KODE KRITERIA PENILAIAN WEBSITE PENGADILAN TK. BANDING DAN PENGADILAN TK. PERTAMA KRITERIA A.
lnformasiyang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan
KATEGORI INFORMASI A.1
SUB KATEGORI INFORMASI
lnformasi Profil dan Pelayanan 1. Profil pengadilan DasarPengadilan
DETAIL INFORMASI a. fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
A1.1A
b. struktur organisasi pengadilan alamat, telepon, faksimrli, dan situs c. resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email) daftar nama pejabat dan hakim di d. pengadllan e. profil singkat pejabat Sruktural
A1.1B
f.
2.
KODE
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK
Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.
A1.1C A1.1D A1.1E A1.1F
A1.2
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya
A1.3
Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama (khusus untuk pengadilan tingkat pertama)
A1.4
4.
KRITERIA
KATEGORI INFORMASI
lnformasi yang Berkaitan A.2 dengan Hak Masyarakat
lnformasi Program Keria, A.3 Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan
SUB KATEGORI INFORMASI
DETAIL INFORMASI
KODE
Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak 1. mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan
A2.1
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai
A2.2
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
A2.3
Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak,pihak yang 4. bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi
A2.4
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
A2.5
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi
A2.6
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang 1. a. nama program dan kegiatan sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas penanggung jawab, pelaksana program b. dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
A3.1
KRITERIA
KATEGORI INFORMASI
SUB KATEGORI INFORMASI
DETAIL INFORMASI target dan/atau capaian program dan c. kegiatan jadwal pelaksanaan program dan d. kegiatan
A3.1 KODE
sumber dan jumlah anggaran yang e. digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar lsian Penggunaan Anggaran(DIPA). 2.
Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)
3.
Ringkasan laporan keuangan yang a. rencana dan laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya terdiri atas:
A3.2
neraca laporan arus kas dan catatan atas b. laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. Ringkasan daftar aset dan inventaris
5.
lnformasi [aporan Akses A.4 lnformasi
A3.3
A3.4
lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
A3.5
ringkasan laporan akses informasi jumlah permohonan informasi yang yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. diterima b.
waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan A4
ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
KRITERIA
KATEGORI INFORMASI
SUB KATEGORI INFORMASI
DETAIL INFORMASI jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau c. seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak
KODE A4
d. alasan penolakan permohonan informasi
A.5 Informasi Lain
A5
Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung
B.
lnformasi yang Wajib C. Tersedia setiap daat dan dapat diakses oleh publik
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket. Diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website)
C.1
Umum
Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2
seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang berkekuatan hukum tetap lnformasi tentang Perkara dan C.2 1. maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau Persidangan naskah elektronik, bukan salinan resmi)
C2.1
2. lnformasi dalam Buku Register Perkara
C2.2
3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara
C2.3
KRITERIA
KATEGORI INFORMASI
lnformasi tentang C.3 Pengawasan dan Pendispilinan
SUB KATEGORI INFORMASI
DETAIL INFORMASI
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
C2.4
5. Laporan penggunaan biaya perkara
C2.5
1.
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya
langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 2. pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)
C3.1
C3.2
3.
Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi dislplln beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan
C3.3
4.
lnisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan
C3.4
5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim
C.4
KODE
Peraturan MA, Keputusan Ketua dan wakil Ketua MA, Surat Edaran Ma yang lnformasi tentang Peraturan, 1. telah disahkan atau ditetapkan. Kebiiakan dan Hasil Penelitian
C3.5
C4.1
KRITERIA
KATEGORI INFORMASI
SUB KATEGORI INFORMASI DETAIL INFORMASI naskah seluruh peraturan MA, keputusan Ketua dan Wakil Ketua dokumen pendukung seperti naskah MA dan Surat Eddaran MA Yang akademis, kajian atau pertimbangan yang telah disahkan atau yang mendasari terbitnya peraturan, 2. a. ditetapkan yang mengikat dan keputusan atau kebijakan tersebut, atau berdampak penting bagi dalam hal dokumen tersebut memang publik, sekurang-kurangnya terdiri dipersiapkan. atas: masukan-masukan dari berbagai pihak b. atas usulan peraturan, pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
KODE
C4.2
risalah rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan kebijakan c. tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah disiapkan didiskusikan lebih awal; rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan tahap kewenangan dalam peraturan e. perundang-undangan. d.
3.
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
C4.3
4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan
C4.4
5. Daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan
C4.5
KRITERIA
KATEGORI INFORMASI
SUB KATEGORI INFORMASI 6.
DETAIL INFORMASI
lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
lnformasi tentang 0rganisasi, Pedoman pengelolaan organisasi administrasi, personel dan keuangan C.5 Administrasi, Kepegawaian 1. pengadilan. dan Keuangan 2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. 3.
Profil hakim dan pegawai yang meliputl:
KODE C4.6
C5.1
C5.2
a. nama; b. riwayat pekerjaan c. poslsl;
C5.3
d. riwayat pendidikan e. penghargaanyang diterima (apabila ada)
Data $atistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai
C5.4
5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
C5.5
4.
6.
Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya,
C5.6
KRITERIA
KATEGORI INFORMASI
SUB KATEGORI INFORMASI
7.
DETAIL INFORMASI
Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja C.6 lnformasi lain
KODE
C5.7
C5.8
a. Penggunaan Bahasa lnggris
C6.A
b. Penggunaan bahasa asing non Inggris
C6.B
