14/9/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

Ketentuan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana butir II huruf E (sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/45/DPNP 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat, No. 2). (2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali BPR atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 129 Kodifikasi ini), maka BPR wajib mengajukan calon PSP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan. Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. (3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali BPR yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

199

Pasal 73 14/9/PBI/2012

Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali BPR, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BPR. Yang dimaksud dengan “menghambat pelaksanaan pengawasan BPR” antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali BPR.

200

201

Pasal 74 14/9/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

BAB VIII Pasal 75 14/9/PBI/2012

Sanksi (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) huruf b, atau Pasal 52 ayat (2) (Paragraf 128 ayat (2), Paragraf 150 ayat (2) huruf b, Paragraf 173 ayat (2), Paragraf 176 ayat (2) huruf b, atau Paragraf 178 ayat (2) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban BPR untuk menyampaikan laporan.

146

Manajemen Paragraf


Ketentuan a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) BPR yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 49, Pasal 52 ayat (3) atau Pasal 72 ayat (1) (Paragraf 149, Paragraf 175, Paragraf 178 ayat (3) atau Paragraf 178 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (5), Pasal 47 ayat (1) huruf a, Pasal 51 huruf c, atau Pasal 52 ayat (5) (Paragraf 132 ayat (2), Paragraf 151 ayat (1) huruf c, Paragraf 163 ayat (5), Paragraf 173 ayat (1) huruf a, Paragraf 177 huruf c, atau Paragraf 178 ayat (5) Kodifikasi ini), dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. (4) Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (1) (Paragraf 152 ayat (2) atau Paragraf 178 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

147

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 1 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)

1. Salinan pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): a. kepada masyarakat, melalui 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas. b. kepada karyawan Bank (tertulis). 2.

Usulan Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi Bank yang diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilalihan, paling kurang memuat hal–hal sebagai berikut: a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan: 1) Untuk perorangan: a) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia). b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f. c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 2) Untuk badan hukum: a) Akta Pendirian Badan Hukum yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut. b) dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing–masing badan hukum: i.

fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).

ii.

Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.

iii.

pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

119 148

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lanjutan Lampiran 1 b. alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diambil alih dan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan. c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank yang diambil alih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank yang diaudit oleh Akuntan Publik. d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan ambil alih bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham. e. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang diambil alih. f. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diambil alih. g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan. h. cara penyelesaian hak–hak pemegang saham minoritas. i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diambil alih. j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan. k. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan. l. surat pernyataan bermaterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih bukan: 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. 3.

Rancangan Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS Bank yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.

4.

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon PSP perorangan.

5.

Surat pernyataan bermaterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan, sebagai berikut: a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan tersebut paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan: 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang– undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

120 149

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lanjutan Lampiran 1 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham Bank. 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. 5) tidak memiliki kredit macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah. 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada Bank yang akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu. 7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan tersebut berupa: 1) surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya untuk pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7). 2) surat pernyataan dari masing–masing anggota Dewan K omisaris dan masing-masing anggota Direksi Badan Hukum dimaksud untuk pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5) dan butir a.7). 3) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), yaitu: a) dalam hal PSPT adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7); b) dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya, atau

121 150

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lanjutan Lampiran 1 c) dalam hal PSPT adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan PSPT tersebut memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan PSPT lain yang secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah. Yang dimaksud dengan PSPT lain yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah negara lain adalah PSPT yang telah mendapatkan penunjukan dari pemerintah berdasarkan dokumen pendukung yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain berupa pernyataan dari pemerintah negara lain tersebut yang memuat: i.

penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;

ii.

penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai PSPT untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.

4) apabila terdapat pengendali Bank, surat pernyataan yaitu: a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7) yang diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya. b) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.6) dan butir a.7). 6.

Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.

7.

Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP Bank sampai dengan PSPT.

8.

Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.

9.

Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

122 151

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 2 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum melalui Proses Pembelian Saham Bank Umum 1.

bagi calon PSP perorangan: a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa: 1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia). 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f. 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. b. Rancangan Akta Jual Beli Saham. c. Rencana komposisi pemegang saham Bank setelah pembelian saham. d. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang digunakan bukan : 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain di Indonesia. 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 5.a. f. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. g. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

2.

bagi calon PSP berbentuk badan hukum: a. Rancangan akta jual beli saham. b. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. c. Dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi KTP atau paspor dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi. d. Daftar pemegang saham berikut besarnya masing–masin g kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.

123 152

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lanjutan Lampiran 2 e. Neraca badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen (disertai penjelasannya) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan. f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham bukan: 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia. 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 5.b. h. Melampirkan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank. i. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan. j. Analisa kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen. k. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

124 153

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 3 DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BANK PERORANGAN (Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) 1.

Nama lengkap (termasuk alias)

2.

Nama lain (apabila ada)

3.

Tempat, tanggal lahir

4.

Alamat sesuai bukti identitas diri

5.

Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)

6.

Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)

7.

Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan.

8.

NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).

9.

Sebutkan jumlah seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)

10.

Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)

125 154

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lanjutan Lampiran 3

11. Sebutkan pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 12. Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 13. Sebutkan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan. 14. Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham bank, apakah dari: Kekayaan pribadi? Pinjaman dalam negeri? Pinjaman luar negeri? Lainnya? (Sebutkan sumbernya) 15. Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/nominee). 16. Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut. 17. Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan 18. Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank? 19. Apakah bank lain pada pertanyaan no. 17 dan atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.18 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail.

126 155


20. Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (strategic partner)? Jika tidak, jelaskan. 21. Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya. 22. Berapa banyak saham yang yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Bank? Apabila Saudara telah memiliki saham Bank tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini? 23. Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada bank tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara? 24. Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik. 25. Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?

127 156

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 \ Lanjutan Lampiran 3

26. Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? 27. Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan? 28. Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan. 29. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik. 30. Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.

128 157

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011

Lanjutan Lampiran 3

31. Apakah Saudara dan atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan. 32. Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan. 33. Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/ kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan. 34. Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara. Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa : 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat. 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

129 158


Lanjutan Lampiran 3

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota), ...........…

(Tandatangan di atas materai cukup)

(Nama/jabatan)

130 159


Lampiran 4 DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BANK BADAN HUKUM/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) 1.

Nama perusahaan dan lengkap:

2.

Nama lengkap (pihak mewakili perusahaan):

alamat yang

Jabatan dalam perusahaan : 3.

Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:

4.

Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:

5.

Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: ➦ Nama Lembaga : ➦

Alamat

:

➦

Web Site

:

Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep consolidated supervision bersama Bank Indonesia?

131 160

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lanjutan Lampiran 4 6.

Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:

7.

Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Bank lain? Jelaskan.

8.

Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.

9.

Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan Bank yang akan diambil alih atau dengan Bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.

10.

Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (strategic partner)? Jika Ya, Saudara.

jelaskan

program

132 161


Lanjutan Lampiran 4 11.

Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham bank yang akan diambil alih (secara langsung maupun tidak langsung/nominee)? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci dan jelaskan pencatatan nominee atas nama siapa, jelaskan alasannya.

12.

Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.

13.

Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada bank yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersamasama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?

14.

Sebutkan nama dan jabatan “ key person” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.

133 162



Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.

16.

Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Bank yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.

17.

Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.

18.

Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.

134 163



Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan.

20.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.

21.

Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.

22.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.

135 164



Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.

24.

Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih Bank (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).

25.

Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan pengambilalihan Bank oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat. 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

136 165


Lanjutan Lampiran 4

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota), ..........................

(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama & Jabatan: _________________________________________________ Nama Perusahaan yang diwakili : _________________________________ Dasar hukum untuk mewakili

: ___________________________________

Catatan: 1. Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum. 2. Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

137 166

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 5 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum 1.

Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.

2.

Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).

3.


4.

Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

5.

Contoh tanda tangan dan paraf.

6.

Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman.

7.

Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

8.

Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank; d. tidak memiliki kredit macet; e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Komisaris bank); h. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen); dan i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

138 167


Lanjutan Lampiran 5

9.

Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

139 168

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 6 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi Bank Umum 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).

7.


8.

Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Direksi Bank; d. tidak memiliki kredit macet; e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank); h. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; i. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank); dan

140 169


Lanjutan Lampiran 6 j. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. 9.


141 170

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 7 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Umum 1.


2.


3.

Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai Lampiran 2f.

4.


5.


6.

Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).

7.


8.

Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Direksi Bank; d. tidak memiliki kredit macet; e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank); h. baik secara sendiri–sendiri atau bersama–sama tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; dan

9.

10.

i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Struktur organisasi Bank dan job description calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

142 171

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 8 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) 1.

Daftar susunan Pimpinan Kantor Cabang.

2.


3.


4.


5.


6.

Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.

7.

Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank atau kantor bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Pimpinan Kantor Cabang yang telah berpengalaman (berlaku bagi mayoritas anggota Pimpinan Kantor Cabang).

8.

Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan, yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia; c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pimpinan KCBA; d. tidak memiliki kredit macet; e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain; dan g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

9.


143 172

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 9 Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing 1.


2.


3.


4.


5.

Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.

6.

Surat pernyataan bermaterai cukup bersangkutan:

yang menyatakan bahwa yang

a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia; c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing; d. tidak memiliki kredit macet; e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain; dan g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

144 173


Lampiran 10 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PERSONAL Nama Lengkap

:

Nama Panggilan

:

Alamat Rumah

:

Kode Post: Telepon Rumah

:

Nomor Handphone

:

Alamat Kantor

:

Nomor Telepon Kantor

:

Tempat & Tanggal Lahir

:

Status

:

Agama

:

145 174


Lanjutan Lampiran 10

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN Tingkatan

Tahun

Nama Institusi

Fakultas / Jurusan

Lulus / Gelar yang dicapai

Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Umum Akademi Perguruan Tinggi Pasca Sarjana

III.

PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI Nama Pelatihan / Kursus*)

Tahun

Penyelenggara

Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

IV.RIWAYAT PEKERJAAN Bulan dan Tahun

Perusahaan

Jabatan*)

Tanggung Jawab

Prestasi

Penghargaan

Total Aktiva/ omzet

*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan

146 175


Lanjutan Lampiran 10 V. PENGALAMAN SPESIFIK (Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit). Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya. (Kota), ..................... (Tanda tangan di atas materai cukup) (Nama)

147 176


Lampiran 11

JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No

1

2

3

PSP yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:

Jangka Waktu Sanksi

mempengaruhi dan/atau menyuruh 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila: anggota Dewan Komisaris, anggota a. tindakan/perbuatan dilakukan Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau secara berulang; pegawai Bank untuk melakukan b. melakukan juga tindakan/ perbuatan yang melanggar prinsip perbuatan pada nomor 2, nomor 3, kehati-hatian di bidang perbankan nomor 4 dan/ atau nomor 5; atau dan/atau asas-asas perbankan yang c. tindakan/perbuatan dilakukan sehat. disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. terbukti tidak melaksanakan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila: perintah Bank Indonesia untuk a. tindakan/perbuatan dilakukan melakukan dan/atau tidak secara berulang; melakukan tindakan tertentu dalam b. melakukan juga tindakan/ rangka penyehatan Bank. perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. terbukti memiliki kredit macet. 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan/atau nomor 5.

148 177




4

5

6


Jangka Waktu Sanksi

tidak melakukan upaya-upaya yang 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila diperlukan apabila Bank melakukan juga tindakan/ perbuatan menghadapi kesulitan permodalan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 maupun likuiditas. dan/atau nomor 5. menolak atau tidak melaksanakan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila: komitmen yang telah dibuat kepada a. tindakan/perbuatan dilakukan Bank Indonesia dan/atau secara berulang; Pemerintah. b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 4; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. mempengaruhi dan/atau menyuruh 5 tahun anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.

149 178





7

mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

8

9

10

11

Jangka Waktu Sanksi

5 tahun

20 tahun

20 tahun

20 tahun

20 tahun

Penetapan sanksi didahului didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masingmasing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja .

150 179

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Lampiran 12 JANGKA WAKTU SANKSI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No

1

2

3

4

Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:

Jangka Waktu Sanksi

melanggar prinsip kehati-hatian di 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila: bidang perbankan dan/atau asas-asas a. tindakan/perbuatan dilakukan perbankan yang sehat. secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. terbukti tidak melaksanakan perintah 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila: Bank Indonesia untuk melakukan a. tindakan/perbuatan dilakukan dan/atau tidak melakukan tindakan secara berulang; tertentu dalam rangka penyehatan b. melakukan juga tindakan/ Bank. perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. terbukti memiliki kredit macet. 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan/atau nomor 5. tidak mampu melakukan pengelolaan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila strategis dalam rangka pengembangan melakukan juga tindakan/ perbuatan Bank yang sehat. pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 5.

151 180


Lanjutan Lampiran 12 JANGKA WAKTU SANKSI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No

5

6

7

Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:

Jangka Waktu Sanksi

menolak atau tidak melaksanakan 3 tahun Menjadi 5 (lima) tahun apabila: komitmen yang telah dibuat kepada a. tindakan/perbuatan dilakukan Bank Indonesia dan atau Pemerintah. secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 4; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain menyembunyikan dan/atau 5 tahun mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya. memberikan keuntungan secara tidak 5 tahun wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

152 181


Lanjutan Lampiran 12 JANGKA WAKTU SANKSI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No

8

9

10

11

Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan: terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus, namun masih melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Jangka Waktu Sanksi

20 tahun 20 tahun 20 tahun

20 tahun

153 182


Lampiran 13

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ

Sdr. E (PSPT)

Sdr. F (PSPT)

100%

PT. G Tbk. 15%

Sdr. J (PSPT)

Sdri. Fifi 20%

80%

65%

PT E

90% PT F

Sdr. I (PSPT)

PT J 20%

70% 30%

20%

60% PT D

Sdr. C

PT I

85%

15%

PT K

Sdr. H1 (PSPT)

65%

Sdr. H2 (PSPT)

20% PT C

PT H 15%

30%

30% PT B A N K XYZ 10%

Hubungan Keluarga (Saudara Kandung)

30% PT B Tbk

PT A Ket: PSPT

: Pemegang Saham Pengendali Terakhir

85%

(Tidak ada PS ≥ 25 %) (PSPT) 15%

: Pengendali

PUBLIK

Dirinci untuk pemegang saham ≥ 10 % Koperasi Karyawan

: Jalur Pengendalian

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ (SETELAH PERUBAHAN)

154 183


Lampiran 14

Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ

PT Bank XYZ Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan PT A 10% PT B Tbk. (PSPT) 30% PT C 30% PT H 30%

Rencana Perubahan

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT B Tbk. Langsung oleh PT B Tbk. Sdr. E Melalui PT C Sdr. F Melalui PT C Sdr. H1 Melalui PT H Sdr. H2 Melalui PT H Sdr. I Melalui PT H Sdr. J Melalui PT H Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...

................. ...

Presiden Direktur Direktur

................. ...

155 184


Lanjutan Lampiran 14 I.

Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk. PT B Tbk

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Koperasi Karyawan 15% Publik 85% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris ................. ...

Rencana Perubahan

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...


................. ...

II. Jalur Pengendalian melalui PT C PT C

PT D Sdr. C

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan 85% 15%

Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris ................. ...

Rencana Perubahan

Setelah Perubahan

................. ...

................. ...


................. ...

156 185


Lanjutan Lampiran 14 PT D

PT E PT F

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan 30% 70%

Rencana Perubahan

Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris Komisaris ................. ...

................. ...

................. ...


................. ...

PT E Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Sdr. E (PSPT) 100% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris

Rencana Perubahan

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...

................. ...


................. ...

157 186



PT F Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Sdr. F (PSPT) 65% PT G Tbk. 15% Sdri. Fifi 20% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris

Rencana Perubahan

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...

................. ...


................. ...

III. Jalur Pengendalian melalui PT H PT H Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan PT I 65% Sdr. H1(PSPT) 20% Sdr. H2 (PSPT)

Rencana Perubahan

15%

Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...

................. ...


................. ...

158 187


PT I Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Sdr. I (PSPT) 60% PT J 20% PT K 20% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris

Rencana Perubahan

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...

................. ...


................. ...

PT J Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Sdr. J (PSPT) 80% Perorangan 20% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris

Rencana Perubahan

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...

................. ...


................. ...

159 188


Lanjutan Lampiran 14 PT K Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Sdr. J (PSPT) 90% Perorangan 10% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Presiden Komisaris Komisaris

Rencana Perubahan

Rencana Perubahan

................. ...

................. ...

................. ...


................. ...

160 189

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lampiran 15 DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) ATAU ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – PERORANGAN



2.


3.


4.


5.

Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan angka 4)

6.


7.


8.


9.


10. Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 11. Sebutkan jumlah dan sumber pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 12. Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)

161 190

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 15 13. Sebutkan perkiraan jumlah dan sumber pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan. 14. Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham bank, apakah dari: a. Kekayaan pribadi? b. Pinjaman dalam negeri? c. Pinjaman luar negeri? d. Lainnya? (Sebutkan sumbernya) 15. Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/nominee). 16. Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut. 17. Apa tujuan Saudara menjadi PSP Bank Syariah? Apa yang ingin Saudara capai? Jelaskan. 18. Apa yang akan Saudara lakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sebagai PSP Bank Syariah? 19. Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan 20. Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank? 21. Apakah bank lain pada pertanyaan no. 19 dan atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.20 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan. 22. Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (strategic partner)? Jelaskan.

162 191

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 15 23. Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya. 24. Berapa banyak saham yang yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Bank? 25. Apabila Saudara telah memiliki saham Bank sebagaimana dimaksud pada pertanyaan no.23, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini? 26. Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada bank tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersamasama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara? 27. Apakah Saudara: a. memiliki hutang bermasalah, baik yang tercatat dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan di Indonesia; dan/atau b. pernah dinyatakan pailit oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik. 28. Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara? 29. Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lainnya?

163 192

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 15 30. Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan? Jelaskan, termasuk penyelesaiannya.

hasil

akhir

31. Apakah Saudara pernah memiliki perusahaan yang dibekukan izinnya oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lain? Jelaskan. 32. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis tertentu di Indonesia atau di negara lain? Jika ada, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik. 33. Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas terkait di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci. 34. Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan. 35. Apakah Saudara (sendiri atau bersamasama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb) ? Jelaskan.

164 193

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 15 36. Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan. 37. Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan; 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank Syariah. Jakarta, ...........…

(Tandatangan di atas materai cukup) (Nama/jabatan)

165 194

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6/DPbS tanggal 8 Maret

2010 Lampiran 16

DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) ATAU ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – BADAN HUKUM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) NO.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

PERTANYAAN

JAWABAN

Nama perusahaan dan alamat lengkap Sebutkan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan Saudara Tempat dan tanggal perusahaan didirikan Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: Nama Lembaga : a. Alamat : b. Web Site : c. Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep consolidated supervision bersama Bank Indonesia ? Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan) Jabatan dalam perusahaan Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain ? Jelaskan. Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank ? Jelaskan. Apakah perusahaan pada pertanyaan no.9 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang akan diakuisisi atau dengan bank pada pertanyaan no.8 ? Jelaskan. Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (strategic partner) ? Jelaskan.

166 195

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 16 12. Apa tujuan perusahaan Saudara menjadi PSP Bank Syariah? Apa yang ingin perusahaan Saudara capai? Jelaskan 13. Apa yang akan perusahaan Saudara lakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sebagai PSP Bank ? 14. Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham bank yang akan diakuisisi (secara langsung maupun tidak langsung/nominee)? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci dan jelaskan pencatatan nominee atas nama siapa, jelaskan alasannya. 15. Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diakuisisi oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara. 16. Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada bank yang akan diakuisisi: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan? 17. Sebutkan nama dan jabatan “ key person” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir. 18. Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan PSP-nya. 19. Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung bank yang akan diakuisisi? Jelaskan.

167 196

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 16 20.

Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.

21. Apakah perusahaan Saudara pernah menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lain. Jika ya, jelaskan. 22.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah memiliki izin untuk menjalankan bisnis tertentu di Indonesia atau di negara lain yang kemudian dibekukan/ dibatalkan izinnya ? Jika ya, jelaskan.

23.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/ keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain ? Jika ya, jelaskan.

24.

Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan diakuisisi ? Jika ya, jelaskan.

168 197

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 16 25. Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain ? Jika ya, jelaskan. 26. Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan. 27. Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengakuisisi bank (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung). 28. Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan akuisisi bank oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung). Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan; 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank Syariah.

169 198

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010

Lanjutan Lampiran 16 Jakarta, ..........................

(Tandatangan di atas materai cukup) Nama & Jabatan: _________________________________________________ Nama Perusahaan yang diwakili : ____________________________________ Dasar hukum untuk mewakili

: _____________________________________

*) Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

170 199

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lampiran 17 DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) ATAU ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – PERORANGAN (PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BUS/BPRS)



2.


3.


4.


5.

Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan angka 4)

6.


7.


8.


9.


10. Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 11. Sebutkan jumlah dan sumber pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)

171 200

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 17 12. Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 13. Sebutkan perkiraan jumlah dan sumber pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan. 14. Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/nominee). 15. Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut. 16. Apa tujuan Saudara menjadi PSP Bank Syariah? Apa yang ingin Saudara capai? Jelaskan. 17. Apa yang akan Saudara lakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sebagai PSP Bank Syariah? 18. Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan 19. Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank? 20. Apakah Saudara: a.

memiliki hutang bermasalah, baik yang tercatat dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan di Indonesia; dan/atau

b. pernah dinyatakan pailit oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik. 21. Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lainnya?

172 201

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 17 22. Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan? Jelaskan, termasuk penyelesaiannya.

hasil

akhir

23. Apakah Saudara pernah memiliki perusahaan yang dibekukan izinnya oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lain? Jelaskan. 24. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis tertentu di Indonesia atau di negara lain? Jika ada, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik. 25. Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas terkait di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci. 26. Apakah Saudara (sendiri atau bersamasama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb) ? Jelaskan. 27. Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan.

173 202

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 17 28. Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan; 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank Syariah. Jakarta, ...........… (Tandatangan di atas materai cukup) (Nama/jabatan)

174 203

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lampiran 18 DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) ATAU ULTIMATE SHAREHOLDERS BANK SYARIAH – BADAN HUKUM (PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BUS/BPRS)

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) NO.

PERTANYAAN

1. 2.

Nama perusahaan dan alamat lengkap Sebutkan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi perusahaan Saudara Tempat dan tanggal perusahaan didirikan Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: Nama Lembaga : a. Alamat : b. Web Site : c. Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep consolidated supervision bersama Bank Indonesia ? Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan) Jabatan dalam perusahaan Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain ? Jelaskan. Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank ? Jelaskan. Apa tujuan perusahaan Saudara menjadi PSP Bank Syariah? Apa yang ingin perusahaan Saudara capai? Jelaskan

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

JAWABAN

175 204

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 18 11. Apa yang akan perusahaan Saudara lakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sebagai PSP Bank Syariah? 12. Sebutkan nama dan jabatan “ key person” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir. 13. Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan PSP-nya. 14. Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jelaskan, termasuk penyelesaiannya.

hasil

akhir

15. Apakah perusahaan Saudara pernah menjadi pengendali pada perusahaan lain yangizinusahanyadicabutatau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lain. Jika ya, jelaskan. 16. Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah memiliki izin untuk menjalankan bisnis tertentu di Indonesia atau di negara lain yang kemudian dibekukan/ dibatalkan izinnya ? Jika ya, jelaskan.

176 205

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 18 17. Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/ keuangan oleh otoritas terkait di Indonesia atau di negara lain ? Jika ya, jelaskan. 18. Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain ? Jika ya, jelaskan. 19. Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan; 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank Syariah. Jakarta, .......................... (Tandatangan di atas materai cukup) Nama & Jabatan: _________________________________________________

177 206

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 18 Nama Perusahaan yang diwakili : ____________________________________ Dasar hukum untuk mewakili

: _____________________________________

*) Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

178 207

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lampiran 19 DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BANK SYARIAH SERTA CALON DIREKTUR UUS (NEW ENTRY) (Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) NO.

PERTANYAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama lengkap (termasuk alias) Nama lain (apabila ada) Tempat, tanggal lahir Alamat sesuai bukti identitas diri & lainnya Alamat terakhir Sebutkan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam lima tahun terakhir. Uraikan nama perusahaan (termasuk bank), bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan. NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA) Sebutkan pihak yang mencalonkan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris /anggota Direksi /Direktur UUS. Hubungan Saudara dengan pihak yang mencalonkan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi /Direktur UUS. Jelaskan. Apa kiat-kiat atau strategi umum Saudara di dalam melakukan: a. pengawasan (untuk Dekom); atau b. pengelolaan (untuk Direksi / Direktur UUS) Bank Syariah atau UUS? Perusahaan-perusahaan yang pernah dan/atau sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secarabersama-samadanbesarnya kepemilikan Saudara.

7. 8. 9.

10.

11.

JAWABAN

179 208

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 19 12. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas terkait di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan. 13. Apakah Saudara pernah memiliki perusahaan (termasuk bank) yang dinyatakan pailit, dibekukan, dicabut atau ditutup oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lain? 14. Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? 15. Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? 16. Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela dibidang keuangan? 17. Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut. 18. Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/keuangan ditolak oleh otoritas terkait di Indonesia atau di negara lain?

180 209

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 19 19. Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama? 20. Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh otoritas terkait di Indonesia atau negara lain? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut. 21. Pernahkah Saudara dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk bank) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara atau pernah diminta untuk berhenti bekerja? 22. Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada level apa dan memperoleh predikat apa? 23. Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)? 24. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara

181 210

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 19 Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/Direktur UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan; 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi Bank Syariah/Direktur UUS. Jakarta, ..........................

(Tandatangan di atas materai cukup) Nama & Jabatan: _________________________________________________

182 211


Lampiran 20 DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BANK SYARIAH (PERUBAHAN KEGIATAN USAHA MENJADI BUS/BPRS) (Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) NO.

PERTANYAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama lengkap (termasuk alias) Nama lain (apabila ada) Tempat, tanggal lahir Alamat sesuai bukti identitas diri & lainnya Alamat terakhir Sebutkan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam lima tahun terakhir. Uraikan termasuk nama perusahaan (termasuk bank), bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan. NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA). Sebutkan pihak yang mencalonkan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris /anggota Direksi. Hubungan Saudara dengan pihak yang mencalonkan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi. Apa kiat-kiat atau strategi umum Saudara di dalam melakukan: a. pengawasan (untuk Dekom); atau b. pengelolaan (untuk Direksi) Bank Syariah? Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama? Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada level apa dan memperoleh predikat apa?

7. 8. 9. 10.

11. 12.

JAWABAN

183 212

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 20 13. 14. 15.

16

17.

Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)? Apa komitmen Saudara ke depan setelah dilakukannya perubahan kegiatan usaha (konversi) menjadi syariah? Jelaskan tujuan Saudara menjadi Komisaris/Direksi Bank Syariah? Apa yang ingin Saudara capai setelah perubahan kegiatan usaha (konversi)? Apa yang akan Saudara lakukan setelah melakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat; 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan; 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi Bank Syariah. Jakarta, ..........................

(Tandatangan di atas materai cukup) Nama & Jabatan: _________________________________________________

184 213


Lampiran 21 DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Calon: PSP/Komisaris/Direktur Bank Syariah dan calon Direktur UUS) I.

DATA PERSONAL

1. 2. 3. 4. 5.

Nama Lengkap Nama Panggilan

: ....................................................................................

: ....................................................................................

Tempat & Tanggal Lahir : ....................................................................................

Agama Alamat Rumah

: ....................................................................................

: ....................................................................................

.................................................................................... Telepon Rumah & Handphone.................................. Kode Pos....................................................................

6. Alamat Kantor

: ....................................................................................

.................................................................................... Telepon Kantor...........................................................

7. Nama Orang Tua 8. Jumlah Saudara Kandung/angkat: 9. Status Pernikahan : Belum Menikah/Menikah/Bercerai*) 10. Nama Istri/Suami 11. Nama-nama Anggota Keluarga yaitu: a. Orang tua kandung/tiri/angkat b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami/istrinya : .................................... c. Anak kandung/tiri/angkat : ....................................................................................

.........................................................................

: ....................................................................................

: .....................................................................

: .....................................................................

d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat: ...................................................................

e. Cucu kandung/tiri/angkat f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami/istrinya : ............. g. Suami/istri h. Mertua i. Besan j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat : .................................................... k. Kakek atau nenek dari suami /istri : .................................................... l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat : .................................................... m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya : ........... : ......................................................................

: ......................................................................

: ......................................................................

: ......................................................................

185 214

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 21 II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN Tingkatan

Tahun

Nama Institusi

Fakultas / Jurusan


Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Umum Akademi Perguruan Tinggi Pasca Sarjana

III.PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI Nama Pelatihan / Kursus

Tahun

Penyelenggara

Lokasi

IV. RIWAYAT PEKERJAAN Tahun

Perusahaan

Jabatan

Tanggung Jawab

Prestasi

Penghargaan

Total Aktiva /omzet

186 215

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 21 V. PENGALAMAN SPESIFIK (Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan situasisituasi yang dapat menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit). Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya. Jakarta, ..................... (Tanda tangan di atas materai cukup) (Nama)

187 216

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lampiran 22

Tabel penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan:

a)

Untuk PSP: Nilai 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0

Integritas Bobot Nilai Akhir 150% 7,5 150% 7,5 150% 7,5 150% 7,5 150% 7,5 150% 7,5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Nilai 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Kelayakan Keuangan Bobot Nilai Akhir 0% 0 25% 0,25 50% 1 75% 2,25 125% 5 150% 7,5 0% 0 25% 0,25 50% 1 75% 2,25 125% 5 150% 7,5

Hasil Akhir 7,5 7,75 8,5 9,75 12,5 15 0 0,25 1 2,25 5 7,5

188 217

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 22

b) Untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif: Integritas Nilai

Bobot

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%

Nilai Akhir 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Kompetensi Nilai Nilai Bobot Akhir 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5

Reputasi Keuangan Nilai Nilai Bobot Akhir 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5

Hasil Akhir 7,5 7,75 8,5 9,75 12,5 15 7,75 8 8,75 10 12,75 15,25 8,5 8,75 9,5 10,75 13,5 16 9,75 10 10,75 12 14,75 17,25 12,5 12,75 13,5 14,75 17,5 20 15 15,25 16 17,25 20 22,5

189 218

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 6 /DPbS tanggal 8 Maret 2010 Lanjutan Lampiran 22 Integritas Nilai

Bobot

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Akhir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kompetensi Nilai Nilai Bobot Akhir 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 1 25% 0,25 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 1 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 3 75% 2,25 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 4 125% 5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5 5 150% 7,5

Reputasi Keuangan Nilai Nilai Bobot Akhir 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5 0 0% 0 1 25% 0,25 2 50% 1 3 75% 2,25 4 125% 5 5 150% 7,5

Hasil Akhir 0 0,25 1 2,25 5 7,5 0,25 0,5 1,25 2,5 5,25 7,75 1 1,25 2 3,25 6 8,5 2,25 2,5 3,25 4,5 7,25 9,75 5 5,25 6 7,25 10 12,5 7,5 7,75 8,5 9,75 12,5 15

190 219

Lampiran 23a

LAMPIRAN 1a SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/45/DPNP TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 OKTOBER PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali BPR melalui Proses Pembelian Saham BPR 1.

bagi calon PSP perorangan: a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa: 1) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Daftar Riwayat Lampiran 2.c;

Hidup,

dengan

format

sesuai

dengan

3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan 4) fotokopi NPWP. b. Komposisi pemegang pembelian saham.

saham

BPR

sebelum

dan

setelah

c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) bahwa dana yang digunakan: 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau 2) tidak berasal dari hasil Tindak Pidana Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:

1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham ...

220

Lanjutan Lampiran 23a

saham Bank.

4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah. 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR dalam jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan). 7) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Bank Indonesia diperlukan. 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. e. Komitmen tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk: 1) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, dalam hal calon PSP pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi. 2) tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR. 3) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR. 4) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat. f. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan. g. Rencana arah dan strategi selama paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. 2.

bagi calon PSP berbentuk badan hukum: a. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah.

b. Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum Koperasi: 1) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Daftar ...

221

Lanjutan Lampiran 23a 2) Daftar Riwayat Lampiran 2.c;

Hidup,

dengan

format

sesuai

dengan

3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan

4) fotokopi NPWP dari badan hukum dan pengurus. c. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masingmasing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi. d. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

e. Proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen. f. Rencana arah dan strategi selama paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi/pengurus yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham: 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau 2) tidak berasal dari hasil Tindak Pidana Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. h. surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:

1) surat pernyataan badan hukum dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi/pengurus yang paling kurang memuat: a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. b) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya. c) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR dalam jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan). d) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Bank Indonesia diperlukan. e) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. f) tidak ...

222


f) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah.

macet

g) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. 2) surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan masing-masing anggota Direksi Badan Hukum dimaksud yang paling kurang memuat: a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham Bank. c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah.

macet

e) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. 3) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), yaitu: a) dalam hal PSPT adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1.d.1) sampai dengan butir 1.d.8); b) dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah badan hukum maka surat pernyataan diwakili oleh seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi/pengurus yang paling kurang memuat: 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah. 5) tidak ...

223


5) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR yang akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan).

6) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Bank Indonesia diperlukan. 7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. 4) apabila terdapat pengendali BPR, surat pernyataan yaitu: a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan yang diwakili oleh seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi/pengurus yang paling kurang memuat: 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah. 5) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR yang akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan). 6) rencana penguatan permodalan, apabila menurut Bank Indonesia diperlukan. 7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. b) dalam hal pengendali adalah perorangan, pernyataan yang paling kurang memuat:

berupa

1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham Bank. 3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan ... 224


menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.

4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah. 5) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR yang akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan). 6) rencana penguatan permodalan, apabila menurut Bank Indonesia diperlukan. 7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. i. Komitmen tertulis sebagai berikut: 1) Komitmen tertulis badan hukum dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi/pengurus yang paling kurang memuat: a) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, dalam hal calon PSP pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi. b) tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR. c) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR. 2) Komitmen tertulis dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat. j. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan PSPT.

k. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.

KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

IRWAN LUBIS

225

Lampiran 23b

LAMPIRAN 1b SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/45/DPNP TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 KT PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi) 1.

Salinan pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi, sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): a. Dalam surat kabar harian setempat bagi BPR yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih; atau b. Pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2.

Rancangan Akuisisi yang disusun oleh Direksi BPR yang akan diakuisisi bersama pihak yang akan mengakuisisi, paling kurang memuat hal–hal sebagai berikut: a. nama dan tempat kedudukan BPR yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan mengakuisisi: 1) Untuk perorangan: a) fotokopi tanda pengenal,berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2.c; c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan d) fotokopi NPWP. 2) Untuk badan hukum: a) Akta Pendirian Badan Hukum yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. b) dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi badan hukum:

(1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP; (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2.c; (3) pas foto ...

226

Lanjutan Lampiran 23b

(3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan (4) fotokopi NPWP dari badan hukum dan pengurus. b. laporan keuangan1 (satu) tahun terakhir dari badan hukum yang akan mengakuisisi.

c. proyeksi keuangan dari badan hukum yang akan mengakuisisi untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen. d. rancangan perubahan anggaran dasar BPR yang diakuisisi, apabila ada perubahan. e. jumlah dan nilai saham BPR yang akan diakuisisi beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan Akuisisi. f. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengakuisisi. g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akusisi. h. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih:

1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau 2) tidak berasal dari hasil Tindak Pidana Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. 3.

Konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui oleh RUPS BPR yang diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi.

4.

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon PSP perorangan.

5.

Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan akusisi, sebagai berikut:

a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan yang paling kurang memuat: 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan. 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham Bank.

4) tidak ... 227


4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah. 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR yang akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu (dalam hal diperlukan). 7) rencana penguatan permodalan, apabila menurut Bank Indonesia diperlukan. 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 2 huruf g, butir 2 huruf h. 6.

Komitmen tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk:

a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, komitmen tertulis yang paling kurang memuat sebagaimana dimaksud Lampiran 1a angka 1 huruf e. b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a angka 2 huruf i. 7.

Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan PSPT.

8.

Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.


IRWAN LUBIS

228

Lampiran 23c Lampiran 1 c

DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BPR PERORANGAN (Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) 1.

Nama alias)

lengkap

(termasuk

2.


3.


4.


5.

Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)

6.


7.


8.

NPWP

9.


10. Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)

229

Lanjutan Lampiran 23c Lanjutan Lampiran 1 c

11. Sebutkan pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 12. Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung) 13. Sebutkan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan. 14. Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham BPR. (Sebutkan sumbernya) 15. Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/nominee). 16. Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut. 17. Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank? 18. Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan 19. Apakah perusahaan non bank pada pertanyaan no.17dan atau bank lain pada pertanyaan no. 18 memiliki hubungan bisnis dengan BPR yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail. 20. Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (strategic partner)? Jika tidak, jelaskan.

230

Lanjutan Lampiran 1 c Lanjutan Lampiran 23c

21. Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BPR yang sahamnya akan Saudara beli tersebut. Jelaskan detail dengan komposisinya. 22. Berapa banyak saham yang yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BPR? Apabila Saudara telah memiliki saham BPR tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini? 23. Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada BPR tersebut, secara sendirisendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersamasama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara? 24. Apakah Saudara memiliki kredit macet pada bank di Indonesia atau pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara spesifik. 25. Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara? 26. Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan oleh otoritas di pailit Indonesia atau negara lain?

231


27. Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan? 28. Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? 29. Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan. 30. Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci. 31. Apakah Saudara dan atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPR yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan. 32. Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal 232


memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan. 33. Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan. 34. Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara. Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat. 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan. 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank. (Kota), ........... (Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

233

Lampiran SE Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012

Lampiran 23d Lampiran 1 d DAFTAR ISIAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BPR BADAN HUKUM/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi) 1.

Nama perusahaan dan alamat lengkap:

2.

Tempat dan perusahaan didirikan:

3.

Nama lengkap (pihak mewakili perusahaan):

4.

5.

6.

7.

8.

tanggal yang

Jabatan dalam perusahaan: Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan: Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:  Nama Lembaga :  Alamat :  Web Site : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep consolidated supervision bersama Bank Indonesia? Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan: Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Bank lain? Jelaskan. Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.

1 234


Lanjutan Lampiran 23d Lanjutan Lampiran 1 d 9.

Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BPR yang akan diambil alih atau dengan Bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.

10.

Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (strategic partner)? Jika Ya, Saudara.

jelaskan

program

11.

Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BPR yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci atas nama siapa, jelaskan alasannya.

12.

Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara. Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada BPR yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?

13.

14.

Sebutkan nama dan jabatan “key person” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan

2 235


Lanjutan Lampiran 23d Lanjutan Lampiran 1 d profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir. 15.

16.

Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya. Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BPR yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.

17.

Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.

18.

Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.

19.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan.

3 236


Lanjutan Lampiran 23d Lanjutan Lampiran 1 d 20.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.

21.

Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPR yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.

22.

Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.

23.

Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.

24.

Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih BPR (jawaban wajib disertai

4 237


Lanjutan Lampiran 23d Lanjutan Lampiran 1 d

dengan dokumen pendukung). 25.

Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan pengambilalihan BPR oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa: 1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat. 3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan. 4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank. (Kota), .......................... (Tandatangan di atas meterai cukup) Nama & Jabatan: _________________________________________________ Nama Perusahaan yang diwakili : _________________________________ Dasar hukum untuk mewakili : ___________________________________ Catatan: 1. Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum. 2. Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan)

5 238

Lampiran 24a

LAMPIRAN 2a SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/45/DPNP TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 OKTOBER PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris BPR 1.

Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR.

2.

Dokumen yang menyatakan identitas berupa: a. Fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). b. Daftar Riwayat Lampiran 2c.

Hidup,

dengan

format

sesuai

dengan

c. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm. 3.


4.

Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.

5.

Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;

b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; c. tidak tercantum dalam DTL; d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;

1

h. tidak ...

239


h. tidak memiliki hubungan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung dengan anggota Direksi; dan

i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. j. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Bank Indonesia. 6.

Komitmen tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.


IRWAN LUBIS

2 240

Lampiran 24b

LAMPIRAN 2b SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/45/DPNP TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 OKTOBER PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi BPR 1.

Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.

2.

Dokumen yang menyatakan identitas berupa: a. Fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Daftar Riwayat Lampiran 2c. c.

Hidup,

dengan

format

sesuai

dengan

Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.

3.


4.

Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.

5.

Surat Keterangan/bukti tertulis mengenai pendidikan terakhir.

6.

Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; c.

tidak tercantum dalam DTL;

d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; e.

tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

f.

tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan; g. tidak ...

1 241


g.

tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan atau lembaga lain;

h. tidak memiliki hubungan keluarga dengan: 1) anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau 2) anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung. i.

tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

7.

Sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

8.

Komitmen tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, dalam hal calon anggota Direksi pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.


IRWAN LUBIS

2

242

Lampiran 24c

LAMPIRAN 2c SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/45/DPNP TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 OKTOBER PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/36/DKBU TANGGAL 21 DESEMBER 2012 PERIHAL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP (calon PSP/anggota Direktur/anggota Dewan Komisaris *)

DATA PRIBADI 1. Nama lengkap

: ….........................................................

2. Nama panggilan

: ….........................................................

3. Tempat dan tanggal lahir

: ….........................................................

4. Agama

: ….........................................................

5. Alamat rumah

: …......................................................... ……....................................................... Telp.Rumah……………..Kode pos…..…...

6. Alamat kantor

: …......................................................... ……....................................................... Telp.Rumah……………..Kode pos…..…...

7. Nama orang tua

: ….........................................................

8. Jml sdr kandung/angkat

: ….........................................................

9. Status pernikahan

: Belum menikah/Menikah/Bercerai*)

10.Nama istri/suami

: ….........................................................

11.Nama-nama anggota keluarga yaitu: a. Orang tua kandung/tiri/angkat: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… b. Anak kandung/tiri/angkat: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… c. Mertua... 1 243

Lanjutan Lampiran 24c

c. Mertua: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..……

d. Menantu: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… e. Suami/istri: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..……

f. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… g. Saudara kandung/tiri/angkat: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… h. Kakek kandung/tiri/angkat: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… i. Cucu kandung/tiri/angkat: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… j. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua: ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………..…… *) Coret yang tidak perlu

2

RIWAYAT...

244


RIWAYAT PENDIDIKAN Tingkatan

Tahun

Nama Institusi

Fakultas / Jurusan


Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Umum Akademi

Perguruan Tinggi Pasca Sarjana

PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI Nama Pelatihan / Kursus

Tahun

Penyelenggara

Lokasi

RIWAYAT PEKERJAAN Tahun

Perusahaan

Total Tanggung Jabatan Prestasi Penghargaan Aktiva/ Jawab omzet

PENGALAMAN SPESIFIK (Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang yang dapat menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit). .......................................................................................................... .......................................................................................................... 3

Demikianlah ...

245


Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenarbenarnya. ....................., .....................

(Tanda tangan di atas meterai cukup) (Nama)


IRWAN LUBIS

4 246


Lampiran 25a Lampiran 3 a JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No

PSP terbukti melakukan tindakan/perbuatan:

1.

mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehatihatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.

2.

tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu.

3.

terbukti macet.

memiliki

kredit

Jangka Waktu Sanksi 3 (tiga) tahun

Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 3 (tiga) Menjadi 5 (lima) tahun apabila: tahun a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 3 (tiga) Menjadi 5 (lima) tahun apabila: tahun a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

1 247


Lanjutan Lampiran 25a Lanjutan Lampiran 3 a JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No


4.

tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

5.

menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.

6.

mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.

Jangka Waktu Sanksi 3 (tiga) tahun

Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 3 (tiga) Menjadi 5 (lima) tahun apabila: tahun a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 4; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 5 (lima) tahun

2 248


Lanjutan Lampiran 25a Lanjutan Lampiran 3 a JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No


7.

mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

8.

9.

10.

11.

Jangka Waktu Sanksi 5 (lima) tahun

20 (dua puluh) tahun 20 (dua puluh) tahun

20 (dua puluh) tahun


3 249


Lampiran 25b Lampiran 3 b JANGKA WAKTU SANKSI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No

Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutifterbukti melakukan tindakan/perbuatan:

1

melanggar prinsip kehatihatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.

2

terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka penyehatan Bank.

3

terbukti macet.

memiliki

kredit

Jangka Waktu Sanksi

3 (tiga) tahun

Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 3 (tiga) Menjadi 5 (lima) tahun tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 3 (tiga) Menjadi 5 (lima) tahun apabila: tahun a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan/atau nomor 5. c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

1 250


Lanjutan Lampiran 25b Lanjutan Lampiran 3 b

4

tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

5

menolak atau tidak melaksanakan/tidak memenuhi komitmen yang telah dibuat kepada Bank Indonesia.

6

Anggota Direksi yang sengaja dengan sengaja membiarkan anggota Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7

8

3 (tiga) Menjadi 5 (lima) tahun apabila: tahun a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 5. c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 3 (tiga) Menjadi 5 (lima) tahun apabila: tahun a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 4; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain 3 (tiga) tahun

5 (lima) tahun

5 (lima) tahun

2 251


Lanjutan Lampiran 25b Lanjutan Lampiran 3 b JANGKA WAKTU SANKSI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS No

9

10

11

12

Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif terbukti melakukan tindakan/perbuatan: terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus, namun masih melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Jangka Waktu Sanksi

20 (dua puluh) tahun 20 (dua puluh) tahun



3 252


Lampiran 26a Lampiran 4 a

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BPR XYZ Sdr. E (PSPT)

PT. G Tbk.

Sdr. F (PSPT)

100%

15%

Sdri. Vivi 20%

80%

65%

PT E

90% PT F

Sdr. I (PSPT)

PT J

PT K

20%

70%

20%

60%

30% Sdr. C

Sdr. J (PSPT)

PT D

PT I 65%

85%

15%

Sdr. H2 (PSPT)

Sdr. H1 (PSPT) 20%

PT C

PT H 15%

30%

30% Hubungan Keluarga (Saudara Kandung)

PT BPR XYZ 10% PT A Ket: PSPT

: Pemegang Saham Pengendali Terakhir

30%

PT B Tbk (Tidak ada PS ≥ 25 %) (PSPT)

85%

15% : Pengendali

PUBLIK Dirinci untuk pemegang saham ≥ 10 % Koperasi Karyawan

: Jalur Pengendalian

STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BPR XYZ (SETELAH PERUBAHAN)

253


Lampiran 26b

Lampiran 4b

Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT BPR XYZ

PT BPR XYZ

PT A PT (PSPT) PT C PT H

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan 10% B Tbk. 30% 30% 30%

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT B Tbk. Langsung oleh PT B Tbk. Sdr. E Melalui PT C Sdr. F Melalui PT C Sdr. H1 Melalui PT H Sdr. H2 Melalui PT H Sdr. I Melalui PT H Sdr. J Melalui PT H Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden .................... Komisaris Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

1 254



Lanjutan lampiran 4b I.

Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk. PT B Tbk

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Koperasi Karyawan 15% Publik 85% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

II. Jalur Pengendalian melalui PT C PT C

PT D Sdr. C

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan 85% 15%

Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

2 255



Lanjutan lampiran 4b PT D

PT E PT F

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan 30% 70%

Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... .................... PT E

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. E (PSPT) 100% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

3 256



Lanjutan lampiran 4b

PT F Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. F (PSPT) 65% PT G Tbk. 15% Sdri. M 20% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

III. Jalur Pengendalian melalui PT H PT H Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan PT I 65% Sdr. H1(PSPT) 20% Sdr. H2 (PSPT)

15%

Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

4 257



Lanjutan lampiran 4b PT I Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. I (PSPT) 60% PT J 20% PT K 20% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... .................... PT J

Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. J (PSPT) 80% Perorangan 20% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

5 258


Lanjutan Lampiran 26b Lanjutan lampiran 4b

PT K Susunan Kepemilikan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Sdr. J (PSPT) 90% Perorangan 10% Susunan Kepengurusan Sebelum Perubahan Rencana Perubahan Presiden Komisaris .................... Komisaris .................... Presiden Direktur Direktur

.................... ....................

KEPALA DEPARTEMEN KREDIT, BPR DAN UMKM

ZAINAL ABIDIN

6 259

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Manajemen. Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Recommend Documents