,0%&&5*, 1&364")""/ $0%&0'$0/%6$5
Kode Etik Perusahaan ini disusun pada tanggal 1 Januari 2003 This Code Of Conduct is prepared on 1 January 2003 Cetakan bulan Mei 2015 Printed on May 2015
,0%&&5*, 1&364")""/
DAFTAR ISI Pesan Direksi / Pimpinan Perusahaan kepada semua Karyawan................................................................................. I. Visi, Misi dan Nilai PT Apexindo Pratama Duta Tbk................. II. Tanggung Jawab & Kepatuhan ................................................ III. Kebijakan Umum..................................................................... IV. V. VI. VII. Kebijakan QSHE....................................................................... VIII. Larangan Monopoli/Trust........................................................ IX. Peraturan Mengenai Surat-Surat Berharga dan Keterangan dari Orang Dalam .................................................................... X. Peraturan tentang Penggunaan Minuman Keras/Alkohol dan Obat-Obat Keras...................................................................... XI. Hak atas Kekayaan Intelektual................................................. XII. Merokok..................................................................................
1 2 3 4 6 8 12 13 15 16 17 18 19
PESAN DIREKSI/PIMPINAN PERUSAHAAN KEPADA SEMUA KARYAWAN Sejalan dengan perkembangan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo) (untuk seterusnya disebut “Perusahaan”), maka kami di jajaran Direksi merasakan kebutuhan atas suatu Kebijakan yang memuat dasar-dasar kebijakan Perusahaan,yang berkaitan dengan etika dan perilaku yang bertanggung jawab untuk diterapkan oleh karyawan/ti di seluruh tingkat (untuk seterusnya disebut “Karyawan”) di lingkungan Perusahaan. Penyebarluasan kebijakan ini dimaksudkan agar semua Karyawan dapat memahami, menghayati dan melaksanakan etika dan perilaku yang bertanggung jawab tersebut dalam melakukan tugasnya masingmasing. Kebijakan ini mengajak seluruh Karyawan agar senantiasa berlaku jujur dan sadar akan tanggung jawabnya dalam mengemban tugasnya masing-masing sehingga Perusahaan terhindar dari praktek-praktek yang dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum dan penyimpangan dari norma-norma yang dituntut oleh dan berlaku di masyarakat. Program kepatuhan (compliance program) adalah upaya untuk menjabarkan kebijakan ini secara transparan, termasuk untuk mendeteksi kelemahan dari penerapan kebijakan ini dan mengambil langkahlangkah perbaikan/penyesuaian agar penjabaran kebijakan ini menjadi lebih efektif di kemudian hari. Kami yakin dengan berperilaku yang bertanggung jawab yang diperlihatkan dan dibuktikan oleh para Karyawan akan menghasilkan citra Perusahaan yang baik. Hal ini akan menjadi faktor penting yang me nentukan tercapainya harapan dan tujuan usaha Perusahaan untuk dihargai oleh masyarakat di mana Perusahaan beroperasi / berada, baik di dalam maupun di luar negeri.
DIREKSI PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK 1
I. VISI, MISI DAN NILAI PT Apexindo Pratama Duta Tbk PT Apexindo Pratama Duta Tbk bergerak dan berkembang secara aktif dalam bidang pengeboran migas dan geothermal baik di darat maupun lepas pantai dengan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha. Integritas, komitmen, profesionalisme dan keunggulan merupakan kerangka acuan utama dalam menjalankan usahanya, serta menyatu dengan tujuan utama yang mencerminkan aspirasi Karyawan, pemegang saham, pemerintah, pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Pernyataan tentang visi, misi dan nilai-nilai yang telah disebarluaskan adalah sebagai berikut: VISI
Kontraktor pengeboran kelas dunia dengan kualitas layanan tanpa kompromi.
MISI
Memelihara standar Safety, Health, and Environment (SHE) yang tinggi untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitarnya Memberikan nilai yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan membawa dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan Memiliki sumber daya manusia dengan kualitas dan kompetensi standar dunia
NILAI-NILAI Kepercayaan : Integritas, Komitmen, Kejujuran Dedikasi : Loyalitas, Antusiasme, Pengabdian Kinerja : Kompetensi, Profesionalisme, Kepemimpinan, Hasil
2
II. TANGGUNG JAWAB & KEPATUHAN Pelaksanaan tanggung jawab oleh semua karyawan di jajaran/lingkungan Perusahaan untuk mencapai kepatuhan (compliance) dari kebijakan ini adalah: Menghaya , menerapkan kebijakan dan peka terhadap situasi yang dapat menjurus kepada ndakan- ndakan dak e s dan melanggar hukum. Bertanggung jawab untuk mempertahankan suatu lingkungan kerja yang dapat menciptakan komunikasi yang terbuka tentang masalah-masalah e a dan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dan tanggung jawab masing-masing. Disamping itu karyawan harus mampu mendeteksi sumbersumber kemungkinan penyimpangan dan mengambil langkahlangkah pencegahan. Level Supervisor/Manager ke atas Bertanggung jawab untuk memfasilitasi masukan-masukan dari bawahannya baik berupa usulan/saran perbaikan atas kebijakan ini maupun menjawab keraguan terhadap e s daknya suatu ndakan serta mengambil langkah pencegahan lebih lanjut.
3
III. KEBIJAKAN UMUM Adalah kebijakan Perusahaan untuk selalu mematuhi semua perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan dimanapun berada baik di dalam maupun di luar negeri. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang dimaksud akan berdampak kepada citra Perusahaan, baik dari eksternal maupun internal. Kebijakan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku menyangkut hubungan (1) antara Perusahaan dengan pihak lain dan (2) di dalam lingkungan Perusahaan sendiri. Kebijakan yang menyangkut upaya hubungan Perusahaan dengan pihak lain (eksternal) adalah: E Usaha Pertentangan Kepen ngan Sumbangan Poli k Kebijakan yang menyangkut hubungan internal Perusahaan adalah: Kebijakan QSHE Monopoli/Larangan Trust Surat-surat Berharga dan Keterangan dari Orang Dalam Perusahaan Pengggunaan Minuman Keras/Alkohol dan Obat-obat Keras Hak atas Kekayaa n Intelektual Larangan Merokok Semua Karyawan harus meyakini bahwa se ap kegiatan yang dilakukannya akan mencegah kemungkinan Perusahaan dari keterlibatan pelanggaran hukum. Ini berar bahwa kita harus berlaku jujur dengan kesadaran yang nggi disetiap saat dalam hubungan kerja antar Karyawan, antara Karyawan dan Perusahaan, Karyawan dan masyarakat, Karyawan dan pejabat pemerintah, antara Karyawan dan pengusaha/vendor 4
/supplier, rekanan. Kesadaran yang nggi berar Karyawan wajib: Menghindari hubungan yang dapat dipertanyakan dengan se ap orang/perusahaan pemerintah dan masyarakat dan dengan siapa perusahaan bertransaksi atau melakukan usaha. Menghindari pembocoran rahasia kepada pihak lain dalam kaitan hubungan kerja dengan perusahaan. Menghindari keadaan-keadaan yang dapat menempatkan Karyawan dalam suatu keadaan pertentangan kepen ngan yang dapat menyebabkan kerugian bagi karyawan sendiri maupun Perusahaan. Melaporkan adanya kemungkinan kasus pelanggaran atas kebijakan ini. Perundang-undangan/peraturan yang erat hubungannya dengan kebijakan ini: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat Ketenagakerjaan Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten Pengeboran Migas (termasuk Product Sharing Contract, Joint Opera ng Body, Technical Assistant Agreement) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Perlindungan Lingkungan Perusahaan Terbatas BKPM Otoritas Jasa Keuangan Badan Regulator Independen: Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Perpajakan Standar Akuntansi Tata Ruang dan sebagainya. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan ndakan disiplin termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan terkait. 5
IV. ETIKA USAHA E ka Usaha adalah salah satu kebijakan yang dianut Perusahaan, yakni untuk selalu mentaa sepenuhnya semua Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berlaku dalam melakukan kegiatan/transaksi usahanya dengan pihak di luar Perusahaan. Terkait erat dengan kebijakan ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melakukan transaksi/perjanjian usaha dengan pihak luar, Perusahaan selalu berusaha mentaa Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang terkait. Apabila Undang-Undang/Peraturan itu dak lengkap, sehingga memberikan kesan yang dapat diinterpretasikan sebagai ada peluang (loopholes), Perusahaan tetap memilih bersikap jujur dengan integritas yang nggi. Ber ndak jujur akan selalu dihargai dalam budaya manapun. Integritas dan reputasi yang baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan modal yang sangat berharga bagi Perusahaan. Sebaliknya, ke dakjujuran dapat menyebabkan kemerosotan moral di kalangan Karyawan, pengambilan keputusan yang salah, dan dapat menyebabkan penilaian yang nega f bagi citra Perusahaan. Secara khusus Perusahaan hanya menghargai Karyawan yang berlaku jujur dalam melakukan tugasnya. Untuk menjamin bahwa Kebijakan E ka Usaha ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka sikap-sikap di bawah ini dituntut untuk dilaksanakan oleh Karyawan : 1) Tidak meneruskan upaya dari suatu usaha yang diperkirakan akan menguntungkan Perusahaan, tetapi untuk mencapainya akan mengorbankan prinsip kebijakan ini. 2) Melaporkan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap UndangUndang, Peraturan-Peraturan yang berlaku kepada atasannya dalam hubungan dengan transaksi/perjanjian usaha. 3) Jujur dan bertanggung jawab dalam membuat usulan anggaran/budget ataupun studi kelayakan dari suatu usulan proyek ( dak melakukan mark up). 6
3) Jujur Jujurdandan bertanggung jawab dalamusulan membuat usulan 3) bertanggung jawab dalam membuat anggaran/budgetataupun ataupun studi kelayakan dariusulan suatu usulan anggaran/budget studi kelayakan dari suatu proyek( (tidak melakukanmark mark up). proyek dak melakukan up). 4) Mematuhi Mematuhi semua semua peraturan, peraturan, ketentuan yang 4) ketentuanserta sertakebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan telahtelah ditetapkan oleh oleh Perusahaan mengenai keuangan, akuntansi dan yang ditetapkan Perusahaan mengenai keuangan, pengawasan mencatat semua transaksi secara benar dalam akuntansi dandengan pengawasan dengan mencatat semua transaksi pembukuannya. secara benar dalam pembukuannya. 5) Bersedia Bersediabersikap bersikap terbuka terhadap tidak 5) terbuka terhadap AuditorAuditor dengan dengan dak menyembunyikan atau atau memalsukan memalsukan fakta-fakta menyembunyikan fakta-faktaatau atauketerangan. keterangan. Apabila dalam melakukan tugasnya untuk membedakan etis Apabilaada adakeraguan keraguan dalam melakukan tugasnya untuk membedakan tidaknya suatusuatu tindakan, Karyawan dapat membicarakannya terlebihterlebih dahulu e s daknya ndakan, Karyawan dapat membicarakannya dengan atau dengan Resources Department. dahuluatasannya, dengan atasannya, atauHuman dengan Human Resources Department. E ka Usaha yang dianut oleh Perusahaan juga termasuk kebijakan untuk sedapat mungkin memberikan prioritas dan merekomendasikan vendor/suplier dalam negeri/lokal sebagai penyedia jasa jika sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Apexindo. Kebijakan ini terkait dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Vendor/suplier dalam negeri/lokal akan diprioritaskan dan direkomendasikan sebagai penyedia jasa di Perusahaan jika memungkinkan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perusahaan antara lain namun dak terbatas pada: - Kualitas produk/jasa yang ditawarkan. - Waktu pengiriman. - Syarat dan ketentuan komersial. - Syarat dan ketentuan lainnya.
7
V. PERTENTANGAN KEPENTINGAN Pertentangan Kepentingan (Conflict of Interest) merupakan kebijakan secara menyeluruh agar semua Pimpinan Perusahaan serta semua Karyawan menghindarkan diri dari setiap pertentangan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) No. IX. E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah jika suatu transaksi dimana seorang Komisaris, Direktur, atau Pemegang Saham Utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi dimaksud harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal mengenai persetujuan dari Pemegang Saham Independen. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notaris. Benturan atau pertentangan kepentingan dapat terjadi dalam hubungan yang berkaitan dengan pemasok (supplier), pelanggan (customer), dan perusahaan ataupun perorangan yang sedang atau akan melakukan kegiatan usaha dengan Perusahaan, termasuk kegiatan usaha jual beli saham Perusahaan dan kepemilikan saham dari perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dengan Perusahaan. Untuk menunjang kebijakan ini Perusahaan menghendaki agar pembelian perlengkapan, alat-alat dan jasa-jasa, sedapat mungkin dilakukan melalui penawaran bersaing (tender). Untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan beberapa contoh situasi yang dapat dianggap sebagai benturan atau mendekati benturan 8
kepen ngan dengan kepen ngan Perusahaan, yang harus dihindari oleh se p Karyawan : 1)
Seorang Karyawan atau anggota keluarganya mempunyai kepen ngan dalam suatu organisasi yang mencari hubungan dagang dengan Perusahaan dimana terdapat kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang is mewa.
2)
Seorang Karyawan atau anggota keluarganya untuk menjual atau menyewakan benda miliknya, fasilitas atau perlengkapan menawarkan menjadi pemborong/leveransir/langganan kepada Perusahaan, atau membeli dari, atau menyewakan benda miliknya/ fasilitas/perlengkapan kepada, menawarkan menjadi pemborong/leveransir/langganan dari perusahaan, firma atau perorangan yang akan atau sedang berusaha dengan Perusahaan.
3)
Seorang Karyawan bekerja sebagai pejabat nggi atau direktur dari perusahaan lain atau dalam kedudukan sebagai pimpinan atau sebagai konsultan untuk perorangan, firma atau perusahaan lain yang mempunyai atau mencari hubungan bisnis dengan Perusahaan.
4)
Seorang Karyawan yang bekerja paruh waktu ataupun penuh di tempat lain, termasuk kemungkinan untuk bekerja ditempat lain di masa depan, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan dalam aktivitas Perusahaan.
5)
Seorang Karyawan yang tak mempunyai wewenang memberikan atau mengeluarkan data atau informasi yang bersifat rahasia kepada orang yang tidak bekerja dalam Perusahaan, seperti yang berhubungan dengan keputusan, rencana, pendapatan, prakiraan keuangan atau penawaran bersaing dan memakai informasi itu untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan perusahaan, termasuk menyertakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari surat-surat berharga 9
Perusahaan atau tersangkut dalam transaksi surat-surat berharga Perusahaan yang informasinya tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 6)
Seorang Karyawan atau anggota keluarganya untuk menerima komisi, bagian keuntungan, hadiah berupa uang atau pembayaran lainnya, pinjaman atau pembayaran di muka (kecuali dari lembaga-lembaga bank dan keuangan yang bonafid dan atas dasar syarat-syarat yang berlaku umum), material, jasa-jasa, reparasi dengan cuma-cuma, atau dengan harga yang rendah, transaksi yang berlebihan atau hadiah barang dagangan yang berharga dari suatu organisasi, firma atau perorangan yang mempunyai atau mencari hubungan dagang dengan perusahaan.
PERSETUJUAN PIMPINAN UNTUK PENERAPAN KEBIJAKAN “CONFLICT INTEREST" Penerapan dari kebijakan Conflict of Interest diserahkan kepada Manajemen Perusahaan. Secara umum, makin tinggi kedudukan seorang Karyawan, makin peka terhadap kemungkinan risiko terjadinya benturan/pertentangan kepentingan antara dirinya dan Perusahaan. Manajemen Perusahaan melakukan peninjauan dari setiap kasus kemungkinan benturan atau pertentangan kepentingan antara lain dengan mengambil langkah-langkah berikut: 1)
Karyawan harus memberitahukan secara terbuka dan tertulis kepada atasannya atau Manajemen Perusahaan, tentang kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara Karyawan dan Perusahaan atas langkah-langkah yang akan diambilnya.
2)
Manajemen Perusahaan akan menilai keseriusan dari kasus kemungkinan benturan kepentingan ini dan mengambil keputusan yang membenarkan atau tidak-membenarkan adanya benturan kepentingan tersebut untuk ditindaklanjuti.
3)
Manajemen Perusahaan akan mengambil langkah-langkah 10
meniadakan dampak negatif dari kasus benturan kepentingan yang dapat terjadi, misalnya dengan tidak mengikutsertakan Karyawan yang bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan dan transaksi yang terjadi telah dilakukan secara terbuka dan memenuhi kriteria bisnis Perusahaan.
11
VI. SUMBANGAN POLITIK Adalah kebijakan Perusahaan untuk tidak memberikan sumbangan politik kepada partai politik apapun, kecuali memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Direksi. Sumbangan politik seorang Karyawan yang memenuhi ketentuan hukum, ataupun keputusan untuk tidak memberikan sumbangan, tidak akan mempengaruhi gajinya, jaminan bekerja ataupun kesempatan untuk berkembang. Perusahaan tidak melarang atau tidak mencegah para Karyawan di semua tingkatan untuk ikut melaksanakan haknya sebagai warga negara dengan memberikan suara dalam Pemilihan Umum, memberikan sumbangan politik secara pribadi bila mereka menginginkannya dengan uangnya sendiri, atau sebaliknya dengan cara aktif berpolitik, dalam membantu partai politiknya. Haruslah dimengerti secara jelas bahwa kegiatan politik yang dilakukannya dilaksanakan oleh diri pribadinya secara rahasia dalam kapasitas sebagai warga negara dan bukan atas nama Perusahaan. Perusahaan mempunyai keyakinan untuk tidak terlibat didalam kegiatan politik internal suatu negara asing. Keikutsertaan Perusahaan di dalam pengembangan proyek migas, energi, petrokimia di dunia internasional didasarkan atas potensi sumber alam, perhitungan ekonomis dan keahlian teknis, dan bukan berdasarkan motivasi politik. Dalam melakukan kegiatan usaha/operasinya di luar negeri, Perusahaan akan selalu menjunjung norma-norma Etika Usaha yang berlaku.
12
VII. KEBIJAKAN QSHE Apexindo mengkhususkan diri dalam penyediaan jasa pemboran minyak, gas, dan panas bumi, dan memiliki visi “Kontraktor pemboran kelas dunia dengan kualitas layanan tanpa kompromi”. Landasan kunci dalam memenuhi visi dengan memberikan tingkat layanan industri terdepan dan untuk mencapai hal ini akan mengoperasikan Sistem Manajemen Terpadu Apexindo (AIMS) sesuai dengan ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 sistem standar manajemen terbaru. Apexindo berkomitmen untuk mencapai keunggulan Mutu, Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan. Ini adalah tanggung jawab manajemen dan karyawan di semua bagian. Apexindo akan berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan mencegah pencemaran di mana kita melakukan bisnis. Oleh karena itu, merupakan kebijakan perusahaan untuk: Menunjukkan kepemimpinan yang jelas dan aktif yang melibatkan karyawan dan sub-kontraktor dalam mengelola QSHE sebagai tanggung jawab sesuai dengan otoritas dan akuntabilitas yang jelas. Memastikan bahwa semua karyawan dan sub-kontraktor memahami bahwa bekerja dengan aman adalah sebuah kondisi kerja, dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang di sekitar mereka. Mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan mutu, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dimana perusahaan menjadi anggota. Memenuhi atau melebihi harapan pelanggan sekaligus taat dan terus meningkatkan Sistem Manajemen Terpadu.
13
Menetapkan tujuan, mengukur hasil, meninjau kembali dan terus meningkatkan proses, mutu layanan, melalui penggunaan sistem manajemen yang efektif. Membangun dan memelihara kemitraan dengan sub-kontraktor atau vendor kami dan akan terus mengembangkan kemitraan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Mendukung Kewenangan Menghentikan Pekerjaan (Stop Work Authority/SWA) untuk menyela tindakan dan kondisi yang tidak aman, dan kondisi yang mungkin menyebabkan pencemaran lingkungan. Divisi QSHE berkomitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan yang timbul dari SWA yang dilakukan oleh karyawan.
14
VIII. LARANGAN MONOPOLI/TRUST Kebijakan Perusahaan adalah tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia mengenai larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli/Anti Trust) dengan Undang-Undang sejenis di negara lain yang berkaitan dengan usaha Perusahaan. Tidak seorang pun dari Karyawan boleh menganggap, bahwa demi keuntungan dan kepentingan Perusahaan semata kebijakan ini dapat dilanggar. Selanjutnya, tidak seorang pun dalam Perusahaan yang memerintahkan untuk melanggar kebijakan Perusahaan. Disadari bahwa dalam keadaan tertentu mungkin terdapat keraguan dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut. Dalam keadaan demikian, para Karyawan dapat menyampaikan masalahnya kepada Konsultan Hukum independen untuk minta pendapatnya.
15
IX. PERATURAN MENGENAI SURAT-SURAT BERHARGA DAN KETERANGAN DARI ORANG DALAM Mengingat bahwa surat-surat berharga dan saham Perusahan, dimiliki dan diperjualbelikan oleh masyarakat, maka Perusahaan wajib untuk memberikan informasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal-hal yang dapat mempengaruhi secara material nilai saham Perusahaan. Atas dasar ini, setiap informasi yang dapat dijadikan alasan yang diperkirakan akan mempengaruhi nilai saham harus dirahasiakan oleh para Karyawan, sampai pada waktunya dilakukan pengumuman kepada masyarakat. Karyawan yang memiliki materi/informasi “yang bukan untuk diumumkan” dan yang mengambil keuntungan karena jabatannya dan informasi tersebut belum diberikan kepada investor dapat dikenakan tindak pidana ataupun perdata sesuai dengan UndangUndang/Peraturan yang berlaku.
16
X. PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN MINUMAN KERAS/ALKOHOL DAN OBAT-OBAT KERAS Kepemilikan atau penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya tidak diperkenankan di lingkungan Perusahaan, baik di kantor maupun di lapangan darat atau pun di lepas pantai. Perusahaan tidak mentolerir penggunaan/kepemilikan narkoba, alkohol, atau zat adiktif lainnya, baik di kantor maupun di lapangan darat atau di lepas pantai. Karyawan yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin, bahkan dapat diputus hubungan kerjanya dengan Perusahaan. Perusahaan dapat mengadakan penggeledahan terhadap obat-obat keras dan alkohol di daerah atau tempat kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Perusahaan dapat pula meminta Karyawannya menjalani pemeriksaan medis atau pengujian alkohol dan obat keras bila dicurigai adanya penggunaan alkohol atau obat keras, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pemeriksaan berkala atau secara acak akan dilaksanakan bila Karyawan mengalami salah satu keadaan sebagai berikut: a.
Ditugaskan pada jabatan penting yang ditetapkan Pimpinan Perusahaan,
b. Ditugaskan pada suatu jabatan dimana pengujian diharuskan secara hukum, c.
Ditugaskan pada suatu jabatan eksekutif tertentu.
Pengujian yang menunjukan hasil positif atau penolakan menjalani pengujian obat keras atau alkohol dapat dijadikan dasar untuk suatu tindakan disiplin termasuk pemutusan hubungan kerja.
17
XI. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Setiap karya yang termasuk di dalam lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia. Adalah kebijakan Perusahaan untuk melarang menggunakan karya bajakan misalnya, penggunaan program komputer bajakan dan pemakaian logo Perusahaan lain di lingkungan Perusahaan tanpa ijin. Oleh karena itu kepada setiap Karyawan diwajibkan untuk selalu bertindak hatihati dan waspada dalam menerima tawaran penggunaan ciptaan, merek dan paten yang telah dilindungi. Pelanggaran terhadap penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18
XII. MEROKOK Berbagai penelitian kesehatan membuktikan bahwa merokok merusak kesehatan perokok dan asap rokok juga membahayakan kesehatan dengan intensitas yang sama bagi orang lain yang tidak merokok. Maka Perusahaan mempunyai kebijakan sebagai berikut: Hak perokok untuk merokok digantikan oleh hak untuk menghirup udara segar bagi orang yang tidak merokok, oleh sebab itu: • Di semua lingkungan kantor/bangunan tertutup Perusahaan dilarang merokok. • Merokok tidak dilarang di ruangan terbuka atau ruangan yang disediakan khusus untuk merokok.
19
$0%& 0'$0/%6$5
TABLE OF CONTENTS Message from Board of Directors/Company Management to all Employees....................................................................... I. Vision, Mission, and Value of PT Apexindo Pratama Duta Tbk II. Responsibility and Compliance................................................ III. General Policies....................................................................... IV. Business Ethics......................................................................... V. VI. VII. QSHE Policy.............................................................................. Trust VIII. IX. X. Alcohol and Drugs Use Policy ................................................ XI. Intelectual Property Right........................................................ XII. Smoking...................................................................................
25 26 27 28 30 32 35 36 38 39 40 41 42
Message from Board of Directors/Company Management to All Employees In line with the development of PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo) (hereinafter referred as “the Company”), the Company’s Directors feel the need to formulate a set of policies concerning ethics and responsible behavior that must be adhered by the employees in all levels (hereinafter referred as “Employees”) in the Company. The dissemination of these policies is aimed to ensure that Employees understand and implement ethics and responsible behavior when carrying out their respective duties. These policies demand all Employees to be honest and aware of their responsibilities in carrying out their respective duties so that the Company will not be interpreted as performing illegal practices and deviating norms which demand and prevail in the community. Whereas the compliance program refers to the attempts to formulate these policies in a transparent manner include identifying the weaknesses in carrying out these policies and taking corrective measures/ adjustment to help this policies become more effective in the future. We believe that the responsible behavior demonstrated and evidently carried out by Employees will create a positive image of the Company. This will serve as an important element in achieving the Company’s goal and objective to be appreciated in the community where the Company operates both in Indonesia and overseas. Board of Directors PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
25
I. VISION, MISSION AND VALUE PT Apexindo Pratama Duta Tbk PT Apexindo Pratama Duta Tbk actively engages and develops in oil, gas, geothermal drilling services, and their supporting services. In addition, the Company continues to explore challenges and opportunities to grow and to integrate widely through mutual beneficial cooperation with business partners. Integrity, commitment, professionalism and superiority represent the main reference to carry out its business and are integrated to the primary goal reflecting Employees’ aspirations, shareholders, the government, customers and the community. The statements on the vision, mission and values that have been disseminated are as follows: VISION MISSION
A world-class drilling contractor offering quality services without compromise Maintaining a high standard of Safety, Health, and Environment (SHE) to ensure the safety and welfare of employees and to protect the surrounding environment Providing maximum value to all of stakeholders and making a positive impact to the society and the environment Developing human resources with global-standard quality and competency
VALUES Trust Dedication Performance
: Integrity, Commitment, Honesty : Loyalty, Enthusiasm, Devotion : Competence, Professionalism, Leadership, Result
26
II. RESPONSIBILITY AND COMPLIANCE The implementa ons of the Employees responsibility in all levels to meet the compliance of these policies are: To understand and adopt policies and be sensi ve in all situa ons that may lead to unethical and illegal ac ons. To be responsible for maintaining a working atmosphere that can create an open communica on regarding ethical and legal issues related to their respec ve ac vi es and responsibili es. In addi on, Employees must be able to detect origins of potendevia ons and take preven ve measures. Supervisory Level and above Be responsible to facilitate various inputs from their subordinates, including sugges ons to improve current policies, answering doubts to ethical aspects upon any actions as well as taking preventive measures.
27
III. GENERAL POLICIES It is the Company’s policy to constantly comply all prevailing laws regula ons and provisions related with its business ac vi es both in Indonesia and abroad.
Company itself. The policies are as follows:
e orts of the rela onship
Business Ethics Con ct of Interests Poli cal Contribu ons The policies related to the Company’s internal rela onship are: QSHE Policy Monopoly/An Trust Securi es and Insider Informa on Use of Alcoholic Drinks and Drugs Intellectual Property Rights Smoking Prohibi on All Employees must believe that each ac vity they do can prevent the Company from any illegal infringement. This implies that Employees should be honest and fully aware to act between Employees and the Company, Employees and public, Employpliers, partners. Full awareness means that the Employees are obliged to: Avoi companies and public and with whom the Company is doing 28
transactions and conducting its business. Avoid divulging confidential information to other parties in relations to business relationship of the Company. Avoid situations that can put Employees in any state of conflicts of interest which may cause losses for Employees and the Company. Report any potential infringement of this policy Laws/regulations closely related to this policy: Eradication of Corruption Practices Anti monopoly and Unhealthy Business Competition Copyrights, Trademarks and Patent Rights Manpower Oil and Gas drilling (including Production Sharing Contracts, Joint Operating Body and Technical Assistance Agreements) Working Safety and Sanitation as well as Environmental Conservation. Limited Liability Companies Indonesia Invesment Coordinating Board (BKPM) Indonesia Financial Services Authority Self Regulatory Organization: Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesian Central Securities Depository (KSEI) Taxation Accounting Standards Zoning and so forth. Violation to this policy is subject to disciplinary action including employment termination according to the relevant Company Regulations.
29
IV. BUSINESS ETHICS ETHICS IV. BUSINESS Business Ethics is one of the policies adopted adapted by the Company, to to always comply with the prevailing LawsGovernment and Government con nuously with allall prevailing Laws and Regula Regulaons to tions out to carry out acbusiness activities/transactions with parties carry business vi es/transac ons with any par es any outside the outside theClosely Company. Closely related thison policy is Law Corruption Company. related to this policy to is Law Corrup onof Eradica on. Eradication. In doing transac ons/business agreements with any outside par es, the In doing transactions/business agreements with any outside policies. parties, Company shall do its best to adhere related Laws/Government the Company always strive to do bestnot to adhere related However, when Laws/Regula onsitsare complete and Laws/Govimply the ernment Regulations. should theprefer Laws/Regulations are and not crea on of loopholes, However, the Company shall to act honestly complete and might give impression which could create loopholes, the uphold integrity. Company still prefer to remain honest and uphold integrity. Ac ng honestly is appreciated in any cultures and tradi ons. Integrity Acting honestly beout appreciated cultures and good reputa will on inalways carrying business acinviany es cons tute and imtraditions. Integrity and goodOn reputation in carrying out may business portant asset for the Company. the other hand, dishonesty lead activities constitute im portant asset for the Company. On the to moral hazard among the Employees, false decision making and other hand, dishonesty may lead to moral hazard among the Employnega ve assessment on Company's image. Exclusively, the Company ees, false decision making and negative assessment on Company’s only appreciates those who are honest in carrying out their du es. image. Specifically, the Company only appreciates those who are honest in carrying out their duties. To ensure such Business Ethics is appropriately enforced, the following a�tudes are strictly required and must be implemented by the To ensure this Business Ethics is appropriately enforced, the following Employees: attitudes are strictly required and must be implemented by the Employees: 1) Discon nue any a�empts that will likely benefit the Company but during the process of reaching it override this policy principle. 1) Discontinue any attempts that will likely benefit the Company but the process could sacrifice this policy principle. 2) Report any possible breaches of the prevailing Laws and Regula on business transac ons to respec superiors regarding the prevailing 2) Report anyve possible breaches of the Laws and Regulation /agreements. to respective superiors in relations to the business transactions/agreements. 3) Be honest and accountable in proposing budgets or business feasibility of project proposals (preven ng frombudgets mark ups). 3) Being honest and accountable in proposing or business
feasibility of project proposals (preventing from doing mark ups). 4) Adhere to all regula ons, provisions and policies already s pulated by the Government regarding the finance, on, 4) Comply to all regulations, provisions and administra policies stipulated by the accoun ng and supervision by appropriately Government regarding to finance, adminis- recording all transac ons 30 30
accounting and supervision by appropriately 5) Be tration, transparent to the Auditor by not concealing or fabricarecording ng facts transactions andallinforma on.
to be transparent to es Auditor not concealing In5)case Willing of qualms in carrying out du to dis by nguish whether anoracfalsion fying factsEmployees and information. in ethical or not, may first consult to their superiors or Human Resources Department. In case any qualms appear to distinguish whether an action is ethical or not,Ethics Employees may consulthas their superiors or Human ResourBusiness that the Company also include first the policy to priori ze ces Department. and recommend the local/na onal vendor/supplier whenever possible and reasonable to Apexindo's terms and condi ons. This policy pursuants to Ministerial Decree (Regula on) of Energy And Mineral Resources of The Republic Of Indonesia No 15 of 2014 regarding U lisa on of Domes c Products in Upstream Oil and Gas Business Ac vi es. Local/na onal vendor/supplier will be priori sed and recommended as Company's supplier whenever possible and based on Apexindo's terms and condi ons, including but not limited to : - Quality product/service offered - Delivery me - Commercial term - Other terms and condi ons
31 31
V. CONFLICT OF INTERESTS
The Policy on Conflict of Interest represents a comprehensive policy to ensure that all Company Executives and Employees may prevent themselves from any conflict of interest between their personal interest and the Company’s interest. According to the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam dan LK) regulation No. IX. E.1 Attachment Decision of Chairman of Bapepam dan LK Nomor : Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009, Conflict of Interest is the difference between the Company’s economic interest and the personal economic interest of the Directors, Commissioners, or Company’s majority shareholders that may inflict financial loss upon the Company. A transaction poses a conflict of interest when a transaction involves a Commissioner, Director or majority shareholder with a conflict of interest, thus such transaction must be approved by Independent Shareholders or their authorized proxies as regulated in the capital market regulation on approval from Independent Shareholders. The approval for such matters must be stated in a notarial deed. A conflict of interest may occur in a relationship involving a supplier, a customer, and a company or an individual being engaged or will be engaged in a business activity with the Company including transactions of Company’s shares and share ownership from the companies involved in business activities with the Company. To support this policy, the Company wishes to ensure that the purchase of equipment, tools and services should be done through tender procedure. Below are examples to illustrate conflict of interests or almost similar that must be avoided by the Employees: 1) An Employee or his/her family member has an interest in an organization seeking business deals with the Company in which opportunities of receiving privileged treatments are available. 2) An Employee or his/her family member to sell or lease his/her 32
belongings, facility or equipment, to offer his/her service as a contractor/ supplier/client to the Company or to purchase from, or to lease his/ her belongings/facility/equipment to, offer his/her service as contractor, supplier/client from the company, firm or individual that will deal or is having a deal with the Company. 3) An Employee who works as a high ranking officials or director of another company or in a position as an executive or consultant for individual, firm or other company that have or seek business relationship with the Company. 4) An Employee working part-time or full-time in other company including the possibility of future employment in other places, may affect the objectivity of such Employee in making a decision during the Company’s daily operations. 5) An Employee without authority to provide or issue confidential data or information to individuals who are not employed by the Company, such as data or information related to decision, plan, revenue, financial projection or tender and to use such information for personal interest and not the Company’s interest including involving other people to have financial gain from the Company’s Securities or getting involved in Company’s securities transactions in which the information is not known by the public. 6) An Employee or his/her family member receives commission, profit sharing, gift in form or cash or other payments, loans or advance payments (except from reputable bank or financial institutions and are based on generally accepted conditions), materials, services, repairment at no charge or at low cost, excessive transaction or highly valuable gift or merchandise from an organization, firm or individual having or seeking business relationship with the Company. Management Approval for the Application of Conflict of Interest Policy The implementation of Conflict of Interest Policy is handed over to the Company’s Management. Generally, the higher the position of the 33
Employee, the more prone he/she is to the possibility of conflict of interest between himself/herself and the Company. The Company Management shall review every potential conflict of interest that may occur by adopting the following measures: 1) The Employee must transparently notify in writing to his/her superior or Company Management regarding to any possible conflict of interest between the Employee and the Company upon his/her steps. 2) The Company Management shall evaluate the seriousness of such potential conflict of interest and make decisions justifying or deploring such conflict of interest to be followed up. 3) The Company Management shall adopt measures to negate negative impacts from such potential conflict of interests, for example by not involving the concerned Employee in decision making process and the transactions made shall have been conducted in a transparent manner and meets the Company’s business criteria.
34
VI. POLITICAL CONTRIBUTION
provisions and laws and is approved by the Directors.
The Company does not forbid nor prevent Employees in any levels to
and not on behalf of the Company.
35
VII. QSHE POLICY Apexindo specializes in the provision of oil, gas, and geothermal drilling services, and has a vision “A world-class drilling contractor offering quality without compromise”. A key platform in meeting this vision is to provide industry-leading levels of service and implement Apexindo Integrated Management System (AIMS) in accordance with the current ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001 standard management system to achieve this. Apexindo is committed to achieving Quality, Safety, Health, Environmental excellence. This is a responsibility of management and employees in all functions. Apexindo will strive to provide a safe and healthy working environment and to avoid adverse impact to the environment and prevent pollution in which we do business. Therefore, it is the policy of the Company to: Demonstrate visible and active leadership that engages employees and sub-contractors and manage QSHE as a line responsibility with clear authorities and accountabilities. Ensure that all employees and sub-contractors understand that working safely is a condition of employment, and that they are responsible for their own safety and the safety of those around them. Comply with all applicable legal requirements and other requirements relating to quality, safety, health and environment matters to which it subscribes. Meet or exceed customer expectations while adhering to and continually improving our Integrated Management System Set objectives, measure results, review and continually improve processes, services quality, through the use of an effective management system. 36
Establish, and maintain partnership with our sub-contractors or vendors and will continually develop the partnerships to provide an improved service. Support Stop Work Authority (SWA) to interrupt unsafe acts and conditions, and acts and conditions that will lead to environment pollution. We are committed to promptly resolve issues resulting from an employee raised SWA.
37
VIII. ANTIMONOPOLY/ANTI TRUST
The Company policy is subject to the Laws of the Republic of Indonesia regarding Antimonopoly or Anti Trust as well as similar laws in other countries related to the Company’s businesses. None of the Employees may assume that for the benefit and the interest of the Company this Policy could be violated. Furthermore, nobody in the Company has the right to instruct to breach such Company Policy. It is realized that in certain circumstances there may be qualms in interpreting such Laws. In such circumstances, the Employees may pass on their matter to Independent Legal Consultant and ask for their opinion.
38
IX. SECURITIES LAWS AND INSIDER INFORMATION
Considering the Company’s securities and shares are owned and traded by public, the Company is obliged to inform OJK regarding to matters that may materially affect the Company’s shares. On this basis, any information that may be used to affect the share price must be kept confidentially by all Employees until an official announcement is made to the public. Employees who have the access to materials/information which is considered as not for public disclosure and who take advantage upon their positions and whereas such information has not been passed on to investors are subject to criminal act or civil charges in accordance with the prevailing laws/regulations.
39
X. ALCOHOL AND DRUGS USE POLICY
are strictly prohibited within all of the Company’s territories, both in The Company does not tolerate the use/possession of drugs, alcohol,
working with the Company. The Company has the right to ask its Employees to undertake a medical check up or drug test if drugs, alcohol, or other addictive substance
experiences one of the following circumstances: 1) 2)
Management. administered.
3)
40
XI. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT Each innovation included the Intellectual Property Right is protected by the Laws of the Republic of Indonesia. It is the Company’s policy to forbid any use of pirated work for example the use of pirated computer program and the use of logos of other Companies within the Company without permission. As a result, each Employee must act prudently and cautiously when being offered to use any of protected innovation, trademarks or patents. Violation to such Intellectual Property Rights is imposed with criminal penalties in accordance the prevailing laws and regulations.
41
XII. SMOKING
Various medical researches prove that smoking is harmful and damages health of the smoker and the smoke can be also the same with same intensity to health of passive smokers. Therefore, the Company has adopted the following policies: • The smokers’ rights to smoke is replaced with the rights to breathe fresh air for non-smokers, therefore: • Smoking is forbidden in all Company’s offices/premises. • Smoking is allowed in open spaces, such as rooms specifically provided for smokers.
42
PERNYATAAN KARYAWAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
No. Identitas Karyawan: Tanggal mulai bekerja : Departemen
:
Lokasi
:
dengan ini menyatakan pernyataan yang tidak dapat saya batalkan sebagai berikut: 1. Bahwa saya telah menerima dan membaca dengan seksama Kode Etik Perusahaan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Perusahaan”) dalam kondisi yang semestinya, tanpa berada di bawah tekanan apapun dari siapapun dan oleh karena itu sepatutnya menyadari dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan serta akibat yang ditimbulkannya. 2. Bahwa saya sepenuhnya mengerti dan menerima bahwa setiap karyawan diwajibkan tanpa syarat untuk mematuhi dan mengikatkan dirinya ke peraturan dan kebijakan Perusahaan seperti tertulis di dalam Kode Etik Perusahaan. 3. Bahwa jika saya mengetahui adanya pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan ini, saya akan mengikatkan diri dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan saya, dan/atau Komite Audit, penasihat hukum Perusahaan, dan/atau siapapun yang dianggap memenuhi syarat untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan Kode Etik Perusahaan. Demikianlah Pernyataan Karyawan ini saya buat dan tanda tangani hari ini, …………………., pada ………………………………… dalam kondisi sehat dan tanpa ada tekanan apapun dari siapapun. Tanda Tangan, [ Nama : Jabatan :
]
EMPLOYEE STATEMENT AND ACKNOWLEDGEMENT I, the undersigned: Name
:
Employee ID : Commencement Date of Employment : Department : Location
:
hereby grant my irrevocable statement and acknowledgement as follows: 1. That I have received and read prudently the Code of Conduct (the “Code of Conduct”) of PT Apexindo Pratama Duta Tbk (the “Company”) in proper condition, under no pressure whatsoever from whomsoever and therefore duly realize and understand the entire terms and conditions as well as the consequences thereof; 2. That I fully understand and accept that every employee is required unconditionally to comply with and bind him/herself to the Company’s regulations and policies as described in the Code of Conduct; 3. That if I have knowledge in respect of existing or potential violations whatever nature to the Code of Conduct, I will and bind myself to report such violation to my Supervisor, and/or Audit Committee, Human Resources Committee, the Company’s legal counsel and/or anyone who is deemed to be qualified to address the issue in accordance with the Code of Conduct. I make and sign this Employee Statement and Acknowledgement of this day, . ..............................,in .............., in healthy condition and under no pressure whatsoever from whomsoever. Signature, [
Name : Title :
]
