Kode Emiten. Lampiran. Penyampaian Prospektus

Nomor Surat

SB-057/CSL/LN/IDX/VII/14

Nama Emiten

PT Link Net Tbk.

Kode Emiten

LINK

Lampiran

1

Perihal

Penyampaian Prospektus

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan menyampaikan Prospektus yang telah mendapakan Persetujuan dari Bapepam dan LK sebagaimana terlampir.

Nama Pengirim

Dicky Setiadi Moechtar

Jabatan

Corporate Secretary

Tanggal dan Jam

02 Juli 2014 20:50:33

Lampiran

LINK NET - Prospektus - 2014.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

1/1

• • • • • •

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik Tanggal Pencatatan Saham

20 Mei 2014 22 – 23 Mei 2014 28 Mei 2014 30 Mei 2014 30 Mei 2014 2 Juni 2014

: : : : : :

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT LINK NET Tbk (“PERSEROAN“) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT Link Net Tbk Kegiatan Usaha : Berusaha dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat: Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 401 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta Selatan, 12950 Telepon: (021) - 5278811 Fax: (021) - 5278833

Kantor Cabang Tangerang: Lippo Cyber Park Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Karawaci, Tangerang 15811 Telepon: (021) - 5278811 Fax: (021) - 5278833 website: www.linknet.co.id email: [email protected]

Kantor Cabang Surabaya: Graha SA Lantai 1-2 Jalan Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya, 602181 Telepon: (031) - 5018822 Fax: (031) - 5025522

PENAWARAN UMUM PERDANA Sebanyak 304.265.000 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu) saham biasa atas nama milik PT First Media Tbk (“FM”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp486.824.000.000 (empat ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah). Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Securities (terailiasi) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan BAHWA BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP DAN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET (INTERNET SERVICE PROVIDER) TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERPRES 39”). RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGHENTIAN IZIN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAMSAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat No. SB-013/CSL/LN/OJK/III/14 tanggal 11 Maret 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “UUPM”). Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2. Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Repbulik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terailiasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, kecuali PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek dan PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dengan tegas menyatakan tidak terailiasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan ailiasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. i DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................. iii RINGKASAN ......................................................................................................................................... xi I.

PENAWARAN UMUM ..................................................................................................................1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ...............................................8

III.

PERNYATAAN UTANG ................................................................................................................9

IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ...................................................................................13

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ..............................................................17

VI.

RISIKO USAHA ..........................................................................................................................31

VII.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..................35

VIII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .................................................................................36 1.

Riwayat Singkat Perseroan .................................................................................................36

2.

Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan .....................................41

3.

Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....49

4.

Struktur Organisasi Perseroan ............................................................................................51

5.

Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan ..........................................................................51

6.

Sumber Daya Manusia........................................................................................................57

7.

Skema Kepemilikan Perseroan ...........................................................................................60

8.

Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....................................................................................................................61

9.

Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan .....................................................................62

10. Asuransi ..............................................................................................................................65 11. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga ............................................................66 12. Perjanjian Penting dengan Pihak Ailiasi .............................................................................82 13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perseroan................................................................................................................87 14. Hak Kekayaan Intelektual....................................................................................................88 15. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility / CSR) ......................90 IX.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ..................................................................92 1.

Umum..................................................................................................................................92

2.

Kegiatan Usaha Perseroan .................................................................................................93

3.

Produk / Layanan ................................................................................................................95

4.

Sarana dan Fasilitas ...........................................................................................................97

5.

Produk Layanan ..................................................................................................................98

6.

Penjualan Dan Pemasaran .................................................................................................99

7.

Sistem Pengolahan Data ..................................................................................................100

i

8.

Persaingan ........................................................................................................................101

9.

Strategi Usaha ..................................................................................................................102

10. Prospek Usaha .................................................................................................................103 11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) .................................104 X.

EKUITAS ..................................................................................................................................105

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN ..............................................................................................................107

XII.

PERPAJAKAN ..........................................................................................................................108

XIII.

PENJAMINAN EMISI EFEK ..................................................................................................... 110

XIV.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..................................................... 112

XV.

ANGGARAN DASAR PERSEROAN ........................................................................................ 114

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................135 XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.......................................................................................161 XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ............................................................225 XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....................................................................................................................................230

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut : Ailiasi

Berarti Ailiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UndangUndang Pasar Modal, berarti : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Akta Gadai Saham

Berarti Akta Gadai Saham No. 277 tanggal 27 Juni 2011, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh FM dan ALD.

BAE

Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia.

Bandwidth

Kapasitas transmisi data.

Bapepam

Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.

Bapepam-LK

Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.

BEI

Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Cable Drop

Kabel coaxial yang menghubungkan televisi (TV) maupun internet para pelanggan dengan jaringan utama kabel serat optik.

Cable Modem

Suatu perangkat yang berfungsi mengubah atau memodulasi paket data melalui signal RF. Semua modem paket data akan berbasis IP (internet protocol) untuk akses komunikasinya.

iii

Converter

Alat bantu perangkat pelanggan (customer premises equipment) yang berfungsi sebagai tuner bandwidth analog serta sebagai pengubah scramble atau di-scramble di sisi pelanggan.

Daftar Pemegang Saham (DPS)

Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah Saham (DPPS) yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek. Data Center

Pusat Data Elektronik.

Decoder

Seperti halnya converter tetapi berupa sinyal digital.

Direct to Home Services (“DTH”)

Sistem penerimaan tayangan dengan menggunakan Parabola sebagai alat penerima sinyal yang dipasang ditempat pelanggan.

Parabola

Alat penerima sinyal yang dipancarkan dari Satelit dengan ukuran diameter yang bervariasi disesuaikan dengan kekuatan sinyal yang hendak diterima dari Satelit tersebut.

Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.

Encoder atau Scrambler

Alat pengacak yang biasanya dipasang di sisi Master Headend atau video centralized sebelum dikirim via jaringan (HFC atau satelit) rumah pelanggan dimana pelanggan harus mempunyai decoder/digital set top box (STB) untuk membuka siaran tersebut.

Exercise Price

Berarti harga pembelian Option Shares sebagaimana diatur dalam Option Agreement.

Formulir Konirmasi Penjatahan (FKP)

Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)

Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Para Penjamin Emisi Efek.

Hari Bursa

Hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.

Harga Penawaran

Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah).

iv

Hari Kalender

Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja

Hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Headend

Peralatan di sentral terdiri dari peralatan penerima yaitu Parabola, receiver, modulator, encoder, combiner, alat pengacak dan peralatan pengirim.

HD

Berarti High Deinition, menyediakan resolusi gambar yang lebih tinggi dari pada SD.

Home Banking

Transaksi perbankan untuk semua transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet dari tempat pelanggan.

Home Shopping

Transaksi belanja secara langsung oleh pelanggan yang dilakukan melalui fasilitas Internet.

Interactive Games

Pelayanan program permainan yang dilakukan secara dua arah/ interaktif.

Jasa Televisi Berlangganan

Berarti jasa layanan televisi berlangganan yang disediakan oleh PT First Media Television (FMTV) dengan bekerjasama dengan Perseroan.

Kabel Coaxial

Kabel yang terbuat dari tembaga dengan dilapisi oleh isolator bagian luarnya untuk menghindari adanya induksi sinyal.

Kabel Serat Optik

Kabel yang terbuat dari serat kaca dengan menggunakan sinar laser yang sangat tipis dengan kapasitas transmisi data yang sangat cepat sekali.

KAP

Berarti Kantor Akuntan Publik.

KSEI

Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.

Kustodian

Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Manajer Penjatahan

Berarti PT Ciptadana Securities, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.

v

Masa Penawaran Umum

Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

Menkumham

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Modulator

Peralatan elektronik untuk pengalokasian saluran yang diterima receiver.

OJK

Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Option Agreement

Option Agreement tertanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara FM dan ALD.

Option Shares

458.248.814 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham milik FM dalam Perseroan.

Parabola

Alat penerima sinyal yang dipancarkan dari satelit dengan ukuran diameter yang bervariasi disesuaikan dengan kekuatan sinyal yang hendak diterima dari satelit tersebut.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Penjual

Berarti PT First Media Tbk.

Pemegang Saham Utama

Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Penawaran Umum

Berarti penawaran sebanyak 304.265.000 saham biasa atas nama milik FM dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan kemudian yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

vi

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan dan FM untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Pemegang Saham Penjual berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities (terailiasi) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No., Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1

Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 6 Maret 2014, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Link Net Tbk No. 17 tanggal 11 April 2014 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Link Net Tbk No. 15 tanggal 12 Mei 2014, seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Mei 2014.

Pernyataan Efektif

Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sehingga Perseroan melalui Para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

vii

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal.

Perseroan

Berarti PT Link Net Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 401, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav 35-36, Jakarta Selatan.

Premium

Program-program tambahan yang dipilih oleh pelanggan dengan membayar biaya tambahan.

Program Pay Per View

Pelayanan tayangan program khusus sesuai dengan permintaan pelanggan dimana pelanggan diharuskan membayar sejumlah tertentu atas tayangan khusus tersebut.

Prospektus

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Saham yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek denan tujuan agar Masyarakat membeli saham, sebagaimana dideinisikan dalam pasal 1 (26) UUPM juncto Peraturan No IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-51/ PM/1996 tanggal 17-01-1996, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

Prospektus Awal

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Para Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan

Prospektus Ringkas

Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang akan diumumkan dalam sekurangkurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

Receiver

Alat penerima direct signal dari satellit, biasanya berupa sinyal analog. Jika sinyal yang diterima adalah berupa digital, maka alat yang dipakai adalah berupa decoder.

RUPS

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham Divestasi

Berarti saham-saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham milik Pemegang Saham Penjual yang akan dijual, yaitu sebanyak 304.265.000 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu) saham.

viii

SKS

Berarti Surat Kolektif Saham.

SD

Berarti Standard Deinition, menyediakan resolusi gambar standar.

Storage

Alat penyimpanan data.

Tanggal Distribusi Saham

Berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Tanggal Pembayaran

Berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan saham yang ditawarkan kepada Pemegang Saham Penjual ke dalam rekening Pemegang Saham Penjual.

Tanggal Pencatatan

Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.

Tanggal Pengembalian

Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian saham yang ditawarkan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan kepada para pemesan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Tanggal Penjatahan

Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

TDP

Berarti Tanda Daftar Perusahaan.

Televisi Berlangganan

Pendistribusian program-program acara TV baik untuk jaringan digital maupun analog melalui jaringan kabel dimana pada umumnya pelanggan diharuskan membayar biaya langganan setiap bulannya atas program-program acara yang diambil.

TI

Teknologi Informasi.

Transmitters

Merupakan alat yang berfungsi untuk mengirimkan atau memancarkan sinyal audio atau video.

UUPM

Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

UUPT

Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

UUWDP

Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

ix

Video on Demand

Permintaan suatu program tertentu dari suatu layanan sistem kabel TV dengan memberikan suatu akses tertentu (seperti ilm, olahraga, dan sebagainya) kepada pelanggan tersebut melalui nomor identitas dari alat penerima yang digunakan oleh pelanggan. Layanan tayangan ilm dengan jadwal tayangan dan judul ilm sesuai dengan permintaan pelanggan.

Singkatan Nama Perusahaan ALD FM IMTV FMTV

Berarti Asia Link Dewa Pte. Ltd. Berarti PT First Media Tbk. Berarti PT Indonesia Media Televisi. Berarti PT First Media Television

x

RINGKASAN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Seruling Indah Permai berdasarkan Akta No. 93 tanggal 14 Maret 1996, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta S.H., M.H., M.Kn, LL.M, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta No. 304 tanggal 26 Juli 1996, dibuat di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8324 HT.01.01.Th.96, tanggal 7 Agustus 1996, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09851633872 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 163/BH.09.05/XI/96 tanggal 4 Nopember 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 29 Nopember 1996, Tambahan No. 9456 (“Akta Pendirian”). Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT Link Net berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Seruling Indah Permai No. 35, tanggal 28 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 11 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas: (i) pengubahan Pasal 15 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) pengubahan Pasal 18 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan (iii) penambahan 1 (satu) ayat setelah ayat 9 (sembilan) pada Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan (iv) mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut: (i) diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-00408.40.21.2014 tanggal 14 April 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-00408.40.21.2014 tanggal 14 April 2014 dan (iii) didaftarkan dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-02233.40.22.2014 tanggal 14 April 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-02233.40.22.2014 tanggal 14 April 2014. Kegiatan usaha pada saat pendirian adalah bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Pada tahun 2000, terjadi perubahan nama Perseroan menjadi PT Link Net yang memiliki kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan jasa penyelenggaraan internet serta jasa pada umumnya. Dengan adanya Reorganization Agreement pada tahun 2011, dimana dalam reorganisasi tersebut FM melakukan pengalihan dan/atau penjualan aset dan hak serta lisensi dari FM kepada Perseroan termasuk pengalihan beberapa perjanjian penting sehubungan dengan reorganisasi ini, maka sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis. PENAWARAN UMUM 1.

Jumlah Saham

:

2. 3. 4.

Nilai Nominal Harga Penawaran Jumlah Penawaran Umum

: : :

Sebanyak 304.265.000 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Divestasi”) yang mewakili sebanyak 10% (sepuluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) setiap saham Sebanyak Rp486.824.000.000 (empat ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah)

xi

5.

Jumlah Saham yang Dicatatkan:

Sebanyak 3.042.649.384 (tiga miliar empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham atau 100% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 7, adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT First Media Tbk. Asia Link Dewa Pte. Ltd. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

%

8.040.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 804.000.000.000

2.010.000.000 1.032.649.384 3.042.649.384 4.997.350.616

201.000.000.000 103.264.938.400 304.264.938.400 499.735.061.600

66,06 33,94 100,00

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham yang ditawarkan seluruhnya merupakan Saham Divestasi yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, maka struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut : Sebelum Penawaran Umum

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)

8.040.000.000

804.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar

Sesudah Penawaran Umum

%

Jumlah Saham


8.040.000.000

804.000.000.000

%

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT First Media Tbk.

2.010.000.000

201.000.000.000

66,06

1.705.735.000

170.573.500.000

56,06

Asia Link Dewa Pte. Ltd.

1.032.649.384

103.264.938.400

33,94

1.032.649.384

103.264.938.400

33,94

-

-

-

304.265.000

30.426.500.000

10,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Masyarakat

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel

4.997.350.616

499.735.061.600

4.997.350.616

499.735.061.600

xii

Keterangan Mengenai Penerbitan Obligasi, Gadai Saham dan Option Agreement Pada tanggal 27 Juni 2011, FM selaku pemegang saham Perseroan telah menandatangani Penerbitan Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut: Perihal Nama perjanjian

Uraian Penerbitan Obligasi

Para pihak

a. FM sebagai penerbit obligasi; b. ALD sebagai pemegang obligasi.

Objek perjanjian

Penerbitan obligasi dari FM sebagai penerbit obligasi kepada ALD sebagai pemegang obligasi.

Nilai perjanjian

Rp722.310.112.156 Obligasi Terjamin.

Tingkat Bunga

1% per tahun untuk jangka waktu 5 tahun dari Completion Date.

Jatuh Tempo

27 Juni 2016.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Singapura.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Singapura.

Berikut adalah uraian singkat mengenai beberapa ketentuan dalam Akta No. 277 sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 8 April 2011 serta dalam Tambahan dan/atau Perbaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2011, keduanya diterbitkan dalam harian Investor Daily dan Suara Pembaruan: Perihal Nama perjanjian

Uraian Akta Gadai Saham

Para pihak

a. FM sebagai pemberi gadai; b. ALD sebagai penerima gadai.

Objek perjanjian

Pemberian gadai oleh FM atas seluruh Option Shares kepada ALD

Nilai perjanjian

Gadai Saham ini diberikan dalam rangka untuk menjamin kewajiban FM atas penerbitan obligasi sejumlah Rp722.310.112.156,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh enam Rupiah).

Jangka waktu dan perpanjangan

5 tahun sejak Completion Date yaitu tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. Tidak diatur mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian.


Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Gadai saham diberikan dalam rangka menjamin kewajiban FM berdasarkan Penerbitan Obligasi.

xiii

Pada tanggal 27 Juni 2011, FM selaku pemegang saham Perseroan telah menandatangani Option Agreement dengan ALD (“Option Agreement”) dengan ketentuan sebagai berikut: Perihal Nama perjanjian

Uraian Option Agreement

Para pihak

1. FM sebagai pemberi opsi; 2. ALD sebagai penerima opsi.

Objek perjanjian

Pemberian hak opsi oleh FM kepada ALD untuk membeli 458.248.814 saham milik FM dalam Perseroan (Option Shares).

Nilai perjanjian

Pada saat tanggal Option Agreement, sebagai pembayaran atas pemberian hak opsi dari FM, ALD telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000,kepada FM.


5 tahun sejak Completion Date/Grant Date yaitu tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. Tidak diatur mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian. Hak opsi yang dimiliki ALD tidak akan dapat dilaksanakan setelah lewat jangka waktu.

Harga pembelian Option Shares (Exercise Price)*)

Periode sejak Grant Date sampai dengan satu hari sebelum 1 tahun periode Grant Date pada tahun 2012 adalah sebesar Rp722,3 miliar. Periode sejak 1 tahun setelah Grant Date pada tahun 2012 sampai dengan satu hari sebelum 2 tahun periode Grant Date pada tahun 2013 adalah sebesar Rp729,5 miliar. Periode sejak 2 tahun setelah Grant Date pada tahun 2013 sampai dengan satu hari sebelum 3 tahun periode Grant Date pada tahun 2014 adalah sebesar Rp736,8 miliar. Periode sejak 3 tahun setelah Grant Date pada tahun 2014 sampai dengan satu hari sebelum 4 tahun periode Grant Date pada tahun 2015 adalah sebesar Rp744,2 miliar. Periode sejak 4 tahun setelah Grant Date pada tahun 2015 sampai dengan satu hari sebelum 5 tahun periode Grant Date pada tahun 2016 adalah sebesar Rp751,6 miliar. Periode sejak 5 tahun setelah Grant Date pada tahun 2016 adalah sebesar Rp759,2 miliar. Keterangan: *) Harga pembelian Option Shares adalah tergantung pada periode dimana ALD melaksanakan hak opsi yang dimilikinya. Bahwa jumlah saham yang dapat dibeli pada periode pilihan ALD adalah Option Shares, yakni 458.248.814 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham. Masing-masing periode berikutnya berjangka waktu 1 tahun, kecuali untuk periode terakhir yang hanya berlaku pada tanggal berakhirnya perjanjian.

Tanggal pelaksanaan hak opsi

Hak opsi akan dilaksanakan pada tanggal pencatatan saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Exercise Price yang ditentukan dalam Option Agreement dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

xiv

Perihal Penyelesaian perselisihan

Uraian Pengadilan Singapura

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Singapura

Penandatanganan Option Agreement merupakan salah satu dari rangkaian transaksi yang juga meliputi transaksi penyetoran modal, penerbitan obligasi dan gadai saham antara FM dan ALD dengan tujuan antara lain untuk menjalin kerjasama dengan ALD dan melakukan investasi di Perseroan. ALD merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, yang secara tidak langsung dimiliki oleh CVC Capital Partners Asia Paciic III, L.P., CVC Capital Partners Asia Paciic III Parallel Fund – A, L.P., dan CVC Strategic Co-Investment I L.P., sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 8 April 2011 serta dalam Tambahan dan/atau Perbaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2011, keduanya diterbitkan dalam harian Investor Daily dan Suara Pembaruan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Option Shares sejumlah 458.248.814 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham dalam Perseroan milik FM sedang dijaminkan kepada ALD berdasarkan Akta No. 277, dimana Option Shares tersebut bukan merupakan bagian dari Saham Divestasi. Adapun saham yang digadaikan tersebut juga telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Bahwa Option Agreement mengatur bahwa Hak Opsi hanya dapat dilaksanakan pada saat terjadinya suatu kejadian penting (Mandatory Exercise Event) yang antara lain adalah pada saat telah selesainya penawaran umum perdana Perseroan atau pada tanggal akhir pelaksanaan hak opsi yakni 27 Juni 2016 (yang mana yang lebih dulu). Dengan mengingat bahwa kejadian penting paling dekat yang akan terjadi adalah penawaran umum perdana Perseroan, maka ALD baru akan melaksanakan hak opsi tersebut setelah selesainya penawaran umum perdana Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terjadi realisasi hak opsi sebagaimana disebutkan di atas karena hak opsi hanya dapat dilakukan pada saat suatu kejadian penting terjadi atau pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Juni 2016. Bahwa berdasarkan pernyataan ALD tanggal 10 April 2014, ALD antara lain telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan hak opsi yang dimilikinya berdasarkan Option Agreement pada tanggal pencatatan saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dengan dilaksanakannya hak opsi tersebut, maka struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Hak Opsi Jumlah Saham


Jumlah Saham


8.040.000.000

804.000.000.000

8.040.000.000

804.000.000.000

PT First Media Tbk.

1.705.735.000

170.573.500.000


1.032.649.384

103.264.938.400

56,06

1.247.486.186

124.748.618.600

33,94

1.490.898.198

149.089.819.800

304.265.000

49,00

30.426.500.000

10,00

304.265.000

30.426.500.000

10,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

4.997.350.616

499.735.061.600

4.997.350.616

499.735.061.600

Keterangan

Modal Dasar

Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Hak Opsi %

%

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham

Masyarakat

xv

41,00

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, FM merupakan pengendali Perseroan berdasarkan kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 66,06% (enam puluh enam koma nol enam persen) dan hak yang dimilikinya untuk menunjuk mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan kesepakatan antar pemegang saham yang ditandatangani antara lain oleh FM dan ALD yang dituangkan dalam Shareholders’ Agreement tertanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Deed of Release tertanggal 3 Juni 2013 dan Letter tertanggal 16 April 2014 (“Perjanjian Pemegang Saham”). Berdasarkan Deed of Release sebagaimana disebutkan di atas maka Perseroan bukan merupakan pihak dari Perjanjian Pemegang Saham dan karenanya tidak terikat pada Perjanjian Pemegang Saham ini. Perjanjian Pemegang Saham dimaksudkan untuk memberikan perlindungan oleh FM kepada ALD sebagai inancial investor dan sebagai pemegang saham yang jumlah sahamnya lebih kecil dari FM pada saat ini dalam Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan pengendalian kepada ALD terhadap Perseroan. Setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum, seluruh saham Perseroan dicatatkan di BEI dan ALD akan melaksanakan hak opsinya berdasarkan Option Agreement, maka kepemilikan saham ALD dalam Perseroan akan mencapai 49% (empat puluh sembilan persen) yang karenanya menjadi lebih besar dari kepemilikan saham FM dalam Perseroan. Walaupun ALD memiliki kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas akan tetapi ALD akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai inancial investor dan tidak bermaksud untuk melakukan pengendalian pada Perseroan maupun untuk mengubah dukungan ALD kepada FM untuk tetap menjadi pengendali dari Perseroan, hal mana sebagaimana ternyata dalam Surat ALD tertanggal 21 Maret 2014. Dengan demikian perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan No. IX.H.1”) dan tidak akan melakukan penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1. Tidak terdapat hubungan ailiasi antara FM dan ALD. Berikut adalah uraian singkat mengenai beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 8 April 2011 serta dalam Tambahan dan/atau Perbaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2011, keduanya diterbitkan dalam harian Investor Daily dan Suara Pembaruan: Perihal Nama perjanjian

Uraian Perjanjian Pemegang Saham

Para pihak

a. b. c. d.

FM; Asia Link Holdings Limited; ALD; dan FMTV.

Objek perjanjian

Perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban Perseroan dan ALD dalam Perseroan dan FMTV.

xvi

Perihal Ringkasan beberapa ketentuan

a.

b.

c.

d.

Uraian Masing-masing pemegang saham sepakat bahwa dirinya maupun ailiasinya tidak akan melakukan kegiatan usaha yang bersaing dengan Relevant Business, dengan ketentuan antara lain FM tetap dapat melaksanakan Wimax Business dan Other Businesses; Jika suatu Perseroan berikut seluruh Entitas Anaknya dari waktu ke waktu (“LN Group Company”) memerlukan pendanaan dikemudian hari, pendanaan tersebut, sepanjang memungkinkan, akan diperoleh melalui pendanaan dari pihak ketiga. Para pemegang saham tidak diwajibkan untuk memberikan dana tambahan atau pinjaman kredit kepada LN Group Company kecuali disepakati secara tertulis oleh pemegang saham; Selama FM (dan/atau ailiasinya) dan ALD (dan/atau ailiasinya) masih menjadi pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham, saham-saham FMTV tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jika pemegang saham melaksanakan ketentuan exit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham maka pemegang saham lainnya berhak untuk membeli saham FMTV yang dimiliki oleh pemegang saham yang melaksanakan exit tersebut; Perjanjian Pemegang Saham akan berakhir dalam hal (i) berakhirnya Investment Agreement, (ii) dicatatkannya saham-saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dalam rangka Qualifying IPO (sebagaimana dideinisikan dalam Perjanjian Pemegang Saham), (iii) pelaksanaan buy-out setelah terjadinya pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham, (iv) kepemilikan saham dalam pemegang saham turun menjadi dibawah presentase minimum yang diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham, (v) disetujui bersama oleh para pihak, (vi) timbulnya kondisi-kondisi likuidasi tertentu, atau (vii) disampaikannya pemberitahuan pengakhiran dalam hal terjadinya pelanggaran atas ketentuan Perjanjian Pemegang Saham, yang mana yang lebih dulu terjadi.

Tanggal efektif

Completion Date.



Hukum yang berlaku


PENGGUNAAN DANA Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, adalah merupakan saham milik Pemegang Saham Penjual, sehingga seluruh dana hasil Penawaran Umum akan diterima oleh FM selaku Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum. Segala biaya Penawaran Umum atas saham Perseroan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan Penawaran Umum ini, yaitu PT First Media Tbk.

xvii

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN Prospek Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha internet dan industri Televisi Berlangganan ini memiliki prospek yang cerah, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang sangat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha ini, diantaranya adalah: a.

Industri media di Indonesia didorong oleh konsumsi dalam negeri/domestik dan merupakan industri dengan angka pertumbuhan tercepat di wilayah Asia Pasiik. Pada tahun 2012 dan 2013, Indonesia mencapai angka pertumbuhan pendapatan bersih tertinggi untuk bidang periklanan (highest net advertising revenue growth) di wilayah Asia, yang masing-masing tumbuh sekitar 15,5% dan 16,0% dibandingkan dengan 11,4% dan 10,2% di China, 8,1% dan 8,6% di Vietnam, 8,0% dan 15,2% di Filipina, 10,7% dan 10,2% di Thailand, 4,9% dan 6,2% di Malaysia, 5,5% dan 7,2% di India dan 5,9% dan 3,2% di Hong Kong pada tahun yang sama (sumber: MediaRoute26, Issue 124, 20 Februari 2014). Media Partners Asia (MPA) memperkirakan bahwa pendapatan bersih periklanan di Indonesia akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sekitar 20,3% pada tahun 2014. Perseroan berpendapat dengan pertumbuhan yang positif ini, dapat memberikan dampak yang positif bagi Perseroan, mengingat salah satu pendapatan industri televisi adalah periklanan.

b.

Indonesia merupakan salah satu dari pasar televisi berbayar dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di wilayah Asia Pasiik, namun tingkat penetrasi keseluruhan masih rendah yaitu sekitar 7% pada tahun 2012, 9% pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai 12% pada tahun 2014. MPA memperkirakan bahwa pelanggan televisi berbayar akan tumbuh dengan cepat selama empat tahun ke depan, yang dipicu oleh kompetisi harga serta pemasaran yang agresif. Rata-rata pendapatan bulanan per user (“ARPU”) di Indonesia telah turun lebih dari AS$13 pada tahun 2012 menjadi AS$12 pada tahun 2013 dan MPA memperkirakan akan bertahan pada AS$12 pada tahun 2014, sementara pelanggan televisi berbayar telah tumbuh dari 2,4 juta pelanggan menjadi sekitar 3,4 juta pelanggan dari 2012 sampai dengan 2014, dan diperkirakan akan terus bertumbuh sampai dengan 4,4 juta pelanggan pada tahun 2014 (sumber: MediaRoute26, Issue 124, 20 Februari 2014).

c.

Indonesia merupakan negara keempat terbesar di Asia setelah Cina, India, dan Jepang berdasarkan jumlah pengguna internet pada bulan Juni 2012, dengan jumlah sebanyak 55 juta pengguna. Namun demikian, penetrasi layanan iinternet di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduknya masih rendah, yakni sebesar 22,1% per 30 Juni 2012, dibandingkan dengan negara-negara Asia terdekat yaitu, 60% – 78% di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam (sumber: Internet World Statistic 30 Juni 2012). Namun demikian, infrastruktur internet makin berkembang dan meningkat serta jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat dari sekitar 8 juta pengguna per 31 Desember 2003 menjadi sekitar 63 juta orang per 31 Desember 2012. (sumber: statistic Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia/APJII). APJII memproyeksikan bahwa Indonesia akan bertumbuh dengan compounded annual growth rate sebesar 30,18% pada periode 2012-2015. Perseroan berkeyakinan bahwa melihat proyeksi perkembangan tersebut, terdapat potensi yang cukup cerah.

d.

Pertumbuhan internet di masa datang juga akan terpengaruh oleh pertumbuhan permintaan media sosial, aplikasi dan konten pada jaringan online. Layanan instant messaging merupakan aplikasi online yang populer, diikuti dengan jejaring sosial dan permainan. Indonesia merupakan pengguna Facebook terbesar kedua setelah India diantara negara-negara Asia (sumber: Internet World Statistic 30 Juni 2012). Tingkat penetrasi penggunaan pita lebar tetap (ixed broadband) dan pita lebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia dibandingkan dengan jumlah per rumah masih rendah yaitu masing-masing, sekitar 5% dan 6% pada tahun 2013 (sumber: MediaRoute26, Issue 124, 20 Februari 2014).

e.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan prospek yang bagus untuk Perseroan. Teknologi HFC yang diterapkan memungkinkan Perseroan untuk mengakomodasikan perkembangan teknologi tersebut dengan produk-produk baru lainnya seperti High Deinition TV, 3D High Deinition TV, Home Banking, Home Shopping, Video on Demand dan Interactive Games. Perseroan yakin produk-produk baru ini dapat diterapkan secara cepat di Indonesia dengan demikian menambah pendapatan untuk Perseroan. xviii

Strategi Usaha Melihat besarnya potensi dan prospek usaha yang terkandung dalam industri televisi berlangganan dan layanan internet broadband, Perseroan menetapkan beberapa langkah strategis yang dinilai dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan di masa datang, diantaranya adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Memperkuat konsep Televisi Berlangganan kepada masyarakat luas Memperkenalkan konsep sarana hiburan dan ilmu pengetahuan melalui internet Memperluas Jaringan Kabel Meningkatkan Penetrasi Pasar Melalui Pemasaran Yang Aktif Menambah Jumlah Paket Produk Layanan Baru dan Peningkatan Pelayanan

RISIKO USAHA Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Risiko penghentian izin usaha Risiko pasukan Bandwidth Risiko penghentian izin usaha FMTV dan penghentian perjanjian dengan FMTV Risiko persaingan usaha Risiko perubahan nilai tukar valuta asing Risiko perekonomian Risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel Risiko gangguan jaringan kabel Risiko kegagalan klaim asuransi Risiko kredit

Risiko atas kepemilikan saham Perseroan: 1. 2. 3. 4. 5.

Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum Risiko harga saham yang dapat berluktuasi Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan Risiko kemampuan perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan. Risiko investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas

KEBIJAKAN DIVIDEN Sesuai UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen Perseroan ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Namun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa pembagian dividen interim tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan akan menerapkan kebijakan dividen kas sebagaimana tertera dalam Prospektus mulai tahun buku 2014 sesuai dengan memperhatikan jumlah kas yang diperlukan Perseroan untuk ekspansi usaha dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

xix

Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka untuk tahun buku 2014 dan seterusnya, Direksi mengusulkan kebijakan dividen kas sebagai berikut: Laba Bersih setelah Pajak Sampai dengan Rp 100 miliar Lebih dari Rp 100 miliar

Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih setelah Pajak 5 - 15% 10 - 25%

Pada tanggal 25 April 2014, Perseroan melaksanakan RUPS mengenai pembagian dividen (“RUPS Dividen”) yang berasal dari laba yang diperoleh Perseroan selama tahun 2013 sesuai dengan RUPS Tahunan tanggal 11 April 2014, untuk pengesahan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan pembagian dividen dengan nilai sebesar Rp13,81 per saham atau sebesar Rp42.018.987.993 yang akan dibayar paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal efektif RUPS Dividen yaitu tanggal 9 Mei 2014 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Februari 2014. Dividen tersebut telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2014. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Revolving tertanggal 4 Juni 2013, dibuat antara Perseroan dengan Citibank N.A., terdapat klausula bahwa Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau membayarkan cadangan premi saham atau membuat distribusi pendapatan lainnya dalam jumlah dan mata uang apapun yang lebih dari 40% (empat puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan setelah pajak dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Senior Unsecured Revolving tertanggal 18 Oktober 2013, dibuat antara Perseroan dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, terdapat klausula bahwa Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau pembayaran apapun terkait dengan seri-seri saham yang dimilikinya dalam jumlah yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Calon pembeli diharuskan untuk membaca ringkasan informasi keuangan yang disajikan dibawah ini dalam kaitannya dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan didalam Prospektus ini. Calon pembeli diharuskan juga untuk membaca Bab “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”, dalam Prospektus ini. Ringkasan informasi keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dibawah ini berasal dari laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun yang bersangkutan, yang telah dilampirkan di dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Di dalam laporan mereka tertanggal 16 April 2014 dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, dengan opini tanpa modiikasian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sehubungan dengan pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana saham. Laporan Keuangan Perseroan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member irm of PwC global network), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 15 Maret 2013, kecuali untuk Catatan 23.d dan 30, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Ade

xx

Setiawan Elimin, CPA yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas: (i) penekanan mengenai dampak PSAK 38, Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali (ii) penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2012 untuk mengakui aset pajak tangguhan dan akun yang terkait dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 2 Maret 2012, kecuali untuk Catatan 30, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2011 untuk mengakui aset pajak tangguhan atas transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Ringkasan informasi keuangan Perseroan yang disajikan dibawah ini, pada tanggal dan untuk tahuntahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 berasal dari laporan keuangan tahun terkait. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan laporan mereka yang masing-masing tertanggal 4 Februari 2011 dan 24 Februari 2010, yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian tidak dilampirkan di dalam Prospektus ini. Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah) Pada tanggal 31 Desember 2012*) 2011*) 3.020.156 2.490.471 863.257 672.601 2.156.899 1.817.870

Uraian

2013 2010 2009 Total Aset 3.225.204 135.059 9.782 Total Liabilitas 706.136 5.851 15.843 Total Ekuitas 2.519.068 129.208 (6.061) Keterangan: *) Direklasiikasi dan disajikan kembali, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini - Bab XVII

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam jutaan Rupiah) Uraian Pendapatan Beban usaha Total pendapatan komprehensif tahun berjalan

2013 1.664.601 (436.510)

Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 2011 2010 1.300.649 582.663 32.114 (337.627) (133.731) (1.936)

362.169

339.029

xxi

148.423

5.189

2009 3.595 (1.022) 1.119

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM Perseroan dan Pemegang Saham Penjual dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 304.265.000 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Divestasi”), dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp486.824.000.000 (empat ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah). Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. PT Link Net Tbk Kegiatan Usaha: Berusaha dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat: Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 401 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta Selatan, 12950 Telepon: (021) – 5278811 Fax: (021) - 5278833

Kantor Cabang Tangerang: Lippo Cyber Park Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Karawaci, Tangerang 15811 Telepon: (021) - 5278811 Fax: (021) - 5278833

Kantor Cabang Surabaya: Graha SA Lantai 1-2 Jalan Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya, 602181 Telepon: (031) - 5018822 Fax: (031) - 5025522

website: www.linknet.co.id email: [email protected] RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGHENTIAN IZIN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

1

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT First Media Tbk. Asia Link Dewa Pte. Ltd. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

%

8.040.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 804.000.000.000

2.010.000.000 1.032.649.384 3.042.649.384 4.997.350.616

201.000.000.000 103.264.938.400 304.264.938.400 499.735.061.600

66,06 33,94 100,00

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham yang ditawarkan seluruhnya merupakan Saham Divestasi yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dengan terjualnya seluruh Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, maka struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut : Sebelum Penawaran Umum Keterangan

Modal Dasar

Jumlah Saham


8.040.000.000

804.000.000.000

Sesudah Penawaran Umum %

Jumlah Saham


8.040.000.000

804.000.000.000

%

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT First Media Tbk.

2.010.000.000

201.000.000.000

66,06

1.705.735.000

170.573.500.000

56,06


1.032.649.384

103.264.938.400

33,94

1.032.649.384

103.264.938.400

33,94

-

-

-

304.265.000

30.426.500.000

10,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Masyarakat

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel

4.997.350.616

499.735.061.600

4.997.350.616

499.735.061.600

Pada tanggal 27 Juni 2011, FM selaku pemegang saham Perseroan telah menandatangani Penerbitan Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut: Perihal Nama perjanjian

Uraian Penerbitan Obligasi

Para pihak

a. FM sebagai penerbit obligasi; b. ALD sebagai pemegang obligasi.

Objek perjanjian

Penerbitan obligasi dari FM sebagai penerbit obligasi kepada ALD sebagai pemegang obligasi.

Nilai perjanjian

Rp722.310.112.156 Obligasi Terjamin.

Tingkat Bunga

1 % per tahun untuk jangka waktu 5 tahun dari Completion Date.

2

Perihal Jatuh Tempo

Uraian 27 Juni 2016.



Hukum yang berlaku


Berikut adalah uraian singkat mengenai beberapa ketentuan dalam Akta No. 277 sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 8 April 2011 serta dalam Tambahan dan/atau Perbaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2011, keduanya diterbitkan dalam harian Investor Daily dan Suara Pembaruan: Perihal Nama perjanjian

Uraian Akta Gadai Saham

Para pihak

a. FM sebagai pemberi gadai; b. ALD sebagai penerima gadai.

Objek perjanjian

Pemberian gadai oleh FM atas seluruh Option Shares kepada ALD

Nilai perjanjian

Gadai Saham ini diberikan dalam rangka untuk menjamin kewajiban FM atas penerbitan obligasi sejumlah Rp722.310.112.156,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh enam Rupiah).


5 tahun sejak Completion Date yaitu tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. Tidak diatur mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian.


Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Gadai saham diberikan dalam rangka menjamin kewajiban FM berdasarkan Penerbitan Obligasi. Pada tanggal 27 Juni 2011, FM selaku pemegang saham Perseroan telah menandatangani Option Agreement dengan ALD (“Option Agreement”) dengan ketentuan sebagai berikut: Perihal Nama perjanjian

Uraian Option Agreement

Para pihak

1. FM sebagai pemberi opsi; 2. ALD sebagai penerima opsi.

Objek perjanjian

Pemberian hak opsi oleh FM kepada ALD untuk membeli 458.248.814 saham milik FM dalam Perseroan (Option Shares).

3

Perihal Nilai perjanjian

Uraian Pada saat tanggal Option Agreement, sebagai pembayaran atas pemberian hak opsi dari FM, ALD telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000,kepada FM.


5 tahun sejak Completion Date/Grant Date yaitu tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. Tidak diatur mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian. Hak opsi yang dimiliki ALD tidak akan dapat dilaksanakan setelah lewat jangka waktu.

Harga pembelian Option Shares (Exercise Price)*)

Periode sejak Grant Date sampai dengan satu hari sebelum 1 tahun periode Grant Date pada tahun 2012 adalah sebesar Rp722,3 miliar. Periode sejak 1 tahun setelah Grant Date pada tahun 2012 sampai dengan satu hari sebelum 2 tahun periode Grant Date pada tahun 2013 adalah sebesar Rp729,5 miliar. Periode sejak 2 tahun setelah Grant Date pada tahun 2013 sampai dengan satu hari sebelum 3 tahun periode Grant Date pada tahun 2014 adalah sebesar Rp736,8 miliar. Periode sejak 3 tahun setelah Grant Date pada tahun 2014 sampai dengan satu hari sebelum 4 tahun periode Grant Date pada tahun 2015 adalah sebesar Rp744,2 miliar. Periode sejak 4 tahun setelah Grant Date pada tahun 2015 sampai dengan satu hari sebelum 5 tahun periode Grant Date pada tahun 2016 adalah sebesar Rp751,6 miliar. Periode sejak 5 tahun setelah Grant Date pada tahun 2016 adalah sebesar Rp759,2 miliar. Keterangan: *) Harga pembelian Option Shares adalah tergantung pada periode dimana ALD melaksanakan hak opsi yang dimilikinya. Bahwa jumlah saham yang dapat dibeli pada periode pilihan ALD adalah Option Shares, yakni 458.248.814 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham. Masing-masing periode berikutnya berjangka waktu 1 tahun, kecuali untuk periode terakhir yang hanya berlaku pada tanggal berakhirnya perjanjian.

Tanggal pelaksanaan hak opsi

Hak opsi akan dilaksanakan pada tanggal pencatatan saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Exercise Price yang ditentukan dalam Option Agreement dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.


Pengadilan Singapura

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Singapura

Penandatanganan Option Agreement merupakan salah satu dari rangkaian transaksi yang juga meliputi transaksi penyetoran modal, penerbitan obligasi dan gadai saham antara FM dan ALD dengan tujuan antara lain untuk menjalin kerjasama dengan ALD dan melakukan investasi di Perseroan. ALD merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, yang secara tidak langsung dimiliki oleh CVC Capital Partners Asia Paciic III, L.P., CVC Capital Partners Asia Paciic III Parallel Fund – A, L.P., dan CVC Strategic Co-Investment I L.P., sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal

4

8 April 2011 serta dalam Tambahan dan/atau Perbaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2011, keduanya diterbitkan dalam harian Investor Daily dan Suara Pembaruan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Option Shares sejumlah 458.248.814 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham dalam Perseroan milik FM sedang dijaminkan kepada ALD berdasarkan Akta No. 277, dimana Option Shares tersebut bukan merupakan bagian dari Saham Divestasi. Adapun saham yang digadaikan tersebut juga telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Bahwa Option Agreement mengatur bahwa Hak Opsi hanya dapat dilaksanakan pada saat terjadinya suatu kejadian penting (Mandatory Exercise Event) yang antara lain adalah pada saat telah selesainya penawaran umum perdana Perseroan atau pada tanggal akhir pelaksanaan hak opsi yakni 27 Juni 2016 (yang mana yang lebih dulu). Dengan mengingat bahwa kejadian penting paling dekat yang akan terjadi adalah penawaran umum perdana Perseroan, maka ALD baru akan melaksanakan hak opsi tersebut setelah selesainya penawaran umum perdana Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terjadi realisasi hak opsi sebagaimana disebutkan di atas karena hak opsi hanya dapat dilakukan pada saat suatu kejadian penting terjadi atau pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Juni 2016. Berikut merupakan skema pelaksanaan Hak Opsi dan Gadai Saham, yang merupakan rangkaian transaksi yang juga meliputi penerbitan obligasi dan penyetoran modal: • Penandatangan perjanjian serta Closing Date : 1. Penerbitan obligasi 2. Pemberian hak opsi 3. Gadai saham • Penyetoran modal dari ALD dan FM ke Perseroan

21 Maret 2011

• Tanggal berakhir perjanjian: 1. hak opsi 2. Gadai saham • Tanggal jatuh tempo Obligasi

Penawaran Umum Perdana

27 Juni 2011

Mei 2014

Penandatangan perjanjian awal antara ALD dan FM untuk melakukan penyetoran modal dalam Perseroan

27 Juni 2016

Periode Pelaksanaan Opsi Pada saat Pelaksanaan Opsi 1. ALD akan membeli sejumlah saham sesuai dengan Opsi tersebut. Saham tersebut adalah saham yang digadaikan 2. FM akan melunasi obligasi

Bahwa berdasarkan pernyataan ALD tanggal 10 April 2014, ALD antara lain telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan hak opsi yang dimilikinya berdasarkan Option Agreement pada tanggal pencatatan saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dengan dilaksanakannya hak opsi tersebut, maka struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Hak Opsi Jumlah Saham


Jumlah Saham


8.040.000.000

804.000.000.000

8.040.000.000

804.000.000.000

PT First Media Tbk.

1.705.735.000

170.573.500.000


1.032.649.384

103.264.938.400

56,06

1.247.486.186

124.748.618.600

33,94

1.490.898.198

149.089.819.800

304.265.000

49,00

30.426.500.000

10,00

304.265.000

30.426.500.000

10,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

3.042.649.384

304.264.938.400

100,00

4.997.350.616

499.735.061.600

4.997.350.616

499.735.061.600

Keterangan

Modal Dasar

Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Hak Opsi %

%

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham

Masyarakat

5

41,00

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, FM merupakan pengendali Perseroan berdasarkan kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 66,06% (enam puluh enam koma nol enam persen) dan hak yang dimilikinya untuk menunjuk mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan kesepakatan antar pemegang saham yang ditandatangani antara lain oleh FM dan ALD yang dituangkan dalam Shareholders’ Agreement tertanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Deed of Release tertanggal 3 Juni 2013 dan Letter tertanggal 16 April 2014 (“Perjanjian Pemegang Saham”). Berdasarkan Deed of Release sebagaimana disebutkan di atas maka Perseroan bukan merupakan pihak dari Perjanjian Pemegang Saham dan karenanya tidak terikat pada Perjanjian Pemegang Saham ini. Perjanjian Pemegang Saham dimaksudkan untuk memberikan perlindungan oleh FM kepada ALD sebagai inancial investor dan sebagai pemegang saham yang jumlah sahamnya lebih kecil dari FM pada saat ini dalam Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan pengendalian kepada ALD terhadap Perseroan. Setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum, seluruh saham Perseroan dicatatkan di BEI dan ALD akan melaksanakan hak opsinya berdasarkan Option Agreement, maka kepemilikan saham ALD dalam Perseroan akan mencapai 49% (empat puluh sembilan persen) yang karenanya menjadi lebih besar dari kepemilikan saham FM dalam Perseroan. Walaupun ALD memiliki kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas akan tetapi ALD akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai inancial investor dan tidak bermaksud untuk melakukan pengendalian pada Perseroan maupun untuk mengubah dukungan ALD kepada FM untuk tetap menjadi pengendali dari Perseroan, hal mana sebagaimana ternyata dalam Surat ALD tertanggal 21 Maret 2014. Dengan demikian perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan No. IX.H.1”) dan tidak akan melakukan penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1. Tidak terdapat hubungan ailiasi antara FM dan ALD. Berikut adalah uraian singkat mengenai beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 8 April 2011 serta dalam Tambahan dan/atau Perbaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan pada tanggal 6 Mei 2011, keduanya diterbitkan dalam harian Investor Daily dan Suara Pembaruan: Perihal Nama perjanjian

Uraian Perjanjian Pemegang Saham

Para pihak

a. b. c. d.

FM; Asia Link Holdings Limited; ALD; dan FMTV.

Objek perjanjian

Perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban Perseroan dan ALD dalam Perseroan dan FMTV.

Ringkasan beberapa ketentuan

a. Masing-masing pemegang saham sepakat bahwa dirinya maupun ailiasinya tidak akan melakukan kegiatan usaha yang bersaing dengan Relevant Business, dengan ketentuan antara lain FM tetap dapat melaksanakan Wimax Business dan Other Businesses; b. Jika suatu Perseroan berikut seluruh Entitas Anaknya dari waktu ke waktu (“LN Group Company”) memerlukan pendanaan dikemudian hari, pendanaan tersebut, sepanjang memungkinkan, akan diperoleh melalui pendanaan dari pihak ketiga. Para pemegang saham tidak diwajibkan untuk memberikan dana tambahan atau pinjaman kredit kepada LN Group Company kecuali disepakati secara tertulis oleh pemegang saham; 6

Perihal

Uraian c. Selama FM (dan/atau ailiasinya) dan ALD (dan/atau ailiasinya) masih menjadi pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham, saham-saham FMTV tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jika pemegang saham melaksanakan ketentuan exit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham maka pemegang saham lainnya berhak untuk membeli saham FMTV yang dimiliki oleh pemegang saham yang melaksanakan exit tersebut; d. Perjanjian Pemegang Saham akan berakhir dalam hal (i) berakhirnya Investment Agreement, (ii) dicatatkannya saham-saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia dalam rangka Qualifying IPO (sebagaimana dideinisikan dalam Perjanjian Pemegang Saham), (iii) pelaksanaan buy-out setelah terjadinya pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham, (iv) kepemilikan saham dalam pemegang saham turun menjadi dibawah presentase minimum yang diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham, (v) disetujui bersama oleh para pihak, (vi) timbulnya kondisi-kondisi likuidasi tertentu, atau (vii) disampaikannya pemberitahuan pengakhiran dalam hal terjadinya pelanggaran atas ketentuan Perjanjian Pemegang Saham, yang mana yang lebih dulu terjadi.

Tanggal efektif

Completion Date.



Hukum yang berlaku


PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 304.265.000 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu) Saham Biasa Atas Nama milik PT First Media Tbk atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 2.738.384.384 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 3.042.649.384 (tiga miliar empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham, atau 100,00% (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Pereroan dalam rangka Penawaran Umum ini memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK.

7

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, adalah merupakan saham milik Pemegang Saham Penjual, sehingga seluruh dana hasil Penawaran Umum akan diterima oleh PT First Media Tbk selaku Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum. Segala biaya Penawaran Umum atas saham Perseroan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan Penawaran Umum ini, yaitu PT First Media Tbk. Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, adalah sebagai berikut : 1.

Biaya jasa penyelenggaraan (management fee), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,3082%, dengan perincian: a. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,1850% b. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,0616% c. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,0616%

2.

Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,1081%, yang terdiri dari biaya jasa: a. Akuntan Publik sebesar 0,8061% b. Konsultan Hukum sebesar 0,2034% c. Notaris sebesar 0,0771% d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,0215%

3.

Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya penyelenggaraan Due Diligence Meeting dan Public Expose, percetakan prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum, pengumuman koran dan lain-lain sebesar 0,3585%.

Perseroan tidak berkewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/ PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

8

III. PERNYATAAN UTANG Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International) dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, dengan opini tanpa modiikasian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sehubungan dengan pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan Perusahaan dalam rangka penawaran umum perdana saham, liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp706.136 juta. (dalam jutaan Rupiah) Uraian

Jumlah

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Utang non-usaha Beban akrual Biaya langganan diterima dimuka dan deposito pelanggan Utang pajak Pajak penghasilan Pajak lainnya Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

178.753 2.025 118.727 32.859 24.539 6.332 15.810 81.393 460.438

LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar Liabilitas imbalan kerja jangka panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

195.065 50.633 245.698

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp178.753 juta, yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah 109.521 69.232 178.753

Pihak ketiga Pihak berelasi Total

Rincian utang usaha menurut mata uang adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah 60.783 117.970 178.753

Rupiah Dolar Amerika Serikat Total

9

Beban akrual Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp118.727 juta, yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah 64.842 53.885 118.727

Biaya pemrograman Lain-lain Total

Utang Pajak Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp30.871 juta, yang terdiri dari : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah 24.539

Pajak Penghasilan Badan Pajak Lainnya: - Pasal 21 - Pasal 23 - Pasal 26 - Pasal 4 (2) Total

4.362 298 1.430 242 30.871

LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman Jangka Panjang Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 untuk bagian lancar dari pinjaman jangka panjang adalah Rp81.393 juta dan saldo pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek adalah Rp195.065 juta, yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah

Pihak Ketiga: Dolar Amerika Serikat: Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Rupiah: Citibank N.A. Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

176.458 100.000 (81.393) 195.065

Pinjaman jangka panjang yang disebutkan di atas dibebani suku bunga tahunan sebagai berikut: Rupiah Dolar Amerika Serikat

JIBOR+3,25% 4,75%-5,00%

Pada bulan Juni 2011, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT First Media Tbk sebesar Rp440.000 juta yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2015. Jadwal pembayaran pinjaman ini adalah pada tanggal jatuh tempo, tetapi Perseroan dapat membayar lebih awal sepanjang waktu dengan jumlah tidak kurang dari Rp10.000 juta. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai keperluan belanja modal dan modal kerja Perseroan, dengan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun yang ditambahkan ke pokok pinjaman setiap tahunnya mengikuti tanggal perjanjian sampai pinjaman ini jatuh tempo. Pada tanggal 15 Maret 2013 Perseroan membayar kembali pokok pinjaman sebesar Rp115.020 juta dan bunga sebesar Rp34.980 juta. Pada bulan Juni 2013, Perseroan melunasi seluruh sisa pinjaman dari PT First Media Tbk.

10

Pada bulan Oktober 2011, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemasok sebesar USD4.996.532 dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. selama 3 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan elektronik dari Cisco dengan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,00% per tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan setiap kuartal dengan jumlah tetap sebesar USD416.377 untuk pinjaman pokok dan USD34.601 untuk bunga, dimulai sejak Februari 2012. Pada bulan April dan Juli 2013, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemasok masing-masing sebesar USD11.662.807 dan USD3.373.378 dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. selama 3 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan elektronik dari Cisco dengan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,75% per tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan setiap kuartal dengan jumlah tetap sebesar USD971.901 untuk pinjaman pokok dan USD85.157 untuk bunga yang dimulai sejak Juli 2013 dan USD281.115 untuk pinjaman pokok dan USD24.631 untuk bunga yang dimulai sejak Oktober 2013. Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, fasilitas kredit ini dijamin dengan aset tetap dan telah digunakan seluruhnya. Pada bulan Juni 2013, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit revolving dengan Citibank N.A Indonesia sebesar Rp300.000 juta. Perjanjian tersebut berjangka waktu 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga yang berkisar antara JIBOR+3,25% dan JIBOR+3,75% per tahun. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk keperluan belanja modal dan pendanaan umum Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan diwajibkan untuk tetap menjaga rasio hutang terhadap EBITDA tidak akan pada setiap saat lebih dari 2,75 : 1 dan rasio EBITDA terhadap biaya bunga setiap saat setara dengan atau melebihi 3,25:1. Pada tanggal 5 Juni 2013, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp100.000 juta atas fasilitas tersebut. Pada bulan Oktober 2013, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas kredit revolving dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar Rp300.000 juta. Perjanjian tersebut berjangka waktu 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada Oktober 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga JIBOR+3,25% per tahun. Berdasarkan perjanjian in, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio hutang terhadap EBITDA tidak akan pada setiap saat lebih dari 2,75:1. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk keperluan belanja modal dan pendanaan umum Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan fasilitas tersebut. LIABILITAS IMBALAN KERJA Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 untuk liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah Rp15.810 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah Rp50.633 juta, yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Total liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan Imbalan kerja jangka pendek Bagian jangka panjang Dibebankan pada laporan laba rugi: Imbalan pasca kerja

Jumlah 66.443 (15.810) 50.633 17.832

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah 53.042 (63) (2.346) 50.633

Nilai kini kewajiban Biaya jasa lalu yang belum diakui Keuntungan aktuarial yang belum diakui Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

11

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut: Tingkat diskonto Tingkat gaji masa mendatang Usia pension normal Tingkat mortalitas Tingkat pengunduran diri

9,00% 9,00% 55 tahun TMI III 2011 5,00% untuk karyawan yang berusia 25 tahun dan menurun linier ke 0,00% pada usia 45 tahun dan seterusnya

KOMITMEN DAN KONTINJENSI Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perseroan tidak mempunyai kewajiban kontinjensi yang signiikan. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 telah diungkapkan di dalam Prospektus. Sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat liabilitas jangka panjang yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Revolving tertanggal 4 Juni 2013, dibuat antara Perseroan dengan Citibank N.A., terdapat klausula bahwa Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau membayarkan cadangan premi saham atau membuat distribusi pendapatan lainnya dalam jumlah dan mata uang apapun yang lebih dari 40% (empat puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan setelah pajak dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum hukum yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Senior Unsecured Revolving tertanggal 18 Oktober 2013, dibuat antara Perseroan dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, terdapat klausula bahwa Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau pembayaran apapun terkait dengan seri-seri saham yang dimilikinya dalam jumlah yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Perseroan akan dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

12

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dibawah ini berasal dari laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun yang bersangkutan, yang telah dilampirkan di dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Di dalam laporan mereka tertanggal 16 April 2014 dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, dengan opini tanpa modiikasian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sehubungan dengan pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana saham. Laporan Keuangan Perseroan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member irm of PwC global network), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 15 Maret 2013, kecuali untuk Catatan 23.d dan 30, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas: (i) penekanan mengenai dampak PSAK 38, Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali (ii) penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2012 untuk mengakui aset pajak tangguhan dan akun yang terkait dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 2 Maret 2012, kecuali untuk Catatan 30, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2011 untuk mengakui aset pajak tangguhan atas transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Tabel berikut ini juga menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan tanggal dan untuk tahun, yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 berasal dari laporan keuangan tahun terkait. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan laporan mereka yang masing-masing tertanggal 4 Februari 2011 dan 24 Februari 2010, yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian tidak dilampirkan di dalam Prospektus ini.

13

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah) Uraian ASET Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha - neto: Pihak ketiga Pihak berelasi Pajak dibayar dimuka - pajak lainnya Biaya dibayar dimuka Aset lancar lainnya Total aset lancar Aset tidak lancar Piutang pihak berelasi non-usaha Investasi pada entitas asosiasi Biaya dibayar dimuka jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar Aset pajak tangguhan - neto Aset tetap - neto Uang muka Aset takberwujud Aset tidak lancar lain-lain Total aset tidak lancar TOTAL ASET LIABILITAS Liabilitas jangka pendek Utang usaha Pihak ketiga Pihak berelasi Utang non-usaha Beban akrual Biaya langganan diterima dimuka dan deposit pelanggan Utang pajak Pajak penghasilan Pajak lainnya Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang Total liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS

Pada tanggal 31 Desember 2012*) 2011*)

2013

2010

2009

370.020

817.857

743.744

12.330

3.341

92.968 15.925 45.795 37.621 50 562.379

93.918 4.635 80.875 25.803 50 1.023.138

67.949 1.199 121.677 13.966 50 948.585

270 25.826 8.437 9 61 46.933

193 1.252 334 3 90 5.213

1.051 11.595

362 7.611

322 -

-

-

125.400 35.898 2.295.036 76.584 36.792 80.469 2.662.825 3.225.204

136.800 39.663 1.576.965 69.175 14.572 151.870 1.997.018 3.020.156

148.200 37.435 1.209.355 45.497 6.730 94.347 1.541.886 2.490.471

1.631 80.845 5.636 14 88.126 135.059

71 4.484 14 4.569 9.782

109.521 69.232 2.025 118.727

58.231 31.873 8.013 56.196

34.141 3.340 956 12.575

21 2.243 79 571

19 1.709 38 119

32.859

29.634

26.710

133

212

24.539 6.332

84.669 4.975

50.301 2.961

2.473 8

17

15.810

16.545

14.000

-

-

81.393 460.438

16.105 306.241

15.103 160.087

5.528

2.114

195.065

523.652

491.233

-

13.500

50.633 245.698 706.136

33.364 557.016 863.257

21.281 512.514 672.601

323 323 5.851

229 13.729 15.843

14

(dalam jutaan Rupiah) Uraian

Pada tanggal 31 Desember 2012*) 2011*)

2013

2010

2009

EKUITAS Modal saham - ditempatkan dan disetor penuh 304.265 304.265 304.265 201.000 65.000 Tambahan modal disetor - neto 1.431.054 1.524.438 1.524.438 Selisih nilai transaksi restrukturasi Entitas Sepengendali (93.384) (93.384) (5.920) Saldo laba 783.749 421.580 82.551 (65.872) (71.061) TOTAL EKUITAS 2.519.068 2.156.899 1.817.870 129.208 (6.061) TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 3.225.204 3.020.156 2.490.471 135.059 9.782 Keterangan: *) Direklasiikasi dan disajikan kembali, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini - Bab XVII

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (dalam jutaan Rupiah) Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012*) 2011*) 2010*) 1.300.649 582.663 32.114

Uraian

2013 Pendapatan 1.664.601 Beban pokok pendapatan (tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk aset takberwujud) (353.306) (260.823) (114.711) (1.705) Beban penjualan (142.309) (102.706) (39.315) (477) Beban umum dan administrasi (294.201) (234.921) (94.416) (1.459) Beban penyusutan (271.207) (203.349) (110.614) (20.811) Biaya amortisasi (9.259) (4.146) (2.373) (1.274) Biaya lainnya (555) (412) (4.835) (98) Laba usaha 593.764 494.292 216.399 6.290 Biaya keuangan (120.803) (72.133) (33.319) (15) Penghasilan keuangan 24.332 38.414 17.492 256 Bagian kerugian entitas asosiasi (10.016) (889) Laba sebelum pajak penghasilan 487.277 459.684 200.572 6.531 Beban pajak penghasilan (125.108) (120.655) (52.149) (1.342) Laba tahun berjalan 362.169 339.029 148.423 5.189 Laba komprehensif lainnya Total laba komprehensif tahun berjalan 362.169 339.029 148.423 5.189 Laba per saham dasar (Rupiah penuh) 119 111 59 3 Keterangan: *) Direklasiikasi, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini – Bab XVII

2009 3.595

(417) (362) (660) (412) 1.744 (396) 1.348 (229) 1.119 1.119 9

RASIO-RASIO Uraian Rasio Pertumbuhan (%) Pendapatan Beban pokok pendapatan (tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud) Laba tahun berjalan Total aset Total liabilitas Total ekuitas

2013

2012

31 Desember 2011

2010

2009

27,98

123,22

1.714,36

793,30

(29,05)

35,46 6,83 6,79 (18,20) 16,79

127,37 128,42 21,27 28,35 18,65

6.627,92 2.760,34 1.743,99 11.395,49 1.306,93

308,87 363,72 1.280,69 (63,07) 2.231,79

(36,72) (67,28) 12,06 (0,41) 15,58

15

Uraian

2013

31 Desember 2011

2012

2010

2009

Rasio-Rasio Keuangan (%) Total liabilitas / Total ekuitas Total liabilitas / Total aset Aset lancar / Liabilitas jangka pendek

28,03 21,89

40,02 28,58

37,00 27,01

4,53 4,33

(261,39) 161,96

122,14

334,10

592,54

849,01

246,59

Rasio-Rasio Usaha (%) Laba kotor*/ Pendapatan Laba tahun berjalan / Pendapatan Laba kotor* / Total aset Laba tahun berjalan / Total aset Laba kotor* / Total ekuitas Laba tahun berjalan / Total ekuitas

78,78 21,76 40,66 11,23 52,05 14,38

79,95 26,07 34,43 11,23 48,21 15,72

80,31 25,47 18,79 5,96 25,74 8,16

94,69 16,16 22,52 3,84 23,53 4,02

88,40 31,13 32,49 11,44 (52,43) (18,46)

0,32 28,9

** **

** **

** **

** **

0,32

**

**

**

**

Persyaratan Perjanjian Kredit Citibank, N.A Indonesia Jumlah Hutang / EBITDA (<2,75:1) EBITDA/Biaya Bunga (>3,25:1) PT Bank BNP Paribas Indonesia EBITDA/Biaya Bunga (<2,75:1)

Keterangan: *) Laba kotor merupakan pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan (tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk aset takberwujud) **) Perjanjian Kredit Citibank N.A dan PT Bank BNP Paribas Indonesia baru ditandatangani pada tahun 2013

16

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Pembahasan dan analisa keuangan atas data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan auditan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, yang telah dilampirkan di dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Di dalam laporan mereka tertanggal 16 April 2014 dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, dengan opini tanpa modiikasian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sehubungan dengan pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan Perusahaan dalam rangka penawaran umum perdana saham. Laporan Keuangan Perseroan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member irm of PwC global network), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 15 Maret 2013, kecuali untuk Catatan 23.d dan 30, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas: (i) penekanan mengenai dampak PSAK 38, Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali (ii) penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2012 untuk mengakui aset pajak tangguhan dan akun yang terkait dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 2 Maret 2012, kecuali untuk Catatan 29, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2011 untuk mengakui aset pajak tangguhan atas transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. 1.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Seruling Indah Permai pada tahun 1996 dan kemudian berubah nama menjadi PT Link Net pada tahun 2000. Perseroan pada awalnya memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa dan pada tahun 2000, kegiatan usaha Perseroan berubah menjadi di bidang teknologi informasi dan jasa penyelenggaraan internet serta jasa pada umumnya. Pada tahun 2011 terdapat penambahan kegiatan usaha, sehingga kegiatan usaha Perseroan sampai dengan saat ini adalah bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis. Dengan adanya Reorganization Agreement pada tahun 2011, FM melakukan pengalihan dan/atau penjualan aset dan hak serta lisensi dari FM kepada Perseroan termasuk pengalihan beberapa perjanjian penting sehubungan dengan reorganisasi ini. Saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa layanan internet broadband berkecepatan tinggi di Indonesia (dikenal dengan nama label

17

usaha FastNet), bekerjasama dengan FMTV dalam menyediakan Jasa Televisi Berlangganan (dikenal dengan nama label usaha HomeCable), dan jasa komunikasi data (dikenal dengan nama label usaha DataComm). Perseroan mengoperasikan sistem kabel yang berteknologi tinggi, yang mampu untuk mengoperasikan 750MHz layanan broadband dua arah (two-way broadband services). Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan juga telah memiliki jaringan yang telah melewati rumah (home-passed) lebih dari 1.194.000 home-passed. 2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Pelanggan Perseroan Pendapatan Perseroan sangat bergantung pada keberhasilan Perseroan mendapatkan jumlah pelanggan melalui penawaran Perseroan yang berupa konten TV dan jasa layanan internet. Besarnya jumlah pelanggan yang diperoleh Perseroan sangat tergantung pada produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan demograi dan kebutuhan pelanggan. Perseroan memiliki kurang lebih 5 (lima) jenis produk kombo untuk mencakup demograi pelanggan yang luas. Setiap tahun Perseroan berupaya untuk merubah dan memberikan layanan tambahan untuk mengikuti kebutuhan pelanggan. Biaya Bandwidth dan Pemrogaman Biaya yang paling signiikan dari kegiatan usaha Perseroan adalah biaya Bandwidth dan pemrograman. Perseroan berusaha untuk menegosiasikan kontrak-kontrak untuk dapat mempertahankan biaya-biaya tersebut. Pergerakan Valuta Asing Sebagian besar dari beban pokok Perseroan dan belanja modal berdenominasi mata uang asing yang dipengaruhi oleh faktor eksternal Perseroan, termasuk perubahan kondisi perekonomian domestik dan global. Perseroan memonitor pergerakan mata uang tersebut dan siap sedia untuk membeli mata uang asing di depan melalui mekanisme-mekanisme yang ada di pasar. Belanja Modal Kegiatan usaha Perseroan merupakan bisnis yang padat modal, dimana belanja modal Perseroan terkait dengan perluasan jaringan kabel, baik ke perumahan maupun ke perkantoran, termasuk biaya untuk pembelian perangkat berupa kabel modem dan decoder di lokasi pelanggan. Untuk mengembangkan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan jumlah dana yang cukup besar yang didanai dari sumber kas internal maupun eksternal. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana belanja modal tersebut, Perseroan selalu memperhatikan jumlah dana yang diterima dari usaha dan sisa pinjaman yang tersedia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ikatan yang material untuk melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi. Perkembangan Teknologi Pada saat ini Perseroan menggunakan teknologi HFC, dimana sistem tersebut merupakan teknologi yang menggunakan kabel serat optik dan kabel coaxial. Perseroan bersaing dengan perusahaanperusahaan lain yang berbasis teknologi iber serta teknologi nirkabel. Untuk mengatasi perkembangan ini, Perseroan senantiasa memperbarui sistem HFC tersebut guna mempertahankan keunggulan kompetitif produk Perseroan.

18

3. ANALISIS KEUANGAN ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (dalam jutaan Rupiah) Uraian

Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember ∆(%) 2012*) ∆(%) 27,98 1.300.649 123,22

2013 Pendapatan 1.664.601 Beban pokok pendapatan (tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud) (353.306) 35,46 (260.823) 127,37 Beban penjualan (142.309) 38,56 (102.706) 161,24 Beban umum dan administrasi (294.201) 25,23 (234.921) 148,81 Beban penyusutan (271.207) 33,37 (203.349) 83,84 Biaya amortisasi (9.259) 123,32 (4.146) 74,72 Biaya lainnya (555) 34,71 (412) (91,48) Laba Usaha 593.764 20,12 494.292 128,42 Biaya keuangan (120.803) 67,47 (72.133) 116,49 Penghasilan keuangan 24.332 (36,66) 38,414 119,61 Bagian kerugian entitas asosiasi (10.016) 1.026,66 (889) **) Laba sebelum pajak penghasilan 487.277 6,00 459.684 129,19 Beban pajak penghasilan (125.108) 3,69 (120.655) 131,37 Laba tahun berjalan 362.169 6,83 339.029 128,42 Laba komprehensif lainnya Total laba komprehensif tahun berjalan 362.169 6,83 339.029 128,42 Keterangan: *) Direklasiikasi, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini – Bab XVII **) Tidak dapat dibandingkan

2011*) 582.663

(114.711) (39.315) (94.416) (110.614) (2.373) (4.835) 216.399 (33.319) 17.492 200.572 (52.149) 148.423 148.423

Pendapatan Perbandingan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.664.601 juta, meningkat Rp363.952 juta atau 27,98% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.300.649 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan layanan broadband dan internet berlangganan sebesar Rp204.434 juta atau 27,31% dan penambahan pendapatan dari layanan televisi kabel berlangganan sebesar Rp142.673 juta atau 34,80% sebagai hasil dari kelanjutan strategi Perseroan pada tahun 2012 untuk lebih fokus pada penawaran produk data dan combo. Perbandingan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.300.649 juta, meningkat Rp717.986 juta atau 123,22% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp582.663 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan layanan broadband dan internet berlangganan sebesar Rp394.788 juta atau 111,56%, peningkatan layanan televisi kabel berlangganan sebesar Rp236.753 juta atau 136,78%. Peningkatan pendapatan Perseroan terutama disebabkan oleh pengembangan bisnis Perseroan pada tahun 2011, dimana strategi Perseroan menjadi fokus pada penawaran produk data dan combo, yang mengakibatkan kenaikan jumlah pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 meningkat menjadi 580 ribu pelanggan dari 383 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

19

Beban Pokok Pendapatan**) Perbandingan Beban Pokok Pendapatan**) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Beban pokok pendapatan**) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp353.306 juta, meningkat Rp92.483 juta atau 35,46% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp260.823 juta. Beban pokok pendapatan untuk layanan broadband dan internet berlangganan meningkat Rp30.218 juta atau 35,19%, kenaikan beban pokok pendapatan untuk layanan televisi berlangganan meningkat sebesar Rp51.348 juta atau 37,53%. Peningkatan beban pokok pendapatan**) Perseroan terutama disebabkan oleh pengembangan bisnis Perseroan pada tahun 2012. Perbandingan Beban Pokok Pendapatan**) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Beban pokok pendapatan**) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp260.823 juta, meningkat Rp146.112 juta atau 127,37% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp114.711 juta. Beban pokok pendapatan untuk layanan broadband dan internet berlangganan meningkat sebesar Rp41.335 juta atau 92,79%, kenaikan beban pokok pendapatan untuk layanan televisi berlangganan meningkat sebesar Rp79.301 juta atau 137,91% Peningkatan beban pokok pendapatan**) Perseroan terutama disebabkan oleh pengembangan bisnis Perseroan sejak pertengahan tahun 2011. Keterangan: **) Tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud

Beban Penjualan Perbandingan Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp142.309 juta, meningkat Rp39.603 juta atau 38,56% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp102.706 juta. Peningkatan beban penjualan Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan Perseroan. Perbandingan Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp102.706 juta, meningkat Rp63.391 juta atau 161,24% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp39.315 juta. Peningkatan beban penjualan Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan Perseroan. Beban Umum dan Administrasi Perbandingan Beban Umum dan Administrasi Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

untuk tahun yang berakhir pada

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp294.201 juta, meningkat Rp59.280 juta atau 25,23% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp234.921 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan Perseroan.

20

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

untuk tahun yang berakhir pada

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp234.921 juta, meningkat Rp140.505 juta atau 148,81% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp94.416 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan. Laba Usaha Perbandingan Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp593.764 juta, meningkat Rp99.472 juta atau 20,12% dibandingkan dengan laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp494.292 juta. Peningkatan laba usaha Perseroan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas. Perbandingan Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp494.292 juta, meningkat Rp277.893 juta atau 128,42% dibandingkan dengan laba usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp216.399 juta. Peningkatan laba usaha Perseroan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp487.277 juta, meningkat Rp27.593 juta atau 6,00% dibandingkan dengan laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp459.684 juta. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas. Perbandingan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp459.684 juta, meningkat Rp259.112 juta atau 129,19% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp200.572 juta. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas. Laba Tahun Berjalan Perbandingan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp362.169 juta, meningkat Rp23.140 juta atau 6,83% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp339.029 juta. Peningkatan laba tahun berjalan Perseroan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas.

21

Perbandingan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp339.029 juta, meningkat Rp190.606 juta atau 128,42% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp148.423 juta. Peningkatan laba tahun berjalan Perseroan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas. ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS Aset (dalam jutaan Rupiah) Uraian

2013 Jumlah

ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha - neto Pihak Ketiga Pihak Berelasi Pajak dibayar dimuka - pajak lainnya Biaya dibayar dimuka Aset lancar lainnya Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2012**) ∆(%) Jumlah

2011**) Jumlah

∆(%)

370.020

(54,76)

817.857

9,96

743.744

92.968 15.925

(1,01) 243,58

93.918 4.635

38,22 286,57

67.949 1.199

45.795 37.621 50 562.379

(43,38) 45,80 (45,03)

80.875 25.803 50 1.023.138

(33,53) 84,76 7,86

121.677 13.966 50 948.585

ASET TIDAK LANCAR Piutang pihak berelasi non-usaha 1.051 190,33 362 12,42 322 Investasi pada entitas asosiasi 11.595 52,35 7.611 * Biaya dibayar dimuka jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar 125.400 (8,33) 136.800 (7,69) 148.200 Aset pajak tangguhan – neto 35.898 (9,49) 39.663 5,95 37.435 Aset tetap - neto 2.295.036 45,53 1.576.965 30,40 1.209.355 Uang muka 76.583 10,71 69.175 52,04 45.497 Aset takberwujud 36.792 152,48 14.572 116,52 6.730 Aset tidak lancar lain-lain 80.469 (47,01) 151.870 60,97 94.347 Total Aset Tidak Lancar 2.662.825 33,34 1.997.018 29,52 1.541.886 TOTAL ASET 3.225.204 6,79 3.020.156 21,27 2.490.471 Keterangan: *) Tidak dapat dibandingkan. **) Direklasiikasi dan disajikan kembali, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini – Bab XVII

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 dengan 31 Desember 2012 Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.225.204 juta, meningkat Rp205.048 juta atau 6,79% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.020.156 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya aset tetap bersih. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp370.020 juta, menurun Rp447.837 juta atau 54,76% dibandingkan dengan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka panjang. Piutang usaha – neto – pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp15.925 juta, meningkat Rp11.290 juta atau 243,58% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang disebabkan oleh pengembangan bisnis pada tahun 2013.

22

Pajak dibayar dimuka – pajak lainnya pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp45.795 juta, menurun Rp35.080 juta atau 43,38% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh penurunan pajak pertambahan nilai masukan yang sudah dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai keluaran selama tahun 2013. Biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp37.621 juta, meningkat Rp11.818 juta atau 45,80% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh sewa kantor dan pemeliharaan aset jaringan layanan titik kontrol. Piutang pihak berelasi non-usaha pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.051 juta, meningkat Rp689 juta atau 190,33% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh uang muka kepada pihak berelasi. Investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp11.595 juta, meningkat Rp3.984 juta atau 52,35% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2012, yang disebabkan oleh penambahan investasi kepada IMTV. Aset tetap – neto pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.295.036 juta, meningkat Rp718.071 juta atau 45,53% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2012 sejalan dengan pengembangan bisnis Perseroan pada tahun 2013. Sebesar 66% dari total perolehan aset merupakan aset jaringan layanan titik kontrol. Aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp36.792 juta, meningkat Rp22.220 juta atau 152,48% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh pembelian dan pembaharuan software operasional Perseroan. Aset tidak lancar lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp80.469 juta, menurun sebesar Rp71.401 juta atau 47,01% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2012, yang seluruhnya disebabkan oleh pemakaian peralatan instalasi dan perangkat penunjang jaringan sehubungan dengan pengembangan bisnis Perseroan di tahun 2013. Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan 31 Desember 2011 Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.020.156 juta, meningkat Rp529.685 juta atau 21,27% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.490.471 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut disebabkan oleh naiknya kas dan setara kas akibat pengembangan bisnis serta meningkatnya aset tetap bersih dan aset tidak lancar lain-lain akibat dari pembelian aset sehubungan dengan pengembangan bisnis Perseroan sejak pertengahan tahun 2011. Piutang usaha – neto – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp93.918 juta, meningkat sebesar Rp25.969 juta atau 38,22% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan di tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Pajak dibayar dimuka – pajak lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp80.875 juta, menurun Rp40.802 juta atau 33,53% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh penurunan pajak pertambahan nilai masukan yang sudah dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai keluaran selama tahun 2012. Biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25.803 juta, meningkat Rp11.837 juta atau 84,76% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah biaya kepada pihak ketiga. Uang muka pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp69.175 juta, meningkat Rp23.678 juta atau 52,04% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembangunan jaringan Perseroan.

23

Aset tetap – neto pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.576.965 juta, meningkat Rp367.610 juta atau 30,40% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh penambahan aset jaringan dan elektronik head-end. Aset tidak lancar lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp151.870 juta, meningkat Rp57.523 juta atau 60,97% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan peralatan instalasi dan perangkat penunjang jaringan yang belum siap digunakan. Liabilitas (dalam jutaan Rupiah) Uraian

2013 Jumlah

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Pihak ketiga Pihak berelasi Utang non usaha Beban akrual Biaya langganan diterima dimuka dan deposito pelanggan Utang pajak Pajak penghasilan Pajak lainnya Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang Total Liabilitas Jangka Pendek


2011**) Jumlah

∆(%)

109.521 69.232 2.025 118.727

88,08 117,21 (74,73) 111,27

58.231 31.873 8.013 56.196

70,56 854,28 738,18 346,89

34.141 3.340 956 12.575

32.859

10,88

29.634

10,95

26.710

24.539 6.332

(71,02) 27,28

84.669 4.975

68,32 68,02

50.301 2.961

15.810

(4,44)

16.545

18,18

14.000

81.393 460.438

405,39 50,35

16.105 306.241

6,63 91,30

15.103 160.087

LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman jangka panjang-setelah dikurangi bagian lancar 195,065 (62,75) 523.652 6,60 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 50.633 51,76 33.364 56,78 Total Liabilitas Jangka Panjang 245.698 (55,89) 557.016 8,68 TOTAL LIABILITAS 706.136 (18,20) 863.257 28,35 Keterangan: *) Tidak dapat dibandingkan. **) Direklasiikasi, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini – Bab XVII

491.233 21.281 512.514 672.601

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp706.136 juta menurun Rp157.121 juta atau 18,20% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp863.257 juta. Penurunan liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar dan utang pajak – pajak penghasilan dan diimbangi oleh kenaikan dalam utang usaha dan beban akrual. Utang usaha – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp109.521 juta, meningkat Rp51.290 juta atau 88,08% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap untuk menunjang aset jaringan layanan titik kontrol. Utang usaha – pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp69.232 juta, meningkat Rp37.359 juta atau 117,21% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap untuk menunjang operasional Perseroan.

24

Beban akrual pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp118.727 juta, meningkat Rp62.531 juta atau 111,27% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pemrograman untuk menunjang bisnis Perseroan. Utang pajak – pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp24.539 juta, menurun Rp60.130 juta atau 71,02% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh pembayaran pajak penghasilan badan. Pinjaman jangka panjang dan bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp276.458 juta, menurun Rp263.299 juta atau 48,78% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang seluruhnya disebabkan oleh pelunasan pinjaman jangka panjang kepada PT First Media Tbk. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp50.633 juta, meningkat Rp17.269 juta atau 51,76% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, yang terutama disebabkan oleh perubahan asumsi yang digunakan oleh aktuaris pada tahun 2013. Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp863.257 juta meningkat Rp190.656 juta atau 28,35% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp672.601 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang usaha, beban akrual, utang pajak dan pinjaman jangka panjang Perseroan. Utang usaha – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp58.231 juta, meningkat Rp24.090 juta atau 70,56% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap untuk menunjang aset jaringan layanan titik kontrol. Utang usaha – pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp31.873 juta, meningkat Rp28.533 juta atau 854,28% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap untuk menunjang operasional Perseroan. Beban akrual pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp56.196 juta, meningkat Rp43.621 juta atau 346,89% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pemrograman untuk menunjang bisnis Perseroan. Utang pajak – pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp84.669 juta, meningkat Rp34.368 juta atau 68,32% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan badan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp33.364 juta, meningkat Rp12.083 juta atau 56,78% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh penambahan karyawan. Ekuitas (dalam jutaan Rupiah) Uraian

2013 Jumlah


∆(%)

2011**) Jumlah

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 304.265 304.265 304.265 Tambahan Modal Disetor - neto 1.431.054 (6,13) 1.524.438 1.524.438 Selisih nilai transaksi restrukturasi Entitas Sepengendali 100,00 (93.384) (93.384) Saldo Laba 783.749 85,91 421.580 410,69 82.551 TOTAL EKUITAS 2.519.068 16,79 2.156.899 18,65 1.817.870 Keterangan *) Tidak dapat dibandingkan. **) Direklasiikasi dan disajikan kembali, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini – Bab XVII

25

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.519.068 juta meningkat Rp362.169 juta atau 16,79% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.156.899 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut disebabkan peningkatan saldo laba Perseroan. Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.156.899 juta meningkat Rp339.029 juta atau 18,65% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.817.870 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas (dalam jutaan Rupiah) Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 2012 2011 741.603 701.195 247.098 (864.532) (612.853) (1.628.696)

Uraian Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas neto (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan

(325.107)

(14.229)

2.113.012

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan badan, serta penerimaan bunga. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp1.657.486 juta, pembayaran kepada pemasok dan karyawan dan pajak penghasilan badan berjumlah Rp940.215 juta, dan penerimaan bunga sebesar Rp24.332 juta. Setelah memperhitungkan arus kas dari penerimaan bunga, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp741.603 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp1.239.694 juta, pembayaran kepada pemasok dan karyawan dan pajak penghasilan badan berjumlah Rp576.913 juta, dan penerimaan bunga sebesar Rp38.414 juta. Setelah memperhitungkan arus kas dari penerimaan bunga, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp701.195 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp562.133 juta, pembayaran kepada pemasok dan karyawan dan pajak penghasilan badan berjumlah Rp328.967 juta, dan penerimaan bunga sebesar Rp13.932 juta. Setelah memperhitungkan arus kas dari pendapatan bunga, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp247.098 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap, penambahan investasi pada entitas asosiasi, dan penerimaan dari penjualan aset tetap dan investasi entitas asosiasi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp864.532 juta, yang terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp856.465 juta.

26

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp612.853 juta, yang sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp604.353 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp1.628.696 juta, yang terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp1.629.326 juta. Arus kas bersih (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas pendanaan Arus kas bersih (digunakan untuk) / diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan dari tambahan modal disetor, penerimaan dari pinjaman jangka panjang, pembayaran pinjaman jangka panjang, dan pembayaran bunga. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp325.107 juta, yang terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp565.404 juta dan diimbangi oleh penerimaan dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp247.017 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp14.229 juta, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp13.098 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp2.113.012 juta, yang diperoleh dari penerimaan dari tambahan modal disetor sebesar Rp1.627.703 juta dan penerimaan dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp485.309 juta. ANALISIS RASIO KEUANGAN Likuiditas Pada tanggal 31 Desember 2013 2012 1,22 3,34

Uraian Aset lancar/Liabilitas jangka pendek

2011 5,93

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio Lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 masing-masing sebesar 1,22x; 3,34x; dan 5,93x . Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas. Solvabilitas Pada tanggal 31 Desember 2013 2012 0,28 0,40 0,22 0,29

Uraian Total liabilitas / Total ekuitas Total liabilitas / Total aset

27

2011 0,37 0,27

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut: 1. 2.

Total liabilitas dibagi dengan Total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas) Total liabilitas dibagi dengan Total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 masing-masing sebesar 0,28x; 0,40x; dan 0,37x. Sedangkan Solvabilitas Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 masingmasing sebesar 0,22x; 0,29x; dan 0,27x. Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) Uraian

Pada tanggal 31 Desember 2013 2012 11,23 11,23

ROA (%)

2011 5,96

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 11,23%; 11,23%; dan 5,96%. Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) Pada tanggal 31 Desember 2013 2012 14,38 15,72

Uraian ROE (%)

2011 8,16

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 14,38%; 15,72%; dan 8,16%. 4.

PERUBAHAN HARGA, VOLUME PENDAPATAN PERSEROAN

DAN

JASA

LAYANAN

YANG

MEMPENGARUHI

Sebagian besar pendapatan Perseroan secara langsung dipengaruhi oleh pergerakan jumlah pelanggan dan perubahan harga. Pergerakan jumlah pelanggan memiliki dampak yang lebih signiikan dibandingkan dengan perubahan harga. Jasa layanan yang dirubah sewaktu-waktu dapat mempengaruhi jumlah pelanggan, yang akan mengakibatkan perubahan pendapatan Perseroan. Selama tiga tahun terakhir, dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan laba tahun berjalan masing-masing berkisar antara 8-10% dan 1-3%. 5.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit serta menjalankan internal audit dengan tim yang berpengalaman dan handal. Kewajiban dan tanggung jawab unit audit internal meliputi monitoring, review, dan memberikan rekomendasi atas sistem, proses, dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

28

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai berikut: 1.

Untuk mengatasi risiko penghentian izin usaha, Perseroan dengan cermat dan dengan prinsip kehati-hatian (prudent) melakukan kegiatan usahanya agar senantiasa selalu memperhatikan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh instansi-instansi yang terkait. Untuk memperhatikan hal tersebut, Perseroan memiliki divisi legal yang kompeten dan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya untuk industri yang dijalani oleh Perseroan.

2.

Untuk mengatasi risiko pasokan Bandwidth, Perseroan melakukan diversiikasi pasokan internet untuk menghindari terjadinya gangguan teknis pada kualitas Bandwidth yang disuplai oleh salah satu pemasok.

3.

Untuk mengatasi risiko penghentian izin usaha FMTV dan penghentian Perjanjian dengan FMTV, Perseroan senantiasa melakukan penelaahan secara seksama dalam proses perolehan syaratsyarat perjanjian dengan FMTV dan menjaga komitmen yang telah disepakati untuk menghindari adanya penghentian perjanjian dengan FMTV.

4.

Untuk mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berusaha untuk terus melakukan inovasi-inovasi dan pembaruan-pembaruan baik dari segi teknologi dan kualitas maupun harga yang ditawarkan serta mengikuti perkembangan teknologi yang dapat mendukung perluasan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga telah melakukan perluasan jaringan ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan kabel Perseroan.

5.

Untuk mengatasi risiko perubahan nilai tukar valuta asing, Perseroan melakukan pengawasan luktuasi nilai tukar valuta asing secara konsisten dan berkelanjutan sehingga Perseroan dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan sesuai pada saat tersebut.

6.

Untuk mengatasi risiko perekonomian, Perseroan dengan cermat dan bijaksana akan terus mengantisipasi perubahan-perubahan perekonomian yang diakibatkan oleh kondisi sosial politik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan membuat kebijakan-kebijakan dan melakukan tindakan apabila diperlukan untuk pengembangan usahanya dan meminimalkan dampak dari kondisi eksternal yang tidak mendukung kegiatan usaha Perseroan.

7.

Untuk mengatasi risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel, Perseroan telah mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan rencana jauh sebelumnya yang secara umum berada dibawah pengawasan divisi network design. Perseroan telah mempersiapkan dana, perizinan dan pasokan material yang dibutuhkan. Terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut.

8.

Untuk mengatasi risiko gangguan jaringan kabel, Perseroan telah melakukan upaya pembangunan redundant link di masing-masing hub yang terletak di lokasi-lokasi strategis sehingga apabila terjadi gangguan jaringan diantara hub, maka Bandwidth yang disuplai oleh Perseroan akan diambil alih oleh redundant link yang lainnya. Dengan adanya redundant link ini, maka risiko putus koneksi antar masing-masing hub dapat diminimalisasikan. Selain itu, pembangunan jaringan kabel bawah tanah Perseroan, yang dilengkapi dengan lapisan pelindung yang memadai, dilakukan pada tingkat kedalaman tertentu untuk menghindari risiko terpotongnya jaringan kabel tersebut.

9.

Untuk mengantisipasi risiko kegagalan klaim asuransi, Perseroan dalam memilih perusahaan asuransinya yang memiliki jejak rekam yang mapan. Selain itu Perseroan selalu melakukan penelahaan secara seksama atas kemampuan perusahaan asuransi dalam pengelolaan dan pengoperasian kegiatan usahanya, kemampuan inansial, serta selalu menelaah syarat-syarat perjanjian asuransinya untuk menghindari kemungkinan adanya kegagalan klaim asuransi tersebut.

29

10. Untuk mengantisipasi risiko kredit, Perseroan mengelola risiko kredit dari kas di bank dan deposito berjangka dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat untuk setiap individu bank. Perseroan juga senantiasa menempatkan kas di bank dan deposito bank jangka pendek pada bank domestik dengan reputasi tinggi.

30

VI. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yaitu sebagai berikut: 1.

Risiko Penghentian Izin Usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah menyelenggarakan jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, dan jasa internet, dimana kegiatan-kegiatan tersebut diatur secara ketat oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Perseroan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan peraturan tersebut melalui izin-izin yang diberikan. Peraturan-peraturan yang kerapkali berubah mengakibatkan perlunya penyesuaian izin-izin yang telah diperoleh. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam izin-izin yang diberikan, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar izin/peraturan perundangan yang berlaku oleh instansi pemerintah yang berwenang termasuk pemenuhan atas pembatasan kepemilikan investor asing dalam kegiatan usahanya, maka izin-izin Perseroan dapat sewaktu-waktu dihentikan dan/atau dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. 2.

Risiko Pasokan Bandwidth

Dalam usahanya memberikan pelayanan jasa internet kepada pelanggan, Perseroan bergantung pada pasokan dan kualitas Bandwidth yang disuplai oleh pemasok. Apabila terjadi gangguan teknis pada kualitas Bandwidth yang disuplai oleh pemasok, maka hal tersebut dapat berdampak pada pelanggan yang tentunya apabila berkepanjangan akan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. 3.

Risiko Penghentian Izin Usaha FMTV dan Penghentian Perjanjian dengan FMTV

Kerjasama Perseroan dengan FMTV sehubungan dengan penyediaan jasa televisi berlangganan bergantung kepada keberlakuan izin usaha penyiaran yang dimiliki oleh FMTV serta keberlakuan perjanjian dengan FMTV terkait kerjasama tersebut. Dengan demikian, izin usaha FMTV dan perjanjian dengan FMTV akan mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. 4.

Risiko Persaingan Usaha

Untuk kegiatan usaha Internet, pada saat ini Perseroan menghadapi persaingan dari kompetitor lain, baik berbasis kabel maupun wireless. Kemajuan teknologi yang belakangan ini semakin pesat terutama yang menyangkut teknologi internet dan paket-paket yang ditawarkan oleh pesaing akan semakin meningkatkan persaingan usaha dimana masing-masing pemain diharapkan dapat tetap meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan seperti misalnya kecepatan data transmisi, stabilitas sambungan yang konstan dan tentunya dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian hal-hal tersebut dapat memberikan tekanan terhadap tarif, kualitas layanan internet dan kemampuan memperluas jaringan sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

31

5.

Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Seluruh pendapatan Perseroan dalam denominasi Rupiah. Sekitar 90% dari biaya pasokan Bandwidth dalam valuta asing. Sedangkan sekitar 70% dari biaya investasi dalam valuta asing. Hal ini menimbulkan risiko dampak perubahan nilai tukar valuta asing yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan, terlebih lagi bila Perseroan tidak melakukan perjanjian lindung nilai (hedging). Perubahan nilai tukar valuta asing ini akan berpengaruh terhadap pengeluaran dan arus kas, kemampuan pembelanjaan modal dan laba bersih Perseroan. 6.

Risiko Perekonomian

Seluruh pendapatan Perseroan dihasilkan di Indonesia, sehingga kinerja Perseroan sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Indonesia. Risiko perekonomian timbul karena perubahan dalam bidang iskal dan moneter, perubahan politik dan kondisi sosial, karena kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Mengingat produk Perseroan bersifat hiburan yang bukan merupakan kebutuhan primer, penurunan pendapatan per kapita masyarakat akan berdampak langsung pada penggunaan produk Perseroan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. 7.

Risiko Terhambatnya Pembangunan/Pengembangan Jaringan Kabel

Pembangunan konstruksi jaringan kabel menentukan banyaknya jumlah pelanggan dan kualitas jasa internet. Perseroan mempunyai rencana memperluas pembangunan jaringan di tahun-tahun mendatang yang membutuhkan kecukupan dana, perizinan dan pasokan material. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalian pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk menarik pelanggan baru ditahun-tahun mendatang, meminimalkan churn rate maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. 8.

Risiko Gangguan Jaringan Kabel

Kegiatan usaha utama Perseroan sangat tergantung dengan jaringan kabel yang terentang ribuan kilometer di daerah yang bebas. Jaringan kabel tersebut dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Perseroan, meningkatkan churn rate, memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. 9.

Risiko Kegagalan Klaim Asuransi

Perseroan memiliki polis asuransi dimana Perseroan percaya polis tersebut cukup untuk menutupi kerugian-kerugian yang terjadi. Perseroan juga telah bersikap hati-hati dalam memilih perusahaan asuransi. Namun demikian, risiko kegagalan klaim asuransi tetap ada. Apabila terjadi kegagalan klaim atau tidak memiliki perlindungan yang memadai, kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan. 10. Risiko Kredit Risiko kredit timbul terutama dari kas di bank, deposito berjangka, dan piutang usaha. Nilai tercatat pada aset keuangan di laporan posisi keuangan Perseroan menunjukkan eksposur risiko kredit maksimum. Perseroan mengelola risiko kredit dari kas di bank dan deposito berjangka dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat untuk setiap individu bank. Kas di bank dan deposito bank jangka pendek ditempatkan pada bank domestik dengan reputasi tinggi. Sehubungan dengan risiko kredit piutang usaha, Perseroan menentukan persyaratan umum dan kondisi fasilitas kredit kepada pelanggan. Perseroan juga memiliki kebijakan kredit di mana setiap pelanggan korporasi baru dianalisa

32

secara individual untuk kemampuan kredit mereka sebelum Perseroan melakukan penawaran standar dan kondisi pembayaran. Risiko Atas Kepemilikan Saham Perseroan 1.

Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, terdapat kemungkinan saham Perseroan akan menjadi tidak likuid perdagangannya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga. Walaupun Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif, saham Perseroan tidak langsung dicatatkan di BEI setelah Tanggal Penjatahan untuk Penawaran Umum di Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan harga saham tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang telah dibeli melalui BEI. 2.

Risiko Harga Saham yang Dapat Berluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signiikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain: • • • • • • • •

Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan dan industri penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, industri penyelenggaraan jasa multimedia, industri jasa akses internet serta industri jasa konsultasi manajemen bisnis secara umum; perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis; perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia; adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signiikan; perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia; keterlibatan dalam litigasi; perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan luktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Saham-saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signiikan berada di bawah Harga Penawaran. 3.

Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau produk equity linked securities lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal. 4.

Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen dan bermaksud melakukan hal tersebut mulai tahun 2014 dan seterusnya. Namun, jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian keuangan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen.

33

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. 5.

Risiko Investor Tunduk pada Beberapa Pembatasan Hak Pemegang Saham Minoritas

Kewajiban pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris, dan Direksi terkait pemegang saham minoritas berdasarkan UUPT lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain (Sumber: Rafael La Porta, et al, Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial Economics 58 tahun 2000; dan http://prasetya.ub.ac.id, 22 Januari 2010). Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan UUPT saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah seperti keabsahan tindakan Perseroan, prinsip kehati-hatian (iduciary duties) Direksi dan Dewan Komisaris, keabsahan tindakan pemegang saham pengendali, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan OJK, Peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus.

34

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak ada kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 16 April 2014 atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2013 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Di dalam laporan mereka tertanggal 16 April 2014 dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, dengan opini tanpa modiikasian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sehubungan dengan pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan Perusahaan dalam rangka penawaran umum perdana saham, kecuali: RUPS Perseroan tanggal 25 April 2014, yang risalahnya dibuat oleh notaris Rini Yulianti, S.H. dengan akta No. 23, untuk pembagian dividen inal dengan nilai Rp13,81 per saham atau sebesar Rp42.018.987.993 (“RUPS Dividen”), yang akan dibayar paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal efektif RUPS Dividen, yaitu tanggal 9 Mei 2014, kepada para pemegang saham Perseroan yang terdaftar pada tanggal 1 Februari 2014. Dividen tersebut telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2014.

35

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Seruling Indah Permai didirikan berdasarkan Akta Pendirian perseroan terbatas PT Seruling Indah Permai No. 93 tanggal 14 Maret 1996, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta S.H., M.H., M.Kn, LL.M, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta No. 304 tanggal 26 Juli 1996, dibuat di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8324 HT.01.01.Th.96, tanggal 7 Agustus 1996, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09851633872 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 163/BH.09.05/ XI/96 tanggal 4 Nopember 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 29 Nopember 1996, Tambahan No. 9456 (“Akta Pendirian”). Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali pengubahan yang sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut: a.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 35 tanggal 28 Maret 2000, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) pengubahan nama Perseroan dari semula “PT Seruling Indah Permai” menjadi “PT Link Net”, (ii) pengubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, (iii) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta pengubahan nilai nominal masing-masing saham dalam Perseroan, (iv) pengubahan ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan terkait kuorum, hak suara dan keputusan rapat dan (v) pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-9118 HT.01.04.TH.2000 tanggal 20 April 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 090316430472 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 793/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 2000, Tambahan No. 6296;

b.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 27 Oktober 2000, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas pengubahan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan terkait Direksi, pasal 11 Anggaran Dasar terkait tugas dan wewenang Direksi dan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan terkait Komisaris, yang telah memperoleh Surat Penerimaan dan Pencatatan No. C-9142 HT.01.04.TH.2001 tanggal 13 September 2001, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 090316430472 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1210/RUB 09.03/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 9 Maret 2010, Tambahan No. 140;

c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 47 tanggal 30 Desember 2005, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13795 HT.01.04.TH.2006 tanggal 12 Mei 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 090317230472 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1271/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008;

36

d.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 27 Nopember 2008, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-99920.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0125673.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008;

e.

Akta Pernyataan Persetujuan Tertulis Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Andi Gustar, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dan penurunan nilai nominal masing-masing saham dalam Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36217.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0054626.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010;

f.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 3 Nopember 2010, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-28120 tanggal 4 Nopember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0080081.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 4 Nopember 2010;

g.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 171 tanggal 16 Juni 2011, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing dan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sehubungan dengan kesepakatan antar pemegang saham antara FM dan ALD, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32017. AH.01.02.Tahun 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0051788.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011, (ii) diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-19974 tanggal 28 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0052280.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 dan (iii) diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-19975 tanggal 28 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU0052281.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011;

h.

Akta Pernyataan Persetujuan Tertulis Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 86 tanggal 27 Juli 2012, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas pengubahan ketentuan pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Direksi, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-30562 tanggal 15 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0075187.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012;

i.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 30 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEI termasuk Saham Divestasi, (ii) pengubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan pengubahan nama Perseroan menjadi “PT Link Net, Tbk.” dan (iii) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, yang telah

37

(i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-29630. AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0051086.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013, (ii) telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-21751 tanggal 3 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0051675.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 dan (iii) telah didaftarkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-21752 tanggal 3 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0051676.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 (“Akta No. 32”); j.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 10 tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk penghapusan Pasal 16 ayat 3.c dan penambahan 1 (satu) ayat baru setelah ayat 3 pada Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHUAH.01.10-38861 tanggal 17 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0087516.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 September 2013 (“Akta No. 10”);

k.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 26 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) pengubahan kembali status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pengubahan nama Perseroan menjadi “PT Link Net” dan (ii) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar perseroan tertutup, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52507.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0094989.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2013, (ii) telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-43217 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096375.AH.01.09.tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013, (iii) telah didaftarkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-43218 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096376.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 (“Akta No. 35”);

l.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 30 Oktober 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) pengubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan pengubahan nama perseroan menjadi “PT Link Net, Tbk.”, dan (ii) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-55842.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0101823.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013, (ii) diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-46869 tanggal 6 Nopember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU0103438.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Nopember 2013 dan (iii) didaftarkan dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-46870 tanggal 6 Nopember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0103439.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Nopember 2013 (“Akta No. 16”);

38

m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 30 Januari 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) pengubahan kembali status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pengubahan nama Perseroan menjadi “PT Link Net.”, (ii) menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan (ii) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar perseroan tertutup. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-05023.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 6 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008493. AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 6 Pebruari 2014, (ii) diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-04052 tanggal 11 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009859.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 11 Pebruari 2014 dan (iii) diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumhan berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10.04053 tanggal 11 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009860.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 11 Pebruari 2014. (“Akta No. 9”); n.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 25 Pebruari 2014 dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas: (i) pengubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan pengubahan nama perseroan menjadi “PT Link Net, Tbk.”, (ii) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, (iii) menegaskan kembali persetujuan atas pengalihan 458.248.814 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham milik FM kepada ALD (iv) menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08381.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 27 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU0015443.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 27 Pebruari 2014, (ii) diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-07299 tanggal 28 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0016010. AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 dan (iii) didaftarkan dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-07300 tanggal 28 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016011.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 28 Pebruari 2014. (“Akta No. 7”); dan

o.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 11 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya sehubungan dengan: (i) pengubahan Pasal 15 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) pengubahan Pasal 18 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan (iii) penambahan 1 (satu) ayat setelah ayat 9 (sembilan) pada Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan (iv) mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-00408.40.21.2014 tanggal 14 April 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-00408.40.21.2014 tanggal 14 April 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-02233.40.22.2014 tanggal 14 April 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-02233.40.22.2014 tanggal 14 April 2014 (“Akta No. 16/2014”).

Maksud dan Tujuan Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 7 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut: a.

Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet (internet service provider), jasa nilai tambah teleponi serta jasa konsultasi manajemen bisnis.

39

b.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: -

Kegiatan Usaha Utama: menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia dan jasa akses internet (internet service provider).

-

Kegiatan Usaha Penunjang: jasa konsultasi bisnis yang meliputi perencanaan dan pembuatan design dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, serta penyediaan dan/atau pengelolaan pusat layanan informasi (call center).

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa layanan internet broadband berkecepatan tinggi di Indonesia (dikenal dengan nama label usaha FastNet), bekerjasama dengan FMTV dalam menyediakan Jasa Televisi Berlangganan (dikenal dengan nama label usaha HomeCable), dan jasa komunikasi data (dikenal dengan nama label usaha DataComm). Dokumen Perizinan Perseroan Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin / identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut: No

Jenis Izin dan Tanggal Terbit

Masa Berlaku

1.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) No. 258/1/P/I/ Berlaku sampai dengan 27 PMA/2011 tanggal 27 April 2011. April 2016.

2.

sampai jangka Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Berlaku Provider) berdasarkan Keputusan No. 176/DIRJEN/2009 waktu yang tidak terbatas, akan dievaluasi setiap tahun tanggal 27 Juli 2009. dan akan dilakukan evaluasi Sehubungan dengan izin tersebut di atas, Perseroan telah secara menyeluruh setiap 5 melaporkan rencana perubahan susunan kepemilikan saham (lima) tahun dalam rangka Penawaran Umum kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Berlaku untuk jangka waktu Packet Switched berdasarkan Keputusan No. 246/KEP/M. yang tidak terbatas, dapat KOMINFO/06/2011 tanggal 27 Juni 2011. dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara Sehubungan dengan izin tersebut di atas, Perseroan telah menyeluruh setiap 5 tahun. melaporkan rencana perubahan susunan kepemilikan saham dalam rangka Penawaran Umum kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Berlaku untuk jangka waktu Keputusan No. 312 tanggal 24 Maret 2014. yang tidak terbatas, dapat dilakukan evaluasi setiap Sehubungan dengan izin tersebut di atas, Perseroan telah tahun dan evaluasi secara melaporkan rencana perubahan susunan kepemilikan saham menyeluruh setiap 5 tahun. dalam rangka Penawaran Umum kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Kantor Pusat Berlaku sampai dengan No. 3185/1.824/2013 tanggal 18 Oktober 2013. tanggal 18 Oktober 2014. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Kantor Berlaku sampai dengan Operasional Tangerang No. 503/750- Ekbang tanggal 22 tanggal 22 Oktober 2014. Oktober 2013. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Kantor Berlaku sampai dengan Operasional Surabaya No.503/78/436.11.6.4/2013. tanggal tanggal 24 Juni 2014.

3.

4.

5. 6.

7.

40

Instansi berwenang yang menerbitkan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal a.n Kepala BKPM Direktur Telekomunikasi a.n Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Menteri Komunikasi dan Informatika

Menteri Komunikasi dan Informatika

Lurah Kuningan Timur Camat Cibodas, Tangerang

Kota

Lurah Gubeng, Surabaya

Kota

Kejadian Penting yang Terjadi pada Perseroan dan Dampaknya bagi Perseroan Pada tahun 2011, sesuai dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan dalam surat kabar Investor Daily dan Suara Pembaruan pada tanggal 8 April 2011 serta dalam Tambahan dan/atau Perbaikan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dilakukan oleh FM dan diumumkan dalam surat kabar Investor Daily dan Suara Pembaruan pada tanggal 6 Mei 2011 (“Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham”), ALD yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi dan secara tidak langsung dimiliki oleh CVC Capital Partners Asia Paciic III, L.P., CVC Capital Partners Asia Paciic III Parallel Fund – A, L.P., dan CVC Strategic Co-Investment I L.P., melakukan penyertaan di Perseroan sebesar Rp1.627.703 juta. Dengan adanya penambahan modal tersebut, Perseroan membeli sejumlah aset dari FM yang digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan di wilayah Jabodetabek, Surabaya dan Bali. 2.

Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan: Tahun 1996 a.

Berdasarkan Akta Pendirian perseroan terbatas PT Seruling Indah Permai No. 93, tanggal 14 Maret 1996, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 304 tanggal 26 Juli 1996, dibuat di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham Ace Suhaedi Madsupi Chaeruddin Bambang Wiwoho Marah Sakti Siregar Syafrizal Dahlan Rohmad Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 700 700.000.000

25 25 25 25 25 50 175 525

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 175.000.000 525.000.000

%

14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 28,55 100,00 -

Bahwa penyetoran modal sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) telah dilakukan dengan setoran tunai ke dalam Kas Perseroan oleh masing-masing pemegang saham pendiri Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan. b.

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tertanggal 6 Nopember 1996, dibuat di bawah tangan, yang disimpan dalam Akta Penyimpanan Surat No. 8 tanggal 12 Nopember 1996, dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui hibah atas masing-masing: (i) sebanyak 4 (empat) saham dalam Perseroan milik Rohmad kepada Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia, (ii) sebanyak 1 (satu) saham dalam Perseroan milik Ace Suhaedi Madsupi kepada Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia, (iii) sebanyak 1 (satu) saham dalam Perseroan milik Marah Sakti Siregar kepada Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia dan (iv) sebanyak 3 (tiga) saham dalam Perseroan milik Chaeruddin kepada Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia.

41

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham Ace Suhaedi Madsupi Chaeruddin Bambang Wiwoho Marah Sakti Siregar Syafrizal Dahlan Rohmad Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


24 22 25 24 25 46 9 175 525

24.000.000 22.000.000 25.000.000 24.000.000 25.000.000 46.000.000 9.000.000 175.000.000 525.000.000

%

13,71 12,57 14,29 13,71 14,29 26,29 5,14 100,00 -

Tahun 1998 a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 71 tanggal 18 Juni 1998, dibuat di hadapan Linawati, S.H., pengganti dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham baru dari portepel sebanyak 5 (lima) saham yang diambil bagian dan disetor penuh oleh Rohmad. Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham Ace Suhaedi Madsupi Chaeruddin Bambang Wiwoho Marah Sakti Siregar Syafrizal Dahlan Rohmad Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


24 22 25 24 25 51 9 180 520

24.000.000 22.000.000 25.000.000 24.000.000 25.000.000 51.000.000 9.000.000 180.000.000 520.000.000

%

13,33 12,22 13,89 13,33 13,89 28,34 5,00 100,00 -

Bahwa penyetoran modal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) telah dilakukan dengan setoran tunai ke dalam Kas Perseroan oleh Rohmad. b.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 72 tanggal 18 Juni 1998, dibuat di hadapan Linawati, S.H., pengganti dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan atas masing-masing: i. sebanyak 51 (lima puluh satu) saham dalam Perseroan milik Rohmad kepada PT Primasarana Mulia; ii. sebanyak 24 (dua puluh empat) saham dalam Perseroan milik Ace Suhaedi Madsupi kepada masing-masing: (a) PT Primasarana Mulia, sejumlah 15 (lima belas) saham dan (b) PT Tujuh Bambu Kuning Utama, sejumlah 9 (sembilan) saham; iii. sebanyak 22 (dua puluh dua) saham dalam Perseroan milik Chaeruddin kepada masingmasing: (a) PT Primasarana Mulia, sejumlah 13 (tiga belas) saham dan (b) PT Tujuh Bambu Kuning Utama, sejumlah 9 (sembilan) saham;

42

iv.

sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dalam Perseroan milik Bambang Wiwoho kepada masingmasing: (a) PT Primasarana Mulia, sebanyak 16 (enam belas) saham dan (b) PT Tujuh Bambu Kuning Utama, sebanyak 9 (sembilan) saham; v. sebanyak 24 (dua puluh empat) saham dalam Perseroan milik Marah Sakti Siregar kepada masing-masing: (a) PT Primasarana Mulia, sebanyak 13 (tiga belas) saham dan (b) PT Tujuh Bambu Kuning Utama, sejumlah 11 (sebelas) saham; dan vi. sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dalam Perseroan milik Syafrizal Dahlan kepada PT Tujuh Bambu Kuning Utama. Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Primasarana Mulia PT Tujuh Bambu Kuning Utama Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


108 63 9 180 520

108.000.000 63.000.000 9.000.000 180.000.000 520.000.000

%

60,00 35,00 5,00 100,00 -

Tahun 1999 a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 27 Desember 1999, dibuat di hadapan Tauik Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hibah atas sebanyak 9 (sembilan) saham dalam Perseroan milik Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia kepada PT Tujuh Bambu Kuning Utama. Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Primasarana Mulia PT Tujuh Bambu Kuning Utama Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

b.


108 72 180 520

108.000.000 72.000.000 180.000.000 520.000.000

%

60,00 40,00 100,00 -

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 27 Desember 1999, dibuat di hadapan Tauik Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan atas sebanyak 72 (tujuh puluh dua) saham milik dalam Perseroan milik PT Tujuh Bambu Kuning Utama kepada PT Gema Anekatronika. Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Primasarana Mulia PT Gema Anekatronika Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


108 72 180 520

43

108.000.000 72.000.000 180.000.000 520.000.000

%

60,00 40,00 100,00 -

c.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 28 Desember 1999, dibuat di hadapan Tauik Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan atas masing-masing: (i) sebanyak 9 (sembilan) saham dalam Perseroan milik PT Primasarana Mulia kepada PT Gema Anekatronika, (ii) sebanyak 81 (delapan puluh satu) saham dalam Perseroan milik PT Primasarana Mulia kepada PT Reksa Puspita Karya dan (iii) sebanyak 18 (delapan belas) saham dalam Perseroan milik PT Primasarana Mulia kepada PT Tryane Saptajagat. Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Gema Anekatronika PT Reksa Puspita Karya PT Tryane Saptajagat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


81 81 18 180 520

81.000.000 81.000.000 18.000.000 180.000.000 520.000.000

%

45,00 45,00 10,00 100,00 -

Tahun 2000 a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 28 tanggal 28 Maret 2000, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan atas masing-masing: (i) sebanyak 81 (delapan puluh satu) saham dalam Perseroan milik PT Gema Anekatronika kepada PT Victoria Prima Mulia dan (ii) sebanyak 9 (sembilan) saham dalam Perseroan milik PT Reksa Puspita Karya kepada PT Victoria Prima Mulia. Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Victoria Prima Mulia PT Reksa Puspita Karya PT Tyrane Saptajagat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

b.


90 72 18 180 520

90.000.000 72.000.000 18.000.000 180.000.000 520.000.000

%

50,00 40,00 10,00 100,00 -

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 31 tanggal 28 Maret 2000, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan atas masing-masing: (i) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) saham dalam Perseroan milik PT Reksa Puspita Karya kepada PTVictoria Prima Mulia, (ii) sebanyak 16 (enam belas) saham dalam Perseroan milik PT Tyrane Saptajagat kepada PT Victoria Prima Mulia dan (iii) sebanyak 2 (dua) saham dalam Perseroan milik PT Tyrane Saptajagat kepada PT Nusamas Sentrakarya Perdana.

44


Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Victoria Prima Mulia PT Nusamas Sentrakarya Perdana Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

c.


178 2 180 520

178.000.000 2.000.000 180.000.000 520.000.000

%

98,89 1,11 100,00 -

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 35 tanggal 28 Maret 2000, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta Perseroan (“Akta No. 35/2000”) : (i) meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), (ii) meningkatkan modal disetor Perseroan dari semula Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) dan (iii) mengubah nilai nominal masing-masing saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah). Perubahan nilai nominal dilakukan Perseroan untuk meningkatkan jumlah saham dalam rangka mempermudah penjualan saham. Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Victoria Prima Mulia PT Nusamas Sentrakarya Perdana Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000.000 50.000.000.000

24.750.000 250.000 25.000.000 75.000.000

12.375.000.000 125.000.000 12.500.000.000 37.500.000.000

%

99,00 1,00 100,00 -

Bahwa penyetoran modal sebesar Rp12.320.000.000 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) telah dilakukan dengan setoran tunai ke dalam Kas Perseroan yang diambil bagian oleh PT Victoria Prima Mulia dan PT Nusamas Sentrakarya Perdana masing-masing sebesar Rp12.197.000.000 dan Rp123.000.000. d.

Berdasarkan Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 22 April 2000, dibuat di bawah tangan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan atas sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan milik PT Nusamas Sentrakarya Perdana kepada PT Asianet Multimedia. Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Lippo On Line (d/h PT Victoria Prima Mulia) PT Asianet Multimedia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


24.750.000 250.000 25.000.000 75.000.000

45

12.375.000.000 125.000.000 12.500.000.000 37.500.000.000

%

99,00 1,00 100,00 -

Tahun 2005 a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 47 tanggal 30 Desember 2005, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.47/2005”), Perseroan meningkatkan modal dasar dari semula Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) sekaligus meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah). Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Lippo On Line PT Asianet Multimedia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


128.700.000 1.300.000 130.000.000 270.000.000

64.350.000.000 650.000.000 65.000.000.000 135.000.000.000

%

99,00 1,00 100,00 -

Bahwa penyetoran modal sebesar Rp52.500.000.000 (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah dilakukan dengan setoran tunai ke dalam Kas Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang mengambil bagian berdasarkan Akta No.47/2005. Tahun 2008 Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 50 tanggal 24 Juni 2008, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan atas masing-masing: (i) sebanyak 128.700.000 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan milik PT Lippo On Line kepada FM dan (ii) sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saham dalam Perseroan milik PT Asianet Multimedia kepada PT Margayu Vatri Chantiqa. Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT First Media Tbk. PT Margayu Vatri Chantiqa Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


128.700.000 1.300.000 130.000.000 270.000.000

64.350.000.000 650.000.000 65.000.000.000 135.000.000.000

%

99,00 1,00 100,00 -

Tahun 2010 a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Tertulis Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Andi Gustar, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan: (i) meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) sekaligus meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 131.000.000.000 (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dan (ii) mengubah nilai nominal masing-masing saham dari

46

Rp500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah). Tujuan dari perubahan nilai nominal tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah saham dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum. Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:


Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 2.600.000.000 260.000.000.000

1.303.500.000 6.500.000 1.310.000.000 1.290.000.000

130.350.000.000 650.000.000 131.000.000.000 129.000.000.000

%

99,50 0,50 100,00 -

Bahwa penyetoran modal sebesar Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) telah dilakukan dengan setoran tunai ke dalam Kas Perseroan oleh FM, sedangkan sebesar Rp59.500,000.000 (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan konversi hutang Perseroan kepada FM, dengan rincian sebagai berikut: i.

sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar Rupiah) merupakan hasil konversi atas tagihan First Media kepada Perseroan yang berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. PK064/CS/LN/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dimana Perseroan membeli peralatan elektronik dari FM (“Perjanjian Jual Beli”), menjadi sebesar 92.000.000 (sembilan puluh dua juta) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) sebagaimana disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 26/2010, adapun tagihan FM terhadap Perseroan tersebut tidak dikenakan bunga; dan

ii.

sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan hasil konversi hutang Perseroan kepada FM yang berasal dari pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh FM selaku pemegang saham sejumlah Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) dimana pinjaman tersebut telah diterima dan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan, dan telah tercatat dalam Independent Auditor’s Report and Financial Statement For the Years ended 31 December 2010 and 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International) (“Pinjaman FM”).

Bahwa, konversi hutang dan tagihan menjadi setoran modal dalam Perseroan oleh FM tersebut di atas telah diumumkan dalam surat kabar Harian Neraca tanggal 23 Juli 2010. Bahwa, konversi atas masing-masing tagihan FM kepada Perseroan dan hutang Perseroan kepada FM menjadi saham dalam Perseroan sebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar lainnya atas konversi yang disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 26/2010 tersebut. Dengan dilakukannya konversi atas kewajiban Perseroan terhadap FM berdasarkan masingmasing Perjanjian Jual Beli dan Pinjaman FM, maka pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki hutang terhadap FM terkait dengan Perjanjian Jual Beli dan Pinjaman FM. b.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 3 Nopember 2010, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp131.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah) menjadi Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar Rupiah). 47




2.003.500.000 6.500.000 2.010.000.000 590.000.000

200.350.000.000 650.000.000 201.000.000.000 59.000.000.000

%

99,68 0,32 100,00 -

Bahwa penyetoran modal sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah) telah dilakukan dengan setoran tunai ke dalam Kas Perseroan oleh FM. sebagaimana tercermin pada Independent Auditor’s Report and Financial Statement For the Years ended 31 December 2010 and 2009 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International). Tahun 2011 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 171 tanggal 16 Juni 2011, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan, antara lain (i) meningkatkan modal dasar dari semula Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp804.000.000.000,00 (delapan ratus empat miliar Rupiah), (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar Rupiah) menjadi Rp304.264.938.400,00 (tiga ratus empat miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Rupiah), (iii) menerbitkan saham baru sebanyak 1.032.649.384 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Asia Link Dewa Pte Ltd., dan (iv) para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham milik PT Margayu Vatri Chantiqa dalam Perseroan kepada FM. Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT First Media Tbk. Asia Link Dewa Pte. Ltd. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel


2.010.000.000 1.032.649.384 3.042.649.384 4.997.350.616

201.000.000.000 103.264.938.400 304.264.938.400 499.735.061.600

%

66,06 33,94 100,00 -

Bahwa saham-saham yang diambil bagian oleh Asia Link Dewa Pte. Ltd yaitu sebesar Rp103.264.938.400 (seratus tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) telah disetorkan secara tunai ke dalam kas perseroan sebagaimana tercermin pada Financial Statement For the Years ended December 31, 2011 and 2010 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sejumlah 458.248.814 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham dalam Perseroan milik FM sedang dijaminkan kepada ALD berdasarkan Akta Gadai Saham No. 277 tanggal 27 Juni 2011, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun gadai saham tersebut juga telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

48

3.

Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

A. PT First Media Tbk (“FM”) Riwayat Singkat FM didirikan dengan nama PT Saira Ananda, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta perseroan terbatas PT Saira Ananda No. 37 Tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, Sarjana Hukum, selaku pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1446 HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 549/III/1995 tanggal 30 Maret 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6613/1999. Anggaran Dasar FM telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa FM sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat FM No. 30 tanggal 24 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham FM atas perubahan Pasal 3 anggaran dasar FM mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha FM, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50045.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0090058.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 September 2013 (“Akta No. 30”). Kantor FM beralamat di Gedung BeritaSatu Plaza, lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan dengan no. telepon (021) 55777755 dan no. faksimili (021) 55777373. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha FM adalah berusaha dalam bidang telekomunikasi dan penyedia konten, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Akta No. 30. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh FM saat ini adalah penyelenggaraan layanan broadband wireless access (BWA) dan penyedia konten siaran melalui anak perusahaan FM yaitu PT First Media News dan PT First Media Production. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari FM berdasarkan DPS FM pada tanggal 31 Maret 2014 yang merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh FM sebagai berikut: Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 6.967.587.600 3.483.793.800.000 1.742.167.907 871.083.953.500

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Reksa Puspita Karya Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

588.167.378 1.154.000.529 1.742.167.907 5.225.419.693

49

294.083.689.000 577.000.264.500 871.083.953.500 2.612.709.846.500

% 100,00 33,76 66,24 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 30, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FM adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris

: : : : : :

Theo Leo Sambuaga Didik Junaedi Rachbini Rizal Ramli Muladi Ito Sumardi DS Markus Permadi

: : : : : : :

Untuk Ditentukan Kemudian Harianda Noerlan Dicky Setiadi Moechtar Larry Ridwan Ali Chendra Johannes Tong Danrivanto Budhijanto

Direksi Presiden Direktur Direktur Tidak Terailiasi Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

B. Asia Link Dewa Ltd (“ALD”) Riwayat Singkat Asia Link Dewa Pte. Ltd. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura dan berdomisili di Singapura (Pendaftaran Perusahaan No. 201108211K) pada tanggal 5 April 2011 berdasarkan Memorandum and Articles of Association ALD yang telah memperoleh Certiicate of Conirming Incorporation of Company tertanggal 6 April 2011 dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapura. Kantor ALD terdaftar di 10 Collyer Quay, #27-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315, dengan no. telepon +65 6500-7328 dan no. faksimili +65 6500-7323. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ALD tidak mengalami perubahan Anggaran Dasar. Maksud dan Tujuan ALD Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan ALD adalah sebagai perusahaan induk dari perusahaan investasi. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh ALD saat ini adalah melakukan aktivitas investasi di Perseroan dan FMTV. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam ALD berdasarkan Register of Members tertanggal 24 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Jenis Saham Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh Asia Link Company Limited (ALC) Asia Link Company Limited (ALC)

Nilai Nominal Rp10.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Biasa Preferen

10.000.000 226.251.537

Catatan: Konsep modal dasar tidak lagi diterapkan di Singapura sejak periode awal tahun 2000.

50

100.000.000.000 2.262.515.370.000

Pengurusan dan Pengawasan ALD Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kepengurusan ALD berdasarkan Register of Directors ALD tanggal 5 April 2011 adalah sebagai berikut: Direksi Sigit Prasetya Fock Wai Hoong 4.

: Direktur : Direktur

Struktur Organisasi Perseroan Dewan Komisaris

Komite Audit

Presiden Direktur

CEO

Sekretaris Perusahaan

Direktur

Divisi Operasional

Direktur

Divisi Sumber Daya

Divisi Teknik

Unit Audit Internal

Direktur

Divisi Keuangan

Divisi Penjualan

Direktur

Divisi Penjualan Korporasi

Divisi Pengembangan Jaringan Baru

Keterangan: Garis koordinasi Garis tugas

5.

Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang berikutnya setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 22 tanggal 17 Desember 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-55591 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0123003.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : :

Ali Chendra Edward Daniel Horowitz Lorne Rupert Somerville Jonathan Limbong Parapak Bintan Regen Saragih

51

Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

: : : : :

Roberto Fernandez Feliciano Dicky Setiadi Moechtar Sigit Prasetya Andy Nugroho Purwohardono Henry Jani Liando

Henry Jani Liando sebagai Direktur Independen diangkat berdasarkan Akta No. 7, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Tidak terdapat pemenuhan kualiikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Ali Chendra, Presiden Komisaris Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Memperoleh gelar Diploma dalam bidang Computer Technology dari Control Data Institute, Toronto, Canada pada tahun 1979. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2013. Memulai karir di PT Metrodata/Wang Komputer (1979-1983) sebagai Technical Staff, Direktur di PT Total Data (1983-1993), Direktur di PT Telplus Digitalindo dan PT Telepoint Nusantara (1993-1999), memegang beberapa posisi di MNC Group, terakhir sebagai Presiden Direktur di PT Infokom Elektrindo (2001-2009), Group Managing Director di PT Infracom Telesarana (2009-2012), Presiden Komisaris di PT Skybee Tbk (2009-2012), Presiden Direktur di PT Indonesia Media Televisi (2012-sekarang) dan Direktur di PT First Media Tbk (2013-sekarang).

Edward Daniel Horowitz, Komisaris Warga Negara Amerika Serikat, 65 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Columbia University, USA pada tahun 1979 dan gelar Bachelor of Science Degree in Physics dari City College of New York, USA pada tahun 1971. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Memulai karir di Home Box Ofice dengan beberapa jabatan sebagai Direktur Teknik, Vice President, Sales and Marketing, Central Region dan terakhir sebagai Senior Vice President, Network Operations dan New Business Development (1974-1989). Setelah itu menduduki beberapa jabatan di Viacom Inc. sebagai Chairman dan CEO, Viacom New Media, Chairman dan CEO, Viacom Broadcast dan terakhir sebagai Senior Vice President, Technology and Operations, Viacom Inc (1989-1997), beberapa jabatan di Citigroup sebagai Executive Vice President, Citigroup dan Founder and Chairman, e-Citi, Citigroup (1997-2000), Founder and Chairman, EdsLink LLC (2000-2005), President and CEO, SES-

52

Americom di SES Luxembourg (2005-2008), Founder and Chairman, EdsLink LLC (2008-Sekarang), Founding Investor dan Direktur di The Tennis Channel (2009-Sekarang), Co-Founder and Director di U.S. Space LCC (2009-Sekarang), beberapa jabatan di Encompass Digital Media, terakhir sebagai Co-CEO (2010-Sekarang), dan Chairman di Fairpoint Communications (2011-Sekarang).

Lorne Rupert Somerville, Komisaris Warga Negara Inggris, 49 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari IMD, Switzerland pada tahun 1995, Master of Arts in Computer Sciences dari University of Cambridge, United Kingdom pada tahun 1989. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Memulai karir di Swisscom AG dengan jabatan Head of Swisscom International (1996-2001). Setelah itu menduduki posisi Joint Global Head of Telecoms and Head of the European Communications Group di UBS (2001-2008), Partner and Head of Telecoms, Media and Technology di CVC Capital Partners (2008-Sekarang), Direktur di Sunrise Communications AG (2010-Sekarang) dan Direktur di Hongkong Broadband Network (2012-Sekarang).

Jonathan Limbong Parapak, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Memperoleh gelar Wibawa Seroja Nugraha dari Lemhanas, Jakarta pada tahun 1984, gelar Master Of Engineering Science dari University of Tasmania, Australia pada tahun 1968, dan gelar Bachelor of Eletrical Engineering Communications dari University of Tasmania, Australia pada tahun 1966. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013. Menjabat berbagai posisi penting, yaitu Direktur Utama PT Indosat Tbk (19801991), Sekretaris Jenderal di Departement Parpostel (1991-1998), Sekretaris Jenderal di Departemen Parsenibud (1998-1999), Komisaris Utama di PT Indosat Tbk (1991-2000), Komisaris di PT Siloam Health Care Group (2000-2004), Komisaris di PT Bukit Sentul Tbk (2000-2004), Komisaris di PT Paciic Utama Tbk (2000-2004), Presiden Komisaris di PT AsiaNet (2000-2009), Presiden Komisaris di PT First Media Tbk (2000-2009) Direktur Pasca Sarjana di Universitas Pelita Harapan (2003-2006), Rektor di Universitas Pelita Harapan (2006-sekarang) dan Komisaris Independen di PT Matahari Department Store Tbk (2009-sekarang).

Bintan Regen Saragih, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 73 tahun. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1970. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013. Memulai karirnya sebagai Dosen PNS di Universitas Indonesia, Depok (19712006), Narasumber untuk Otonomi Daerah di Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara (1996-1997), Narasumber untuk Tim Pengelolaan Studi Evaluasi dan Pengkajian Reformasi Pemerintahan Daerah di Departemen Dalam Negeri RI (1999-2000), Tim Pakar Pembentukan dan Penyelesaian RUU Bidang

53

Politik di Kementerian Dalam Negeri RI (2002-2003), Tim Ahli Independen Bidang Pertanahan di Kementerian Dalam Negeri RI (2005-2006), Dekan Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan (2004-sekarang) dan Presiden Komisaris di PT Lippo General Insurance Tbk (2013-sekarang). Direksi Roberto Fernandez Feliciano, Presiden Direktur Warga Negara Filipina, 59 tahun. Memperoleh gelar di bidang Master of Business Administration dari Babson College, Massachusetts, USA pada tahun 1980 dan gelar Bachelor of Science in Business Administration dari Ataneo De Manila University, Filipina pada tahun 1976. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2011 Memulai karir di OESCO International, Manila sebagai trainee (1976-1977), M Krugger Ltd, Copenhagen, Denmark sebagai Project Assistant (1977-1978), Manufactures Hanover Trust Bank, New York, Amerika dengan posisi terakhir sebagai Country Head Representative Bangkok-Thailand (1980-1991), Associate Director Corporate Finance di PT Lippo Securities Tbk (1992-1995), Direktur di PT Lippo Paciic Finance (1995-1999), Direktur di Lippo Life (1999-2000), Komisaris di PT Lippo General Insurance Tbk (2000-2005), Direktur di PT Lippo E-Net Tbk (2000-2005), Direktur di PT Bank Lippo Tbk (2005), CEO dan Direktur di PT First Media Tbk (2006-2008), Group Direktur di Siloam Hospitals (20082009) dan Direktur di PT Lippo Karawaci Tbk (2010-Sekarang).

Dicky Setiadi Moechtar, Direktur merangkap sebagai Corporate Secretary Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Computer Studies dari Universitaet Des Saarlandes, Jerman pada tahun 1984. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Operasional dan Teknik. Memulai karir di Bank Perniagaan Indonesia memegang beberapa jabatan di PT Bank Perniagaan Indonesia, terakhir sebagai Assistant Manager, System Analyst (1984-1991), beberapa jabatan di PT Bank Lippo Tbk, terakhir sebagai Managing Director IT, Operation, General Affair, Asset Administration, Distribution Financial Services (1993-2002), Direktur di PT Multipolar Corporation Tbk (20022008), Komisaris di PT Link Net (2009-2011) dan Direktur di PT First Media Tbk (2006-Sekarang).

Sigit Prasetya, Direktur Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1995 dan gelar Sarjana di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung 1991. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Pengembangan Jaringan Baru.

54

Memulai karirnya di Citibank sebagai Assistant Manager, Divisi Kartu Kredit (1991-1992), Sales Manager di Peregrine Sewu Securities (1995-1996), Engagement Manager di Booz Allen Hamilton (1996-1999), Executive Director, Head of Indonesia Investment Banking di Morgan Stanley (1999-2006), Senior Principal, Head of Southest Asia di Henderson Private Capital (2006-2007), Managing Partner of CVC Southeast Asia di CVC Asia Paciic (Singapore) Ltd (2007-Sekarang), Direktur di Amtek Enginering Ltd (2007-Sekarang), Direktur di PT Matahari Department Stores Tbk (2010-Sekarang), Direktur di Magnum Berhad (2011-sekarang) dan Direktur di QSR Brands (M) Holdings Sdn Bhd (2012-sekarang).

Andy Nugroho Purwohardono, Direktur Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari The University of Texas, San Antonio pada tahun 1993 dan gelar Bachelor of Science, di bidang Industrial Engineering dari Oregon State University, pada tahun 1991. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Penjualan dan Penjualan Korporasi. Memulai karirnya sebagai Industrial Engineer di Intel Corp, Oregon, USA (19911992), Corporate Finance Oficer di PT OCBC Sikap Securities (1994-1995), Assistant Manager di PT Peregrine Securities (1995), Director of Sales di PT SG Securities (1995-2002), Senior Vice President di ABN Amro Bank (2002-2003), Presiden Direktur di PT Danareksa Sekuritas (2003-2009), Presiden Direktur di PT Morgan Stanley Asia Indonesia (2009-2013), dan sebagai Managing Director di CVC Asia Paciic (Singapore) Ltd (2013 - sekarang). Henry Jani Liando, Direktur Independen Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration in Finance dari Oregon State University, USA pada tahun 1989 dan gelar Sarjana Teknik di bidang Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1987. Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi panduan strategis kepada tim manajemen Perseroan, khususnya di Divisi Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Memulai karir sebagai Head of Planning di Bank Sumitomo Niaga (1990-1993), Head of Finance di American Express TRS (1993-1996), CFO dan Treasurer di Citibank N.A (1996-2008), Direktur di PT Matahari Putra Prima Tbk (2008-2010), Komisaris di PT Matahari Department Store Tbk (2010-Sekarang) dan Direktur di PT Link Net (2011-2013). Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan Beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 adalah sebesar Rp33.529 juta, Rp14.455 juta dan Rp7.200 juta. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan / atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Beban remunerasi untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Desember 2013, serta 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dibayar oleh Pemegang Saham Perseroan.

55

Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. SK-001/LN/CSL/V/13 tanggal 5 Juni 2013, Perseroan mengangkat Dicky Setiadi Moechtar sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Piagam Komite Audit dan Komite Audit Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan BapepamLK Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 11 April 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit No. SK-002/LN/CSL/IV/14 tanggal 11 April 2014, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut: Ketua Anggota

: Jonathan Limbong Parapak : Lim Kwang Tak Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1980. Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Memulai karirnya sebagai Konsultan Manajemen di Touche Ross Darmawan & Co (1981-1982), kemudian menjadi Konsultan Manajemen di Data Impact and Business Advisory (1983-1985), memegang beberapa posisi di PT Trimex Sarana Trisula, terakhirnya sebagai Komisaris (1991-1999), memegang beberapa posisi di PT Southern Cross Textile Industry, terakhir sebagai Komisaris (1991-2012), Komisaris Utama PT Chitose Indonesia Manufacturing (1992-2001), memegang beberapa posisi di PT Trisenta Interior Manufacturing, terakhir sebagai Presiden Komisaris (1992-2006), Komisaris di PT Nusantara Cemerlang (1997-2005), Direktur di PT Trisula Corporation Pte Ltd (2000-2012), memegang beberapa posisi di PT Trisula Textile Industries, terakhir sebagai Komisaris (2005-2013), Komisaris di PT Trisula Garment Manufacturing (2008-2013), Komisaris di PT Trisula Textile Industries (2011-2013), Komisaris Utama di PT Trimas Sarana Garment Industry (2010-2011), Direktur Utama di PT Trisula Insan Tiara (2011-2013). Saat ini memegang posisi sebagai Senior Konsultan di PT Bina Analisindo Semesta (sejak 1985), Direktur Utama di PT Trimas Sarana Garment Industry (sejak 2011), Komisaris di PT Mido Indonesia (sejak 2011), Komisaris di PT Trisula International Tbk (sejak 2011), Anggota Komite Audit di PT Matahari Putra Prima Tbk (sejak 2012), Anggota Komite Audit di PT Matahari Departemen Store Tbk (sejak 2012), Anggota Komite Audit di PT Siloam International Hospitals Tbk (sejak 2013) dan Komisaris di PT Paramount Land Development (sejak 2013).

56

Anggota

: Herman Latief Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Memperoleh gelar Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) dari TFH, Hamburg, Jerman pada tahun 1976. Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Memulai karirnya sebagai Arsitek di PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), kemudian menjadi Direktur di perusahaan grup Kalbe Farma (1979-1988), memegang beberapa posisi di PT Lippo Cikarang Tbk, terakhir sebagai Wakil Komisaris Utama (1989-2001), Komisaris di PT Lippo Land Development (20012004), Komisaris di PT Bukit Sentul Tbk (2004-2005), Direktur di PT East Jakarta Industrial Park (2004-2010), Komite Audit di PT Paciic Utama Tbk (2005-2007), Komite Audit di PT Gowa Makassar (2005-2007), Komite Audit di PT Multipolar Tbk (2007-2009), aktif di Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995-2000) dan Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999-2008). Saat ini memegang posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat di Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak 2000), Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan Industri di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (sejak 2008), Komite Audit di PT Star Paciic Tbk (sejak 2010), dan Komite Audit di PT Lippo General Insurance Tbk (sejak 2012).

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Jonathan Limbong Parapak dapat dilihat pada sub bab 5 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentiikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Sedangkan tangung jawab Komite Audit adalah bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal Perseroan telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan BapepamLK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 3 Juni 2013. Roberto Fernandez Feliciano selaku Presiden Direktur Perseroan juga telah menunjuk Giatrycks Sianipar selaku Ketua Unit Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Isi Piagam Audit Internal tanggal 3 Juni 2013. 6.

Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran SDM atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

57

Komposisi Karyawan Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM Perseroan, termasuk Direksi, menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan, dan kelompok usia pada tanggal 31 Maret 2014. Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja Keterangan

31 Maret 2014

Karyawan Tetap Karyawan Kontrak Jumlah

610 100 710

31 Desember 2013 594 135 729

31 Desember 2012 571 121 692

31 Desember 2011 455 85 540

31 Desember 2010

31 Desember 2011

31 Desember 2010

8 8

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan Keterangan

31 Maret 2014

Direktur Manager Supervisor Staf lainnya*) Jumlah

31 Desember 2013

5 139 205 361 710

31 Desember 2012

5 152 197 375 729

6 148 162 376 692

7 133 130 270 540

1 7 8

Keterangan *) Staf lainnya : karyawan yang bukan merupakan level manajerial (Direktur, Manajer, ataupun Supervisor)

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan Keterangan

31 Maret 2014

Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda/Diploma SLTA, SLTP dan lainnya Jumlah

50 433 112 115 710

31 Desember 2013 49 450 112 118 729

31 Desember 2012 29 444 97 122 692

31 Desember 2011 31 340 85 84 540

31 Desember 2010 2 3 3 8

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia Keterangan

31 Maret 2014

s/d 30 tahun 31 s/d 45 tahun 46 s/d 55 tahun > 55 tahun Jumlah

183 487 39 1 710

31 Desember 2013 199 493 35 2 729

31 Desember 2012 206 459 26 1 692

31 Desember 2011 146 369 24 1 540

31 Desember 2010 8 8

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan No.

Nama

Warga Negara

Jabatan

No Paspor

Masa Berlaku

No. KITAS

Masa Berlaku

No. IMTA

Masa Berlaku

1.

Bigelow William Grant

Amerika Serikat

Research & Development Manager

710948267

Sampai dengan 28 Juli 2014

2C51JE1778-N

Masih dalam proses pengurusan

04460/MEN/P/ IMTA/2013


2.

Fernando Ignacio Santos

Philippina

Marketing Manager

XX0932804

Sampai dengan 12 Mei 2015

2C11JE4259-N

Sampai dengan 31 Maret 2015

04459/MEN/P/ IMTA/2013


3.

Ng Thian Khoon

Singapura

Manager Network Extension Operation

E1856756A

Sampai dengan 2 September 2015

2C11JE3868-N


02415/MEN/P/ IMTA/2013


4.

Poon Sui Meng

Singapura

Network Extension Operation Manager

E1982756K


2c11JE3939-N


12526/MEN/B/ IMTA/2013


5.

Feliciano Roberto Fernandez

Philippina

Presiden Direktur

EB2402977


2C21JE6225AM

Sampai dengan 11 Agustus 2014

17036/MEN/P/ IMTA/2013

Sampai dengan 11 Agustus 2014

6.

Wee Soo Lin Iris

E2317941C

Sampai dengan 3 Juli 2016

2C11JE3870-N


RM 03935/M/PPTK/ PTA/2013


Research & Singapura Development Advisor

58

Seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada bidang usaha Perseroan. Adapun pembatasan jabatan tertentu yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing adalah Direktur Personalia dan Manajer Personalia. Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor TAR.583/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2013 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Link Net tertanggal 9 Juli 2013 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2015. Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun Karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan Karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan Karyawan Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memilki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Pengembangan Kompetensi, Karir dan Kesejahteraan Sosial Karyawan Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan: a.

Sistem Penghargaan

Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau hadiah kepada karyawan yang dinilai berjasa tersebut. Bonus produksi bertujuan untuk mendorong pekerja mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dalam satu periode pencapaian produksi aktual. b.

Sistem Kenaikan Gaji

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inlasi dan di atas standar gaji minimum dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di Perseroan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal & kompetitif secara eksternal di industri yang sama. c.

Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup: • • • • • • •

Pemberian Tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya; Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit; Asuransi pengobatan dan dokter; Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia; Pemberian penghargaan kepada karyawan; Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat force majeure; dan Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian.

59

d.

Program Pelatihan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu In House Training yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan dan informasi teknologi dan lain-lain, serta program pelatihan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar. Selain itu, Perseroan juga mengirimkan karyawan untuk berbagai pelatihan atau seminar yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri. 7. Skema Kepemilikan Perseroan Lanius Limited 100,00%

Lippo Cayman Limited 100,00%

26,97%

Cyport Limited 100,00%

Grandhill Asia Limited

Masyarakat

5,05%

CVC Capital Partners Asia Pacific III Parallel Fund-A, L.P

CVC Capital Partners Asia Pacific III L.P.

67,98%

73,00%

PT Multipolar Tbk

PT Tryane Saptajagat

99,90%

0,10%

PT Reksa Puspita Karya

10,00%

Asia Link Holdings

17,00%

Masyarakat

97,60%

Masyarakat

33,76%

CVC Strategic Co Investment I L.P.

2,40%

Asia Link Company Limited

66,24% 100,00%

PT First Media Tbk


66,06%

33,94%

PT Link Net Tbk 15,00% Keterangan:

PT Indonesia Media Televisi

Kepemilikan langsung Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, FM merupakan pengendali Perseroan berdasarkan kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 66,06% (enam puluh enam koma nol enam persen) dan hak yang dimilikinya untuk menunjuk mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan kesepakatan antar pemegang saham yang ditandatangani antara lain oleh FM dan ALD yang dituangkan dalam Perjanjian Pemegang Saham. Berdasarkan Deed of Release sebagaimana disebutkan di atas maka Perseroan bukan merupakan pihak dari Perjanjian Pemegang Saham dan karenanya tidak terikat pada Perjanjian Pemegang Saham ini.

60

Perjanjian Pemegang Saham dimaksudkan untuk memberikan perlindungan oleh FM kepada ALD sebagai inancial investor dan sebagai pemegang saham yang jumlah sahamnya lebih kecil dari FM pada saat ini dalam Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan pengendalian kepada ALD terhadap Perseroan. Setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum, seluruh saham Perseroan dicatatkan di BEI dan ALD melaksanakan hak opsinya berdasarkan Option Agreement, maka kepemilikan saham ALD dalam Perseroan akan mencapai 49% (empat puluh sembilan persen) yang karenanya menjadi lebih besar dari kepemilikan saham FM dalam Perseroan. Walaupun ALD memiliki kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas akan tetapi ALD akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai inancial investor dan tidak bermaksud untuk melakukan pengendalian pada Perseroan maupun untuk mengubah dukungan ALD kepada FM untuk tetap menjadi pengendali dari Perseroan, hal mana sebagaimana ternyata dalam Surat ALD tertanggal 21 Maret 2014. Dengan demikian perubahan struktur kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1 dan tidak akan melakukan penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1. Tabel keterangan ringkas mengenai Kelompok Usaha Perseroan adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8.

Nama Entitas Bidang Usaha Lanius Limited Investasi Lippo Cayman Limited Investasi Cyport Limited Investasi Grandhill Asia Limited Investasi PT Multipolar Tbk dan Entitas Anak Perdagangan PT Reksa Puspita Karya Perdagangan Barang dan Jasa PT First Media Tbk Telekomunikasi CVC Capital Partners Asia Paciic III L.P. Investasi CVC Capital Partners Asia Paciic III Investasi Parallel Fund – A, L.P. CVC Strategic Co-Investment I L.P. Investasi Asia Link Holdings Limited Investasi Asia Link Company Limited Investasi Asia Link Dewa Pte. Ltd Investasi IMTV Penyiaran

Sifat Hubungan dengan Perseroan Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Secara Tidak Langsung Pemegang Saham Langsung Perusahaan Asosiasi

Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak

Perseroan

Pemegang Saham

Perusahaan Asosiasi

PK

FM D

ALD -

IMTV PD

Edward Daniel Horowitz

K

-

-

-

Lorne Rupert Somerville

K

-

-

-

Jonathan Limbong Parapak

KI

-

-

-

Bintan Regen Saragih

KI

-

-

-

Roberto Fernandez Feliciano

PD

-

-

-

D

D

-

-

Ali Chendra

Dicky Setiadi Moechtar Sigit Prasetya

D

-

D

-

Andy Nugroho Purwohardono

D

-

-

-

Henry Jani Liando

DI

-

-

-

Keterangan: PK : Presiden Komisaris KI : Komisaris KI : Komisaris Independen

PD D DI

: Presiden Direktur : Direktur : Direktur Independen

61

9.

Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal 31 Desember 2013, total nilai aset tetap buku Perseroan adalah sebesar Rp2.295.036 juta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut Keterangan Mengenai Aset Tetap yang dimiliki Perseroan: A. Sertiikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Bangunan Sertiikat Hak

Masa Berlaku

1.

SHGB No.2653

27 tahun

Tanggal Berakhir Hak 27 Mei 2028

2.

SHGB No.2654

27 tahun

27 Mei 2028

3.

SHGB No.2975

27 tahun

27 Mei 2028

4.

SHGB No.5606

20 tahun

8 April 2030

5.

SHGB No.5607

20 tahun

8 April 2030

6.

SHGB No.5608

20 tahun

8 April 2030

7.

SHGB No.5609

20 tahun

8 April 2030

8.

SHGB No.5610

20 tahun

8 April 2030

9.

SHGB No.5611

20 tahun

8 April 2030

10.

SHGB No.5612

20 tahun

8 April 2030

11.

SHGB No.5613

20 tahun

8 April 2030

12.

SHGB No.5614

20 tahun

8 April 2030

13.

SHGB No.5615

20 tahun

8 April 2030

No

Lokasi Desa Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Jawa Barat Desa Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Jawa Barat Desa Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Jawa Barat Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten

62

Luas (m²)

Pemegang Hak

8

Perseroan

Terdapat bangunan Ruko Gajah Mada No. 2088 seluas 350m2

18

Perseroan


35

Perseroan


52

Perseroan


89

Perseroan


62

Perseroan


100

Perseroan


100

Perseroan


100

Perseroan


100

Perseroan


48

Perseroan


30

Perseroan


52

Perseroan


Keterangan

Sertiikat Hak

Masa Berlaku

14.

SHGB No.5616

30 tahun

Tanggal Berakhir Hak 8 April 2030

15.

SHGB No.5617

20 tahun

8 April 2030

16.

SHGB No.6606

24 tahun

18 Juli 2031

17.

SHGB No.7722

20 tahun

13 Oktober 2018

18.

SHGB No.7346

22 tahun

11 Agustus 2023

19.

SHGB No.00790

32 tahun

23 Juni 2037

20.

SHGB No. 2154

-

-

No

21.

SHGB No. 675

30 tahun

19 Juni 2043

Lokasi Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Panungggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Propinsi Jawa Timur

Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur

63

Luas (m²)

Pemegang Hak

3

Perseroan


3

Perseroan


88

Perseroan

30

Perseroan

37

Perseroan

87

Perseroan

86

-

Terdapat bangunan Ruko Kavling No.8, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi seluas 188m2 Terdapat bangunan Ruko Puri Deltamas, Jl Bandengan Selatan No.43 blok K kavling 8 seluas 206m2 Terdapat bangunan Ruko Puri Deltamas, Jl Bandengan Selatan No.43 blok K kavling 8 seluas 206m2 Terdapat bangunan Ruko ITC Depok No.16 seluas 261m2 Perseroan menguasai tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.123/2013 tanggal 23 Oktober 2013, dibuat dihadapan Agatha Henny Asmana Sipa, S.H.,M. Kn, PPAT di Kota Surabaya.

70

Keterangan

Pada saat ini tanah sedang dalam proses balik nama untuk menjadi atas nama Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Notaris No. 14/IrTw/ PPAT/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013, dibuat oleh Irianto Tanawidjaja, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surabaya Terdapat bangunan Ruko SurabayaGaleria, Jl. Mayjend Sungkono 143 Kav C-02 (ssat Jl. Mayjend Sungkono 75 Blok B-10, Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis kota Surabaya) seluas 280 m2

No 22.

Sertiikat Hak

Masa Berlaku

SHGB No. 2828

-

Tanggal Berakhir Hak -

Lokasi Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

Luas (m²)

Pemegang Hak

196

-

Keterangan Perseroan menguasai tanah berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 106 tanggal 31 Juli 2013, dibuat di hadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung Pada saat ini tanah sedang dalam proses balik nama sertiikat atas nama Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Notaris No. 23a/PPAT/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013, yang dibuat oleh Elisa Kurniati, S.H.,M.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung.

B. Kendaraan Bermotor No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Kendaraan Lexus GS350 Nissan Evalia Nissan Evalia Nissan Evalia Nissan Evalia Nissan Evalia Nissan Evalia Nissan Evalia Nissan Evalia Nissan Evalia

No. BPKB J-03676968 K02654590 K02654511 K0264/644 K0264/553 K0264/645 K0264/593 K0264/592 K02654653 K02813649

No. STNK 1943623/MJ/2012 1157116/MJ/2013 1157114/MJ/2013 1153131/MJ/2013 1153132/MJ/2013 1153130/MJ/2013 1153133/MJ/2013 1153128/MJ/2013 1157115/MJ/2013 AD3191837

No. Polisi B 178 PFG B 1127 SRZ B 1094 SRZ B 1369 SRY B1359 SRY B1367 SRY B 1394 SRY B 1393 SRY B 1101 SRZ B 1880 SYC

Tahun Pembuatan 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Atas Nama Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan

C. Aset Tetap Lainnya No

Jenis Aset*)

Lokasi

1. 2. 3. 4.

Jaringan Layanan Titik Kontrol Elektronik Headend Set Top Box (757.600 Box) Peralatan Kantor (server, laptop, dan genset)

Jabodetabek, Surabaya, dan Bali Jakarta dan Tangerang Jabodetabek, Surabaya, dan Bali Jakarta dan Tangerang

Nilai Aset Bersih**) (dalam jutaan Rupiah) 1.736.517 245.510 191.773 36.944

Keterangan: *) Sebagian dari Aset di atas dijaminkan kepada Cisco System Asia Pte. Ltd berdasarkan masing-masing: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 01 tanggal 1 Nopember 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta dan Sertiikat Jaminan Fidusia No. W-002165 tanggal 17 Januari 2012, (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 1 Nopember 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta dan Sertiikat Jaminan Fidusia No. W7002162 tanggal 17 Januari 2012, (iii) Akta Jaminan Fidusia No. 45 tanggal 26 Maret 2013, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta, dan (iv) Akta Jaminan Fiducia No. 36 tanggal 30 Agustus 2013, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta. **) Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2013

64

10. Asuransi Untuk mencegah terjadinya kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran dan kecurian, maka bangunan-bangunan, kendaraan bermotor serta seluruh inventaris kantor milik Perseroan telah diberikan perlindungan asuransi. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan sebagai peserta asuransi dengan perincian sebagai berikut : No

Nomor Polis

1.

1801281200010 & 1801051200033

2.

1801351200026

3.

1809011300018

Nama Tertanggung*) PT Link Net dan semua anak perusahaan dan perusahaan yang dimiliki, dioperasikan, diurus atau dikuasai dan/ atau yang terailiasi dengan perusahaan yang tersebut diatas PT Link Net dan semua anak perusahaan dan perusahaan yang dimiliki, dioperasikan, diurus atau dikuasai dan/ atau yang terailiasi dengan perusahaan yang tersebut diatas PT Link Net dan semua anak perusahaan dan perusahaan yang dimiliki, dioperasikan, diurus atau dikuasai dan/ atau yang terailiasi dengan perusahaan yang tersebut diatas

Jenis Asuransi Property All Risks Insurance including Earthquake

Jumlah Premi Tahunan Rp681.956.560,92

Periode

Penanggung

31 Desember 2013 – 31 Desember 2014

PT Lippo General Insurance Tbk

Terrorism and Sabotage Insurance

Rp274.679.487,42

31 Desember 2013 - 31 Desember 2014


Public Liabilty Insurance

Rp6.550.000,00

31 Desember 2013 - 31 Desember 2014


Keterangan: *) PT Link Net dan semua anak perusahaan dan perusahaan yang dimiliki sebagai tertanggung dalam polis asuransi adalah karena Perseroan menginginkan cakupan yang luas terkait pihak yang ditanggung dalam asuransi yaitu meliputi Perseroan, anak perusahaan, dan perusahaan yang dimiliki (apabila Perseroan memiliki anak perusahaan).

Semua asuransi yang diikuti diselenggarakan oleh pihak ailiasi Perseroan yaitu PT Lippo General Insurance Tbk. Adapun hubungan ailiasi antara Perseroan dengan PT Lippo General Insurance Tbk adalah memiliki kesamaan Komisaris yaitu Bintan Regen Saragih. Namun demikian, tidak ada perlakuan yang berbeda dari pihak PT Lippo General Insurance Tbk kepada Perseroan atas transaksi asuransi maupun dari Perseroan kepada PT Lippo General Insurance Tbk untuk menerima penawaran pertanggungan asuransi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, manajemen Perseroan menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan.

65

11. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga a.

Perjanjian Kredit

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit sebagai berikut: No. 1.

Perihal Nama perjanjian

Uraian Perjanjian Fasilitas Kredit Revolving tertanggal 4 Juni 2013, dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kredit”).

Para pihak

i. Perseroan sebagai penerima fasilitas, ii. Citibank N.A (“Citi”) sebagai pemberi fasilitas. Citi menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan fasilitas pinjaman revolving dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal usaha dan pembiayaan kegiatan usaha secara umum (“Fasilitas Pinjaman”). Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Atas Fasilitas Pinjaman dikenakan suku bunga untuk setiap Fasilitas Pinjaman untuk setiap jangka waktu bunga yang adalah suatu persentase suku bunga per tahun, yang merupakan jumlah dari Marjin dan JIBOR yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Marjin berarti : (a) 3,25% (tiga koma dua lima persen) per tahun apabila rasio Hutang Total terhadap EBITDA Perseroan adalah kurang dari atau setara dengan 2,25:1 atau (b) 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun apabila rasio Hutang Total terhadap EBITDA Perseroan lebih dari 2,25:1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) per 31 Desember 2013.

Objek perjanjian

Nilai perjanjian

Saldo terakhir Jangka waktu

3 (tiga) tahun setelah tanggal Perjanjian Kredit.

Pembatasan

Perseroan menjamin dan menyanggupi hal-hal sebagai berikut kepada Citi sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan pembayaran secara penuh atas semua jumlah yang wajib dibayarkan Perseroan, antara lain sebagai berikut: i. Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Citi, menimbulkan, membuat atau mengizinkan untuk diadakannya suatu hak tanggungan, surat kuasa untuk mengadakan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, idusia, pengalihan, gadai, penjaminan, pembebanan, hak jaminan atau agunan lainnya (“Jaminan”) terhadap atau sehubungan dengan setiap kepemilikan atau aset Perseroan, kecuali untuk pemberian Jaminan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit; ii. Perseroan tidak akan melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi suatu perusahaan lain yang kegiatan usaha utamanya bukan dalam bidang media dan telekomunikasi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citi dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit; iii. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Citi, tidak akan memberikan pinjaman atau kredit atau memberikan pembiayaan lainnya kepada atau untuk kepentingan pihak lain, iv. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Citi, tidak akan mengadakan suatu atau serangkaian transaksi (baik terkait maupun tidak dan baik secara sukarela maupun tidak) untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan setiap aset Perseroan, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit; v. Perseroan memiliki pertanggungan asuransi dan akan terus mengasuransikan kegiatan usaha dan harta kekayaannya yang material pada perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi bereputasi baik terhadap risiko-risiko, dan sepanjang, yang umumnya diasuransikan oleh perusahaan dalam lokasi atau dengan kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan; vi. Perseroan, dari waktu ke waktu, akan menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Citi segera setelah laporan keuangan tersebut tersedia; vii. Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Citi atas: (a) setiap sengketa ketenagakerjaan yang mengancam kegiatan usaha normal dari Perseroan, (b) dimulainya atau diambilnya suatu tindakan sehubungan dengan setiap proses litigasi, proses arbitrase atau suatu proses di hadapan badan pemerintah yang menyangkut Perseroan atau harta kekayaan dari Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit, (c) setiap Cidera Janji, serta keterangan mengenai peristiwa tersebut serta langkahlangkah yang dilakukan oleh Perseroan untuk memperbaiki keadaan tersebut; dan

66

Keterangan

Status perjanjian masih berlaku.

No.

Perihal

Uraian Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau membayarkan cadangan premi saham atau membuat distribusi pendapatan lainnya dalam jumlah dan mata uang apapun yang lebih dari 40% (empat puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan setelah pajak dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak diatur dalam perjanjian.

Keterangan

viii.

2.

Klausula kerahasiaan Penyelesaian Setiap tuntutan, perselisihan ataupun perbedaan yang timbul atau berkaitan dengan perselisihan Perjanjian Kredit akan diselesaikan dan ditentukan melalui Arbitrase dengan berdasarkan Peraturan Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Hukum yang Hukum Inggris. berlaku Nama Perjanjian Fasilitas Kredit Senior Unsecured Revolving tertanggal 18 October 2013, perjanjian dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Kredit”). Para pihak Objek perjanjian

Nilai perjanjian

Saldo terakhir Jangka waktu Pembatasan

i. Perseroan sebagai penerima fasilitas, ii. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNP”) sebagai pemberi fasilitas. BNP menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan fasilitas pinjaman senior unsecured revolving dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal usaha dan pembiayaan kegiatan usaha secara umum (“Fasilitas Pinjaman”). Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Atas Fasilitas Pinjaman dikenakan suku bunga untuk setiap Fasilitas Pinjaman untuk setiap jangka waktu bunga yang adalah suatu persentase suku bunga per tahun, yang merupakan jumlah dari Marjin dan JIBOR yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Marjin berarti 3,25% (tiga koma dua lima persen) per tahun. 3 (tiga) tahun setelah tanggal Perjanjian Kredit.

Perseroan menjamin dan menyanggupi hal-hal sebagai berikut kepada BNP sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan pembayaran secara penuh atas semua jumlah yang wajib dibayarkan Perseroan, antara lain sebagai berikut: i. Perseroan diperbolehkan untuk menimbulkan, membuat atau mengizinkan untuk diadakannya suatu hak tanggungan, idusia, pengalihan, gadai, penjaminan, pembebanan, hak jaminan atau agunan lainnya (“Jaminan”) selama jumlah fasilitas kredit yang dijamin dengan Jaminan tersebut (apabila dijumlah dengan jumlah fasilitas kredit lainnya yang dimiliki oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang juga dijamin dengan Jaminan) tidak melebihi jumlah 0,5 kali EBITDA berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi terakhir yang disampaikan kepada BNP berdasarkan Perjanjian Kredit; ii. Perseroan dan anak perusahaan Perseroan tidak akan mengadakan suatu atau serangkaian transaksi (baik terkait maupun tidak dan baik secara sukarela maupun tidak) untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan setiap aset Perseroan, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit; iii. Perseroan dan anak perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari BNP, tidak akan melakukan penggabungan usaha, demerger, merger atau rekonstruksi perusahaan, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit; iv. Perseroan tidak akan melakukan perubahan secara substansial terhadap sifat dari kegiatan usaha daripada Perseroan dan anak perusahaan Perseroan pada saat tanggal Perjanjian Kredit;

67


No.

Perihal

Uraian Perseroan dan anak perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari BNP, tidak akan (a) melakukan investasi dalam atau mengambilalih saham dalam atau surat berharga dalam bentuk apapun yang diterbitkan oleh pihak manapun atau keuntungan daripadanya atau di dalam permodalan pihak manapun atau membuat kontribusi modal pada pihak manapun atau dari pihak manapun (atau setuju untuk melakukan hal-hal tersebut di atas), atau (b) melakukan investasi dalam atau mengambilalih bisnis apapun atau menjadi perhatian atau seluruh atau secara substansi seluruh aset dari bisnis pihak manapun atau aset apapun yang merupakan divisi atau unit operasi daripada bisnis pihak manapun (atau setuju untuk melakukan hal-hal tersebut di atas). Dengan pengecualian (a) investasi atau pengambilalihan pada pihak manapun atau bisnis yang secara prinsip menjalankan usaha di bidang media atau telekomunikasi, atau (b) apabila bisnis yang diinvestasi atau diambilalih secara prinsip tidak menjalankan usaha di bidang media atau telekomunikasi, pembayaran sejumlah uang yang harus dilakukan pada investasi atau pengambilalihan tersebut, setelah dijumlahkan dengan semua pembayaran yang harus dilakukan pada investasi atau pengambilalihan sesuai yang diatur pada bagian ini, lebih kecil dari atau sama dengan US$10.000.000,00; vi. Perseroan dan anak perusahaan Perseroan tidak akan membuat atau menimbulkan utang dalam bentuk sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kredit dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit; vii. Perseroan dan anak perusahaan Perseroan tidak akan mengadakan perjanjian dengan dan untuk keuntungan pihak manapun yang bukan merupakan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, selain daripada dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari dan dengan syarat dan kondisi yang wajar; viii. Perseroan dan anak perusahaan Perseroan tidak akan merubah anggaran dasarnya, dimana perubahan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi BNP, kecuali hal tersebut disyaratkan di dalam Perjanjian Kredit atau berdasarkan persetujuan tertulis dari BNP; ix. Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau pembayaran apapun terkait dengan seri-seri saham yang dimilikinya dalam jumlah yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan x. Perseroan memiliki pertanggungan asuransi dan akan terus mengasuransikan kegiatan usaha dan harta kekayaannya yang material pada perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi bereputasi baik terhadap risiko-risiko, dan sepanjang, yang umumnya diasuransikan oleh perusahaan dalam lokasi atau dengan kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan. Tidak diatur dalam perjanjian.

Keterangan

v.

Klausula kerahasiaan

Penyelesaian Setiap tuntutan, perselisihan ataupun perbedaan yang timbul atau berkaitan dengan perselisihan Perjanjian Kredit akan diselesaikan dan ditentukan melalui Arbitrase dengan berdasarkan Peraturan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). Hukum yang Hukum Inggris. berlaku

b. No. 1.

Perjanjian Pembiayaan Perihal Nama perjanjian

Para pihak

Objek perjanjian

Uraian Perjanjian Pembayaran Angsuran (Installment Payment Agreement) No. Z025000065 tanggal 31 Oktober 2011, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian Pembayaran Angsuran”). i. Perseroan sebagai penerima pembiayaan, ii. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. (“Cisco”) sebagai pemberi pembiayaan. Cisco memberikan pembiayaan kepada Perseroan untuk pembelian peralatan dalam jumlah total USD4.106.178 (empat juta seratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) (“Fasilitas Pembiayaan”).

68

Keterangan

No.

2.

Perihal Nilai perjanjian

Uraian Keterangan USD4.106.178 (empat juta seratus enam ribu seratus Fasilitas Pembiayaan dijamin tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat). dengan jaminan idusia atas peralatan/barang modal yang Terhadap Fasilitas Pembiayaan, dikenakan bunga dimiliki Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 01 sebesar 5% (lima persen) per tahun. tanggal 1 Nopember 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta dan Sertiikat Jaminan Fidusia No. W-002165 tanggal 17 Januari 2012. Saldo terakhir USD1.368.726 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) per 31 Desember 2013. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan tersebut wajib untuk dibayar Status perjanjian masih berlaku. oleh Perseroan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara triwulanan melalui 12 (dua belas) angsuran. Pembatasan Tidak diatur dalam perjanjian. Klausula kerahasiaan Tidak diatur dalam perjanjian. Penyelesaian perselisihan Para pihak sepakat untuk memilih yurisdiksi Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara non eksklusif terhadap setiap tindakan atau proses yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian Pembayaran Angsuran. Hukum yang berlaku Hukum Negara Republik Indonesia. Nama perjanjian Perjanjian Pembayaran Angsuran (Installment Payment Agreement) No. Z025000066 tanggal 31 Oktober 2011, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian Pembayaran Angsuran”). i. Perseroan sebagai penerima pembiayaan, Para pihak ii. Cisco sebagai pemberi pembiayaan. Objek perjanjian Cisco memberikan pembiayaan kepada Perseroan untuk pembelian peralatan dalam jumlah total USD890.354 (delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) (“Fasilitas Pembiayaan”). Nilai perjanjian USD890.354 (delapan ratus sembilan puluh ribu tiga Fasilitas Pembiayaan dijamin ratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat). dengan jaminan idusia atas peralatan/barang modal yang Terhadap Fasilitas Pembiayaan, dikenakan bunga dimiliki Perseroan berdasarkan sebesar 5% (lima persen) per tahun. Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 1 Nopember 2011, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta dan Sertiikat Jaminan Fidusia No. W7-002162 tanggal 17 Januari 2012. Saldo terakhir USD296.785 (dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) per 31 Desember 2013. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan tersebut wajib untuk dibayar Status perjanjian masih berlaku. oleh Perseroan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara triwulanan melalui 12 (dua belas) angsuran. Pembatasan Tidak diatur dalam perjanjian. Klausula kerahasiaan Tidak diatur dalam perjanjian. Penyelesaian perselisihan Para pihak sepakat untuk memilih yurisdiksi Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara non eksklusif terhadap setiap tindakan atau proses yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian Pembayaran Angsuran. Hukum yang berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.

69

No. 3.


Para pihak Objek perjanjian

Nilai perjanjian

Uraian Perjanjian Pembayaran Angsuran (Installment Payment Agreement) No. Z025000147 tanggal 22 Maret 2013, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian Pembayaran Angsuran”). i. Perseroan sebagai penerima pembiayaan, ii. Cisco sebagai pemberi pembiayaan. Cisco memberikan pembiayaan kepada Perseroan untuk pembelian peralatan dalam jumlah total USD11.662.807,07 (sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh koma nol tujuh Dollar Amerika Serikat) (“Fasilitas Pembiayaan”). USD11.662.807,07 (sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh koma nol tujuh Dollar Amerika Serikat). Terhadap Fasilitas Pembiayaan, dikenakan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun

Fasilitas Pembiayaan dijamin dengan jaminan idusia atas peralatan/barang modal yang dimiliki Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 45 tanggal 26 Maret 2013, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta.

Saldo terakhir

4

USD9.719.006 (sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam Dollar Amerika Serikat) per 31 Desember 2013. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan tersebut wajib untuk dibayar oleh Perseroan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara triwulanan melalui 12 (dua belas) angsuran. Pembatasan Tidak diatur dalam perjanjian. Klausula kerahasiaan Tidak diatur dalam perjanjian. Penyelesaian perselisihan Para pihak sepakat untuk memilih yurisdiksi Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara non eksklusif terhadap setiap tindakan atau proses yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian Pembayaran Angsuran. Hukum yang berlaku Hukum Negara Republik Indonesia. Nama perjanjian Perjanjian Pembayaran Angsuran (Installment Payment Agreement) No. Z025000149, tanggal 22 Maret 2013, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian Pembayaran Angsuran”). i. Perseroan sebagai penerima pembiayaan, Para pihak ii. Cisco sebagai pemberi pembiayaan. Objek perjanjian Cisco memberikan pembiayaan kepada Perseroan untuk pembelian peralatan dalam jumlah total USD3.373.378,20 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh Dollar Amerika Serikat) (“Fasilitas Pembiayaan”). Nilai perjanjian USD3.373.378,20 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh Dollar Amerika Serikat).

Keterangan

Saldo terakhir

Jangka waktu

Pembatasan Klausula kerahasiaan


Fasilitas Pembiayaan dijamin dengan jaminan idusia atas peralatan/barang modal yang dimiliki Perseroan berdasarkan Terhadap Fasilitas Pembiayaan, dikenakan bunga Akta Jaminan Fidusia No. 36 sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tanggal 30 Agustus 2013, dibuat tahun. di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. USD3.092.263 (tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga Dollar Amerika Serikat) per 31 Desember 2013. Fasilitas Pembiayaan tersebut wajib untuk dibayar Status perjanjian masih berlaku. oleh Perseroan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara triwulanan melalui 12 (dua belas) angsuran. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian.

70

No.

c.

Perihal Uraian Penyelesaian perselisihan Para pihak sepakat untuk memilih yurisdiksi Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara non eksklusif terhadap setiap tindakan atau proses yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian Pembayaran Angsuran. Hukum yang berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.

Keterangan

Perjanjian Lisensi

Sehubungan dengan kerjasama Perseroan dengan FMTV, Perseroan mengadakan perjanjian pendistribusian program dengan beberapa penyedia program antara lain adalah Discovery Network Asia-Paciic Pte. Ltd., NBCU Global Networks Asia Pte. Ltd., Business News (Asia) LLP., Home Box Ofice (Singapore) Pte. Ltd., Turner Broadcasting System Asia Paciic Inc., BBC World Distribution Limited, ESPN Star Sports, Japan International Broadcasting Inc., MSM Satellite (Singapore) Pte. Ltd., MTV Asia / Nickelodeon Asia Holdings Pte. Ltd, AXN Holdings, LLC, International Global Networks B.V, MCN International Pte. Ltd, Korean Broadcasting System, Aljazeera Media Network, AFC Network Pte. Ltd., Australia Networks, China Central Television, Deutsche Welle, Bloomberg L. P., The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited, E! Entertainment Television Inc., PT Benua Asia Vision, PT Mitra Multi Sarana, ,RAI - Radio Televisione Italiana, BBC World Distribution Limited, Zonemedia Broadcasting Limited, The Korea International Broadcasting Foundation, LITV International Limited, NBA Properties, Inc, Trinity Christian Center of Santa Ana, Inc., TV 5 Monde, Eurosports SA, Fashion One Television Ltd, Setanta Sports Asia Ltd, Travel Channel International Ltd, Sparrowhawk International Channel Ltd, PT First Media News dan ASN Asia Limited. Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu tertentu dari satu hingga tiga tahun hingga tidak ditentukan batas waktunya. Perjanjian-perjanjian tertentu juga memperbolehkan Perseroan untuk berbagi waktu komersial dan mengharuskan penempatan uang jaminan kepada pemasok program. Mengingat pada aspek komersialitas yang dimiliki, perjanjian-perjanjian lisensi tersebut memiliki klausula kerahasiaan. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memiliki pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham. d.

Perjanjian Sewa Menyewa

Ruang Perangkat Fiber Optic Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian sewa-menyewa terkait dengan sewa ruangan untuk perangkat backbone iber optik yang dimilikinya, antara lain dengan pihak-pihak sebagai berikut: No. 1.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu

Pembatasan

Uraian Keterangan Perjanjian kerjasama Sewa Tempat/Ruangan Untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Backbone Fiber Optik antara PT Tri Pura Indah Persada dan PT Link Net No. PK-104/CSL/LN/TPIP/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. (“Perjanjian”). i. PT Tri Pura Indah Persada (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Kerjasama sewa tempat/ruangan untuk pemasangan dan penempatan perangkat backbone iber optik di Gedung Wirausaha. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. Dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian

71

No.

Perihal Pengakhiran

Klausula kerahasiaan Penyelesaian perselisihan

2.

Hukum yang berlaku Nama perjanjian

Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu

Pembatasan Pengakhiran


3.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu


Klausula kerahasiaan Penyelesaian perselisihan Hukum yang berlaku

Uraian Keterangan Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh Para Pihak apabila salah satu Pihak telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian kerjasama Sewa Tempat/Ruangan Untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Backbone Fiber Optik antara Perhimpunan Penghuni Graha Irama dan PT Link Net No. MGT.132/271.01.0-GR (0184) tanggal 1 Nopember 2011 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. (“Perjanjian”). i. Perhimpunan Penghuni Graha Irama (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Kerjasama sewa tempat/ruangan untuk pemasangan dan penempatan perangkat backbone iber optik di Gedung Graha Irama. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan tanggal 30 September 2016. Dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh Para Pihak apabila salah satu Pihak telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian kerjasama Sewa Tempat/Ruangan Untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Backbone Fiber Optik antara PT Sejahtera Alam Property dan PT Link Net No. PK-217/CSC/LN/SAP/XI/12 tanggal 5 Nopember 2012 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. (“Perjanjian”). i. PT Sejahtera Alam Property (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Kerjasama sewa tempat/ruangan untuk pemasangan dan penempatan perangkat backbone iber optik di Permata Bank Tower. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2012 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014. Dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh Para Pihak apabila salah satu Pihak telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia.

72

No. 4.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu



5.


Para pihak

Objek perjanjian Jangka waktu



6.


Para pihak

Objek perjanjian

Uraian Keterangan Perjanjian kerjasama Sewa Tempat/Ruangan Untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Backbone Fiber Optik antara Perhimpunan Penghuni Wiswa Staco (PPWS) dan PT Link Net No. PK-215/CSL/LN/ PPWS/III/12 tanggal 15 Maret 2012 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. (“Perjanjian”). i. Perhimpunan Penghuni Wiswa Staco (PPWS) (“Pihak Pertama”), dan ii. Perseroan, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Kerjasama sewa tempat/ruangan untuk pemasangan dan penempatan perangkat backbone iber optik di Wisma Staco. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2012 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan tanggal 14 Maret 2015. Dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh Para Pihak apabila salah satu Pihak telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 Pebruari 2012 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup (“Perjanjian”). i. PT Villa Permata Cibodas (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Sewa Tiga Bangunan Rumah Toko dengan total luas bangunan 1.050 m2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 7 Pebruari 2012 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017. Dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama 2 (dua) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian Perjanjian dapat diakhiri Pihak Pertama jika Perseroan terbukti atas kesalahan/kelalaiannya menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah toko. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Sewa Menyewa No.008/11/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. (“Perjanjian”). i. Rustono Fulia (“Pihak pertama”) dan ii. Perseroan, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). i. Sewa Tanah seluas 9.275 m2 ii. Sewa Ruangan Kantor 300 m2 iii. Sewa Gudang 3.312 m2 iv. Listrik 41.500 Watt

73

No.

Perihal Jangka waktu

Pembatasan Pengakhiran Klausula kerahasiaan Penyelesaian perselisihan

7.


Para pihak



8.


Para pihak



Klausula kerahasiaan Penyelesaian perselisihan Hukum yang berlaku

Uraian Keterangan Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2012 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Cinere tanggal 1 Maret 2006 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah dengan amandemen pertama terhadap perjanjian sewa menyewa Ruko Cinere, Jalan Raya Cinere No.19 tanggal 1 Maret 2011 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. (“Perjanjian”). i. Marjati sebagai yang menyewakan (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Ruangan Ruko seluas 350 m2 Perjanjian ini berlaku 5 tahun sejak tanggal 1 Maret Status perjanjian masih berlaku. 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016. Dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan tertulis selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Jangka waktu Perjanjian berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Sewa Menyewa No.PK-063/CSL/LN/ GA/1/13 tanggal 2 Januari 2013 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. (“Perjanjian”). i. Paulina Lumban Gaol sebagai yang menyewakan (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan sebagai penyewa, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). 1 unit Rumah Toko seluas 60 m2 berlantai 3.5 dengan SHM No. 1834/Pekayon Jaya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 36 Bulan Status perjanjian masih berlaku. sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan 4 Januari 2016. Dapat dilakukan perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal Perjanjian berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian apabila terjadi kerusakan struktural yang tidak dapat diperbaiki di Rumah Toko dan Pihak Pertama wajib memberikan kompensasi kepada Perseroan. Tidak diatur dalam perjanjian Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang. Hukum Negara Republik Indonesia.

74

No. 9.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu


10.


Para pihak



11.


Para pihak

Objek perjanjian

Uraian Keterangan Akta Perjanjian pemberian hak sewa pakai No.53 tanggal 17 September 2012 dibuat dihadapan Titiek Irawati Sugianto,S.H., Notaris di jakarta. (“Perjanjian”). i. PT Wahana Gelora Prestasi sebagai yang menyewakan (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan sebagai penyewa, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Bangunan kantor berlantai 3,5 seluas 4,5 m X 18 m di Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok B no. 23 Jakarta Timur. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 21 tahun Status perjanjian masih berlaku. sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan 8 Oktober 2033. Dapat dilakukan perpanjangan atas kesepakatan Para Pihak atas izin dari INKOPAU PAKUDARA (Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pakudara). Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hukum Negara Republik Indonesia. Lease agreement No. 001/GSA/LA/IX/2000 tanggal 1 September 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum IV Relating To Lease agreement tanggal 1 Nopember 2010 (“Perjanjian”). i. PT Surya Citra Adi kusuma sebagai yang menyewakan (“Pihak pertama”) dan ii. Perseroan sebagai penyewa, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Bangunan Seluas 656 m2 di Gedung Graha SA Jl Raya Gubeng 19-21 Surabaya. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Nopember 2010 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan 31 Oktober 2015. Dapat dilakukan perpanjangan atas Perjanjian ini selama 5 tahun dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak yang menyewakan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal apabila Perseroan gagal dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Hukum Negara Republik Indonesia Akta Perjanjian Sewa menyewa No.1 Tanggal 1 Pebruari 2010 dibuat dihadapan Triska Damayanti,S.H., Notaris di Kab Tingkat II Daerah Badung (“Perjanjian”). i. Tuan I Nyoman Sulur, Dkk sebagai yang menyewakan (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan sebagai penyewa, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Tanah Seluas 1.000 m2 dengan SHM Nomor 5389/ Kelurahan Jimbaran.

75

No.



12.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu



13.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu

Pembatasan Pengakhiran Klausula kerahasiaan Penyelesaian perselisihan Hukum yang berlaku

Uraian Keterangan Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Pebruari 2010 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan 2 Pebruari 2020. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan memberikan perjanjian tertulis kepada yang menyewakan 2 (dua) bulan sebelum masa sewa habis. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Hukum Negara Republik Indonesia. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.17 tanggal 9 Mei 2012 dibuat dihadapan Kamelina S.H., Notaris di Jakarta Utara. (“Perjanjian”). i. Julardi Sendjaja Pangestu sebagai yang menyewakan (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan sebagai penyewa, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Bangunan Rumah Toko terdiri dari 4.5 lantai yang berdiri di atas tanah dengan sertiikat HGB No. 518/ Cipete Utara seluas 270 m2. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 Status perjanjian masih berlaku. sampai dengan 31 Desember 2016. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan memberikan perjanjian tertulis kepada yang menyewakan selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa sewa habis. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Perseroan apabila Rumah Toko mengalami kerusakan struktural dan memberikan kompensasi kepada Perseroan. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukum Negara Republik Indonesia. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.173 tanggal 19 Juni 2012 dibuat dihadapan Febby Handoyo S.H., Notaris di Jakarta. (“Perjanjian”). i. Lanny Setiawaty Handjojo sebagai yang menyewakan (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan sebagai penyewa, (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Rumah Toko berlantai 4 dengan HGB No. 03421/ Kembangan Selatan dan luas bangunan 304 m2 dan luas tanah 78 m2. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Juli 2012 sampai Status perjanjian masih berlaku. dengan 1 Juli 2017. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan memberikan perjanjian tertulis kepada yang menyewakan 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa habis. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hukum Negara Republik Indonesia.

76

e.

Perjanjian Kerjasama Instalasi

Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama terkait dengan Pekerjaan Instalasi, Pengambilan bahan Material berdasarkan Work Order, Pengembalian Bahan Material, Perbaikan Instalasi di lokasi pelanggan Perseroan, antara lain dengan pihak-pihak sebagai berikut: No. 1.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu



2.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu

Pembatasan

Uraian Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel No.PK 024/ CSL/INS/III/09 tanggal 4 Maret 2009 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel No.AMD-010/CSL/LN/ BMLM/IV/13 tanggal 1 April 2013. (“Perjanjian”). i. PT Bintang Maraga Lintas Media, (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Pengambilan bahan Material berdasarkan Work Order, Pengembalian Bahan Material, Perbaikan Instalasi di Lokasi Pelanggan dan melakukan pekerjaan Instalasi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014. Dapat dilakukan perpanjangan dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri Perseroan apabila: 1. Berdasarkan evaluasi, Pihak Pertama tidak memenuhi kinerja yang ditetapkan; 2. Pihak Pertama tidak menjalankan usaha dan/atau dicabut izin usahanya; 3. Pihak Pertama melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan dari Perseroan. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel No.PK 025/ CSL/INS/III/09 tanggal 4 Maret 2009 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel No.AMD-011/CSL/LN/ CLPJ/IV/13 tanggal 1 April 2013. (“Perjanjian”). i. PT Catur Lestarindo Pentajaya, (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Pengambilan bahan Material berdasarkan Work Order, Pengembalian Bahan Material, Perbaikan Instalasi di Lokasi Pelanggan dan melakukan pekerjaan Instalasi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014. Dapat dilakukan perpanjangan dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian.

77

Keterangan

Perjanjian masih dalam proses perpanjangan.

Perjanjian masih dalam proses perpanjangan.

No.

Perihal Pengakhiran


3.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu



4.


Para pihak

Uraian

Keterangan

Perjanjian ini dapat diakhiri Perseroan apabila: 1. Berdasarkan evaluasi, Pihak Pertama tidak memenuhi kinerja yang ditetapkan; 2. Pihak Pertama tidak menjalankan usaha dan/atau dicabut izin usahanya; 3. Pihak Pertama melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan dari Perseroan. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel Antara PT First Media, Tbk dengan PT Lembah Serayu No.PK 027/ CSL/INS/III/09 tanggal 4 Maret 2009 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel antara PT Link Net dan PT Lembah Serayu No.AMD-012/CSL/LN/LS/IV/13 tanggal 1 April 2013 (“Perjanjian”). i. PT Lembah Serayu, (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Pengambilan bahan Material berdasarkan Work Order, Pengembalian Bahan Material, Perbaikan Instalasi di Lokasi Pelanggan dan melakukan pekerjaan Instalasi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 Perjanjian masih dalam proses sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014. perpanjangan. Dapat dilakukan perpanjangan dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian Perjanjian ini dapat diakhiri Perseroan apabila: 1. Berdasarkan evaluasi, Pihak Pertama tidak memenuhi kinerja yang ditetapkan; 2. Pihak Pertama tidak menjalankan usaha dan/atau dicabut izin usahanya; 3. Pihak Pertama melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan dari Perseroan. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel No.PK 030/ CSL/INS/III/09 tanggal 4 Maret 2009 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama Instalasi Kabel No.AMD-013/CSL/LN/ RPS/IV/13 tanggal 1 April 2013. (“Perjanjian”). i. PT Rizki Persada Sejati, (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”).

78

No.

Perihal Objek perjanjian

Jangka waktu


Klausula kerahasiaan Penyelesaian perselisihan Hukum yang berlak

f.

Uraian

Keterangan

Pengambilan bahan Material berdasarkan Work Order, Pengembalian Bahan Material, Perbaikan Instalasi di Lokasi Pelanggan dan melakukan pekerjaan Instalasi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 Perjanjian masih dalam proses sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014. perpanjangan. Dapat dilakukan perpanjangan dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri Perseroan apabila: 1. Berdasarkan evaluasi, Pihak Pertama tidak memenuhi kinerja yang ditetapkan; 2. Pihak Pertama tidak menjalankan usaha dan/atau dicabut izin usahanya; 3. Pihak Pertama melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan dari Perseroan. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Pengadaan

Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian pengadaan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut: No. 1.

Perihal Nama perjanjian Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu


Uraian

Keterangan

Perjanjian Jual Beli Kapasitas Transmisi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) (“Perjanjian”). i. PT Nap Info Lintas Nusa, (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Pihak Kedua dapat menggunakan kapasitas transmisi IRU (Indefeasible Right to Use) SKKL MCS sebesar 10Gbps. Perjanjian ini berlaku 15 (lima belas) tahun sejak Status perjanjian masih berlaku. tanggal 1 Januari 2011. Dapat dilakukan perpanjangan dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir untuk 5 (lima) tahun selanjutnya. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia.

79

No. 2.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu


g. No. 1.

Uraian

Keterangan

Memorandum Of Understanding For Purchase and Supply Of High Deinition Digital Set Top Box tanggal 10 Maret 2011 dibuat dibawah tangan dan sebagaimana diubah dengan Amandement To Memorandum Of Understanding For Purchase and Supply Of High Deinition Digital Set Top Box tertanggal 10 March 2011 tanggal 5 Oktober 2011 dibuat dibawah tangan. (“Perjanjian”). Sampai dengan Desember 2012, Perseroan sudah membeli 217.000 STB dari Samsung. Perseroan telah menegosiasikan ulang harga pembelian untuk tahun 2013 yang lebih menguntungkan bagi Perseroan. Sampai dengan Desember 2013, Perseroan telah membeli tambahan 160.000 STB dari Samsung dengan harga baru yang disetujui kedua belah pihak. i. PT Samsung Electronics Co, Ltd, (“Pihak Pertama”) dan ii. Perseroan (“Pihak Kedua”) (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”) Pihak Pertama berkewajiban menyediakan Samsung High Deinition Digital STB sesuai dengan PO Pihak Kedua. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan berlaku terus menerus selama tidak diakhiri oleh Para Pihak. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perihal Nama perjanjian

Para pihak

Objek perjanjian

Uraian Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 26 Nopember 2012, dibuat di bawah tangan, sebagaimana diamandemen berdasarkan masing-masing (i) Amandemen tanggal 30 Mei 2013, (ii) Amandemen tanggal 31 Juli 2013 dan (iii) Amandemen III Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 31 Maret 2014 (“PPJB”). i. Joseph Lyman, Marshall Jahja (keduanya secara bersama-sama sebagai “Penjual”) dan ii. Perseroan sebagai pembeli. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Penjual telah sepakat untuk menjual, memindahtangankan, mengalihkan dan menyerahkan kepada Perseroan dan Perseroan telah sepakat untuk membeli, dan menerima pemindahtanganan, pengalihan dan penyerahan atas sebanyak 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam PT Lynx Mitra Asia (“LMA”) , dimana Joseph Lyman memiliki 151.250 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh) dan Marshall Jahja memiliki 123.750 (seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh), masing-masing dengan hak untuk mengalihkan sebagian dari saham tersebut kepada pihak lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai transaksi adalah sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

80

Keterangan

No.



Klausula kerahasiaan Penyelesaian perselisihan Hukum yang berlaku Status perjanjian

Uraian Keterangan Berlaku efektif sejak 1 Pebruari 2013, dengan Status perjanjian masih berlaku. tanggal akhir pelaksanaan transaksi sampai dengan 31 Maret 2015. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali untuk alasan- alasan berikut ini: i. atas dasar kesepakatan tertulis Para Pihak; ii. oleh Pembeli jika penyelesaian dan pelaksanaan Transaksi menjadi melanggar hukum berdasarkan Hukum Yang Berlaku; iii. oleh Penjual dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang Dikehendaki, yaitu dalam hal timbulnya Peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 8.1 (i), dan dalam hal tidak terjadinya kesepakatan secara musyawarah mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu dan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8.2 Perjanjian ini; iv. oleh Pembeli dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki, yaitu dalam hal timbulnya Peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 8.1 (ii) dan (iii) Perjanjian ini, dan dalam hal tidak terjadinya kesepakatan secara musyawarah mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu dan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8. 2 Perjanjian ini; atau v. oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yaitu dalam hal terjadinya Keadaan Kahar yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya Pengalihan SYD dan dalam hal tidak terjadinya kesepakatan secara musyawarah antara Para Pihak untuk mengatasi hal tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah timbulnya keadaan Kahar tersebut. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Penjual dan LMA masih dalam proses pemenuhan syarat pendahuluan berdasarkan PPJB Saham dan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Yang Dialokasikan belum ditandatangani oleh para pihak

Pelaksanaan transaksi PPJB ini akan mengikuti ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal. Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat inansial bagi Perseroan.

81

12. Perjanjian Penting dengan Pihak Ailiasi Perjanjian penting dengan pihak ailiasi sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: No. 1.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu




2.

Hukum yang berlaku Nama perjanjian Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu

Pembatasan

Uraian Keterangan Network Utilization and Cooperation Agreement tanggal 22 Juni 2011 dan sebagaimana diubah terakhir dengan Amendment No. 1 to Network Utilization and Cooperation Agreement tanggal 18 Oktober 2013 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM; dan ii. Perseroan. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Para pihak sepakat untuk menggunakan pemanfaatan jaringan oleh FM dan ailiasinya dan pengoperasian bisnis nirkabel dan penyediaan bandwidth internet oleh Perseroan untuk FM dan ailiasinya. 15 (lima belas) tahun sejak 22 Juni 2011 dengan Status perjanjian masih berlaku. perpanjangan 5 (lima) tahun berdasarkan kesepakatan para pihak. Tidak diatur dalam perjanjian. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya waktu Perjanjian apabila: 1. Salah satu Pihak lalai melaksanakan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari pihak yang tidak lalai dalam Perjanjian. 2. Salah satu Pihak gagal melakukan pemenuhan kewajiban atas utang-utangnya pada tanggal jatuh tempo atau seluruh kewajibannya tersebut melebihi aset dari Pihak tersebut. 3. Digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian dan segala informasi yang berhubungan dengan Perjanjian tersebut antara Para Pihak adalah rahasia dan Para Pihak sepakat untuk tidak membuka ketentuan dan informasi kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi rahasia. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia Brand Utilization Agreement tanggal 27 Juni 2011 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM sebagai pemilik lisensi; dan ii. Perseroan sebagai pengguna lisensi. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Pemberian hak eksklusif oleh FM kepada Perseroan untuk dapat memanfaatkan semua hak atas merek “First Media” yang dimiliki FM dalam penyelenggaraan pay TV dan internet service provider oleh Perseroan dengan bebas dari segala royalti. 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 27 Juni 2011 Status perjanjian masih berlaku. dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Tidak diatur dalam perjanjian.

82

No.

Perihal Pengakhiran



3.


Para pihak

Objek perjanjian

Jangka waktu




4.


Uraian Keterangan Perjanjian ini berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Perseroan berhenti menjalankan bisnis ISP dan mengelola bisnis Pay TV. 2. Berakhirnya Perjanjian Pay TV. 3. Perseroan digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. 4. Dengan kesepakatan kedua belah pihak. 5. 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada FM untuk mengakhiri perjanjian. Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian dan segala informasi yang berhubungan dengan Perjanjian tersebut antara Para Pihak adalah rahasia dan Para Pihak sepakat untuk tidak membuka ketentuan dan informasi kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi rahasia. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Pay TV Agreement tanggal 27 Juni 2011 dan sebagaimana diubah terakhir dengan Additional Adjustments tanggal 24 Pebruari 2014 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. i. FMTV; dan ii. Perseroan. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). FMTV telah sepakat untuk menunjuk Perseroan sebagai pihak yang ditunjuk oleh FMTV untuk antara lain memasarkan dan mendistribusikan layanan televisi berlangganan. Sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Status perjanjian masih berlaku. Nopember 2020 dengan perpanjangan selambatlambatnya 6 (enam) bulan atau tidak lebih awal dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya perjanjian dengan kesepakatan tertulis dari para pihak. Tidak diatur dalam perjanjian. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya waktu Perjanjian apabila: 1. Salah satu Pihak lalai melaksanakan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari pihak yang tidak lalai dalam Perjanjian. 2. Digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian dan segala informasi yang berhubungan dengan Perjanjian tersebut antara Para Pihak adalah rahasia dan Para Pihak sepakat untuk tidak membuka ketentuan dan informasi kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi rahasia. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Call Centre Agreement tanggal 27 Juni 2011 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM; dan ii. Perseroan. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”).

83

No.

Perihal Objek perjanjian

Jangka waktu




5.


Objek perjanjian

Jangka waktu Pembatasan Pengakhiran Klausula kerahasiaan


6.


Uraian Keterangan FM dan Perseroan sepakat bahwa Perseroan akan menyediakan layanan call centre dan hal-hal yang terkait daripadanya kepada FM dan ailiasi dari FM untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan usaha nirkabel yang dimiliki oleh FM. 15 (lima belas) tahun sejak tanggal 27 Juni 2011 Status perjanjian masih berlaku. dengan perpanjangan tidak lebih awal dari 1 (satu) tahun atau paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian dengan kesepakatan tertulis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari berakhirnya perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya waktu Perjanjian apabila: 1. Salah satu Pihak lalai melaksanakan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari pihak yang tidak lalai dalam Perjanjian. 2. Digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian dan segala informasi yang berhubungan dengan Perjanjian tersebut antara Para Pihak adalah rahasia dan Para Pihak sepakat untuk tidak membuka ketentuan dan informasi kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi rahasia. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Juni 2011 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM; dan ii. Perseroan. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). FM bermaksud untuk memberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan segala hak, manfaat dan kepentingan yang dimiliki FM berdasarkan perjanjian-perjanjian penting yang dimiliki FM sebagaimana diuraikan pada Perjanjian Kerjasama. Tidak terdapat jangka waktu. Status perjanjian masih berlaku. Tidak diatur dalam perjanjian. Tidak diatur dalam perjanjian. Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian dan segala informasi yang berhubungan dengan Perjanjian tersebut antara Para Pihak adalah rahasia dan Para Pihak sepakat untuk tidak membuka ketentuan dan informasi kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi rahasia. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Lease Agreement tanggal 31 Desember 2009 (luas 1.683 m2 Lantai 4), sebagai mana diubah dengan Amendment Agreement tanggal 5 Nopember 2010, sebagaimana telah dialihkan melalui Novation Agreement tanggal 12 Mei 2011, 22 Februari 2012, dan sebagaimana diubah terakhir dengan Second Amendment to Lease Agreement tanggal 1 Juli 2013 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

84

No.

Perihal Para pihak

Objek perjanjian Jangka waktu Pembatasan Pengakhiran


7.


Para pihak

Objek perjanjian Jangka waktu Pembatasan Pengakhiran


8.


Uraian Keterangan i. FM sebagai Pemberi Sewa; dan ii. Perseroan sebagai Penyewa. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Perseroan menyewa sebagian area di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4. Sampai dengan 31 Mei 2017 Status perjanjian masih berlaku. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. apabila terdapat tunggakan atas pembayaran sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) hari; 2. apabila Perseroan lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari pihak yang tidak lalai dalam Perjanjian; 3. digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia Lease Agreement tanggal 31 Desember 2009 (luas 1.460 m2 Lantai 5), sebagai mana diubah dengan Amendment Agreement tanggal 5 Nopember 2010, sebagaimana telah dialihkan melalui Novation Agreement tanggal 12 Mei 2011, 22 Februari 2012, dan sebagaimana diubah terakhir dengan Second Amendment to Lease Agreement tanggal 1 Juli 2013, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM sebagai Pemberi Sewa; dan ii. Perseroan sebagai Penyewa. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Perseroan menyewa sebagian area di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 5. Sampai dengan 31 Mei 2017 Status perjanjian masih berlaku. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. apabila terdapat tunggakan atas pembayaran sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) hari; 2. apabila Perseroan lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari pihak yang tidak lalai dalam Perjanjian; 3. digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Sewa tanggal 19 Juli 2012 (luas 1.925 m2) dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM sebagai Pemberi Sewa; dan ii. Perseroan sebagai Penyewa. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”).

85

No.

Perihal Objek perjanjian Jangka waktu Pembatasan Pengakhiran


10.


Objek perjanjian

Jangka waktu



11.


Para pihak

Objek perjanjian Jangka waktu Pembatasan

Uraian Keterangan Perseroan menyewa ruangan di Ruko Lippo Karawaci. Sampai dengan 30 Juni 2016 Status perjanjian masih berlaku. Tidak diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. apabila Perseroan tidak membayar Harga Sewa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo; 2. apabila salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap; 3. apabila Perseroan diketahui mengalihkan hak sewa atau menyewakan kembali Objek Sewa kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari FM; 4. apabila Perseroan melanggar sebagian atau lebih ketentuan dan/atau jaminan Perseroan berdasarkan Perjanjian ini. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Nota Kesepahaman tanggal 9 Agustus 2012. i. First Media News; dan ii. Perseroan. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Kerjasama antara Perseroan dengan First Media News untuk pendistribusian program Berita Acara Satu 1 tahun sejak 1 Juli 2012. Status perjanjian masih berlaku. Perjanjian masih berlaku, mengikat dan dilaksanakan oleh Perseroan, dan Perseroan sedang dalam proses pengurusan dokumen perpanjangan atas perjanjian ini. Tidak diatur dalam perjanjian. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, apabila: 1. disepakati oleh Para Pihak; 2. salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap; 3. Perseroan terlambat membayar Biaya Distribusi sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. dan dengan pemberitahuan tertulis selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2013 (luas 206,4 m2) dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM sebagai Pemberi Sewa; dan ii. Perseroan sebagai Penyewa. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Perseroan menyewa ruangan di Ruko Kelapa Gading. Sampai dengan 30 Juni 2016. Status perjanjian masih berlaku. Tidak diatur dalam perjanjian.

86

No.

Perihal Pengakhiran


12.


Objek perjanjian

Jangka waktu Pembatasan Pengakhiran


Penyelesaian perselisihan Hukum yang berlaku

Uraian Keterangan Perjanjian ini berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. apabila Perseroan tidak membayar Harga Sewa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo; 2. apabila salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap; 3. apabila Perseroan diketahui mengalihkan hak sewa atau menyewakan kembali Objek Sewa kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari FM; 4. apabila Perseroan melanggar sebagian atau lebih ketentuan dan/atau jaminan Perseroan berdasarkan Perjanjian ini. Tidak diatur dalam perjanjian. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Hukum Negara Republik Indonesia. Co-Location Service Agreement tanggal 17 Oktober 2013 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. i. FM; dan ii. Perseroan. (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”). Kerjasama antara Perseroan dengan First Media untuk penyediaan Co-Location Space, NOC dan Co-Location Service. Sampai dengan 1 Juli 2016. Status perjanjian masih berlaku. Tidak diatur dalam perjanjian Perseroan dapat mengakhiri perjanjian ini apabila: 1. FM tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuanketentuan perjanjian ini. 2. Kesepakatan para pihak. Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian dan segala informasi yang berhubungan dengan Perjanjian tersebut antara Para Pihak adalah rahasia dan Para Pihak sepakat untuk tidak membuka ketentuan dan informasi kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi rahasia. Perselisihan antara Para Pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian dengan pihak ailiasi dilakukan dengan wajar. Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ailiasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat inansial bagi Perseroan. 13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perseroan Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT dihadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, maupun masingmasing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif

87

dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, tuntutan hukum ataupun klaim dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan yang mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini. 14. Hak Kekayaan Intelektual Hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berupa merek-merek terdaftar berikut ini: (1) Merek yang tercatat atas nama Perseroan:

No. 1.

Sertiikat Merek

Etiket

IDM000050752 tanggal 14 September 2005

MyNet

Kelas Barang/ Jasa 28

Warna

Jangka Waktu

Biru, merah

10 Tahun sejak tanggal 3 September 2004

Pemilik Merek Perseroan

(2) Merek yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan pengalihan dari FM: Kelas Barang/ Jasa 38

Warna

Jangka Waktu

Hitam, Putih.

DIGITAL CABLEVISION

38

Biru, Putih

FASTNET 1500

38

Biru

HOMECABLE 88 PREMIUM FASTNET 768

38

Biru

38

Biru

FASTNET

38

Biru

FASTNET 384

38

Biru

HOMECABLE 17+

38

Biru

FASTNET 64

38

Biru

HOMECABLE 88

38

Biru

FASTNET 3000

38

Biru

FASTNET 512

38

Biru

HOMECABLE

38

Biru

HOMECABLE SWEET 15 3 TRIPLE PLAY FASTNET HOMECABLE DATACOMM 3 TRIPLE PLAY FASTNET HOMECABLE DATACOMM

38

Biru

38

Hitam, Putih

10 Tahun sejak tanggal 5 Agustus 2005 10 tahun sejak tanggal 11 Agustus 2005 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 16 Mei 2007 10 tahun sejak tanggal 21 Juni 2007 10 tahun sejak tanggal 3 Juli 2007

38

Hitam, Putih

No.

Sertiikat Merek

Etiket

1.

IDM0000116830 Tanggal 4 Mei 2012

DIGITAL CABLEVISION

2.

IDM000118254 tanggal 7 Mei 2012

3.

IDM000184099 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184100 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184101 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184102 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184103 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184104 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184105 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184106 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184107 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184108 tanggal 4 Mei 2012 IDM000184109 tanggal 4 Mei 2012 IDM000187171 tanggal 4 Mei 2012 IDM000188868 tanggal 4 Mei 2012

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.


88

10 tahun sejak tanggal 3 Juli 2007


Perseroan

Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan

Perseroan

No.

Sertiikat Merek

Etiket

17.


18.


3 TRIPLE PLAY FASTNET HOMECABLE DATACOMM 3 TRIPLE PLAY FASTNET HOMECABLE DATACOMM


Warna

Jangka Waktu

Hitam, Putih


Perseroan

38

Hitam, Putih


Perseroan

Pemilik Merek

(3) Merek yang sedang dalam proses perpanjangan: Sertiikat Merek

Etiket

1.

481584 Tanggal 29 Juni 2001

Link Net


2.


Link Net

41

3.


Link Net

42

4.

479738 Tanggal 4 Mei 2012

K@BELNET

38

5.

480362 Tanggal 4 Mei 2012

K@BELNET

38

6.

IDM000032392 Tanggal 4 Mei 2012

KABELNET

38

7.

I D M 0 0 0 0 3 2 3 9 3 KABELVISION Tanggal 4 Mei 2012

No.

38

Warna

Keterangan

Merah, Oranye, Hitam, Putih

Proses perpanjangan sejak tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek No. R002010005872. Merah, Oranye, Proses perpanjangan Hitam, Putih sejak tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek No. R002010005873. Merah, Oranye, Proses perpanjangan Hitam, Putih sejak tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek No. R002010005871. Proses perpanjangan Putih, Kuning, Merah, Biru, sejak tanggal 22 Juni 2010 Coklat Muda, dan berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Coklat Tua Merek No. R002010005874. Hitam, putih Proses perpanjangan sejak tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek No. R002010005876. Hitam, Putih. Proses perpanjangan sejak tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek No. R002010005877. Putih, Oranye, Proses perpanjangan Coklat, Krem, sejak tanggal 22 Juni 2010 Hijau, Ungu berdasarkan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek No. R002010005875.


Perseroan

Perseroan

Perseroan

Perseroan

Perseroan

Perseroan

(4) Merek yang sedang dalam proses permohonan:

No. 1. 2.

Nomor Permohonan dan Tanggal Masuk J00 2011 047442 Tanggal 22 Nopember 2011 J00 2011 0 47444 Tanggal 22 Nopember 2011

Etiket HomeCable Showtime Showtime

Kelas Barang/ Jasa 38 38

Warna

Pemohon

Hitam, Putih, Merah, Kuning

Perseroan

Hitam, Putih, Merah, Kuning, Biru, Hijau, Oranye

Perseroan

Perseroan tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada pihak lain. Perseroan belum pernah mengalami kerugian usaha ketika menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atas produk/layanan yang diberikan.

89

15. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility / CSR) Untuk kegiatan sosial, Perseroan juga melakukan aktiitas donor darah dari tahun 2010-2013. i.

Aktiitas Donor Darah tahun 2010-2013: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ii.

Deskripsi Kegiatan Donor Darah Jakarta Area (28 April 10) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (23 September 10) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (07 Maret 12) Kegiatan Donor Darah Jakarta Area (23 April 12) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (28 Juni 12) Kegiatan Donor Darah Jakarta Area (12 September 12) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (27 September 12) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (19 Februari 13) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (29 Mei 13) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (12 September 13) Kegiatan Donor Darah Jakarta Area (17 Oktober 13) Kegiatan Donor Darah Tangerang Area (12 Desember 13)

Jumlah (dalam Rp) 412.500 397.000 450.000 1.000.000 500.000 1.260.000 528.000 635.000 804.000 790.000 0 798.000

Aktiitas sosial untuk Sekolah Lentera Harapan Jati Agung – Lampung, yaitu: a.

Pembangunan Fasilitas Olahraga Fasilitas olahraga merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting dalam proses pengembangan sekolah. Untuk itu Perseroan berkomitmen untuk membangun fasilitas olahraga yang tidak hanya digunakan oleh sekolah, tetapi juga sarana olahraga untuk masyarakat sekitar sekolah. Hal ini sangat penting dalam rangka untuk lebih mendekatkan sekolah dengan masyarakat sekitar, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis untuk mendukung pengembangan Sekolah Lentera Harapan Jati Agung - Lampung. Untuk pembangunan fasilitas olahraga ini, Perseroan memberikan kontribusi berupa dana yang dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp281.417.500, dimana pembayaran telah dilakukan pada bulan September 2012.

b.

Kontribusi Dana Untuk mendukung kegiatan operasional Sekolah Lentera Harapan Jati Agung - Lampung, Perseroan memberikan dukungan penuh dalam bentuk penyediaan dana sekolah selama 2 (dua) tahun, yakni sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2014. Dana sebesar Rp264.750.000 akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Perseroan. Pembayaran telah dilakukan oleh Perseroan pada bulan September 2012, Desember 2012, Maret 2013, Juni 2013, September 2013 dan Desember 2013.

iii.

Aktiitas sosial untuk: Penyediaan koneksi/akses Internet oleh Perseroan dengan detail sebagai berikut: a.

Sekolah Lentera Harapan Koja – Jakarta Utara dan Sekolah Lentera Harapan Curug Tangerang, yaitu: -

-

Pemasangan Internet untuk Sekolah Lentera Harapan Koja diselenggarakan pada Selasa, 31 Juli 2012, dimana instalasi dilakukan di laboratorium (Lab) komputer. Lab komputer dilengkapi dengan modem FastNet, router Hub, WiFi dan komputer personal. Pemasangan Internet untuk Sekolah Lentera Harapan Curug Karawaci dilakukan pada Kamis, 16 Agustus 2012, dimana instalasi dilakukan di lab komputer TK, SD, SMP dan SMA serta di ruang perpustakaan, yang dilengkapi dengan modem FastNet, router Hub, WiFi dan komputer personal.

90

Tidak ada dana yang dikeluarkan dalam aktiitas ini. b.

Sekolah Islam Daruttaubah, komp. SBS Harapan Jaya, Bekasi, yaitu: -

Pemasangan Internet untuk Sekolah Islam Daruttaubah diselenggarakan pada hari Senin, 25 November 2013, dimana instalasi dilakukan di laboratorium (Lab) computer SMP dan SMA serta di ruang guru, yang dilengkapi dengan modem FastNet, router Hub, WiFi dan komputer personal.

Total dana yang dikeluarkan dalam aktiitas ini adalah Rp4.265.200. iv.

Donasi Buku Perseroan juga mengundang dan mendorong para karyawan untuk lebih peduli dengan membuat program “Donasi Buku”. Moto utama program ini “Bagi Buku Anda Simpan Hidup Anak”. Selama 3 (tiga) bulan pelaksanaan program tersebut, Perseroan telah menerima sumbangan dari total sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) judul terdiri dari 107 (seratus tujuh) buah buku bacaan untuk TK - SD, 17 (tujuh belas) buah buku pelajaran untuk SD, 50 (lima puluh) buah buku pelajaran untuk SMP - SMA. Buku-buku yang terkumpul telah disumbangkan ke sekolah-sekolah sekitar Karawaci. Tidak ada dana yang dikeluarkan dalam aktiitas ini. Biaya yang telah dikeluarkan untuk program Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility / CSR ) oleh Perseroan selama periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2012, dan 2010, masing-masing adalah sebesar Rp1.066.292.200, Rp814.655.500, dan Rp809.500. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan tidak memiliki pengeluaran untuk program Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility / CSR).

91

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1.

Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Seruling Indah Permai pada tahun 1996 dan kemudian berubah nama menjadi PT Link Net pada tahun 2000. Perseroan pada awalnya memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa dan pada tahun 2000, kegiatan usaha Perseroan berubah menjadi di bidang teknologi informasi dan jasa penyelenggaraan internet serta jasa pada umumnya. Pada tahun 2011 terdapat penambahan kegiatan usaha, sehingga kegiatan usaha Perseroan sampai dengan saat ini adalah bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, internet serta jasa konsultasi manajemen bisnis. Dengan adanya Reorganization Agreement pada tahun 2011, FM melakukan pengalihan dan/atau penjualan aset dan hak serta lisensi dari FM kepada Perseroan termasuk pengalihan beberapa perjanjian penting sehubungan dengan reorganisasi ini. Saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa layanan internet broadband berkecepatan tinggi di Indonesia (dikenal dengan nama label usaha FastNet), bekerjasama dengan FMTV dalam menyediakan Jasa Televisi Berlangganan (dikenal dengan nama label usaha HomeCable), dan jasa komunikasi data (dikenal dengan nama label usaha DataComm). Perseroan mengoperasikan sistem kabel yang berteknologi tinggi, yang mampu untuk mengoperasikan 750MHz layanan broadband dua arah (two-way broadband services). Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan juga telah memiliki jaringan yang telah melewati rumah (home-passed) lebih dari 1.194.000 home-passed. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkantor pusat di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4, Suite 401, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan. Di samping itu Perseroan juga memiliki 2 (dua) kantor cabang yang berlokasi di Tangerang dengan alamat Lippo Cyber Park Bulevar Gajah Mada No. 2170 Lippo Karawaci, Tangerang dan Surabaya dengan alamat Graha SA Lantai 1-2 Jalan Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya. Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan juga telah memperoleh penghargaan-penghargaan antara lain sebagai berikut: Tahun 2013

Penghargaan dan Sertiikasi Penghargaan World Class Quality Achievement 2013 – Global Customer Satisfaction Standard (SWA) 5-Star Quality Product 2013, Brand PT Link Net Penghargaan Certiicate of Performance – Global Customer Satisfaction Standard (ACSI) 5-Star Quality Product in 2013, Brand : First Media Penghargaan World Class Quality Achievement 2013 untuk kategori Pay TV, Brand : First Media dari GCSS Indonesia Penghargaan Certiicate of Performance 5 Star Quality Product in 2013 untuk kategori TV Berbayar, Brand : First Media dari GCSS Indonesia Penghargaan Net Promotor Score (NPS) Leader untuk kategori Pay TV, Brand : First Media dari GCSS Indonesia Penghargaan Net Promotor Score (NPS) Leader untuk kategori Broadband/Fixed ISP, Brand : FastNet Penghargaan Word of Mouth Award untuk kategori Internet Service Category dari SWA Magazine dan Onbee Research Penghargaan Top Brand Award 2013 untuk merek First Media di kategori Internet Service Provider dari Frontier Consultant dan Marketing Magazine Penghargaan The Best Contact Center 2013 (Gold) dari ICCA Sertiikasi Standar ISO 9001:2008, Pengakuan Quality Management System terkait aktiitas kabel tv dan internet data dari United Registrar of System Ltd (URS)

92

Tahun 2012

Penghargaan dan Sertiikasi Penghargaan The Net Promoter Score (NPS) Leader di kategori Broadband/Fixed IPS untuk FastNet dari SWA dan Hachiko Penghargaan Top Brand Award 2012 untuk merek First Media di kategori Internet Service Provider dari Frontier Consultant dan Marketing Magazine Penghargaan Social Media Award 2012 untuk FastNet di kategori Internet Service Provider (Great Performing Brand in Social Media) dari Frontier Consultant dan Marketing Magazine Penghargaan Word of Mouth Award untuk kategori Internet Service Category dari SWA Magazine dan Onbee Research Penghargaan Indonesia Most Admired Company Award 2012 untuk kategori Pay TV dari Frontier Consulting Group dan Bloomberg Businessweek Magazine Penghargaan The Net Promoter Score (NPS) Leader in Pay TV kategori dari SWA dan Hachiko Penghargaan The 5 star quality product award untuk First Media untuk kepuasan pelanggan dari Mars Reseach company dan ACSI Penghargaan Indonesia Brand Champion Award 2012 untuk “Fastnet” dari Marketeers dan Markplus Insight Research

2011

Penghargaan The Best Contact Center 2011 (Gold) dari ICCA Penghargaan Indonesia Brand Champion Award untuk merek FastNet dari Mark Plus Penghargaan Word of Mouth untuk FastNet dari SWA Magazine Penghargaan Indonesia Most Admired Company untuk merek HomeCable dari Bloomberg Businessweek Penghargaan The Net Promoter Score (NPS) Leader di kategori Broadband/Fixed IPS untuk FastNet dari SWA dan Hachiko Penghargaan The Net Promoter Score (NPS) Leader in Pay TV Category dari SWA dan Hachiko

(sumber: Perseroan, Desember 2013)

2. Kegiatan Usaha Perseroan Perseroan merupakan penyedia Jasa Televisi Berlangganan dan jasa layanan internet broadband berkecepatan tinggi di Indonesia (dikenal dengan nama label usaha HomeCable untuk jasa televisi berlangganan dan FastNet untuk layanan internet) serta jasa komunikasi data (dengan label usaha DataComm). Perseroan mengoperasikan kegiatan jasa televisi berlangganan, jasa komunikasi data dan jasa internetnya dengan menggunakan sistem kabel dua arah Hybrid Fiber Optic Coaxial Cable (”HFC”) dimana sistem tersebut merupakan teknologi yang menggunakan kabel serat optik dan kabel coaxial yang dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan program-program TV dan sebagai media bagi Bandwidth yang besar yang dapat digunakan tidak hanya layanan internet tapi juga pengiriman data digital lainnya seperti TV Deinisi Tinggi (High Deinition TV), TV Deinisi Tinggi Tiga Dimensi (3D High Deinition TV), Video on Demand, Home Banking, Home Shopping dan Interactive Games. Perseroan mengoperasikan sistem kabel yang berteknologi tinggi, yang mampu untuk mengoperasikan 750MHz layanan broadband dua arah. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah memiliki jaringan yang telah melewati rumah lebih dari 1.194.000 home-passed. Tabel berikut menggambarkan jaringan home-passed per 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009 sebagai berikut: Keterangan Home-passed

31 Desember 2013 1.194.346

31 Desember 2012 932.834

31 Desember 2011 654.921

31 Desember 2010 506.137

(sumber: Perseroan, Laporan Key Operational Drivers, Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009)

93

31 Desember 2009 500.000

Berikut adalah lowchart yang menggambarkan proses pelayanan jasa dari kegiatan usaha yang diberikan oleh Perseroan kepada pengguna layanan:

(sumber: Perseroan, Maret 2014) Uraian Proses: a.

data kepada pelanggan dimulai dari hub kepada Node melalui iber optik Sinyal radio frekuensi video dan data dari headend diubah menjadi sinyal optikal (laser beam) dan didistribusikan melalui iber optic ke node yang berada di area perumahan. Kelebihan dari penggunaan iber optic ini adalah jangkauan area distribusi dapat mencapai 30 km dari hub tanpa mengurangi kualitas sinyal video dan data yang didistribusikan.

b.

data dari node disalurkan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel coaxial. Sinyal radio frekuensi video dan data dari node diubah menjadi sinyal elektrikal dan didistribusikan melalui kabel coaxial yang berada di area perumahan sebagai jaringan distribusi ke masing-masing rumah/ pelanggan. Supaya menjaga kualitas video dan data yang didistribusikan ke rumah/pelanggan maka jaringan distribusi kabel coaxial pada area perumahan ini hanya mencakupi 350-500 Home Passed.

c.

kabel coaxial dihubungkan di rumah-rumah melalui perangkat Set Top Box (decoder) / Modem Kabel akses (Kabel Drop) ke rumah/pelanggan menggunakan kabel coaxial yang terhubung ke tap sebagai terminal distribusi ke rumah/pelanggan. Setiap rumah/pelanggan yang sudah terhubung ke tap akan menerima sinyal radio frekuensi video dan data dari headend.

94

Untuk dapat menerima siaran Video/TV, pelanggan harus menggunakan Set Top Box (STB) yang terhubung ke perangkat TV pelanggan sebagai decoder dari sinyal radio frekuensi Video. Untuk dapat menerima data, pelanggan harus mengunakan Cable Modem (Modem) sebagai decoder dari Sinyal Radio frekuensi data yang terhubung ke komputer pelanggan. Satu Kabel Drop dari tap dapat terhubung ke beberapa STB dan Modem di dalam rumah pelanggan dengan menggunakan Splitter yang berfungsi sebagai pembagi sinyal. 3. Produk / Layanan Internet Broadband - FastNet Perseroan mulai menyediakan jasa internet broadband pada tahun 2000 dengan merek MyNet dan Digitalnet. Pada bulan September 2007 Perseroan menyediakan produk unggulan berupa layanan internet broadband berkecepatan tinggi dengan nama FastNet. FastNet merupakan produk ritel dari jaringan layanan internet broadband berkecepatan tinggi melalui kabel untuk pengguna di daerah hunian, seperti kompleks perumahan dan apartemen dengan kecepatan layanan mencapai 100 Mbps. Pada tanggal 31 Desember 2013, pelanggan jasa internet Perseroan telah mencapai lebih dari 332.000 pelanggan. Pengguna FastNet bisa memanfaatkan layanannya untuk mengakses halaman web (web pages), mengunduh dan mengunggah informasi, lagu, foto, ilm, menyaksikan video live streaming tanpa terganggu, mencari dan mengunduh informasi, melakukan aktivitas di media sosial, dan berbagi koneksi melalui router. Berikut adalah tabel produk FastNet: Nama Produk FastNet Express FastNet Premium FastNet Ultimate FastNet Ininite (sumber: Website Perseroan, Desember 2013)

Kapasitas (sampai dengan) 6 Mbps 12 Mbps 30 Mbps 100 Mbps

Televisi Berlangganan – HomeCable Perseroan bekerjasama dengan FMTV sehubungan dengan penyediaan jasa televisi berlangganan melalui kabel atau disebut HomeCable dengan melewati lebih dari 1.194.000 rumah dan memiliki lebih dari 329.000 pelanggan pada tanggal 31 Desember 2013. Sistem kabel yang dimiliki oleh Perseroan menerima berbagai macam sinyal melalui Headend dengan menggunakan off-air antenna, koneksi serat optik dan satelit stasiun bumi (satellite earth stations). Sinyal dimodulasikan, diperkuat, dan didistribusikan melalui jaringan kabel serat optik dan kabel coaxial kepada pelanggan yang berlangganan untuk jasa ini. HomeCable juga memungkinkan pelanggan televisi berlangganan untuk berbagi tayangan dengan empat pesawat TV yang berbeda dengan menambahkan STB untuk setiap pesawat TV tambahannya sehingga pelanggan bisa leluasa memilih program tayangan yang berbeda di setiap pesawat TV. Program siaran yang dihantarkan HomeCable sangat bervariasi, mulai dari program edukasi, hiburan, berita, musik, gaya hidup (lifestyle), ilm hingga olahraga. Tidak ketinggalan program siaran untuk anakanak pun disediakan oleh HomeCable. Program-program acara televisi berlangganan tersedia bagi pelanggan dalam berbagai ragam paket yang disesuaikan dengan biaya berlangganan bulanan. Saat ini HomeCable menyediakan paket-paket sebagai berikut: Nama Produk HomeCable Family Plus HD HomeCable Ultimate HD (sumber: Website Perseroan, Desember 2013)

Saluran 84 SD + 33 HD Channels 97 SD + 47 HD Channels

95

Selain itu, Perseroan juga menawarkan produk yang menggabungkan antara produk FastNet dan HomeCable dalam paket combo, yang ditawarkan dalam 5 (lima) jenis paket combo terdiri dari paketpaket berikut ini: Nama Paket Combo Maxima HD

Keterangan Paket ini ditujukan bagi grup konsumen yang menginginkan paket hiburan yang penuh dengan kategori konsumen yang tergolong heavy usage dalam mengkonsumsi layanan digital, terutama internet. Paket ini terbentuk dengan spesiikasi kecepatan internet sampai dengan 16 Mbps dengan HomeCable 96 SD + 47 HD Channel. Paket ini dikemas ditujukan untuk grup konsumen yang menginginkan paket hiburan yang Combo Supreme HD penuh dengan kategori konsumen pecinta layanan digital. Paket ini terbentuk dengan spesiikasi kecepatan internet sampai dengan 8 Mbps dengan HomeCable Ultimate 95 SD + 47 HD Channel. Paket ini dikemas ditujukan untuk grup konsumen yang menginginkan paket hiburan yang cukup Combo Elite HD cepat guna memenuhi kebutuhannya akan layanan digital yang lebih besar. Paket ini dikemas dengan spesiikasi menengah atau kebutuhan secukupnya dengan internet sampai dengan 5 Mbps dengan HomeCable Family Special 79 SD + 35 HD Channel. Combo D’Lite HD Pengguna paket ini merupakan kelompok pelanggan yang dinamis, sesuai dengan kebutuhan akan layanan hiburan digital yang actual dan beragam. Paket ini dikemas dengan spesiikasi kecepatan internet sampai dengan 3 Mbps dengan paket TV berlangganan HomeCable Family Special 67 SD + 27 HD Channel. Combo Family HD Merupakan paket minimalis untuk memenuhi kebutuhan layanan hiburan digital sehari-hari. Segmen paket ini adalah kelompok pengguna yang menyukai social media serta tayangan digital utama. Paket ini dikemas dengan spesiikasi kecepatan internet sampai dengan 1 Mbps dengan paket TV berlangganan HomeCable 56 SD + 16 HD Channel. (sumber: Perseroan, Perjanjian-perjanjian dengan penyedia program, Desember 2013)

Jasa Komunikasi Data - DataComm DataComm adalah layanan komunikasi data berkecepatan tinggi menggunakan Jaringan Fiber Optic untuk bisnis dan keperluan komersial lainnya. DataComm merupakan layanan yang hanya diperuntukan oleh pelanggan korporasi yang membutuhkan layanan akses internet berkecepatan tinggi (high speed internet access) dan Ethernet Leased-line untuk koneksi poin ke poin (point to point). Dengan menggunakan infrastruktur jaringan Fiber Optic, Perseroan memberikan jasa layanan kepada pelanggan-pelanggan korporasi dengan berbagai sektor industri dan usaha. Fitur-itur layanan yang dapat diberikan oleh Perseroan meliputi solusi jaringan koneksi point to point antara dua lokasi untuk dapat dipergunakan di berbagai aplikasi sesuai dengan sektor industri dan bidang bisnisnya. Perseroan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang terdepan dalam penyedia jaringan, dengan ketersediaan (availability) dan keandalan (reliability) jaringan secara keseluruhan yang dapat mencapai lebih dari 99,5% dan didukung dengan Network Operation Center 24 (dua puluh empat) jam dan tenaga Helpdesk Corporate yang siap menangani permasalahan mengenai jaringan menjadikan nilai tambah untuk mencapai kepuasan dan keuntungan usaha pelanggan-pelanggannya. Jasa layanan komunikasi data memberikan akses berbagai aplikasi solusi antara lain koneksi Pusat Penanggulangan Bencana (Disaster Recovery Center), Area Penyimpanan Layanan Jaringan (Storage Area Network Services), Layanan Internet (Internet Services), Layanan Koneksi Antar Kota (Inter City Connection Services), Layanan Koneksi Antar Cabang (Inter Branch Connection Services), dan Backhaul Service. Pelanggan korporasi yang telah dicapai sampai dengan 31 Desember 2013 yaitu telah mencapai kurang lebih 1.160 korporasi dan 1.743 koneksi di berbagai area di Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Sampai dengan saat ini Perseroan merupakan Penyedia Jasa Jaringan (Network Service Provider) satu-satunya untuk Jaringan Terpadu Pasar Modal (sebelumnya dikenal dengan nama Jakarta Automated Trading System-Remote Trading (JATS-RT)) untuk Bursa Efek Indonesia.

96

4. Sarana dan Fasilitas Jasa televisi berlangganan sehubungan dengan kerjasama Perseroan dengan FMTV dan jasa layanan internet yang disediakan kepada pelanggan menggunakan jaringan kabel dua arah HFC yang terdiri dari: a. b. c. d. e.

Headend dan Pusat Data Pusat Distribusi Kabel Serat Optik dan Kabel Coaxial Set Top Box Kabel Modem

Headend dan Pusat Data Headend merupakan fasilitas penerimaan program acara TV yang meliputi 3 (tiga) komponen utama yaitu Parabola dan antena sebagai alat penerima sinyal program-program dari satelit, modulator, decoders/encoders, dan transmitters yang digunakan untuk memproses dan mengirim sinyal-sinyal program acara TV ke jaringan kabel. Perseroan memiliki program-program yang dipancarkan oleh operator televisi lokal dan internasional baik yang bersifat analog maupun digital. Pusat data merupakan lokasi penerimaan dan pengiriman Bandwidth internet yang meliputi 3 (tiga) komponen utama yaitu Internet Gateway sebagai fungsi penerimaan, pengiriman dan pengaturan lalu lintas komunikasi ke internet global, MPLS Core sebagai fungsi mendistribusikan lalu lintas ke Pusat Distribusi (Distribution Hub) dan Server Farm sebagai fungsi DNS System, Cache System, Sistem Registrasi untuk kabel modem dan Mail System. Perseroan saat ini mempunyai sarana Headend dan Pusat Data utama yang terletak di Gedung BeritaSatu Plaza, Jakarta Selatan dan Headend dan Disaster Recovery Center (DRC) yang terletak di Cyber Park, Karawaci. Pusat Distribusi (Distribution Hub) Pusat distribusi merupakan fasilitas pengiriman dan penerimaan sinyal radio frekuensi ke jaringan kabel serat optik dan coaxial yang meliputi komponen iber optic transmitter, iber optic receiver, coaxial combiner dan CMTS (Cable Modem Termination System) yang memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengolah sinyal cable modem dari pelanggan. Perseroan saat ini mempunyai sarana Distribution Hub yang terletak di Jakarta (Gatot Subroto, Kebon Jeruk, Kelapa Gading, Bandengan, Cibubur, Depok, Cinere, Bekasi, Ujung Menteng) Tangerang (Karawaci), Surabaya (Graha SA, Rungkut Makmur, Dukuh Pakis) dan Bandung (Gatot Subroto). Kabel Serat Optik dan Kabel Coaxial Sinyal yang terdapat pada Headend tersebut kemudian diproses dalam bentuk video, audio dan data yang didistribusikan ke Distribution Hub kemudian ditransmisikan ke masing-masing pelanggan melalui jaringan kabel serat optik dan kabel coaxial. Melalui jaringan kabel distribusi tersebut, sinyal transmisi kemudian dikirimkan ke para pelanggan melalui kabel yang disebut dengan Cable Drop yang merupakan kabel coaxial. Set Top Box Set Top Box merupakan suatu perangkat yang dihubungkan ke televisi yang digunakan untuk mengontrol akses program atas paket-paket yang diambil oleh pelanggan televisi di dalam distribusi jaringan kabel. Perangkat ini juga dapat digunakan untuk menerima program-program Pay per View yang ditawarkan kepada para pelanggan Televisi Berlangganan. Program Pay per View adalah program khusus seperti pertandingan tinju, golf atau lainnya yang merupakan program tambahan dimana pelanggan dapat menikmati program tersebut dengan biaya tambahan diluar paket bulanan yang diambil.

97

Kabel Modem Kabel modem adalah merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk mengubah atau memodulasikan paket data internet dengan kecepatan transmisi data yang bervariasi antara 512 kilobit per detik sampai dengan 100 megabit per detik dan terhubung ke komputer. Perseroan telah mengoperasikan kegiatan televisi berlangganan dan internet broadband di wilayahwilayah Jabodetabek, Surabaya, dan Bali. 5. Produk Layanan Pada tanggal 31 Desember 2013, terdapat lebih dari 145 saluran program yang terdiri dari siaran nasional sampai dengan internasional yang berkisar mulai dari Rp99.000 per bulan telah ditawarkan kepada pelanggan, bergantung dari bentuk paket yang dipilih oleh pelanggan dengan merek HomeCable. Saluran program yang ditawarkan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah antara lain sebagai berikut: Channel SD Baby First TV

AXN

HBO Signature

Reformed 21

DAAI TV

Cartoon Network

Animax

Fox Sports News

Swara

Indosiar

JimJam

FX

NBA TV

Aljazeera Arabic

JAK-TV

Toonami

beTV

Fox Sports

AlJazeera Int

JTV

Disney Channel

DIVA

Star Sports

Arirang

KOMPAS TV

Disney Junior

truTV

ASN

Australia Network

MetroTV

Discovery Kids

Asian Food Channel

Eurosport

Bloomberg

more2

Nickelodeon

TLC

BBC World News

CCTV 4

Net.

Animal Planet

LiTV

CNN HLN

CCTV News

O Channel

Discovery Channel

E! Entertainment

CNN Int

Channel NewsAsia

SCTV

Nat Geo Ch

Fashion TV

CNBC Asia

DWTV

TransTV

Discovery Turbo

RED

FOX News

Euronews

Trans7

Nat Geo Wild

FOX Family Movies

Channel [V]

France 24

TVONE

Nat Geo Adv

MGM

MTV SEA

KBS

TVRI Nasional

Discovery H&H

Star Chinese Movies

Berita Satu

RAI

NHK

Discovery Science

Cinemax

Berita Satu World

Smile-JCTV

Star Gold

FOX Crime

FOX Movies Premium

Dangdutz

TV5

beIN Sport 1

Star World

HBO

Hi!

ANTV

beIN Sport 2

FOX

HBO Family

J'go

B Channel

Fight Sports

Warner TV

HBO Hits

MiX

Bloomberg Indonesia

FOX Crime

KTV

Sony (India)

TVB8

Xing Kong

MAX

Star Chinese Channel

TVBJ

Phoenix Chinese Channel

Star Plus

TVBS Asia

Phoenix Info News

TVB Xing He

TVBS News

AniPlus HD

Cinemax HD

FOX Sports Plus HD

KOMPAS TV HD

NGC Wild HD

ASN HD

CNN International HD

FX HD

Life Time HD

Star World HD

AXN HD

Discovery HD World

HBO Family HD

LiTV HD

Syfy HD

BBC World News HD

Eurosport HD

HBO HD

LUXE TV HD

The Biography Channel HD

Berita Satu HD

Fashion One HD

HBO Hits HD

Mix HD

Travel Channel HD

Berita Satu World HD

FOX Action Movies HD

HBO Signature HD

MTV Live HD

Universal HD

Cartoon Network HD

FOX Crime HD

Hi! HD

NBATV HD

Warner TV HD

Cartoonito HD

Fox Family Movies HD

HighTV HD-3D

Net. HD

Fight Sports HD

Channel HD

Channel M

FOX HD

History HD

NG Adventure HD

Setanta Sports HD

CI HD

Fox Movies Premium HD

J'go HD

NGC HD

Star Cricket HD

beIN Sport 1 HD

beIN Sport 2 HD

(sumber: Perseroan, Desember 2013)

98

6. Penjualan Dan Pemasaran Hasil penjualan dan pemasaran yang dihasilkan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009 dari pelanggan televisi berlangganan, internet broadband, layanan komunikasi data adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Produk FastNet dan DataComm HomeCable Pendapatan Lain-lain**) Total

2013 Jumlah Δ%

31 Desember 2011 Jumlah Δ%

2012 Jumlah Δ%

2010 Jumlah Δ%

2009 Jumlah

953.088 552.521

27,31 34,81

748.654 409.848

111,56 136,78

353.866 173.095

1.001,91 *)

32.114 -

793,30 -

3.595 -

158.992 1.664.601

11,85 27,98

142.147 1.300.649

155,19 123,22

55.702 582.663

*) 1.714,36

32.114

793,30

3.595

Keterangan: *) Tidak dapat dibandingkan **) Terdiri dari pendapatan iklan, penjualan kabel modem dan router, biaya pemasangan, dan jasa terkait lainnya (sumber: Laporan Keuangan Perseroan, Desember 2013)

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan laju pertumbuhan pelanggan Perseroan untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 sebagai berikut:

Produk HomeCable FastNet dan DataComm Total

2013 Jumlah Δ% 329.508 13,35 332.886 662.394

14,86 14,10

2012 Jumlah Δ% 290.710 52,44 289.822 580.532

31 Desember 2011 Jumlah Δ% 190.702 *)

50,21 51,32

192.940 383.642

*) *)

2010 Jumlah Δ% *) -

*) *)

2009 Jumlah -

Keterangan: *) Tidak dapat dibandingkan. (sumber: Perseroan, Laporan Key Operational Drivers, Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009)

Perseroan memfokuskan penjualan jasanya kepada 2 (dua) segmen pasar yang dikoordinasikan melalui kantor pusat secara teratur. Adapun kedua segmen pasar tersebut adalah sebagai berikut: Perumahan Perumahan merupakan segmen pasar yang memiliki potensi pangsa pasar terbesar dengan kategori kelas ekonomi menengah ke atas. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan memiliki sekitar 304.000 pelanggan perumahan untuk televisi berlangganan dan sekitar 332.000 pelanggan internet. Daerah Komersial: Apartemen, Hotel dan Perkantoran Dengan pesatnya pembangunan daerah komersial sejak beberapa tahun terakhir, Perseroan banyak mendapat peluang untuk memasarkan televisi berlangganan dan internet pada lokasi-lokasi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan memiliki sekitar 25.000 pelanggan komersial televisi berlangganan. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah memiliki jaringan yang telah melewati rumah sekitar 1.194.000 home-passed.

99

Perseroan telah menggunakan beberapa strategi pemasaran dengan dasar-dasar utama untuk memperkenalkan masyarakat mengenai televisi berlangganan dan internet sebagai berikut: 1.

Telemarketing, yaitu pemasaran yang dilakukan melalui telepon. Divisi telemarketing Perseroan bekerjasama dengan pihak pemasaran dari berbagai industri antara lain real estat untuk menarik calon pelanggan. Cara pemasaran ini merupakan cara pemasaran yang paling efektif;

2.

Direct Sales, yaitu pemasaran dengan cara berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Dalam hal ini aktivitas rutinnya secara garis besar dengan melakukan kunjungan ke rumah calon pelanggan untuk memberikan informasi produk dan melakukan pemasaran;

3.

Tim Pemasaran Komersial, yaitu tim pemasaran yang bertugas melakukan pemasaran produk/ jasa Perseroan di apartemen, gedung perkantoran, hotel, resor dan kompleks perumahan. Cara kerja tim pemasaran ini adalah dengan cara menawarkan langsung ke pemilik atau manajemen gedung perkantoran, apartemen, hotel, resor dan kompleks perumahan; dan

4.

Promosi, yaitu pemasaran yang dilakukan oleh tim pemasaran Perseroan untuk memperkenalkan atau memasarkan produk/jasa ke calon pelanggan. Promosi dilakukan di pusat keramaian seperti pada pagelaran konser musik, pusat-pusat perbelanjaan (mal), atau pada suatu acara pameran seperti di perkantoran, hotel dan lain lain. Dengan strategi pemasaran ini, Perseroan berharap dapat memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk/jasa Perseroan (product and brand awareness). Disamping itu Perseroan juga menggunakan media iklan sebagai alternatif untuk dapat meningkatkan jumlah pelanggan baru.

Perseroan akan terus melakukan kegiatan pemasaran dengan menawarkan layanan-layanan baru seperti video on demand (VoD), personal video recorder (PVR) dan video streaming. Di samping itu, Perseroan akan selalu menawarkan konten-konten unggulan sesuai dengan permintaan pasar dan terus meningkatkan akses internet untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar melalui implementasi teknologi berstandar Docsis-3. Perseroan juga akan terus memperluas wilayah operasional di Jabodetabek, Surabaya dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hambatan yang dihadapi oleh Perseroan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan, antara lain, adalah kesulitan dalam mendapatkan perizinan di wilayah target pemasaran tertentu, seperti daerah perumahan atau apartemen. Dengan adanya hambatan tersebut, potensi pertumbuhan pendapatan Perseroan menjadi tidak optimal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tetap tertentu karena sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan pelanggan individu. 7. Sistem Pengolahan Data Pengolahan data pelanggan ini merupakan salah satu bagian terpenting dari bisnis televisi berlangganan dan internet broadband Perseroan. Sejumlah lebih dari 300 petugas pelayanan purnajual (customer services representative) dapat setiap saat mengakses data-data pelanggan di komputer apabila ada permintaan atau perubahan data seperti penambahan/pengurangan jumlah program premium yang dipilih atau perubahan data pelanggan seperti pindah alamat atau ganti nomor telepon. Setiap tanggal 7, 15, 23 dan 27, petugas bagian penagihan (billing) mencetak semua tagihan pelanggan yang masih aktif dan kemudian mengirimkannya melalui kurir ke para pelanggan dan disamping itu juga Perseroan juga telah menerapkan penagihan secara elektronik (e-billing) melalui internet.

100

8.

Persaingan

Pendistribusian program acara televisi berlangganan secara umum menggunakan dua macam teknologi: a.

Direct to Home (DTH)

Dalam sistem ini pelanggan TV Berlangganan harus memiliki Parabola penerima sinyal yang menyerupai piringan besar berdiameter antara 80 centimeter sampai dengan 2 meter tergantung dari kapasitas kekuatan penerimaan. Parabola ini dipasang di rumah pelanggan, DTH terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: i.

Berlangganan Umumnya program yang dikirim dalam kategori ini telah diacak. Pengacakan dilakukan karena sifat program yang disalurkan disini umumnya berupa ilm hiburan, dan siaran olah raga yang biaya produksinya mahal. Untuk menikmatinya pelanggan harus membayar iuran bulanan kepada operator.

ii.

Tanpa berlangganan Ada juga program program tertentu yang tidak diacak, namun siaran yang terdapat disini umumnya kurang disukai orang seperti dokumenter atau program kebudayaan. Siaran seperti ini umumnya dipancarkan tanpa diacak sehingga dapat diterima oleh semua orang yang memiliki Parabola.

b.

Jaringan Kabel TV (CATV)

Dalam sistem ini pelanggan tidak menggunakan Parabola untuk menerima sinyal program namun menggunakan perangkat Set Top Box yang dihubungkan langsung pada jaringan kabel distribusi dari operator televisi berlangganan. Keunggulan sistem HFC ini adalah pada besarnya kapasitas transmisi yang dapat dikirim. Dengan sistem HFC ini data transmisi yang dikirim tidak hanya berupa program acara TV saja tapi juga berupa data digital lainnya seperti Bandwidth untuk akses internet, komunikasi data dan lain-lain dimana dengan sistem teknologi HFC ini Bandwidth yang dialirkan akan lebih eisien (low loss) dan lebih cepat. Produk layanan TV Berlangganan memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan pesaingnya, antara lain: • •

•

Tanpa pemakaian Parabola untuk pelanggan Televisi Berlangganan, biaya pemasangan untuk pelanggan HomeCable relatif lebih murah dibandingkan dengan pelanggan yang menggunakan sistem DTH, Kualitas sinyal yang diterima oleh pelanggan Televisi Berlangganan melalui kabel secara umum lebih baik atau lebih stabil dikarenakan sistem transmisi melalui kabel yang lebih terlindung dibandingkan dengan sistem DTH, yang memakai antena di luar yang sering terpengaruh kondisi cuaca maupun sinyal-sinyal transmisi lainnya. Begitu pula halnya bagi pelanggan internet broadband melalui kabel dimana kualitas Bandwidth yang diterima secara umum lebih baik, stabil dan cepat dibandingkan dengan media lainnya, Memberikan layanan Televisi Berlangganan dan internet terpadu ditambah dengan paket-paket yang menarik dan dimana pelanggan hanya cukup menghubungi satu operator saja sehingga paket-paket yang ditawarkan akan lebih menguntungkan bagi pelanggan.

Secara khusus Perseroan melihat kompetisi yang dapat berdampak negatif terhadap prospek Perseroan adalah adanya kompetitor yang menggunakan sistem HFC. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa izin kepada beberapa operator lainnya untuk pengelolaan televisi berlangganan dengan sistem HFC untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Strategi khusus Perseroan dalam menghadapi persaingan dalam sistem ini adalah mencoba lebih agresif dan meningkatkan lebih brand awareness dalam mendapatkan pasar yang lebih besar sebelum pesaing baru masuk.

101

Keuntungan utama Perseroan dalam hal ini adalah pengalaman Perseroan dalam mengelola usaha broadband multimedia, dan jaringan kabel dua arah HFC yang sudah terpasang lebih kurang sekitar 9.530 km untuk kabel coaxial dan 6.779 km untuk kabel serat optik yang terbentang sebagian besar di Jabodetabek, Surabaya dan Bali. Untuk kegiatan pemasaran dan distribusi Televisi Berlangganan dan layanan internet broadband, hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting. 9. Strategi Usaha Melihat besarnya potensi dan prospek usaha yang terkandung dalam industri televisi berlangganan dan layanan internet broadband, Perseroan menetapkan beberapa langkah strategis yang dinilai dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan di masa datang, diantaranya adalah sebagai berikut: a.

Memperkuat konsep Televisi Berlangganan kepada masyarakat luas

Televisi Berlangganan di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru, apalagi fasilitas tersebut baru hanya terdapat pada sebagian wilayah Jabodetabek (sumber: Media Partners Asia, ”Asia Paciic Pay-TV and Broadband Markets”, 2012). Banyak potensi perumahan yang sebetulnya sudah dalam jaringan kabel Perseroan namun penduduk di wilayah tersebut tidak mengetahui mengenai televisi berlangganan. Dengan penjelasan yang lebih agresif dan informatif dari Perseroan diharapkan potensi pasar ini dapat dimanfaatkan. b.

Memperkenalkan konsep sarana hiburan dan ilmu pengetahuan melalui internet

Kemajuan teknologi internet yang pesat juga dimanfaatkan oleh Perseroan dalam memperkenalkan internet sebagai media hiburan dan menambah ilmu pengetahuan yang aman dan terpercaya serta mudah diakses. Dengan teknologi kabel HFC Perseroan, diharapkan para pelanggan dapat menikmati koneksi internet tanpa terputus-putus, transfer informasi/data yang cepat dan tidak terbatas (unlimited), dengan biaya berlangganan yang tetap setiap bulannya. c.

Memperluas Jaringan Kabel

Perseroan senantiasa memperluas jaringan kabel untuk menambah jumlah home-passed. Dengan adanya cakupan jaringan yang lebih luas, diharapkan Perseroan dapat menjangkau calon pelanggan yang daerahnya belum terjangkau oleh jaringan Perseroan sebelumnya dan tentunya akan membuat kompetitor lebih tidak ekonomis untuk memasang jaringan kabel pada wilayah yang sama. d.

Meningkatkan penetrasi pasar melalui pemasaran yang aktif

Setelah masa pemasangan jaringan kabel secara agresif beberapa tahun terakhir, saat ini Perseroan berusaha meningkatkan jaringan pemasaran melalui antara lain media cetak, direct selling dan promosipromosi untuk meningkatkan penetrasi pasar yang lebih besar. e.

Menambah jumlah paket produk layanan baru dan peningkatan pelayanan

Perseroan akan berusaha untuk menambah jumlah program siaran baru (dalam rangka kerjasamanya dengan FMTV) dan menambah paket-paket internet baru serta meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik. Hal ini akan menambah daya tarik bagi masyarakat umum untuk menjadi pelanggan. Dengan adanya paket-paket produk layanan baru baik untuk Televisi Berlangganan dan internet diharapkan banyak masyarakat akan beralih dari penggunaan Parabola maupun alat elektronik lainnya seperti VCD dan DVD ataupun dari operator layanan internet lainnya ke HomeCable dan FastNet.

102

10. Prospek Usaha Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha internet dan industri Televisi Berlangganan ini memiliki prospek yang cerah, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang sangat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha ini, diantaranya adalah: a.

Industri media di Indonesia didorong oleh konsumsi dalam negeri/domestik dan merupakan industri dengan angka pertumbuhan tercepat di wilayah Asia Pasiik. Pada tahun 2012 dan 2013, Indonesia mencapai angka pertumbuhan pendapatan bersih tertinggi untuk bidang periklanan (highest net advertising revenue growth) di wilayah Asia, yang masing-masing tumbuh sekitar 15,5% dan 16,0% dibandingkan dengan 11,4% dan 10,2% di China, 8,1% dan 8,6% di Vietnam, 8,0% dan 15,2% di Filipina, 10,7% dan 10,2% di Thailand, 4,9% dan 6,2% di Malaysia, 5,5% dan 7,2% di India dan 5,9% dan 3,2% di Hong Kong pada tahun yang sama (sumber: MediaRoute26, Issue 124, 20 Februari 2014). Media Partners Asia (MPA) memperkirakan bahwa pendapatan bersih periklanan di Indonesia akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sekitar 20,3% pada tahun 2014. Perseroan berpendapat dengan pertumbuhan yang positif ini, dapat memberikan dampak yang positif bagi Perseroan, mengingat salah satu pendapatan industri televisi adalah periklanan.

b.

Indonesia merupakan salah satu dari pasar televisi berbayar dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di wilayah Asia Pasiik, namun tingkat penetrasi keseluruhan masih rendah yaitu sekitar 7% pada tahun 2012, 9% pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai 12% pada tahun 2014. MPA memperkirakan bahwa pelanggan televisi berbayar akan tumbuh dengan cepat selama empat tahun ke depan, yang dipicu oleh kompetisi harga serta pemasaran yang agresif. Rata-rata pendapatan bulanan per user (“ARPU”) di Indonesia telah turun lebih dari AS$13 pada tahun 2012 menjadi AS$12 pada tahun 2013 dan MPA memperkirakan akan bertahan pada AS$12 pada tahun 2014, sementara pelanggan televisi berbayar telah tumbuh dari 2,4 juta pelanggan menjadi sekitar 3,4 juta pelanggan dari 2012 sampai dengan 2014, dan diperkirakan akan terus bertumbuh sampai dengan 4,4 juta pelanggan pada tahun 2014 (sumber: MediaRoute26, Issue 124, 20 Februari 2014).

c.

Indonesia merupakan negara keempat terbesar di Asia setelah China, India, dan Jepang berdasarkan jumlah pengguna internet pada bulan Juni 2012, dengan jumlah sebanyak 55 juta pengguna. Namun demikian, penetrasi layanan Internet di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduknya masih rendah, yakni sebesar 22,1% per 30 Juni 2012, dibandingkan dengan negaranegara Asia terdekat yaitu, 60% – 78% di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam (sumber: Internet World Statistic 30 Juni 2012). Namun demikian, infrastruktur internet makin berkembang dan meningkat serta jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat dari sekitar 8 juta pengguna per 31 Desember 2003 menjadi sekitar 63 juta orang per 31 Desember 2012. (sumber: statistic Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia/APJII). APJII memproyeksikan bahwa Indonesia akan bertumbuh dengan compounded annual growth rate sebesar 30,18% pada periode 2012-2015. Perseroan berkeyakinan bahwa melihat proyeksi perkembangan tersebut, terdapat potensi yang cukup cerah.

d.

Pertumbuhan internet di masa datang juga akan terpengaruh oleh pertumbuhan permintaan media sosial, aplikasi dan konten pada jaringan online. Layanan instant messaging merupakan aplikasi online yang populer, diikuti dengan jejaring sosial dan permainan. Indonesia merupakan pengguna Facebook terbesar kedua setelah India diantara negara-negara Asia (sumber: Internet World Statistic 30 Juni 2012). Tingkat penetrasi penggunaan pita lebar tetap (ixed broadband) dan pita lebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia dibandingkan dengan jumlah per rumah masih rendah yaitu masing-masing, sekitar 5% dan 6% pada tahun 2013 (sumber: MediaRoute26, Issue 124, 20 Februari 2014).

e.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan prospek yang bagus untuk Perseroan. Teknologi HFC yang diterapkan memungkinkan Perseroan untuk mengakomodasikan perkembangan teknologi tersebut dengan produk-produk baru lainnya seperti High Deinition TV, 3D High Deinition TV, Home Banking, Home Shopping, Video on Demand dan Interactive Games. Perseroan yakin produk-produk baru ini dapat diterapkan secara cepat di Indonesia dengan demikian menambah pendapatan untuk Perseroan.

103

11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan sangat berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian tujuan, pembentukan serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Perseroan. Bagi Perseroan, implementasi Tata Kelola Perusahaan dalam proses bisnis merupakan pijakan kokoh untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan menjadi perangkat standar yang bertujuan memperbaiki citra, eisiensi, efektiitas dan tanggung-jawab sosial Perseroan. Adapun prinsip-prinsip tata kelola Perseroan meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab. Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen, seperti diungkapkan pada bab VIII subbab 5 Prospektus. Perseroan tidak memiliki komite lain dibawah Komisaris dan Direksi Perseroan selain Komite Audit.

104

X. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dibawah ini berasal dari laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun yang bersangkutan, yang telah dilampirkan di dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Di dalam laporan mereka tertanggal 16 April 2014 dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, dengan opini tanpa modiikasian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sehubungan dengan pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan Perusahaan dalam rangka penawaran umum perdana saham. Laporan Keuangan Perseroan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member irm of PwC global network), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 15 Maret 2013, kecuali untuk Catatan 23.d dan 30, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas: (i) penekanan mengenai dampak PSAK 38, Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali (ii) penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2012 untuk mengakui aset pajak tangguhan dan akun yang terkait dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Di dalam laporan mereka tertanggal 2 Maret 2012, kecuali untuk Catatan 29, yang tertanggal 16 April 2014, dan ditandatangani oleh Didik Wahyudianto, yang dilampirkan di dalam Prospektus ini, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas penerbitan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan seperti yang disyaratkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7, dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2011 untuk mengakui aset pajak tangguhan atas transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Rincian dari ekuitas tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah)

Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor - neto Selisih nilai transaksi restrukturasi entitas sepengendali Saldo laba Total ekuitas

2013 Jumlah 304.265 1.431.054 783.749 2.519.068

Pada tanggal 31 Desember 2012**) ∆(%) Jumlah 304.265 (6,13) 1.524.438 100,00 85,91 16,79

(93.384) 421.580 2.156.899

∆(%) -

2011**) Jumlah 304.265 1.524.438

410,69 18,65

(93.384) 82.551 1.817.870

Keterangan: *) Tidak dapat dibandingkan. **) Direklasiikasi dan disajikan kembali, lihat Catatan 30 dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam Prospektus ini – Bab XVII

105

Setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi. Tabel Proforma Ekuitas Seandainya peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 304.265.000 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2013, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Modal Tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor - Neto Disetor Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Modal Dasar Rp804.000 juta dengan nilai nominal Rp100 setiap saham Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Penawaran Umum sebanyak 304.265.000 Saham Biasa Atas Nama milik PT First Media Tbk dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp1.600 per saham. Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2013 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan

Selisih Nilai Transaksi Restrukturasi Entitas Sepengendali

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

304.265

1.431.054

-

783.749

2.519.068

-

-

-

-

-

304.265

1.431.054

-

783.749

2.519.068

106

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Sesuai UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen Perseroan ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Namun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa pembagian dividen interim tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan akan menerapkan kebijakan dividen kas sebagaimana tertera dalam Prospektus mulai tahun buku 2014 sesuai dengan memperhatikan jumlah kas yang diperlukan Perseroan untuk ekspansi usaha dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka untuk tahun buku 2014 dan seterusnya, Direksi mengusulkan kebijakan dividen kas sebagai berikut: Laba Bersih setelah Pajak Sampai dengan Rp 100 miliar Lebih dari Rp 100 miliar

Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih setelah Pajak 5 - 15% 10 - 25%

Pada tanggal 25 April 2014, Perseroan melaksanakan RUPS mengenai pembagian dividen (“RUPS Dividen”) yang berasal dari laba yang diperoleh Perseroan selama tahun 2013 sesuai dengan RUPS Tahunan tanggal 11 April 2014 untuk pengesahan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan pembagian dividen dengan nilai sebesar Rp13,81 per saham atau sebesar Rp42.018.987.993 yang akan dibayar paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal efektif RUPS Dividen, yaitu tanggal 9 Mei 2014, kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Februari 2014. Dividen tersebut telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2014. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Revolving tertanggal 4 Juni 2013, dibuat antara Perseroan dengan Citibank N.A., terdapat klausula bahwa Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau membayarkan cadangan premi saham atau membuat distribusi pendapatan lainnya dalam jumlah dan mata uang apapun yang lebih dari 40% (empat puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan setelah pajak dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Senior Unsecured Revolving tertanggal 18 Oktober 2013, dibuat antara Perseroan dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, terdapat klausula bahwa Perseroan tidak akan menyatakan atau memberikan dividen atau pembayaran apapun terkait dengan seri-seri saham yang dimilikinya dalam jumlah yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih Perseroan dari tahun keuangan Perseroan sebelumnya, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan secara efektif telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

107

XII. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syaratsyarat di bawah ini terpenuhi: 1.

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2.

Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti irma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat inal. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

108

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut : 1.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat inal. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2.

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

3.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

109

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 1.

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Divestasi kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yaitu sebanyak 304.265.000 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) per saham sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 17.3.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, FM memberikan pernyataan bahwa Saham Yang Ditawarkan tidak sedang dalam keadaan disita dan tidak sedang menjadi obyek perkara antara FM dan pihak ketiga di dalam pengadilan di wilayah Republik Indonesia. Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. 2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: Porsi Penjaminan (jumlah saham) 304.265.000 304.265.000

Nama Para Penjamin Emisi Efek PT Ciptadana Securities (terailiasi) Jumlah

Jumlah Penjaminan (Rp) 486.824.000.000 486.824.000.000

% 100,00 100,00

PT Ciptadana Securities yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan, mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Adapun hubungan ailiasi antara PT Ciptadana Securities dengan Perseroan adalah pemegang saham secara tidak langsung PT Ciptadana Securities yaitu PT Lippo Securities Tbk memiliki kesamaan sepengendali dengan Perseroan. 3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 9 Mei 2014. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp1.575 (seribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.600 (seribu enam ratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut: • • •

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan, Permintaan dari calon investor yang berkualitas, Kinerja keuangan Perseroan,

110

• • • •

Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa televisi berlangganan dan layanan internet broadband di Indonesia, Status dari perkembangan terakhir Perseroan, Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode dan penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan, Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

111

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : Akuntan Publik

STTD Asosiasi Pedoman Kerja Surat Penunjukan

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member irm of RSM International) Plaza ABDA Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp. +6221-5140-1340 Fax. +6221-5140-1350 Nomor 336/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Didik Wahyudianto, SE, Ak, BAP Anggota IAPI No. 1064 Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0660114/DWD/104/EL tanggal 20 Januari 2014

Tugas dan Kewajiban Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengung kapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signiikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan. Konsultan Hukum

STTD Asosiasi Pedoman Kerja

Surat Penunjukan

Makes & Partners Law Firm Menara Batavia, Lantai 7 Jl. K.H Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220, Indonesia Telp. +6221-574-7181 Fax. +6221-574-7180 No. 227/PM/STTD-KH/1998 tanggal 5 Oktober 1998 atas nama Iwan Setiawan Anggota HKHPM No. 201213 Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/ HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 No. SB-026/CSL/LN/MP/V/13 tanggal 1 Mei 2013

Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

112

Notaris

STTD Asosiasi Pedoman Kerja Surat Penunjukan

Rini Yulianti, S.H. Jl. H. Naman Raya No. 31,Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp. +6221-864-1170 Fax. +6221-864-1170 No. 90/BL/STTD-N/2007 tanggal 26 Juli 2007 atas nama Rini Yulianti, S.H. Anggota INI No. 06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/XI/2010 UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris No 075/NOT/IV/2013 tanggal 29 April 2013

Tugas dan Kewajiban Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris. Biro Administrasi Efek

Ijin Bapepam Asosiasi Surat Penunjukan

PT Sharestar Indonesia BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta 12950 Telp. +6221-527-7966 Fax. +6221-527-7967 KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991 Anggota ABI No. ABI/V/2013-004 No SSI/BAE-0382/13 tanggal 16 Mei 2013

Tugas dan Kewajiban Pokok : Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal, kecuali PT Sharestar Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM. PT Sharestar Indonesia yang bertindak sebagai BAE mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan. Adapun hubungan ailiasi tersebut adalah pemegang saham tidak langsung PT Sharestar Indonesia yaitu PT Multipolar Tbk juga merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan.

113

XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 25 Pebruari 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 11 April 2014, yang keduanya dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

1.

2.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Perseroan Terbatas ini bernama : ”PT LINK NET Tbk” (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal Asing, dengan semua peraturan mengenai pelaksanaan dari padanya.

1.

2.

1.

2.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet (internet service provider), jasa nilai tambah teleponi serta jasa konsultasi manajemen bisnis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : Kegiatan Usaha Utama, yaitu : menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia dan jasa akses internet (internet service provider), Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu : jasa konsultasi bisnis yang meliputi perencanaan dan pembuatan design dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, serta penyediaan dan/atau pengelolaan pusat layanan informasi (call center). MODAL Pasal 4 Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp804.000.000.000,00 (delapan ratus empat miliar Rupiah) terbagi atas 8.040.000.000 (delapan miliar empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 37,84% (tiga puluh tujuh koma delapan empat persen) atau sejumlah 3.042.649.384 (tiga miliar empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp304.264.938.400,00 (tiga ratus empat miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian sertanilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut, 114

b.

4.

5.

benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat “OJK”), c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar, d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskanmengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut dan memberikan kuasa kepada Direksi untukmenyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut ”HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut. b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham : 1). ditujukan kepada karyawan Perseroan, 2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, 3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan/atau 4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5.d. di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

115

f.

6.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasiikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan Modal Dasar Perseroan : a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : b.1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar, b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.2. di atas. b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (”UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi, b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.4. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. SAHAM Pasal 5 Semua saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. Selama ketentuan dalam ayat (4) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusankeputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.

116

7.

8.

Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasiikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasiikasi tersebut. b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasiikasi saham yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi. d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasiikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasiikasi yang sama. e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

SURAT SAHAM Pasal 6 5. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut : a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya, b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertiikat atau konirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. 6. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat para pemegang saham, b. Nomor surat saham, c. Nilai nominal saham, d. Tanggal pengeluaran surat saham. 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat para pemegang saham, b. Nomor surat kolektif saham, c. Jumlah saham, d. Nilai nominal saham, e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. 9. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/ atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi dan tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

117

1.

2.

3. 4.

SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 7 Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak : a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : 1). Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut, dan 2). Perseroan telah menerima surat saham yang rusak, b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut, b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan, dan d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham, e. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi kepada Perseroan. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8 Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu : a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. d. Perseroan wajib menerbitkan sertiikat atau konirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasiikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

118

i.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

1. 2.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 9 Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan sebaik-baiknya. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat yang dimiliki para pemegang saham, c. jumlah yang disetor atas setiap saham, d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan idusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan idusia tersebut, e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

119

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. Pemegang saham yang sah berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) tersebut. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan idusia, yang menyangkut sahamsaham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10 11. a. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan dari rekening Efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-

120

5.

6.

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : a. RUPS Tahunan, b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan : a. Persetujuan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 5 yang isinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, b. Persetujuan penggunaan laba Perseroan, c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul usul yang diajukan oleh : a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan UUPT. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka : a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, b. Atas persetujuan Ketua Dewan Komisioner OJK, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan, dan c. Kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahaan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

121

9.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 12 1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di : a. tempat kedudukan Perseroan, b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. 3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. c. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. 4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. 5. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselengarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. 6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan : a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, b. Dewan Komisaris.

1.

2.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 13 RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh a n g g o t a Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh

122

3. 4. 5.

1.

2.

3.

salah seorang pemegang saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14 Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan : a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dan c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambialihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dan

123

c.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. 4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan, b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan –hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS, dan d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. 5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. 10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. 11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

1. 2.

3.

4. 5.

DIREKSI Pasal 15 Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyakbanyaknya 6 (enam) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.

124

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Seorang atau lebih anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya (mereka) oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini. RUPS dapat : mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya, atau mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya, atau mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : a. masa jabatannya telah berakhir, atau b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku, atau d. meninggal dunia, atau e. diberhentikan karena keputusan RUPS. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

125

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan kepada pihak ketiga (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka), b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, c. (i) menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan atas kekayaan Perseroan, (ii) mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk menjamin utang-utang pihak lain, Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. a. Presiden Direktur dan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 3 (tiga) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakantindakan tertentu. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. RAPAT DIREKSI Pasal 17 Rapat Direksi diadakan setiap 2 (dua) bulan dan pada waktu lainnya apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

126

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8. 9.

10. 11.

12.

13.

14.

1.

2. 3.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat Direksi. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat Direksi, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) atau lebih anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Direktur selaku pimpinan Rapat Direksi yang memutuskan. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. b. Setiap anggota Direksi secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS Pasal 18 Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 5 (lima) orang Komisaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan

127

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya Berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan. RUPS dapat : mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : a. masa jabatannya telah berakhir, atau b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu Undangundang atau peraturan perundangan yang berlaku, atau d. meninggal dunia, atau e. diberhentikan karena keputusan RUPS. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

128

14. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. 6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. 8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. 9. Rapat tersebut pada ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. 10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

1.

RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20 Rapat Dewan Komisaris diadakan setiap 3 (tiga) bulan dan pada waktu lainnya apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

129

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Presiden Komisaris selaku pimpinan Rapat yang memutuskannya. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan Keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

130

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21 1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. 2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. 3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 5. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. 6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. 8. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. 9. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan. 10. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahaan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. 11. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

1.

2.

3.

4.

5.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 22 Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama

131

6.

7.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2.

kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 23 Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/ rugi Peseroan. PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24 Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan Pasar Modal. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau pengubahan status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

132

1.

2.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 26 Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL Pasal 27 Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. PERATURAN PENUTUP Pasal 28 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya. Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir.

133


XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

135


138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159


XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

161


PT LINK NET Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes ASET Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha - neto: Pihak ketiga Pihak berelasi Pajak dibayar di muka - pajak lainnya Biaya dibayar di muka Aset lancar lainnya Total aset lancar Aset tidak lancar Piutang pihak berelasi non-usaha Investasi pada entitas asosiasi Biaya dibayar di muka jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar Aset pajak tangguhan - neto Aset tetap - neto Uang muka Aset takberwujud Aset tidak lancar lainnya Total aset tidak lancar TOTAL ASET

2g,3,22 2h,4 2d,22 2t,13a 2i,5

2d,2h,22 2v,7

2i,6 2t,13d 2j,8 2n,9 2m,10

31 Desember/ December 2013

PT LINK NET Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 2012 *)

1 Januari/ January 2011

370,020

817,857

743,744

12,330

92,968 15,925 45,795 37,621 50

93,918 4,635 80,875 25,803 50

67,949 1,199 121,677 13,966 50

270 25,826 8,437 9 61

562,379

1,023,138

948,585

46,933

ASSETS Current assets Cash and cash equivalents Trade receivables - net: Third parties Related parties Prepaid taxes - other taxes Prepayments Other current assets Total current assets Non-current assets Non-trade receivables from related parties Investment in an associate

1,051 11,595

362 7,611

322 --

---

125,400 35,898 2,295,036 76,584 36,792 80,469

136,800 39,663 1,576,965 69,175 14,572 151,870

148,200 37,435 1,209,355 45,497 6,730 94,347

-1,631 80,845 -5,636 14

2,662,825 3,225,204

1,997,018 3,020,156

1,541,886 2,490,471

88,126 135,059

*) Direklasifikasi dan disajikan kembali, lihat Catatan 30

Long-term prepayment net of current portion Deferred tax assets - net Property, plant and equipment - net Advances Intangible assets Other non-current assets Total non-current assets TOTAL ASSETS

*) Reclassified and restated, refer to Note 30

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

d1/April 17, 2014


The accompanying notes form an integral part of these financial statements

172

paraf:

PT LINK NET Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) Per 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes LIABILITAS Liabilitas jangka pendek Utang usaha: Pihak ketiga Pihak berelasi Utang non-usaha Beban akrual Biaya langganan diterima dimuka dan deposito pelanggan Utang pajak Pajak penghasilan Pajak lainnya Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang Total liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Total liabilitas jangka panjang Total liabilitas EKUITAS Modal saham - Nilai Nominal Rp100 per saham (Rupiah penuh) Modal dasar - 8.040.000.000 saham per 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (1 Januari 2011: 2.600.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.042.649.384 saham per 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (1 Januari 2011: 2.010.000.000 saham) Tambahan modal disetor - neto Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Saldo laba Total ekuitas TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS


PT LINK NET Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)



2o,11 109,521 69,232 2,025 118,727

58,231 31,873 8,013 56,196

34,141 3,340 956 12,575

21 2,243 79 571

32,859

29,634

26,710

133

24,539 6,332

84,669 4,975

50,301 2,961

2,473 8

2r,15

15,810

16,545

14,000

--

2q,12

81,393 460,438

16,105 306,241

15,103 160,087

-5,528

2d,22 22 2p,14 22 2t,13b

2q,12,22

195,065

523,652

491,233

--

2r,15

50,633 245,698 706,136

33,364 557,016 863,257

21,281 512,514 672,601

323 323 5,851

16 17

304,265 1,431,054

304,265 1,524,438

304,265 1,524,438

201,000 --

2a,2c,23,30

-783,749 2,519,068 3,225,204

(93,384) 421,580 2,156,899

(93,384) 82,551 1,817,870 2,490,471

(5,920) (65,872) 129,208 135,059

3,020,156

*) Direklasifikasi dan disajikan kembali, lihat Catatan 30

LIABILITIES Current liabilities Trade payables: Third parties Related parties Non-trade payables Accruals Unearned subscription fees and subscriber’s deposit Taxes payable Corporate income tax Other taxes Short-term employee benefit liabilities Current maturities of long-term debt Total current liabilities Non-current liabilities Long-term debt net of current maturities Long-term employee benefit liabilities Total non-curent liabilities Total liabilities EQUITY Capital stock - Par value of Rp100 per share (in full Rupiah) Authorised - 8,040,000,000 shares as of 31 December 2013, 2012 and 2011 (1 January 2011: 2,600,000,000 shares) Issued and fully paid - 3,042,649,384 shares as of 31 December 2013, 2012 and 2011 (1 January 2011: 2,010,000,000 shares) Additional paid-in capital - net Difference in value of restructuring transactions of entities under common control Retained earnings Total equity TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Reclassified and restated, refer to Note 30


d1/April 17, 2014



173

paraf:

PT LINK NET Tbk LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Beban pokok pendapatan (tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk aset takberwujud) Beban penjualan Beban umum dan administrasi Beban penyusutan Biaya amortisasi Biaya lainnya

Catatan/ Notes


31 Desember/ December 2012*)

31 Desember/ December 2011*)

2s,18,22

1,664,601

1,300,649

582,663

2s,19,22 2s,20

(353,306) (142,309)

(260,823) (102,706)

(114,711) (39,315)

2s,20 2j,8 2n,9

(294,201) (271,207) (9,259) (555)

(234,921) (203,349) (4,146) (412)

(94,416) (110,614) (2,373) (4,835)

Revenue Cost of revenue (excluding depreciation of property, plant and equipment, and amortisation of intangible assets expenses) Selling expenses General and administrative expenses Depreciation expenses Amortisation expense Other expenses

593,764

494,292

216,399

Operating profit

2s,22 2s

(120,803) 24,332

(72,133) 38,414

(33,319) 17,492

2v,7

(10,016)

(889)

--

Finance costs Finance income Share of loss in associate

487,277

459,684

200,572

Profit before income tax

2t,13c

(125,108) 362,169

(120,655) 339,029

(52,149) 148,423

Income tax expenses Profit for the year

--

--

--

362,169

339,029

148,423

Other comprehensive income Total comprehensive income for the year

119

111

59

Basic Earnings per Share (in full Rupiah)

Laba usaha Biaya keuangan Penghasilan keuangan Bagian kerugian entitas asosiasi Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba tahun berjalan Pendapatan komprehensif lainnya Total laba komprehensif tahun berjalan Laba per saham dasar (Rupiah penuh)

PT LINK NET Tbk STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME For the Years Ended 31 December 2013, 2012 and 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless othewise stated)

2u,21

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 30

*) Reclassified, refer to Note 30


d1/April 17, 2014


174

paraf:

PT LINK NET Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes Saldo 1 Januari 2011 Penerimaan dari penerbitan saham Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali *) Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan

Tambahan modal disetor - neto/ Additional paidin capital - net

Modal saham/ Share capital

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ Differences in value of restructuring transaction of entities under common control

Jumlah ekuitas/ Total equity

--

(5,920)

(65,872)

129,208

Balance as at 1 January 2011

16,17

103,265

1,524,438

--

--

1,627,703

23d,30

--

--

(87,464)

--

(87,464)

--

--

--

148,423

148,423

Proceeds from shares issued Difference in value of restructuring transaction of entities under common control *) Total comprehensive income for the year

304,265

1,524,438

(93,384)

82,551

1,817,870

Balance as at 31 December 2011 *)

--

--

--

339,029

339,029

Total comprehensive income for the year

304,265

1,524,438

(93,384)

421,580

2,156,899

Balance as at 31 December 2012

--

Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Saldo 31 Desember 2012

2a,2c

Saldo 31 Desember 2013

(93,384)

93,384

--

--

--

--

362,169

362,169

Implementation of PSAK 38 (Revised 2012) regarding Business Combinations Involving Entities Under Common Control Total comprehensive income for the year

304,265

1,431,054

--

783,749

2,519,068

Balance as at 31 December 2013

--

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 30

*) Restated, refer to Note 30


d1/April 17, 2014

Saldo laba/ Retained earnings

201,000

Saldo 31 Desember 2011 *)

Penerapan PSAK 38 (Revisi 2012) mengenai Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan

PT LINK NET Tbk STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the Years Ended 31 December 2013, 2012 and 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)


175

paraf:

PT LINK NET Tbk LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok Pembayaran kas kepada karyawan Pembayaran pajak penghasilan badan Penerimaan bunga Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

PT LINK NET Tbk STATEMENTS OF CASH FLOWS For the Years Ended 31 December 2013, 2012 and 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless othewise stated)

31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/ December December December 2013 2012 2011

1,657,486 (560,569) (200,577) (179,069) 24,332

1,239,694 (321,461) (166,937) (88,515) 38,414

562,133 (265,634) (58,820) (4,513) 13,932

741,603

701,195

247,098

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan aset tetap dan peralatan untuk instalasi Penerimaan dari penjualan aset tetap Penambahan investasi pada entitas asosiasi Penerimaan dari penjualan investasi entitas asosiasi Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

(856,465)

(604,353)

(1,629,326)

2j,8

5,933

--

630

2v,7

(16,125)

(8,500)

--

2v,7

2,125

--

--

(864,532)

(612,853)

(1,628,696)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran pinjaman jangka panjang Penerimaan dari pinjaman jangka panjang Pembayaran bunga Penerimaan dari tambahan modal disetor 16,17 Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

2g,3

2g,3

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Purchase of property, plant and equipment and equipment for installation Proceeds from sales of property, plant and equipment Additional investment in associate Proceeds from sale of investment in associate Net cash flows used in investing activities

(565,404)

(13,098)

--

247,017 (6,720)

-(1,131)

485,309 --

--

--

1,627,703

(325,107)

(14,229)

2,113,012

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Repayments of long-term debt Proceeds from long-term debt Payments for interest Proceeds from additional paid-in capital Net cash flows provided from (used in) financing activities

(448,036)

74,113

731,414

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

817,857

743,744

12,330

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR

199

--

--

370,020

817,857

743,744


d1/April 17, 2014

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash receipts from customers Cash paid to suppliers Cash paid to employees Payments of corporate income tax Interest received Net cash flows provided from operating activities

Effects in foreign exchange changes in cash and cash equivalents CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR


176

paraf:

PT LINK NET Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011 serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LINK NET Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011 and For the Years Ended 31 December 2013, 2012 and 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1. General

a. Pendirian dan informasi lainnya PT Link Net Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Seruling Indah Permai berdasarkan Akta Notaris No. 93 tanggal 14 Maret 1996 dari Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, LL.M sebagaimana telah diubah dalam Akta Notaris No. 304 tanggal 26 Juli 1996 dari Yuliandi Ermawanto, S.H. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8324.HT.01.01.TH.96 tanggal 7 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 96 tanggal 29 November 1996, Tambahan No. 9456.

a. The establishment and other information PT Link Net Tbk (the “Company”) was established under the name of PT Seruling Indah Permai based on Notarial Deed No. 93 dated 14 March 1996 of Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, LL.M as amended by Notarial Deed No. 304 dated 26 July 1996 of Yuliandi Ermawanto, S.H. The Deed of Establishment and its amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-8324.HT.01.01.TH.96 dated 7 August 1996 and published in State Gazette No. 96 dated 29 November 1996, Supplement No. 9456.

Perusahaan selanjutnya mengubah nama perusahaan menjadi PT Link Net dan mengubah Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 28 Maret 2000, dari Myra Yuwono, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan dengan Surat Keputusan No. C-9118.HT.01.04.TH.2000 tanggal 20 April 2000 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 84 tanggal 20 Oktober 2000, Tambahan No. 6296.

The Company subsequently changed its name to PT Link Net and accordingly amended its Articles of Association based on Notarial Deed No. 35 dated 28 March 2000, of Myra Yuwono, S.H., notary in Jakarta. The Deed was approved by Minister of Law and Legislation in his Decision Letter No. C-9118.HT.01.04.TH.2000 dated 20 April 2000, and published in the State Gazette No. 84 dated 20 October 2000, Supplement No. 6296.

Di tahun 2008, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah dan disesuaikan sepenuhnya untuk mematuhi Undang-Undang Perusahaan No. 40/2007 dengan Akta Notaris No. 29 tanggal 27 November 2008 dari Ny. Lindasari Bachroem, S.H. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-99920.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 20, Tambahan No. 2356 tanggal 9 Maret 2010.

In 2008, the Company’s Articles of Association was amended and adjusted to comply with the Company Law No. 40/2007 under Notarial Deed No. 29 dated 27 November 2008, of Ny. Lindasari Bachroem, S.H. This Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU99920.AH.01.02 Tahun 2008, dated 24 December 2008 and published in the State Gazette No. 20, Supplement No. 2356 dated 9 March 2010.

Perusahaan selanjutnya mengubah kembali Anggaran Dasar melalui Akta Notaris No. 171, tanggal 16 Juni 2011 dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-32017.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 27 Juni 2011.

The Company then further amended the Articles of Association through Notarial Deed No. 171, dated 16 June 2011 of DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. which was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-32017.AH.01.02 Tahun 2011, dated 27 June 2011.

Perubahan terakhir dalam Anggaran Dasar Perusahaan tergabung dalam Akta Notaris No. 16, tanggal 30 Oktober 2013 dari Rini Yulianti, S.H. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-55842.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 1 November 2013.

The latest amendment to the Company’s Article of Association was incorporated in Notarial Deed No. 16, dated 30 October 2013, of Rini Yulianti, S.H. This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-55842.AH.01.02.Tahun 2013, dated 1 November 2013.

Perubahan Anggaran Dasar setelah periode pelaporan telah diungkapkan pada Catatan 26.

Amendment of Articles of Association subsequent to the reporting period has been disclosed in Note 26.

d1/April 24, 2014

177

paraf:

PT LINK NET Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011 serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LINK NET Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued) 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011 and For the Years Ended 31 December 2013, 2012 and 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia No. 176/DIRJEN/2009 tanggal 27 Juli 2009, Perusahaan telah diberikan izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet dengan wilayah penyelenggaraan nasional.

Based on the Decree of the Director General of Post and Telecommunication of the Republic of Indonesia No. 176/DIRJEN/2009 dated 27 July 2009, the Company has been given license for the provisioning of Internet Service with national coverage.

Berdasarkan anggaran dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang penyelenggaraan tetap berbasis kabel, penyelenggaraan jasa multimedia, jasa akses internet (internet service provider), jasa nilai tambah teleponi serta jasa konsultasi manajemen bisnis.

Based on article of association, the Company is engaged in fixed-based operation of cable, multimedia services, internet service provider, value-added telephony services and business management consultation services.

Kegiatan usaha Perusahaan saat ini adalah memberikan layanan melalui jaringan komunikasi broadband (“jaringan”) seperti distribusi program televisi dan internet berkecepatan tinggi melalui jaringan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Surabaya, dan Bali.

The current operation of the Company are providing services through a broadband communication network (“the network”) such as distribution of television programs and high speed internet through the network in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Surabaya, and Bali area.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2000.

The Company is domiciled in Jakarta and started its commercial operations in 2000.

Entitas induk Perusahaan adalah PT First Media Tbk, sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia dan kepemilikan sahamnya telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia.

The Parent of the Company is PT First Media Tbk, a company was incorporated in Indonesia and its shares have been listed on Indonesia Stock Exchange.

b. Perubahan status Perusahaan Perusahaan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka sehubungan dengan rencana penawaran umum saham kepada masyarakat seperti yang dijelaskan pada Catatan 26.

b. Change on the Company’s status The Company changes its status to Public Company in connection with the initial public offering plan as disclosed in Note 26.

c. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

c. Board of Commissioners, Board of Directors and Employees As at 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011, the members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011 susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 2013 Dewan Komisaris/ Board of Commissioners Presiden Komisaris/ President Commissioners Komisaris/ Commissioners



Ali Chendra

Peter Frans Gontha

Peter Frans Gontha

Prof. Dr. Bintan R. Saragih *) Jonathan L. Parapak *) Edward Daniel Horowitz Lorne Rupert Sommerville

Prof. Dr. Didik J. Rachbini Achsanul Qosasi Edward Daniel Horowitz Lorne Rupert Sommerville

Prof. Dr. Didik J. Rachbini Achsanul Qosasi Edward Daniel Horowitz Lorne Rupert Sommerville

*) Komisaris independen/Independent commissioner

178


-

Dicky Setiadi Moechtar -



31 Desember/ December 2013 Dewan Direksi/ Board of Directors Presiden Direktur/ President Director Direktur/Directors

Roberto Feliciano Henry Jani Liando **) Dicky Setiadi Moechtar Sigit Prasetya Andy Nugroho Purwohardono -



Roberto Feliciano Henry Jani Liando Hengkie Liwanto *) Dicky Setiadi Moechtar Sigit Prasetya Wai Hoong Fock Artapong Porndhiti

Roberto Feliciano Henry Jani Liando Hengkie Liwanto Dicky Setiadi Moechtar Sigit Prasetya Wai Hoong Fock Artapong Porndhiti


Eddy Khrisna Patria Sambuaga -

*) Efektif mengundurkan diri pada 1 September 2012 / Effectively resigned on 1 September 2012 **) Direktur independen/Independent director

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan memiliki karyawan tetap 594 orang (31 Desember 2012: 571 orang, 31 Desember 2011: 455 orang) (tidak diaudit).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

As at 31 December 2013, the Company had 594 permanent employees (31 December 2012: 571 employees, 31 December 2011: 455 employees) (unaudited).

2. Summary of Significant Accounting Policies

a. Dasar penyusunan laporan keuangan Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP347/BL/2012. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Basis of preparation of the financial statements Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Company which have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Financial Services Authority (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency) Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity, enclosed in Decision Letter No. KEP- 347/BL/2012. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, dan menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

The financial statements have been prepared on the historical cost concept, and using the accrual basis except for statements of cash flows.

Laporan laba rugi komprehensif disusun dengan menyajikan analisa beban-beban menggunakan dasar klasifikasi menurut fungsi, dan menyajikan secara terpisah beban depresiasi dan amortisasi aset takberwujud.

The statements of comprehensive income are prepared by presenting an analysis of expenses using a classification based on the function of the expenses, and separately presents the expense of depreciation and amortisation of intangible assets.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of

179



memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 25.

judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 25.

Penerapan Standar Akuntansi Tahun Berjalan

Implementation of Current Year Accounting Standards The Statements (“PSAK”), Interpretations (“ISAK”) and Withdrawal of Statements (“PPSAK”) which are mandatory for the first time on or after 1 January 2013 in the financial statements are as follows:

Berikut adalah Pernyataan (“PSAK”), penyesuaian atas PSAK dan Pernyataan Pencabutan (PPSAK) yang wajib diterapkan untuk pertama kali pada atau setelah 1 Januari 2013 dalam laporan keuangan: PSAK 38 (revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Penyesuaian atas PSAK No. 60 (Revisi 2010): Pengungkapan Instrumen Keuangan (Oktober 2012) PPSAK No. 10: Pencabutan PSAK 51 Akuntansi Kuasi – Reorganisasi

PSAK 38 (revised 2012): Business Combinations Involving Entities under Common Control The Improvement on PSAK 60 (Revised 2010): Financial Instrument Disclosures (October 2012)

Penerapan standar baru yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan adalah PSAK 38 (revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

The adoption of the new standard which impacts the Company’s financial statements is PSAK 38 (2012 revision): Business Combination of Common-Control Entities.

Sesuai dengan PSAK 38 (revisi 2012), Perusahaan telah mereklasifikasi saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali pada tanggal awal penerapan PSAK ini ke dalam pos tambahan modal disetor.

In accordance with PSAK 38 (2012 revision), the Company has reclassified its balance of the difference in value from restructuring transaction between entitites under common control to the additional paid-in-capital account at the beginning of the implementation of this PSAK.

b. Penjabaran mata uang asing (i) Mata uang fungsional dan penyajian Transaksi-transaksi yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

b. Foreign currency translation (i) Functional and presentation currency Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company’s functional and presentation currency.

Angka-angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Figures in the financial statements are rounded in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

(ii) Transaksi dan saldo Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berasal dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dengan menggunakan nilai tukar pada akhir periode, diakui dalam laporan laba rugi.

(ii) Transactions and balances Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Foreign exchange gains or losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

180

PPSAK No. 10: Withdrawal of PSAK 51 Accounting for Quasi - Reorganization



Kurs utama yang digunakan, didasarkan pada kurs tengah dari kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

Dolar Amerika Serikat (”USD”)

c.

The main exchange rates used, based on the middle rates of the sell and buy rates published by Bank Indonesia as at 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011 are as follows (in full Rupiah):




12,189

9,670

9,068

1 Januari/ January 2011 8,991

United States Dollar (”USD”)

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah transaksi yang mengalihkan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lainnya di antara entitas sepengendali yang tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

c. Difference in value from restructuring transactions among entities under common control Restructuring transactions of entities under common control are transactions to transfer assets, liabilities, shares and other ownership instruments between parties under common control which do not result in profit or loss for the whole group or for an individual entitiy of the group.

Sebelum tanggal 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan yang timbul dari pengalihan aset, utang, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya dengan nilai buku transaksi dalam rangka restrukturisasi antara entitas sepengendali diakui sebagai “Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas Perusahaan. Efektif tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan menerapkan PSAK 38 (revisi 2012). Penerapan PSAK ini berlaku secara prospektif dengan ketentuan bahwa saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berdasarkan PSAK 38 (revisi 2004): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali pada tanggal awal penerapan PSAK ini, yaitu tanggal 1 Januari 2013, disajikan dalam pos tambahan modal disetor dan selanjutnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Before 1 January 2013, the difference between the transfer price of transfer assets, liabilities, shares or other ownership instruments and the book value arising from restructuring transactions of entities under common control is recorded as “Difference in value from restructuring transactions among entities under common control” and presented as part of equity of the Company. Effective on 1 January 2013, the Company adopted PSAK 38 (2012 revision). This PSAK is being adopted prospectively that the difference in value resulting from the common-control entities restructuring transaction based on PSAK 38 (2004 revision): the Accounting of Restructuring of Common-Control Entities, at the early adoption of this PSAK, 1 January 2013, being presented as “Additional-Paid-In-Capital”, and can not be recognized as “Realized Profit/Loss” or reclassified as “Retained Earnings”.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan yang menyiapkan laporan keuangannya (“Perusahaan pelapor”):

d. Transaction with related parties A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (referred to as “reporting entity”):

(a.) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan pelapor jika orang tersebut: (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan pelapor; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan pelapor; atau (iii) personal manajemen kunci Perusahaan pelapor atau perusahaan induk Perusahaan pelapor.

(a.) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person:

181

(i)

has control or joint control over the reporting entity; (ii) has significant influence over the reporting entity; or (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.



(b.) Suatu perusahaan berelasi dengan Perusahaan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (i) Perusahaan dan Perusahaan pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya perusahaan induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan perusahaan lain); (ii) Satu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari perusahaan lain (atau perusahaan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana perusahaan lain tersebut adalah anggotanya); (iii) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; (iv) Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah perusahaan asosiasi dari perusahaan ketiga; (v) Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan pelapor atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan pelapor. Jika Perusahaan pelapor adalah perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, perusahaan sponsor juga berelasi dengan Perusahaan pelapor; (vi) Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a); (vii) Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan atau personil manajemen kunci perusahaan (atau perusahaan induk dari perusahaan). e. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset Keuangan diklasifikasikan dalam kelompok berikut: 1. Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan (trading), yaitu jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat atau terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Instrumen derivatif masuk dalam kelompok ini kecuali bila derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal pelaporan dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

182

(b.) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

(iii) Both entities are joint ventures of the same third party; (iv) One entity is a joint venture of the a third entity and the other entity is an associate of the third party; (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

e. Financial Assets and Financial Liabilities The Company classified the financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities. Financial assets are classified as follows: 1.

Financial assets at fair value through profit or loss Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Under this category are financial assets acquired for the purpose of selling within a short-term period or where there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivative instruments are also classified herein unless they are designated as effective hedging instruments. The investments which meet this classification are recorded at fair value. Unrealized gains or losses on reporting date are credited or debited to the operations of the year.



Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 2.

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

There are no financial assets that are measured at fair value through profit or loss. 2. Held to maturities investments Held to maturities investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities, and the Management has the positive intention and ability to hold them to maturity, except for:

a. investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; b. investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan c. investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

a.

Pada saat pengakuan awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial measurement, held to maturities investments are measured at fair value plus their transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasi sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.

There are no financial assets that are classified as held to maturities investments.

3. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya, ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk pinjaman yang diberikan dan piutang jangka pendek di mana perhitungan bunga tidak material.

3. Loans and Receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. At initial measurement, loans and receivables are measured at fair value plus their transaction costs and are subsequently measured at their acquisition costs plus the amortized cost using the effective interest rate method, except for shortterm loans and receivables whereby the interest computation is immaterial.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset lainnya pada laporan posisi keuangan.

Loans and receivables include cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables from related parties and other assets in statements of financial positions.

4. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak memenuhi kriteria kelompok lainnya. Aset keuangan ini

183

b. c.

investments that upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss; investments are designated as available-forsale; and investments that have a definition of loans and receivables.

4. Available-for-sale financial assets Available-for-sale financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the preceding categories. These financial assets are recorded at fair value. The difference between the



dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar merupakan laba (rugi) yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

acquisition costs and the fair value is the unrealized gain (loss) at the reporting date and is presented as part of the equity.

Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual

There are no financial assets that are classified as available-for-sale financial assets.

Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

The Company uses the transaction date accounting of regular contract when recording the financial instrument transactions.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada kelompok berikut: 1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dapat dipindahtangankan dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Financial liabilities are classified as follows: 1. Financial liabilities at fair value through profit or loss Financial liabilities at fair value through profit or loss are the financial liabilities that are transferable within a short-term period. Derivative instruments are classified as financial liabilities at fair value through statement of income, unless they are designated as effective hedging instruments.

Tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

There are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss.

2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f.

2. Financial liabilities measured at amortized cost Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through statement of income are categorized and measured at amortized acquisition cost.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain: utang usaha, beban akrual, utang non-usaha dan pinjaman jangka panjang.

Financial liabilities measured at amortized cost comprise of trade payables, accruals, non-trade payable and long term loans.

Pengakuan aset keuangan hanya dihentikan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan hanya jika liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

The recognition financial asset is derecognized if only the contractual right on the cash flows from the assets is expired, or the Company transfers its financial assets and substantially transfers all risks and benefits of asset ownership to other entities. The recognition of financial liabilities is only terminated if the Company’s liabilities are discharged, cancelled or expired.

Penurunan nilai aset keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat

184

f.

Impairment of financial assets At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of



bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (“peristiwa kerugian”) dan peristiwa (atau peristiwa-peristiwa) kerugian tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a “loss event”) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

g. Kas dan setara kas Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

g. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, and time deposits held in banks with original maturities of three months or less.

h. Piutang usaha dan piutang non-usaha Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas layanan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

h. Trade and non-trade receivables Trade receivables are amounts due from customers for rendering services in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi penyisihan atas penurunan nilai.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less provision for impairment.

Kolektibilitas piutang usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Collectability of trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Debts which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables.

Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

The amount of the provision for impairment is the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short term receivables are not discounted as the effect of discounting is immaterial.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada “biaya penurunan nilai piutang usaha” yang disatukan dalam “beban umum dan administrasi” pada laporan laba rugi. Ketika piutang usaha dan piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap “biaya penurunan nilai piutang usaha” pada laporan laba rugi.

The amount of the impairment loss is recognised within “impairment charges of trade receivables” which is aggregated under “general and administrative expenses” in profit or loss. When a trade and non-trade receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against “impairment charges of trade receivables” in profit or loss.

185



i.

Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa dimana manfaat yang diperoleh dapat terwujud dengan menggunakan metode garis lurus.

i.

Prepayments Prepayments are amortised over the periods in which the underlying benefits are expected to materialise by using the straight-line method.

j.

Aset tetap Semua aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

j.

Property, plant, and equipment All property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapusbukukan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

Depreciation is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

Tahun/Years Bangunan Prasarana Elektronik head-end Peralatan kantor, perabot, dan perlengkapan Kendaraan Konverter, alat pemecah sandi, modem kabel, dan set top box Jaringan layanan titik kontrol

15 4 4 - 7.5 4 4 4 5 - 15

Buildings Leasehold improvement Head-end electronics Office equipment, furniture and fixtures Vehicles Converters, decoders, cable modem and set top box Network service control point

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biayabiaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are amortised during the period of the land rights.

Masa manfaat dan metode penyusutan aset ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets’ useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan/tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya.

Property, plant and equipment are derecognised upon disposal/when no future economic benefits are expected from its use.

186



Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada “keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih” dalam laporan laba rugi.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within “other gains/(losses), net” in the profit or loss.

k. Instrumen keuangan disalinghapus Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

k. Offsetting financial instruments Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when an entity currently has a legally enforceable right to set off the recognised amounts and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

l.

l.

Penurunan nilai aset non-keuangan Aset nonkeuangan direview apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai direview setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Impairment of non-financial assets Non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of assets may not be recoverable. An impairment loss is recognised in the profit or loss for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset’s fair value less cost to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Nonfinancial assets that have suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Aset tidak lancar lain-lain Aset tidak lancar lain-lain sebagian besar merupakan peralatan untuk instalasi. Provisi atas penurunan nilai aset tidak lancar lain-lain ditentukan atas dasar estimasi penggunaan di masa depan.

m. Other non-current assets Other non-current assets mainly represent equipment for installation. A provision for impairment of other noncurrent assets is determined on the basis of estimated future usage.

n. Aset takberwujud Aset takberwujud sebagian besar merupakan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi, yang dihitung menggunakan metode garis lurus selama 4 tahun perkiraan masa manfaat. Amortisasi perangkat lunak komputer dimulai pada saat aset siap untuk digunakan. Amortisasi perangkat lunak komputer dicatat sebagai biaya amortisasi.

n. Intangible assets Intangible assets mainly represent computer software. Computer software is recorded at historical cost less accumulated amortisation which is calculated using the straight-line method over the estimated useful life of 4 years. The amortisation of computer software commences from the date when the assets are ready for use. The amortisation of computer software is recognised as amortisation expense.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets are derecognised when disposed of or when there is no future economic benefits are expected from its use or disposal.

187



o. Utang usaha Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang uaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurangkurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan maka utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

o. Trade payables Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classifid as current liabilities if payment is due within one year or less. If the Company does not have an unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date, they are presented as current liabilities.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Provisi Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

p. Provisions Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai biaya keuangan. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisions are measured at the present value of management’s best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance cost. Provision is not recognised for future operating losses.

q. Pinjaman Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif. Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

q. Borrowings Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently stated at amortised cost, any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method. Borrowings are classified under current liabilities, unless the Company has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

r.

r. Employee Benefits

Imbalan kerja (i) Imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika terhutang kepada karyawan.

188

(i) Short-term employee benefits Short-term employee benefit are recognised when they are accrued to the employees.



(ii) Kewajiban pensiun Perusahaan mempunyai program imbalan pasti yang mencakup semua karyawan sesuai dengan undangundang tenaga kerja yang berlaku. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menjelaskan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya tergantung dari satu atau lebih faktor seperti umur, jumlah tahun pelayanan dan kompensasi.

(ii) Pension obligations The Company has a defined benefit plan covering all permanent employees in accordance with prevailing labor law. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, bersama dengan penyesuaian untuk keuntungan atau kerugian aktuarial yang tidak diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognised in the statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and unrecognised past-service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial yang melebihi dari jumlah yang lebih besar 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi selama ratarata sisa masa kerja yang diharapkan dari para pekerja.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions in excess of 10% of the present value of the defined benefit obligation are charged or credited to profit or loss over the employees expected average remaining working lives.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi, kecuali perubahan pada program pensiun tergantung pada kondisi pekerja memberikan jasanya selama periode tertentu (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode vesting.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortised on a straight-line basis over the vesting period.

s. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penyediaan jasa dalam kegiatan usaha normal Perusahaan. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai.

s. Revenue and expense recognition Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the services provided in the ordinary course of the Company’s activities. Revenue is shown net of value-added tax.

Pendapatan dari biaya langganan bulanan dan iklan diakui ketika jasa diberikan. Biaya yang ditagihkan dimuka ditangguhkan dan diakui sebagai biaya langganan ditangguhkan pada laporan posisi keuangan sampai jasa dilakukan.

Revenue from monthly subscriptions charges and advertising are recognised when the services are rendered. Fees billed in advance are deferred and recognised as unearned subscription fees in the statements of financial position until the services are rendered.

189


t.


Pendapatan dari sewa jaringan diakui atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Revenue from network lease are recognised on a straight-line basis over the lease term.

Penghasilan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income is recognised on a time proportion basis using the effective interest method.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.

Perpajakan Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masingmasing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan.

t.

Taxation Tax expense for the period comprises current and deferred income tax. Tax expense is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that are enacted at the reporting date.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Company shall offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and the Company intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is recognised using the balance sheet liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

190



Manajemen mengevaluasi secara berkala posisi yang diambil dari Surat Pemberitahuan Pajak dimana peraturan yang berlaku tergantung pada interpretasi. Apabila diperlukan, manajemen membuat provisi atas jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

u. Laba per saham Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

u. Earnings per share Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the period with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting period.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the period with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting period, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.

v. Investasi pada entitas asosiasi Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan. Entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

v. Investment in associate Associates are entities of which the Company has significant influence but not control. Associate entity is accounted for using the equity method.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

Bagian Perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Perusahaan menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

The Company’s share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment. When the Company’s share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Company does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Perusahaan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi” di laporan laba rugi. Kerugian yang belum

The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount in “share of profit/(loss) of an associate” in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of

191



direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan.

an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company.

w. Informasi segmen Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

w. Segment information Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents 31 Desember/ December 2013



254 259,766 110,000 370,020

322 57,922 759,613 817,857

157 32,383 711,204 743,744

Kas Bank Deposito berjangka Jumlah

a.

Bank

a.

-1,980 10,350 12,330

Cash on hand Cash in banks Time deposits Total

Cash in Banks




52,204 16,072 4,852 3,756 1,290 1,188 328 83

27,059 12,456 4,677 1,315 460 972 5,627 1,050

9,003 10,012 3,249 3,635 3,483 183 877 12

1,952 18 -------

1,386 81,159

227 53,843

8 30,462

8 1,978

13,743 94,902

762 54,605

1,123 31,585

2 1,980

164,864 259,766

3,317 57,922

798 32,383

-1,980

Pihak ketiga/Third parties : Rupiah: PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank ICBC Indonesia Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)/ Others (individually below Rp 1 billion) Pihak ketiga/Third parties : Dolar Amerika Serikat/US Dollar : PT Bank CIMB Niaga Tbk Pihak berelasi/Related party : Rupiah: PT Bank Nationalnobu (lihat Catatan 22/ refer to Note 22 ) Jumlah/Total


192



b.


Deposito berjangka

b.




50,000 10,000 ------60,000

140,000 25,000 254,613 150,000 100,000 20,000 --689,613

18,000 45,000 70,204 250,000 --225,000 83,000 691,204

10,350 -------10,350

50,000 110,000

70,000 759,613

20,000 711,204

-10,350





4.65%-10.75%

4.65%-7.75%

6.50%-8.50%

5.50%-7.00%

Pihak ketiga/Third parties : Rupiah: PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pihak berelasi/Related party : Rupiah: PT Bank Nationalnobu (lihat Catatan 22/ refer to Note 22) Jumlah/Total

Tingkat suku bunga per tahun kontraktual/ Contractual Interest rates per annum deposito berjangka/time deposits Rupiah/Rupiah

Time deposits 1 Januari/ January 2011

Saldo kas dan setara kas sebesar Rp141 dan USD193 (nilai penuh) digunakan untuk fasilitas bank garansi.

Cash and cash equivalents amounting to Rp141 and USD193 (full amount) are used for bank guarantee facility.

Lihat Catatan 27 untuk rincian saldo dalam mata uang asing.

Refer to Note 27 for details of balances in foreign currency.

4. Piutang Usaha

Pihak ketiga Pihak berelasi (lihat Catatan 22) Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Total piutang usaha - neto

4. Trade Receivables 31 Desember/ December 2013



116,415

117,499

70,132

463

15,925 132,340

4,635 122,134

1,269 71,401

25,826 26,289

(23,447) 108,893

(23,581) 98,553

(2,253) 69,148

(193) 26,096

193

1 Januari/ January 2011 Third parties Related parties (refer to Note 22) Provision for impairment of trade receivables Total trade receivables - net



Rincian piutang usaha menurut mata uang adalah sebagai berikut:

Rupiah Dolar Amerika Serikat

The details of trade receivables based on currency are as follows:




124,662 7,678 132,340

114,997 7,137 122,134

63,506 7,895 71,401

1 Januari/ January 2011 26,289 -26,289

Rupiah US Dollar

Pada tanggal 31 Desember 2013, piutang usaha sebesar Rp37.741 (31 Desember 2012: Rp34.695, 31 Desember 2011: Rp36.752, 1 January 2011: Rp10.505) adalah piutang lancar dan Rp94.599 (31 Desember 2012: Rp87.439, 31 Desember 2011: Rp34.649, 1 Januari 2011: Rp15.784) telah lewat jatuh tempo.

As at 31 December 2013, trade receivables of Rp37,741 (31 December 2012: Rp34,695, 31 December 2011: Rp36,752, 1 January 2011: Rp10,505) were current and Rp94,599 (31 December 2012: Rp87,439, 31 December 2011: Rp34,649, 1 January 2011: Rp15,784) were past due.

Analisis umur atas piutang usaha yang telah jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The aging analysis of the past due trade receivables is as follows:

31 - 60 hari 61 - 90 hari Lebih dari 90 hari Jumlah




23,118 11,559 59,922 94,599

20,651 14,469 52,319 87,439

11,521 7,707 15,421 34,649

1 Januari/ January 2011 5,044 10,381 359 15,784

31 - 60 days 61 - 90 days Over 90 days Total

Provisi atas penurunan nilai piutang jatuh tempo adalah sebesar Rp23.447 (31 Desember 2012: Rp23.581, 31 Desember 2011: Rp2.253, 1 Januari 2011: Rp193). Piutang yang mengalami penurunan nilai secara individu berkaitan dengan pelanggan pihak ketiga yang layanannya telah diputus atau diturunkan. Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011, piutang usaha yang telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp71.152, Rp63.858, Rp32.396 dan Rp15.591. Piutang tersebut mewakili piutang pihak ketiga yang tidak memiliki sejarah gagal bayar.

A provision for impairment of Rp23,447 (31 December 2012: Rp23,581, 31 December 2011: Rp2,253, 1 January 2011: Rp193) has been established against the past due receivables. The individually impaired receivables mainly relate to third party individual subscribers whose services have either been downgraded or disconnected. As at 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011, trade receivables which have been due but not yet impaired are amounting to Rp71,152, Rp63,858, Rp32,396 and Rp 15,591, respectively. Those receivables represented receivables from third parties with no history of default payments.

Mutasi penyisihan penurunan nilai Perusahaan adalah sebagai berikut

The movement in the Company’s provision for impairment of trade receivables is as follows

Saldo awal Penambahan penyisihan - neto Penghapusbukuan Saldo akhir

piutang

usaha




23,581 40,159 (40,293) 23,447

2,253 34,474 (13,146) 23,581

193 4,055 (1,995) 2,253

Penambahan dan pemulihan atas penyisihan penurunan nilai piutang usaha telah dimasukkan ke dalam “biaya penurunan nilai piutang usaha” (Catatan 20) dalam laporan laba rugi. Jumlah yang dibebankan pada penyisihan piutang akan dihapuskan ketika tidak ada harapan pemulihan.

194

1 Januari/ January 2011 126 67 -193

Beginning balance Addition in provision - net Write-off Ending balance

The addition and recovery of provision for impairment of trade receivables have been included in “impairment charges of trade receivables” (Note 20) in the profit or loss. Amounts charged to the provision account are written-off when there is no expectation of recovering.



Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the provision for impairment of trade receivables is adequate to cover loss on noncollectible receivables.

Tidak terdapat piutang usaha yang dijaminkan.

There are no trade receivable that is being pledged.



5. Biaya Dibayar di Muka

5. Prepayments


Biaya dibayar dimuka jangka panjang - bagian lancar (Catatan 6) Sewa Asuransi Lain-lain Jumlah


11,400 17,679 -8,542 37,621

11,400 11,453 128 2,822 25,803



11,400 1,201 149 1,216 13,966

---9 9

6. Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang

Long-term prepayment current portion (Note 6) Rent Insurance Others Total

6. Long-Term Prepayment

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka jangka panjang untuk sewa sistem komunikasi (Catatan 23b).

This account represents long-term prepayment for a communication system rental (Note 23b).





Biaya dibayar dimuka jangka panjang Biaya dibayar dimuka jangka panjang - bagian lancar (Catatan 5)

136,800

148,200

159,600

--

Long-term prepayment

(11,400)

(11,400)

(11,400)

--

Long-term prepayment current portion (Note 5)

Biaya dibayar dimuka jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar

125,400

136,800

148,200

--

Long-term prepayment net off current portion

7. Investasi pada Entitas Asosiasi

7. Investment in an Associate

Pada bulan Juli 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal ke PT Indonesia Media Televisi (”IMTV”). Perusahaan memperoleh 50.000 lembar saham IMTV (20% kepemilikan) sebesar Rp500.

In July 2012, the Company paid-up for the investment in PT Indonesia Media Televisi (”IMTV”) shares. The Company acquired 50,000 IMTV’s shares (20% ownership interest) for Rp500.

Pada bulan Oktober dan November 2012, Perusahaan melakukan penambahan modal ke IMTV masing-masing sebesar Rp3.000 dan Rp5.000. Transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan persentase kepemilikan dari Perusahaan.

In October and November 2012, the Company made additional paid-up capital in IMTV for Rp3,000 and Rp5,000, respectively. These transactions did not change the ownership interest of the Company.

Pada bulan Januari 2013, Perusahaan melepaskan 212.500 lembar saham IMTV (5% kepemilikan) sebesar Rp2.125 yang menyebabkan perubahan persentase kepemilikan Perusahaan pada IMTV menjadi 15%.

In January 2013, the Company released 212,500 shares in IMTV (5% of ownership interest) for Rp2,125 which resulted in a change to the ownership interest of the Company in IMTV to be 15%.

195



Pada bulan Maret 2013, Juli 2013 dan Oktober 2013, Perusahaan melakukan penambahan modal ke IMTV masing-masing sebesar Rp6.450, Rp2.175 dan Rp7.500. Transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan persentase kepemilikan dari Perusahaan.

In March 2013, July 2013 and October 2013, the Company made additional paid-up capital in IMTV for Rp6,450, Rp2,175 and Rp7,500 respectively. These transactions did not change the ownership interest of the Company.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The changes in investments in associate are as follows:




7,611 16,125 (2,125) (10,016) 11,595

-8,500 -(889) 7,611

------

Pada awal tahun Penambahan Penjualan investasi Bagian kerugian Nilai buku bersih

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

------

At beginning of the year Additions Sale of investment Share of losses Net book value

The summary of financial information of the associate is as follows:




170,798 96,232 -(70,253)

19,534 449 -(3,321)

-----

Total aset Total liabilitas Pendapatan Rugi bersih


1 Januari/ January 2011 -----

Total assets Total liabilities Revenue Net loss

Meskipun Perusahaan memiliki kurang dari 20% saham IMTV, Perusahaan memiliki pengaruh signifikan dengan menjalankan hak kontraktualnya melalui penunjukkan satu direktur pada dewan direksi dan satu komisaris pada dewan komisaris IMTV.

Although the Company holds less than 20% of the equity shares of IMTV, the Company exercises significant influence by virtue of its contractual right to appoint one director to the board of directors and one commissioner to the board of commissioners of IMTV.

IMTV berdomisili di Jakarta dan mulai beroperasi secara komersial pada November 2013.

IMTV is domiciled in Jakarta and started its commercial operation on November 2013.

8. Aset Tetap

8. Property, Plant and Equipment 1 Januari/ January 2013

Harga perolehan Tanah Bangunan Prasarana Elektronik head-end Perabot dan perlengkapan Peralatan kantor Kendaraan Konverter Alat pemecah sandi Jaringan layanan titik kontrol Modem kabel Set top box

1,456 14,241 16,476 203,424 2,236 39,100 1,309 21,034 680 1,386,761 41,637 185,484 1,913,838

31 Desember/December 31, 2013 Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Additions Deductions Reclassification

-10,319 4,465 112,127 782 27,527 2,186 -1,103 664,578 34,173 137,984 995,244

-(5,341) ----(845) -----(6,186)

196

--------------


1,456 19,219 20,941 315,551 3,018 66,627 2,650 21,034 1,783 2,051,339 75,810 323,468 2,902,896

At cost Land Buildings Leasehold improvement Head-end electronics Furniture and fixtures Office equipment Vehicles Converters Decoders Network service control point Cable modem Set top box



Akumulasi penyusutan Bangunan Prasarana Elektronik head-end Perabot dan perlengkapan Peralatan kantor Kendaraan Konverter Alat pemecah sandi Jaringan layanan titik kontrol Modem kabel Set top box Nilai buku bersih

(3,365) (7,357) (36,774) (1,768) (19,934) (261) (8,803) (121) (167,633) (13,163) (77,694) (336,873) 1,576,965

1 Januari/ January 2012 Harga perolehan Tanah Bangunan Prasarana Elektronik head-end Perabot dan perlengkapan Peralatan kantor Kendaraan Konverter Alat pemecah sandi Jaringan layanan titik kontrol Modem kabel Set top box Akumulasi penyusutan Bangunan Prasarana Elektronik head-end Perabot dan perlengkapan Peralatan kantor Kendaraan Konverter Alat pemecah sandi Jaringan layanan titik kontrol Modem kabel Set top box Nilai buku bersih


(875) (3,998) (33,267) (256) (9,749) (643) (5,870) (242) (147,189) (15,117) (54,001) (271,207)

134 ----86 -----220

-------------



(4,106) (11,355) (70,041) (2,024) (29,683) (818) (14,673) (363) (314,822) (28,280) (131,695) (607,860) 2,295,036

-5,341 6,965 109,935 360 12,965 1,035 142 174 318,080 23,136 92,826 570,959

-----(239) ------(239)

--------------

1,456 14,241 16,476 203,424 2,236 39,100 1,309 21,034 680 1,386,761 41,637 185,484 1,913,838

(2,851) (4,493) (12,489) (1,168) (10,742) (121) (3,218) (22) (52,780) (6,331) (39,548) (133,763) 1,209,355

(514) (2,864) (24,285) (600) (9,431) (140) (5,585) (99) (114,853) (6,832) (38,146) (203,349)

----239 ------239

-------------

(3,365) (7,357) (36,774) (1,768) (19,934) (261) (8,803) (121) (167,633) (13,163) (77,694) (336,873) 1,576,965

1,456 4,135 8,798 6,949 1,774 13,748 442 ---8,939 57,906 104,147


-4,765 713 86,540 102 12,626 181 20,892 506 1,068,681 9,562 34,752 1,239,320

------(349) -----(349)

197

--------------

Accumulated Depreciation Buildings Leasehold improvement Head-end electronics Furniture and fixtures Office equipment Vehicles Converters Decoders Network service control point Cable modem Set top box Net book value


1,456 8,900 9,511 93,489 1,876 26,374 274 20,892 506 1,068,681 18,501 92,658 1,343,118

1 Januari/ January 2011 Harga perolehan Tanah Bangunan Prasarana Elektronik head-end Perabot dan perlengkapan Peralatan kantor Kendaraan Konverter Alat pemecah sandi Jaringan layanan titik kontrol Modem kabel Set top box


At cost Land Buildings Leasehold improvement Head-end electronics Furniture and fixtures Office equipment Vehicles Converters Decoders Network service control point Cable modem Set top box Accumulated Depreciation Buildings Leasehold improvement Head-end electronics Furniture and fixtures Office equipment Vehicles Converters Decoders Network service control point Cable modem Set top box Net book value


1,456 8,900 9,511 93,489 1,876 26,374 274 20,892 506 1,068,681 18,501 92,658 1,343,118

At cost Land Buildings Leasehold improvement Head-end electronics Furniture and fixtures Office equipment Vehicles Converters Decoders Network service control point Cable modem Set top box



1 Januari/ January 2011 Akumulasi penyusutan Bangunan Prasarana Elektronik head-end Perabot dan perlengkapan Peralatan kantor Kendaraan Konverter Alat pemecah sandi Jaringan layanan titik kontrol Modem kabel Set top box Nilai buku bersih


(2,479) (1,560) (741) (452) (3,358) (126) ---(1,660) (12,926) (23,302) 80,845

(372) (2,933) (11,748) (716) (7,384) (148) (3,218) (22) (52,780) (4,671) (26,622) (110,614)

-----153 -----153

Rincian keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: 31 Desember/ December 2013 Harga jual Nilai buku bersih Jumlah

-------------

(2,851) (4,493) (12,489) (1,168) (10,742) (121) (3,218) (22) (52,780) (6,331) (39,548) (133,763) 1,209,355

Accumulated depreciation Buildings Leasehold improvement Head-end electronics Furniture and fixtures Office equipment Vehicles Converters Decoders Network service control point Cable modem Set top box Net book value

Details of the gain (loss) on sale of property, plant and equipment are as follows:


5,933 (5,966) (33)


31 Desember/ December 2011 3 3

630 (196) 434

Proceeds Net book value Total

Hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (“HGB”) akan jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan 2031, dimana hak tersebut dapat diperpanjang.

Land rights in the form of “Hak Guna Bangunan” (“HGB”) will expire between 2018 until 2031, in which it can be extended.

Pada tanggal 31 Desember 2013, seluruh aset tetap, kecuali tanah dan jaringan, diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan setara dengan Rp696.877, (31 Desember 2012: Rp493.764, 31 Desember 2011: Rp281.204, 1 Januari 2011: Rp30.859). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2013, all property, plant and equipment, except land and network, were insured against fire, theft and other possible risks with the sum insured equivalent to Rp696,877 (31 December 2012: Rp493,764, 31 December 2011: Rp281,204,1 January 2011: Rp30,859). Management believes that insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011, aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp85.353, Rp66.361, Rp12.127 dan Rp282.

As at 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011, the Company’s property, plant and equipment which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp85,353, Rp66,361, Rp12,127 and Rp282, respectively.

Pada bulan Juni 2010, Perusahaan membeli aset tetap dari PT First Media Tbk sebesar Rp110.000. Pada bulan Juni 2011, Perusahaan kembali membeli beberapa aset dari PT First Media Tbk, termasuk jaringan distribusi dan peralatan sebagaimana diatur dalam perjanjian reorganisasi (Catatan 23d). Perusahaan mencatat pembelian aset tetap tersebut menggunakan nilai tercatat sebelumnya seperti yang tercatat pada laporan keuangan PT First Media Tbk.

In June 2010, the Company purchased fixed assets from PT First Media Tbk for Rp110,000. In June 2011, the Company purchased certain assets, including distribution network and equipment fromPT First Media Tbk, as stipulated in the reorganisation agreement (Note 23d). The Company recorded the purchase of the property, plant and equipment using the previous carrying amount as recorded in PT First Media Tbk’s financial statements.

198



Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp191.747 dijaminkan kepada Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pinjaman jangka panjang (31 Desember 2012 dan 2011: Rp44.144, 31 Desember 2010: tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka panjang) (lihat Catatan 12).

As at 31 December 2013, fixed assets with historical cost of Rp191,747 have been used as collateral to Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. for long-term loans (31 December 2012 and 2011: Rp44,144, 31 December 2010: there was no fixed asset used as collateral for longterm loans) (refer to Note 12).

Manajemen berkeyakinan tidak ada peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasi penurunan nilai yang material pada aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan.

Management believes that there is no event or change in circumstances that indicates material impairment of the property, plant and equipment as at each reporting date.

9. Aset Tak Berwujud

9. Intangible Assets

Aset takberwujud sebagian besar merupakan perangkat lunak komputer.

Intangible assets mainly represent computer software.




22,365 31,479 53,844

10,377 11,988 22,365

6,910 3,467 10,377

-6,910 6,910

At cost Beginning balance Additions Ending balance

(7,793) (9,259) (17,052) 36,792

(3,647) (4,146) (7,793) 14,572

(1,274) (2,373) (3,647) 6,730

-(1,274) (1,274) 5,636

Accumulated amortisation Beginning balance Additions Ending balance Net book value

Harga perolehan Saldo awal Penambahan Saldo akhir Akumulasi amortisasi Saldo awal Penambahan Saldo akhir Nilai buku bersih

10. Aset Tidak Lancar Lainnya

Peralatan untuk instalasi - neto Lain-lain Jumlah


10. Other Non-Current Assets




71,629 8,840 80,469

144,575 7,295 151,870

88,556 5,791 94,347

1 Januari/ January 2011 -14 14

Equipment for installation - net Others Total

Penyisihan penurunan nilai peralatan untuk instalasi telah dicatat sebagai “biaya penurunan nilai peralatan untuk instalasi” dalam laporan laba rugi (Catatan 20). Penyisihan atas penurunan nilai peralatan untuk instalasi sebesar Rp2.409 (31 Desember 2012, 2011 dan 1 Januari 2011: nihil) telah dibentuk atas peralatan untuk instalasi yang sudah lama tidak bergerak. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai peralatan untuk instalasi tersebut cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai aset tersebut.

Provision for impairment of equipment for installation have been recorded as “impairment charges for equipment for installation” in the profit and loss (Note 20). A provision for impairment of Rp2,409 (31 December 2012, 2011 and 1 January 2011: nil) has been established against slow moving equipment for installation. Management believes that the provision for impairment of equipment for installation is adequate to cover loss on the impairment value of the asset.

Pada tanggal 31 Desember 2013, peralatan untuk instalasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan setara dengan Rp78.538 (31 Desember 2012: Rp116.524 31 Desember 2011: Rp100.000, 1 Januari 2011: nihil) yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2013 , equipment for installation was insured against fire, theft and other possible risks in an amount equivalent to Rp78,538 (31 December 2012: Rp116,524, 31 December 2011: Rp100,000, 1 Januari 2011: nil) which in management’s view is adequate to cover possible losses on the assets insured.

199



11. Utang Usaha

11. Trade Payables 31 Desember/ December 2013



109,521 69,232 178,753

58,231 31,873 90,104

34,141 3,340 37,481

Pihak ketiga Pihak berelasi Jumlah

Rincian utang usaha menurut mata uang adalah sebagai berikut:




60,783 117,970 178,753

14,824 75,280 90,104

26,543 10,938 37,481


Third parties Related parties Total

The details of trade payables based on currency are as follows:

31 Desember/ December 2013 Rupiah Dolar Amerika Serikat Jumlah

21 2,243 2,264

1 Januari/ January 2011 1,770 494 2,264

Rupiah US Dollar Total


12. Pinjaman Jangka Panjang

12. Long-Term Debt 31 Desember/ December 2013



176,458

32,211

45,309

--

100,000

--

--

--

--276,458 (81,393) 195,065

481,826 25,720 539,757 (16,105) 523,652

440,000 21,027 506,336 (15,103) 491,233

------

Pihak ketiga/Third party : Dolar Amerika Serikat/US Dollar Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. (nilai penuh/full amount : 31 Desember/December 2013: USD 14,476,779, 31 Desember/December 2012: USD 3,331,021, 31 Desember/December 2011: USD 4,996,532) Rupiah Citibank N.A Pihak berelasi/Related party : Rupiah PT First Media Tbk Pokok/Principal Bunga/Interest Bagian jangka pendek/Current portion Bagian jangka panjang/Long-term portion

200




Pinjaman jangka panjang yang disebutkan di atas dibebani suku bunga tahunan sebagai berikut:

Rupiah - PT First Media Tbk Rupiah - Citibank N.A Dolar Amerika Serikat

The above long-term debt attracted interest at the following annual rates:




-JIBOR+3.25% 4.75%-5%

11% -5%

11% -5%

1 Januari/ January 2011 ----

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT First Media Tbk sebesar Rp440.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2015. Jadwal pembayaran pinjaman ini adalah pada tanggal jatuh tempo, tetapi Perusahaan dapat membayar lebih awal sepanjang waktu dengan jumlah tidak kurang dari Rp10.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai keperluan belanja modal dan modal kerja Perusahaan, dengan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun yang ditambahkan ke pokok pinjaman setiap tahunnya mengikuti tanggal perjanjian sampai pinjaman ini jatuh tempo. Pada tanggal 15 Maret 2013 Perusahaan membayar kembali pokok pinjaman sebesar Rp115.020 dan bunga sebesar Rp34.980. Pada bulan Juni 2013, Perusahaan melunasi seluruh sisa pinjaman dari PT First Media Tbk.

In June 2011, the Company entered into a loan agreement with PT First Media Tbk amounting to Rp440,000 which will mature in June 2015. Repayment schedule for this loan is on the maturity date, but the Company may at any time early repay with the amount that shall not be less than Rp10,000. The purpose of the loan was to finance the Company’s capital expenditure and working capital, which bears a fixed interest rate at 11% per annum and is compounded to the principal amount each year following the agreement date until the loan becomes mature. On 15 March 2013, the Company repaid the loan in amount of Rp115,020 and interest of Rp34,980.In June 2013, the Company fully repaid the outstanding loan to PT First Media Tbk.

Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemasok sebesar USD 4.996.532 dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. selama 3 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan elektronik dari Cisco dengan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 5% per tahun. Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini. Pembayaran pinjaman dilakukan setiap kuartal dengan jumlah tetap sebesar USD 416.377 untuk pinjaman pokok dan USD 34.601 untuk bunga, dimulai sejak Februari 2012.

In October 2011, the Company has entered into a vendor loan agreement amounting to USD 4,996,532 with Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. for 3 years. The loan was used for the purchase of electronic equipments from Cisco and bears fixed interest rate at 5% per annum. The Company has used the entire loan facility. Repayment of the loan will be made on a quarterly basis with a fixed amount of USD 416,377 for the principal and USD 34,601 for the interest, starting in February 2012.

Pada bulan April dan Juli 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemasok masing-masing sebesar USD 11.662.807 dan USD 3.373.378 dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. selama 3 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan elektronik dari Cisco dengan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,75% per tahun. Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini. Pembayaran pinjaman dilakukan setiap kuartal dengan jumlah tetap sebesar USD 971.901 untuk pinjaman pokok dan USD 85.157 untuk bunga yang dimulai sejak Juli 2013 dan USD 281.115 untuk pinjaman pokok dan USD 24.631 untuk bunga yang dimulai sejak Oktober 2013.

In April and July 2013, the Company has entered into a vendor loan agreement amounting to USD 11,662,807 and USD 3,373,378, respectively with Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. for 3 years. The loan was used for the purchase of electronic equipments from Cisco and bears fixed interest rate at 4.75% per annum. The Company has used the entire loan facility. Repayment of the loan will be made on a quarterly basis with a fixed amount of USD 971,901 for the principal and USD 85,157 for the interest starting in July 2013 and USD 281,115 for the principal and USD 24,631 for the interest starting in October 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, fasilitas kredit ini dijamin dengan aset tetap (lihat Catatan 8).

As at 31 December 2013, 2012 and 2011, this loans were secured by property, plant and equipment (refer to Note 8).

Pada bulan Juni 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit revolving dengan Citibank N.A Indonesia sebesar Rp300.000. Perjanjian tersebut

In June 2013, the Company entered into a revolving credit facility agreement with Citibank N.A Indonesia amounting to Rp300,000. This agreement has a term of 3 years, which

201



berjangka waktu 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga yang berkisar antara JIBOR+3,25% dan JIBOR+3,75% per tahun. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk keperluan belanja modal. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan diwajibkan untuk tetap menjaga rasio hutang terhadap EBITDA tidak akan pada setiap saat lebih dari 2,75 : 1 dan rasio EBITDA terhadap biaya bunga setiap saat setara dengan atau melebihi 3,25 : 1. Pada tanggal 5 Juni 2013, Perusahaan melakukan penarikan sebesar Rp100.000 atas fasilitas tersebut.

will expire on 4 June 2016 and bears interest rate ranging at JIBOR+3.25% and JIBOR+3.75% per annum. This facility will be used for capital expenditure. Based on this agreement, the Company shall maintain debt to EBITDA ratio at anytime not exceeding 2.75 : 1 and EBITDA to interest expense ratio at any time, over or at least 3.25 : 1. On 5 June 2013, the Company withdraw Rp100,000 of the facility.

Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar Rp300.000. Perjanjian tersebut berjangka waktu 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2016 dan dikenakan tingkat suku bunga JIBOR+3,25% per tahun. Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk keperluan belanja modal dan pendanaan umum perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan diwajibkan untuk tetap menjaga rasio hutang terhadap EBITDA tidak melebihi 2,75 : 1. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan belum menggunakan fasilitas tersebut.

In October 2013, the Company entered into a credit facility agreement with PT Bank BNP Paribas Indonesia amounting to Rp300,000. This agreement has a term of 3 years, which will expire in October 2016 and bears interest rate at JIBOR+3.25% per annum. This facility will be used for capital expenditure and general corporate funding. Company shall maintain debt to EBITDA ratio not exceeding 2.75 : 1. Until the date of the completion of these financial statements, the Company has not used the facility.



13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

Pajak pertambahan nilai Klaim atas pengembalian pajak Jumlah

a. Prepaid taxes 31 Desember/ December 2013



45,795 -45,795

80,875 -80,875

121,677 -121,677

b. Utang pajak

Pajak penghasilan Pasal 25 Pasal 29 Pajak lainnya Pasal 21 Pasal 23 Pasal 26 Pasal 4 (2) Jumlah

1 Januari/ January 2011 8,103 334 8,437

Value added tax Claim for tax refund Total

b. Taxes payable 31 Desember/ December 2013



10,156 14,383 24,539

4,397 80,272 84,669

-50,301 50,301

24 2,449 2,473

4,362 298 1,430 242 6,332 30,871

2,367 1,564 941 103 4,975 89,644

586 871 1,169 335 2,961 53,262

8 ---8 2,481

202

1 Januari/ January 2011 Corporate income taxes Article 25 Article 29 Other taxes Article 21 Article 23 Article 26 Article 4 (2) Total



c. Beban pajak penghasilan

Kini Tangguhan Jumlah

c. Income tax expenses 31 Desember/ December 2013



121,343 3,765 125,108

122,883 (2,228) 120,655

52,729 (580) 52,149

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perhitungan teoritis laba sebelum pajak penghasilan sebagai berikut:

Laba sebelum pajak penghasilan Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku Penghasilan kena pajak final Beban yang tidak dapat dikurangkan Beban pajak penghasilan

Current Deferred Total

The reconciliation between income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before income tax is as follows:




487,277

459,684

200,572

121,819 (6,083)

114,921 (9,603)

50,143 (1,812)

Profit before income tax Tax calculated at applicable tax rates Income subject to final tax

9,372

15,337

3,818

Non-deductible expenses

125,108

120,655

52,149

Income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: 31 Desember/ December 2013 Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan Perbedaan waktu: Perbedaan penyusutan aset tetap komersial dan fiskal Liabilitas imbalan kerja Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Penyisihan penurunan nilai peralatan untuk instalasi Perbedaan permanen: Penghasilan kena pajak final Beban yang tidak dapat dikurangkan Laba kena pajak Perusahaan

487,277

The reconciliation between profit before income tax of the Company and the Company’s taxable income are as follows: 31 Desember/ 31 Desember/ December December 2012 2011 459,684

200,572

(34,603) 17,268

(24,144) 11,732

(2,125) 2,382

(136)

21,324

2,062

2,409 (15,062)

-8,912

-2,319

Profit before income tax of the Company Timing differences: Difference between commercial and fiscal fixed assets’ depreciation Employee benefit liabilities Provision for impairment of trade receivables Provision for impairment of equipment for instalation Permanent differences:

(24,332)

(38,412)

(7,248)

Income subject to final tax

37,487 13,155

61,348 22,936

15,273 8,025

Non-deductible expenses

485,370

491,532

210,916

203

Taxable income of the Company



Perhitungan penghasilan kena pajak di atas untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) pajak penghasilan badan.

The above taxable income calculation for the years ended 31 December 2013, 2012 and 2011 are the basis for the filing of annual corporate income tax returns.

d. Aset pajak tangguhan, bersih

d. Deferred tax assets, net

31 Desember/ December 2013 Dikreditkan (dibebankan) Pada awal ke laporan laba rugi/ Pada akhir periode/ Credited (charged) to periode/ At beginning profit At end of period and loss of period Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Perbedaan nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal Liabilitas imbalan kerja Penyisihan penurunan nilai peralatan untuk instalasi Jumlah

5,895

(34)

5,861

25,427 8,341

(8,650) 4,317

16,777 12,658

-39,663

602 (3,765)

602 35,898

Provision for impairment of trade receivables Difference between commercial and fiscal fixed assets’ net book value Employee benefit liabilities Provision for impairment of equipment for installation Total

31 Desember/ December 2012 *) Dikreditkan (dibebankan) Pada awal ke laporan laba rugi/ Pada akhir periode/ Credited (charged) to periode/ At beginning profit At end of period and loss of period Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Perbedaan nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal Liabilitas imbalan kerja Jumlah

5,331

5,895

31,463 5,408 37,435

(6,036) 2,933 2,228

25,427 8,341 39,663

31 Desember/ December 2011 *) Dikreditkan Dicatat sebagai (dibebankan) bagian ke laporan laba rugi/ dari ekuitas/ Credited (charged) to Recorded as profit part of and loss equity

Pada awal periode/ At beginning of period Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Perbedaan nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal Liabilitas imbalan kerja Jumlah

564

Provision for impairment of trade receivables Difference between commercial and fiscal fixed assets’ net book value Employee benefit liabilities Total

Pada akhir periode/ At end of period

48

516

--

564

1,495 88 1,631

(532) 596 580

30,500 4,724 35,224

31,463 5,408 37,435

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 30

Provision for impairment of trade receivables Difference between commercial and fiscal fixed assets’ net book value Employee benefit liabilities Total

*) Restated, refer to Note 30

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak

204

The Taxation Laws of Indonesia require that each company in Indonesia submits individual tax returns on the basis of self asessment. Under prevailing regulations the Director



yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

General of Tax (“DGT”) may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within ten years of the time the tax become due, but not later than 2013, while for the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years of the time the tax becomes due.

14. Beban Akrual

14. Accruals 31 Desember/ December 2013



64,842 53,885 118,727

30,778 25,418 56,196

12,082 493 12,575

Biaya pemrograman Lain-lain Jumlah


Programming cost Others Total

15. Employee Benefit Liabilies





66,443

49,909

35,281

323

(15,810) 50,633

(16,545) 33,364

(14,000) 21,281

-323

Dibebankan pada laporan laba rugi: Imbalan pasca-kerja

17,832

13,560

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban Biaya jasa lalu yang belum diakui Keuntungan aktuarial yang belum diakui Jumlah

558 13 571


15. Liabilitas Imbalan Kerja

Total liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan Imbalan kerja jangka pendek Bagian jangka panjang


Total employee benefit liabilities in the statements of financial position Short-term employee benefits Non-current portion

Charged to profit and loss: Post-employment benefits

2,382

The employee benefit liabilities recognised in the statements of financial position is determined as follows:




53,042

53,190

36,589

323

Present value of obligation

(63)

(74)

(85)

--

Unrecognised past service cost

(2,346) 50,633

(19,752) 33,364

(15,223) 21,281

-323

Unrecognised actuarial gain Total

205




Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Saldo awal tahun Biaya jasa kini Beban bunga Kerugian/(keuntungan) aktuarial Pembayaran manfaat Pengalihan liabilitas imbalan kerja kepada Perusahaan (Catatan 23d) Perubahan asumsi aktuarial Saldo akhir tahun




53,190 10,543 3,656 4,019 (271)

36,589 8,716 2,456 (168) (930)

323 1,881 672 1,021 (690)

229 172 --(78)

-(18,095) 53,042

-6,527 53,190

18,576 14,806 36,589

--323

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Saldo awal tahun Pengalihan liabilitas imbalan kerja kepada Perusahaan (Catatan 23d) Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi Pembayaran manfaat Saldo akhir tahun





33,364

21,281

323

229

--

--

18,576

--

17,832 (563) 50,633

13,560 (1,477) 33,364

2,382 -21,281

172 (78) 323




10,543 3,656 3,038 595 -17,832

8,716 2,456 1,096 722 570 13,560

1,881 672 11 (264) 82 2,382

Pengalaman penyesuaian dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

Beginning of the year Transfer of employee benefit liability to the Company (Note 23d) Net expenses recognised in profit and loss Payment of benefits End of the year

Net expenses recognised in profit and loss are as follows:

31 Desember/ December 2013 Biaya jasa kini Beban bunga Biaya jasa lampau Kerugian/(keuntungan) aktuarial Biaya pemutusan kontrak kerja Jumlah

Beginning of the year Current service cost Interest cost Actuarial loss/(gain) Payment of benefits Transfer of employee benefit liability to the Company (Note 23d) Changes in actuarial assumptions End of the year

The movements in the employee benefit liabilities are as follows:

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban imbalan pasti Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program

The movements in the present value of defined benefit obligation are as follows:

Current service cost Interest cost Past service cost Actuarial loss/(gain) Termination cost Total

The five years history of experience adjustments are as follows:




53,042

53,190

36,589

323

229

2,491

(191)

454

(67)

--

206

31 Desember/ 31 Desember/ December December 2010 2009 Present value of defined benefit obligations Experience adjustments on plan liabilities



Liabilitas imbalan kerja untuk periode 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dengan menggunakan metode Projected-Unit-Credit. Laporan aktuaria terakhir adalah tanggal 19 Februari 2014 (2012: 11 Januari 2013, 2011: 17 Februari 2012).

The 31 December 2013, 2012 and 2011 provisions for employee benefits are based on calculations of PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, independent actuaries, using the Projected-Unit-Credit method. The latest actuarial reports were dated 19 February 2014 (2012: 11 January 2013, 2011: 17 February 2012).

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

Tingkat diskonto Tingkat gaji masa mendatang Usia pensiun normal Tingkat mortalitas Tingkat pengunduran diri

16.





9.00%

6.00%

6.80%

8.20%

9.00% 55 TMI III 2011 5.00% untuk karyawan yang berusia 25 tahun dan menurun linier ke 0.00% pada usia 45 tahun dan seterusnya/5.00% for employee and will linearly decrease until 0.00% at age 45 years and thereafter

9.00% 55 TMI II 1999 5.00% untuk karyawan yang berusia 25 tahun dan menurun linier ke 0.00% pada usia 45 tahun dan seterusnya/5.00% for employee and will linearly decrease until 0.00% at age 45 years and thereafter



Modal Saham

Discount rate Future salary increases Normal pension age Mortality rate Resignation rate

16. Share Capital 31 Desember/December 2013 , 31 Desember/December 2012, dan/and 31 Desember/December 2011 Jumlah saham/ Persentase kepemilikan/ Jumlah/ Number of shares Percentage of ownership Amount

PT First Media Tbk Asia Link Dewa Pte. Ltd.

2,010,000,000 1,032,649,384 3,042,649,384

1 Januari/January 2011 Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership

Jumlah saham/ Number of shares PT First Media Tbk PT Margayu Vatri Chantiqa

2,003,500,000 6,500,000 2,010,000,000

Berdasarkan Akta No. 171 tanggal 16 Juni 2011 dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp260 miliar (nilai penuh) menjadi Rp804 miliar (nilai penuh). Pemegang saham juga menyetujui (i) penerbitan saham baru sebesar 1.032.649.384 lembar, yang akan dimiliki oleh Asia Link Dewa Pte, Ltd. dan/atau oleh investor designee dengan harga pembelian sebesar Rp1.576,24 (nilai penuh) per lembar, dan (ii) pengalihan 6.500.000 saham Perusahaan dari PT Margayu Vatri Chantiqa kepada PT First Media Tbk.

207

66.06% 33.94% 100.00%

99.68% 0.32% 100.00%

201,000 103,265 304,265

Jumlah/ Amount 200,350 650 201,000

Based on Deed No. 171 dated 16 June 2011 of DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., a notary in Jakarta, the stockholders approved to increase the authorized capital of the Company from Rp260 billion (full amount) to Rp804 billion (full amount). The stockholders also approved (i) the issuance of new shares of 1,032,649,384, which was subscribed by Asia Link Dewa Pte. Ltd. and/or investor designee for the issuance price of Rp1,576.24 (full amount) per share, and (ii) the transfer of 6,500,000 stocks of the Company from PT Margayu Vatri Chantiqa to PT First Media Tbk. The changes in the Articles of Association have



Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-32017.AH. 01. 02 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011.

17.

been approved by the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia in the Decree No. AHU32017.AH.01.02 Tahun 2011 dated 27 June 2011.

Tambahan Modal Disetor - Neto

Agio Saham Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Jumlah

17. Additional Paid-In Capital - Net





1,524,438

1,524,438

1,524,438

--

(93,384) 1,431,054

-1,524,438

-1,524,438

---

Shares Premium Difference in Value of Restructuring Transactions of Entities Under Common Control Total

Agio saham merupakan kelebihan pembayaran dari pemegang saham atas nilai nominal saham, dalam hal suntikan dana dari Asia Link Dewa Pte. Ltd. sebesar Rp1.524.438 (Catatan 16).

Shares premium represents the excess of payment from stockholders over the par value of stock, in regard with capital injection by Asia Link Dewa Pte. Ltd amounting to Rp1,524,438 (Note 16).

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp93.384 merupakan efek dari penerapan PSAK 38 (revisi 2012).

Difference in value of restructuring transaction of entities under common control amounting Rp93,384 is the effect of the implementation of PSAK 38 (revised 2012).

18.

Pendapatan

18. Revenue 31 Desember/ December 2013

Layanan broadband internet dan jaringan berlangganan Layanan televisi kabel berlangganan Pendapatan iklan Lain-lain


953,088

748,654

353,866

552,521 94,301 64,691 1,664,601

409,848 73,466 68,681 1,300,649

173,095 29,795 25,907 582,663

Rincian pendapatan berdasarkan hubungan pelanggan adalah sebagai berikut: 31 Desember/ December 2013 Pihak ketiga Pihak berelasi


1,648,087 16,514 1,664,601

Subscription fees for broadband internet and network services Subscription fees for cable television Media revenue Others

The details of revenue based on relationship of subscribers are as follows:

31 Desember/ December 2012 1,280,968 19,681 1,300,649

208

31 Desember/ December 2011 570,137 12,526 582,663

Third parties Related parties



Tidak ada pendapatan dari pelanggan pihak ketiga tertentu yang melebihi 10% dari total pendapatan.

No revenue earned from certain third party customers exceeded 10% of total revenue.

Lihat Catatan 22 untuk rincian pendapatan dari pihak berelasi.

Refer to Note 22 for details of revenue from related parties.

19. Beban Pokok Pendapatan (Tidak Termasuk Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Untuk Aset Takberwujud) 31 Desember/ December 2013 Televisi kabeldistribusi program dan layanan teknis Internet broadband Lain-lain

19. Cost of Revenue (Excluding Depreciation of Property, Plant and Equipment and Amortisation of Intangible Assets Expenses)


188,150 116,100 49,056 353,306

136,802 85,882 38,139 260,823

Tidak ada pembelian dari pemasok pihak ketiga tertentu yang melebihi 10% dari total pendapatan.

20.


57,501 44,547 12,663 114,711

No purchases from certain third party suppliers exceeded 10% of total revenue.

Beban Usaha

20. Operating Expenses 31 Desember/ December 2013

Beban penjualan Biaya karyawan Promosi Komisi Lain-lain

Beban umum dan administrasi Biaya karyawan Biaya penurunan nilai piutang usaha (Catatan 4) Biaya penurunan nilai peralatan untuk instalasi (Catatan 10) Sewa Listrik, air dan telepon Lain-lain

Cable television programming distribution and technical services Broadband internet Others

67,659 30,325 26,679 17,646 142,309


45,642 23,181 23,252 10,631 102,706


19,028 8,329 9,124 2,834 39,315

160,725

126,772

57,892

40,159

34,474

4,055

2,409 21,297 27,419 42,192 294,201

-22,997 20,857 29,821 234,921

-9,217 8,359 14,893 94,416

209

Selling expenses Employee costs Promotion Commission Others

General and administrative expenses Employee costs Impairment charges of trade receivables (Note 4) Impairment charges of equipment for installation (Note 10) Rent Electricity, water and telephone Others


21.


Laba Per Saham

21. Earnings Per Share

Laba per saham dihitung dengan membagi laba selama tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun bersangkutan. 31 Desember/ December 2013 Laba tahun berjalan Rata - rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (nilai penuh) Laba bersih per saham dasar (nilai Rupiah penuh)

22.


362,169

3,042,649,384

Earnings per share is calculated by dividing profit during the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

339,029

3,042,649,384

119

111

Informasi Mengenai Pihak Berelasi

31 Desember/ December 2011 148,423

Profit for the year

2,526,324,692

Weighted average number of shares outstanding (full amount)

59

Basic earnings per share (full amount Rupiah)

22. Related Parties Information

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti dijelaskan di bawah ini:

In the normal course of business, the Company engages in transactions with related parties, as described below

Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties

Sifat Hubungan/ Nature of relationship

Sifat Transaksi/ Nature of transaction

PT First Media Tbk ("FM")

Pemegang saham/Shareholder

PT Bank Nationalnobu Tbk ("Nobu")

PT First Media Television ("FMTV")

Sepengendali dengan FM/Under common control with FM Pemegang saham FM/Shareholder of FM Sepengendali dengan FM/Under common control with FM Entitas anak FM/Subsidiary of FM

Piutang usaha, piutang non-usaha, biaya langganan diterima dimuka dan deposito pelanggan, layanan internet pita lebar dan jaringan berlangganan dan biaya bunga/Trade receivables, non-trade receivables, unearned subscription fees and subscriber’s deposit, subscription fees for broadband internet and network services and interest expense Kas pada bank dan deposito berjangka/ Cash in bank and time deposit Utang usaha/Trade payables

Dewan Komisaris dan Direksi/ Board of Commissioners and Directors

Personil manajemen kunci/Key management personnel

PT Multipolar Tbk ("Multipolar") PT Multipolar Technology Tbk ("MLPT")

210

Utang usaha/Trade payables Utang usaha dan Biaya berlangganan/ Trade payables and Subscriber fee Imbalan kerja/Employee benefits



Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi

Transactions and balances with related parties

a. Kas dan setara kas

a. Cash and cash equivalents 31 Desember/

31 Desember/

31 Desember/

1 Januari /

December

December

December

January

2013

2012

2011

% a)

Rp PT Bank Nationalnobu Bank/Cash in banks Deposito berjangka/Time deposits

a)

% a)

Rp

5.11%

3,317

0.10%

798

0.03%

--

--

50,000

1.55%

70,000

2.31%

20,000

0.80%

--

--

214,864

6.66%

73,317

2.41%

20,798

0.83%

--

--

% terhadap total aset/% of total assets

b. Trade receivables 31 Desember/

31 Desember/

31 Desember/

1 Januari/

December

December

December

January

2013

2012

2011

% b)

Rp PT First Media Tbk Others

% b)

Rp

2011 % b)

Rp

% b)

Rp

11,269

0.35%

1,959

0.06%

169

0.01%

25,706

4,656

0.14%

2,676

0.08%

1,030

0.04%

120

0.09%

15,925

0.49%

4,635

0.14%

1,199

0.05%

25,826

19.12%

19.03%


c. Piutang pihak berelasi non-usaha

PT First Media Tbk Others

c. Non-trade receivables from related parties

31 Desember/

31 Desember/

31 Desember/

1 Januari /

December

December

December

January

2013

2012

2011

% c)

Rp

c)

% a)

Rp

164,864

b. Piutang usaha

b)

2011 % a)

Rp

% c)

Rp

2011 % c)

Rp

% c)

Rp

1,015

0.03%

340

0.01%

306

0.01%

--

--

36

0.00%

22

0.00%

16

0.00%

--

--

1,051

0.03%

362

0.01%

322

0.01%

--

--


d. Utang usaha

d. Trade payables 31 Desember/

31 Desember/

31 Desember/

1 Januari /

December

December

December

January

2013

2012

2011

% d)

Rp PT Multipolar Technology Tbk PT First Media Tbk

% d)

Rp

2011 % d)

Rp

% d)

Rp

60,232

8.53%

29,188

3.38%

--

--

--

--

3,637

0.52%

248

0.02%

1,555

0.23%

--

-29.20%

PT Multipolar Tbk

2,278

0.32%

1,780

0.21%

1,669

0.24%

1,709

PT First Media Television

3,080

0.44%

582

0.07%

--

--

--

--

5

0.00%

75

0.01%

116

0.01%

534

9.13%

69,232

9.81%

31,873

3.69%

3,340

0.48%

2,243

38.33%

Others

d)

% terhadap total liabilitas/% of total liabilities

e. Utang non-usaha

e. Non-trade payables 31 Desember/

31 Desember/

31 Desember/

1 Januari /

December

December

December

January

2013

2012

2011

% e)

Rp PT First Media Tbk

2011 % e)

Rp

% e)

Rp

1,588

0.23%

248

0.02%

--

--

--

--

--

--

83

0.01%

78

0.01%

--

--

1,588

0.23%

331

0.03%

78

0.01%

--

--

Others

e)

% e)

Rp


211


f.

PT LINK NET Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued) 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011 and For the Years Ended 31 December 2013, 2012 and 2011 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) f. Unearned subscription fees and subscriber’s deposit

Biaya langganan diterima dimuka dan deposito pelanggan 31 Desember/

31 Desember/

31 Desember/

1 Januari /

December

December

December

January

2013

2012

2011

% f)

Rp PT First Media Tbk Others

% f)

Rp

2011 % f)

Rp

% f)

Rp

13,044

1.85%

9,845

1.14%

8,014

1.19%

--

--

12

0.00%

12

0.00%

15

0.00%

--

--

13,056

1.85%

9,857

1.14%

8,029

1.19%

--

--


f)

g. Pinjaman jangka panjang

g. Long-term debt 31 Desember/

31 Desember/

31 Desember/

1 Januari /

December

December

December

January

2013

2012

2011

% g)

Rp PT First Media Tbk

g)

--

% g)

Rp --

507,546

461,027

% g)

Rp

68.54%

--

--


h. Pendapatan

h. Revenue 31 Desember/ December 2013 % h) Rp

Layanan televisi kabel berlangganan/ Subscription fees for cable television Lain-lain/Others Layanan broadband internet dan jaringan berlangganan/ Subscription fees for broadband internet and network services PT First Media Tbk Lain-lain/Others

h)

58.79%

2011 % g)

Rp

31 Desember/ December 2012 % h) Rp

31 Desember/ December 2011 % h) Rp

698

0.04%

753

0.06%

306

0.05%

7,150 8,666 15,816 16,514

0.43% 0.52% 0.95% 0.99%

13,367 5,561 18,928 19,681

1.03% 0.43% 1.46% 1.52%

9,473 2,747 12,220 12,526

1.63% 0.47% 2.10% 2.15%

% terhadap total pendapatan bersih/% of total revenue

212



i. Biaya berlangganan

i. 31 Desember/ December 2013 % i) Rp

PT First Media Television

11,512

Subscriber fee 31 Desember/ December 2012 % i) Rp

3.26%

5,335

31 Desember/ December 2011 % i) Rp

2.04%

2,323

2.02%

i) % terhadap total beban pokok pendapatan (tidak termasuk beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk aset takberwujud)/

% of total cost of revenue (excluding depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets expenses)

j.

Imbalan kerja

j. 31 Desember/ December 2013 % j) Rp

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners a) Imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefit b) Pesangon pemutusan kontrak kerja/Termination benefit Jumlah Dewan Komisaris/ Total Board of Commissioners Direksi/ Board of Directors a) Imbalan kerja jangka pendek/ Short-term employee benefit b) Pesangon pemutusan kontrak kerja/Termination benefit Jumlah Direksi/ Total Board of Directors Total

Employee benefits 31 Desember/ December 2012 % j) Rp

31 Desember/ December 2011 % j) Rp

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

33,529

14.68%

14,117

8.19%

7,200

9.36%

--

--

338

0.20%

--

--

33,529 33,529

14.68% 14.68%

14,455 14,455

8.39% 8.39%

7,200 7,200

9.36% 9.36%

j) % terhadap total biaya karyawan/% of total employee cost

k. Biaya bunga

k. Interest expense 31 Desember/ December 2013 % k) Rp

PT First Media Tbk k)

20,163

31 Desember/ December 2012 % k) Rp

16.69%

% terhadap total biaya keuangan/% of total finance costs

213

51,558

71.47%

31 Desember/ December 2011 % k) Rp

24,738

74.24%



23. Perjanjian-perjanjian Penting, Komitmen dan Kontinjensi

23. Significant Agreements, Commitments and Contingencies

Perjanjian-perjanjian penting a. Perusahaan mempunyai perjanjian distribusi program dan jasa teknik dengan beberapa penyedia layanan program televisi.

Significant agreements a. The Company has program distribution and technical service agreements with various TV program providers.

Perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali dan berlaku untuk jangka waktu satu (1) hingga tiga (3) tahun dari tanggal 31 Desember 2013. Beberapa perjanjian juga mengizinkan Perusahaan untuk menayangkan program komersial dan mengharuskan penempatan uang jaminan kepada pemberi program. Selain itu, perjanjian menetapkan, antara lain, biaya yang harus dibayar untuk setiap tipe pelanggan yang dilayani oleh Perusahaan.

The agreements are renewable and valid for certain periods ranging from one (1) to three (3) years from 31 December 2013. Certain agreements also allow the Company to share commercial time and require placement of security deposits with program providers. Furthermore, the agreements stipulate, among others, fees to be paid for each type of subscribers serviced by the Company.

Perjanjian yang disebutkan di atas dialihkan dari PT First Media Tbk kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Reorganisasi (Catatan 23d).

The above mentioned agreements were novated from PT First Media Tbk to the Company based on the Reorganisation Agreement (Note 23d).

b. Pada tahun 2010, PT First Media Tbk menandatangani perjanjian USD 20.000.000 dengan PT Nap Info Lintas Nusa. Perjanjian tersebut dialihkan dari PT First Media Tbk kepada Perusahaan pada tanggal 23 Mei 2011.

b. In 2010, PT First Media Tbk entered into an agreement worth USD 20,000,000 with PT Nap Info Lintas Nusa. The agreement was novated from PT First Media Tbk to the Company on 23 May 2011.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dapat menggunakan kapasitas transmisi 10 Gbps kabel bawah laut PT Nap Info Lintas Nusa untuk jangka waktu lima belas (15) tahun sejak 30 Desember 2010.

Based on the agreement, the Company can utilize 10 Gbps transmission capacity of PT Nap Info Lintas Nusa submarine cable for a period of fifteen (15) years since 30 December 2010.

c. Pada tanggal 27 Juni 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian televisi berbayar dengan PT First Media Television, pihak berelasi, dimana PT First Media Television memberikan otoritas eksklusif yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa persyaratan kepada Perusahaan untuk mengelola bisnis televisi di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan akan membayar kepada PT First Media Television biaya pelanggan sebesar Rp2.000 (nilai penuh) per pelanggan (biaya ini belum termasuk PPN). Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 10 November 2020.

c. On 27 June 2011, the Company entered into a Pay TV Agreement with PT First Media Television, a related party, whereby PT First Media Television, irrevocably and unconditionally, granted an exclusive authority to the Company to manage TV Business in the territory of the Republic of Indonesia. The Company will pay PT First Media Television a subscriber fee amounting to Rp2,000 (full amount) per subscriber (fees shall excluded VAT). This agreement is valid until 10 November 2020.

Pada tanggal 19 Agustus 2013, Perusahaan menandatangani amandemen atas perjanjian televisi berbayar ini untuk mengubah biaya pelanggan menjadi Rp3.000 (nilai penuh) per pelanggan (biaya ini belum termasuk PPN).

On 19 August 2013, the Company entered into an amendment of this Pay TV agreement to change the subscription fee to Rp3,000 (full amount) per subscriber (fees shall excluded VAT).

d. Pada tanggal 21 Maret 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian reorganisasi dengan PT First Media Tbk, sehubungan dengan reorganisasi Perusahaan, yang mengatur, diantaranya, pengalihan/penjualan sejumlah aset bersih dan hak serta lisensi dari PT First Media Tbk kepada Perusahaan termasuk pengalihan beberapa perjanjian penting sehubungan dengan reorganisasi ini.

d. On 21 March 2011, the Company entered into a Reorganisation Agreement with PT First Media Tbk, in connection with the reorganisation of the Company with provisions, among others, to transfer and/or sale of PT First Media Tbk’s net assets and rights, as well as licenses to the Company, including transfer of several significant agreements related to this reorganisation

214



Nilai buku dan harga transfer aset bersih di atas masing-masing sebesar Rp1.268.251 dan Rp1.386.215.

The amount of book value and consideration for the above net assets transferred is at Rp1,268,251 and Rp1,386,215, respectively.

Perjanjian ini berlaku efektif pada bulan Juni 2011 saat transaksi penyetoran modal dan transaksi di atas terjadi.

This agreement is effective in June 2011 when the transaction of paid-up capital and the transaction above occur.

Sehubungan dengan transaksi yang disebut diatas, PT First Media Tbk dan Asia Link Holding Limited sebagai pemegang saham Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemegang Saham (PPS) tanggal 21 Maret 2011 yang antara lain menyebutkan beberapa Reserved Matters. Pada bulan April 2014, PPS terkait dengan Reserved Matters tersebut telah diamandemen yang berlaku sejak tanggal penandatanganan PPS sehingga transaksi diatas termasuk dalam cakupan PSAK 38, Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali, yang mengharuskan penerapan metode penyatuan kepemilikan dimana transaksi tersebut seolah-olah telah terjadi sejak periode paling awal yang disajikan.

In relation to the above-mentioned transaction, PT First Media Tbk and Asia Link Holding Limited representing the shareholders of the Company signed a Shareholders Agreement (SHA) on 21 March 2011 which among other prescribes certain Reserved Matters. In April 2014, the SHA was with effect from the signing date of the SHA amended such Reserved Matters as such the transaction above is within the scope of PSAK 38, Accounting for restructuring entities under common control, which requires the application of the pooling-of-interest method as if the transaction has happened since the earliest period presented.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban kontinjensi yang signifikan.

Up to the date of the completion of these financial statements, the Company had no significant contingent liabilities.

24. Manajemen Risiko Keuangan dan Nilai Wajar Instrumen Keuangan

24. Financial Risks Management and Fair Value of Financial Instruments

a. Faktor risiko keuangan Dalam aktivitasnya Perusahaan terekspos terhadap berbagai macam risiko keuangan, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko keseluruhan yang dimiliki Perusahaan difokuskan untuk menghadapi ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar keuangan dan untuk meminimalkan potensi dampak yang buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

a. Financial risk factors The Company’s activities are exposed to a variety of financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company’s overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Manajemen risiko dimonitor oleh Dewan Direksi.

Financial risk management is monitored by the Board of Directors.

(1) Risiko pasar Risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari transaksi komersil di masa depan dan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah, mata uang fungsional Perusahaan.

(1) Market risks Foreign exchange risk The Company is exposed to foreign exchange risk arising from future commercial transactions and monetary assets and liabilities that are denominated in currencies other than the Rupiah, the Company’s functional currency.

Aset dan liabilitas moneter yang menimbulkan risiko mata uang asing adalah kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha dan pinjaman jangka panjang dalam mata uang USD. Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan Perusahaan untuk

Monetary assets and liabilities that give rise to foreign exchange risk are cash and cash equivalents, trade receivables, trade payables and long-term debt from USD currencies. Management has set up a policy requiring the Company to manage foreign exchange

215



mengelola risiko mata uang asing terhadap Rupiah yang timbul dari transaksi komersil di masa depan serta aset dan kewajiban yang diakui. Perusahaan mengelola risiko mata uang asing dengan melakukan pengawasan fluktuasi kurs mata uang secara berkelanjutan sehingga Perusahaan dapat melakukan tindakan yang tepat.

risk against the Rupiah arising from future commercial transactions and recognised assets and liabilities. The Company manages the foreign currency risk by monitoring the fluctuation in currency rates continuously so that it can undertake the appropriate action.

Pada tanggal 31 Desember 2013, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 5% terhadap USD dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun ini akan menjadi Rp12.547 (2012: Rp4.074; 2011: Rp2.068) lebih rendah/lebih tinggi. Dampak terhadap ekuitas akan menjadi sama seperti dampak pada laba setelah pajak tahun ini.

As at 31 December 2013, if Rupiah had weakened/strengthened by 5% against USD with all other variables held constant, post-tax profit for the year would have been Rp12,547 (2012: Rp4,074; 2011: Rp2,068) lower/higher. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

(2) Risiko kredit Risiko kredit timbul terutama dari kas di bank, deposito berjangka, dan piutang usaha. Nilai tercatat pada aset keuangan di laporan posisi keuangan Perusahaan menunjukkan eksposur risiko kredit maksimum.

(2) Credit risks Credit risk arises primarily from cash in banks, time deposits, and trade receivables. The carrying amount of financial assets in the Company’s statement of financial position represents maximum credit risk exposure.

Perusahaan mengelola risiko kredit dari kas di bank dan deposito berjangka dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat untuk setiap individu bank. Kas di bank dan deposito bank jangka pendek ditempatkan pada bank domestik dengan reputasi tinggi.

The Company managed credit risk exposed from cash in banks and time deposits by monitoring reputation, credit rating and limiting the aggregate risk to any individual bank. Cash at banks and short-term bank deposits are placed with highly reputable domestic banks.

Sehubungan dengan risiko kredit piutang usaha, Perusahaan menentukan persyaratan umum dan kondisi fasilitas kredit kepada pelanggan. Perusahaan juga memiliki kebijakan kredit di mana setiap pelanggan korporasi baru dianalisa secara individual untuk kemampuan kredit mereka sebelum Perusahaan melakukan penawaran standar dan kondisi pembayaran.

In respect of the credit risk from trade receivables, the Company established general terms and conditions of credit facility to subscribers. The Company also has a credit policy under which each new corporate customer is analysed individually for their creditworthiness before the Company’s standard payment and conditions are offered.

(3) Risiko likuiditas Risiko likuiditas timbul dari situasi dimana Perusahaan sulit untuk memperoleh dana. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas yang cukup. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan terus-menerus melakukan pengawasan arus kas baik prakiraan maupun aktual dan mencocokan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

(3) Liquidity risk Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of the financial assets and liabilities.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan dan ke kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan termasuk estimasi pembayaran bunga.

The table below analyses the Company’s financial liabilities at the reporting date and into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments.

216


Antara satu dan dua tahun/ Between one and two years

Antara dua dan tiga tahun/ Between two and three years

178,753 2,025

---

---

---

178,753 2,025

98,765 279,543

76,777 76,777

142,130 142,130

---

317,672 498,450

90,104 8,013

---

---

---

90,104 8,013

17,444 115,561

17,444 17,444

634,882 634,882

---

669,770 767,887

37,481 956

---

---

---

37,481 956

16,358 54,795

16,358 16,358

16,358 16,358

634,882 634,882

683,956 722,393

2,264 79 2,343

----

----

----

2,264 79 2,343

Satu tahun/ Within one year 31 Desember 2013 Utang usaha Utang Non Usaha Pinjaman jangka panjang

31 Desember 2012 Utang usaha Utang Non Usaha Pinjaman jangka panjang

31 Desember 2011 Utang usaha Utang Non Usaha Pinjaman jangka panjang

1 Januari 2011 Utang usaha Utang Non Usaha


Arus kas yang tidak didiskontokan/ Total undiscounted cashflows

Lebih dari tiga tahun/ Beyond three years

31 December 2013 Trade payables Non-trade payables Long-term debt



1 January 2011 Trade payables Non-trade payables

b. Manajemen permodalan Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

b. Capital management The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the costs of capital.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return the capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

Perusahaan menelaah secara berkala dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur permodalan dan keuntungan pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, proyeksi profitabilitas, arus kas operasi, dan pengeluaran modal. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan dana internal untuk mengurangi utang.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, and projected capital expenditures. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

217



c. Estimasi nilai wajar Nilai tercatat bruto atas aset keuangan yang jatuh tempo kurang dari setahun, termasuk kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain yang mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka waktu pendek.

c. Fair value estimation The gross carrying amounts for financial assets with maturities of less than one year, including cash and cash equivalents, trade and other receivables are approximate their fair values due to their short-term maturity.

Nilai tercatat liabilitas keuangan yang termasuk utang usaha, utang lain-lain, akrual, dan pinjaman jangka panjang mendekati nilai wajar karena dampak dari diskonto tidak dianggap signifikan.

The carrying values of financial liabilities which include trade payables, other payables, accruals and long-term debt approximate its fair values as the impact of discounting is not considered significant.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dari Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. dan Citibank N.A dinilai dengan menggunakan discounted cash flows berdasarkan tingkat suku bunga pasar efektif yang berlaku untuk pinjaman yang serupa masing-masing sebesar 4,73% dan 11,08%, sementara tingkat suku bunga kontraktual pinjaman masing-masing sebesar 4,75% - 5,00% dan JIBOR+3,25%.

The fair values of long-term loans from Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. and Citibank N.A Tbk are estimated by using the discounted cash flows applied based on the effective market interest rate applicable for similar debt, at 4.73% and 11.08%, respectively, while the contractual interest rate of the loans is 4.75% - 5.00% and JIBOR+3.25%, respectively.

25. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Yang Penting

25. Critical Accounting Estimates and Judgments

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the Company’s financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Liabilitas imbalan kerja Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuaria. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya pensiun termasuk tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Employee benefit liabilities The present value of the employee benefit liabilities depend on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include discount rate and rate of increment in salary. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit liabilities.

218



Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat dan tingkat kenaikan gaji masa depan pada setiap akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun.

The Company determines the appropriate discount rate and rate of increment in future salary at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu kewajiban pensiun yang bersangkutan.

In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan semua data historis mengenai perubahan gaji dasar dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa datang. Dalam menentukan kenaikan dalam jumlah pensiunan, Perusahaan memperhitungkan demografi karyawan saat ini termasuk tingkat perputaran karyawan ketika memperhitungkan angka tersebut. Asumsi kunci lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans. In determining the increment in the number of pensioners, the Company considers current employee demographic and includes the employee turnover rate when quantifying the number. Other key assumptions for employee benefit liabilities are based in part on current market conditions.

Penyusutan aset tetap Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan biaya penyusutan aset tetap. Manajemen akan mengganti beban penyusutan ketika masa manfaat aset tetapnya berbeda dari estimasi sebelumnya, atau akan dihapusbukukan atau dilakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset nonstrategis yang sudah ditinggalkan atau dibuang.

Depreciation of property, plant and equipment Management determines the estimated useful lives and related depreciation charges for the property, plant and equipment. Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write off or written down technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

Penyisihan penurunan nilai piutang Perusahaan mereview piutang usaha untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai secara berkala. Dalam menentukan apakah kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif, Perusahaan melakukan penilaian apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai dimana saldo piutang tidak dapat tertagih. Arus kas masa depan dari piutang yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami. Metode dan asumsi yang digunakan direview secara berkala.

Provision for impairment of receivables The Company reviews its account receivables to assess impairment on a regular basis. In determining whether an impairment loss should be recorded in the statements of comprehensive income, the Company makes judgments as to whether there is any objective evidence of impairment that the outstanding receivables will not be collected. Future cash flows of receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated in the basis of historical loss experience. The methodology and assumption used are reviewed regularly.

26. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan a)

26. Subsequent Events

Pada bulan Januari 2014, Perusahaan melakukan penambahan modal ke IMTV sebesar Rp15.000. Transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan persentase kepemilikan dari Perusahaan.

219

a)

In January 2014 the Company made additional paid-up capital in IMTV for Rp15,000. This transaction did not change the ownership interest of the Company.



b)

Pada tanggal 30 Januari 2014, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Tertutup yang tergabung dalam Akta Notaris No. 9, tanggal 30 Januari 2014 dari Rini Yulianti, S.H. yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU- 05023.AH.01.02.Tahun 2014, tanggal 6 Februari 2014.

b)

On 30 January 2014, the Company’s Article of Association was amended in order to change the Company’s status to be a Private Company under Notarial Deed No. 9, dated 30 January 2014 of Rini Yulianti, S.H. which was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU05023.AH.01.02.Tahun 2014, dated 6 February 2014.

c)

Pada tanggal 25 Februari 2014, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka yang tergabung dalam Akta Notaris No. 7, tanggal 25 Februari 2014 dari Rini Yulianti, S.H. yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU- 08381.AH.01.02.Tahun 2014, tanggal 27 Februari 2014. Perusahaan merencanakan untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat.

c)

On 25 February 2014, the Company’s Article of Association was amended in order to change the Company’s status to Public Company under Notarial Deed No. 7, dated 25 February 2014 of Rini Yulianti, S.H. which was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU08381.AH.01.02.Tahun 2014, dated 27 February 2014. The Company plans to conduct an initial public offering.

d)

Pada tanggal 11 Maret 2014, Perusahaan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada publik.

d)

On 11 March 2014, the Company had submitted registration statement to Financial Services Authority (OJK) to conduct an initial public offering.

e)

Pada tanggal 11 April 2014, berdasarkan surat keputusan No.SK-002/LN/CSL/IV/14, Perusahaan membentuk komite audit dengan susunan sebagai berikut:

e)

On 11 April 2014, based on decree No. SK-002/LN/CSL/IV/14, the Company establish and audit committe with the member as follow:

Ketua Anggota Anggota f)

Jonathan Limbong Parapak Lim Kwang Tak Herman Latief

Pada tanggal 11 April 2014, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah berdasarkan Akta Notaris No. 16, tanggal 11 April 2014 dari Rini Yulianti, S.H. Perubahan tersebut terkait dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberhentikan dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi baru sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Dewan Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

f)

On 11 April 2014, the Company’s Article of Association was amended based on Notarial Deed No. 16, dated 11 April 2014 of Rini Yulianti, S.H. The changes are related to the term of office of the Board of Commissioners and Directors, as well as dismissal and appointment of the new Board of Commissioners and Directors as follows:

Ali Chendra Edward Daniel Horowitz Lorne Rupert Somerville Jonathan Limbong Parapak Bintan Regen Saragih

Roberto Fernandez Feliciano Dicky Setiadi Moechtar Sigit Prasetya Andy Nugroho Purwohardono Henry Jani Liando

220

Chairman Member Member

Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Board of Directors President Director Director Director Director Independent Director



27. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

27. Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut (nilai penuh, kecuali jumlah setara Rupiah): 31 Desember/ December 2013

USD Aset/Assets Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents Piutang usaha/ Trade receivables

Liabilitas/Liabilities Utang usaha/ Trade payables Pinjaman jangka panjang/ Long-term debt Beban Akrual/Accruals Liabilitas bersih/ Net liabilities

Rupiah/ Equivalent of Rupiah

At 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011, the Company had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows (full amount, except Rupiah equivalent):

31 Desember/ December 2012 Jumlah setara Rupiah/ Equivalent USD of Rupiah

31 Desember/ December 2011 Jumlah setara Rupiah/ Equivalent USD of Rupiah

1 Januari/ January 2011 Jumlah setara Rupiah/ Equivalent USD of Rupiah

1,127,526

13,743

78,858

762

123,824

1,123

234

2

629,888 1,757,414

7,678 21,421

738,087 816,945

7,137 7,899

870,695 994,519

7,895 9,018

-234

-2

(9,678,408)

(117,970)

(7,784,909)

(75,280)

(1,206,244)

(10,938)

(55,000)

(494)

(14,476,779) (5,051,234) (29,206,421)

(176,458) (61,569) (355,997)

(3,331,021) (3,263,653) (14,379,583)

(32,211) (31,560) (139,051)

(4,996,532) (1,397,632) (7,600,408)

(45,309) (12,674) (68,921)

--(55,000)

--(494)

(27,449,007)

(334,576)

(13,562,638)

(131,152)

(6,605,889)

(59,903)

(54,766)

(492)

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013 dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah dari kurs jual dan kurs beli mata uang asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan tersebut akan turun sebesar Rp14.877. 28. Informasi Segmen

If assets and liabilities in foreign currencies as at 31 December 2013 had been translated using the middle rates of the sell and buy rates published by Bank of Indonesia as at the date of the completion of these financial statements, the total net foreign currency liabilities of the Company would decrease by amount Rp14,877.

28. Segment Information

Pembuat keputusan dalam operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa pelayanan terpadu dalam hal penyediaan jaringan teknologi informasi dan televisi berbayar.

221

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board reviews the Company’s internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board considers the business from the return of invested capital perspectives. Total assets are managed centrally and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment which provides integrated services for the information technology and pay TV network.



29. Informasi Tambahan untuk Arus Kas

29. Supplementary Information for Cash Flows

Aktivitas investasi non kas pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut

Non-cash investing activities on 31 December 2013, 2012 and 2011 are as follows:

31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/ December December December 2013 2012 2011 Pembelian aset tetap dan peralatan untuk instalasi melalui utang

118,646

54,497

Purchases of property, plant and equipment and equipment for installation through payables

20,838

30. Penyajian Kembali dan Reklasifikasi Akun

30. Restatement and Reclassification of Accounts

Beberapa akun tertentu dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013 seperti yang disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. VIII.G.7:

Certain accounts in the statements of financial position as at 31 December 2012 and 2011 and statements of comprehensive income for the years ended 31 December 2012 and 2011 have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position as at 31 December 2013, as required by Financial Services Authority Regulation No. VIII.G.7:

Sebelum/ Before Biaya dibayar dimuka jangka panjang – bagian lancar Biaya dibayar dimuka jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Piutang pihak berelasi non-usaha Investasi pada entitas asosiasi Aset tidak lancar lainnya Beban akrual Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Aset lancar lainnya Penghasilan keuangan Biaya lainnya Sebelum/ Before Biaya dibayar dimuka jangka panjang – bagian lancar Biaya dibayar dimuka jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Piutang pihak berelasi non-usaha Aset tidak lancar lainnya Beban akrual Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Aset lancar lainnya Penghasilan keuangan Biaya lainnya

31 Desember/December 2012 Reklasifikasi/ Reclassification

Setelah/ After Long-term prepayment – current portion

--

11,400

11,400

148,200

(11,400)

136,800

--

362

362

-159,825 72,741

7,611 (7,955) (16,545)

7,611 151,870 56,196

-68 38,002 --

16,545 (18) 412 (412)

16,545 50 38,414 (412)

Investment in associates Other non-current assets Accruals Short-term employee benefit liabilities Other current assets Finance income Other expenses

Long-term prepayment – current portion

31 Desember/December 2011 Reklasifikasi/ Reclassification

Setelah/ After

--

11,400

11,400

159,600

(11,400)

148,200

-94,656 26,575

322 (309) (14,000)

322 94,347 12,575

-63 12,657 --

14,000 (13) 4,835 (4,835)

14,000 50 17,492 (4,835)

222

Long term prepayment – net of current portion Non-trade receivables from related parties

Long term prepayment – net of current portion Non-trade receivables from related parties Other non-current assets Accruals Short-term employee benefit liabilities Other current assets Finance income Other expenses



Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 untuk mengakui aset pajak tangguhan dan akun yang terkait dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (lihat amandemen PPS pada bulan April 2014 dalam Catatan 23d). Dampak atas penyajian kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

The Company has restated the financial statements as at 31 December 2012 and 2011 to recognise the deferred tax assets and account relating to restructuring transactions of entities under common control (refer to amendment of SHA in April 2014 in the Note 23d). The impact of the restatement to the financial statements as at 31 December 2012 and 2011 are as follows:

31 Desember/December 2012 Sebelum disajikan kembali/ As previously reported Selisih nilai aset yang diperoleh dari pemegang saham Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Aset pajak tangguhan – neto

Penyajian kembali/ Restatement

Setelah disajikan kembali/ As restated

(123,884)

123,884

--

-9,163

93,384 30,500

(93,384) 39,663

Difference in value of assets acquired from shareholder Difference in value of restructuring transaction of entities under common control Deferred tax assets – net

31 Desember/December 2011 Sebelum disajikan kembali/ As previously reported Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Aset pajak tangguhan – neto

31.

Penyajian kembali/ Restatement

(123,884) 6,935

Setelah disajikan kembali/ As restated

30,500 30,500

(93,384) 37,435

Difference in value of restructuring transaction of entities under common control Deferred tax assets – net

Standar Akuntansi Baru yang Belum Berlaku pada Tahun 2013

31. New Accounting Standards not yet Effective for 2013

Beberapa intepretasi baru standar baru berikut ini berlaku sejak 1 Januari 2014 terhadap laporan keuangan Perusahaan: ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari Pelanggan ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

The following new Interpretations are effective on 1 January 2014 to the Company's financial statements: -

ISAK No. 27 : Transfer of Assets from Customers ISAK No. 28 : Extingushing Financial Liabilities with Equity Instruments

Disamping itu, pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi baru dan revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak di perkenankan.

In addition, in December 2013, the Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants issued a number of new and revised accounting standards that will become effective for the annual period beginning of January 2015. Early adoption of these standards is not permitted.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut: PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian” PSAK 66 “Pengaturan bersama” PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain” PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar” PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”

The new standards are: PSAK 65 “Consolidated financial statements” PSAK 66 “Joint arrangements” PSAK 67 “Disclosure of interests in other entities”

223

PSAK 68 “Fair value measurement” PSAK 1 (revised 2013) “Presentation of financial statements”



PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri” PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama” PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”

PSAK 4 (revised 2013) “Separate financial statements” PSAK 15 (revised 2013) “Investment in associates and joint ventures” PSAK 24 (revised 2013) “Employee benefits”

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari intepretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

As at the authorisation date of this of financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these interpretations and new and revised PSAK.

32. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

32. Reissue of Financial Statements

Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011 dengan perubahan pada laporan laba rugi komprehensif dan laporan arus kas dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1, 8, 12, 22, 23, 24, 26 dan 30 atas Laporan Keuangan terdahulu. 33. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

In the Initial Public Offering and examination of the Registration Statement of the Financial Services Authority, the Company has reissue the Financial Statements for the years ended 31 December 2013, 2012, 2011 and 1 January 2011, with changes in the statements of comprehensive income and statements of cash flows and additional disclosure in Notes 1, 8, 12, 22, 23, 24, 26 and 30 to the earlier Financial Statements.

33. Management Responsibility on the Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 16 April 2014.

224

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that were authorized for issuance on 16 April 2014.

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 1. Pemesanan Pembelian Saham Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana pemesanan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). 2. Pemesan yang Berhak Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7. 3. Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0008/PE/KSEI/0314 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 25 Maret 2014. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : a.

b.

c. d. e.

f.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2014. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konirmasi mengenai kepemilikan saham. Konirmasi tertulis merupakan surat konirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneicial owner) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

225

g.

h.

i. j.

Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertiikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaikan transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian. 6. Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja, pada tanggal 22 – 23 Mei 2014. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada tanggal 22 Mei 2014, dan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2014. 7. Tanggal Penjatahan Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 28 Mei 2014. 8. Syarat Pembayaran Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

226

Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta Atas nama: PT Ciptadana Securities IPO PT Link Net Tbk Nomor Rekening: 4800101480000 Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada tanggal 23 Mei 2014. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya. 9. Bukti Tanda Terima Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. 10. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Ciptadana Securities selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (pooling) dan penjatahan pasti (ixed allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (ixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling). A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a.

Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

b.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terailiasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

227

c.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terailiasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

B. Penjatahan Terpusat (Pooling) Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut: a.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) ailiasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: i. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan, dan ii. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) ailiasi dari pihak sebagiamana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b.

Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.B.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut : Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut: 1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat, 2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

228

a. indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut, b. banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signiikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signiikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK 12. Pengembalian Uang Pemesanan Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar 2,00% (dua persen) di atas tingkat bunga sembilan bulan Sertiikat Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. 13. Penyerahan Formulir Konirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi Formulir Konirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

229

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK PT Ciptadana Securities Plaza ASIA Ofice Park Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (62-21) 2557 4800 Faksimili: (62-21) 2557 4900 Website: www.ciptadana.com Email: [email protected]

230

Kode Emiten. Lampiran. Penyampaian Prospektus

Recommend Documents